-->

DINAS PETERNAKAN PROVINSI ACEH GELAR AKSI PENCEGAHAN BRUCELLOSIS DI BERBAGAI DAERAH

Vaksinasi Brucellosis Pada Ternak Untuk Mencegah Penularan
(Sumber : Istimewa)


Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh melalui Dinas Peternakan mengambil langkah cepat dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit zoonosis Brucellosis dengan menurunkan tim khusus ke berbagai kabupaten/kota. Tindakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Penjabat (Pj) Gubernur Aceh untuk memantau serta memeriksa kesehatan ternak guna mencegah penyebaran penyakit berbahaya ini yang dapat mengancam kesejahteraan ekonomi peternak.

Kepala Dinas Peternakan Aceh, Zalsufran, menyatakan bahwa tim telah disebar ke berbagai wilayah, termasuk Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Selatan, dan beberapa kabupaten lainnya. Menurut Zalsufran, pengalaman dari penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebelumnya menjadi motivasi utama untuk mencegah Brucellosis sejak dini. Walaupun Aceh tercatat sebagai wilayah yang tercepat dalam mengatasi PMK, kerugian yang diderita para peternak masih sangat besar. Oleh karena itu, penanganan Brucellosis, yang juga berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan, perlu dilakukan dengan lebih serius.

"Dari total populasi sapi dan kerbau di Aceh yang mencapai lebih dari 560 ribu ekor, sampel darah akan diambil dari 4.376 ternak yang tersebar di 21 kabupaten/kota," jelas Zalsufran. Ia juga menambahkan bahwa langkah preventif, seperti sanitasi kandang, vaksinasi, dan pemisahan ternak yang terinfeksi, sangat diperlukan untuk menekan potensi penyebaran.

Tim Dinas Peternakan juga menyarankan para peternak untuk secara aktif memeriksa kesehatan ternak mereka, terutama saat mendatangkan ternak baru. Pemeriksaan di laboratorium sebelum ternak tersebut digabungkan dengan ternak lain di kandang menjadi langkah yang sangat penting.

Jika ditemukan kasus positif Brucellosis, pemotongan bersyarat akan dilakukan dengan pengawasan ketat. Hal ini guna memastikan penyakit tidak menyebar lebih luas dan ternak yang terinfeksi dapat ditangani dengan cepat.

Sari, Sub Koordinator Pengawasan Penyakit Hewan Dinas Peternakan Aceh, menjelaskan bahwa Brucellosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Brucella dan dapat menular dari hewan ke manusia (zoonosis). Penyakit ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi peternak karena dapat menimbulkan kemandulan pada ternak, keguguran, penurunan produksi susu, dan bahkan kematian.

Untuk mencegah hal ini, pemerintah Aceh menjadikan Simeulue dan Sabang sebagai contoh daerah yang berhasil bebas dari Brucellosis. Upaya ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan kesehatan hewan di seluruh wilayah Aceh, sekaligus memastikan perekonomian peternak tetap stabil.

Langkah konkret yang diambil oleh Dinas Peternakan Aceh termasuk pengambilan sampel darah dan pemberian vitamin pada ternak di berbagai desa, seperti yang dilakukan pada ternak milik Ridwan di Gampong Latong dan Azhari di Gampong Alue Seupeung. Sampel darah tersebut akan diuji di laboratorium guna memastikan tidak ada penyebaran Brucellosis.

Selama lima hari ke depan, tim lapangan akan terus melakukan pemeriksaan menyeluruh di berbagai desa untuk memastikan seluruh ternak di Aceh tetap dalam kondisi sehat.

Intinya, pemerintah Aceh berkomitmen untuk menjaga kesehatan ternak dan melindungi peternak dari ancaman penyakit zoonosis yang dapat merugikan perekonomian lokal. Dengan langkah cepat dan terkoordinasi, Aceh berharap dapat mengendalikan penyebaran Brucellosis dan menjaga kesejahteraan para peternak di wilayah tersebut. (INF)

 


''THINK GLOBALLY, ACT LOCALLY'' TERHADAP PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

(Foto: Istimewa)

Bersyukur bisa hadir pada lokakarya Foresight yang diadakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) bekerja sama dengan Food and Agriculture Organization (FAO), pada 15-16 Juli 2024, di Pullman Hotel Thamrin, Jakarta Pusat, bersama seorang kolega lain, mewakili Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI).

