HARUS TAHU LEBIH TENTANG RESISTENSI ANTIMIKROBA

Mencegah AMR dengan bijak menggunakan antibiotik (Foto : CR)

Dalam dunia medis dan peternakan isu resistensi antimikroba merupakan isu yang sangat seksi untuk dibicarakan. Namun begitu, masyarakat luas kurang mengetahui akan pentingnya isu ini. Padahal ancaman resistensi antimikroba setingkat dengan bio terorisme. Atas inisiatif inilah ReAct bersama Yayasan Orangtua Peduli dan FAO menggelar seminar resistensi antimikroba di Jakarta, 14 November lalu.

Narasumber dalam acara tersebut adalah drh Wayan Wiryawan dan dr Purnamawati Sp.A(K). Wayan Wiryawan dari Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia mengatakan, penggunaan antimikroba yang serampangan dalam dunia peternakan ridak hanya akan merugikan usahanya sendiri tetapi juga konsumen yang mengkonsumsi produknya. “Tentunya ini akan berbahaya bagi semuanya, bukan hanya yang beternak saja”, katanya.

Wayan juga menyampaikan bahwa pemakaian antibiotik yang tidak bijak menjadi tantangan dalam beberapa tahun belakangan karena banyak mikroorganisme yang sudah resisten terhadap antimikroba tertentu.

“Saya selalu bilang pada peternak pemakaian antibiotik bukan untuk pencegahan tapi untuk mengobati. Jadi tidak baik untuk kesehatan hewan itu sendiri. Selain itu saya juga selalu mengingatkan peternak agar menerapkan biosekuriti yang baik serta penerapan Good Farming Practices”, ujarnya.

Senada dengan Wayan, Purnamawati juga menekankan bahwa penggunaan antimikroba untuk penyakit - penyakit yang ringan seperti flu, radang tengorokan dan diare tanpa lendir atau darah sebaiknya tidak dilakukan.

"Kami sudah bekerjasama bahkan sudah sampai ke KEMENKES isu ini, sejak beberapa tahun lalu. Namun memang sangat sulit ya mengubah mindset masyarakat kita tentang antibiotik ini. Mereka masih menganggap antibiotik ini sebagai obat dewa, tetapi mengkonsumsinya seperti "dewa mabuk"," tukas Purnamawati.

Maksudnya adalah ketika memang dibutuhkan antibiotik dalam medikasi, masyarakat tidak bijak dan disiplin dalam mengonsumsinya (tidak sampai tuntas), sehingga timbul resistensi antimikroba. Selain itu fakta lain yang mengejutkan yang dipaparkan oleh Purnamawati adalah bahwa sejak tahun 1980-an tidak lagi ditemukan antimikroba jenis baru, sehingga ini mempersempit drug of choice terhadap infeksi bakterial atau parasitik.

Guna mencegah "bencana" yang lebih besar akibat resistensi antimikroba, baik Wayan maupun Purnamawati mengajak serta masyarakat Indonesia agar menggunakan antimikroba dengan bijak dan cerdas. Karena jika hal ini kerap berlanjut, bukan tidak mungkin akan jatuh lebih banyak korban akibat resistensi antimikroba.

Perlu juga peran dari media sebagai penyambung kepada masyarakat agar mengamplifikasi pengetahuan kepada masyarakat awam akan pentingnya isu ini, karena menurut Purnamawati dan Wayan di masa kini, apa yang muncul dari media lebih dipercaya oleh masyarakat ketimbang pendapat para ahli (CR).

 

KEMENTAN SAMPAIKAN CARA MENCEGAH PENYAKIT DEMAM BABI AFRIKA

Penyakit ASF diketahui mengakibatkan kerugian ekonomi tinggi di sektor peternakan babi (Foto: Dok. Kementan)

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) bekerjasama dengan instansi terkait serta Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) terus memperkuat kolaborasi dalam menanggapi kemungkinan terjadinya penyakit demam babi Afrika (ASF) di Indonesia. Hal ini didasari dengan sudah mewabahnya virus ASF di China, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Informasi tersebut disampaikan Direktur Kesehatan Hewan, Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Rabu (16/10/2019).

Menurutnya penyakit demam babi Afrika (ASF) adalah penyakit virus menular yang menyerang babi. Penyakit ini menyebabkan kematian hingga 100 persen pada babi yang diternakkan (domestikasi), juga dapat menulari babi liar yang lebih tahan dan dapat menjadi reservoir virus. 

Penyakit babi ini diketahui dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang tinggi pada sektor peternakan babi. Virus ASF dapat menyebar dengan mudah, baik melalui melalui kontak langsung dengan babi ataupun ektoparasit (caplak) yang terkontaminasi, pemberian pakan babi yang berasal dari sisa daging babi atau produk olahannya yang tidak dimasak sempurna, material pembawa (fomites) termasuk pekerja, pengunjung, petugas, peralatan peternakan, dan kendaraan serta pakan mentah yang terkontaminasi.

Untuk menilai potensi risiko masuk dan menyebarnya ASF di Indonesia, Fadjar menyampaikan bahwa Kementan sebelumnya telah melakukan pertemuan antar sektor tingkat daerah dan nasional di Sumatera Utara pada tanggal 7 – 8 Oktober 2019. 

Pertemuan tersebut bertujuan untuk merancang rekomendasi mitigasi risiko pengendalian kasus apabila terjadi dikemudian hari. Berbagai sektor dari lingkup Kementerian Pertanian seperti Direktorat jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan, Balai Besar Penelitian Veteriner Bogor serta Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, bersama-sama dengan pemerintah daerah di provinsi Sumatera Utara, pihak bandara, pelabuhan dan peternak babi ikut serta melakukan analisis risiko dan estimasi risiko dari wabah ASF.

"Risiko terjadinya ASF harus kita petakan dan nilai, sehingga Indonesia siap untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mencegah masuknya penyakit, dan juga siap untuk mengendalikan apabila nanti terjadi" ungkapnya.

