PERSIAPAN INDO LIVESTOCK 2026 MELALUI KOORDINASI BERSAMA KEMENTAN

Rapat koordinasi panitia persiapan Indo Livestock 2026 Expo & Forum. (Foto: Dok. Napindo)

Persiapan penyelenggaraan Indo Livestock 2026 Expo & Forum terus dimatangkan melalui rapat koordinasi panitia yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (8/4/2026).

Rapat mempertemukan Kementan melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) sebagai tuan rumah dengan PT Napindo Media Ashatama (Napindo) sebagai penyelenggara, sekaligus menjadi momentum penting dalam menyelaraskan strategi dan memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan.

Kegiatan dipimpin oleh Sekretaris Ditjen PKH, Nuryani Zainuddin, selaku Ketua Pelaksana. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, dan sektor swasta dalam mendorong kemajuan industri peternakan nasional.

“Indo Livestock merupakan sarana promosi, diseminasi informasi, penguatan jejaring, serta pengembangan inovasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Kolaborasi antara Ditjen PKH dan Napindo ditujukan untuk memperkuat kerja sama, sinergi, dan komitmen dalam penyelenggaraan pameran ini,” ujarnya saat membuka rapat koordinasi panitia tersebut.

Ia menambahkan, sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memperluas akses terhadap informasi dan teknologi, sekaligus mendorong peningkatan investasi dan kolaborasi bisnis di sektor peternakan dan kesehatan hewan secara berkelanjutan.

Melalui koordinasi ini, diharapkan penyelenggaraan Indo Livestock 2026 tidak hanya menjadi ajang pameran industri, tetapi juga platform strategis yang mampu mempertemukan pelaku usaha, pemerintah, dan asosiasi dalam menciptakan ekosistem peternakan yang lebih maju, inovatif, dan berdaya saing global.

Pelaksanaan Indo Livestock 2026 akan menitikberatkan pada penguatan hilirisasi industri, peningkatan investasi, serta percepatan swasembada protein hewani di Indonesia. Pameran ini akan diselenggarakan pada 16-18 Juni 2026, di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Tangerang, bersamaan dengan Indo Feed, Indo Dairy, Indo Agrotech, Indo Vet, dan Indo Fisheries 2026 Expo & Forum.

Sinergi lintas subsektor ini diharapkan mampu menghadirkan ekosistem industri yang berkesinambungan, sekaligus memperluas peluang kolaborasi di tingkat nasional maupun internasional.

Sebagai highlight utama, untuk pertama kalinya Indo Livestock 2026 akan menghadirkan Indo Livestock Grand Championship. Kompetisi ini difokuskan pada ternak ruminansia, khususnya sapi dan domba, sebagai upaya mendorong peningkatan mutu genetik dan standar kualitas di tingkat peternak nasional. Kehadirannya tidak hanya menjadi ajang unjuk kualitas ternak, tetapi juga sarana pertukaran pengalaman, ruang kolaborasi, serta penguatan jejaring antar pelaku industri.

Adapun program unggulan lainnya turut memperkaya rangkaian kegiatan, mulai dari Youth Farmers Day bertema “From Farm to Fame” yang menjadi wadah bagi generasi muda, startup, dan komunitas untuk mengeksplorasi inovasi di sektor peternakan. Selain itu, terdapat Zona Farmpreneurship yang akan menghadirkan berbagai model bisnis dan solusi peternakan modern bagi calon wirausaha dan investor. Seluruh rangkaian ini diperkuat dengan kegiatan business matchmaking, forum edukasi, serta presentasi teknis produk yang mendorong adopsi teknologi dan pengembangan industri peternakan.

Sebagai bagian dari dukungan terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat, Indo Livestock 2026 juga menginisiasi Sosialisasi SDTI (Susu, Daging, Telur, Ikan) dengan tema “Gizi Seimbang Generasi Gemilang”. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi protein hewani dan pola makan sehat dengan target utama masyarakat luas, khususnya orang tua, tenaga pendidik, dan generasi muda.