Pada lokakarya tersebut membahas tema meningkatnya ancaman perubahan iklim yang mengganggu produksi peternakan dan memicu penyakit zoonosis baru untuk mengidentifikasi tantangan masa depan subsektor peternakan di Indonesia, tema yang menarik bagi saya sebagai praktisi perunggasan.

Membaca undangan Ditjen PKH yang dikirimkan ketua ADHPI, Drh Dalmi Triyono, menerangkan bahwa kerangka acuan yang digunakan dalam lokakarya tersebut adalah Inisiatif Kebijakan dan Perencanaan Masa Depan Peternakan (Futures Livestock Policy and Planning (FLPP) Initiative) Mitigasi Dampak Perubahan Iklim terhadap Penyakit Zoonosis yang Muncul dan Muncul Kembali di Indonesia.

Dijelaskan dalam beberapa dekade mendatang, negara-negara berkembang seperti Indonesia akan mengalami lonjakan permintaan makanan sumber protein hewani karena pertumbuhan penduduk, meningkatnya pendapatan, dan urbanisasi. Peningkatan permintaan akan mendorong investasi besar dalam peternakan dan rantai nilai terkait, yang sangat berdampak pada mata pencaharian, kesehatan masyarakat, dan lingkungan.

Ketika sektor peternakan berubah, interaksi baru antara manusia, hewan, dan satwa liar akan muncul, berpotensi mengarah pada ancaman kesehatan masyarakat baru. Ancaman ini mencakup penyakit zoonosis yang muncul dengan potensi pandemi, bahaya keamanan pangan, dan penyebaran patogen resistan antimikroba.

Dalam lokakarya tersebut, metode foresight akan disusun untuk mengikuti Model Foresight Generik seperti yang digariskan oleh Joseph Voros.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Drh Syamsul Ma’arif MSi, sebelum membuka lokakarya secara resmi, turut memberi apresiasi positif, bersyukur, dan mendorong solusi perubahan iklim serta pencegahan zoonosis dengan pendekatan One Health.

Pada hari pertama fokus pada “Input” mengumpulkan informasi tentang keadaan sektor peternakan Indonesia saat ini, termasuk tren, tantangan, dan peluang. Kemudian “Analisis” untuk identifikasi pola dan mencari pendorong utama perubahan. Diawali pemaparan tentang tren perubahan iklim 15-20 tahun ke depan disampaikan oleh Kadarsih MSi dari BMKG, dilanjutkan Drh Didi Prigastono dari industri perunggasan, Josep lay dari industri penggemukan sapi potong, dan Drh Dedy Fachrudin mewakili industri sapi perah. Semua peserta terlibat dalam “Interpretasi” untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan mendasar yang membentuk sektor ini.

Terhadap perubahan tersebut para narasumber menyikapi dengan cara berbeda, sehingga menjadi sebuah kombinasi yang melengkapi dan saling menguatkan, dengan perubahan iklim tersebut agar lebih memperhatikan biosecurity, food security, dan social security.

Pada hari kedua, fokus beralih ke “Prospection” mengeksplorasi skenario masa depan potensial untuk sektor peternakan Indonesia. Peserta menggunakan alat dan teknik Foresight untuk membayangkan masa depan alternatif, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti perubahan iklim, kemunculan penyakit, dan preferensi konsumen. “Output” dari latihan ini akan diterjemahkan ke dalam rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk kebijakan dan perencanaan.

Penulis (paling tengah) mewakili ADHPI saat lokakarya Foresight yang diadakan Ditjen PKH dan FAO di Jakarta. (Foto: Dok. Pribadi)

Tetapi dalam diskusi kecil kelompok, kami merasa ada yang kurang pas, karena aktualisasi bayangan perubahan yang kami presentasikan tersebut terlampau ekstrem. Kami khawatir menimbulkan gejolak, apalagi kondisi mental masyarakat saat ini sangat rapuh akibat perubahan yang terjadi, berpotensi menyebabkan gejolak sosial, sehingga bernegara bisa berubah ekstrem menjadi sosialis atau kapitalis.

