-->

PENTINGNYA REAKTIVASI PROGRAM PENANGANAN GANGGUAN REPRODUKSI PASCA PMK

Peternakan sapi perah. (Foto: Dok. Joko)

Dampak wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di 2022 yang melanjut menjadi endemis di beberapa wilayah Indonesia sangat berdampak pada produktivitas dan performa reproduksi sapi.

Ledakan-ledakan kasus PMK beberapa tahun ini terjadi biasanya di Desember-Mei yang identik dengan musim hujan atau momen lebaran dan lebaran haji. Serangan PMK sebagai akibat peningkatan lalu lintas dan berkumpulnya berbagai status sapi, kambing, domba dalam suatu populasi tidak hanya berdampak pada stok sapi kurban, namun juga berdampak pada populasi lainnya.

Dampak langsung berupa kematian induk, pedet, sapi bakalan, kejadian afkir, serta dampak tidak langsung berupa penurunan performa reproduksi, sangat mengancam keberlangsungan breeding sapi lokal di Tanah Air.

Dalam studi doktoral penulis di FKH UGM, melakukan penelitian salah satunya tentang dampak PMK pada sapi perah dan upaya penanganan untuk pemulihan produksi dan reproduksi. Penelitian dilakukan pada populasi sapi perah yang terdampak wabah PMK di Kabupaten Boyolali. Hasil pengamatan di populasi ini, gejala klinis yang masih terlihat satu bulan pasca infeksi PMK dari 242 ekor adalah anoreksia (49,2%); hipersalivasi (23,6%); demam (3,7%); lesi pada mulut atau lidah (4,1%); lesi pada kaki (2,9%); pincang (3,3%); abses (2,1%); dan mastitis (3,3%). Berdasarkan data di lapangan, terjadi penurunan populasi sapi perah di lokasi penelitian. Populasi awal sebelum PMK 330 ekor, populasi setelah PMK 242 ekor, terjadi penurunan sebanyak 88 ekor (26,7%).

Wabah PMK menimbulkan penurunan populasi sebanyak 88 ekor (26,7%). Tiga faktor utama penyebab penurunan populasi adalah tindakan afkir (8,5%); kematian induk (7,6%); dan kematian pedet (10,6%). Wabah PMK di lokasi penelitian menimbulkan dampak kejadian afkir (potong paksa atau jual murah) hingga 8,5%. Produksi susu yang rendah juga menjadi sebab dilakukan afkir. Sapi perah diafkir karena alasan penyakit akut, infertilitas, dan produksi susu rendah, dan tahap laktasi. Jenis penyakit secara klinis dapat dijadikan pertimbangan afkir di peternakan, demam susu (milk fever), retensi plasenta, metritis, ketosis, left dysplasia abomasum (LDA), sistikovaria, kepincangan, mastitis klinis, dan PMK.

Dampak kematian yang lebih tinggi terjadi karena kondisi wabah menular sangat cepat dan belum diikuti tindakan pencegahan seperti vaksinasi. Kematian pedet pada pedet pra sapih dan pasca sapih. Penularan PMK pada pedet terjadi karena kontak langsung, aerosol, dan konsumsi kolustrum atau susu induk terinfeksi PMK. PMK menyebabkan risiko miokarditis (radang otot jantung) terutama pada pedet yang berusia kurang dari enam bulan. Mikokarditis dianggap sebagai bentuk fatal PMK yang terjaditanpa vesikulasi pada pedet dikenaldengan “tiger heart”.

Wabah PMK menyebabkan... Selengkapnya baca di Majalah Infovet edisi Oktober 2026.

Ditulis oleh:
Dr Drh Joko Susilo MSc APVet
Wartawan Infovet Daerah Lampung

MENDUKUNG PERFORMA LAKTASI MELALUI NUTRISI PRESISI

Sapi perah dengan tingkat produksi tinggi menghadapi tuntutan metabolik yang besar karena mereka harus menopang produksi susu, fungsi kekebalan tubuh, reproduksi, dan kesehatan secara keseluruhan secara bersamaan. Akibat pembagian nutrisi di antara berbagai proses biologis yang saling bersaing ini, ketersediaan sumber daya untuk mendukung laktasi menjadi berkurang.