Dengan skala yang semakin diperluas, penyelenggaraan ke-19 pameran internasional ini diproyeksikan menghadirkan lebih dari 600 peserta pameran dari 40 negara, termasuk 12 paviliun negara resmi. Ajang ini menargetkan kehadiran 20.000 pengunjung profesional yang terdiri dari para pemimpin industri, inovator, pembuat kebijakan, distributor, akademisi, peneliti, pelaku usaha, dan buyers internasional. Target tersebut mencerminkan besarnya potensi kolaborasi dan dampak yang ingin dicapai melalui Indo Livestock 2026 Expo & Forum.

Rangkaian koordinasi dan persiapan yang intensif antara Ditjen PKH Kementan dan Napindo ditujukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Indo Livestock 2026. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pengembangan industri peternakan nasional serta berkontribusi dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan. (INF)

PROF AKHMAD SODIQ KEMBALI TERPILIH JADI REKTOR UNSOED

Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq. (Foto: Fapet Unsoed)

Profesor Akhmad Sodiq kembali terpilih menjadi rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto periode 2026-2030. Ia dinyatakan menang atas dua kandidat lainnya melalui sidang senat tertutup.

Pemilihan digelar di Auditorium Laboratorium Terpadu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed, dengan melibatkan unsur Senat Akademik serta perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Ketua Panitia Pemilihan Rektor Unsoed, Prof Dwi Nugroho Wibowo, mengatakan dalam kontestasi ini Prof Akhmad Sodiq bersaing dengan dua kandidat lain, yaitu Prof Ali Rokhman dan Dr Adi Indrayanto.

“Berdasarkan hasil penghitungan, Prof Ali Rokhman meraih 35 suara, sementara Prof Akhmad Sodiq mengantongi 87 suara,” kata Dwi dalam siaran resminya, Rabu (1/4/2026).

Dwi memastikan seluruh tahapan pemilihan telah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, seluruh proses pemilihan rektor telah dilaksanakan secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami mengapresiasi partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan rangkaian kegiatan ini,” terangnya.

Ia menjelaskan, sebelum masuk tahap pemilihan, panitia telah menjalankan berbagai proses mulai dari penjaringan bakal calon, seleksi administrasi, hingga penyampaian visi dan misi kandidat.

“Seluruh tahapan mulai dari pendaftaran hingga pemungutan suara, telah dilaksanakan sesuai mekanisme. Tahap pemilihan ini menjadi bagian paling krusial dalam keseluruhan proses,” jelasnya.

Ketua Bidang Media dan Publikasi Pengurus Pusat Keluarga Alumni Fakultas Peternakan Unsoed (PP Kafapet Unsoed), Farid Dimyati, menambahkan bahwa Prof Akhmad Sodiq merupakan alumni Fapet yang memiliki segudang pengalaman birokrasi.

Sebelum menjabat menjadi Rektor Unsoed periode 2022-2026, ia juga pernah menjabat sebagai Dekan Fapet Unsoed selama dua periode, kemudian Wakil Rektor Unsoed Bidang Akademik, serta Rektor Pertama Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.

“Jadi soal pengalaman mengurus birokrasi, Prof Sodiq sudah tidak diragukan lagi pengalaman dan jam terbangnya,” ujar Farid.

Ia melanjutkan, meski memiliki banyak kesibukan, Prof Akhmad Sodiq tercatat sebagai alumni yang rajin hadir dalam berbagai kegiatan kealumnian, baik di Purwokerto, Jakarta, maupun wilayah lain.

“Salah satu kelebihan beliau adalah rajin menyambung silaturahmi. Meski sibuk, beliau selalu hadir saat kegiatan alumni. Kami bangga beliau kembali terpilih menjadi Rektor Unsoed. Semoga mampu membawa Unsoed menjadi lebih maju dan mendunia ke depannya,” pungkasnya. (INF)

KEMENTAN PERKUAT PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN JELANG HBKN

Dirjen PKH Agung Suganda dalam Rapat Koordinasi Keswan dan Kesmavet. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) melalui koordinasi lintas wilayah dan penguatan deteksi dini, khususnya menjelang meningkatnya lalu lintas ternak pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah kerugian ekonomi serta menjaga pasokan pangan asal ternak tetap aman dan stabil bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Agung Suganda, menegaskan bahwa pengalaman kejadian penyakit hewan sebelumnya menjadi pelajaran penting agar pengendalian dilakukan secara terencana, terpadu, dan berbasis kewaspadaan.

