SEARY 9.0 UNSOED ANGKAT ISU KEMANDIRIAN PANGAN DAN OPTIMALISASI SUMBER DAYA LOKAL

Foto bersama dalam acara SEARY 9.0 Unsoed. (Foto-foto: Istimewa)

Unit Penelitian dan Pengembangan Peternakan (UP3) Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman (Fapet Unsoed) sukses menyelenggarakan Soedirman Event of Animal Husbandry ke-9 (SEARY 9.0) dalam bentuk talkshow nasional yang mengangkat isu strategis seputar inovasi, pangan, dan pengelolaan sumber daya lokal.

Mengusung tema “Optimalisasi Sumber Daya Lokal untuk Mendukung SDGs dan Kemandirian Pangan Nasional”, kegiatan ini digelar pada Sabtu (2/5/2026) di Ruang Konferensi Lantai 1 Gedung B Fapet Unsoed.

Acara dipandu oleh moderator Hilmy Abdurrasyid Ammar SPt MSc selaku dosen Fapet Unsoed, dan menghadirkan narasumber utama Ir Bambang Suharno selaku Direktur Utama PT Gallus Indonesia Utama sekaligus Pemimpin Redaksi Majalah Infovet.

SEARY 9.0 merupakan puncak dari rangkaian kegiatan yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Kegiatan ini diikuti sekitar 200 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dari Pulau Jawa maupun luar Jawa, di antaranya Universitas Mataram, Universitas Muhammadiyah Palopo, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, UGM, UNDIP, UI, IPB, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, serta Unsoed dan sejumlah kampus di Purwokerto. Peserta yang hadir tidak hanya berasal dari fakultas peternakan, tetapi juga lintas disiplin ilmu seperti MIPA, ekonomi, biologi, dan pertanian yang relevan dengan isu SDGs.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Rektor Unsoed, Prof Akhmad Sodiq. Turut hadir dalam acara tersebut Dekan Fapet Unsoed Dr Novie Andri Setianto, Ketua LPPM Unsoed Prof Elly Tugianti, Wakil Dekan Dr Agus Susanto, Pendiri UP3 Adila Haqi, Pembina UP3 Dr Tri Rachmanto Prihamnodo SPt MSi, Ketua Umum UP3 M. Fikri Maulana Ibrahim, Ketua Panitia SEARY 9.0 Maulana Dwi Rahmaputra, serta sejumlah alumni UP3 dan pejabat kampus lainnya.

Dekan Fapet Unsoed menyampaikan harapannya agar forum ini dapat menjadi wadah untuk menggali pengetahuan praktis dari narasumber yang berpengalaman di bidangnya. Sementara itu, Rektor Unsoed memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan banyak perwakilan kampus dari berbagai daerah.

Ketua Umum UP3 M. Fikri Maulana Ibrahim, Ketua Panitia SEARY 9.0 Maulana Dwi Rahmaputra, serta Pembina UP3 Dr Tri Rachmanto Prihamnodo SPt MSi, menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas suksesnya penyelenggaraan acara ini. Mereka juga menyampaikan terima kasih atas dukungan para alumni, termasuk para pendiri, yang terus setia mendampingi mahasiswa UP3 dalam berbagai kegiatan.

UP3 sendiri merupakan unit kegiatan mahasiswa Fapet Unsoed yang telah berdiri selama 34 tahun. Organisasi ini berawal dari aktivitas mahasiswa yang saat itu dipimpin oleh Adila Haqi dengan nama Aspirasi Mahasiswa (ASMA) . Hingga kini, alumni UP3 telah berkiprah di berbagai bidang, mulai dari industri peternakan, akademisi, birokrasi, hingga pelaku usaha. Sejak berdiri, UP3 terus berkembang dan turut membawa nama Fapet Unsoed dalam berbagai forum ilmiah di bidang peternakan.