PENGEMBANGAN PETERNAKAN SAPI PERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Kadis Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat, Drh Wiwin Aprianti MSi, didampingi stafnya memberikan penjelasan kepada Infovet, Drh Heru Rachmadi tentang pengembangan peternakan sapi perah. (Foto: Infovet/Heru)

Terbentuknya Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom pada 2007, subsektor sapi perah menjadi unggulan strategis. Lembang berkembang sebagai sentra persusuan utama Jawa Barat. Kolaborasi KPSBU, industri pengolahan susu, serta Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat terus diperkuat untuk meningkatkan produksi, kualitas susu, dan kesejateraan peternak.

Luas wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah 1.305,77 km2 terdiri dari 16 kecamatan, terdapat dataran tinggi yang sangat cocok untuk sapi perah, 500-2400 MDPL dengan suhu rata-rata 18-22 °C ideal untuk produksi susu, curah hujan 2.000-3.000 mm/thn sangat mendukung untuk hijauan pakan.

Adapun kecamatan yang menjadi sentra peternakan sapi perah di antaranya Lembang 15.648 ekor, Cisarua 6.495 ekor, Ngamprah 706 ekor, dan daerah pengembangan kawasan sapi perah baru ada di Gunung Halu saat ini 84 ekor.

Pada Selasa (19/5/2026), Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat, Drh Wiwin Aprianti MSi, mengungkapkan kepada Infovet bahwa program dan dukungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sangat tinggi, antara lain program inseminasi buatan massal untuk meningkatkan mutu genetik ternak, target 19.000 ekor/tahun, juga melakukan uji zuriat untuk metode deteksi genetik guna mengetahui kualitas calon pejantan, pengembangan hijauan pakan ternak berupa pembibitan, dan distribusi benih hijauan pakan.

Ternak unggul odot, rumput gajah, leguminosa, tidak lupa memberikan bantuan bibit dan sapi perah betina produktif dari UPTD Pembibitan Ternak kepada kelompok ternak, juga yang tidak kalah penting adalah kesehatan ternak berupa layanan kesehatan hewan gratis, vaksinasi PMK dan brucellosis, serta pemeriksaan kebuntingan juga penguatan kelembagaan berupa pembinaan koperasi susu, pelatihan di kandang (on farm training).

Populasi ternak sapi perah saat ini sebanyak 26.603 ekor, 5.339 rumah tangga peternak, produksi susu pada 2025 sebanyak 66.232 ton, 15 liter produktivitas/ekor/hari. Sebanyak 27% kontribusi terhadap Jawa Barat dan 7% kontribusi terhadap nasional, harga susu peternak Rp 7.300-8/000/liter, dengan potensi pengembangan produksi susu segar, yogurt, hingga keju lokal.

Dengan dukungan pemerintah ke Kabupaten Bandung Barat yang sangat besar ini kepala dinas mengupayakan adanya peningkatan populasi dari tahun ke tahun dan juga kesejahteraan peternak sapi perah serta pemenuhan gizi masyarakat dari produksi susu serta olahannya.

Dukungan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, yang menetapkan Kecamatan Lembang sebagai wilayah budi daya dan pengembangan Sumber Daya Genetika Sapi Perah Holstein Indonesia memberikan peluang keberlanjutan Koperasi Peternak Sapi Perah Bandung Utara (KPSBU) Lembang, industri pengolahan susu, serta dinas perikanan dan peternakan dalam menyejahtrakan peternak. (HR)

KETIKA DAGING, SUSU, DAN TELUR MENJADI PENENTU MASA DEPAN BANGSA

Beberapa sumber protein hewani. (Foto: iStock)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kerap dipahami secara sederhana, anak-anak makan di sekolah, lalu pulang dengan perut kenyang. Padahal, bagi penulis yang lama bergelut di dunia akademik dan lapangan peternakan, MBG jauh lebih besar dari sekadar urusan perut. Ia adalah titik temu antara kebijakan negara, ilmu gizi, kerja keras peternak, dan harapan orang tua akan masa depan anak-anaknya.