“Pencegahan harus menjadi fokus utama. Jika ada kasus harus cepat ditemukan dan segera dikendalikan agar tidak meluas,” ujarnya di Bekasi, Rabu (4/2/2026).

Ia mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan langkah konkret di 2026 melalui alokasi vaksin, obat, dan sarana pendukung pengendalian penyakit, termasuk vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK).

Namun demikian, ia tekankan bahwa keberhasilan pengendalian tidak hanya bergantung pada besaran anggaran, melainkan kedisiplinan pelaksanaan di lapangan, terutama vaksinasi dan penerapan biosekuriti.

Ia juga menambahkan bahwa perhatian Komisi IV DPR RI terhadap isu PHMS menunjukkan pentingnya kesehatan hewan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Hal tersebut tercermin dari kunjungan kerja spesifik Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner Wates yang secara khusus membahas pengendalian PHMS, dengan PMK sebagai salah satu penyakit utama yang menjadi perhatian.

“Alhamdulillah, respons Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI sangat luar biasa dan siap mendukung anggaran yang dibutuhkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk pengendalian PHMS,” ucapnya.

Meski mendapat dukungan anggaran, Agung menegaskan pengelolaannya harus tetap dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Setiap alokasi anggaran harus memiliki kejelasan manfaat dan peruntukan. Ia menyebut, meskipun anggaran Ditjen PKH relatif terbatas, pemerintah tetap menyediakan alokasi khusus untuk pengendalian PHMS.

“Pada tahun ini alokasi vaksin dan sarana pendukung pengendalian penyakit mencapai sekitar 5,6 juta dosis, dengan strategi vaksinasi PMK dua periode yang terbukti efektif menekan kasus,” jelasnya.

Selain vaksinasi, Agung juga menyoroti kesiapan laboratorium veteriner sebagai garda depan deteksi dini. Ia meminta seluruh balai veteriner memastikan ketersediaan reagen dan alat diagnostik agar tidak terjadi keterlambatan penanganan ketika muncul dugaan penyakit.

Hal lain yang juga ia sampaikan agar tidak terjadi penyakit yang dapat mengganggu fokus pemerintah dalam menjaga ketahanan dan swasembada pangan, terutama menjelang HBKN. Sebab, pengendalian PHMS tidak hanya berkaitan dengan kesehatan hewan, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas pasokan pangan strategis, seperti daging, susu, dan telur.

“Jika terjadi kasus harus segera ditangani agar tidak mengganggu pasokan pangan. Menjelang HBKN, harga pangan strategis juga harus dijaga, termasuk harga sapi siap potong Rp 55.000 per kilogram berat hidup di tingkat peternak,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Veteriner Subang Kementan, Putut Eko Wibowo, ikut menyampaikan bahwa wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten memiliki peran strategis sebagai pusat lalu lintas ternak nasional. Oleh karena itu, Balai Veteriner Subang terus memperkuat koordinasi dengan dinas daerah, karantina, dan balai veteriner lainnya untuk memantau perkembangan penyakit serta menyiapkan langkah antisipasi bersama.

Ia menjelaskan, sepanjang 2025 kondisi penyakit hewan di wilayah kerjanya relatif terkendali, dengan kasus PMK yang dapat ditekan melalui vaksinasi dan perbaikan biosekuriti. “Koordinasi rutin dan berbagi informasi antar wilayah menjadi kunci agar potensi risiko bisa diketahui lebih awal,” katanya.

Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk peternak, untuk aktif mendukung program vaksinasi dan segera melaporkan jika menemukan gejala penyakit. “Kewaspadaan bersama adalah benteng utama agar ternak tetap sehat dan pangan tetap aman,” tukasnya. (INF)

PEMERINTAH BERENCANA ALOKASIKAN DANA TRILIUNAN KE SEKTOR PETERNAKAN SAPI

Sarasehan soal 4,8 T untuk peternakan sapi yang digelar di Unpad. (Foto: Istimewa)

Kini industri peternakan menjadi atensi pemerintah, terutama untuk pemenuhan gizi masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan, dan swasembada pangan sesuai dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa produk peternakan yang harganya mudah dijangkau dan menjadi menu andalan program MBG adalah daging ayam dan telur. Namun memungkinkan pula jika daging sapi bisa menjadi variasi menu MBG satu kali dalam sepekan.

Setelah menggulirkan anggaran Rp 20 triliun untuk perunggasan, kini pemerintah juga berencana mengucurkan dana Rp 4,8 triliun untuk peternakan sapi sebagai dukungan atas program MBG untuk pasokan daging dan susu yang berkelanjutan. Strategi yang dibangun adalah pengembangan peternakan besar yang tersentralisasi di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur.

Oleh karena itu, Badan Kejuruan Teknik Peternakan Persatuan Insinyur Indonesia (BKT PII) mengadakan sarasehan bertajuk “4,8 T Alokasi Anggaran Pemerintah di Sektor Peternakan Sapi, Mewujudkan Pasokan Daging dan Susu untuk Program MBG yang Berkelanjutan” di Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/1/2026).

Kegiatan yang menghadirkan para stakeholder peternakan ini menjadi sangat penting untuk membahas arah penggunaan anggaran tersebut, potensi dampak terhadap rantai pasokan, kesejahteraan peternak rakyat, inovasi industri, pemerataan pembangunan antar wilayah, hingga mitigasi berbagai risiko teknis dan pasar.

Sarasehan dihadiri pemerintah pusat, pemerintah daerah dari luar Jawa, industri swasta, organisasi peternak, dan pelaku inovasi digital, untuk memperoleh pandangan komprehensif dan rekomendasi strategis. Dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pertanian, BUMN, asosiasi industri susu, asosiasi koperasi persusuan, serta KADIN Indonesia.

Ketua BKT Peternakan PII, Prof Ir Budi Guntoro SPt MSc PhD IPU ASEAN Eng APEC Eng, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dari rencana integrasi peternakan sapi berbasis anggaran Rp 4,8 triliun, serta mengurai tantangan struktural yang perlu diantisipasi pemerintah dan industri, sekaligus merumuskan rekomendasi yang membangun untuk kebijakan, investasi, dan penguatan kelembagaan peternak.

"Kemudian yang cukup penting mendorong kolaborasi antara akademisi, pemerintah, industri, dan peternak,” ujarnya.

Pihaknya berjanji akan terus bersinergi dengan asosiasi peternakan untuk mengawal setiap anggaran dari pemerintah agar dapat memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan peternak.

“Selain itu memastikan generasi muda ke depan mudah mendapatkan akses dalam mengonsumsi protein hewani. Karena mereka merupakan generasi bangsa yang akan membangun Indonesia berikutnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Peternakan Unpad, Prof Dr Ir Rahmat Hidayat SPt MSi IPM, mengemukakan bahwa saat ini industri peternakan diibaratkan berada pada dua kaki. Kaki pertama di antaranya ketimpangan populasi antara jumlah ternak dan masyarakat Indonesia, produksi belum optimal, umur peternak umumnya sudah senior, dan tingkat pendidikan peternak dan partisipasi kelembagaan yang masih rendah.

Sedangkan, salah satu kaki lagi terkait kebijakan program MBG yang memacu permintaan produk peternakan. “Maka dengan kondisi ini tantangan sekaligus kesempatan bagi stakeholder peternakan,” katanya. (INF)

KEMENTERIAN PERTANIAN RESMI TERBITKAN ATURAN BARU PELARANGAN OBAT HEWAN

Ilustrasi obat hewan. (Foto: Gemini)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 63/KPTS/PK.300/F/01/2026, pemerintah secara resmi menetapkan aturan baru mengenai Pelarangan Penggunaan Obat Hewan pada Ternak yang Produknya untuk Konsumsi Manusia.

