HARI PAHLAWAN, INFOVET AJAK MENEBAR SEMANGAT DENGAN TWIBBONE

Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021, Majalah Infovet dan PT Gallus Indonesia Utama mengajak Anda untuk menebarkan semangat kepahlawanan dengan memasang foto anda di Twibone.

Caranya: 

1. Klik link ini https://twb.nz/semangat-hari-pahlawan

2. Ikuti petunjuk dengan klik pilih foto terbaik Anda pada frame hari pahlawan yang ada logo GITA/Infovet

Klik pilih foto di bawah frame ini

3. Setelah tampil seperti contoh di atas, segera unduh dan sebarkan ke relasi /teman Anda via medsos

Silakan sebarkan link berita ini ke teman Anda untuk menebarkan semangat Hari Pahlawan

Selamat mencoba***

€ 2.7 JUTA UNTUK MENDUKUNG SEKTOR UNGGAS KROASIA

Komisi Eropa telah menyetujui skema dukungan € 2,7 juta untuk mendukung perusahaan yang aktif di sektor unggas Kroasia dalam konteks wabah virus corona.

Menurut Komisi Eropa hal ini perlu, tepat dan proporsional untuk memperbaiki gangguan serius dalam perekonomian Negara Anggota.

Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kekurangan likuiditas yang dihadapi rumah pemotongan unggas dan produsen telur dan untuk mengatasi sebagian kerugian yang mereka derita akibat wabah virus corona dan langkah-langkah pembatasan yang diberlakukan untuk membatasi penyebaran virus. (via poultryworld.net)

SEMNAS X HITPI: TUMBUH & KEMBANGKAN HIJAUAN PAKAN TERNAK FUNGSIONAL

Seminar Nasional X Himpunan Ilmuwan Tanaman Pakan Indonesia (HITPI). (Foto: Infovet/Sadarman)

Hijauan pakan ternak mempunyai banyak fungsi, selain sebagai pakan sumber energi, protein dan mineral bagi ternak, juga dapat berfungsi sebagai estetik. Peran hijauan pakan lainnya yang tidak kalah penting adalah berperan sebagai pakan fungsional.

“Pakan fungsional yaitu bahan pakan (micro ingredients yang terkandung dalam bahan pakan) yang mempunyai fungsi spesifik, sehingga dapat memberikan solusi mengatasi problem pada ternak, misal memberikan manfaat kesehatan (pharmaceutical effect) dan manfaat terhadap lingkungan, selain sebagai sumber pemenuhan kebutuhan nutrisi untuk ternak,” ujar Ketua Pelaksana Seminar Nasional X Himpunan Ilmuwan Tanaman Pakan Indonesia (HITPI), Diana Sawean.

Kegiatan yang diselenggarakan secara daring, Sabtu (6/11/2021) ini mengusung tema “Strategi Pengembangan dan Peran Hijauan Pakan Fungsional dalam Peningkatan Produksi Ternak Indonesia di Masa Hiperendemi”. Direktur Pakan Direktorat Pakan dan Kesehatan Hewan, Agus Sunanto, menambahkan, dalam mengantisipasi isu pakan (feed security), sehubungan ketersediaan hijauan berkualitas karena musim maupun sistem yang ada, keterbatasan lahan dan feed safety sehubungan keamanan penggunaan pakan, sekaligus menjadi kunci sukses beternak, telah dilakukan beberapa langkah. Diantaranya pengembangan hijauan pakan ternak (pemanfaatan bahan pakan lokal, pelepasan varietas hijauan pakan baru “gerbang patas”, pemanfaatan lahan dengan sistem integrasi agroforestry secara umum).

“Serta pengembangan pakan olahan (pengembangan bank pakan awetan dari hijauan dan limbah pertanian). Kemudian pengembangan mutu dan keamanan pakan (regulasi pakan dan pengembangan laboratorium pengujian mutu pakan), ini semua muara akhirnya adalah menghasilkan pangan bermutu untuk dikonsumsi manusia,” papar Agus.

Sementara ditambahkan tiga pembicara lain yakni Asisten Profesor Dr rer nat Nur Rochmah Kumalasari dari IPB University, Dr Kannika Umpuch dari Thailand dan Prof Dr Ir Kustantinah dari UGM, ketiganya mengatakan pentingnya identifikasi wilayah dan eksplorasi keragaman spesies tumbuhan pakan di berbagai landscape dan skrining potensinya sebagai hijauan pakan (palatabilitas, toksisitas dan anti-nutrisi), sekaligus potensinya sebagai pakan fungsional nantinya menjadi bank data hijauan.

Selanjutnya dari hasil penelitian dan hasil skrining beberapa hijauan tropik yang tidak biasa, contohnya beringin, daun nangka, daun mimba dan beberapa lainnya, dapat diberikan ke ternak dan dapat berperan sebagai anti-parasitik, bioanthelmitika (anti-cacing) dan protein protektor yang dapat diamati secara in vitro maupun in vivo. Namun, sebelum penggunaannya harus diketahui kandungan nutrisi dan kecernaannya.

Ketiga pembicara juga menyepakati hijauan pakan dapat berperan sebagai sumber protein dan pakan fungsional yang dapat menyehatkan ternak dan berdampak menghasilkan produk ternak (susu) berkualitas (misal kandungan protein dan CLA-Conjugated Linoleic Acid) yang tinggi.

Menurut hasil penelitianbeberapa ahli, bahan pangan yang tinggi CLA menunjukkan efikasi melawan kanker dan obesitas. Slogan “Your food is your medicine” tidak hanya berlaku untuk manusia saja, namun dapat dipakai untuk ternak, “Animal feed is an animal medicine.” Sehingga dapat disimpulkan, pemberian pakan ternak dengan mengintegrasikan pakan fungsional ke dalam ransum akan sekaligus menjadi “obat” yang berdampak pada kesehatan ternak, juga menghasilkan produk ternak berkualitas tinggi. (Sadarman)

MENTERI PERTANIAN SE-ASEAN BAHAS KERJA SAMA BIDANG KESWAN DI AMAF KE-43

Pertemuan AMAF ke-43. (Foto: Istimewa)

Kerja sama bidang kesehatan hewan menjadi salah satu topik penting dalam pertemuan tingkat Menteri se-ASEAN (AMAF) ke-43 yang dilaksanakan secara virtual pada 26-27 Oktober 2021. Hal ini erat kaitannya dengan ancaman penyakit hewan dan zoonosis yang berpotensi pandemi.

