ASOHI KEMBALI GELAR SEMINAR NASIONAL OUTLOOK BISNIS PETERNAKAN 2024

Foto bersama dalam Seminar Nasional ASOHI Outlook Bisnis Peternakan 2024. (Foto-foto: Dok. Infovet)

Sejak 2014, Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) konsisten menyelenggarakan Seminar Nasional Outlook Bisnis Peternakan. Tahun ini mengangkat tema "Potret Bisnis Peternakan di Tahun Politik" seminar ini diharapkan menjadi referensi penting bagi kalangan pelaku usaha peternakan dalam menyusun rencana dan melakukan evaluasi bisnis.

Tahun politik diperkirakan akan berdampak pada dinamika kebijakan yang turut memengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat termasuk bidang peternakan.

"Tahun depan tantangannya pasti lebih menarik, karena selain situasi global, kita juga menghadapi situasi politik. Akan sangat challenging," kata Ketua Umum ASOHI, Drh Irawati Fari. "Kita harapkan pemilu bisa berjalan sukses dan perekonomian kita positif. Intinya harapan kita semua tahun depan industri peternakan akan lebih baik."

Harapan senada juga disampaikan oleh Drh Budi Angkasa, yang hadir mewakili Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ia juga harapkan ekspor dan investasi di bidang peternakan bisa meningkat.

Pembicara pada sesi pertama.

Usai sambutan, seminar sesi pertama langsung diawali pemaparan oleh tiga pembicara pimpinan asosisasi di antaranya Ketua GPPU Achmad Dawami, Ketua GPMT Desianto Budi Utomo, dan Ketua Harian Pinsar Indonesia Edy Wahyudin, yang masing-masing mengulas potret dan prospek bisnis perunggasan dan pakan ternak di tahun depan. Kemudian dilanjutkan dengan penjabaran pembicara tamu pakar ekonomi Dr Aviliani. Hadirnya pembicara tamu yang ahli ekonomi dan berpengalaman diharapkan memberikan informasi penting bagi para peserta.

Pembicara di sesi kedua.

Pada sesi kedua dilanjutkan pemaparan oleh Ketua AMI Sauland Sinaga, Wakil Sekjen DPP HPDKI Nuryanto, Ketua PPSKI Nanang Purus Subendro, dan Ketua ASOHI Irawati Fari, yang masing-masing juga menyampaikan data prospek bisnis tahun depan. (RBS)

PELATIHAN PJTOH ANGKATAN XXV BERLANGSUNG SECARA LURING

Pelatihan PJTOH angkatan XXV resmi di buka. (Foto : CR)

Setelah beberapa tahun dilaksanakan secara daring, ASOHI kembali menggelar Pelatihan Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) secara luring. Acara tersebut dilaksanakan di Avenzel Hotel Cibubur pada 29-30 Agustus 2023. 

Ketua Panitia acara tersebut Drh Forlin Tinora melaporkan bahwa antusias peserta dalam mengikuti acara tersebut semakin tinggi. Terbukti dari jumlah peserta yang mendaftar yakni sebanyak 115 peserta dari hanya slot yang disediakan sejumlah 70 peserta.

"Kami kaget antusiasmenya setinggi ini, mudah - mudahan ini menjadi indikasi bahwa setiap perusahaan semakin melek akan regulasi dan peraturan di sektor obat hewan," tutur Forlin.

Selanjutnya Forlin mengatakan bahwa dalam pelatihan yang sudah memasuki angkatan ke XXV ini diberikan juga materi baru yakni terkait Antimicrobial Resistance (AMR) yang menjadi perhatian khusus dan sudah menjadi isu hangat di tingkat dunia.

Ketua Umum ASOHI Drh Irawati Fari dalam sambutannya kembali mengingatkan peran dari seorang PJTOH. 

