KEMENTAN GENCARKAN UPSUS JAGUNG UNTUK KEBUTUHAN PAKAN

Ilustrasi jagung dan ayam (Foto: Pixabay)

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) terus meningkatkan produksi ayam potong untuk mendukung akselerasi ekspor dan ketahanan nasional. Salah satu upayanya dengan menggencarkan program upaya khusus (Upsus) Jagung untuk kebutuhan pakan ternak.

Terkait hal ini peternak mandiri ayam broiler asal Cianjur, Jawa Barat, Andi Sugimin mengaku merasakan betul upaya pemerintah dalam penyediaan dan bantuan pakan ternak. Khusus untuk bantuan, Andi menyebutnya sebagai bukti hadirnya pemerintah saat petani menghadapi kesulitan.

Menurut Andi, salah satu kehadiran pemerintah yang sangat dirasakan peternak adalah bantuan jagung selama musim paceklik beberapa bulan lalu. Bantuan itu, kata dia, merupakan suplemen bagi peternak untuk menjaga semangat produksi. 

"Peternak kecil bisa jadi gulung tikar jika saat itu kondisi jagung tetap langka. Tapi kita berterima kasih pada pemerintah atas bantuan penyediaan jagung, sehingga kami bisa melanjutkan produksi. Semoga ke depan bantuan jagung terus bertambah," katanya.

Andi berharap pemerintah membatasi perijinan kuota perusahaan asing yang dinilai tidak seimbang baik dari sisi permodalan maupun alat yang digunakan. Menurutnya dalam hal ini pemerintah harus berani menolak ijin usaha tersebut, sembari mengucurkan bantuan yang ada untuk peternak kecil. (Sumber: wartaekonomi.co.id)

KAMPANYE KESEHATAN HEWAN MELALUI SENI

Kementerian Pertanian, FAO dan USAID berkolaborasi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewan, zoonosis dan biosekuriti. Kali ini mereka juga menggandeng pekerja seni teater. 

Tiga dari empat penyakit baru ditularkan dari hewan kepada manusia. Hal ini membuat Kementerian Pertanian, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan USAID mengadakan pertunjukan teater yang mengisahkan bagaimana kehidupan hewan dan manusia sesungguhnya saling terkait secara dinamis, ibarat "frenemies" – kawan tapi lawan.

Tiga lembaga ini ingin meningkatkan kesadaran publik tentang kemungkinan penularan penyakit dari hewan ke manusia. Hewan memainkan berbagai peran dalam kehidupan manusia sebagai peliharaan, sumber protein, dan pendukung kehidupan manusia dalam pertanian dan peternakan. Kelompok teater anak muda Indonesia, Teater Pandora beserta aktris Rachel Amanda ikut serta dalam kolaborasi ini.

“Penyakit hewan sering kali dilupakan sebagai sumber penyakit manusia. Kita membutuhkan kesadaran dan dukungan publik yang lebih besar untuk mengendalikan penyakit hewan agar tidak menginfeksi manusia serta mengganggu produksi pangan dari sektor peternakan,” kata I Ketut Diarmita, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian dalam sambutan pembukaan yang dibacakan oleh Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen PKH (12/7).

Dalam mendukung agenda pemerintah meningkatkan kesadaran publik, Stephen Rudgard, Perwakilan FAO di Indonesia menyatakan, “Kami senang dapat mempersembahkan prestasi Kementerian Pertanian dan FAO untuk memperkuat ketahanan pangan dengan meningkatkan kesehatan hewan melalui panggung teater. Teater dapat mendidik sekaligus menghibur masyarakat.”

Pertunujukan Teater, Salah Satu Media Dalam Mengampanyekan Kesehatan Hewan Kepada Masyarakat
(Foto : CR)

Bertempat di AtAmerica, Pusat Kebudayaan Amerika di Jakarta, hampir 300 penonton umum disambut oleh Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Ms. Heather Variava. “Tahun ini menandai peringatan 70 tahun hubungan diplomatik AS-Indonesia. Amerika Serikat, melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), bangga menjadi mitra pilihan dalam memperkuat kapasitas Indonesia mengendalikan dan mencegah penyakit sebagai bagian dari komitmen kedua negara terhadap Agenda Keamanan Kesehatan Global,” kata Variava.

Selain itu, Rachel Amanda, aktris yang berkolaborasi dengan kelompok teater kaum muda, Teater Pandora mengungkapkan kegembiraannya untuk berkolaborasi dalam pertunjukan teater pertama yang diangkat dari proyek PBB di Indonesia.

“Kolaborasi ini mengasah kekuatan kreativitas kami sebagai seniman muda untuk mempromosikan kesadaran tentang masalah kesehatan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari kita,” kata Amanda yang berperan sebagai putri Pak Sun, seorang peternak yang berhasil bangkit dari wabah flu burung.

Pentas teater ini menceritakan ketiga anak Pak Sun yang memutuskan antara melanjutkan atau menutup peternakan ayahnya. Bagi mereka, peternakan sudah ketinggalan zaman dibandingkan dengan kehidupan perkotaan. Tetapi mereka takjub melihat bagaimana bantuan teknis dari program Emerging Pandemic Threats (EPT-2) kerjasama Kementerian Pertanian, FAO, dan USAID telah meningkatkan kesehatan hewan ternak secara signifikan, sehingga membuat bisnis pertanian lebih menguntungkan.

DIRJEN PKH RESMIKAN RPHU MILIK CHAROEN POKPHAND INDONESIA

Dirjen PKH (kedua kiri) bersama instansi pemerintah lain dan pihak CPI saat peresmian RPHU keenam milik Charoen Pokphand Indonesia di Bali. (Sumber: Istimewa)

“Keberadaan RPHU dengan persyaratan teknis yang memadai menjadi hal penting dalam penyediaan pangan asal hewan yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal), sehingga terjamin mutu dan keamanannya,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita, yang turut hadir meresmikan RPHU PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) yang keenam, di Kecamatan Selemadeg Barat, Tabanan, Bali, Selasa (9/7).

Melalui keterangan tertulisnya Ketut mengatakan, agar penambahan rumah pemotongan hewan unggas (RPHU) dapat berperan besar bagi pendistribusian daging ayam dengan mekanisme rantai dingin, sehingga ketersediaannya dapat terjaga. Selain itu, keberadaan RPHU juga sebagai solusi untuk keseimbangan daging ayam di pasaran.

Pada kesempatan serupa, Gubernur Provinsi Bali yang diwakili Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Bali, I Wayan Mardiana, menambahkan, pembangunan RPHU ini sejalan dengan pertumbuhan konsumsi daging ayam segar maupun daging ayam olahan, begitu pula dengan perkembangan pasar ayam ras pedaging di Bali.