Rekomendasi Mitigasi Risiko

Fadjar juga menjelaskan bahwa mitigasi risiko yang efektif, komprehensif, dan terintegrasi antar sektor terkait merupakan kunci untuk mencegah masuk dan menyebarnya virus ASF di Indonesia. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan membentuk tim surveilans untuk melakukan pengawasan dan respon penyakit secara partisipatif bersama masyarakat dengan edukasi, pendampingan peternak/rumah tangga peternak babi.

Fadjar Sumping Tjatur Rasa

Lebih lanjut, Fadjar menyampaikan pentingnya melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada bupati/walikota untuk penerbitan peraturan bupati/ walikota untuk pembatasan lalu lintas babi dan produk babi, penutupan wilayah serta mengupayakan dana tanggap darurat pada pemerintah kabupaten/kota.

"Kita juga harus melakukan tindakan mencegah masuknya ASF ke wilayah dan peternakan yang belum tertular dengan memperketat kebijakan impor, dan mengontrol setiap produk babi yang masuk ke Indonesia," tambahnya. Selain itu diperlukan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk peningkatan pengetahuan yang baik di kalangan peternak dan masyarakat umum terutama di daerah dengan populasi babi yang banyak.

Hal penting lain menurut Fadjar adalah pentingnya pemahaman tentang ASF dan penerapan biosekuriti yang ketat dan berkelanjutan oleh peternak babi dan peternakan komersial. Ini dilakukan dengan cara peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui bimbingan teknis terstruktur.

"Pemerintah daerah juga harus mulai mengidentifikasi dan meregistrasi pedagang/pengepul dan pemotong babi serta alat angkut yang digunakan. Hal ini diperlukan agar tidak ada kontaminasi oleh virus ASF dan mengurangi risiko penularan/penyebatan," jelasnya.

Menghindari keresahan masyarakat terhadap bahaya ASF, Fadjar menegaskan bahwa penyakit ini tidak berbahaya bagi manusia atau bukan merupakan masalah kesehatan masyarakat (non-Zoonosis).

Namun demikian, virus ini dapat bertahan lama dalam suhu dingin maupun panas dan relatif tahan terhadap disinfektan serta sampai saat ini belum ada vaksin yang efektif melawan virus ASF. 

"Setelah babi terinfeksi, cara paling efektif untuk mencegah penyebaran adalah dengan memusnahkan populasi babi yang tertular," pungkasnya. (Rilis Kementan) 

HARI PANGAN SEDUNIA 2019 : MARI PERBAIKI KUALITAS MAKANAN KITA

Peringatan Hari Pangan Sedunia 2019 : Mari Perbaiki Kualitas Makanan Kita

Hari Pangan Sedunia (World Food Day) diperingati setiap tanggal 16 Oktober dengan menyoroti perlunya upaya yang lebih keras untuk mengakhiri kelaparan dan bentuk-bentuk kekurangan gizi lainnya. Peringatan ini juga diadakan untuk memastikan keamanan pangan dan pola pangan sehat tersedia untuk semua orang. Tema Global Hari Pangan Sedunia tahun ini adalah “Tindakan kita adalah masa depan kita. Pola Pangan sehat, untuk  #Zerohunger ”

“Mencapai “Tanpa Kelaparan” (Zero Hunger) tidak hanya tentang mengatasi kelaparan, tetapi juga memelihara kesehatan manusia dan bumi. Tahun ini, Hari Pangan Sedunia menyerukan tindakan lintas sektor untuk membuat pola pangan yang sehat dan berkelanjutan dapat diakses dan terjangkau bagi semua orang. Kita mengajak semua orang untuk mulai berpikir tentang apa yang kita makan,” kata Kepala Perwakilan FAO Indonesia, Stephen Rudgard. Hari Pangan Sedunia dirayakan setiap tahun, tepat pada hari lahir FAO. Hari ini adalah salah satu hari terbesar dalam kalender PBB. Peringatan ini diadakan pada lebih dari 150 negara yang menyatukan pemerintah, sektor bisnis, LSM, media, komunitas  dan menyerukan aksi untuk mencapai SDG2 - Zero Hunger.

Dalam beberapa dekade terakhir, secara dramatis kita telah mengubah pola pangan sebagai akibat dari globalisasi, urbanisasi dan bertambahnya pendapatan. Kita telah beralih dari pangan musiman, terutama produk nabati yang kaya serat, pada makanan yang kaya akan pati, gula, lemak, garam, makanan olahan, daging dan produk hewani lainnya.  Waktu yang dihabiskan untuk menyiapkan makanan di rumah semakin sempit. Konsumen, terutama di daerah perkotaan, semakin bergantung pada supermarket, gerai makanan cepat saji, makanan kaki lima dan makanan pesan antar.

Kombinasi dari pola pangan yang tidak sehat serta gaya hidup yang kurang aktif telah menjadi faktor risiko pembunuh nomor satu di dunia. Kebiasaan ini telah membuat angka obesitas melonjak, tidak hanya di negara maju, tetapi juga di Negara - negara berpendapatan rendah,  di mana kekurangan dan kelebihan gizi sering terjadi bersamaan.  Saat ini, lebih dari 670 juta orang dewasa dan 120 juta anak perempuan dan laki-laki (5–19 tahun) mengalami obesitas, dan lebih dari 40 juta anak balita kelebihan berat badan, sementara lebih dari 800 juta orang menderita kelaparan. Di Indonesia, 30,8% anak tergolong stunting (kekerdilan), 10,2% anak-anak di bawah lima tahun kurus dan 8% mengalami obesitas.

“Hari Pangan Sedunia 2019 menyerukan aksi untuk membuat pola pangan sehat dan berkelanjutan dapat diakses dan terjangkau bagi semua orang. Untuk ini, kemitraan adalah hal mendasar. Petani, pemerintah, peneliti, sektor swasta dan konsumen, semua memiliki peran untuk dimainkan,”kata Rudgard.