"seorang PJTOH harus bisa memberikan informasi tentang peraturan perundangan di bidang obat hewan kepada pimpinan perusahaan, memberikan saran dan pertimbangan teknis mengenai jenis sediaan obat hewan yang akan diproduksi/diimpor, yang berhubungan dengan farmakodinamik, farmakokinetik, farmakoterapi dan toksikologi serta imunologi obat hewan," tukas dia.

Selain itu kata Ira seorang PJTOH juga tidak boleh ragu dalam menolak produksi, penyediaan dan peredaran dan repacking obat hewan illegal dan menolak peredaran atau repacking obat hewan yang belum mendapatkan nomor pendaftaran. 

Tidak lupa ia menyebut tupoksi PJTOH di pabrik pakan,dimana di sana seorang PJTOH memiliki tugas yang sangat penting yakni mengawasi dan menolak penggunaan bahan baku atau obat hewan jadi yang dilarang dicampur dalam pakan ternak, kemudian menyetujui penggunaan bahan baku atau obat hewan jadi yang dicampur dalam pakan ternak yang memenuhi syarat mutu atau menolaknya apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.

Dalam kesempatan yang sama mewakili Direktur Kesehatan Hewan, Kasubdit Pengawasan Obat Hewan Drh Ni Made Ria Isriyanthi menyatakan bahwa Kementan khususnya Direktorat Kesehatan Hewan sangat mendukung kegiatan tersebut. 

Pasalnya menurut Ria PJTOH adalah ibarat seorang "polisi" yang senantiasa mengawasi perusahannya sendiri. Sehingga hal tersebut mempermudah kementan dalam melakukan survey dan monitoring kalau - kalau terjadi sesuatu di kemudian hari. 

"Semoga para peserta dapat belajar secara menyeluruh terkait regulasi dan penggunaan obat hewan, kami sangat mendukung sekali dengan acara tahunan ASOHI ini, dan terus berharap ASOHI dapat menjadi partner yang baik bagi pemerintah," tutup dia. (CR)

MENGHAYATI PENTINGNYA PERAN TECHNICAL SERVICE DALAM MEMINIMALISIR AMR

Foto Bersama Para Peserta

Sabtu 17 Juni 2023 yang lalu di Hotel Oak Wood Taman Mini Indonesia Indah digelarlah Lokakarya Nasional Aksi Bersama Mencegah AMR Bagi Tenaga Pelayan Teknis (Technical Services) Peternakan Unggas di Indonesia.

Acara tersebut terselenggara berkat kolaborasi dari beberapa stakeholder di dunia peternakan seperti Asosiasi Dokter hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI), Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies (CIVAS), Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI), Food and Agriculture Organization (FAO), World Animal Health Organization (WOAH), dan tentu saja Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Dalam sambutannya Ketua Umum ADHPI, Drh Dalmi Triyono menyampaikan bahwa sejatinya penggunaan antibiotik di bidang kesehatan manusia dan hewan adalah keniscayaan. Namun kurang bijak dan sesuainya penggunaan antibiotik menyebabkan terjadinya resistensi antimikroba (AMR). 

"Salah satu bidang pekerjaan dokter hewan di perunggasan misalnya, Technical Service. Mereka merupakan garda terdepan untuk mengedukasi peternak, bukan hanya menjual produk saja, tetapi harus lebih banyak memberikan pengetahuan dan mengubah mindset peternak khususnya dalam penggunaan antibiotik," tutur Dalmi.

Dalam kesempatan yang sama secara daring Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nuryani Zainuddin menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia sebagai pemangku kebijakan juga telah melakukan berbagai upaya pengendalian AMR melalui penetapan peraturan yang mendorong AMU yang bijak dan bertanggung jawab.

Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan salah satu indikator pengendalian AMR 2020-2024 adalah tercapainya penurunan 30% penggunaan antimikroba untuk tujuan profilaksis di peternakan unggas pedaging pada tahun 2024. Dengan mulai terbukanya pasar negara lain terhadap produk unggas Indonesia, tata laksana terapi antimikroba yang baik bukan saja mendukung target pemerintah dalam pengendalian AMR, tetapi juga mendukung usaha dalam memperluas pasar produk perunggasan Indonesia.