“Adanya peningkatan konsumsi daging ayam harus dibarengi dengan pertumbuhan peternakan ayam dan instrumen pendukungnya, yaitu tersedianya RPHU yang representatif,” katanya. 

Sementara Presiden Direktur CPI, Thomas Effendy, menjelaskan kapasitas RPHU di Tabanan ini dapat melakukan proses pemotongan sebanyak 2.000 ekor ayam per jam atau dalam 2 shift kerja (14 jam) dapat memproses 28.000 ekor ayam. “Hadirnya RPHU ini tidak lantas menghentikan usaha RPHU kecil karena segmentasi pasar CPI dituju adalah Horeka (hotel, restoran, kafe),” ucap Thomas.

Tidak hanya menyediakan RPHU saja, CPI juga melakukan pendistribusian produknya ke konsumen melalui gerai-gerai Prima Freshmart yang hingga tahun ini berjumlah sekitar 600 gerai. “Konsumen dapat langsung menikmati ayam beku ASUH yang telah diproses oleh RPHU kami dengan harga terjangkau,” pungkasnya. (INF)

INDO LIVESTOCK 2019, POTRET KEMAJUAN INDUSTRI PETERNAKAN

Pemukulan gong oleh Dirjen PKH saat pembukaan Indo Livestock 2019. (Foto: Infovet/CR)

Kota Surabaya kembali ditunjuk menjadi tuan rumah penyelanggaraan Indo Livestock 2019 Expo and Forum, 3-5 Juli 2019. Kegiatan yang sudah ke-14 kalinya ini digelar Grand City Convex, berbarengan dengan Indo Feed, Indo Diary, Indo Vet dan Indo Fisheries 2019.

PT Napindo Media Ashatama selaku penyelenggara menyebut, event ini merupakan ajang promosi dan alih teknologi bagi industri peternakan, sekaligus sebagai wadah memperkuat kapasitas industri peternakan lokal dengan cara membangun kerjasama dengan industri peternakan asing, serta berbagi informasi terkini mengenai tren dunia peternakan.

Sementara, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), I ketut Diarmita, saat pembukaan Indo Livestock 2019, Rabu (3/7/2019), mengatakan, Indo Livestock 2019 merupakan acara besar yang memberi segudang manfaat. “Acara ini memberi peluang besar bagi kemajuan bidang peternakan dan kesehatan hewan,” kata Ketut.

Dirjen PKH saat meninjau salah satu booth peserta. (Foto: Infovet/CR)

Pasalnya dari data pemerintah, pertumbuhan sub sektor peternakan periode 2015-2018 cukup tinggi, yakni pertumbuhan produksi daging (17,6%); susu (8,5%); dan telur (17,5%) , serta ekspor meningkat (44,5%) per tahun. Akumulasi investasi usaha peternakan dalam negeri juga meningkat pada periode yang sama sebesar Rp 541,04 miliar, kemudian akumulasi PDB (Pendapatan Domestik Bruto) pada periode serupa meningkat Rp 18,2 triliun, dengan peningkatan 2017 ke 2018 sebesar 13,3% menjadi Rp 155,15 triliun.

Ketut menambahkan, “Indo Livestock juga memberikan solusi bagi dunia peternakan di Indonesia. Kami sangat apresiasi, semoga lebih kreatif dan inovatif lagi ke depannya untuk menjawab tantangan industri peternakan di Indonesia, serta mampu menarik minat masyarakat pada dunia peternakan.”

Selama tiga hari, kegiatan akbar itu dihadiri Dirjen PKH, Musdhalifah Machmud (Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian), Mayjend (purn) Bambang Budi Waluyo (HKTI), serta diikuti sekitar 250 peserta dari 25 negara dengan 6 paviliun negara, diantaranya Indonesia, Tiongkok, Korea Selatan, Taiwan, Eropa dan Amerika, dengan pengunjung mencapai 12.000 orang.

Acara semakin semarak dengan hadirnya booth khusus produk-produk ekspor, paviliun UMKM, KUR (Kredit Usaha Rakyat), seminar asosiasi, maupun seminar teknis dari perusahaan, sosialisasi SDTI (susu, daging, telur dan ikan) dan lain sebagainya yang menambah informasi dan edukasi bagi pengunjung.

Foto bersama asosiasi peternakan yang turut mendukung Indo Livestock. (Foto: Infovet/CR)

Jateng Terima Indo Livestock Services Award wilayah A

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Indo Livestock 2019 juga memberikan penghargaan Indo Livestock Services Award bertajuk “Adi Praja Satwa Sewaka” . Kali ini, untuk pertama kalinya penghargaan Indolivestock Services Award diberikan kepada Dinas Provinsi (Indo Livestock sebelumnya diberikan kepada Dinas Kabupaten dan UPT/Unit Pelaksana teknis). Penilian dilakukan oleh Dewan Juri independen dan bersertifikat dari Yayasan Pengembangan Peternakan Indonesia (YAPPI) bekerjasama dengan Ditjen Peternakan dan Kesehatan hewan. Tahapan penilaian meliputi penyebaran formulir award ke semua Dinas Provinsi, pengisian formulir, desk review, verifikasi lapangan dan penetapan pemenang.

Mengingat luas dan ragamnya wilayah Indonesia, wilayah penilian dibagi 3 kategori yaitu wilayah A, B dan C, berdasarkan aspek populasi animal unit, perkembangan industri dan aspek terkait lainnya.

Dari hasil penilaian selama  beberapa bulan, Dewan Juri menetapkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah sebagai pemenang pertama untuk Wilayah A. Berikut data pemenang selengkapnya.

Wilayah A:
Juara 1. Provinsi Jawa Tengah
Juara 2. Provinsi  Jawa Timur
Juara 3. Provinsi  Sumatera Barat

Wilayah B
Juara 1. Provinsi Bali
Juara 2. Provinsi  Sulawesi Selatan
Juara 3. Provinsi  Kalimantan Timur 

Wilayah C
Juara 1. Provinsi Kepulauan Riau
Juara 2. Provinsi  Gorontalo
Juara 3. Provinsi  Sulawesi Barat

Penerima penghargaan Indo Livestock Services Award 2019. (Foto: Infovet/CR)

Perwakilan YAPPI Dedy Kusmanagandi, yang merupakan tim penilai Indo Livestock Sevices Award, menyatakan bahwa landasan penilaiaan berdasarkan pada aspek nomenklatur, regulasi bidang peternakan, kemandirian dalam menghasilkan devisa daerah lewat komoditi peternakan, realisasi Upsus Siwab (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) dan beberapa aspek lainnya. (RBS/Bams)

RAPAT KOORDINASI PERUNGGASAN DI SOLO HASILKAN TUJUH KEPUTUSAN

Solo, 14 Juni 2019 bertempat di Hotel Syariah Solo Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan drh I Ketut Diarmita memimpin rapat koordinasi perunggasan. Hadir dalam acara tersebut Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Wakil Ketua Satgas Pangan Mabes Polri, perwakilan perusahaan integrator, perwakilan organisasi peternak unggas (PINSAR, GOPAN, Presidium PRPM), Ketua Umum GPPU dan Perwakilan Dinas terkait di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. 