Dari tiga kiri: Dr Agus Susanto, Dr Novia Andri, Bambang Suharno, Adila Haqi, Prof Akhmad Sodiq, Irlan (alumni), dan Prof Elly, saat seremoni pembukaan SEARY 9.0.

Dalam sesi talkshow, Bambang Suharno menegaskan pentingnya peran sektor peternakan dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), baik sebagai penyedia sumber gizi maupun penggerak ekonomi masyarakat.

Ia juga menyoroti tantangan dalam sektor peternakan, khususnya terkait rendahnya konsumsi produk peternakan di Indonesia. “Konsumsi telur di Indonesia sekitar 200 butir per orang per tahun, sementara konsumsi rokok mencapai 1.300 batang per orang per tahun. Padahal harga satu batang rokok setara dengan satu butir telur,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut justru menjadi peluang besar bagi pengembangan sektor peternakan. Apalagi saat ini sering terjadi oversupply ayam dan telur yang solusi jangka pendeknya mengandalkan afkir dini dan cutting produksi DOC . Belum ada upaya konkret yang menjadi langkah utama yaitu peningkatan konsumsi ayam dan telur. Padahal jika ini dilakukan, dampaknya tidak hanya menguntungkan peternakan, tetapi juga meningkatkan gizi serta pertumbuhan ekonomi.

Ia juga menambahkan, jika setiap orang di Indonesia meningkatkan konsumsi satu butir telur saja, maka dibutuhkan tambahan sekitar 280 juta butir telur, yang berpotensi menciptakan lapangan kerja bagi puluhan ribu orang.

Melalui forum ini, diharapkan lahir pemikiran dan kolaborasi lintas disiplin yang mampu mendorong optimalisasi sumber daya lokal guna memperkuat kemandirian pangan nasional sekaligus mendukung pencapaian SDGs. (INF)

YAPPI GELAR INDOLIVESTOCK SERVICES AWARD: DORONG SEMANGAT “FOOD FOR BETTER LIVES” MELALUI KETAHANAN PANGAN

Pengurus YAPPI. Dari kiri: Setya Winarno, Desianto B. Utomo, dan Bambang Suharno. (Foto: Infovet/Ridwan)

Yayasan Pengembangan Pangan Indonesia (YAPPI) kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui gelaran Indolivestock Services Award. Dengan mengusung tema “Food for Better Lives”, penghargaan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi nyata dalam menyediakan pangan bagi masyarakat.

Ketua YAPPI, Desianto B. Utomo, menjelaskan bahwa penghargaan ini menyasar perusahaan, lembaga, hingga perorangan yang aktif dalam kegiatan sosial berbasis pangan dan gizi. Bentuk kontribusi yang dimaksud sangat beragam, mulai dari pemberian bantuan pangan, penyelenggaraan bazaar pangan murah, hingga inisiatif berbasis komunitas yang rutin dilakukan kepada masyarakat.

“Intinya adalah bagaimana kontribusi mereka terkait pangan ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya dalam konferensi pers YAPPI, Kamis (30/4/2026), di Telaga Seafood Restaurant, Cibubur.

Penerima penghargaan tidak dipilih secara sembarang. Terdapat proses penjaringan yang sistematis, mulai dari seleksi administrasi hingga tahap penetapan pemenang. Beberapa indikator penilaian utama yang menjadi acuan meliputi komitmen dan konsistensi, memiliki dampak sosial, tata kelola dan inovasi, hingga replikasi dan memiliki nilai inspiratif.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris YAPPI, Bambang Suharno, bahwa esensi dari penghargaan ini adalah pemberdayaan pangan yang berkelanjutan. Tujuannya bukan sekadar memberikan piala, tetapi memastikan bahwa akses pangan masyarakat terus terjaga melalui sinergi berbagai pihak.