Sedangkan Tikiri Priyantha yang merupakan perwakilan WOAH mengatakan bahwa resistensi antimikroba menjadi permasalahan bersama secara global dan merupakan sepuluh besar ancaman yang membutuhkan perhatian serius. Menurutnya AMR bisa membahayakan semua makhluk, tak hanya hewan, namun juga manusia hingga lingkungan, Untuk itu sebuah gerakan bersama pengendalian AMR, untuk meningkatkan kesadaran di antara para pemangku kepentingan menjadi sebuah hal yang penting. (CR)

PELATIHAN PJTOH KEMBALI DILAKSANAKAN, KINI SUDAH ANGKATAN XXIV

Pelatihan PJTOH angkatan XXIV yang berlangsung pada 29-30 November 2022. (Foto: Dok. Infovet)

Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) kembali melaksanakan kegiatan Pelatihan Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) Angkatan XXIV yang berlangsung mulai 29-30 November 2022, secara online.

“Tugas dan tanggung jawab dokter hewan dan/atau apoteker sebagai penanggung jawab teknis pada perusahaan obat hewan dan pakan telah diatur dalam Keputusan Dirjen Bina Produksi Peternakan No. 01/Kpts/SM.610/F/01/05 tahun 2005,” ujar Ketua Umum ASOHI, Drh Irawati Fari, dalam kata sambutannya.

Ia pun mengurai tugas PJTOH antara lain memberikan informasi tentang peraturan perundangan di bidang obat hewan kepada pimpinan perusahaan, memberikan saran dan pertimbangan teknis mengenai jenis sediaan obat hewan yang akan diproduksi/diimpor, yang berhubungan dengan farmakodinamik, farmakokinetik, farmakoterapi dan toksikologi serta imunologi obat hewan.

“Serta menolak produksi, penyediaan dan peredaran dan repacking obat hewan illegal dan menolak peredaran atau repacking obat hewan yang belum mendapatkan nomor pendaftaran,” jelas Ira.

Sementara khusus penanggung jawab teknis obat hewan di pabrik pakan, lanjut Ira, juga memiliki tugas penting, yakni menolak penggunaan bahan baku atau obat hewan jadi yang dilarang dicampur dalam pakan ternak, kemudian menyetujui penggunaan bahan baku atau obat hewan jadi yang dicampur dalam pakan ternak yang memenuhi syarat mutu atau menolaknya apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.

“Mengingat pentingnya tugas dan tanggung jawab PJTOH, maka ASOHI hampir setiap tahun mengadakan pelatihan PJTOH. Sejak berlakunya pelarangan AGP sejak 2018 lalu, kesadaran para dokter hewan dan apoteker terhadap pentingnya pelatihan ini semakin meningkat. Semoga dengan kesadaran ini, implementasi peraturan perundang-undangan bidang obat hewan semakin baik,” ungkapnya.

Sementara dijelaskan Ketua Panitia PJTOH, Drh Forlin Tinora, kegiatan selama dua hari tersebut meliputi pemahaman peraturan, bahasan teknis dan juga tentang organisasi. “Kami harapkan dengan pelatihan ini, calon PJTOH atau yang sudah jadi PJTOH memahami betul tugas dan tanggung jawabnya ataupun memperbarui informasi terkini seputar dunia peternakan dan kesehatan hewan,” katanya. (INF)

CEGAH STUNTING, TINGKATKAN AWARNESS ORANG TUA KONSUMSI DAGING DAN TELUR AYAM PADA ANAK

Simbolis makan telur pada seminar stunting kerja sama BKKBN, Kowani dan ASOHI. (Foto: Dok. Infovet)

Stunting merupakan salah satu bagian dari Double Burden Malnutrition (DBM), mempunyai dampak yang sangat merugikan, baik dari sisi kesehatan maupun sisi produktivitas ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Prevalensi kasus stunting yang masih cukup tinggi pada 2022 sekitar 24,4% menjadi concern banyak pihak, mengingat target penurunan prevalensi kasus stunting pada 2024 mendatang adalah sebesar 14%.

