VAKSINASI PMK TERUS DIGENCARKAN UNTUK MENJAGA DAN TINGKATKAN KEKEBALAN TERNAK

Pemeriksaan PMK pada hewan ternak. (Foto: Istimewa)

Penguatan upaya pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) melalui vaksinasi nasional secara bertahap terus digaungkan. Setelah vaksinasi Tahap I (Februari-April 2025) selesai, kini vaksinasi Tahap II digencarkan pada Juli-September 2025, sebagai bagian dari strategi pemberian vaksin booster untuk menjaga dan meningkatkan kekebalan ternak secara berkelanjutan.

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), kembali mencanangkan Bulan Vaksinasi PMK sebagai ajakan nasional bagi pemerintah daerah, asosiasi, perguruan tinggi, peternak, serta pelaku usaha untuk bersama-sama mendukung percepatan vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia.

“Bulan Vaksinasi PMK menjadi momentum untuk mempercepat cakupan vaksinasi demi melindungi ternak dan menjaga ketahanan pangan nasional,” ujar Dirjen PKH, Agung Suganda, di Jakarta, Jumat (11/7/2025).

Ia menekankan, vaksin booster pada tahap kedua ini sangat penting dilakukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan hewan terhadap virus PMK, terutama di wilayah-wilayah dengan lalu lintas ternak yang tinggi atau berisiko tinggi penularan.

“Perlindungan terhadap ternak sama artinya dengan perlindungan terhadap sumber penghidupan peternak dan ekonomi pangan kita. Mari kita sukseskan bersama Bulan Vaksinasi PMK,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Kesehatan Hewan, Hendra Wibawa, menjelaskan bahwa vaksinasi bukan hanya soal jumlah, tetapi juga kualitas dan ketepatan waktu. “Pemberian vaksin booster pada periode ini bertujuan memperkuat antibodi yang sebelumnya telah terbentuk. Tanpa booster, kekebalan akan menurun dan bisa membuka peluang virus kembali menyerang,” kata Hendra.

Ia juga mengimbau vaksinasi harus didukung dengan praktik biosekuriti di tingkat peternak. “Vaksin saja tidak cukup. Peternak juga harus disiplin menjaga kebersihan kandang, membatasi lalu lintas hewan, dan melapor jika ada gejala klinis pada ternak,” imbuh dia.

Pemerintah menegaskan bahwa vaksinasi PMK merupakan bagian dari strategi jangka panjang menuju Indonesia bebas PMK. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha peternakan, hingga kesadaran para peternak. (INF)

LEBIH DARI 1.500 SAPI PERAH IMPOR DATANG LAGI

Sapi perah bunting kembali didatangkan untuk perkuat populasi dan mendukung produktivitas peternak lokal. (Foto: Istimewa)

Dalam dua hari, lebih dari 1.500 ekor sapi perah bunting kembali didatangkan dari Australia ke Indonesia untuk memperkuat populasi sapi perah dan mendukung produktivitas peternak lokal.

Sebanyak 1.088 ekor sapi perah tiba di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo, Sabtu (28/6/2025). Pemasukan ini difasilitasi PT Santosa Agrindo Lestari (Santori), anak perusahaan JAPFA, bekerja sama dengan PT Greenfields Dairy Indonesia, PT Karya Suci Pratama, PT Irfai Berkah Sejahtera, PT Arla Food, serta Koperasi Suka Makmur.

Sehari sebelumnya, 485 ekor sapi perah juga telah masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, oleh PT Kironggo Joyo. Total, dalam waktu dua hari, jumlah sapi perah impor yang masuk mencapai 1.573 ekor.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Suganda, mengatakan bahwa langkah ini selaras dengan program pemerintah dalam mempercepat peningkatan populasi dan produksi susu nasional, khususnya melalui Program Percepatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN).

“Pemerintah menargetkan peningkatan populasi sapi perah sebanyak satu juta ekor hingga 2029. Ini adalah bagian penting dari strategi mencapai ketahanan pangan dan mendukung program Makan Bergizi Gratis,” ujar Agung dalam keterangan resminya, Sabtu (28/6/2025).

Saat ini, produksi susu segar dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 21% dari kebutuhan nasional yang mencapai 4,6 juta ton/tahun. Kehadiran sapi impor ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas peternak lokal dan mendorong kemandirian produksi susu di dalam negeri.

Adapun jenis sapi yang diimpor merupakan persilangan antara Holstein dan Jersey yang memiliki keunggulan genetik berupa produktivitas susu tinggi, masa laktasi panjang, interval kelahiran yang singkat, serta lebih adaptif terhadap iklim tropis Indonesia. Selain itu, ukuran tubuh yang lebih kecil dinilai sesuai untuk dikelola oleh peternak skala kecil dan menengah.

Direktur Kesehatan Hewan, Kementan, Imron Suandy, menegaskan bahwa seluruh sapi impor telah melalui protokol kesehatan hewan sejak sebelum pengiriman hingga tiba di Indonesia. Pemerintah memastikan hewan yang masuk dalam kondisi sehat, bebas penyakit hewan menular strategis, dan telah disertai dokumen lengkap sesuai standar internasional.

“Bersama dengan Badan Karantina Hewan, tindakan karantina dan pemeriksaan kesehatan hewan kami lakukan secara menyeluruh. Ini bagian dari komitmen menjaga kesehatan hewan sekaligus menjamin keamanan pangan asal hewan,” kata Imron.

Ia menambahkan, pengawasan juga dilakukan selama proses distribusi sapi ke para perusahaan joint shipment dan peternak mitra Greenfields di Jawa Timur.