Sehingga pada akhir sesi kami sampaikan bahwa menyikapi perubahan yang bakal terjadi di masa depan, sebaiknya “Berpikir Global tetapi Bertindak Lokal” (Think Globally, Act Locally) memahami masalah secara global, menyadari bahwa Indonesia juga terdampak akibat perubahan, tetapi mencari solusinya dengan tetap memperhatikan kepentingan dalam negeri dan kearifan sumber daya lokal agar kita tetap memiliki jati diri sebagai bangsa yang beradab, berbudaya, menjunjung tinggi perikemanusiaan, keadilan, dan persatuan untuk kesejahteraan rakyat dan kejayaan Indonesia. Berbeda dari konsep sosialis maupun kapitalis, maka gagasan itu kami namakan Sosio Capita Humanis.

Masih banyak yang ingin kami diskusikan, bersama tim dengan latar belakang berbeda, membahas strategi masa depan untuk kepentingan peternakan di Indonesia adalah sangat mengasyikan, tetapi karena terbatasnya waktu, lokakarya harus disudahi, dan ditutup resmi oleh Drh Imron Suandi MVPH selaku Direktur Kesehatan Hewan yang baru.

Semoga hasil pemikiran peserta dalam lokakarya tersebut bermanfaat sebagai kontribusi pada rencana strategis peternakan nasional yang tangguh menghadapi perubahan iklim, mencegah zoonozis, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. ***

Ditulis oleh:
Drh H. Baskoro Tri Caroko
Koordinator ADHPI Area Jabodetabek Banten

SALMONELLA MASIH MENGANCAM SEKTOR PERUNGGASAN DI HULU DAN HILIR

Daging dan Telur Ayam, Harus Bebas Salmonella 


Salah satu bakteri yang sangat dikenal dalam dunia medis adalah Salmonella sp. Di berbagai belahan dunia, Salmonella dikenal sebagai penyebab penyakit pada manusia dan hewan, salah satunya unggas. Celakanya, ada beberapa jenis Salmonella yang bersifat zoonotik. 

Trobos Livestock sebagai salah satu media peternakan menggelar sebuah webinar rutin mereka yang bernama Mimbar Trobos pada Kamis (28/12) lalu. Pada acara edisi ke-41 tersebut tema yang diusung adalah "Cermat Menghadapi Salmonella Pada Unggas". 

Tentunya acara tersebut bertujuan untuk menambah wawasan serta memberikan gambaran serta menambah wawasan peserta tengang seberapa penting keberadaan Salmonella dalam perunggasan, efek yang dapat ditimbulkan, serta cara menghadapi dan menanggulanginya. 

Berindak sebagai narasumber yakni Drh Safika staff pengajar SKHB IPB University, Drh Rizqy Arif Ginanjar Veterinary Health and Customer Services PT Gold Coin Indonesia, dan Drh Denny Widaya Lukman staff pengajar SKHB University yang juga ahli Kesahatan Masyarakat Veteriner. 

Secara umum Drh Safika menjabarkan mengenai bakteri Salmonella mulai dari klasifikasi, jenis, dan hal - hal krusial akan keberadaan mikroba tersebut. Ia menyebutkan bahwa Salmonella merupakan bakteri yang penting untuk dipelajari karena dapat mempengaruhi aspek kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. 

Dalam kesempatan yang sama, Drh Rizqy mengajak para peserta untuk mendalami penyakit pada unggas yang disebabkan oleh Salmonella terutama S. pullorum, S. gallinarum yang banyak ia temui di lapangan. 

"Keberadaan bakteri ini tentu dapat menyebabkan penyakit yang mengakibatkan penurunan performa dan produksi pada unggas, sehingga menurunkan angka konversi pakan dan menyebabkan penurunan pada produksi telur," tuturnya. 

Ia melanjutkan bahwa yang terjadi di lapangan adalah masih diabaikannya pengaplikasian biosekuriti yang baik oleh peternak, sehingga kasus Salmonellosis masih banyak terjadi. Meskipun Salmonellosis dapat diobati, namun Rizqy mengimbau kepada para peternak untuk mengaplikasikan biosekuriti yang baik di kandang agar dapat memutus mata rantai penyakit dan mengendalikannya. 