Peraturan ini berfokus pada pelarangan golongan antibiotik dan obat-obatan tertentu yang sering digunakan pada ternak yang produknya ditujukan untuk konsumsi. Latar belakang diterbitkannya aturan ini adalah adanya perkembangan kebutuhan untuk melarang penggunaan antibiotik golongan fluorokuinolon serta sefalosporin generasi 3 dan 4 demi mencegah dampak negatif jangka panjang bagi kesehatan masyarakat.

Dalam aturan tersebut, secara spesifik merinci jenis-jenis obat yang dilarang penggunaannya sebagai campuran pakan maupun pemberian langsung. Adapun kelompok obat hewan tertentu yang dilarang sebagai imbuhan pakan (feed additive) di antaranya Colistin; Ciprofloxacin; Norfloxacin; Levofloxacin; Ofloxacin; Oxolinic acid; dan Sefalosporin generasi 3 dan 4 (kecuali Ceftiofur).

Sementara kelompok obat hewan tertentu yang dilarang pemakaiannya secara oral, parental, topikal di antaranya Colistin; Ephedrin beserta turunannya; Paracetamol yang tidak berupa sediaan tunggal; Ciprofloxacin; Norfloxacin; Levofloxacin; Ofloxacin; Oxolinic acid; Sefalosporin generasi 3 dan 4 (kecuali Ceftiofur), serta antibiotik yang dibuat dalam satu formula dengan bahan biologik, farmasetika, premix, dan obat hewan alami.

Dengan ditetapkannya peraturan ini pada 5 Januari 2026, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 9736/PI.500/F/09/2020 tentang Perubahan atas Lampiran III Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN/PK.500/F/09/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir risiko resistansi antimikroba (AMR) pada manusia yang bersumber dari konsumsi produk peternakan. (INF)

ASOHI SUMUT SELENGGARAKAN SEMINAR REGULASI OBAT HEWAN & OUTLOOK PETERNAKAN

Seminar Outlook Peternakan 2026 ASOHI Sumut. (Foto-foto: Dok. ASOHI Sumut)

Bertempat di Hotel Grand Mercure-Medan, Selasa (6/1/2026), Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Daerah Sumatra Utara (Sumut) menyelenggarakan kegiatan seminar mengenai Update Regulasi Obat Hewan dan Outlook Peternakan 2026.

Seminar outlook peternakan merupakan yang pertama kalinya digelar ASOHI Sumut di bawah kepengurusan baru, Ir Taviv Ritonga, dengan dukungan ASOHI Pusat. Seminar dihadiri oleh Drh Tesra mewakili Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan tingkat I; Drh Christina Sianturi mewakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tingkat II; Kepala Bvet Medan Drh Arif Hukmi; Ketua PDHI Sumut; anggota ASOHI Sumut; peternak; pabrik pakan; asosiasi perunggasan; dan beberapa peserta yang hadir dari Pekanbaru.

Pada kesempatan tersebut, ASOHI Sumut menghadirkan tiga pembicara utama di antaranya Drh Arief Wicaksono MSi (Ketua Kelompok Substansi Pengawas Obat Hewan Kementan), Drh Bambang Sutrasno (Regional Head Sumatra PT CPI), dan Drh Akhmad Harris Priyadi (Ketua Umum ASOHI).

Seminar antara lain memaparkan dan membahas topik-topik terkait adanya aturan-aturan baru izin berusaha obat hewan, perubahan kebijakan penunjukan PT Berdikari BUMN sebagai pengimpor jagung-SBM untuk pakan ternak, dinamika sektor kesehatan hewan dengan munculnya kebutuhan segera akan apotek veteriner di setiap provinsi, serta peluang usaha penyediaan obat hewan kesayangan, obat hewan kuda, dan obat hewan satwa liar, hingga imbas penerapan Permenkes No. 14/2021 kepada para kolega dokter hewan.

