KEMENTAN-BPS: SATU DATA UNTUK KOMODITAS PETERNAKAN

Dirjen PKH, I Ketut Diarmita, saat berbicara pada acara SUTAS 2018 di Bogor. (Dok. Dirjen PKH)

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (Ditjen PKH Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS), menyepakati untuk  menggunakan Satu Data terkait komoditas peternakan.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita, dalam acara Pertemuan Sosialisasi Hasil Survei Pertanian Antar Sensus 2018 (SUTAS 2018), Jumat (26/4/2019).

Ketut mengatakan, untuk mengambil kebijakan pembangunan peternakan dan Kesehatan hewan harus didukung dengan data yang baik, valid dan akurat. Dengan dasar data yang valid, maka kebijakan yang diambil akan on the track.

“BPS merupakan lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah untuk menanganani data, untuk itu kami selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan membangun semangat Satu Data untuk komoditas peternakan,” kata Ketut.

Ketut mengemukakan, data menjadi sangat penting dalam pengambilan kebijakan, sehingga Ditjen PKH concern untuk pencatatan data sektor peternakan, seperti pencatatan  kelahiran dan kebuntingan sapi dan kerbau serta kejadian penyakit, telah menggunakan aplikasi ISIKHNAS, sedangkan perunggasan, pihaknya tengah memperbaiki data dengan koordinasi bersama stakeholder terkait.

“Kegiatan SUTAS saya anggap menjadi momentum penting sebagai awal membangun kerjasama dan kolaborasi yang lebih baik lagi ke depan untuk  membangun semangat Satu Data,” tegasnya.

Sebab, lanjut Ketut, tantangan yang dihadapi sub sektor peternakan dan kesehatan hewan semakin berat, salah satunya soal pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Proyeksi penduduk oleh Bappenas, BPS dan UNFPA, penduduk Indonesia pada 2019 diperkirakan sebesar 266,91 juta jiwa dan pada 2024 diperkirakan mencapai 279,96 juta jiwa, atau mengalami peningkatan 0,98% per tahun selama periode lima tahun.

Selain itu, tantangan lain yang dalam upaya peningkatan produksi pangan asal ternak adalah ketersediaan lahan dan air, perubahan iklim serta perdagangan global. Tantangan dalam pembangunan peternakan tersebut perlu dipecahkan melalui proses program pembangunan yang komprehensif.

“Parameter hasil SUTAS 2018, dapat kita jadikan sebagai faktor koreksi terhadap hasil pengumpulan dan penghitungan data populasi yang kita lakukan selama ini melalui mekanisme kompilasi produk administratif,” ungkap Ketut.

Sementara, Plh. Deputi Bidang Statistik Produksi, BPS, Hermanto, menyampaikan data dan informasi yang disampaikan ke masyarakat harus valid dan akurat, jangan sampai muncul beberapa data yang berbeda antar instansi pemerintah, karena akan memancing kegaduhan. Karena itu, ia menyebut, presiden telah menugaskan BPS membuat Satu Data guna mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi dan mudah diakses oleh pengguna.

“Apalagi kita sudah masuk dalam era revolusi 4.0 yang berbasis teknologi informasi dengan dinamika lapangan yang berjalan bersifat dinamis. Data yang dirilis oleh BPS didasarkan pada metodelogi yang sudah baku dan mengikuti kaidah Internasional,” ucapnya. (INF)