“Kementan memberikan perhatian khusus soal ini dengan sebuah program untuk mendorong pemenuhan kebutuhan pangan nasional pada skala terkecil rumah tangga dengan nama Obor Pangan Lestari (Opal)”, tegas Kuntoro Boga Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian. Hal ini sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah stunting yang terjadi di Indonesia. Opal juga dirancang untuk meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat, meningkatkan pendapatan rumah tangga, meningkatkan akses pangan keluarga, konservasi sumberdaya genetik lokal dan mengurangi jejak karbon serta emisi gas pencemar udara.

Pola Pangan Sehat Harus Bisa Diakses Semua orang

Pola Pangan sehat adalah pola pangan yang memenuhi kebutuhan gizi individu dengan menyediakan makanan yang cukup, aman, bergizi, dan beragam untuk menjalani kehidupan yang aktif dan mengurangi risiko penyakit. Ini termasuk, antara lain, buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, dan makanan yang rendah lemak (terutama lemak jenuh), gula dan garam. Makanan bergizi yang merupakan pola pangan sehat hampir tidak tersedia atau terjangkau bagi banyak orang.

Hampir satu dari tiga orang mengalami kekurangan atau kelebihan gizi . Berita baiknya adalah ada solusi yang terjangkau untuk mengurangi semua bentuk kekurangan dan kelebihan gizi tersebut, tetapi hal ini membutuhkan komitmen dan tindakan global yang lebih besar. “Program Opal memiliki kerangka jangka panjang untuk meningkatkan penyediaan sumber pangan keluarga yang Beragam, Seimbang dan Aman (B2SA),” Boga menambahkan.

Opal dirancang sebagai salah satu langkah konkrit pemerintah dalam mengintensifkan peta ketahanan dan kerentanan pangan atau food security and vulnerability atlas (SFVA). FAO dengan badan-badan PBB lainnya dan kementerian terkait akan merayakan Hari Pangan Sedunia dalam serangkaian acara termasuk perayaan nasional di Kendari, Sulawesi Tenggara yang dipimpin oleh Kementerian Pertanian dan Pemerintah Sulawesi Tenggara pada 2-5 November dan Festival Kaki Lima Jakarta “Pangan Sehat, siap santap” pada 10 November. Tema Nasional di Indonesia sendiri mengusung, Teknologi Industri Pertanian dan Pangan Menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045. (FAO/CR)

Kementan Bersama FAO dan USAID Tingkatkan Kerjasama Penanggulangan Zoonosis dan PIB

Perayaan kerjasama antara Kementerian Pertanian, USAID, dan FAO adalah tonggak kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi dengan Kementerian terkait lain, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, Organisasi Kesehatan Hewan, Organisasi Kesehatan Manusia, serta Badan Kerjasama Internasional dalam Pencegahan (Prevent), Pendeteksian (Detect) dan Penanggulangan (Respond) zoonosis prioritas dan penyakit infeksi baru (PIB) di Indonesia.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) hari ini merayakan empat tahun kerjasama penanggulangan PIB dan zoonosis (penyakit hewan yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya) bersama Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) serta Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) di Jakarta 12 September 2019 yang lalu.

Kerjasama ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 melalui Program EPT-2 (Emerging Pandemic Threat fase 2) dan fokus pada kegiatan untuk mengurangi dan mengendalikan ancaman terhadap keamanan kesehatan Indonesia, baik kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, maupun kesehatan lingkungan/satwa liar.

Menurut I Ketut Diarmita, Dirjen PKH, Kementan, Kerjasama EPT-2 ini mempromosikan pendekatan One Health (OH), dimana dalam implementasinya memerlukan kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi lintas disiplin dan lintas sektor untuk pencegahan (prevent), pendeteksian (detect), dan penanggulangan (respond) ancaman zoonosis dan PIB untuk kesehatan yang optimal.

Dalam pelaksanaan kerjasama ini melibatkan beberapa kementerian dan badan terkait, yakni Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), organisasi profesional kesehatan hewan dan kesehatan manusia, Universitas, dan badan-badan internasional seperti FAO dan Badan Kesehatan PBB, WHO. Sedangkan koordinasi program EPT-2 secara umum ditangani oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Stephen Rudgard, Wakil FAO Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah contoh sukses dalam upaya pencegahan, pendeteksian, dan penanganan ancaman zoonosis global dengan menginisiasi dan melembagakan kerjasama lintas sektoral melalui pendekatan One Health.

“Keberhasilan Indonesia di mata dunia dalam menangani ancaman penyakit zoonosis juga mendapat perhatian besar dari Pemerintah, khususnya Presiden, dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 tahun 2019 yang mengatur tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruatan Nuklir, Biologi, dan Kimia,” ujar Stephen.

Dirjen PKH Ketut Diarmita dan FAO Representative Indonesia Stephen Rudgard bertukar Cinderamata

Sementara itu Ketut juga menyampaikan contoh capaian kerjasama dengan USAID/FAO antara lain yaitu adanya peningkatan kemampuan deteksi potensi penyebaran zoonosis dan PIB, peningkatan kapasitas penanganan kasus zoonosis secara lintas sektor dan kementerian di lapangan, dan hal ini ditandai dengan adanya penurunan signifikan pada kasus avian influenza (AI) atau flu burung, baik pada manusia maupun hewan.

“Kami mengapresiasi dukungan dari USAID dan FAO ini, dan berharap kerjasama yang sudah baik ini akan terus berlanjut. Kementan bersama kementerian dan lembaga terkait akan terus berupaya untuk bersinergi dalam memperkuat kapasitas One Health Indonesia sesuai dengan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2019,” tambahnya.

Menyambung ucapan Ketut, Wakil Direktur USAID Indonesia, Ryan Washburn, mengakui peran Pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Pertanian, atas langkah- langkah penting dalam pelaksanaan pendekatan One Health secara konsisten.