Atas perhatian tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dan Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI), bekerja sama menyelenggarakan Seminar Stunting "Meningkatkan Awarness Orang Tua untuk Mengonsumsi Daging Ayam dan Telur pada Anak", yang dilaksanakan di Hall Auditorium BKKBN, Selasa (8/11/2022).

"Kami sebagai asosiasi di bidang obat hewan ikut berkewajiban dalam memelihara dan menjaga kesehatan hewan, dimana itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hewan ternak agar protein hewani yang dihasilkan berkualitas sampai ke tangan konsumen," ujar Ketua ASOHI, Drh Irawati Fari dalam sambutannya.

Sebab, lanjut Ira, dengan mengonsumsi protein hewani yang berkualitas, khususnya telur dan daging ayam, memiliki manfaat yang sangat baik bagi tubuh maupun perkembangan anak.

"ASOHI sebagai mitra pemerintah terus berupaya mengampanyekan manfaat konsumsi ayam dan telur untuk mencegah dan menurunkan prevalensi kasus stunting. Karena kita ingin masyarakat dan anak-anak kita dapat tumbuh dengan sehat, cerdas, pintar, agar bisa menjadi penerus bangsa ini," ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala BKKBN yang diwakili oleh Deputi Kepala Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN, Prof Drh M. Rizal Martua Damanik MRepSc PhD, bahwa konsumsi protein hewani salah satunya telur ayam sangat baik bagi tumbuh kembang pada anak.

Karena dalam satu butir telur terkandung 75 kalori, 7 gram protein kualitas tinggi, 5 gram lemak, kemudian 1,6  gram lemak jenuh, vitamin, mineral, carotenoids dan 30 mg DHA. Telur juga tinggi kolin yang dibutuhkan dalam pembelahan sel dan pertumbuhan.

"Tingginya kasus stunting salah satunya karena asupan gizi yang tidak adekuat. Oleh karena itu, melalui konsumsi telur ayam saja mampu mencegah stunting karena kandungan gizinya sangat baik dan juga penting untuk pertumbuhan sel otak pada anak," kata Prof Damanik.

Ia juga menambahkan, "Dalam literatur dijelaskan, dengan pemberian satu butir telur sehari pada bayi usia 6-9 bulan dapat mencegah stunting. Konsumsi telur dan daging ayam sangat bermanfaat bagi keluarga sehat, termasuk pada 1.000 hari pertama kehidupan karena itu merupakan masa-masa yang sangat krusial."

Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya kolaborasi antar stakeholder ini dapat memberikan dampak besar dan luas bagi masyarakat, khususnya pada percepatan penurunan stunting yang bertujuan menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, hingga meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pada kesempatan tersebut turut menghadiri pembicara diantaranya Ketua Kowani & Tenaga Ahli Set Wapres Dr Susianah Affandy MSi, Deputi Kepala Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN Prof Damanik, serta Praktisi Kesehatan Anak dr Triza Arif Santosa SpA, yang masing-masing membahas mengenai bagaimana pentingnya memperhatikan pola hidup, konsumsi sumber zat gizi yang baik salah satunya telur dan daging ayam untuk mencegah dan menurunkan kasus stunting. (RBS)

ASOHI UNGKAP PENTINGNYA KETERSEDIAAN OBAT HEWAN DI MASA WABAH PMK

Webinar Memperingati HUT BBPMSOH 

Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPSMOH) Gunung Sindur menggelar webinar “Penanggulangan Wabah PMK di Indonesia” yang dilaksanakan dalam rangka memaknai 77 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan 37 Tahun BBPMSOH pada Selasa (16/8). Webinar yang digelar secara virtual memanfaatkan fasilitas zoom meeting menghadirkan nara sumber salah satunya Ketua Umum ASOHI Drh Irawati Fari.