Indonesia telah diakui keunggulannya di bidang kesehatan hewan. Hal ini terbukti dengan ditunjuknya Indonesia sebagai lead country untuk penyusunan Protocol for an Animal Vaccine Testing Network among ASEAN Reference Laboratories. Dokumen tersebut akan menjadi target kegiatan pada 2022. Selain itu, Indonesia juga dipercaya memimpin Regional Assessment Study on Newcastle Disease in ASEAN.

Direktur Kesehatan Hewan sebagai perwakilan delegasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), menyampaikan bahwa Indonesia sudah memulai penilaian penyakit Newcastle Disease di ASEAN, meskipun masih ada tiga negara yang belum mengembalikan kuesioner ke Indonesia.

Sebelumnya, laboratorium pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan Gunung Sindur (BBPMSOH) telah mendapatkan sertifikat re-akreditasi sebagai laboratorium referensi untuk pengujian vaksin hewan di ASEAN. 

Terkait dengan hal itu, Ketua Delegasi Indonesia yang merupakan Sekjen Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono, mengundang seluruh negara anggota ASEAN untuk dapat mengujikan vaksin hewan produksinya ke BBPMSOH.

Dihubungi terpisah, Dirjen PKH, Nasrullah, menyampaikan bahwa sertifikat re-akreditasi tersebut membuktikan kontribusi besar Indonesia dalam penjaminan kesehatan hewan di wilayah ASEAN.

“Kontribusi Indonesia untuk laboratorium referensi ini akan meningkatkan kepercayaan negara tujuan ekspor Indonesia dalam pemenuhan persyaratan kesehatan hewan dan keamanan pangan komoditas. Selain itu juga meningkatkan daya saing ekspor Indonesia”, kata Nasrullah melalui keterangan tertulisnya Kamis (28/10/2021).

Terdapat sembilan jenis pengujian vaksin hewan dari BBPMSOH yang telah diakui, yaitu Newcastle Disease (live), Newcastle Disease (inactivated), Marek’s Disease (live), Infectious Laryngotracheitis (live), Infectious Bronchitis (live), Infectious Bronchitis (inactivated), Egg Drop Syndrome ’76 (inactivated), Fowl Cholera (inactivated) dan Haemophilus paragallinarum (inactivated).

Dalam rangkaian pertemuan AMAF ke-43 yang dipimpin Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, FAO dan Australia menyampaikan komitmennya membantu ASEAN dalam rangka meningkatkan mekanisme regional dalam mencegah, mendeteksi dini dan tanggap penyakit hewan dan zoonosis yang berpotensi pandemi melalui Proyek Penguatan Mekanisme Kesehatan Hewan untuk ASEAN yang Tangguh (SMART-ASEAN).

“SMART-ASEAN akan meningkatkan mekanisme regional untuk mencegah, mendeteksi dini dan tanggap terhadap penyakit hewan dan zoonosis yang berpotensi pandemi. Hanya dengan koordinasi yang baik akan mampu mengatasi ancaman penyakit,” kata Mentan Syahrul.

Proyek ini selanjutnya akan mendukung ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonosis (ACCAHZ) yang telah dibentuk oleh negara anggota ASEAN sebelumnya. Secara garis besar, Syahrul menekankan kerja sama dalam upaya pemulihan dampak pandemi di ASEAN.

“Berkat kerja keras masing-masing negara mengatasi tantangan tersebut, berbagai lembaga internasional memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global dan kawasan ASEAN mulai menunjukkan tren pemulihan. Dengan dukungan sistem pangan yang resilien, diharapkan perkiraan tren positif tersebut dapat terealisasi dengan cepat,” tandasnya. (INF)

BANHAM POULTRY DIBELI BPO

Salah satu perusahaan unggas terbesar di Inggris, yang baru berpindah tangan 3 tahun lalu, telah diambil alih oleh taipan makanan dan pengusaha 2 Sisters Food Group, Ranjit Singh Boparan.

Banham Poultry, yang berbasis di Attleborough di Norfolk (UK), yang dibeli oleh Chesterfield Poultry pada 2018, kini telah dijual ke Boparan Private Office (BPO), yang juga menjalankan Bernard Matthews.

Investasi pabrik pengolahan unggas

Banham Poultry telah mendapatkan dana yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir, dengan total hingga £11 juta, untuk meningkatkan pabrik pengolahannya. Baru-baru ini, £160,000 diinvestasikan untuk memperbarui penanganan pabrik dan area pengiriman produk dan £500,000 untuk meningkatkan sistem pengurangan bau.

Pabrik Attleborough memproses sekitar 700.000 ayam seminggu untuk pasar domestik. Langkah ini dilakukan hanya beberapa hari setelah LDC Group yang terdaftar di Paris, sebuah perusahaan pemasok unggas besar, membeli Capestone Organic Poultry yang berbasis di Pembrokeshire seharga £28 juta. Capestone memasok 7% pasar unggas organik dan unggas di Inggris Raya dan juga memasok produsen makanan bayi. (via poultryworld.net)

PERLU TRANSPARANSI DATA KEMITRAAN UNTUK SUSUN KEBIJAKAN PETERNAKAN

Komite Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Daerah (KPED) Jawa Barat mendorong adanya transparansi data kemitraan perunggasan di Jabar. Data tersebut sangat penting untuk menyusun kebijakan pembangunan peternakan khususnya ayam ras pedaging. Selama ini, kemitraan yang terjalin seringkali tidak berkelanjutan dan hanya berjalan dua tiga tahun saja.

“Komoditi unggas adalah komoditi yang strategis baik produksinya maupun kegiatan ekonominya sehingga diperlukan pemulihan secepatnya dari dampak pandemi Covid-19 melalui kajian mendalam. Kemelut perunggasan yang telah berjalan sekitar dua tiga tahun ini harus segera diperbiki,” ujar Wakil Ketua Divisi Pertanian dan Ketahanan Pangan KPED Jabar Ir Sonson Garsoni, saat membuka FGD Usaha Kemitraan Perunggasan di Soreang Kabupaten Bandung, Kamis (28/10/2021). FGD diselenggarakan secara offline dan online yang diikuti oleh dinas-dinas yang mengurusi peternakan se-Jabar.