Sementara itu, Bendahara YAPPI, Setya Winarno menceritakan sejarah singkat YAPPI yang telah berdiri sejak 2002. Dibentuk oleh berbagai organisasi profesi, YAPPI awalnya berfokus pada penilaian pelaku di bidang peternakan dengan nama Yayasan Pengembangan Peternakan Nasional. Namun seiring perkembangan zaman, sejak 2025, berubah menjadi Yayasan Pengembangan Pangan Indonesia dengan tetap menggunakan nama YAPPI.

Adapun kepengurusan YAPPI saat ini dipunggawai oleh Prof Dr Ir Muladno MSA (Pembina), Drh Desianto B. Utomo MSc PhD (Ketua), Drh Deddy Kusmanagandi MBA (Wakil Ketua), Bambang Suharno (Sekretaris), Winarno SP MSi (Wakil Sekretaris), dan Ir Setya Winarno (Bendahara).

“Kami memberikan penghargaan agar menjadi inspirasi bagi pihak lain, bukan untuk berkompetisi. Semakin banyak pihak yang ikut bergerak dan berkontribusi, maka akan semakin baik bagi ketahanan pangan kita,” pungkas Setya.

Melalui Indolivestock Services Award, YAPPI berharap semangat “Food for Better Lives” yang akan diselenggarakan bersamaan dengan Indolivestock Expo & Forum 2026, 16-18 Juni, di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Tangerang, dapat menular ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercipta ekosistem pangan yang mandiri dan berdaulat.

Bagi yang berminat ikut dalam penilaian Indolivestock Services Award 2026 bisa mengisi form di link pendaftaran berikut: https://bit.ly/Registration_Indolivestock_Award_2026. Pendaftaran paling lambat 11 Mei 2026. (RBS)

PERSIAPAN INDO LIVESTOCK 2026 MELALUI KOORDINASI BERSAMA KEMENTAN

Rapat koordinasi panitia persiapan Indo Livestock 2026 Expo & Forum. (Foto: Dok. Napindo)

Persiapan penyelenggaraan Indo Livestock 2026 Expo & Forum terus dimatangkan melalui rapat koordinasi panitia yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (8/4/2026).

Rapat mempertemukan Kementan melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) sebagai tuan rumah dengan PT Napindo Media Ashatama (Napindo) sebagai penyelenggara, sekaligus menjadi momentum penting dalam menyelaraskan strategi dan memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan.

Kegiatan dipimpin oleh Sekretaris Ditjen PKH, Nuryani Zainuddin, selaku Ketua Pelaksana. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, dan sektor swasta dalam mendorong kemajuan industri peternakan nasional.

“Indo Livestock merupakan sarana promosi, diseminasi informasi, penguatan jejaring, serta pengembangan inovasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Kolaborasi antara Ditjen PKH dan Napindo ditujukan untuk memperkuat kerja sama, sinergi, dan komitmen dalam penyelenggaraan pameran ini,” ujarnya saat membuka rapat koordinasi panitia tersebut.

Ia menambahkan, sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memperluas akses terhadap informasi dan teknologi, sekaligus mendorong peningkatan investasi dan kolaborasi bisnis di sektor peternakan dan kesehatan hewan secara berkelanjutan.

Melalui koordinasi ini, diharapkan penyelenggaraan Indo Livestock 2026 tidak hanya menjadi ajang pameran industri, tetapi juga platform strategis yang mampu mempertemukan pelaku usaha, pemerintah, dan asosiasi dalam menciptakan ekosistem peternakan yang lebih maju, inovatif, dan berdaya saing global.

Pelaksanaan Indo Livestock 2026 akan menitikberatkan pada penguatan hilirisasi industri, peningkatan investasi, serta percepatan swasembada protein hewani di Indonesia. Pameran ini akan diselenggarakan pada 16-18 Juni 2026, di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Tangerang, bersamaan dengan Indo Feed, Indo Dairy, Indo Agrotech, Indo Vet, dan Indo Fisheries 2026 Expo & Forum.