"Pemerintah AS melalui USAID telah bermitra selama lebih dari 13 tahun untuk meningkatkan kemandirian Indonesia dalam pencegahan dan pengendalian penyakit. Meskipun masih menjadi hotspot penyakit di kawasan ini, tapi komitmen Indonesia dalam penerapan pendekatan One Health telah meningkatkan kemampuan Indonesia dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respons. Kami gembira bisa merayakan keberhasilan ini sebagai bagian dari peringatan 70 tahun hubungan AS- Indonesia," demikian ujar Wakil Direktur USAID Indonesia Ryan Washburn.

Mengingat ancaman kesehatan yang masih ada tersebut, Stephen memastikan bahwa kerjasama dengan Kementan melalui dukungan USAID akan terus dilanjutkan melalui program Global Health Security (GHS) yang akan dimulai pada tahun 2020. “Proyek GHS Indonesia ini akan berfokus pada peningkatan kapasitas di empat bidang yaitu: a) Surveilans penyakit dan identifikasi risiko; b) Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan PIB; c) Sistem Diagnostik Laboratorium; dan d) Mitigasi Resistensi Antibiotik (AMR) dan Penggunaan Antibiotik (AMU),” pungkas Stephen. (CR)

KEMENTAN KENDALIKAN FLU BURUNG, FAO BERI APRESIASI

James McGrane, Team Leader FAO ECTAD Indonesia dan I Ketut Diarmita (Foto: Humas Kementan) 

Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-bangsa (FAO) memberikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan) yang telah berhasil dalam pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit Avian Influenza (AI) atau yang lebih dikenal sebagai Flu Burung (FB). Hal tersebut disampaikan oleh Stephen Rudgard, FAO Representative for Indonesia and Timor Leste melalui suratnya kepada I 

Ketut Diarmita, Dirjen PKH, Kementan, Jumat (19/07).

Penyakit AI atau FB adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza yang menyerang semua jenis unggas domestik termasuk ayam, bebek, dan burung puyuh, serta diketahui dapat menyebabkan tingkat kematian yang tinggi.

Flu burung merupakan salah satu dari 15 penyakit hewan yang dapat ditularkan ke manusia (Zoonosis) prioritas untuk dikendalikan bagi Pemerintah. Indonesia tertular virus flu burung sejak tahun 2003 yang menyebar ke beberapa wilayah dalam beberapa tahun saja. Dalam rangka melindungi kesehatan manusia dan produksi ternak unggas di Indonesia, pemerintah gencar melakukan program pengandalian dan penanggulangan flu burung. Berdasarkan data Kementan, angka tahunan kasus FB turun dari 2751 pada tahun 2007 ke 476 pada tahun 2018.

Atas pencapaian dalam pengendalian dan penanggulangan FB tersebut, James McGrane, Team Leader FAO ECTAD Indonesia mewakili Stephen memberikan penghargaan kepada Ketut atas kepemimpinannya dalam pelaksanaan program.

"Sir, your leadership has inspired Indonesia to protect the community from zoonotic disease threats. Thank you for your great partnership!" Atau "Pak, kepemimpinan Anda telah menginspirasi Indonesia untuk melindungi masyarakat dari ancaman Zoonosis. Terima kasih atas kemitraan yang hebat!"

Demikian pernyataan Stephen dan James yang ditulis pada foto/lukisan yang diserahkan kepada Ketut. Pada kesempatan tersebut, FAO Indonesia melalui James juga menyerahkan surat pernyataan apresiasi yang senada untuk Dirjen PKH tersebut.

“FAO telah mendukung program Kementan dalam pengendalian dan penanggulangan FB sejak tahun 2006. Sepanjang kerjasama selama 13 tahun ini, kami mengapresiasi angka kasus penyakit flu burung yang terus menurun,” kata James.

Ketut mewakili Kementan juga menyampaikan apresiasinya kepada FAO atas kontribusinya dalam meningkatkan kapasitas pengendalian dan penanggulangan zoonosis, khususnya FB di Indonesia. 

Menurutnya, banyak keberhasilan yang telah diperoleh dalam kerangka kerjasama Pemerintah Indonesia-FAO dengan dukungan USAID ini.

Lanjut Ketut, pada saat ini pengendalian dititikberatkan pada peningkatan biosekuriti pada peternakan dan sertifikasi kompartemen bebasAI, dan pemantauan dinamika virus AI yang beredar di lapangan untuk tujuan produksi dan penggunaan vaksin yang efektif dalam melindungi peternakan.

"Implementasi strategi ini berhasil menekan kasus flu burung di peternakan rakyat, juga memberikan sertifikasi kompartemen bebas AI bagi peternakan komersial. Keberhasilan sertifikasi tersebut membuat produk unggas Indonesia dapat diekspor ke beberapa negara," pungkasnya. (Rilis/INF)

INDONESIA SIAP TEMPUR HADAPI FALL ARMYWORM

Jagung merupakan salah satu bahan baku pakan sumber energi dalam formulasi pakan unggas. Hingga kini Indonesia masih berusaha meningkatkan produksi jagung dalam negeri dengan berbagai cara, termasuk memberantas hama perusak jagung.

Salah satu hama perusak tanaman jagung yakni Fall Armyworm (Ulat Grayak Jagung). Serangga hama ini menyerang, merusak bahkan menghancurkan tanaman seperti jagung dan tanaman lainnya hanya dalam semalam. Ulat Grayak Jagung mampu bermigrasi (menyebar) ratusan kilometer dan menjadi peringatan bagi petani kecil bahwa mata pencahariannya terancam. Namun demikian Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO) menegaskan bahwa kerusakan yang diakibatkan oleh Ulat Grayak Jagung dapat dikurangi.