Di balik setiap piring makan siswa ada keputusan penting, sumber gizi apa yang disajikan, dari mana asalnya, dan siapa yang diuntungkan. Di sinilah produk peternakan yakni daging, susu, dan telur, memiliki posisi yang tidak tergantikan. Ia bukan hanya komoditas, tetapi penentu kualitas tumbuh kembang, kecerdasan, bahkan daya saing generasi mendatang.

Tulisan ini bukan semata-mata pujian pada MBG, tetapi refleksi kritis dari sudut pandang akademisi lapangan. Bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada keberanian negara menempatkan produk peternakan lokal sebagai tulang punggung gizi, sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat.

MBG: Investasi Peradaban
MBG seharusnya dipahami sebagai investasi jangka panjang, bukan belanja rutin tahunan. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk gizi anak hari ini akan menentukan kualitas sumber daya manusia puluhan tahun ke depan. Negara-negara maju telah lama menempatkan gizi anak sebagai fondasi peradaban.

Dalam konteks ini, MBG bukan hanya urusan dapur sekolah, tetapi kebijakan strategis lintas sektor dari pendidikan, kesehatan, pertanian, dan peternakan. Jika salah memilih komposisi gizi, maka peluang emas ini bisa berubah menjadi program mahal dengan dampak minimal.

Sebagai akademisi, penulis melihat MBG sebagai laboratorium kebijakan. Di sinilah ilmu gizi, data stunting, dan realitas lapangan diuji secara nyata, bukan hanya di atas kertas laporan.

Sumber Gizi Lengkap yang Tak Tergantikan
Produk peternakan bukan hanya soal gizi anak sekolah, tetapi juga soal keberlangsungan hidup jutaan peternak rakyat. Ketika negara memilih daging, susu, dan telur sebagai sumber utama gizi MBG, pada saat yang sama negara sedang memilih untuk menghidupkan kandang-kandang kecil di desa.

Bagi peternak, kepastian bahwa produk mereka dibutuhkan secara rutin adalah bentuk keberpihakan paling nyata. MBG membuka ruang pasar yang stabil, terukur, dan berkelanjutan, sesuatu yang selama ini sulit diakses peternak kecil karena fluktuasi harga dan ketergantungan pada tengkulak.

Dengan menjadikan produk peternakan sebagai komponen utama MBG, negara sebenarnya sedang menautkan dua tujuan besar sekaligus, yakni memperbaiki gizi anak dan menjayakan peternak lokal.

Telur Ayam, Protein Murah dengan Dampak Besar
Di banyak desa, usaha ternak ayam petelur dijalankan oleh keluarga dengan modal terbatas. Telur menjadi penopang ekonomi harian, namun harganya sering jatuh ketika produksi melimpah. MBG dapat menjadi penyeimbang yang adil bagi kondisi ini.

Dengan kebutuhan telur dalam jumlah besar dan berkelanjutan, MBG menciptakan permintaan yang relatif stabil. Bagi peternak ayam petelur, ini berarti kepastian penyerapan hasil produksi dan peluang memperbaiki manajemen usaha tanpa dibayangi ketidakpastian pasar.

Setiap butir telur yang tersaji di piring anak sekolah sesungguhnya adalah bukti bahwa negara hadir hingga ke kandang rakyat. Anak mendapatkan gizi, peternak mendapatkan harapan.

Susu dan Kalsium: Fondasi Sunyi bagi Pertumbuhan Generasi
Peternak sapi perah selama ini hidup dalam tekanan biaya pakan dan harga jual susu yang tidak selalu berpihak. MBG berpotensi menjadi jalan keluar jika dirancang dengan keberpihakan pada susu segar lokal.

Keterlibatan koperasi susu dan peternak kecil dalam rantai pasok MBG akan menciptakan efek domino positif. Produksi meningkat, kualitas diperbaiki, dan pendapatan peternak menjadi lebih layak.

Ketika anak-anak terbiasa minum susu hasil peternak lokal, sesungguhnya kita sedang menanam dua fondasi sekaligus, yaitu tulang yang kuat dan ekonomi desa yang hidup.