Dalam aspek kesehatan keamanan pangan asal hewan, Salmonella juga tak kalah penting. Menurut Drh Denny Widaya Lukman, bakteri Salmonella pada unggas juga dapat bersifat zoonotik. Ia menyebut dari berbagai literatur dan fakta yang terjadi, bahwa di berbagai belahan dunia, bahkan di negara maju sekalipun kasus Salmonellosis pada manusia terjadi karena konsumsi produk perunggasan yang tercemar oleh bakteri Salmonella

"Keberadaan Salmonella pada tiap produk pangan asal hewan harus nol, alias zero tolerance. Hal ini sudah menjadi satu ketetapan di seluruh dunia, oleh karena itu seluruh mata rantai peternakan termasuk perunggasan dari hulu ke hilir harus menerapkan Good Production Practices," tuturnya.

Denny juga menyebut bahwa seharusnya ada semacam kompartemen pada mata rantai perunggasan yang juga diterapkan untuk mencegah penularan Salmonellosis dari peternakan hingga ke manusia, layaknya kompartemensi Avian Influenza. Namun begitu, nampaknya hal tersebut masih jauh untuk diterapkan di Indonesia, dan hanya perusahaan terintegrasi saja yang mampu untuk melakukannya. 

Namun ia tetap mengimbau kepada para produsen produk perunggasan agar tetap menjalankan praktik produksi yang baik sehingga masyarakat dapat mengonsumsi produk perunggasan yang Aman Sehat Utuh dan Halal tanpa khawatir akan gangguan kesehatan yang dapat disebabkan karena mengonsumsi produk yang tercemar bakteri Salmonella. (CR)

DINKES MUKOMUKO TANGANI 115 KASUS GIGITAN HEWAN PENULAR RABIES SEPANJANG 2023



Anjing, Salah Satu Hewan Penular Rabies 

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selama periode Januari sampai dengan 22 Desember 2023 menangani 115 kasus gigitan hewan penular rabies (HPR).

"Jumlah pasien gigitan HPR per 22 Desember 2023 sebanyak 115 orang yang tersebar di sejumlah wilayah daerah ini," kata Kasi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko Ruli Herlindo di Mukomuko, Minggu.

Ia mengatakan, jumlah itu berdasarkan hasil pendataan kasus gigitan HPR hingga per 22 Desember 2023 dari seluruh puskesmas yang tersebar di 15 kecamatan di daerah ini. Dirinya juga menyebutkan, dari sebanyak 115 kasus gigitan HPR, empat orang di antaranya digigit dua anjing yang dinyatakan positif rabies. Namun, orangnya tidak positif rabies. Empat orang dari wilayah Kecamatan Pondok Suguh itu digigit dua anjing yang positif rabies pada kurun waktu yang berbeda.

"Dua anjing yang menggigit empat orang di wilayah ini dinyatakan positif rabies berdasarkan hasil pemeriksaan otak hewan tersebut di laboratorium di Kota Bengkulu," ujarnya.

Ruli juga menyebutkan bahwa orang yang digigit sudah ditangani dan diberikan vaksin antirabies (VAR). Kemudian pihaknya meminta puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi (PE), dan puskesmas memastikan pasien menerima VAR lengkap.

Selanjutnya, pihaknya mengimbau warga agar mewaspadai anjing dengan ciri mengidap rabies dan menghindari anjing yang memiliki ciri tersebut. Selain itu, kata dia, warga sebaiknya tidak mengganggu anjing liar apalagi ketika hewan tersebut berada di kawanannya karena biasanya anjing yang menggigit itu yang terganggu.

"Kami juga sosialisasikan kepada warga untuk mencegah penularan penyakit rabies. Selain itu, tugas bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk memberikan vaksin rabies kepada hewan penular rabies," kata Ruli. (INF)

KEMENTAN, FAO, DAN BBGP JABAR INTEGRASIKAN ZOONOSIS DALAM KURIKULUM SEKOLAH

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama Program Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Penggerak dalam Peningkatan Kesadaran Zoonosis pada Jenjang Pendidikan Tingkat Dasar di wilayah Provinsi Jawa Barat  (Foto : FAO)


Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) dan Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Barat, meluncurkan Program Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Penggerak dalam Peningkatan Kesadaran Zoonosis pada Jenjang Pendidikan Tingkat Dasar di wilayah Provinsi Jawa Barat pada acara puncak perayaan Hari Rabies Sedunia atau World Rabies Day (WRD) di Bandung Sabtu (7/10).