Berdasarkan pengamatan KPED, menurut Sonson, untuk memulihkan perekonomian KPED melakukan kajian dan pengamatan intensif terhadap empat komoditi yaitu ayam, jagung, padi dan urban farming. Keempatnya bisa memberikan daya ungkit cepat terhadap pemulihan kondisi ekonomi di Jabar sehingga kebijakan di komoditas ini harus komprehensif.

Sonson menambahkan pemerintah berharap kemitraan perunggasan bisa menjadi solusi untuk mengembangkan usaha ternak rakyat. Sebab, pada taraf budidaya, usaha ternak rakyat dengan sistem open house dengan kemitraan mandiri, tidak memiliki daya saing sehingga banyak peternak rakyat yang bangkrut. Penyebabnya harga ayam hidup (live bird/LB) lebih rendah dari harga pokok produksi (HPP). Sarana produksi yang terus meningkat dan langkanya bahan baku pakan (jagung) juga menjadi penyebab kebangkrutan peternak.

Solusi yang ditawarkan, menurut Sonson, dalam setiap kontrak kemitraan, harus diketahui dinas terkait. Dengan demikian, pemerintah bisa turut menjaga jalannya kemitraan dan melakukan pembinaan supaya bisa berjalan langgeng. Selama ini, kegiatan usaha kemitraan integrator tidak berjalan lama, hanya dua tiga tahun saja.

“Dengan diketahui dinas terkait, maka kemitraan peternak plasma bisa dilindungi. Bila  ada peternak plasma yang menciderai kemitraan dengan melakukan bisnis curang, akan bisa segera diketahui sehingga bisa dicarikan solusinya segera. Mereka terpaksa menciderai kemitraan karena mencari alternatif agar usahanya tidak merugi,” jelas Sonson.

Sayangnya, tambah Sonson, selama ini DKPP tidak mendapatkan laporan dari kegiatan kemitraan yang ada di Jawa Barat.

“KPED meyakini bahwa carut marut perunggasan harus diselesaikan secara intensif dan komprehensif, dari hulu ke hilir. Penyelesaian masalah dimulai pembenahannya dari sub sistem budidaya yaitu berbagai aturan mengenai kemitraan. Kemudian akan ditindak lanjuti dengan melakukan pemodelan bisnis agar proses penyelamatan, pemulihan dan penormalan bisnis perunggasan bisa dilakukan di Jabar,” urainya.

Sementara itu, Kabid Produksi Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar, Ir. Aida Rosana, mengungkapkan, berdasarkan evaluasi kemitraan komoditas ayam ras pedaging, belum ada laporan dari perusahaan inti mengenai kemitraan yang telah mereka laksanakan. 

“Data ini diperlukan untuk menyusun kebijakan pembangunan peternakan khususnya ayam ras pedaging di Jawa Barat,” ujar Aida. (INF/Rilis)

TRANSPARANSI PEMBAGIAN DOC FS 50% PETERNAK DAN IMPORTASI KUOTA IMPOR GPS 2022

Peternak Mandiri Melakukan Unjuk Rasa

Beberapa minggu yang lalu, peternak mandiri berunjuk rasa pada 11 Oktober yang lalu tidak lepas dari jebloknya harga ayam hidup (livebird) dan telur konsumsi dikisaran Rp 14.000 – 17.000/kg ditingkat peternak. Sedangkan harga sarana produksi ternak seperti DOC FS ayam broiler cenderung tinggi diatas Rp 6.200/kg diatas harga acuan Permendag No. 07/2020 yakni Rp 5.000 – 6.000 per ekor.

Ketua Koperasi Peternak Milenial Jawa Barat, Nurul Ikhwan, mengatakan, selama ini, peternak dijepit oleh integrator dengan harga sapronak tinggi dan broker yang membeli livebird dengan harga yang rendah dibawah harga acuan Permendag No.07/2020 yaitu Rp 19.000 – 21.000/kg.

“Dominasi dan kontrol harga sekarang masih pihak integrator. Padahal dalam Permentan 32/2017 disebutkan tentang pembagian untuk budidaya DOC FS 50%:50% antara integrator dan peternak mandiri,” ujarnya, Jakarta 3/11.

Seharusnya transparansi terkait kebijakan 50% tersebut harus terbuka datanya kepublik apakah betul diterapkan dengan sungguh-sungguh, faktanya harga DOC FS masih mahal. Pemerintah, cq Ditjen PKH, Kementan, kata Iwang, terkesan mengesampingkan dan tak mematuhi aturan yang dibuat sendiri. Padahal peternak rakyat mandiri yang ingin mandiri dalam hal bibit. Karena itu, kewajiban pemerintah melepas kuota impor GPS itu kepada semua peternak baik berbadan hukum koperasi maupun badan hukum lainnya sehingga tercipta persaingan secara sehat dan efisiensi pun tercapai di tingkat peternak rakyat.

Hal itu, kata Iwang, saat ini hanya belasan korporasi saja dan bahkan kelompok usaha tertentu saja yg mendapatkan kuota impor GPS, sedangkan para peternak dihadapi oleh pembelian DOC FS yang diharuskan membeli dengan sistem bundling dengan Pakan.

“Ini aneh, kok mereka importir GPS sudah dikasih karpet merah kuota malah tidak ada rasa tanggung jawabnya kepada rakyat,” cetus Iwang.

Senada akan hal itu menurut Rochadi Tawaf yang merupakan anggota Komite Pemulihan Ekonomi Jawa Barat yang ditemui terpisah pada (2/11), Pemerintah wajib menegakkan aturan yang sudah ada seperti Permentan 32/2017. Misalnya persoalan distribusi, peran inti plasma, dan pembagian DOC FS 50:50 yg diberikan kepada peternak rakyat mandiri tanpa ada syarat apapun.

“Disini perlu pengawasan seperti KPPU RI dengan pemerintah berfungsi untuk mengawasi agak terlaksananya hukum-hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri,” ujarnya.