Daging dan Zat Besi
Bagi peternak sapi dan kambing rakyat, pasar daging sering kali tidak ramah. Harga fluktuatif, rantai distribusi panjang, dan posisi tawar yang lemah menjadi persoalan klasik. MBG dapat mengubah peta ini jika dikelola dengan tepat.

Meski tidak disajikan setiap hari, kebutuhan daging yang terencana dalam MBG menciptakan pasar yang lebih pasti. Ini memberi ruang bagi peternak untuk merencanakan produksi, penggemukan, dan perbaikan kualitas ternak.

Dengan demikian, daging dalam MBG bukan sekadar menu bergizi, tetapi juga simbol keberpihakan negara pada peternak ruminansia sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional.

Peternak Lokal di Balik Piring Anak Sekolah
Peternak lokal di balik piring anak sekolah jarang disadari, setiap menu MBG menyimpan cerita peternak di desa. Dari kandang sederhana, mereka menyumbang gizi bagi anak-anak yang mungkin tak pernah mereka temui.

Jika rantai pasok dikelola dengan adil, MBG bisa menjadi kebijakan pro-peternak rakyat. Bukan hanya menyerap produk, tetapi juga memberi kepastian harga. Inilah wajah keadilan pangan yang sering luput dari diskusi publik.

Ketahanan Pangan Dimulai dari Kandang, Bukan dari Impor
Ketika MBG dijalankan dengan orientasi impor, maka yang terjadi hanyalah pemindahan anggaran negara ke luar negeri. Padahal, ketahanan pangan sejati justru dimulai dari kandang-kandang peternak rakyat yang selama ini berjuang dengan keterbatasan modal dan akses pasar.

Peternak lokal sebenarnya memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan daging, susu, dan telur jika didukung dengan kebijakan yang konsisten. Dukungan tersebut tidak selalu berupa subsidi, tetapi bisa dalam bentuk kepastian serapan, regulasi harga yang adil, dan pendampingan teknis berkelanjutan.

MBG seharusnya menjadi momentum koreksi arah kebijakan pangan nasional, dari ketergantungan impor menuju kemandirian berbasis produksi dalam negeri.

MBG dan Peluang Kebangkitan Peternakan Rakyat
Permintaan besar dan rutin dari MBG membuka peluang kebangkitan peternakan rakyat yang selama ini stagnan. Pasar yang pasti memberi keberanian bagi peternak untuk meningkatkan skala usaha, memperbaiki kandang, dan mengadopsi teknologi sederhana.

Namun peluang ini tidak datang otomatis. Tanpa tata kelola yang berpihak, peternak kecil berisiko kembali tersisih oleh pemain besar. Karena itu, desain MBG harus memastikan keterlibatan koperasi, kelompok ternak, dan UMKM peternakan.

Jika dikelola dengan adil, MBG dapat menjadi tonggak sejarah kebangkitan peternakan rakyat di Indonesia.

Tantangan Mutu, Keamanan, dan Kontinuitas
Produk peternakan memiliki karakter mudah rusak dan sensitif terhadap penanganan. Oleh karena itu, rantai pasok MBG harus dirancang dengan standar mutu dan keamanan pangan yang ketat.

Bagi peternak, standar ini bukan ancaman, melainkan peluang untuk naik kelas. Dengan pendampingan yang tepat, peternak dapat meningkatkan kualitas produksi sekaligus memperoleh nilai tambah.

Di sinilah peran pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi krusial sebagai jembatan antara kebijakan dan praktik lapangan.

Ilmu Peternakan yang Bekerja Diam-diam
Kualitas produk peternakan tidak lahir secara instan. Ia ditentukan sejak pemilihan bibit, manajemen pakan, hingga kesehatan ternak.

Ilmu peternakan sering kali bekerja di balik layar, namun menjadi penentu keberhasilan MBG. Tanpa pakan berkualitas dan manajemen yang baik, sulit mengharapkan produk bermutu tinggi.

MBG seharusnya juga mendorong pemanfaatan pakan lokal dan inovasi sederhana yang dapat diterapkan peternak rakyat.

Gizi Hewani dan Keadilan Sosial bagi Anak Indonesia
Akses terhadap protein hewani masih menjadi kemewahan bagi sebagian anak Indonesia. Kondisi ini menciptakan kesenjangan gizi yang berdampak jangka panjang.