Terlebih lagi pasca kejadian bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumatra Barat, tentunya bagi pelaku industri obat hewan dan peternakan perlu mengetahui bagaimana tren dinamika bisnis di 2026 ini. Secara nasional, Sumut sendiri berkontribusi 20-25% dari produksi hasil unggas (daging dan telur). Dampak yang segera dirasakan bagi peternakan Sumut di antaranya adalah terkomprominya suplai jagung, mengingat Aceh juga sebagai salah satu penyedia jagung bagi daerah sekitarnya, terutama Sumut. Di sisi lain, terputusnya sarana logistik seperti jalan-jalan utama yang masih tertimbun lumpur, jembatan penghubung yang terputus sangat berdampak pada pengiriman rutin hasil produksi unggas dari Sumut ke Aceh.

Selain itu, terkait program MBG dan rencana pemerintah di 2026 juga dibahas dalam seminar ini, khususnya dampaknya bagi peluang pertumbuhan demand daging maupun telur ayam yang sudah dipastikan porsinya dalam menu MBG. Kemudian persoalan menarik lainnya yakni seputar AMR, juga menjadi momen edukasi bagi pelaku usaha kesehatan hewan (ternak & non-ternak).

Bantuan kemanusiaan oleh ASOHI Sumut.

Selain menggelar seminar, sebelumnya ASOHI Sumut juga melaksanakan kegiatan Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Sumatra Utara dan Aceh pada Jumat (2/1/2026). Dalam kegiatan tersebut ASOHI Sumut membagikan makanan, perlengkapan kesehatan, dan perlengkapan lain seperti kain dan sarung kepada para korban bencana banjir dan longsor di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. (INF)

STATUS KESEHATAN TERNAK, PILAR UTAMA PETERNAKAN DAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN

Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan asal hewan untuk pemenuhan gizi nasional (seperti program Makan Bergizi Gratis – MBG) dan tuntutan global terhadap praktik usaha yang ramah lingkungan, sektor peternakan dihadapkan pada tantangan besar. Selain produktivitas yang tinggi, peternakan juga dituntut berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam konteks ini, satu aspek kunci yang sering luput dari perhatian adalah status kesehatan ternak. Padahal, yang merupakan pilar utama untuk mewujudkan sustainable livestock farming atau peternakan berkelanjutan.

Status kesehatan ternak mencerminkan kondisi fisik, fisiologis, dan bebas penyakit pada hewan ternak. Ternak yang sehat tidak hanya menghasilkan produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga lebih efisien dalam memanfaatkan pakan, memiliki fungsi reproduksi yang baik, serta berkontribusi nyata pada kondisi ekonomi dan kesejahteraan peternak. Sebaliknya, ternak yang sakit dapat menjadi sumber kerugian ekonomi signifikan, ancaman kesehatan masyarakat, dan tekanan terhadap lingkungan.

Efisiensi Produksi sebagai Kunci Keberlanjutan

Di dalam sistem peternakan berkelanjutan, efisiensi menjadi kata kunci. Ternak yang sehat mampu mengonversi pakan menjadi daging, susu, atau telur secara optimal. Hal ini berarti penggunaan sumber daya/ biomassa seperti pakan, air, dan lahan menjadi lebih hemat dan ekonomis. Dengan efisiensi yang tinggi, emisi gas rumah kaca per satuan produk pun dapat ditekan, sejalan dengan upaya mitigasi perubahan iklim. Sebagai contoh solusi, adalah dengan dimulainya penerapan Smart/Precision Farming untuk peningkatan produksi dan efisiensi usaha peternakan.

Sebaliknya, ternak sakit sering kali mengalami penurunkan nafsu makan, perlambatan pertumbuhan, pengurangan produk hasil ternak dan peningkatkan risiko kematian. Kondisi ini mendorong peternak untuk mengafkir ternak secara dini (early culling), mengganti (replacement/restocking) ternak, menambah populasi atau memperpanjang masa pemeliharaan, yang pada akhirnya meningkatkan jejak lingkungan atau jejak karbon (carbon footprint). Dengan kata lain, menjaga ternak tetap sehat sama artinya dengan menjaga keseimbangan antara produksi dan kelestarian lingkungan.