Sinergi lintas subsektor ini diharapkan mampu menghadirkan ekosistem industri yang berkesinambungan, sekaligus memperluas peluang kolaborasi di tingkat nasional maupun internasional.

Sebagai highlight utama, untuk pertama kalinya Indo Livestock 2026 akan menghadirkan Indo Livestock Grand Championship. Kompetisi ini difokuskan pada ternak ruminansia, khususnya sapi dan domba, sebagai upaya mendorong peningkatan mutu genetik dan standar kualitas di tingkat peternak nasional. Kehadirannya tidak hanya menjadi ajang unjuk kualitas ternak, tetapi juga sarana pertukaran pengalaman, ruang kolaborasi, serta penguatan jejaring antar pelaku industri.

Adapun program unggulan lainnya turut memperkaya rangkaian kegiatan, mulai dari Youth Farmers Day bertema “From Farm to Fame” yang menjadi wadah bagi generasi muda, startup, dan komunitas untuk mengeksplorasi inovasi di sektor peternakan. Selain itu, terdapat Zona Farmpreneurship yang akan menghadirkan berbagai model bisnis dan solusi peternakan modern bagi calon wirausaha dan investor. Seluruh rangkaian ini diperkuat dengan kegiatan business matchmaking, forum edukasi, serta presentasi teknis produk yang mendorong adopsi teknologi dan pengembangan industri peternakan.

Sebagai bagian dari dukungan terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat, Indo Livestock 2026 juga menginisiasi Sosialisasi SDTI (Susu, Daging, Telur, Ikan) dengan tema “Gizi Seimbang Generasi Gemilang”. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi protein hewani dan pola makan sehat dengan target utama masyarakat luas, khususnya orang tua, tenaga pendidik, dan generasi muda.

Dengan skala yang semakin diperluas, penyelenggaraan ke-19 pameran internasional ini diproyeksikan menghadirkan lebih dari 600 peserta pameran dari 40 negara, termasuk 12 paviliun negara resmi. Ajang ini menargetkan kehadiran 20.000 pengunjung profesional yang terdiri dari para pemimpin industri, inovator, pembuat kebijakan, distributor, akademisi, peneliti, pelaku usaha, dan buyers internasional. Target tersebut mencerminkan besarnya potensi kolaborasi dan dampak yang ingin dicapai melalui Indo Livestock 2026 Expo & Forum.

Rangkaian koordinasi dan persiapan yang intensif antara Ditjen PKH Kementan dan Napindo ditujukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Indo Livestock 2026. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pengembangan industri peternakan nasional serta berkontribusi dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan. (INF)

PROF AKHMAD SODIQ KEMBALI TERPILIH JADI REKTOR UNSOED

Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq. (Foto: Fapet Unsoed)

Profesor Akhmad Sodiq kembali terpilih menjadi rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto periode 2026-2030. Ia dinyatakan menang atas dua kandidat lainnya melalui sidang senat tertutup.

Pemilihan digelar di Auditorium Laboratorium Terpadu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed, dengan melibatkan unsur Senat Akademik serta perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Ketua Panitia Pemilihan Rektor Unsoed, Prof Dwi Nugroho Wibowo, mengatakan dalam kontestasi ini Prof Akhmad Sodiq bersaing dengan dua kandidat lain, yaitu Prof Ali Rokhman dan Dr Adi Indrayanto.

“Berdasarkan hasil penghitungan, Prof Ali Rokhman meraih 35 suara, sementara Prof Akhmad Sodiq mengantongi 87 suara,” kata Dwi dalam siaran resminya, Rabu (1/4/2026).

Dwi memastikan seluruh tahapan pemilihan telah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, seluruh proses pemilihan rektor telah dilaksanakan secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami mengapresiasi partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan rangkaian kegiatan ini,” terangnya.

Ia menjelaskan, sebelum masuk tahap pemilihan, panitia telah menjalankan berbagai proses mulai dari penjaringan bakal calon, seleksi administrasi, hingga penyampaian visi dan misi kandidat.