MBG hadir sebagai instrumen keadilan sosial, memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memperoleh gizi yang layak.

Ketika produk peternakan lokal menjadi bagian dari MBG, keadilan sosial bagi anak bertemu dengan keadilan ekonomi bagi peternak.

Menghubungkan Sekolah, Peternak, dan Negara dalam Satu Ekosistem
MBG tidak boleh dipahami sebagai hubungan jual beli semata. Ia harus dibangun sebagai sebuah ekosistem yang saling menguatkan. Sekolah menjadi titik distribusi gizi, peternak sebagai produsen, dan negara sebagai penjamin keberlanjutan.

Ketiganya harus terhubung dalam sistem yang transparan. Ekosistem inilah yang akan memastikan MBG berjalan konsisten dan berkelanjutan.

Menjaga Harapan di Setiap Butir Telur dan Tetes Susu
Pada akhirnya, MBG adalah tentang harapan yang dititipkan pada hal-hal sederhana, pada butir telur, tetes susu, dan potongan daging. Di sanalah gizi bertemu dengan kerja keras, dan kebijakan bertemu dengan kehidupan nyata.

Harapan orang tua agar anaknya tumbuh sehat, harapan guru melihat muridnya lebih fokus belajar, dan harapan peternak agar jerih payahnya dihargai. Harapan-harapan ini tidak lahir di ruang rapat, tetapi di kandang, di dapur sekolah, dan di meja makan keluarga.

Jika MBG dikelola dengan hati dan ilmu, maka dari kandang-kandang rakyat itulah masa depan bangsa perlahan dibangun.

Catatan Akademisi Lapangan
Sebagai akademisi yang kerap turun ke lapangan, penulis melihat langsung bagaimana peternak rakyat bekerja dalam sunyi. Mereka bangun lebih pagi dari kebanyakan orang, merawat ternaknya dengan sumber daya terbatas, dan bertahan di tengah harga yang sering kali tak berpihak.

MBG menghadirkan harapan baru, bukan janji kosong, bahwa kerja keras itu akhirnya mendapat tempat dalam kebijakan negara. Namun harapan ini hanya akan menjadi kenyataan jika MBG dirancang secara adil, transparan, dan benar-benar berpihak pada produksi peternakan dalam negeri.

Pada titik inilah MBG diuji. Apakah ia berhenti sebagai program makan gratis, atau benar-benar menjadi jalan bersama menuju generasi yang lebih sehat dan peternakan rakyat yang berdaulat. ***

Ditulis oleh:
Assoc Prof Dr Ir Sadarman SPt MSc IPM
Dosen Ilmu Nutrisi dan Pakan Ternak,
Prodi Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Wartawan Infovet Daerah Riau

TRANSFORMASI PETERNAKAN SAPI PERAH

Peternakan sapi perah. (Foto: Dok. Infovet)

Transformasi peternakan sapi perah bukan lagi wacana masa depan, melainkan realitas yang sedang berlangsung. Perubahan teknologi, dinamika permintaan pasar, perilaku konsumen, serta sistem transaksi ekonomi bergerak jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan kebijakan publik dalam meresponsnya.

Terlebih lagi dengan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG), memberikan tekanan kuat atas meningkatnya permintaan akan susu segar dalam negeri (SSDN). Akibatnya, peternakan sapi perah rakyat berada dalam tekanan struktural yang kian besar.

Selama puluhan tahun, kebijakan peternakan sapi perah cenderung dibangun di atas asumsi lama, yakni peternak kecil, produksi SSDN sebagai bahan baku, koperasi sebagai penampung, dan industri pengolah susu (IPS) sebagai penentu harga. Asumsi ini mungkin relevan di masa lalu, tetapi menjadi semakin usang di tengah perubahan lanskap ekonomi yang bergerak ke arah digitalisasi, diferensiasi produk, dan sistem bisnis berbasis pasar.