Pengelolaan Pencemaran dan Limbah Peternakan

Peternakan berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari upaya pengendalian pencemaran dan limbah. Aktivitas peternakan menghasilkan limbah kotoran ternak, sisa pakan, air limbah, serta emisi gas yang berpotensi mencemari tanah, air, dan udara di sekitarnya. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah tersebut dapat menurunkan kualitas lingkungan, mengganggu kesehatan masyarakat, dan mempercepat penyebaran penyakit di antara ternak itu sendiri. Oleh karenanya, pengelolaan limbah menjadi bagian penting dari sistem kesehatan dan manajemen peternakan.

Pengelolaan limbah dapat dilakukan melalui penerapan kebersihan kandang, sistem drainase yang baik, serta pemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk organik atau sumber energi biogas. Ternak yang sehat cenderung menghasilkan limbah yang lebih mudah dikelola, sehingga membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan jejak karbon peternakan. Dengan pengelolaan limbah yang tepat dan efektif, aktivitas peternakan tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan sekitar, tetapi juga menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar dan mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Pengecekan Status Kesehatan dan Dokumen di Check Point Dilakukan Untuk Mencegah Penyebaran Penyakit
(Foto : Istimewa)

Kesehatan Masyarakat, Kesejahteraan Hewan dan Tanggung Jawab Sosial

Peran kesehatan ternak tidak berhenti di kandang. Penyakit hewan, terutama yang bersifat zoonosis, dapat menular ke manusia melalui produk ternak atau kontak langsung. Kasus flu burung, antraks, hingga bruselosis menjadi pengingat bahwa kesehatan ternak berkaitan erat dengan kesehatan manusia.

Pendekatan One Health yang menekankan integrasi antara kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan menjadi semakin relevan dalam pembangunan peternakan berkelanjutan. Ternak yang sehat menghasilkan produk yang aman dikonsumsi, mengurangi risiko penularan penyakit kepada masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan dan rasa aman bagi konsumen. Dalam jangka panjang, hal ini memperkuat posisi dan daya saing produk peternakan baik di pasar domestik maupun global.

Peternakan berkelanjutan juga memposisikan kesejahteraan hewan sebagai prinsip utama. Kesehatan ternak menjadi indikator langsung dari tingkat kesejahteraan tersebut. Ternak yang dipelihara dengan manajemen kesehatan yang baik, melalui pencegahan penyakit, sanitasi kandang, dan praktik-praktik beternak yang baik (good farming practices), menunjukkan bahwa aktivitas usaha peternakan dikelola dengan bertanggung jawab dengan mengedepankan prinsip kesejahteraan hewan.

Dewasa ini, masyarakat pun semakin kritis terhadap asal-usul produk pangan. Praktik peternakan yang memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan ternak dinilai lebih dapat diterima secara sosial. Hal ini membuka peluang nilai tambah bagi peternak, terutama dalam menghadapi pasar yang mengutamakan aspek keberlanjutan dan etika produksi.

Menatap Masa Depan Peternakan melalui Manajemen Kesehatan dan Kebijakan

Menjaga status kesehatan ternak tidak bisa dilakukan secara sporadis. Diperlukan manajemen kesehatan yang terencana, mulai dari biosekuriti, vaksinasi, monitoring penyakit (deteksi dini), hingga penggunaan obat hewan yang bijak. Peran tenaga kesehatan hewan (dokter hewan dan paramedik veteriner), penyuluh pertanian, dan dukungan kebijakan pemerintah menjadi sangat penting dalam sistem ini.

Pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan terus mendorong program pengendalian penyakit, penguatan sistem surveilans, serta edukasi peternak. Disamping itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi dan pusat penelitian menjadi penting dalam upaya kebaruan metode, inovasi dan analisis program pengendalian. Investasi pada kesehatan ternak sejatinya adalah investasi jangka panjang bagi keberlanjutan sektor peternakan nasional.