Harga DOC Lebih Murah

Sementara Pengamat Perunggasan, Syahrul Bosang (SB) mengatakan, pemerintah memberlakukan kuota impor GPS, tetapi mempertanyakan pasokan DOC FS tetap berlebihan sehingga pemerintah melakukan kebijakan cutting di tingkat populasi ayam Parent Stock Broiler (PSB) dan aborsi di tingkat embrio Final Stock Broiler (FSB) pada usia inkubasi 19 hari. Sehingga membuat bisnis ayam broiler ini berdampak pada kenaikan harga DOC FS. Artinya, terjadi diskresi Dirjen PKH pada impor DOC GPS diketahui telah mendistorsi pasar pada DOC FS dan livebird.

Menurut SB, seharusnya impor GPS sekalian saja dibebaskan sesuai dengan kemampuan porsi masing-masing perusahaan. Ini dilakukan agar tidak terjadi cutting PS dan DOC FS secara Nasional tetapi setiap Importir GPS melakukan Self Assessment terhadap produksi DOC FS masing-masing sehingga berdampak pada stabilisasi harga DOC PS dan FS, bahkan harga nantinya dipastikan terkatrol turun sehingga pelaku bisnis di peternak rakyat maupun peternak mandiri dapat menumbuh kembangkan bisnisnya kearah up stream yaitu GPS & PS.

Dengan kebijakan dibebaskan bersyarat maka Ditjen PKH mendidik para pelaku bisnis ini untuk bersaing dengan dirinya dengan jalan mengukur kemampuan dirinya baik dalam hal teknis maupun finansial dan kekuatan untuk diterima di pasar atas dasar kwalitas dan efisiensi sehingga dalam hal ini peternak dapat bebas memilih untuk mendapatkan DOC FS sesuai dengan harga dan kualitas pemasok. Karena masing-masing bibit atau induk ayam ini berbeda-beda, tergantung potensial genetik.

Secara bisnis sungguh sangat jelas kalau impor GPS dibebaskan dengan bersyarat artinya setiap importir diwajibkan membangun Hilirisasi degan menyediakan RPHU dan Cold Storage maka sangat jelas Ditjen PKH bertanggungjawab atas keselamatan peternak rakyat dan industri ayam ras broiler karena masih seasonal market. Keputusan GPS dikuota artinya Ditjen PKH melakukan kendali di Hulu/GPS tetapi dilepas- bebaskan kendali di Hilir/LB telah berakibat rusak nya tatanan bisnis ini sehingga sepertinya tidak pernah guyub pada hal sistem tata kelola yang belum pas diberlakukan.

Transparansi Data

Sementara itu Ketua PATAKA, Ali Usman mempertanyakan teknis dan mekanisme kebijakan pembagian DOC FS 50%. Dasar pembagian dan cara kontrol kebijakan tersebut akan seperti apa, dirinya pun menegaskan bahwa hal tersebut harus transparan dan jelas. Mengingat harga DOC FS masih cukup tinggi diatas acuan Permendag. Ia juga berujar agar jangan sampai dominasi DOC FS masih dikuasai oleh perusahaan tertentu, lalu peternak selalu ditekan dengan harga DOC dan seakan dibuat langka karena pemerintah memberlakukan kebijakan cutting DOC PS dan FS dengan dalih pengendalian over supply. Seharusnya jika terjadi overs tock, harga DOC akan lebih murah bukan sebaliknya. Jangan pula lupakan bahwa pada data impor GPS dua tahun lalu masih mengalami kelebihan.

Terbukti pada 2019 ada kelebihan impor GPS sebanyak 53.299 ekor yang berdampak banjirnya DOD FS pada 2021. Impor GPS tahun 2022 akan berdampak pada 2024 nanti, hal ini dikarenakan alur produksi ayam GPS membutuhkan 2 tahun untuk menghasilkan DOC PS dan produksi DOC FS. Karena itu, menurut Ali Usman, impor GPS masih bersifat kuota untuk tahun 2022 mendatang. Pemerintah harus transparan dalam menentukan kuota impor GPS dan kebutuhan GPS harus sesuai dengan prognosa kebutuhan ayam tahun 2024 nanti.

Terlepas sistem kuota dan non kuota (bebas). Pemerintah harus menghidupkan kembali tim Analisa Supply-Demand untuk menentukan prognosa produksi dan angka kebutuhan ayam sesuai angka konsumsi ayam masyrakat perkapita pertahun. Dimana data OECD/Organisation for Economic Co-operation and Development masa Pandemi Covid-19 2020 menyebutkan angka konsumsi ayam ras hanya 7.6 kilogram/kap/tahun.

“Seharunya ini menjadi acuan pemerintah untuk membaca kebutuhan DOC FS, PS hingga importasi ayam GPS idealnya berapa ekor untuk menghasilkan daging ayam sesuai kebutuhan,” terang Ali Usman saat dihubungi.

Ali Usman membandingkan beberapa tahun sebelumnya, dimana terdapat Tim Analisa Supply-Demand terbentuk terdiri dari akademisi, pelaku usaha, peternak dan NGO yang dapat membaca data, berdiskusi, menjaga independensi dan transparan untuk semua pelaku usaha. Hal ini tertuang dalam Permentan 32/2017 Tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.

Dimana dalam Pasal 4 Ayat (2) Rencana Poduksi nasional sebagiamana dimaksud ayat (1) sesuai dengan keseimbangan suplai dan demand. Ayat (3) Rencana Produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat Desember tahun sebelumnya. Kemudian pada pasal 5 Ayat (1) Kesembangan supply dan demand sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dihitung dan dianalisa oleh Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. (INF)

 

WEBINAR MEMBANGUN JEJARING LABORATORIUM OBAT HEWAN

Webinar “Membangun Jejaring Laboratorium Obat Hewan Nasional” yang dilaksanakan BBPMSOH bersama Ditkeswan. (Foto: Istimewa)

Senin (1/11/2021), Balai Besar Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) Gunungsindur Bogor bersama Direktorat Kesehatan Hewan (Ditkeswan) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian, menggelar webinar bertajuk “Membangun Jejaring Laboratorium Obat Hewan Nasional”.

Dirjen PKH, Nasrullah mengapresiasi BBPMSOH yang merencanakan akan membangun jejaring laboratorium obat hewan, sehingga pengawasan dan sertifikasi obat hewan terutama untuk ekspor lebih efisien.