Sesuai dengan semangat kampanye global WRD 2023 yang bertemakan, ‘All for 1, One Health for All’, kolaborasi multisektor ini mengambil pendekatan baru yang inovatifdengan memperkenalkan pendidikan zoonosis kepada siswa SD dan SMP melalui Kurikulum Merdeka Belajar.

 

Rabies merupakan salah satu dari enam penyakit zoonotik prioritas lintas sektor di Indonesia. Rabies adalah penyakit zoonotik pertama yang dikampanyekan sebagai model untuk memulai program ini, mengingat Jawa Barat masih dalam proses pembebasan rabies, khususnya Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sukabumi yang masih endemis terhadap penyakit berbahaya ini


Oleh karena itu, pendidikan sejak usia dini sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam respons rabies. Program ini merupakan bagian dari upaya pencegahan rabies yang lebih luas dengan melibatkan masyarakat dalam sektor pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi risiko rabies, terutama di kalangan anak-anak.

 

Pada kesempatan tersebut, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian bersama Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagai bentuk dimulainya pelaksanaan program tersebut. 


“Rabies memerlukan program pengendalian lintas sektor yang terpadu berdasarkan prinsip One Health. Kesadaran terhadap masyarakat berisiko tinggi, dalam hal ini anak-anak, sangat diperlukan, mengingat 40% korban rabies adalah anak-anak di bawah usia 15 tahun,” kata Syamsul Ma'arif, Direktur Kesehatan Masyarakat VeterinerKementerian Pertanian.

 

Mohammad Hartono, sebagai Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat menyambut baik adanya program ini, dan menyatakan bahwa kurikulum ini, nantinya perlu disampaikan kepada seluruh sekolah, tidak terbatas hanya di Sekolah Penggerak saja. 


“Program ini merupakan bentuk kerja sama multisektoral yang strategis dan inovatif di Sekolah Penggerak Provinsi Jawa Barat untuk mengendalikan zoonosis dan memperkuat ketahanan kesehatan melalui pendidikan,” kata Hartono.

 

“Memasukkan zoonosis ke dalam Kurikulum Merdeka Belajar pada pendidikan tingkat SD dan SMP merupakan kolaborasi  multisektoral yang strategis untuk menciptakan generasi yang sadar akan zoonosis yang mengancam kesehatan masyarakat dan bersedia mengambil bagian dalam pencegahan dan pengendalian rabies atau zoonosis lain yang mungkin muncul di Indonesia kedepannya," kata Rajendra Aryal, Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste.


FAO percaya bahwa program ini dapat memberikan dampak yang signifikan dalam membantu mencapai rencana strategis global untuk menghilangkan kematian manusia akibat rabies yang disebabkan oleh anjing pada tahun 2030, sehingga menciptakan Indonesia bebas rabies.

 

Sebagai bagian dari kegiatan komunikasi risiko rabies dan keterlibatan masyarakat, FAO Indonesia sebelumnya memfasilitasi webinar online tentang pencegahan rabies bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, yang secara eksklusif menyasar para guru dan staf kependidikan Sekolah Penggerak di Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai ancaman rabies dan tindakan yang tepat dalam merespon penyakit tersebut. Setelah itu, materi informasi, edukasi, dan komunikasi dibagikan ke seluruh Sekolah Penggerak di Provinsi Jawa Barat sebagai alat bantu ajar untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang rabies. (INF)

SUDIN KPKP JAKARTA PUSAT GELAR VAKSINASI RABIES GRATIS DI BEBERAPA TITIK

Salah satu kucing milik warga yang divaksin rabies
(Foto : CR)

Senin (14/8) Suku Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Kelautan (KPKP) Jakarta Pusat bersama stakeholder lain yang bergerak di bidang kesehatan hewan menggelar vaksinasi rabies gratis di RPTRA Anggrek, Cempaka Putih. 

Menurut salah satu perwakilan Sudin KPKP Jakpus, Hasmauna, acara tersebut digelar lantaran tingginya kasus rabies di beberapa kota di Indonesia serta menurunkan risiko angka kejadian rabies di DKI jakarta, dimana diketahui bersama bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi yang bebas rabies.