Di era pembangunan berkelanjutan, kesehatan ternak bukan lagi isu teknis semata, melainkan strategi utama. Dengan ternak yang sehat, peternakan dapat berjalan lebih produktif, ramah lingkungan, dan bertanggung jawab secara sosial. Status kesehatan ternak adalah jembatan yang menghubungkan kepentingan peternak, konsumen, dan lingkungan.

Peternakan berkelanjutan tidak akan terwujud tanpa perhatian serius terhadap kesehatan ternak. Menjaga ternak tetap sehat berarti menjaga masa depan pangan nasional, gizi dan kesehatan masyarakat, kesejahteraan peternak, dan keberlanjutan bumi. 

 Oleh: Dr. Drh. Ardilasunu Wicaksono, MSi

1.     Dosen Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, IPB University

2.     Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, IPB University

JAWA TIMUR SABET GELAR LUMBUNG UNGGAS NASIONAL, TARGET SWASEMBADA PANGAN SEMAKIN DEKAT

Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Indyah Aryani. (Foto: Dok. Kominfo Jatim)

Provinsi Jawa Timur (Jatim) semakin memantapkan posisinya sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional, khususnya di sektor perunggasan. Hal ini terungkap dalam Seminar Outlook Bisnis Perunggasan Jawa Timur 2026 di Surabaya, Rabu (10/12/2025), yang menyoroti potensi besar dan langkah strategis pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri.

Disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, DR Ir Indyah Aryani MM, Jawa Timur kini memegang gelar sebagai produsen utama telur ayam ras secara nasional, dengan kontribusi sebesar 32,83% dari total populasi nasional. Sementara itu, populasi ayam ras pedaging Jatim mencapai 18,34% dari populasi nasional, menempatkannya di posisi kedua.

Secara keseluruhan, industri peternakan di Jatim telah memberikan kontribusi signifikan, yakni sebesar 10,23% terhadap PDRB Sektor Pertanian. Data produksi perunggasan Jatim mencatatkan angka yang impresif, dengan telur ayam ras mencapai 1,32 juta ton dan daging ayam sebanyak 1,51 juta ton.

Fokus Kebijakan Pemerintah: Dari Hulu Hingga Hilir
Dalam upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045, yang salah satu misinya adalah mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur fokus pada penguatan ekosistem perunggasan secara menyeluruh.

Indyah pun mengungkap arah kebijakan pengembangan mencakup tiga pilar utama, yakni hulu (input) untuk peningkatan produksi bibit dan pakan lokal serta pengendalian penyakit hewan menular seperti AI dan ND; kemudian on-farm (budi daya) peningkatan produktivitas peternakan dan penerapan standar praktik baik (biosekuriti dan good practice); hilir (pasca panen) pengembangan produk olahan, promosi ekspor ke pasar internasional, penataan tata niaga, dan penguatan kelembagaan peternak melalui koperasi.

Di sisi hilir, potensi produk perunggasan Jatim juga telah menembus pasar global, dengan ekspor produk peternakan ke berbagai negara seperti Timor Leste, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Jepang.

Untuk mengkonsolidasikan langkah ini, tutur Indyah, pemerintah merancang rencana pengembangan peternakan ayam mendukung MBG (Membangun Bangsa Gemilang), dengan target ambisius untuk memproduksi telur sebesar 1,0 juta ton dan daging sebesar 1,5 juta ton. Program ini diperkirakan akan menyerap hingga 1.462.948 tenaga kerja.

Meski demikian, pemerintah mengakui adanya tantangan berupa fluktuasi harga (DOC dan pakan), daya saing peternak kecil, serta isu kesehatan hewan. Kebijakan yang terstruktur diharapkan mampu menciptakan stabilitas harga dan menjamin mutu produk demi menjaga keberlanjutan industry perunggasan Jawa Timur sebagai gerbang baru nusantara. (YR)