Setelah mencermati data perunggasan terkini yang disampaikan oleh Dirjen PKH dan banyaknya masukan selama sesi diskusi, maka dihasilkan keputusan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pengurangan DOC FS broiler sebanyak 30% dari populasi telur tetas fertil di seluruh Indonesia dan akan diawasi dengan pola cross monitoring oleh tim yang melibatkan unsur Dirjen PKH, Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan tingkat provinsi/kabupaten/kota, GPPU, PINSAR, PPUN dan GOPAN. Bukti pengurangan dari masing - masing perusahaan harus dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan perusahaan dan tim yang melakukan monitoring.
2. Integarator harus membuat pakta integritas bahwa tidak semua ayam yang diternakkan di wilayah Jateng dan Jatim dijual ke pasar tradisional di wilayah yang dimaksud dan sebagainya harus diolah dalam bentuk daging beku atau olahan. Bagi yang tidak merealisasikan pakta integritas ini maka izin impor ditunda sampai pakta dipenuhi.
3. Integrator dan peternakn mandiri harus melaporkan broker unggas komersial yang dimiliki atau yang menjadi langganannya kepada Direktur Jendral PKH dan Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Kemendag. Jika tidak, maka izin impor tidak akan diproses sampai laporan disampaikan. Satgas Pangan Mabes Polri pun akan ikut mengawasi perilaku broker dan integrator. 
4. Kepala dinas yang membidangi fungsi PKH di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus segera mendata nama, nomor ponsel, alamat lengkap perusahaan, peternak mandiri, peternak UMKM, jumlah kandang serta kapasitas kandang terpasang. Dinas juga harus mendata secara lengkap jumlah RPHU secara lengkap berikut kapasitas cold storage yang dimiliki swasta dan pemerintah di wilayahnya. Selain itu Dinas juga diwajibkan memberikan pembinaan kepada perusahaan, peternak mandiri dan peternak UMKM di wilayahnya.
5. Akan dilakukan review Permentan No. 32 tahun 2017 terutama pasal 12 mengenai kepemilikan RPHU dan rantai dingin dalam rangka penyempurnaan regulasi di bidang perunggasan dan definisi peternak mandiri, dan definisi integrator.
6. Mengusulkan review Permendag No. 96 tahun 2018 terkait harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen serta mengkaji harga acuan DOC FS dan pakan. 
7. Dalam rangka menyelesaikan persoalan harga live bird yang rendag, Kemendag mengeluarkan himbauan (setelah berkoordinasi dengan KPPU) kepada para peternak (integrator, peternak mandiri, peternak UMKM) untuk melakukan pembagian live bird/karkas secara gratis kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin menggunakan dana CSR. Dalam pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan serta dinas yang membidangi fungsi perdagangan di tingkat provinsi/kabupaten/kota dengan GPPU dan PINSAR. (CR)

KEMENTAN-BPS: SATU DATA UNTUK KOMODITAS PETERNAKAN

Dirjen PKH, I Ketut Diarmita, saat berbicara pada acara SUTAS 2018 di Bogor. (Dok. Dirjen PKH)

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (Ditjen PKH Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS), menyepakati untuk  menggunakan Satu Data terkait komoditas peternakan.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita, dalam acara Pertemuan Sosialisasi Hasil Survei Pertanian Antar Sensus 2018 (SUTAS 2018), Jumat (26/4/2019).

Ketut mengatakan, untuk mengambil kebijakan pembangunan peternakan dan Kesehatan hewan harus didukung dengan data yang baik, valid dan akurat. Dengan dasar data yang valid, maka kebijakan yang diambil akan on the track.

“BPS merupakan lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah untuk menanganani data, untuk itu kami selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan membangun semangat Satu Data untuk komoditas peternakan,” kata Ketut.

Ketut mengemukakan, data menjadi sangat penting dalam pengambilan kebijakan, sehingga Ditjen PKH concern untuk pencatatan data sektor peternakan, seperti pencatatan  kelahiran dan kebuntingan sapi dan kerbau serta kejadian penyakit, telah menggunakan aplikasi ISIKHNAS, sedangkan perunggasan, pihaknya tengah memperbaiki data dengan koordinasi bersama stakeholder terkait.

“Kegiatan SUTAS saya anggap menjadi momentum penting sebagai awal membangun kerjasama dan kolaborasi yang lebih baik lagi ke depan untuk  membangun semangat Satu Data,” tegasnya.

Sebab, lanjut Ketut, tantangan yang dihadapi sub sektor peternakan dan kesehatan hewan semakin berat, salah satunya soal pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Proyeksi penduduk oleh Bappenas, BPS dan UNFPA, penduduk Indonesia pada 2019 diperkirakan sebesar 266,91 juta jiwa dan pada 2024 diperkirakan mencapai 279,96 juta jiwa, atau mengalami peningkatan 0,98% per tahun selama periode lima tahun.

Selain itu, tantangan lain yang dalam upaya peningkatan produksi pangan asal ternak adalah ketersediaan lahan dan air, perubahan iklim serta perdagangan global. Tantangan dalam pembangunan peternakan tersebut perlu dipecahkan melalui proses program pembangunan yang komprehensif.

“Parameter hasil SUTAS 2018, dapat kita jadikan sebagai faktor koreksi terhadap hasil pengumpulan dan penghitungan data populasi yang kita lakukan selama ini melalui mekanisme kompilasi produk administratif,” ungkap Ketut.

Sementara, Plh. Deputi Bidang Statistik Produksi, BPS, Hermanto, menyampaikan data dan informasi yang disampaikan ke masyarakat harus valid dan akurat, jangan sampai muncul beberapa data yang berbeda antar instansi pemerintah, karena akan memancing kegaduhan. Karena itu, ia menyebut, presiden telah menugaskan BPS membuat Satu Data guna mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi dan mudah diakses oleh pengguna.

“Apalagi kita sudah masuk dalam era revolusi 4.0 yang berbasis teknologi informasi dengan dinamika lapangan yang berjalan bersifat dinamis. Data yang dirilis oleh BPS didasarkan pada metodelogi yang sudah baku dan mengikuti kaidah Internasional,” ucapnya. (INF)

PERUMUSAN SKEMA PEMBIAYAAN USAHA PEMBIAKAN DAN PEMBIBITAN KAMBING DOMBA BERKELANJUTAN

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementan bersama Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) menyelenggarakan kegiatan Perumusan Skema Pembiayaan Usaha Untuk Kegiatan Pembiakan dan Pembibitan Domba Kambing yang Berkelanjutan di Kanpus Kementan Jakarta (25/4). 

Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Jajaran Direksi Perbankan antara lain: BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, BJB, Bank dan Bank Sinar Mas, jajaran Dekan Fakultas Peternakan IPB, UGM, UNPAD, Universitas Brawijaya, dan Universitas Diponegoro, serta Kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Perwakilan dari Ditjen PKH Kementan, dan perwakilan para peternak kambing-domba Jawa Barat.

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Sugiono mewakili Dirjen PKH dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian bersama HPDKI tengah meningkatkan peran strategis pengembangan peternakan domba dan kambing yang diarahkan pada 5 aspek yang menjadi keunggulan ternak domba dan kambing. Keunggulan tersebut diantaranya:

1.    Budidaya domba dan kambing sebagai kegiatan yang relevan dengan pemberdayaan dan penggerak ekonomi masyarakat pedesaan.

2.    Daging kambing & domba sebagai alternatif sumber protein hewani dan alternatif pengganti selain daging ayam dan sapi.

3.    Pembangunan peternakan berbasis budaya masyaraka.

4.    Mewujudkan korporasi peternakan domba kambing guna meningkatkan populasi dan produktifitas untuk menjamin keberlanjutan usaha budidaya peternakan domba dan kambing, serta menyediakan kebutuhan pangan masyarakat.

5.    Mengisi pasokan untuk pasar ekspor ke negara-negara regional ASEAN. 

"Acara ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah rumusan kegiatan pembinaan dan pembiayaan untuk peternak domba kambing nasional dalam rangka mendukung pembangunan peternakan domba kambing nasional khususnya dalam usaha pembibitan dan pembiakan berbasis klaster dengan sinergi antara pemerintah, HPDKI, Perbankan, dan BAZNAS" jelas Sugiono.

Sugiono kemudian menambahkan bahwa merujuk komitmen NAWACITA tentang terwujudnya kedaulatan pangan, peningkatan produktivitas rakyat dan kemandirian pangan, komoditas domba dan kambing merupakan ruang ekonomi rakyat yang strategis untuk dikembangkan. Dalam perencanaan program pengembangan domba dan kambing yang saat ini kepemilikannya kurang ekonomis, apabila ditingkatkan disertai dengan keinginan kuat dari para peternak, asosiasi, pihak perbankan, dan pemerintah kami yakin akan mampu memenuhi kebutuhan domestik dan peluang ekspor.

Penandatanganan MoU antara HPDKI, BAZNAS, dan Bank BTN dimediasi oleh Kementan

"Sebagai penggerak ekonomi masyarakat pedesaan, populasi domba saat ini (2018) yaitu berjumlah 17,4 Juta ekor dengan produksi daging yang dihasilkan sebesar 48,7 ribu Ton sedangkan populasi ternak kambing sebesar 18,7 Juta ekor dengan produksi daging yaitu 66,9 ribu ton. Populasi Domba dan Kambing dari tahun ke tahun kecenderungan selalu meningkat" ungkapnya.

Sentra ternak domba banyak terdapat di Pulau Jawa di Pulau Jawa khususnya Provinsi Jawa Barat yang mencapai 68% (2/3 dari populasi nasional). Penyebaran populasi kambing tertinggi berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat yang mencapai 50% dari populasi nasional. Sementara potensi untuk dikembangkan di luar jawa sebagai usaha tani terpadu juga sangat besar. Sebagai contoh Provinsi Lampung yang berpotensi sebagai sentra ternak kambing dengan populasi kambing mencapai 1,4 Juta ekor.

Berdasarkan Data SUTAS BPS Tahun 2018 Rumah tangga pemelihara kambing mencapai 3,1 Juta Rumah Tangga Usaha Peternakan (RUTP), meningkat sebesar 15% dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 2,7 Juta RTUP. Sedangkan ternak domba dipelihara oleh 929 Ribu RTUP, meningkat sebesar 44% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 645 ribu RTUP. 

Pola usaha ternak domba dan kambing masih didominasi oleh peternak rumah tangga (peternak kecil) yang mencapai hampir 95% dan merupakan usaha sambilan dengan skala kepemilikan 4-6 ekor. Dalam upaya melindungi rumpun atau galur ternak asli atau lokal yang mempunyai nilai strategis telah ada penetapan dan pelepasan rumpun/galur yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Genetik Hewan (SDGH) dan Perbibitan Ternak. Hal ini kemudisn ditindaklanjuti dengan Permentan Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak. 

"Saat ini Kementerian Pertanian telah menetapkan 8 (delapan) rumpun/galur domba yaitu domba Garut, Wonosobo, Batur, Kisar, Sapudi, Palu, Compass Agrinak, dan Priangan, sedangkan untuk kambing terdapat 8 (delapan) rumpun/galur yang telah ditetapkan yaitu kambing Kaligesing, Lakor, Kacang, Pernakan Ettawa (PE), Senduro, Saburai, Panorusan Samosir, dan Kejobong" papar Sugiono. 

Pada kesempatan tersebut Irfan Syauqi Beik selaku Direktur Pendistribusian dan Pemberdayaan Baan Amil Zakat Nasional menyampaikan bahwa konsep perbibitan dan penggemukan ternak yang dijalankan dengan tujuan untuk kemandirian penerima manfaat. Model yang diterapkan adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat (economic community development) dengan memberikan asset produktif berupa ternak domba kambing dan sapi.

Yudi Guntara selaku ketua Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia menyampaikan bahwa potensi basis kambing dan domba di Indonesia merupakan keunggulan komparatif dan perlu ditingkatkan daya saingnya untuk meningkatkan kesejahteraan peternak dan sumber devisa negara serta pengembangan kambing dan domba, selain untuk meningkatkan partisipasi konsumsi dalam negeri (kebutuhan dalam negeri) juga untuk mengisi peluang pangsa ekspor (ASEAN dan Timur Tengah). Dirinya juga menyebutkan bahwa strategi peningkatan kelembagaan menuju usaha ekonomi, korporasi dan pegembangan kluster/kawasan merupakan strategi prioritas, selain strategi peningkatan populasi dan produksi untuk menjamin keberlanjutan supply.

Untuk pengembangan kawasan Domba dan Kambing berbasis korporasi di wilayah Indonesia Kementerian Pertanian RI telah menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani dan Kepmentan No.472 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional. Peta lokasi kawasan Domba dan Kambing tersebar pada 14 Provinsi di 32 Kabupaten/Kota. 

Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani sesuai permentan tersebut adalah Kawasan Pertanian yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengkorporasikan petani yang mana sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani. "Para peternak kambing/domba dalam melaksanakan usaha peternakannya dapat melakukan skema kemitraan karena Kemitraan Usaha Peternakan telah dipayungi regulasinya melalui Permentan Nomor 13 Tahun 2017", harap Sugiono.

Dalam upaya mengisi pasokan untuk pasar ekspor ke negara-negara regional ASEAN. Saat ini ternak domba dan kambing berpotensi untuk diekspor ke negara Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam. Brunei Darussalam dalam memenuhi kebutuhan ternak kambingnya 80% didatangkan dari Malaysia. 

”Perkembangan ekspor ini harus kita dorong bersama-sama sehingga ke depan akan lebih meningkat dan berkembang. Pemerintah berupaya mendukung kemajuan peternakan domba dan kambing melalui dukungan kerangka regulasi. Dalam rangka mendukung ekspor domba dan kambing, Pemerintah telah menerbitkan Permentan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi. Dengan adanya Permentan tersebut, kegiatan ekspor ternak domba dan kambing dapat dilaksanakan ke berbagai negara seperti yang disebutkan di atas. Selain ternak non-bibit, kegiatan ekspor ternak kambing/domba untuk bibit dapat dilakukan dengan syarat memenuhi persyaratan mutu benih, bibit ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan (SDGH). Regulasi tersebut dituangkan dalam Permentan Nomor 19 Tahun 2012 dan Permentan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Rekomendasi Persetujuan dan Pengeluaran Benih dan/ atau Bibit Ternak ke Dalam dan ke Luar Wilayah RI”, tambahnya.

Sugiono berharap agar momentum pertemuan yang baik ini dapat menjadi tonggak kebangkitan meningkatkan usaha peternakan domba dan kambing dalam mendukung dan mensukseskan swasembada protein hewani. “Harapan kami untuk para stakeholder terkait dapat memberikan perhatian lebih serius kepada peningkatan populasi domba dan kambing sebagai upaya untuk mengurangi impor sapi dan daging sapi. Dengan dukungan program yang konsisten kami optimistis pengembangan peternakan domba dan kambing yang digerakkan oleh para peternak rakyat dan didukung kebijakan pemerintah maka akan mampu mendorong peningkatan nilai tambah usaha tani yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak.” pungkas Sugiono.

Pada acara tersebut juga ditandatangani MoU antara BAZNAS dengan HPDKI dalam Pemberdayaan Peternak Domba dan Kambing Indonesia. Selain itu, ditandatangani pula MoU antara HPDKI dengan Bank BTN dalam rangka pembiayaan peternak domba dan kambing Indonesia. (CR)

PEMENANG KOMPETISI FARMER2FARMER DITERBANGKAN KE BELANDA

Pemberian penghargaan pemenang Kompetisi Farmer2Farmer di Gedung Pusat Informasi Agribisnis Kementan (Foto: Istimewa)  

PT Frisian Flag Indonesla (FFI) menerbangkan empat pemenang peternak  sapi perah ke Belanda untuk mengikuti pelatihan intensif Good Dairy Practice. Empat pemenang ini terpilih sebagai pemenang Kompetisi Farmer2Farmer 2019.

Keterangan resmi yang diterima Infovet menerangkan, kompetisi ini merupakan program untuk peternak sapi perah terpilih yang dilaksanakan di bawah inisiatif Farmer2Famer, yang bertujuan untuk mendorong peternak sapi perah lokal menerapkan good dairy farming practice (GDFP) secara terus menerus dan konsisten. Sebanyak 110 peserta telah melalui proses penilaian sejak Januari 2019 lalu.

Pada pelaksanaan program Farmer2Farmer ditargetkan dapat membantu memenuhi permintaan susu sapi nasional di Indonesia. Menurut data Kementerian Pertanian, produksi susu sapi lokal hanya dapat memenuhi 20% dari permintaan susu nasional. Situasi ini mendorong FFI berkomitmen dalam memberdayakan peternak sapi perah secara berkelanjutan, salah satunya melalui Kompetisi Farmer2Farmer.

Andrew F Saputro, Corporate Affairs Director di Jakarta Jumat (5/4/2019) mengatakan, program ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan peternak sapi perah lokal. Selain itu, terjadi keberlanjutan industri susu di Indonesia melalui penerapan GDFP yang konsisten oleh peternak sapi perah lokal.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita menuturkan industri susu di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memenuhi permintaan susu nasional. “Kami berharap program ini terus menginspirasi peternak sapi perah lokal untuk tetap konsisten dalam menerapkan GDFP yang akan meningkatkan kualitas dan produktifitas produksi susu,” pungkasnya. (NDV)

HARGA AYAM ANJLOK, PETERNAK DIBERI JATAH IMPOR GPS?

Anjloknya harga ayam broiler beberapa bulan belakangan ini makin meresahkan peternak. Setelah sepekan mediasi awal antara Perjuangan Peternak Rakyat & Peternakan Mandiri (PRPM) dengan pemerintah (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dam Ditjen Perdagangan Dalam Negeri) belum membuahkan hasil, kembali peternak yang diwakili PRPM bermediasi dengan Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan di Gedung C Kementan 2 April yang lalu.

Dalam pertemuan tersebut peternak mengeluhkan masih rendahnya harga ayam kepada Dirjen. Tri Hardiyanto Ketua Dewan Pembina GOPAN mengatakan bahwa harga saat ini masih jauh dibawah HPP yang diinginkan peternak dan sangat merugikan. “Kita kemari masih terus memperjuangkan nasib rekan – rekan kami dimana harga kini sangat rendah, selain itu kita juga ingin mengadukan pada Dirjen bahwa harga DOC dan pakan masih belum turun,” kata Tri ketika ditemui Infovet.

Tri juga mengatakan bahwa saat ini target PRPM dalam jangka pendek adalah agar para integrator menurunkan harga DOC dan harga pakan, sembari membenahi harga yang anjlok di tingkat peternak. “Belum ada pengumuman akan penurunan harga pakan dan DOC, sudah ada sih integrator yang siap menjual pakannya Rp. 6.500 dengan kode tertentu, namun terkait kualitas silakan dicoba sendiri. Kami juga ingin harga ayam agar naik sesuai dengan Permendag 96/2018,” pungkasnya.

Peternak Bermediasi Dengan Dirjen Peternakan & Keswan (Foto : CR)

Menanggapi hal tersebut, Dirjen peternakan dan kesehatan hewan I Ketut Diarmita berkata bahwa dirinya telah melakukan mediasi juga dengan perushaan integrator perunggasan. “Seharusnya harga DOC dan pakan sudah ada yang turun itu, kalau belum dan masih tinggi silakan bapak – bapak sekalian lapor ke saya, sekalian sebutkan perusahaan mana saja itu,” tutur Ketut. Ia juga meminta kepada peternak agar menambah stok kesabaran, karena permasalahan ini tidak dapat selesai dalam sekejap mata. 