Selain itu masih menurutn Hasmauna program ini juga dilakukan dalam menyambut hari rabies sedunia yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dengan adanya program ini diharapkan pemilik hewan kesayangan lebih meningkatkan kewaspadaannya terhadap rabies, mengingat rabies merupakan penyakit zoonosis yang tergolong mematikan bagi hewan dan manusia.

Ia juga berkata bahwa Sudin KPKP Jakarta Pusat juga akan melakukan kegiatan serupa pada 21,30, dan 31 Agustus 2023 di Lapangan Futsal Koramil Cempaka Putih dan Kantor Kelurahan Rawasari Jakarta Pusat. Antusiasme masyarakat juga cukup tinggi, tercatat lebih dari 20 ekor hewan yang terdiri dari anjing, kucing, dan musang didaftarkan oleh pemilik hewan peliharaan.

Seperti salah satunya yang diungkapkan oleh Diana, salah satu pemilik kucing asal Salemba. Ia mendapatkan info mengenai acara ini dari komunitas pecinta kucing, sehingga ia langsung membawa 2 ekor kucing miliknya ke lokasi.

"Menurut saya acara ini sangat bagus, selain mendapatkan vaksinasi secara gratis kita juga bisa berkonsultasi dengan dokter hewan terkait kondisi kesehatan kucing. Sudah gitu Alhamdulillah dapat bingkisan yang isinya pakan kucing, sering - sering deh bikin acara begini," tutur Diana. (CR)

GUNUNG KIDUL DARURAT ANTRAKS

Petugas DPKH Mengambil Sampel Di Lokasi
(Sumber : CNN Indonesia)

Kasus Antraks muncul di Dusun Jati, Candirejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, 1 orang meninggal dunia dan 87 orang lain positif terinfeksi. Di sini, antraks juga telah menewaskan 6 ekor sapi dan 6 ekor kambing.

Sementara itu, 87 orang yang positif di Dusun Jati dalam kondisi baik. Tidak ada dari mereka yang dirawat di rumah sakit. Kasus antraks di dusun itu terjadi ditengarai karena warga mengonsumsi hewan ternak yang telah mati.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Gunungkidul Wibawa Wulandari mengatakan ada beberapa sapi mati yang disembelih dan dikonsumsi. Bahkan ada sapi yang telah dikubur, kemudian digali dan dikonsumsi warga.

"Sapi sakit mati, kemudian suruh kubur melalui SOP sudah kita kuburkan tapi sama masyarakat ada yang 1 (sapi) digali lagi dikonsumsi," kata Wibawa.

Sementara Kabid Kesehatan Hewan (DPKH) Gunungkidul Retno Widyastuti mengatakan total ada 6 sapi dan 6 kambing yang positif antraks mati di dusun itu. Lantaran bangkai sudah tak ditemukan maka yang diperiksa ke laboratorium adalah tanahnya.

"Yang kita periksakan ke lab itu bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi tanah yang terkontaminasi darah saat disembelih," ujarnya.

Kematian ternak itu terjadi sejak November 2022. Ditegaskan tidak ada hewan dari dusun tersebut yang disembelih atau keluar dari dusun saat Idul Adha.

Dia menjelaskan lokasi penyembelihan pun disiram formalin sebanyak 3 kali sejak 3 Juni lalu. Hewan ternak yang belum terpapar kemudian disuntik antibiotik. Hewan ternak ini juga tak boleh keluar dari dusun.

"Kita berikan antibiotik sapinya 77 ekor, kambingnya 289, itu internal Jati. Mudah-mudahan terisolir di sana tidak ke lain tempat," katanya.

Gubernur Waspada, Lalu Lintas Ternak Diperketat

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) di DIY memperketat pos pengawasan lalu lintas perdagangan hewan ternak guna mengurangi penyebaran antraks yang semakin mengkhawatirkan. Sultan HB X menekankan pentingnya pengawasan yang ketat sebagai upaya mencegah penularan dan penyebaran penyakit mematikan ini.

"Kami kan tidak mungkin menutup lalu lintas hewan, mosok lewat ora oleh (masa hanya lewat tidak boleh), meh ngedol barang ora oleh (mau menjual barang tidak boleh) jadi ya tergantung pengawasannya," kata Sultan HB X dikutip dari rilis Humsa Pemda DIY, Kamis (6/7).