Webinar dibuka dengan sambutan dan arahan dari Direktur Kesehatan Hewan Dr drh Nuryani Zainuddin . Kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Kepala BBPMSOH Drh Maidaswar MSi yang bertajuk “37 Tahun BBPMSOH Membersamai”.

Pembicara kedua Prof Dr drh I Wayan T Wibawan MS membawakan materi berjudul “Pedoman vaksinasi PMK pada ternak dalam upaya penanggulangan dan pengendalian Penyakit PMK di Indonesia”.  Sementara perwakilan dari Bagian Fitofarmaka IPB University memberikan paparan bertajuk, “Penggunaan obat hewan alami sebagai terapi pendukung dalam penanggulangan penyakit virus di Indonesia.”

Pembicara terakhir Ketua Umum ASOHI Drh Irawati Fari membawakan materi bertajuk “Peran Penting ASOHI Untuk Penyediaan Obat Hewan Di Masa Wabah PMK.” Dalam paparannya Irawati menekankan selama wabah Penyakit PMK ini ASOHI secara aktif ikut dalam Pertemuan/Rapat dengan Lembaga Pemerintah ; Kementan, Kemenko Ekonomi, Kemenko Maritim dan Investasi dan Badan Nasional Penaggulangan Bencana. ASOHI terdaftar sebagai anggota SATGAS BNPB Pusat & Propinsi.

Berbagai kegiatan ASOHI  diantaranya melakukan koordinasi kegiatan sehubungan dengan peran ASOHI dalam memberikan donasi dalam kondisi kedaruratan dan koordinasi penyediaan Obat Hewan supportive dan disinfectant. Koordinasi dengan ASOHI Daerah dalam penggalangan donasi Obat Hewan dan penyalurannya kepada pemerintah. Memfasilitasi anggota ASOHI dalam percepatan proses dalam mendapatkan rekomendasi impor untuk Obat Hewan PMK.

“Kami menyarankan donasi langsung dari ASOHI Daerah kepada Pemda setempat yang berlangsung sampai sekarang. Koordinasi dengan produsen dan Importir Obat Hewan dalam rangka kesiapan untuk memenuhi kebutuhan Vaksin dan Obat Hewan. Meyelenggarakan Webinar PMK, 29 Juni 2022. Pembentukan Satgas PMK – ASOHI melalui Surat ASOHI bernomor KP 007/ASH/VI/2022. ASOHI berperan aktif dan cepat memberikan informasi ketersediaan stok, jenis vaksin PMK yang tersedia dan informasi lain yang dibutuhkan Pemerintah untuk penanggulangan PMK. Koordinasi rutin dan intens dengan Satgas PMK Kementan,” terang Irawati.

Irawati melanjutkan, hingga saat ini kegiatan donasi penyediaan Obat Hewan supportive dan disinfectant yang dilakukan oleh ASOHI Pusat dan Daerah telah mencakup 14 Provinsi. Diantaranya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Medan, Bangka Belitung (oleh ASOHI Sumsel), Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah (oleh ASOHI Kalsel), NTB (oleh ASOHI Bali), dan Sulawesi Selatan.

Secara total perkiraan nilai total donasi ASOHI dalam rupiah mencapai Rp. 668.585.000 dengan rincian Desinfektan Rp. 390.645.000, Obat Hewan Rp. 196.500.000, Obat Luka Rp. 26.400.000, dan Lain-Lain Rp. 55.040.000.

Irawati juga menuturkan permasalahan obat hewan yang saat ini menjadi tantangan dalam pengendalian wabah PMK. Diantaranya adalah soal data kebutuhan vaksin dan obat hewan. Kemudian juga soal administrasi Rekomendasi impor, Registrasi & Registrasi ulang yang sedikit banyak menghambat akselerasi penyediaan obat hewan untuk PMK. Belum lagi soal penyediaan & distribusi, penggunaan obat hewan yang teregistrasi, isu AMR, dan prosedur penyediaan  via pemerintah (e-catalog).