Terkait harga, menurut Mukhlis Wahyudi salah satu perwakilan peternak asal Bandung, harga ayam di Jawa Barat terutama Bandung, Tasikmalaya, Kuningan, Garut dan sekitarnya masih rendah yakni sekitar Rp. 13.000 – Rp. 14.000 / kg, memang naik ketimbang minggu lalu namun belum signifikan hanya berkisar Rp. 1.000 saja. Selain itu, harga di daerah Jawa Tengah terutama di Ring 3, masih dalam keadaan mengkahawatirkan diangka Rp. 12.000 – Rp. 13.000. Oleh karenanya ia menghimbau agar segera diambil langkah agar tidak semakin hancur. “Saya juga sudah menyarankan kepada peternak di sana, agar ayam – ayam di Jateng jangan digelontorkan ke Jabodetabek dan Jabar, kalau tidak situasi harga yang mulai membaik ini akan hancur lagi,” tutur Mukhlis.

Dalam pertemuan tersebut PRPM juga menyauarakan aspirasi mengenai revisi Permentan 32 / 2017 terkait penghapusan kuota GPS. Sigit Prabowo mantan ketua umum PPUN menjabarkan mengapa ada perbedaan terkait data produksi FS yang berbeda. PRPM juga meyarankan agar pemerintah melakukan aborsi telur tetas (HE) yang bobotnya dibawah 55 gram. “Telur yang bobotnya 55 gram ke bawah sebaiknya diaborsi saja, selain dapat mengurangi potensi over supply, kita juga melakukan seleksi indukan, nanti telur – telur yang diaborsi bisa diberikan gratis kepada masyarakat, “tukas Sigit. Ia juga menyarankan agar pemerintah meyiapkan perpres yang pro kepada peternak yang senafas dengan Kepres 22 /1990, misalnya.

Saran dari PRPM mengenai impor GPS ditanggapi positif oleh Ketut. Ia berencana akan memberikan kuota impor GPS pada peternak. “Nanti saya akan lakukan itu, tetapi bapak – napak sekalian dikaji kembali hitungannya, jangan nanti ketika saya sudah kasih kuota bapak salah hitung, terus saya disalahkan lagi. Intinya tetap nanti bapak – bapak sekalian akan tetap diaudit, apakah layak punya GPS, sesuai dengan aturan kita juga yang harus dipenuhi,” tutur Ketut. Perwakilan peternak pun menyambut kalimat Ketut tadi dengan tepuk tangan dan sumringah, karena dengan dibolehkannya impor GPS oleh peternak setidaknya ada harapan peternak dapat megurangi ketergantungan kebutuhan DOC dari integrator. Apa iya?, faktanya memelihara GPS dibutuhkan fasilitas khusus dan persyaratan khusus yang jika peternak tidak dapat memenuhinya dan dinilai tidak layak oleh Kementan, maka kuota impor GPS tidak akan diberikan. Semoga saja hal ini bukan sekedar wacana.(CR)

Permentan Soal Bahan Pakan Asal Tumbuhan Direvisi

Direktur Pakan, Sri Widayati. (Foto: Infovet/Ridwan)

Direktur Pakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan (Ditjen PKH), Sri Widayati, menyampaikan pihaknya sedang memproses final revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 57/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan ke-dan-dari Wilayah NKRI.

“Untuk melakukan revisi tersebut, Ditjen PKH telah mengadakan Public Hearing pada Rabu, (30/1) yang dihadiri oleh perwakilan perusahaan pakan, pedagang bahan pakan dan stakeholder terkait dengan jumlah peserta 115 orang,” ujar Direktur Pakan di kantornya, Jumat (1/2)

Ia menyebutkan, revisi Permentan tersebut merupakan bagian dari tindaklanjut penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 6/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebasan Tarif Bea Masuk Barang Impor. “Ini karena adanya perubahan kode Harmonized System (HS) yang semula 10 digit menjadi 8 digit,” ucapnya. 

Lebih lanjut disampaikan, poin penting terkait revisi Permentan No. 57 antara lain tentang penambahan dan perbaikan lampiran untuk jenis BPAT (Bahan Pakan Asal Tumbuhan) yang diatur pemasukannya ke dalam wilayah NKRI.

“Perubahan lainnya yaitu terkait pengajuan permohonan pemasukan BPAT yang semula berdasarkan shipment akan kita ubah menjadi per periode, yaitu per twi wulanan, untuk menciptakan kepastian waktu pemasukan BPAT,” tandasnya. (INF)

Peternak Unggas Blitar: Kebijakan Kementan Pro Rakyat

Foto: Dok. Kementan

Sukarman, pengurus PPRN (Paguyuban Peternak Rakyat Nasional) sekaligus Ketua Koperasi Putra (Koperasi Peternak Unggas Sejahtera) Blitar menuturkan, kebijakan Kementerian Pertanian saat ini dirasakannya berdampak terhadap keberlangsungan usahanya.  

“Blitar memiliki 4.200 peternak dengan populasi ayam layer sekitar 19 juta ekor dan produksi telur mencapai 650 ton per hari,” demikian disebutkan Sukarman, Selasa (27/11/2018) di Blitar.

Menurutnya selama ini peternak di Blitar merasa banyak dibantu oleh Kementerian Pertanian (Kementan), dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH).

"Saat harga telur jatuh pada tahun 2017 hingga mencapai Rp.13.500,- Kementan langsung datang, bahkan Dirjen PKH atas instruksi Bapak Mentan datang sendiri sampai 3 kali ke Blitar", sebutnya.

Lanjut dia, Sukarman menjelaskan bahwa untuk mengatasi penurunan harga telur tersebut, Kementan mengundangnya ke Jakarta dan dilibatkan dalam penyusunan kebijakan perunggasan di sektor hulu hingga terbit Permentan 32 tahun 2017.

"Untuk mengakomodir suara kami, Kementan merevisi Permentan sebelumnya menjadi Permentan No. 32 tahun 2017, dimana dalam Permentan tersebut diatur pembagian DOC layer, dimana peternak mandiri mendapatkan DOC 98% dan integrator cuma 2%, bahkan integrator tidak boleh menjual telur di pasar becek", ungkap Sukarman.

Imbuhnya, produksi telur sebelumnya agak jelek karena banyak ayam yang afkir, hingga harga telur setelah lebaran kembali mengalami penurunan sekitar Rp.15.500 - Rp. 16.000,-.

Menyikapi hal ini Dirjen PKH kembali turun ke lapangan dan menghimbau agar ayam yang sudah tidak berproduksi untuk diafkir. "Saat ini yang berproduksi adalah ayam-ayam muda dan sudah berproduksi maksimal", ungkap Sukarman.