Sultan HB X menyadari bahwa lalu lintas hewan ternak di DIY, terutama di Gunungkidul, merupakan aktivitas yang tinggi. Oleh karena itu, beliau berharap daerah-daerah lain juga meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas hewan, sehingga keamanan hewan-hewan yang melewati DIY dapat terjamin.

"Lalu lintasnya tinggi, sekarang tergantung daerah lain juga, bagaimana mengantisipasi antraks itu merupakan sesuatu yang penting," tegasnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY, Sugeng Purwanto, mengatakan kasus antraks di Gunungkidul kerap terjadi dari tahun ke tahun.

"Ini memang sering ulang tahun antraks ini (berulang, red) kami akan berusaha langkah-langkah persuasif," kata Sugeng di kantornya, Kamis (6/7).

Langkah persuasif yang dimaksud salah satunya mengubah mindset masyarakat untuk tidak mengkonsumsi hewan ternak yang mati. Antraks ini menular dari hewan ke manusia.

Sugeng tak menyalahkan masyarakat karena kemungkinan masyarakat terbatas pengetahuannya. Pada era sekarang sosialisasi bisa dilakukan melalui media elektronik tapi untuk di Gunungkidul hal ini belum tentu efektif. Misal saja, sinyal yang kurang kuat di sana.

"Kadang para peternak kan tidak semuanya melek informasi lewat media elektronik," kata dia.

Langkah Cepat Untuk Mencegah Penyebaran

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 25 ribu dosis vaksin antraks untuk hewan ternak, menyusul adanya temuan kasus antraks di Gunung Kidul, DIY. Vaksin itu dialokasikan untuk wilayah yang berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Untuk vaksin, kami sudah siapkan 25 ribu (dosis). Tentunya untuk hewan yang ada di daerah rentan, prioritasnya untuk daerah yang berbatasan dan punya (potensi) berdampak langsung," ujar Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Jateng Agus Wariyanto, Kamis (6/7).

Selain vaksin, pihaknya juga akan mengetatkan pemeriksaan hewan yang masuk ke Jawa Tengah. Jawa Tengah memiliki sejumlah pos lalu lintas ternak yang berbatasan dengan DIY, yakni di Bagelen di Purworejo, Salam di Magelang dan Klaten.

"Juga pengetatan pemeriksaan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), atau asal hewan tersebut. Ini penting untuk menyekat sebaran hewan terutama dari daerah yang diduga menjadi episentrum penyebaran antraks," jelas dia.

Meski dapat menular dari hewan ke manusia, Agus meminta masyarakat tidak panik namun tetap waspada. Ia meminta masyarakat untuk mengubur bangkai ternak yang diduga suspek antraks dengan baik. Sebab, spora yang ditimbulkan penyakit ini, bisa bertahan hingga 75 tahun, meski bangkai hewan yang tertular telah dikubur.

"Memang penyakit ini zoonosis, bisa menular ke manusia. Tetapi upaya pencegahan penting, misal kalau terjadi antraks (bangkai hewan) dikubur, kalau perlu dicor dan ditandai. Karena sporanya bisa bertahan 75 tahun. Sehingga generasi berikutnya tahu di situ ada hewan yang tertular," tegas dia.

Agus mengatakan, saat ini Jawa Tengah masih dinyatakan bebas antraks. Namun demikian, ia tidak menampik kasus tersebut pernah terjadi di Jateng beberapa waktu silam.

Di antaranya, Kabupaten Klaten pada 1990, Kabupaten Semarang pada 1991, Kota Surakarta di tahun 1991 dan 1992. Selain itu wilayah Boyolali juga pernah terjangkit antraks pada tahun 1990 hingga 1992 dan terakhir 2012.

Adapula Karanganyar pada 1992, Kabupaten Pati pada 2007, Kabupaten Sragen pada 2010 dan 2011 , serta Kabupaten Wonogiri.