“Seluruh tahapan mulai dari pendaftaran hingga pemungutan suara, telah dilaksanakan sesuai mekanisme. Tahap pemilihan ini menjadi bagian paling krusial dalam keseluruhan proses,” jelasnya.

Ketua Bidang Media dan Publikasi Pengurus Pusat Keluarga Alumni Fakultas Peternakan Unsoed (PP Kafapet Unsoed), Farid Dimyati, menambahkan bahwa Prof Akhmad Sodiq merupakan alumni Fapet yang memiliki segudang pengalaman birokrasi.

Sebelum menjabat menjadi Rektor Unsoed periode 2022-2026, ia juga pernah menjabat sebagai Dekan Fapet Unsoed selama dua periode, kemudian Wakil Rektor Unsoed Bidang Akademik, serta Rektor Pertama Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.

“Jadi soal pengalaman mengurus birokrasi, Prof Sodiq sudah tidak diragukan lagi pengalaman dan jam terbangnya,” ujar Farid.

Ia melanjutkan, meski memiliki banyak kesibukan, Prof Akhmad Sodiq tercatat sebagai alumni yang rajin hadir dalam berbagai kegiatan kealumnian, baik di Purwokerto, Jakarta, maupun wilayah lain.

“Salah satu kelebihan beliau adalah rajin menyambung silaturahmi. Meski sibuk, beliau selalu hadir saat kegiatan alumni. Kami bangga beliau kembali terpilih menjadi Rektor Unsoed. Semoga mampu membawa Unsoed menjadi lebih maju dan mendunia ke depannya,” pungkasnya. (INF)

KEMENTAN PERKUAT PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN JELANG HBKN

Dirjen PKH Agung Suganda dalam Rapat Koordinasi Keswan dan Kesmavet. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) melalui koordinasi lintas wilayah dan penguatan deteksi dini, khususnya menjelang meningkatnya lalu lintas ternak pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah kerugian ekonomi serta menjaga pasokan pangan asal ternak tetap aman dan stabil bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Agung Suganda, menegaskan bahwa pengalaman kejadian penyakit hewan sebelumnya menjadi pelajaran penting agar pengendalian dilakukan secara terencana, terpadu, dan berbasis kewaspadaan.

“Pencegahan harus menjadi fokus utama. Jika ada kasus harus cepat ditemukan dan segera dikendalikan agar tidak meluas,” ujarnya di Bekasi, Rabu (4/2/2026).

Ia mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan langkah konkret di 2026 melalui alokasi vaksin, obat, dan sarana pendukung pengendalian penyakit, termasuk vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK).

Namun demikian, ia tekankan bahwa keberhasilan pengendalian tidak hanya bergantung pada besaran anggaran, melainkan kedisiplinan pelaksanaan di lapangan, terutama vaksinasi dan penerapan biosekuriti.

Ia juga menambahkan bahwa perhatian Komisi IV DPR RI terhadap isu PHMS menunjukkan pentingnya kesehatan hewan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Hal tersebut tercermin dari kunjungan kerja spesifik Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner Wates yang secara khusus membahas pengendalian PHMS, dengan PMK sebagai salah satu penyakit utama yang menjadi perhatian.

“Alhamdulillah, respons Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI sangat luar biasa dan siap mendukung anggaran yang dibutuhkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk pengendalian PHMS,” ucapnya.

Meski mendapat dukungan anggaran, Agung menegaskan pengelolaannya harus tetap dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Setiap alokasi anggaran harus memiliki kejelasan manfaat dan peruntukan. Ia menyebut, meskipun anggaran Ditjen PKH relatif terbatas, pemerintah tetap menyediakan alokasi khusus untuk pengendalian PHMS.

“Pada tahun ini alokasi vaksin dan sarana pendukung pengendalian penyakit mencapai sekitar 5,6 juta dosis, dengan strategi vaksinasi PMK dua periode yang terbukti efektif menekan kasus,” jelasnya.