“Sekarang Laboratorium BBPMSOH sudah diakui negara-negara di kawasan ASEAN. Diharapkan melalui webinar ada implementasinya, sehingga apa yang direncanakan dan cita-cita besar ini dapat segera terwujud dengan kerja sama dan sosialisasi antar lembaga terkait,” kata Nasrullah dalam sambutannya.

Pada pemaparan materi webinar, Budy Astyantoro, mewakili Kepala Bidang Veteriner Dinas PKH Provinsi Jawa Tengah, menyatakan peran laboratorium veteriner dalam monitoring obat hewan menyangkut jumlah pelaku usaha obat hewan, data pengawas obat hewan, pengambilan sampel obat hewan, potensi laboratorium pengujian obat hewan pada balai veteriner, hasil pengujian laboratorium 2021, kerja sama penyeliaan dan permasalahan.

Sementara ditambahkan Dirkeswan, Nuryani Zainuddin, terkait regulasi obat hewan dan kelembagaan pengawas obat hewan menyangkut regulasi obat hewan, macam-macam sediaan obat hewan, izin usaha obat hewan dan nomor pendaftaran obat hewan, serta gambaran usaha obat hewan di Indonesia. (SA)

PEMERINTAH BANTU SERAP TELUR PETERNAK RAKYAT

Pemerintah bantu serap 1 juta telur milik peternak rakyat. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan aksi peduli dengan menyerap 1 juta telur dari peternak rakyat.  Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah membantu penyerapan telur di tingkat peternak sekaligus peningkatan konsumsi protein hewani.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, menyampaikan bahwa kegiatan penyerapan telur ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi dengan Kemenko Perekonomian yang kemudian mengimbau aksi solidaritas bersama untuk peternak rakyat.

“Telur yang dibeli oleh Kementan diperuntukkan untuk konsumsi pegawai Kementan, yayasan panti asuhan dan yatim piatu,” ujar Mentan Syahrul dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/11).

Ia mengemukakan, penyerapan telur peternak ini ditargetkan sebanyak 1 juta butir atau setara 62,5 ton dengan harga beli Rp 19.000/kg. Pada tahap pertama telah diserap sebanyak 30 ton dan sisanya sebanyak 32,5 ton akan diserap pada tahap selanjutnya. Lokasi sentra penyerapan telur terdiri dari Provinsi Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Dukungan semua pihak dalam melakukan aksi solidaritas sangat dibutuhkan sebagai bentuk kepedulian terhadap peternak. Semoga upaya kepedulian ini dapat memicu pemulihan stabilitas perunggasan telur ayam ras,” ucap dia.

Ia menambahkan, harga telur ayam ras dipengaruhi oleh volume supply di kandang dan daya serap pelaku pasar. Sementara, volume supply di kandang tergantung dari struktur umur induk dan sebaran produksi puncak tidak merata setiap bulan.

Selain itu, pola konsumsi juga bersifat musiman, terutama di daerah-daerah sentra produksi dan menyesuaikan HBKN dan kegiatan hajatan masyarakat berkaitan dengan penanggalan Jawa. “Produksi telur tinggi di daerah sentra memengaruhi peternak dan pelaku pasar mencari potensi pasar di daerah yang memiliki tren harga stabil dan lebih tinggi,” katanya.

Akibat mekanisme pasar dan distribusi telur antar daerah, harga telur ayam ras fluktuatif. Terlebih, adanya kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama pandemi COVID-19, pengaruhi konsumsi telur mengalami penurunan. Padahal, potensi produksi telur ayam ras pada Oktober sebanyak 426.241 ton dan kebutuhannya 377.744 ton. Jumlah ini berpotensi surplus sebanyak 48.497 ton. Pada 2021, produksi telur ayam diperkirakan mencapai 5,52 juta ton dengan tingkat konsumsi sebesar 5,48 juta ton.

Sementara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Nasrullah, menyampaikan pada saat harga telur di bawah harga acuan, maka pemerintah akan bergerak menyerap komoditas tersebut. Penyerapan telur dari peternak rakyat akan dilakukan terus oleh Kementan hingga harga membaik.

“Hal yang terpenting kita dapat berupaya mengurangi efek fluktuasi harga yang menekan harga telur dan merugikan peternak,” kata Nasrullah.

Berdasarkan laporan Petugas Informasi Pasar (PIP), harga telur ayam ras di tingkat peternak di Pulau Jawa per 13 Oktober 2021 tercatat rata-rata Rp 15.943/kg, harga terendah terjadi di Provinsi Jawa Timur rata-rata Rp 13.333/kg dan di Jawa Barat Rp 16.719/kg.

Sementara dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per 13 Oktober 2021, rata-rata harga jual telur di tingkat konsumen mencapai Rp 23.100/kg secara nasional. Namun harga telur di sejumlah wilayah terpantau berada di bawah rata-rata. Misalnya DKI Jakarta harga telur kini Rp 19.000/kg, Jawa Barat Rp 18.900/kg dan Jawa Timur Rp 18.050/kg. Selain itu, di Lampung kini harga telur Rp 20.350/kg, Jambi Rp 19.850/kg dan Sulawesi Barat Rp 18.150/kg.

Pada kesempatan tersebut turut juga ditandatangani nota kesepahaman antara Ditjen PKH dengan PT Biogene Plantation, terkait kerja sama penyerapan telur dalam rangka upaya stabilisasi pasokan dan harga pembelian di tingkat peternak UMKM. (INF)

INFECTIOUS BRONCHITIS, PENYAKIT PERNAPASAN YANG MEMENGARUHI KUALITAS PRODUKSI

Infectious Bronchitis (IB) adalah penyakit yang cukup diwaspadai peternak ayam komersil di Indonesia. Vaksinasi IB bahkan masuk dalam list vaksin yang harus diberikan pada ayam komersil, terutama ayam layer. Penyakit ini termasuk penyakit pernapasan akut sangat menular pada ayam dan disebabkan oleh virus Coronavirus dari Family Coronaviridae.

Apa yang menyebabkan penyakit ini tidak boleh dibiarkan menjangkit di peternakan?
1. Penyebaran yang cukup cepat. Ayam dapat terinfeksi penyakit IB secara langsung melalui droplet pernapasan dari ayam sakit saat batuk atau bersin, serta virus yang diekskresikan melaui feses (shedding). Shedding virus ini dapat terjadi selama beberapa minggu oleh ayam yang terinfeksi IB. Sementara itu penularan tidak langsung dapat terjadi melalui peralatan, makanan, atau minuman yang tercemar droplet pernapasan maupun feses. Masa inkubasi penyakit ini relatif pendek hanya 18-36 jam dan telur yang terkontaminasi feses mengandung virus IB dapat menjadi sumber penularan.