Sejak era industrialisasi hingga masuk ke fase Internet of Things (IoT) dan ekonomi digital, sektor pertanian dan peternakan telah mengalami perubahan mendasar. Produksi massal bergeser ke produksi spesifik sesuai preferensi konsumen. Komoditas bahan mentah berubah menjadi produk bernilai tambah. Namun, kebijakan peternakan sapi perah masih terlalu fokus pada peningkatan populasi ternak dan volume produksi, bukan pada transformasi sistem bisnis dan kelembagaan peternak.

Perubahan perilaku konsumen yang menuntut produk susu siap saji, aman, berkualitas, dan terlacak asal-usulnya belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kebijakan yang operasional. Negara masih memperlakukan SSDN sebagai komoditas primer, padahal pasar telah bergerak ke arah produk olahan dan diferensiasi nilai. Ketimpangan ini membuat peternak rakyat terjebak sebagai pemasok bahan baku dengan posisi tawar yang lemah.

Masalah semakin kompleks ketika pola transaksi bisnis berubah. Sistem pembayaran di sektor pangan kini cenderung menuju cash before delivery, sementara sebagian besar peternak sapi perah masih bergantung pada sistem pembayaran tertunda (kredit) melalui koperasi. Sayangnya, kebijakan belum cukup hadir untuk menjembatani transisi ini, baik melalui skema pembiayaan yang adaptif, integrasi dengan sistem keuangan digital, maupun perlindungan arus kas peternak.

Koperasi yang seharusnya menjadi instrumen transformasi justru sering terjebak dalam peran administratif dan sosial. Kebijakan koperasi peternakan belum secara serius mendorong koperasi bertransformasi menjadi entitas bisnis modern dengan tata kelola profesional. Banyak koperasi diperlakukan sebagai objek program, bukan sebagai corporate vehicle milik peternak yang mampu mengelola rantai nilai dari hulu ke hilir.

Kritik utama terhadap kebijakan peternakan sapi perah adalah kecenderungannya yang terlalu sektoral. Pendekatan pembangunan masih didominasi oleh intervensi teknis—bibit, pakan, kandang, dan produksi—tanpa diimbangi reformasi kelembagaan, model bisnis, dan akses pasar. Padahal, masalah utama peternakan sapi perah rakyat bukan semata pada kemampuan produksi semata, melainkan pada ketidakmampuan sistem untuk menangkap nilai ekonomi dari perubahan pasar yang lintas sektor.

Transformasi peternakan sapi perah seharusnya diposisikan sebagai agenda kebijakan lintas sektor: pertanian, koperasi, industri, keuangan, dan digital. Negara perlu bergeser dari peran sebagai pelaksana program menjadi enabler transformasi, yang menciptakan ekosistem bisnis kondusif bagi peternak dan koperasi untuk tumbuh sebagai pelaku ekonomi modern.

Tanpa koreksi kebijakan yang mendasar, transformasi peternakan sapi perah akan berlangsung secara timpang, pasar bergerak cepat, sementara peternak rakyat tertinggal. Dalam kondisi demikian, jargon kedaulatan pangan dan penguatan peternak hanya akan menjadi retorika, bukan realitas ekonomi.

Transformasi peternakan sapi perah bukan semata urusan peternak, melainkan cermin kemampuan negara membaca perubahan zaman dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang relevan, adaptif, dan berpihak pada masa depan.

Jika ini tidak segera dilakukan, tidak mustahil akan terjadi “disrupsi” yaitu perubahan besar dan cepat yang akan mengganggu cara lama (peternak rakyat) baik di sektor ekonomi, teknologi, sosial, maupun tata kelolanya oleh  entitas ekonomi lain non-koperasi, menggantikannya dengan cara baru yang lebih efisien. Dengan kata lain, peternakan rakyat akan terpinggirkan dan tumbuh korporasi yang berjiwa kapitalis. ***

Ditulis oleh:
Rochadi Tawaf
Ketua Asosiasi Holstein Indonesia

PEMERINTAH BERENCANA ALOKASIKAN DANA TRILIUNAN KE SEKTOR PETERNAKAN SAPI

Sarasehan soal 4,8 T untuk peternakan sapi yang digelar di Unpad. (Foto: Istimewa)

Kini industri peternakan menjadi atensi pemerintah, terutama untuk pemenuhan gizi masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan, dan swasembada pangan sesuai dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa produk peternakan yang harganya mudah dijangkau dan menjadi menu andalan program MBG adalah daging ayam dan telur. Namun memungkinkan pula jika daging sapi bisa menjadi variasi menu MBG satu kali dalam sepekan.