Dalam dua minggu ini, kata Sukarman, harga telur ayam telah membaik yaitu berkisar antara Rp 19.500-Rp 20.000, sebelumnya sekitar Rp 16.000,-.

"Harga saat ini sudah sesuai dengan harga acuan yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Permendag No 96 Tahun 2018 yakni Rp 18.000,- hingga Rp 20.000,-", ucap Sukarman.

Menambahkan, jika jumlah anggota koperasinya saat ini ada 350 peternak, sedangkan anggota dari assosiasi PPRN banyak sekali. Rata-rata kepemilikan ayamnya 3.000 - 10.000, bahkan ada yang ratusan ribu.

Saat ini, PPRN juga bekerjasama dengan DKI Jakarta melalui MoU yang ditandatangani antara Bupati Blitar dan Gubernur DKI Jakarta.

"Kami akan mensuplai telur ayam ke Food Station sebanyak 150.000 ton hingga 200.000 ton per bulan", terangnya.

Foto: Dok. Kementan

Selain itu juga Blitar saat ini sedang membangun kerjasama dengan Kabupaten Majene untuk mensuplai telur, dan sebaliknya Kabupaten Majene akan mensuplai jagung ke Blitar.

Blitar merupakan basis terbesar produksi unggas dan produk turunannya di tingkat nasional. Sebanyak 4.321 keluarga di sana terlibat aktif dalam peternakan unggas layer (petelur). Di sana mereka memenuhi kebutuhan pakan unggas berupa jagung dan tanaman pangan lainnya secara mandiri dari pertanian lokal. Dari 7.600 ton produksi telur nasional, 40 persennya dihasilkan dari Jawa Timur. (Sumber: Rilis Kementerian Pertanian)

SEGERA DAPATKAN STOK TERBATAS! KAMUS & RUMUS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Telah terbit Buku Kamus dan Rumus Peternakan dan Kesehatan Hewan. Buku ini adalah satu-satunya di Indonesia yang berisi kamus istilah-istilah bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) yang dilengkapi dengan berbagai rumus terapan.

Buku Kamus & Rumus PKH ini diolah oleh Tim Penyusun dan dipimpin langsung oleh seorang tenaga senior bidang peternakan & kesehatan hewan (Drh M. Chairul Arifin) dari berbagai kumpulan sumber referensi. Berbagai referensi ini telah diolah, dianalisa serta diedit dan sangat bermanfaat untuk perumusan kebijakan bagi para perencana, panduan operasional untuk kegiatan-kegiatan penting Penyelenggaraan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Di dalam buku Kamus dan Rumus ini termuat istilah gabungan biologi, ekonomi, perencanaan, statistik dan teknis yang berhubungan dengan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dapat dipakai dalam proses perumusan kebijakan, perencanaan, penelitian dan langkah-langkah operasional oleh para perumus kebijakan maupun praktisi dan mereka yang awam sekalipun dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Melalui pengumpulan istilah, pengolahan, dan penyuntingan yang mempertimbangkan aspek sosial ekonomis maupun aspek teknis peternakan dan kesehatan hewan, tim penyusun yang diketuai Drh. M. Chairul Arifin (Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan periode 1999-2005) telah berhasil mendokumentasikan semua istilah dalam bentuk dokumen di atas secara baik.

Selain itu pada buku ini juga dilengkapi dengan berbagai rumus teknis Peternakan dan Kesehatan hewan yang biasa dipakai sehari-hari dalam menyusun berbagai perhitungannya, serta parameter penyelenggaraan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Buku setebal 410 halaman ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian Pertama berisi daftar istilah Peternakan & Kesehatan Hewan, dan bagian kedua berisi rumus dengan contoh penerapan di bidang Peternakan & Kesehatan Hewan yang sangat penting diketahui oleh para perumus kebijakan, peneliti, akademisi dan mahasiswa dari perguruan tinggi, maupun para praktisi yang berminat di dalam mencari istilah yang tepat untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Salah satu kekuatan lainnya, terletak pada bagian kedua yaitu pada rumus contoh penerapan yang menyertai buku ini untuk penyelenggaraan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang sangat penting diketahui. Buku ini juga dilengkapi dengan Contoh & Penerapan Suatu Kasus.

Buku ini dipasarkan dengan harga Rp 100.000,- (belum termasuk ongkir). Segera dapatkan buku ini dengan pemesanan langsung ke Tim GITA Pustaka ke no WA 08568800752 (Wawan), 081806597525 (Aidah), 08561555433 (Aris), dan 089617484158 (Ahmad). ***

Pemerintah Bantu Pulihkan Ekonomi Pasca Gempa NTB

Dirjen PKH, I Ketut Diarmita, saat meninjau ternak pasca gempa NTB.
(Sumber: Humas Ditjen PKH)

Sejak dinyatakan status bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) sampai saat ini, pemerintah lewat Kementerian Pertanian (Kementan) terus membantu memulihkan perekonomian warga pasca gempa.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), I Ketut Diarmita, saat kunjungan kerja ke NTB pada Jumat (21/9), menyampaikan, bahwa bencana gempa telah menimbulkan kerugian jiwa dan material, sehingga sesuai instruksi Menteri Pertanian (Mentan), Kementan turut andil membantu penanganan pasca gempa.

“Bapak Mentan langsung mengintruksikan kami untuk turun langsung membantu pemulihan pasca gempa di NTB ini. Bantuan dari Kementan dan para mitranya yang masuk ke rekening posko gempa Pulau Lombok yang dikelola BPBD Provinsi NTB sampai saat ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp 11.751.000.627,” kata Ketut dalam releasenya, Jumat (21/9).

Ia menambahkan, selain itu Posko Utama Kementan Peduli Gempa NTB juga masih terus menerima dan menyalurkan berbagai bentuk bantuan berupa telur, beras, minyak goreng, pakaian, selimut, pakan ternak, air mineral, susu, sembako, dan makanan siap saji.

Sementara, terkait penanganan bidang peternakan dan kesehatan hewan, Ditjen PKH masih memberikan bantuan penanganan ternak milik warga terdampak. Tim Satgas Ditjen PKH pasca bencana ditugaskan secara kontinyu. Tim terdiri dari pusat (Sekretariat Ditjen PKH, Direktorat Keswan, Kesmavet, Pakan, Bitpro, PPHNak), UPT Ditjen PKH (BBVet Denpasar, BBVet Wates, BBMSOH Gunung Sindur, BPTUHPT Denpasar, Bvet Subang, BPMSPH Bogor, BPMPP Bekasi, BET Cipelang dan BIB Lembang), serta UPT di bawah Badan Karantina Pertanian (Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar dan Mataram).