Fall Armyworm pertama kali terdeteksi di Indonesia pada bulan Maret 2019 di Provinsi Sumatra Barat. Dalam waktu 4 bulan, mereka telah menyebar ke dua belas provinsi di Indonesia yaitu di Pulau Sumatra, Jawa dan beberapa wilayah Kalimantan. Kementerian Pertanian telah menghimpun informasi tentang kerugian dari tanaman yang terinfeksi oleh hama tersebut.

Direktorat Perlindungan Tanaman di Kementerian Pertanian menghimbau semua provinsi untuk mewaspadai serangan Ulat Grayak jenis baru dari spesies Spodoptera frugiperda. Di lapangan, petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) berupaya meningkatkan kesadaran petani di daerah yang terkena dampak, dan bersama-sama mereka memantau perkebunan yang dirserang.

“Kami memantau dengan seksama pergerakan Fall Armyworm di Indonesia. Petugas POPT, dan kami telah bekerja di lapangan bersama para penyuluh untuk memberi edukasi, saran dan solusi kepada petani tentang cara melindungi tanaman serta mengurangi tingkat kerusakan yang disebabkan oleh serangan ini. Kami mengantisipasi bahwa serangan Ulat Grayak ini akan menginfeksi pertanaman jagung di seluruh Indonesia dalam beberapa bulan mendatang”, kata Edy Purnawan, Direktur Perlindungan Tanaman.

Ulat Grayak Menyerang Jagung

Invasif, Ganas dan Terus Berkembang Biak.

Aslinya, Fall Armyworm adalah hama tanaman dari Amerika. Namun, sejak 2016 mereka telah bergerak agresif ke arah timur, menyapu Afrika, dan mendarat pertama kali di Asia pada pertengahan 2018 di India. Sejak itu mereka menyebar ke Bangladesh, Cina, Myanmar, Sri Lanka, Thailand sebelum tiba di Indonesia. Dalam kasus serangan yang terjadi di Sri Lanka, ada laporan bahwa hingga 40.000 hektar perkebunan telah diserang, merusak sekitar 20% tanamannya. Cina yang juga produsen jagung terbesar di Asia, dan produsen terbesar kedua di dunia juga dibuat ketar – ketir dengan serangan Ulat Grayak tersebut.

Sementara itu kerugian ekonomi di belahan bumi lainnya termasuk negara-negara Asia belum dihitung, diperkirakan kerusakan ekonomi akibat serangan hama tersebut di Afrika berkisar antara US $ 1-3 miliar. Menanggapi serangan Fall Armyworm yang datang tiba-tiba di Asia, FAO telah mengadakan pertemuan dengan para pejabat dari berbagai Negara di seluruh wilayah pada bulan Maret, dan membawa para pakar yang telah menangani hama di Afrika dan Amerika Latin dan mempelajari cara-cara untuk membatasi kerusakannya.

Di Indonesia, FAO mendukung Pemerintah untuk menanggapi wabah dan mencari strategi tepat untuk merespons serangan dengan mengerahkan sumber daya secara optimal. “Pemerintah akan mengorganisir lokakarya nasional bekerjasama dengan FAO pada akhir Juli untuk menyepakati tindakan lintas stakeholder paling efektif untuk menanggapi serangan ini. Kami memanfaatkan pelajaran dari negara-negara lain ketika menanggapi serangan di negara mereka sendiri  sebagai praktik terbaik untuk memperlambat penyebaran dan membatasi kerusakan" kata Stephen Rudgard, Perwakilan FAO di Indonesia.

Setelah serangan hama terverifikasi dengan baik, pemerintah akan memperkuat upaya untuk terus meningkatkan kesadaran dan memantau keberadaan dan penyebaran Fall Armyworm pada jagung dan tanaman lainnya.

Praktik Terbaik untuk Mengurangi Kerusakan

Hingga kini, FAO telah bekerja dengan otoritas terkait untuk memprakarsai program kesadaran yang menginformasikan dan melatih petani tentang teknik pengelolaan hama terpadu yang akan sangat bermanfaat untuk mengendalikan Ulat Grayak jenis baru. Terrmasuk di dalamnya mengidentifikasi musuh alami dari Fall Armyworm, meningkatkan kontrol biologis alami dan kontrol mekanis, seperti menghancurkan massa telur dan menggunakan penggunaan biopestisida.

Untungnya Indonesia memiliki banyak musuh alami hama ini dalam mengurangi infestasi lebih lanjut. Satu studi dari Ethiopia menemukan bahwa ada satu parasit tawon yang dapat membunuh hampir setengah dari populasi Ulat Grayak dalam waktu dua tahun sejak kedatangannya di negara tersebut. Tentunya ini akan coba dimaksimalkan dalam teknink pengendalian hama Ulat Grayak.

Penggunaan pestisida kimia perlu dipertimbangkan dengan sangat hati-hati, mengingat bahwa ulat terlindung dari semprotan karena mereka bersembunyi jauh di dalam dedaunan tanaman. Selain itu perlu dipikirkan bahwa pestisida kimia apapun itu dapat memiliki efek negatif pada musuh alami dan bahkan kesehatan manusia serta hewan lainnya.

Jika langkah-langkah efektif diberlakukan, efek negatif dari serangan Fall Armyworm dapat dikurangi dengan jumlah populasi dipertahankan pada level yang cukup rendah untuk membatasi kerusakan ekonomi dan mata pencaharian petani. (FAO/CR)

KAMPANYE KESEHATAN HEWAN MELALUI SENI

Kementerian Pertanian, FAO dan USAID berkolaborasi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewan, zoonosis dan biosekuriti. Kali ini mereka juga menggandeng pekerja seni teater. 

Tiga dari empat penyakit baru ditularkan dari hewan kepada manusia. Hal ini membuat Kementerian Pertanian, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan USAID mengadakan pertunjukan teater yang mengisahkan bagaimana kehidupan hewan dan manusia sesungguhnya saling terkait secara dinamis, ibarat "frenemies" – kawan tapi lawan.