2. Gejala klinis cukup extent. Saat menginfeksi tubuh, virus IB akan bereplikasi dalam saluran pernapasan atas kemudian menjangkiti organ predileksinya. Organ predileksi dari virus IB ini adalah paru-paru, trakea, ovarium, oviduk, ginjal dan seka tonsil. Gejala umum ditemukan akibat infeksi virus ini adalah gejala pernapasan (batuk, bersin, ngorok dan adanya sekresi hidung). Walaupun demikian gejala pernapasan lebih terlihat pada ayam muda yang menyebabkan leleran berair dari mata dan nostril, serta kesulitan bernapas. Suara napas abnormal lebih menonjol terdengar di malam hari, bahkan dapat terjadi kematian. Pada ayam dewasa, terutama ayam layer, penurunan kuantitas dan kualitas telur lebih menonjol. Jumlah produksi telur turun dapat mencapai 5-10% (persentase dapat meningkat jika muncul bersama penyakit lain), sementara kualitas telur turun akibat kalsifikasi telur yang tidak merata dan albumin encer. Selain itu gejala IB yang saat ini sering ditemukan adalah distensi abdomen akibat sistik oviduk yang berisi cairan, sehingga ayam memiliki postur mirip penguin.

3. Potensi mutasi tinggi. IB merupakan jenis virus ss-RNA yang tidak memiliki mekanisme proof reading sehingga berpotensi tinggi mengalami mutasi. Oleh karena itu, virus ini memiliki variasi yang tinggi dari segi serotipe dan juga genotipe-nya. Perbedaan antar serotipe ini dapat mencapai 20-25%. Adanya shedding virus di lapangan oleh ayam sakit tanpa penanganan biosekuriti yang baik memiliki potensi mutasi walaupun tidak secapat pada kasus Avian Influenza. Hal ini seringkali memengaruhi dalam pemilihan vaksin yang memiliki tingkat proteksi tinggi untuk semua jenis variasi yang ada di lapangan. Oleh karena itu, virus IB di lapangan lebih baik dipetakan berdasarkan sifat protectotipe atau immunotipe-nya, yaitu tipe kemampuannya dalam menginduksi imunitas yang protektif.

4. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Utamanya adalah dari adanya penurunan kualitas dan kuantitas produksi telur dan biaya pengobatan yang harus dikeluarkan. Selain itu, kematian dan gangguan pertumbuhan dapat terjadi jika IB menjangkiti ayam muda. Kematian pada kasus IB yang parah pada ayam muda dapat mencapai 25-30%. Hal ini tentu memengaruhi performa peternakan.

Bagaimana bisa mencegah IB di lapangan? Tentunya peternak harus memahami… Selengkapnya baca di Majalah Infovet edisi Oktober 2021.

Ditulis oleh:

Drh Aprilia Kusumastuti MSi

Marketing Support PT Sanbio Laboratories

SEKTOR AGRIBISNIS BRASIL KEHILANGAN MILIARAN KARENA KELANGKAAN KONTAINER

Front Parlemen Brasil untuk Pertanian memperkirakan dampak pemadaman kontainer global untuk agribisnis Brasil tahun ini saat ini mencapai US$ 1 miliar.

Studi ini meringkas pendapatan yang hilang karena pengiriman tidak mungkin dilakukan karena kurangnya kontainer. Jumlah tersebut tidak termasuk penalti kontrak yang dapat meningkatkan kerugian lebih jauh.

Perhitungannya mencakup 4 segmen ekspor besar. Untuk ekspor unggas, telur, dan babi, dampaknya (dari Januari hingga Juli) mencapai US$436,9 juta. Sektor kopi telah menunjukkan kerugian sekitar US$500 juta antara Mei dan Agustus. Dalam ekspor tembakau, dampaknya adalah US$ 170 juta antara bulan Juni dan Juli. (via poultryworld.net)

WABAH AI DI BELANDA MENDORONG PENERTIBAN KANDANG NASIONAL

Wabah Flu Burung H5 yang sangat patogen di sebuah peternakan di bagian tengah Belanda telah mendorong departemen pertanian Belanda untuk menerapkan perintah penertiban kandang nasional untuk semua unggas komersial mulai 26 Oktober 2021.

Di dekat kota Zeewolde, flu burung yang sangat patogen (H5) didiagnosis di sebuah peternakan dengan ayam petelur organik. Kementerian Pertanian menegaskan bahwa itu menyangkut sebuah peternakan dengan 2 kandang, 1 dengan sekitar 24.000 populasi, yang lain dengan sekitar 12.000. Di 1 kandang ayam menunjukkan gejala flu burung. Sampel diuji dan ditemukan positif HPAI serotipe H5.

Sebagai akibat dari wabah ini dan karena meningkatnya penemuan unggas liar yang mati di bagian utara Belanda dan burung liar yang terinfeksi di Jerman, menteri pertanian telah menerapkan perintah pengandangan nasional untuk unggas komersial mulai pukul 12 siang pada tanggal 26 Oktober. Dengan cara ini mereka ingin mengurangi risiko masuknya virus flu burung dari unggas liar ke peternakan lain di Belanda.

Untuk mencegah penyebaran virus, unggas di peternakan yang terinfeksi di Zeewolde sedang dimusnahkan oleh pihak berwenang. Juga diumumkan pembatasan transportasi untuk peternakan unggas di zona 10 kilometer di sekitar peternakan yang terkena dampak di Zeewolde. Larangan pengangkutan ini berlaku untuk unggas, telur, kotoran unggas dan sampah bekas, serta hewan dan produk hewani lainnya dari peternakan unggas komersial. Tidak ada peternakan unggas lain dalam radius 1 kilometer di sekitar peternakan yang terinfeksi. (via poultryworld.net)

MUNAS VIII ASOHI : IRAWATI FARI LANJUTKAN KEPEMIMPINAN 2021-2025

Munas VIII ASOHI pada Selasa 26 Oktober 2021 menetapkan Gani Haryanto sebagai Ketua Badan Pengawas ASOHI 2021-2025. Sementara itu Drh Irawati Fari terpilih kembali menjadi Ketua Umum ASOHI 2021-2025.