Setelah menggulirkan anggaran Rp 20 triliun untuk perunggasan, kini pemerintah juga berencana mengucurkan dana Rp 4,8 triliun untuk peternakan sapi sebagai dukungan atas program MBG untuk pasokan daging dan susu yang berkelanjutan. Strategi yang dibangun adalah pengembangan peternakan besar yang tersentralisasi di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur.

Oleh karena itu, Badan Kejuruan Teknik Peternakan Persatuan Insinyur Indonesia (BKT PII) mengadakan sarasehan bertajuk “4,8 T Alokasi Anggaran Pemerintah di Sektor Peternakan Sapi, Mewujudkan Pasokan Daging dan Susu untuk Program MBG yang Berkelanjutan” di Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/1/2026).

Kegiatan yang menghadirkan para stakeholder peternakan ini menjadi sangat penting untuk membahas arah penggunaan anggaran tersebut, potensi dampak terhadap rantai pasokan, kesejahteraan peternak rakyat, inovasi industri, pemerataan pembangunan antar wilayah, hingga mitigasi berbagai risiko teknis dan pasar.

Sarasehan dihadiri pemerintah pusat, pemerintah daerah dari luar Jawa, industri swasta, organisasi peternak, dan pelaku inovasi digital, untuk memperoleh pandangan komprehensif dan rekomendasi strategis. Dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pertanian, BUMN, asosiasi industri susu, asosiasi koperasi persusuan, serta KADIN Indonesia.

Ketua BKT Peternakan PII, Prof Ir Budi Guntoro SPt MSc PhD IPU ASEAN Eng APEC Eng, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dari rencana integrasi peternakan sapi berbasis anggaran Rp 4,8 triliun, serta mengurai tantangan struktural yang perlu diantisipasi pemerintah dan industri, sekaligus merumuskan rekomendasi yang membangun untuk kebijakan, investasi, dan penguatan kelembagaan peternak.

"Kemudian yang cukup penting mendorong kolaborasi antara akademisi, pemerintah, industri, dan peternak,” ujarnya.

Pihaknya berjanji akan terus bersinergi dengan asosiasi peternakan untuk mengawal setiap anggaran dari pemerintah agar dapat memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan peternak.

“Selain itu memastikan generasi muda ke depan mudah mendapatkan akses dalam mengonsumsi protein hewani. Karena mereka merupakan generasi bangsa yang akan membangun Indonesia berikutnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Peternakan Unpad, Prof Dr Ir Rahmat Hidayat SPt MSi IPM, mengemukakan bahwa saat ini industri peternakan diibaratkan berada pada dua kaki. Kaki pertama di antaranya ketimpangan populasi antara jumlah ternak dan masyarakat Indonesia, produksi belum optimal, umur peternak umumnya sudah senior, dan tingkat pendidikan peternak dan partisipasi kelembagaan yang masih rendah.

Sedangkan, salah satu kaki lagi terkait kebijakan program MBG yang memacu permintaan produk peternakan. “Maka dengan kondisi ini tantangan sekaligus kesempatan bagi stakeholder peternakan,” katanya. (INF)

LANTIK PENGURUS NASIONAL, AHI KUKUHKAN VISI CIPTAKAN SAPI HOLSTEIN ADAPTIF UNTUK PETERNAK

Foto bersama dalam acara Pelantikan Pengurus Pleno Nasional AHI periode 2025-2029. (Foto: Istimewa)

Asosiasi Holstein Indonesia (AHI) resmi menyelenggarakan Pelantikan Pengurus Pleno Nasional AHI periode 2025-2029, di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat, Bandung, Jumat (28/11/2025).

Dalam sambutannya, Ketua Umum AHI, Dr Ir Rochadi Tawaf MS, menegaskan bahwa momen ini merupakan amanat penting dari AD/ART AHI. Ia menekankan bahwa AHI adalah satu-satunya organisasi peternakan sapi yang bergerak spesifik di bidang perbibitan (breeders association) di Indonesia.