Selain vaksinasi, Agung juga menyoroti kesiapan laboratorium veteriner sebagai garda depan deteksi dini. Ia meminta seluruh balai veteriner memastikan ketersediaan reagen dan alat diagnostik agar tidak terjadi keterlambatan penanganan ketika muncul dugaan penyakit.

Hal lain yang juga ia sampaikan agar tidak terjadi penyakit yang dapat mengganggu fokus pemerintah dalam menjaga ketahanan dan swasembada pangan, terutama menjelang HBKN. Sebab, pengendalian PHMS tidak hanya berkaitan dengan kesehatan hewan, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas pasokan pangan strategis, seperti daging, susu, dan telur.

“Jika terjadi kasus harus segera ditangani agar tidak mengganggu pasokan pangan. Menjelang HBKN, harga pangan strategis juga harus dijaga, termasuk harga sapi siap potong Rp 55.000 per kilogram berat hidup di tingkat peternak,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Veteriner Subang Kementan, Putut Eko Wibowo, ikut menyampaikan bahwa wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten memiliki peran strategis sebagai pusat lalu lintas ternak nasional. Oleh karena itu, Balai Veteriner Subang terus memperkuat koordinasi dengan dinas daerah, karantina, dan balai veteriner lainnya untuk memantau perkembangan penyakit serta menyiapkan langkah antisipasi bersama.

Ia menjelaskan, sepanjang 2025 kondisi penyakit hewan di wilayah kerjanya relatif terkendali, dengan kasus PMK yang dapat ditekan melalui vaksinasi dan perbaikan biosekuriti. “Koordinasi rutin dan berbagi informasi antar wilayah menjadi kunci agar potensi risiko bisa diketahui lebih awal,” katanya.

Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk peternak, untuk aktif mendukung program vaksinasi dan segera melaporkan jika menemukan gejala penyakit. “Kewaspadaan bersama adalah benteng utama agar ternak tetap sehat dan pangan tetap aman,” tukasnya. (INF)

PEMERINTAH BERENCANA ALOKASIKAN DANA TRILIUNAN KE SEKTOR PETERNAKAN SAPI

Sarasehan soal 4,8 T untuk peternakan sapi yang digelar di Unpad. (Foto: Istimewa)

Kini industri peternakan menjadi atensi pemerintah, terutama untuk pemenuhan gizi masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan, dan swasembada pangan sesuai dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa produk peternakan yang harganya mudah dijangkau dan menjadi menu andalan program MBG adalah daging ayam dan telur. Namun memungkinkan pula jika daging sapi bisa menjadi variasi menu MBG satu kali dalam sepekan.

Setelah menggulirkan anggaran Rp 20 triliun untuk perunggasan, kini pemerintah juga berencana mengucurkan dana Rp 4,8 triliun untuk peternakan sapi sebagai dukungan atas program MBG untuk pasokan daging dan susu yang berkelanjutan. Strategi yang dibangun adalah pengembangan peternakan besar yang tersentralisasi di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur.

Oleh karena itu, Badan Kejuruan Teknik Peternakan Persatuan Insinyur Indonesia (BKT PII) mengadakan sarasehan bertajuk “4,8 T Alokasi Anggaran Pemerintah di Sektor Peternakan Sapi, Mewujudkan Pasokan Daging dan Susu untuk Program MBG yang Berkelanjutan” di Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/1/2026).

Kegiatan yang menghadirkan para stakeholder peternakan ini menjadi sangat penting untuk membahas arah penggunaan anggaran tersebut, potensi dampak terhadap rantai pasokan, kesejahteraan peternak rakyat, inovasi industri, pemerataan pembangunan antar wilayah, hingga mitigasi berbagai risiko teknis dan pasar.