Munas VIII ASOHI menyepakati beberapa perubahan antara lain periode kepengurusan yang sebelumnya 5 tahun menjadi 4 tahun dengan batasan maksimal 2 periode kepemimpinan..

Gani Haryanto

Kedua, karena ASOHI pada tahun 2015 telah resmi sebagai badan hukum perkumpulan, maka AD/ART menyesuaikan dengan aturan tentang badan hukum Perkumpulan. Diantaranya dengan adanya Ketua Badan Pengawas yang harus dipilih dalam Munas. Sehingga Munas kali ini selain memilih Ketua Umum juga menetapkan Ketua Badan Pengawas. Dalam kepengurusan sebelumnya posisi Badan Pengawas setara dengan Dewan penasehat yang dipimpin Gani Haryanto, mantan Ketua Umum ASOHI 2005-2010 dan telah aktif mengabdi untuk kemajuan ASOHI sejak organisasi yang menghimpun perusahaan obat hewan ini berdiri

Penetapan Ketua Badan Pengawas maupun Ketua Umum dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat dalam bidang pleno ke-5 yang dipimpin oleh Drh Gowinda Sibit.

Munas VIII ASOHI adalah Munas yang pertama kali dilakukan secara daring, Menurut Ketua Panitia pelaksana Munas Ir Teddy Candinegara, Munas seharusnya dilakukan bulan Mei 2020 namun karena situasi pandemi, sehingga diputuskan ditunda tahun 2021 dengan harapan tahun 2021 sudah bebas dari pandemi Covid-19 dan Munas dapat dilakukan secara tatap muka (offline). Namun karena hingga tahun 2021 ini pandemi belum berakhir, pengurus ASOHI Pusat, Dewan penasehat serta pengurus ASOHI daerah dalam sebuah Rapat Kordinasi Nasional menyepakati Munas dilakukan secara daring tanggal 26 Oktober 2021. 

Agenda Munas Lancar

Rakhmat Nuriyanto

Ketua Panitia Pengarah Drh Rakhmat Nuriyanto menyatakan, untuk menyukseskan Munas secara daring pihaknya telah menyiapkan materi Munas sejak lebih dari 6 bulan lalu. Materi Munas antara lain rancangan Tata Tertib Munas Daring, penyempurnaan AD ART, Program Kerja, Kode Etik dan Rekomendasi Munas.

Materi tersebut dibahas oleh Panitia Pengarah, selanjutkan didiskusikan dengan Dewan penasehat ASOHI dan dilakukan rapat bersama dengan pengurus ASOHI Pusat dan daerah. "Dengan pembahasan materi yang intens sebelum Munas , diharapkan pembahasan di dalam Munas daring dapat berjalan lebih lancar," ujar Rakhmat.

Munas yang berlangsung jam 8.30-17.00 ini mengagendakan acara 5 sidang pleno dan 3 sidang komisi, yang diawali dengan pembukaan Munas yang diikuti oleh sekitar 250 an orang peserta, peninjau dan tamu undangan, sedangkan acara inti Munas diikuti sekitar 150 orang peserta dan peninjau. 

Sidang Pertama Munas dipimpin oleh Ketua Panitia Pengarah untuk menetapkan tata tertib dan pemilihan Presidium. Mulai sidang pertama hingga akhir, merupakan acara internal yang diikuti oleh peserta dan peninjau Munas yang sudah secara resmi mendapat surat mandat dari pengurus. Peserta Munas terdiri dari pengurus pusat, pengurus daerah dan perwakilan anggota. Sedangkan paninjau adalah anggota Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Dewan Kode Etik serta pimpinan badan usaha milik ASOHI. 

Dalam sidang pleno pertama peserta menyepakati 5 anggota presidium Munas yaitu Drh Gowinda Sibit, Drh Forlin Tinora, Drh Lukas Agus Sudibyo, Drh Nurvidia Machdum dan Drh Suyud. Kelima anggota presidium ini mewakili unsur pengurus pusat, daerah dan anggota. Melalui rapat tertutup dalam link zoom yang terpisah, Presidium menyepakati Drh Gowinda Sibit sebagai Pimpinan Sidang dan Drh Forlin Tinora sebagai Sekretaris Sidang.

Adapun sidang komisi terdiri dari 3 komisi yang dilakukan melalui 3 link zoom yang berbeda, masing-masing dipimpin oleh Drh rakhmat Nuriyanto (Komisi I membahas AD ART), Drh A, Harris Priyadi (Komisi II membahas Program Kerja), Drh Lukas Agus Sudibyo (Komisi III membahas  Kode Etik dan Rekomendasi).

Pemilihan Pimpinan Secara Aklamasi

Penetapan Ketua Badan Pengawas dan Ketua Umum dilakukan dalam Sidang Pleno V yang merupakan agenda terakhir. Dalam sidang ini peserta secara bulat menyepakati Gani Haryanto dan Irawati Fari sebagai Ketua Badan pengawas dan Ketua Umum periode 2021-2025. Sebelum penetapan Ketua Umum,  Pimpinan Sidang Gowinda Sibit menyampaikan Syarat dan kriteria Ketua Umum yang telah dibahas oleh Panitia Pengarah. Disampaikan pula bahwa dari daerah ada beberapa usulan nama calon Ketua Umum selain Drh. Irawati Fari yaitu Drh Andi Wijanarko, Ir Teddy Candinegara, Drh Gowinda Sibit, Drh Forlin Tinora. Keempat nama yang diusulkan yang merupakan pengurus ASOHI Pusat menyatakan belum bersedia dicalonkan, sehingga semua menyepakati Drh Irawati Fari melanjutkan kepemimpinan ASOHI.

Sekitar pukul 16.40 WIB, Gowinda Sibit mengetuk "palu" menyatakan sidang Munas telah selesai dan menghasilkan keputusan-keputusan penting termasuk penetapan Ketua Badan Pengawas dan Ketua Umum ASOHI.

Penyerahan dokumen keputusan Munas secara simbolis dari pimpinan presidium kepada Ketua Umum terpilih ditampilkan dalam layar zoom dalam bentuk ilustrasi palu dan dokumen Munas.

