 |
| Foto bersama kegiatan silaturahmi dan sumbang saran yang digelar ADHPI, Kamis (20/12). (Foto: Infovet/Sadarman) |
Selang lima hari pelantikan Pengurus Besar Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI), Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI) langsung menggelar acara pertemuan silaturahmi dan sumbang saran bersama Ketua Umum PB PDHI baru.
Acara yang diselenggarakan di Science Park, Taman Kencana, Institut Pertanian Bogor, Kamis (20/12), dihadiri pengurus PDHI dan segenap anggota ADHPI.
Ketua ADHPI, Drh Kamaluddin Zarkasie, menyambut baik kedatangan ketua umum PB PDHI. Ia meminta, dikepengurusan periode 2018-2022, PDHI mampu mewujudkan keinginan anggotanya, yakni menjadikan organisasi sebagai wadah berbagi informasi dan pengetahuan seputar kedokteran hewan.
“Hal mendasar yang perlu dibenahi sebenarnya adalah menata kembali anggota yang aktif dan yang tidak, lalu rangkul mereka dan fasilitasi mereka dengan pembuatan KTA (kartu tanda anggota),” tutur Kamaluddin di forum tersebut.
Di samping itu, dia juga menginginkan adanya sinergi antara ADHPI dengan PDHI. “Dunia perunggasan banyak menyerap tenaga kerja berbasis ilmu dokter hewan. Budidaya perunggasan rentan dengan beragam kasus penyakit, sehingga untuk meminimalkan kasus, peran dokter hewan diperlukan,” pintanya.
Sementara tampil sebagai moderator, Drh Dedy Kusmanagandi menyatakan, masih banyak hal yang perlu dikomunikasikan, terutama terkait KTA dan hal lainnya yang menjadikan momen ini tepat sasaran, bersilaturahmi sembari mendengarkan rencana PDHI ke depan dan keberlanjutan ADHPI di bawah kepengurusan PB PDHI yang baru.
Ketua Umum PB PDHI, Drh Muhammad Munawaroh, menyambut baik pertemuan tersebut. Ia menyatakan, dikepengurusannya saat ini membutuhkan dukungan semua pihak yang berada di bawah naungannya. Munawaroh pun telah merancang beberapa program untuk memberi kemudahan dan mengedukasi para anggotanya.
“Kita akan selenggarakan seminar-seminar terkait keilmuan, misal kasus-kasus penyakit viral, yang memerlukan pemikiran dokter hewan,” ucap Munawaroh.
Rancangan lainnya, lanjut Munawaroh, akan memastikan pembuatan dan penertiban mengenai KTA. “Sudah 15.000 anggota terdata, mereka akan dibuatkan KTA,” ucapnya. KTA nantinya berbasis online, dokter hewan yang ingin mendapat KTA harus meng-input sendiri data di web aplikasi, mendaftar dan meng-upload berkas.
Sementara terkait peran ADHPI di dunia perunggasan, dalam forum ini disebutkan, masih terkendala dengan beberapa kebijakan, seperti masih belum jelasnya program pemerintah mengenai sistem kesehatan hewan nasional.
“Diagnosa penyakit itu ranahnya dokter hewan, pemerintah mempunyai satu balai khusus yang menangani penyakit hewan, namun di dua tahun terakhir pemerintah hanya fokus pada program Upsus Siwab, kesehatan hewannya diabaikan, sehingga munculah kasus-kasus penyakit, seperti IBH dan penyakit hewan lainnya,” ucap Kamaluddin Zarkasie.
Ia berharap, pemerintah perlu memandang kepentingan yang sama terhadap sistem kesehatan hewan nasional, apalagi penyakit-penyakit strategis, terutama penyakit unggas. “Jika pemerintah bisa konsen, terutama pada penyakit-penyakit strategis, ADHPI juga dapat ambil bagian, sehingga kasus-kasus penyakit dapat diminamilisir,” pungkasnya. (Sadarman)