Adapaun upaya yang telah dilakukan diantaranya, mengidentifikasi jumlah, jenis ternak dan ternak sakit (zoonosis), merencanakan dan mengoordinasikan upaya mengatasi masalah mendesak akibat bencana, memobilisasi ternak (evakuasi), inventarisasi kebutuhan pakan (konsentrat dan HPT), obat-obatan dan air minum, memberikan dan menyediakan pelayanan kesehatan hewan, kandang penampungan sementara, melakukan pendistribusian pakan ternak pada kelompok ternak teridentifikasi, memonitor dan evaluasi kegiatan, serta analisis kerugian (ekonomi veteriner).

“Sampai saat ini tim kami masih terus melakukan pendistribusian bantuan pakan ternak dan obat hewan kepada Kelompok Tani Ternak (KTT) terdampak, serta membantu memperbaiki fasilitas peternakan,” ungkap Ketut.

Berdasarkan laporan ketua tim, 20 September 2018, jumlah ternak yang teridentifikasi sebanyak 9.346 ekor dari 13 kecamatan dan 77 KTT. Masing-masing berada di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur dan Lombok Barat. “Kami update terus datanya, jadi kemungkinan data berubah terus,” ucapnya.

Untuk bantuan pakan, lanjut Ketut, per 20 September 2018, telah didistribusikan sebanyak 72,3 ton konsentrat dan 116,6 ton pakan (pucuk tebu) dengan penyaluran delapan tahapan.

”Pada Kamis (20/9), kami mewakili Mentan hadir pada rapat evaluasi progres kegiatan penanganan bencana dan kita sudah laporkan semua progres-nya. Intinya pemerintah saat ini terus fokus membantu pemulihan ekonomi di NTB pasca gempa. Tim kami juga masih bergerak mengevaluasi bangunan dan fasilitas peternakan dan kesehatan hewan yang rusak termasuk beberapa Puskeswan,” tandasnya. (RBS)

Waspada African Swine Fever

Biosekuriti kandang harus ditingkatkan guna mencegah babi terserang penyakit (Foto: Pinterest)

Pernyataan resmi dicetuskan FAO selaku Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 28 Agustus 2018. Dalam pernyataan tersebut, FAO menanggapi situasi darurat wabah African Swine Fever (ASF) di China berpotensi menjadi ancaman dan menyebar ke negara-negara Asia lainnya

FAO mendesak kolaborasi regional termasuk pemantauan dan langkah-langkah kesiapan yang lebih kuat. Lebih lanjut FAO menjelaskan bahwa wabah ASF di China serta deteksi kasus baru di daerah-daerah yang berjarak lebih dari seribu kilometer di wilayah dalam negeri China, dapat berarti virus babi yang mematikan ini dapat dan berpotensi menyebar ke negara-negara Asia lainnya kapan saja.

Mengutip dari halaman resmi Facebook Direktorat Kesehatan Hewan Ditjen PKH, Jumat (7/9/2018), ASF pertama kali dideskripsikan tahun 1921. Sebaran penyakit ada di 28 negara-negara Afrika Sub-Sahara. Selain itu, pernah menjadi masalah besar yang menimpa di Eropa Tengah dan Eropa Timur.

Tahun 2018, ASF diketahui merebak di China dan menimbulkan kecemasan. ASF merupakan penyakit yang disebabkan virus dan dapat menulari babi baik yang liar maupun domestik. Sampai saat ini belum ditemukan vaksin untuk menanggulangi ASF.

Ketua Asosiasi Monogastrik Indonesia (AMI), Sauland Sinaga, dihubungi Infovet kemarin (6/9/2018) menanggapi. “Indonesia harus mewaspadai ASF ini. Kebijakan impor perlu dicermati untuk produk hewan atau olahan,” ungkapnya.

Imbuh dia, AMI telah melakukan sosialisasi di kalangan peternak untuk lebih meningkatkan biosekuriti di kandang babi. “Biosekuriti atau manajemen kebersihan kandang babi harus diperhatikan. Sanitasi kandang dilakukan secara berkala menggunakan desinfektan,” tegasnya. (NDV)

Siaga Penyakit Zoonosis, Ditjen PKH Gelar Kegiatan Table Top Simulation

Ilustrasi

Kegiatan Table Top Simulation diselenggarakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka menghadapi kedaruratan penyakit Zoonosis dengan pendekatan One Health.

Direktur Kesehatan Hewan, Fadjar Sumping Tjatur Rasa menyampaikan kegiatan simulasi yang beberapa waktu lalu diadakan di Medan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah daerah dalam mencegah, mendeteksi dan mengatasi wabah Penyakit Infeksi Emerging (PIE) melalui peningkatan koordinasi multisektoral.

Menurutnya, perubahan kondisi dunia akibat pertumbuhan populasi manusia dan hewan yang sangat cepat, urbanisasi, penurunan kualitas lingkungan, sistem pertanian dan peternakan yang berubah, serta lalu lintas manusia/ hewan/produk hewan telah menyebabkan peningkatan risiko munculnya (PIE).

“Jika penyakit PIE ini tidak ditangani dengan baik, maka akan dapat menyebabkan wabah yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan dapat berdampak terhadap perekonomian di Indonesia,” ungkapnya, Jumat (27/7/2018).

Program Australia Indonesia Partnership for Emerging Infectious Diseases (AIPEID), PnR USAID, WHO, dan FAO sebagai mitra pemerintah dalam upaya mencegah, mendeteksi dan mengatasi wabah PIE sangat mendukung kegiatan Table Top Simulation ini.

Fadjar Sumping menjelaskan, kegiatan yang melibatkan semua sektor terkait ini sesuai dengan Pedoman Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektoral dalam kerangka “One Health” yang diluncurkan oleh Kemenko PMK dan PnR USAID, serta Pedoman Pelaksanaan Sistem Manajemen Keadaan Darurat Kesehatan Hewan yang susun oleh Ditjen PKH dengan dukungan AIPEID.

Sebelumnya, kegiatan simulasi yang sama juga telah dilaksanakan di kota Bogor, Manado, dan Bali sejak awal tahun 2018.

“Kita harapkan kegiatan simulasi ini dapat menjadi pioneer dan contoh bagi daerah lain di dalam penanganan kedaruratan kesehatan hewan zoonosis dan PIE lintas sektoral,” katanya.

Kate Smith, Perwakilan dari DFAT Australia mengatakan bahwa kesiapsiagaan menghadapi masuknya wabah penyakit hewan darurat dan Zoonosis yang berpotensi sebagai bencana non-alam merupakan hal yang sangat penting.

Pentingnya kesiapsiagaan ini maka dugaan wabah penyakit hewan Zoonosis dan PIE dapat segera ditangani secara efektif, cepat, dan tepat, sehingga dampaknya dapat ditekan seminimal mungkin. (sumber : bisnis.com)