Teknis Munas secara Daring dikelola oleh PT Gallus Indonesia Utama divisi Gita Organizer. Dalam kegiatan ini, pengelolaan Munas dilakukan dari GITA Studio. Sejumlah persiapan teknis Munas dikordinasikan secara intensif sejak jauh hari meliputi disain stage, e-frame, virtual background, video opening, video transisi, video closing, ucapan selamat dari mitra ASOHI, penyiapan aplikasi e-voting,  link zoom sidang pleno dan komisi, daftar hadir online untuk tiap sidang dan aspek teknis lainnya.

Lancarnya Munas ASOHI secara daring dengan materi bahasan yang berbobot menunjukkan organisasi ini semakin solid dan kuat dalam mengelola perubahan zaman. Sebagaimana tema Munas VIII ASOHI "Tantangan dan Peluang Industri Obat Hewan di tengah Perubahan".

Selamat menjalankan amanat Munas untuk Ketua Umum terpilih beserta jajarannya. Semoga sukses. (NDV/Bams)***

SOFT LAUNCHING BUKU: PANDANGAN DAN PERAN ASOHI 10 TAHUN KE DEPAN

Pada Munas VIII yang dilakukan secara daring pada 26 Oktober 2021, ASOHI melakukan soft launching buku Pandangan dan Peran ASOHI 10 Tahun Ke Depan "Kecukupan Protein Hewani dan Peningkatan Kesehatan Hewan".

Buku tersebut disusun Dr Drh Sofjan Sudardjat D, MS dan tim GITA Pustaka.

Indonesia adalah negara agraris, karena sebagian besar luas wilayahnya, baik daratan maupun lautan dijadikan sumber penghasilan utama bagi mayoritas penduduk.

Dengan demikian dalam rangka memprediksi terhadap kecukupan protein hewani dan peningkatan kesehatan hewan dalam masa 10 tahun ke depan, tidak akan terlepas dari situasi kondisi yang terjadi pada masa lalu, saat ini, dan kaitannya dengan era 10 tahun yang akan datang.

Maksud dan tujuan dari penulisan dan penerbitan buku ini, antara lain untuk menyampaikan pandangan dan perasn ASOHI terhadap kecukupan protein hewani dan peningkatan kesehatan hewan, yang akan terjadi pada era 10 tahun ke depan.

Pandangan ini didasarkan dari beberapa hasil pengkajian, analisa dan bahkan dari pemikiran dan opini yang berkaitan dengan situasi dan kondisi bidang atau sektor pertanian, khususnya pada sub sektor peternakan. Bahkan mungkin dianggap lebih khusus lagi, berupa pandangan hanya ditujukan pada bidang kesehatan hewan.

Berdasarkan dari pandangan atau pemikiran tersebut, maka ASOHI khususnya ataupun lembaga-lembaga pemangku kepentingan lainnya dapat merencanakan dan menetapkan langkah-langkah kongkrit, atau dapat mengambil kebijakan dan tindak operasionalnyaa dalam mengisi situasi dan kondisi sub sektor peternakan dan bidang kesehatan hewan menjelang era 10 tahun ke depan bersama-sama pemerintah.

Untuk mendapatkan buku tersebut silakan hubungi GITA Pustaka. (NDV)

MUNAS VIII ASOHI, KEMENTAN SOROTI PENINGKATAN EKSPOR OBAT HEWAN DAN RESISTENSI ANTI MIKROBA

Musyawarah Nasional (Munas) VIII Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) dengan tema "Tantangan dan Peluang Industri Obat Hewan di Tengah Perubahan", dilaksanakan secara virtual pada Selasa 26 Oktober 2021.

Munas yang sebelumnya diundur karena adanya pandemi COVID-19 itu juga mengagendakan pemilihan pengurus baru untuk organisasi yang 25 Oktober 2021 lalu genap berusia 42 tahun.

Drh Irawati Fari, Ketua Umum ASOHI dalam sambutannya berterima kasih ke semua pihak yang telah bekerja sama dengan baik dan ikut mendukung kegiatan ASOHI meliputi pengurus pusat dan daerah, dewan penasehat, dewan kode etik, dewan pakar, anggota, stake holder baik pemerintah maupun organisasi peternakan.

Drh Irawati Fari

"Saya sebagai ketua ASOHI maupun sebagai pribadi menyampaikan permohonan maaf jika selama bekerja di periode kepengurusan kami ini ada hal-hal yang kurang berkenan, atau mungkin kurang maksimal," kata Irawati.

Sementara itu Dr Drh Nuryani Zainuddin MSi, Dirkeswan Kementan, mewakili Dirjen PKH membuka secara resmi Munas VIII ASOHI. Menurutnya perkembangan industri obat hewan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data di kementerian saat ini terdapat kurang lebih 114 produsen obat hewan, 280 importir, dan 48 eksportir.

Obat hewan yang terdaftar juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 saja ada sekitar 4.257 produk hewan yang sudah terdaftar.

Dr Drh Nuryani Zainuddin MSi

"Dengan pertumbuhan nilai ekspor dari 2016-2021 tercatat sejumlah 286.645 juta dengan nilai impor 962.195 juta. Artinya nilai ekspor kita dibandingkan dengan nilai impor kita masih lebih sedikit, sangat jauh. Ini menjadi tantangan kita bagaimana kita mendukung program utama dari Kementerian Pertanian yaitu Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor," kata Nuryani.

Pemerintah memberikan prioritas bagi perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan ekspor terkait dengan obat hewan. Prioritas ini dimaksudkan agar menjadi stimulus bagi produsen obat hewan dalam negeri dalam memacu diri untuk bersaing di internasional.

Selain itu Nuryani juga menyoroti permasalahan resistensi anti mikroba. "Perlu juga ada langkah-langkah dalam penggunaan anti mikroba dan resistensi anti mikroba. Ini adalah ancaman kita ke depan maka perlu adanya usaha serius yang kita lakukan, bergandeng tangan antara pemerintah dan asosiasi dalam bagaimana kita mengatasi anti microbial resistency dan bagaimana kita akan meningkatkan pembangunan kesehatan hewan yang berkelanjutan."

Pada Munas tahun ini ASOHI mendapat ucapan selamat dari para mitranya, yang juga mendoakan kelancaran dan kesuksesan jalannya Munas. (NDV)