Sarasehan dihadiri pemerintah pusat, pemerintah daerah dari luar Jawa, industri swasta, organisasi peternak, dan pelaku inovasi digital, untuk memperoleh pandangan komprehensif dan rekomendasi strategis. Dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pertanian, BUMN, asosiasi industri susu, asosiasi koperasi persusuan, serta KADIN Indonesia.

Ketua BKT Peternakan PII, Prof Ir Budi Guntoro SPt MSc PhD IPU ASEAN Eng APEC Eng, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dari rencana integrasi peternakan sapi berbasis anggaran Rp 4,8 triliun, serta mengurai tantangan struktural yang perlu diantisipasi pemerintah dan industri, sekaligus merumuskan rekomendasi yang membangun untuk kebijakan, investasi, dan penguatan kelembagaan peternak.

"Kemudian yang cukup penting mendorong kolaborasi antara akademisi, pemerintah, industri, dan peternak,” ujarnya.

Pihaknya berjanji akan terus bersinergi dengan asosiasi peternakan untuk mengawal setiap anggaran dari pemerintah agar dapat memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan peternak.

“Selain itu memastikan generasi muda ke depan mudah mendapatkan akses dalam mengonsumsi protein hewani. Karena mereka merupakan generasi bangsa yang akan membangun Indonesia berikutnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Peternakan Unpad, Prof Dr Ir Rahmat Hidayat SPt MSi IPM, mengemukakan bahwa saat ini industri peternakan diibaratkan berada pada dua kaki. Kaki pertama di antaranya ketimpangan populasi antara jumlah ternak dan masyarakat Indonesia, produksi belum optimal, umur peternak umumnya sudah senior, dan tingkat pendidikan peternak dan partisipasi kelembagaan yang masih rendah.

Sedangkan, salah satu kaki lagi terkait kebijakan program MBG yang memacu permintaan produk peternakan. “Maka dengan kondisi ini tantangan sekaligus kesempatan bagi stakeholder peternakan,” katanya. (INF)

KEMENTERIAN PERTANIAN RESMI TERBITKAN ATURAN BARU PELARANGAN OBAT HEWAN

Ilustrasi obat hewan. (Foto: Gemini)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 63/KPTS/PK.300/F/01/2026, pemerintah secara resmi menetapkan aturan baru mengenai Pelarangan Penggunaan Obat Hewan pada Ternak yang Produknya untuk Konsumsi Manusia.

Peraturan ini berfokus pada pelarangan golongan antibiotik dan obat-obatan tertentu yang sering digunakan pada ternak yang produknya ditujukan untuk konsumsi. Latar belakang diterbitkannya aturan ini adalah adanya perkembangan kebutuhan untuk melarang penggunaan antibiotik golongan fluorokuinolon serta sefalosporin generasi 3 dan 4 demi mencegah dampak negatif jangka panjang bagi kesehatan masyarakat.

Dalam aturan tersebut, secara spesifik merinci jenis-jenis obat yang dilarang penggunaannya sebagai campuran pakan maupun pemberian langsung. Adapun kelompok obat hewan tertentu yang dilarang sebagai imbuhan pakan (feed additive) di antaranya Colistin; Ciprofloxacin; Norfloxacin; Levofloxacin; Ofloxacin; Oxolinic acid; dan Sefalosporin generasi 3 dan 4 (kecuali Ceftiofur).

Sementara kelompok obat hewan tertentu yang dilarang pemakaiannya secara oral, parental, topikal di antaranya Colistin; Ephedrin beserta turunannya; Paracetamol yang tidak berupa sediaan tunggal; Ciprofloxacin; Norfloxacin; Levofloxacin; Ofloxacin; Oxolinic acid; Sefalosporin generasi 3 dan 4 (kecuali Ceftiofur), serta antibiotik yang dibuat dalam satu formula dengan bahan biologik, farmasetika, premix, dan obat hewan alami.