Tiga lembaga ini ingin meningkatkan kesadaran publik tentang kemungkinan penularan penyakit dari hewan ke manusia. Hewan memainkan berbagai peran dalam kehidupan manusia sebagai peliharaan, sumber protein, dan pendukung kehidupan manusia dalam pertanian dan peternakan. Kelompok teater anak muda Indonesia, Teater Pandora beserta aktris Rachel Amanda ikut serta dalam kolaborasi ini.

“Penyakit hewan sering kali dilupakan sebagai sumber penyakit manusia. Kita membutuhkan kesadaran dan dukungan publik yang lebih besar untuk mengendalikan penyakit hewan agar tidak menginfeksi manusia serta mengganggu produksi pangan dari sektor peternakan,” kata I Ketut Diarmita, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian dalam sambutan pembukaan yang dibacakan oleh Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen PKH (12/7).

Dalam mendukung agenda pemerintah meningkatkan kesadaran publik, Stephen Rudgard, Perwakilan FAO di Indonesia menyatakan, “Kami senang dapat mempersembahkan prestasi Kementerian Pertanian dan FAO untuk memperkuat ketahanan pangan dengan meningkatkan kesehatan hewan melalui panggung teater. Teater dapat mendidik sekaligus menghibur masyarakat.”

Pertunujukan Teater, Salah Satu Media Dalam Mengampanyekan Kesehatan Hewan Kepada Masyarakat
(Foto : CR)

Bertempat di AtAmerica, Pusat Kebudayaan Amerika di Jakarta, hampir 300 penonton umum disambut oleh Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Ms. Heather Variava. “Tahun ini menandai peringatan 70 tahun hubungan diplomatik AS-Indonesia. Amerika Serikat, melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), bangga menjadi mitra pilihan dalam memperkuat kapasitas Indonesia mengendalikan dan mencegah penyakit sebagai bagian dari komitmen kedua negara terhadap Agenda Keamanan Kesehatan Global,” kata Variava.

Selain itu, Rachel Amanda, aktris yang berkolaborasi dengan kelompok teater kaum muda, Teater Pandora mengungkapkan kegembiraannya untuk berkolaborasi dalam pertunjukan teater pertama yang diangkat dari proyek PBB di Indonesia.

“Kolaborasi ini mengasah kekuatan kreativitas kami sebagai seniman muda untuk mempromosikan kesadaran tentang masalah kesehatan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari kita,” kata Amanda yang berperan sebagai putri Pak Sun, seorang peternak yang berhasil bangkit dari wabah flu burung.

Pentas teater ini menceritakan ketiga anak Pak Sun yang memutuskan antara melanjutkan atau menutup peternakan ayahnya. Bagi mereka, peternakan sudah ketinggalan zaman dibandingkan dengan kehidupan perkotaan. Tetapi mereka takjub melihat bagaimana bantuan teknis dari program Emerging Pandemic Threats (EPT-2) kerjasama Kementerian Pertanian, FAO, dan USAID telah meningkatkan kesehatan hewan ternak secara signifikan, sehingga membuat bisnis pertanian lebih menguntungkan.

KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP RESISTENSI ANTIMIKROBA PERLU DITINGKATKAN

Isu mengenai resistensi antimikroba hingga kini masih menjadi topik yang kerap kali dibicarakan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Faktanya penggunaan antimikroba baik di dunia kesehatan manusia dan hewan yang masih serampangan menimbulkan resistensi antimikroba. Berbagai ahli dari bermacam disiplin ilmu medis hadir dalam Seminar Studium Generale bertajuk Peningkatan Kesadaran tentang Pencegahan dan Pengendalian Resistensi Antimikroba di Jakarta (8/5) lalu. Acara tersebut diprakarsai oleh ASOHI, PB PDHI, Kementan, dan didukung oleh FAO serta USAID.

Ketua panitia yang juga merupakan pengurus ASOHI Drh Andi Widjanarko mengatakan bahwa resistensi antibiotik merupakan tanggung jawab dari semua disiplin ilmu medis. “ Mudah – mudahan terjadi kolaborasi yag baik dari semua lini medis, dokter, dokter hewan, serta ilmu lain yang berkaitan. Karena masa depan generasi selanjutnya juga dipertaruhkan sekarang,” tuturnya.

Para peserta dan pemateri berfoto bersama (Dok : CR)

Dalam seminar tersebut Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba (KPRA) Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh Dr Harry Parathon Sp.OG menyampaikan kekhwatirannya akan resistensi antimikroba. Bisa jatuh korban sekitar 10 juta jiwa pada tahun 2050 akibat resistensi antimikroba menurut studi WHO pada 2014, ini kan mengkhawatirkan sekali,” tutur Harry. Selain itu Harry juga menunjukkan beberapa contoh kasus resistensi antimikroba yang terjadi di Indonesia yang bahkan menyebabkan kematian.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diwakili oleh Kasubdit POH Drh Ni Made Ria Isriyanthi mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kementan dan Kementerian terkait telah mengambil langkah strategis dengan adanya Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba (RAN PRA) yang merupakan tidak lanjut dari Rencana Aksi Global. 

Selain itu sejak 2014 yang lalu Kementan telah melakukan kegiatan peningkatan kesadaran dan pemahaman terkait resistensi antimikroba pada berbagai kesempatan. Misalnya melalui kegiatan Pekan Kesadaran Antibiotik sedunia, seminar bagi mahasiswa kedokteran hewan di 11 universitas di Indonesia, seminar bagi peternak unggas melalui sarasehan, Expo dan pameran (Indolivestock, ILDEX dan Sulivec) dengan melibatkan sektor kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan.