"Kami imbau masyarakat tidak perlu panik tapi tetap waspada. Masyarakat cepat laporkan bila mana ada hewan yang sakit. Kalau ada manusia yang sakit (diduga tertular antraks) segera berobat. Tetap jaga kesehatan ternak, jikalau terjadi terapkan prosedur, semuanya harus bergerak dari pemerintah hingga masyarakat," kata Agus. (INF)


BEGINI KEADAAN RABIES TERKINI DI NTT

Petugas Melakukan Vaksinasi  Pada Anjing Milik Warga Untuk Mencegah Infeksi Rabies

Dalam rangka upaya mencegah dan mengendalikan rabies, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) lewat Kepala Dinas Kesehatan dan Kependudukan dan Catatan Sipil NTT, Ruth Laiskodat, bersama Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT, Yohana Lisapaly menggelar Konferensi Pers di Lantai 1 Aula Gubernur NTT, Jumat 23/06/2023.

Pasalnya, di NTT khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan telah merajalela dengan kasus rabies.

Pantauan Batastimor.com dalam konferensi pers itu, Kepala Dinas Kesehatan, Ruth Laiskodat, dalam arahannya mengatakan, Timor tengah Selatan (TTS) menjadi daerah, dengan jumlah kasus rabies terbanyak dengan 515 kasus. Dari 5.940 kasus rabies sebanyak 4.998 orang telah diberikan vaksin anti-rabies dan pasien meninggal sebanyak 10 orang.

“Pasien meninggal akibat gigitan anjing Rabies terbanyak di TTS dengan tiga orang, sedangkan di Ende ada dua, Manggarai dua, Sikka satu,”paparnya.

Lebih lanjut, Ruth Laiskodat mengatakan Rabies merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani dengan tepat.

Maka itu (kata Ruth), penting juga bagi kita untuk mengenali ciri-ciri anjing yang terinfeksi rabies guna mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

Sehingga menurutnya, Anjing yang mengalami rabies seringkali menunjukkan perubahan perilaku yang mencolok. Mereka dapat menjadi agresif, gelisah, atau justru menjadi sangat tenang dan kurang responsif terhadap lingkungan sekitar.

Dikatakan, penyebaran virus rabies saat ini tersebar di sejumlah kabupaten di NTT, di antaranya, Kabupaten Sikka, TTS, Ende, Lembata, Flores Timur dan Manggarai.

Untuk itu dirinya mengimbau masyarakat yang terkena gigitan rabies bisa segera mencuci luka akibat gigitan dengan deterjen selama 15 menit ditempat air mengalir.

“Karena sifat dari virus rabies ini berlemak, tentu dia bisa tereliminasi jika dicuci dengan deterjen. Setelahnya bisa langsung menuju fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan tindakan medis,” bebernya.

Ia juga meminta warga untuk mengikat semua anjing peliharaan guna mencegah terjadinya penularan penyakit rabies menyusul munculnya kasus gigitan anjing rabies di wilayah NTT.

Salah satu cara mencegah terjadinya penularan penyakit rabies menurutnya, adalah dengan mengikat anjing peliharaan sehingga anjing tidak berkeliaran.

Selain memastikan anjing peliharaan tidak berkeliaran, dia menyampaikan, warga mesti memvaksinasi anjing mereka agar tidak terinfeksi dan menularkan virus rabies

Guna mencegah penyakit rabies atau penyakit anjing, vaksinasi rutin harus dilakukan pada hewan peliharaan yang bisa menjadi perantara penularan virus rabies dengan mendatangi satuan layanan kesehatan.

Sementara, Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT, Yohana Lisapaly mengatakan, pengadaan vaksin untuk menekan kasus rabies tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, 6.000 dosis vaksin sudah didistribusikan langsung ke TTS.

Ia mengaku, di Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdapat 515 Korban gigitan anjing yang tercatat dan melaporkan, namun setelah dilakukan penelusuran ternyata tidak semuanya merupakan gigitan dari anjing yang terinfeksi rabies, saat ini telah dilakukan tindakan perawatan.

Ia menambahkan, jumlah populasi anjing di TTS mencapai 70 ribu ekor. Ia juga berharap seluruh hewan penular rabies (HPR) tersebut bisa dapat divaksin.

“Kami berharap (kasus rabies) tidak menyebar ke daerah yang lain. Kami sudah membentuk satuan tugas bahkan masing-masing daerah membangun posko rabies untuk penanganan dan pengendalian lintas sektor dari seluruh stakeholder,” jelasnya. (INF)

ARTIKEL POPULER MINGGU INI

Translate


Copyright © Majalah Infovet I Majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan. All rights reserved.
About | Kontak | Disclaimer