“Tuntutan yang diemban organisasi ini amatlah berat. Pasalnya, AHI tidak hanya menjadi tolok ukur (benchmark) perkembangan persusuan, namun juga merupakan kepanjangan tangan kegiatan perbibitan sapi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Seperti halnya pembentukan bibit dasar dan bibit sebar di Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik pemerintah,” ujarnya.

Harapan utama yang dibebankan kepada AHI adalah mengawal sapi-sapi unggul hasil seleksi, progeny, dan sertifikasi, sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produksi dan produktivitas sapi perah secara nasional.

Cita-cita luhur AHI yang dirumuskan dalam kongres nasional adalah membentuk “Sapi Holstein Indonesia, yang adaptif dengan ekosistem dan budaya masyarakat, untuk kesejahteraan peternak.”

Dalam upaya mengaktualisasikan cita-cita tersebut, AHI telah memperkuat jejaring internasional. Langkah strategis ini dilakukan dengan kehadirannya pada World Dairy Expo di Medison Wisconsin bulan lalu, pertemuan dengan Asosiasi Holstein USA dan Asosiasi Animal Breeder USA untuk menjajaki kerja sama, serta menjalin kolaborasi riset pengembangan sapi Holstein di Indonesia dengan International Livestock Research Institute (ILRI) melalui proyek Asia-Africa Dairy Genetic Gain (AADGG Project).

Dukungan Pemerintah Daerah dan Fokus Kesejahteraan
Kepala DKPP Jawa Barat, menyatakan bahwa komitmen pemerintah mendukung penuh kegiatan AHI. Dalam kesempatan ini, disoroti tiga pilar penting yang harus menjadi fokus kerja sama sinergis antara pemerintah, perguruan tinggi, dan asosiasi, yaitu pengembangan pedet; memastikan ketersediaan pakan yang memadai, murah, dan berkualitas; serta optimalisasi pemanfaatan kotoran ternak (kohe) sebagai sumber pendapatan masyarakat peternak.

Pemerintah Jawa Barat berharap AHI dapat membantu meningkatkan produksi susu dan penyelesaian masalah limbah sapi perah yang mencemari sungai di Jawa Barat.

FGD Strategis: Sertifikasi dan Kemandirian Genetik
Rangkaian acara dilanjutkan dengan focus group discussion (FGD) yang membahas “Strategi Implementasi Sertifikasi Sapi Holstein Indonesia.” Topik ini dianggap sebagai langkah strategi awal bagi AHI untuk mengawal peningkatan produksi dan produktivitas sapi perah.

Sertifikasi ini menurut AHI dipandang esensial untuk membangun database nasional, meningkatkan mutu genetik melalui verifikasi kualitas (estimated breeding value/EBV), dan mempercepat proses terbentuknya bibit sapi Holstein Indonesia yang unggul.

Model pengembangan sapi perah (Delmansarah) di Jawa Barat, akan dijadikan objek kerja sama antar stakeholder peternakan sapi perah seperti koperasi (GKSI), perusahaan peternakan (mega/medium dairy farm), AHI (asosiasi breeders), dan perguruan tinggi (Unpad dan IPB) dalam membangun persusuan nasional.

AHI menyadari bahwa tercapainya target nasional ini memerlukan kepengurusan nasional yang tangguh, berkomitmen, dan berkemampuan tinggi untuk mengeliminasi kendala sektor persusuan saat ini.

“Pengukuhan pengurus ini diharapkan menjadi motivasi kuat bagi seluruh jajaran AHI untuk menjadikan asosiasi sebagai tolok ukur perkembangan persusuan nasional. AHI berkomitmen penuh untuk melaksanakan program kerjanya demi mendukung upaya pemerintah menciptakan iklim yang kondusif serta membangun persusuan nasional yang berkelanjutan,” tukas Rochadi. (INF)

ARTIKEL POPULER MINGGU INI

Translate


Copyright © Majalah Infovet I Majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan. All rights reserved.
About | Kontak | Disclaimer