PB PDHI yang diwakili oleh Drh Tri Satya Putri Naipospos, menyampaikan bahwa dalam mengendalikan AMR harus digunakan pendekatan one health yang melibatkan multisektor dan semua aktor dari peternakan ke konsumen, dan dari fasilitas kesehatan ke lingkungan. Penggunaan antimikroba yang bijak dan bertanggung jawab juga harus dipahami oleh semua orang yang terlibat dalam sektor peternakan, termasuk dokter hewan dan kesadaran tersebut harus ditularkan kepada seluruh lapisan masyarakat. 

"Ke depan mereka dapat menjadi agen perubahan dalam penggunaan antimikroba yang bijak dan bertanggung jawab di tingkat peternakan dan masyarakat veteriner untuk mengurangi risiko resistensi antimikroba di sektor peternakan dan kesehatan hewan" ujar wanita yang akrab disapa Ibu Tata tersebut.

Selain Kementan dan PB PDHI ASOHI juga tidak mau ketinggalan. Ketua Umum ASOHI Drh Irawati Fari menekankan pentingnya peran dokter hewan sebagai petugas lapang dalam memastikan pemberian antibiotik yang tepat dan bijak. “Jangan hanya terpaku karena omzet, pemakaian antibiotik nanti jadi serampangan, harus ada tanggung jawab moralnya juga dong,” tuturnya. 

Ira juga menambahkan bahwa selama ini ASOHI selalu dan akan selalu mendukung serta menjadi partner Pemerintah dalam implementasi berbagai peraturan, seperti peraturan terkait pelarangan penggunaan antibiotik untuk imbuhan pakan, juga petunjuk teknis untuk medicated feed.

Menutup pertemuan tersebut Ketua Umum PB PDHI yang diwakili oleh Drh B. Suli Teruli Sitepu mengapresiasi semua pihak yang telah mensukseskan serta turut mengampanyekan isu resistensi AMR. Selain itu ia juga mengingatkan kembali akan landasan etika profesi dokter hewan terkait isu resistensi AMR. “Sebagai seorang dokter hewan, yang telah disumpah maka harus professional dalam setiap langkahnya, termasuk dalam bidang pengobatan. Saya setuju dengan Ibu Ketum ASOHI, bahwa jangan hanya terpacu karena keuntungan materil saja, tetapi etika dan tanggung jawab moral sebagai dokter hewan terabaikan,” tukasnya. (CR)

Kementan-FAO Luncurkan Dokumen Panduan Hadapi PIB dan Zoonosis

Foto bersama pada saat peluncuran dokumen panduan PIB dan zoonosis oleh Kementan dan FAO. (Sumber: Istimewa)

Kementerian Pertanian bersama FAO meluncurkan tiga buku panduan (dokumen) dalam menghadapi ancaman penyakit infeksi baru (PIB) atau berulang dan zoonosis.

“Panduan tersebut fokus untuk menguatkan kapasitas petugas di lapangan dalam mendeteksi, mencegah dan mengendalikan wabah penyakit dan juga membantu para pembuat keputusan di tingkat daerah dan pusat melalui pendekatan One Health,” ujar Direktur Kesehatan Hewan (Dirkeswan), Fadjar Sumping Tjatur Rasa dalam acara peluncuran buku, Selasa (29/1) di Jakarta.

Adapun ketiga dokumen yang diluncurkan diantaranya “Strategi Komunikasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi Baru/Berulang dan Zoonosis Tertarget dengan Pendekatan One Health” kemudian “Modul Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksi Baru untuk Petugas Lapang Tiga Sektor dengan Pendekatan One Health” dan “Panduan Praktis Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksi Baru (PIB) melalui Optimalisasi Fungsi Puskeswan dengan Dukungan Dana Desa”.

“Buku-buku ini adalah dokumen penting yang berisi panduan bagaimana kita bisa mengerahkan semua kemampuan kita dalam menghadapi ancaman terjadinya wabah. Ini merupakan hasil kolaborasi, koordinasi dan komunikasi kita bersama,” ucap Fadjar.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Naalih Kalsum, menyampaikan, penyakit dan kematian manusia yang disebabkan oleh zoonosis setiap tahun, mengindikasikan hubungan kuat antara kesehatan manusia, kesehatan hewan dan lingkungan. Untuk itu, pendekatan multisektoral (One Health) menjadi penting untuk mendeteksi, mencegah dan mengendalikan ancaman tersebut.

Hal senada juga disampaikan Siti Ganefa dari Kementerian Kesehatan. Menurutnya beban untuk menghadapi ancaman PIB dan zoonosis  tidak bisa ditanggung sendiri. Perlu adanya koordinasi lintas sektor, lintas disiplin ilmu untuk menghadapinya.

Sementara itu, Indra Exploitasia dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyambut positif langkah Kementan bersama FAO, dalam merangkul berbagai pihak untuk bersiap siaga menghadapi ancaman pandemi. 

Pada momen yang sama, FAO ECTAD Team Leader, James McGrane, menegaskan, dalam peningkatan kapasitas pemerintah Indonesia untuk mencegah, mendeteksi dan merespon ancaman kesehatan global yang baru atau yang muncul kembali dan zoonosis, FAO mendukung penuh pemerintah Indonesia melalui program EPT2 yang didanai oleh USAID.

“Semoga dengan kehadiran tiga dokumen (buku) ini, kita dapat melindungi masyarakat Indonesia dan sumber penghidupannya,” katanya. (RBS)

Waspada African Swine Fever

Biosekuriti kandang harus ditingkatkan guna mencegah babi terserang penyakit (Foto: Pinterest)

Pernyataan resmi dicetuskan FAO selaku Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 28 Agustus 2018. Dalam pernyataan tersebut, FAO menanggapi situasi darurat wabah African Swine Fever (ASF) di China berpotensi menjadi ancaman dan menyebar ke negara-negara Asia lainnya

FAO mendesak kolaborasi regional termasuk pemantauan dan langkah-langkah kesiapan yang lebih kuat. Lebih lanjut FAO menjelaskan bahwa wabah ASF di China serta deteksi kasus baru di daerah-daerah yang berjarak lebih dari seribu kilometer di wilayah dalam negeri China, dapat berarti virus babi yang mematikan ini dapat dan berpotensi menyebar ke negara-negara Asia lainnya kapan saja.