Irawati juga menjelaskan tentang adanya informasi di medsos dari Pemerintah untuk menggunakan desinfektan berbahan kimia RT (tidak memiliki nomor registrasi). Banyaknya penggunaan desinfektan yang belum terdaftar, seperti pemutih pakaian, asam sitrat, dan lain-lain yang mana itu dilakukan oleh pemerintah sendiri.

“Lambatnya pengambilan keputusan Pemerintah untuk menentukan jenis vaksin import yang disetujui juga menjadi slah satu tantangan dalam akselerasi pengendalian wabah PMK,” ujar Irawati. (INF)

WEBINAR ASOHI: PEMBEBASAN DAN PENGENDALIAN PMK

Webinar ASOHI soal pembebasan dan pengendalian PMK dipenuhi audience. (Foto: Dok. Infovet)

Setelah sekian lama Indonesia diakui Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) sebagai negara bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), namun kini Indonesia harus berubah status menjadi negara tertular. Celakanya, wabah PMK menyebar menjelang hari raya Idul Adha.

Oleh karena itu dibutuhkan pengendalian dan bagaimana bisa kembali bebas dari PMK seperti dibahas dalam webinar Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI), Rabu (29/6/2022).

“PMK masih menjadi hot issue di Indonesia. Dalam diskusi ini ASOHI ingin memberikan informasi apa yang seharusnya kita lakukan dalam menghadapi PMK dan diharapkan bisa menjadi referensi bagi kita semua dalam pengedalian PMK,” ujar Ketua Umum ASOHI, Drh Irawati Fari dalam sambutannya.

Mantan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (1999-2004), Drh Drh Sofjan Sudardjat MS, yang juga Badan Pengawas ASOHI, menjadi narasumber yang menyampaikan sejarah masuknya PMK, pengendalian hingga pembebasan PMK yang dicapai Indonesia.

“Menurut sejarah masuknya PMK di Indonesia terjadi pada zaman pemerintahan Hindia-Belanda (1887) dari impor sapi Eropa dulu untuk keperluan susu,” ujar Sofjan.

Pemerintahan saat itu berupaya mengatasi, salah satunya menerbitkan undang-undang campur tangan penerintah dalam pemberantasan penyakit hewan, serta melakukan beragam vaksinasi dalam pengendaliannya hingga akhirnya Indonesia bisa bebas PMK dan mendapat pengakuan oleh dunia (1990).

PMK menjadi penyakit yang sangat ditakuti yang menyerang hewan berkuku belah, seperti sapi, kerbau, domba, kambing, babi dan beberapa hewan liar seperti rusa. Bahanyanya pada sapi yang terinfeksi dan sembuh masih bisa menularkan penyakit hingga waktu 2-2,5 tahun. Selain itu kerugian yang diderita akibat mewabahnya PMK juga tidak sedikit.

Dijelaskan Sofjan, ternak sapi perah bisa terinfeksi 30% dari populasi, sementara ternak sapi potong 10% dari populasi. Untuk waktu sekarang kerugian yang diderita bisa mencapai triliunan rupiah. “Oleh karena itu jangan menganggap enteng kejadian PMK ini,” ucapnya.

Sementara GM of Prolab and GM of Animal Health Control PT Sreeyasewu Indonesia, Drh Hasbullah MSc PhD, yang juga menjadi narasumber turut mengemukakan, PMK memiliki tingkat penyebaran dan morbiditas yang tinggi. Dikatakan 95% pada populasi hewan rentan bisa terinfeksi.

Oleh karenanya diperlukan tindakan biosekuriti untuk mencegah masuk dan keluarnya penyakit, serta melakukan treatment dengan pemberian disinfektan, obat-obatan, maupun pemberian vaksinasi bisa dilakukan dengan tetap memperhatikan aturan. (RBS)