Dengan ditetapkannya peraturan ini pada 5 Januari 2026, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 9736/PI.500/F/09/2020 tentang Perubahan atas Lampiran III Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN/PK.500/F/09/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir risiko resistansi antimikroba (AMR) pada manusia yang bersumber dari konsumsi produk peternakan. (INF)

ASOHI SUMUT SELENGGARAKAN SEMINAR REGULASI OBAT HEWAN & OUTLOOK PETERNAKAN

Seminar Outlook Peternakan 2026 ASOHI Sumut. (Foto-foto: Dok. ASOHI Sumut)

Bertempat di Hotel Grand Mercure-Medan, Selasa (6/1/2026), Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Daerah Sumatra Utara (Sumut) menyelenggarakan kegiatan seminar mengenai Update Regulasi Obat Hewan dan Outlook Peternakan 2026.

Seminar outlook peternakan merupakan yang pertama kalinya digelar ASOHI Sumut di bawah kepengurusan baru, Ir Taviv Ritonga, dengan dukungan ASOHI Pusat. Seminar dihadiri oleh Drh Tesra mewakili Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan tingkat I; Drh Christina Sianturi mewakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tingkat II; Kepala Bvet Medan Drh Arif Hukmi; Ketua PDHI Sumut; anggota ASOHI Sumut; peternak; pabrik pakan; asosiasi perunggasan; dan beberapa peserta yang hadir dari Pekanbaru.

Pada kesempatan tersebut, ASOHI Sumut menghadirkan tiga pembicara utama di antaranya Drh Arief Wicaksono MSi (Ketua Kelompok Substansi Pengawas Obat Hewan Kementan), Drh Bambang Sutrasno (Regional Head Sumatra PT CPI), dan Drh Akhmad Harris Priyadi (Ketua Umum ASOHI).

Seminar antara lain memaparkan dan membahas topik-topik terkait adanya aturan-aturan baru izin berusaha obat hewan, perubahan kebijakan penunjukan PT Berdikari BUMN sebagai pengimpor jagung-SBM untuk pakan ternak, dinamika sektor kesehatan hewan dengan munculnya kebutuhan segera akan apotek veteriner di setiap provinsi, serta peluang usaha penyediaan obat hewan kesayangan, obat hewan kuda, dan obat hewan satwa liar, hingga imbas penerapan Permenkes No. 14/2021 kepada para kolega dokter hewan.

Terlebih lagi pasca kejadian bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumatra Barat, tentunya bagi pelaku industri obat hewan dan peternakan perlu mengetahui bagaimana tren dinamika bisnis di 2026 ini. Secara nasional, Sumut sendiri berkontribusi 20-25% dari produksi hasil unggas (daging dan telur). Dampak yang segera dirasakan bagi peternakan Sumut di antaranya adalah terkomprominya suplai jagung, mengingat Aceh juga sebagai salah satu penyedia jagung bagi daerah sekitarnya, terutama Sumut. Di sisi lain, terputusnya sarana logistik seperti jalan-jalan utama yang masih tertimbun lumpur, jembatan penghubung yang terputus sangat berdampak pada pengiriman rutin hasil produksi unggas dari Sumut ke Aceh.

Selain itu, terkait program MBG dan rencana pemerintah di 2026 juga dibahas dalam seminar ini, khususnya dampaknya bagi peluang pertumbuhan demand daging maupun telur ayam yang sudah dipastikan porsinya dalam menu MBG. Kemudian persoalan menarik lainnya yakni seputar AMR, juga menjadi momen edukasi bagi pelaku usaha kesehatan hewan (ternak & non-ternak).

Bantuan kemanusiaan oleh ASOHI Sumut.

Selain menggelar seminar, sebelumnya ASOHI Sumut juga melaksanakan kegiatan Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Sumatra Utara dan Aceh pada Jumat (2/1/2026). Dalam kegiatan tersebut ASOHI Sumut membagikan makanan, perlengkapan kesehatan, dan perlengkapan lain seperti kain dan sarung kepada para korban bencana banjir dan longsor di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. (INF)