Mengutip dari halaman resmi Facebook Direktorat Kesehatan Hewan Ditjen PKH, Jumat (7/9/2018), ASF pertama kali dideskripsikan tahun 1921. Sebaran penyakit ada di 28 negara-negara Afrika Sub-Sahara. Selain itu, pernah menjadi masalah besar yang menimpa di Eropa Tengah dan Eropa Timur.

Tahun 2018, ASF diketahui merebak di China dan menimbulkan kecemasan. ASF merupakan penyakit yang disebabkan virus dan dapat menulari babi baik yang liar maupun domestik. Sampai saat ini belum ditemukan vaksin untuk menanggulangi ASF.

Ketua Asosiasi Monogastrik Indonesia (AMI), Sauland Sinaga, dihubungi Infovet kemarin (6/9/2018) menanggapi. “Indonesia harus mewaspadai ASF ini. Kebijakan impor perlu dicermati untuk produk hewan atau olahan,” ungkapnya.

Imbuh dia, AMI telah melakukan sosialisasi di kalangan peternak untuk lebih meningkatkan biosekuriti di kandang babi. “Biosekuriti atau manajemen kebersihan kandang babi harus diperhatikan. Sanitasi kandang dilakukan secara berkala menggunakan desinfektan,” tegasnya. (NDV)

AMR MENGANCAM, KESADARAN ANTIBIOTIK MUTLAK DIBUTUHKAN

Dari ki-ka: Dirkeswan, Syamsul Maarif, Dirjen PKH I Ketut Diarmita
dan Team Leader FAO ECTAD James Mc Grane.

Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai ancaman resistensi antimikroba, terus diupayakan oleh Pemerintah lewat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), dengan mengadakan “Pekan Kesadaran Antibiotik”, yang akan diselenggarakan pada 13-19 November 2017.

“Kegiatan ini merupakan kampanye global peduli penggunaan antibiotik sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai ancaman resistensi antimikroba/AMR,” ujar Dirjen PKH, I Ketut Diarmita saat acara Media Briefing, Rabu, (8/11), di Kantor Kementan.

Menurutnya, antimikroba merupakan salah satu temuan penting bagi dunia, mengingat manfaatnya, terutama untuk melindungi kesehatan manusia, hewan dan kesejahteraan hewan. Kendati begitu, kata dia, antibiotik juga menjadi “pisau bermata dua”, jika digunakan secara tidak bijak dan tidak rasional, justru menjadi pemicu kemunculan bakteri yang kebal terhadap antibiotik (AMR).

Saat ini AMR sendiri telah menjadi ancaman yang tak mengenal batas geografis dan memberikan dampak yang merugikan. “Untuk itu, harus kita sadari bahwa ancaman resistensi antimikroba merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan ketahanan pangan, khususnya bagi pembangunan di sektor peternakan dan kesehatan hewan,” katanya.

Berdasarkan laporan di berbagai negara mencatat adanya peningkatan laju resistensi dalam beberapa dekade terakhir, namun di sisi lain penemuan dan pengembangan jenis antibiotik berjalan lambat. “Para ahli di dunia memprediksi bahwa jika masyarakat tidak melakukan sesuatu dalam mengendalikan laju resistensi, maka AMR diprediksi akan menjadi pembunuh nomor satu didunia pada tahun 2050 mendatang, dengan tingkat kematian mencapai 10 juta jiwa per tahun, dan kematian tertinggi terjadi di kawasan Asia,” ucapnya.

Ia berpendapat, bahaya resistensi antimikroba erat kaitannya dengan perilaku pencegahan dan pengobatan, serta sistem keamanan produksi pangan dan lingkungan. Karena itu, diperlukan pendekatan “One Health” yang melibatkan berbagai sektor. Pihaknya pun telah bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pertahanan, dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional penanggulangan AMR. “Ini bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi kompleksitas dalam mengendalikan masalah resistensi antimikroba dengan pendekatan One Health,” terang dia.

Guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya AMR, pihaknya juga bekerjasama dengan FAO Emergency Centre for Transboundary Animal Diseases (FAO ECTAD), ReAct, Yayasan Orang Tua Peduli (YOP), Center for Indonesian Veterinary Analytical Study (CIVAS), Pinsar Petelur Nasional (PPN) dan universitas.

Dalam kesempatan yang sama, Sujith Chandy, Ketua ReAct Asia Pasifik, menyatakan, pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai resistensi antimikroba melalui upaya komunikasi, edukasi dan pelatihan.

Sementara pendiri YOP, dr Purnamawati Sujud, menghimbau kepada semua pihak untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dalam mengendalikan penggunaan antibiotik di semua sektor, agar dunia tidak kembali ke era sebelum ditemukannya antibiotik, yaitu era ketika infeksi bakteri dan penyakit ringan tidak lagi bisa ditangani.

Team Leader FAO ECTAD, James Mc Grane, beranggapan, saat mikroba menjadi kebal terhadap antimikroba, infeksi yang dihasilkan akan sulit untuk disembuhkan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Mikroba yang kebal ini dapat menyebar ke lingkungan sekitar, rantai makanan, bahkan manusia. “Jika tidak diperlukan penggunaan antimikroba pada ternak sebaiknya tidak perlu digunakan,” tegasnya.

Menurutnya, salah satu pengendalian penggunaan antimikroba yang dapat dilakukan yakni melalui implementasi biosekuriti tiga zona. Melalui upaya tersebut, kata James, tidak hanya menghasilkan produk peternakan yang sehat, namun praktik-praktik manajemen yang baik juga terbukti dapat meningkatkan keuntungan bagi peternak, karena akan mengurangi resiko kematian. (RBS)