CEO Greenfields, Akhil Chandra, menjelaskan bahwa sapi-sapi tersebut akan didistribusikan kepada 120 peternak mitra yang tersebar di Kabupaten Malang, Blitar, Pasuruan, dan Kota Batu, Jawa Timur.

“Kami juga akan menyerap seluruh hasil susu dari peternak mitra dan memberikan dukungan teknis berkelanjutan agar para peternak dapat meningkatkan produktivitas secara optimal,” katanya. (INF)

KEMERIAHAN LEP EXPO 2025

Gelaran Livestock Export Program (LEP) Expo ke-5 kembali hadir pada 14-15 Mei 2025 di The Springs Club Summarecon Serpong, Kabupaten Tangerang. Acara serupa terakhir kali dihelat pada 9-10 Juni 2022 lalu. LEP merupakan program yang didanai bersama oleh Meat and Livestock Australia (MLA) dan LiveCorp. LEP telah memberikan layanan kepada industri peternakan sapi Australia dan Indonesia sejak 2009. Terutama yang bergerak dalam praktik kesejahteraan hewan, peningkatan produktivitas, dan efisiensi rantai pasokan.

JELANG LEBARAN, KEMENTAN PASTIKAN PENGENDALIAN PMK TETAP BERJALAN

Pemeriksaan sapi oleh petugas di lapangan. (Foto: Istimewa)

Menjelang perayaan Idul Fitri, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) tetap optimal di seluruh Indonesia. Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, meminta jajarannya tetap siaga.

Menurut Amran, timnya bergerak cepat dalam menangani penyebaran PMK. Pada saat tren kasus meningkat di awal tahun, Kementan mengalokasikan anggaran Rp 100 miliar untuk alokasi 4 juta dosis vaksin mengatasi wabah PMK.

“Begitu ada PMK, Rp 100 miliar langsung kami geser dan jutaan vaksin itu telah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Alhamdulillah tren kasus PMK saat ini sudah melandai,” ungkap Mentan Amran, dalam keterangan persnya Rabu (26/3/2025).

Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda, menyatakan untuk memastikan pengendalian tetap optimal, timnya melakukan pemantauan harian rutin melalui portal Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Terpadu (iSIKHNAS) untuk mengantisipasi lonjakan lalu lintas ternak di berbagai daerah menjelang Idul Fitri 1446 H.

Ia menambahkan, ternak yang baru tiba di lokasi tujuan biasanya mengalami penurunan daya tahan tubuh akibat kelelahan selama perjalanan. Kondisi ini membuat ternak rentan terserang penyakit, termasuk PMK.

“Ternak sakit yang tidak segera ditangani dapat menulari ternak lain dan merugikan peternak. Kami mengimbau peternak dan pelaku usaha untuk segera menghubungi petugas kesehatan hewan setempat jika menemukan ternak sakit, agar bisa segera ditangani,” kata Agung.

Untuk memastikan kasus PMK terus melandai, Kementan meningkatkan kapasitas epidemiologi petugas kesehatan hewan agar mampu melakukan deteksi dini, respons cepat, dan pengendalian PMK berbasis risiko. “Dengan sumber daya yang terbatas, strategi ini memungkinkan daerah untuk menerapkan kebijakan yang tepat guna mengantisipasi penyebaran PMK,” ucapnya.

Sebagai langkah pencegahan, Kementan telah melaksanakan Bulan Vaksinasi PMK pada Januari-Maret dan akan melanjutkan vaksinasi ulangan pada Juli-September. Hingga saat ini, capaian vaksinasi nasional yang bersumber dari APBN telah mencapai 1.078.189 dosis atau 68,10% dari distribusi 1.583.200 dosis. Sementara itu, vaksinasi yang bersumber dari APBD, hibah, CSR, feedlot, dan mandiri telah mencapai 607.462 dosis, sehingga total vaksinasi secara nasional mencapai 1.688.651 dosis.

“Angka ini masih terus bergerak karena petugas terus melakukan vaksinasi dan pelaporan melalui iSIKHNAS. Kami berharap bisa mencapai minimal 70%,” tambah Agung.

Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Imron Suandy, menyatakan bahwa pihaknya telah mendistribusikan obat-obatan dan logistik pendukung ke berbagai daerah dalam mempercepat pengendalian PMK. Bantuan mencakup antibiotik, vitamin, analgesik, disinfektan, dan peralatan medis lainnya.

Berdasarkan evaluasi nasional per 24 Maret 2025, pelaksanaan vaksinasi PMK terus menunjukkan progres positif. Sebagian besar provinsi telah mencapai target vaksinasi di atas 60%, dengan beberapa daerah mencatatkan capaian di atas 80%.

“Kami pastikan ternak yang sakit tertangani dengan baik dan vaksinasi berjalan optimal guna mencegah penyebaran lebih luas,” ujar Imron.

Selain vaksinasi, pengendalian PMK juga dilakukan melalui pengawasan ketat lalu lintas hewan dan produk hewan, penerapan biosekuriti, penyediaan pakan berkualitas, serta pemeriksaan kesehatan hewan secara rutin. “Semua aspek harus diperhatikan secara berkelanjutan,” tegasnya.

Upaya strategis pemerintah dalam pengendalian PMK bertujuan untuk menjamin ketersediaan ternak yang aman dan sehat menjelang Idul Fitri 2025. Sistem pengawasan lalu lintas ternak yang ketat serta penggunaan aplikasi pemantauan yang diawasi Pejabat Otoritas Veteriner (POV) menjadi langkah utama mencegah penyebaran PMK antar wilayah.

“Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, termasuk peternak, pelaku usaha peternakan, dan masyarakat, agar upaya ini berhasil. Pastikan ternak sudah divaksin PMK dan memiliki sertifikat veteriner sebelum dilalulintaskan,” pungkasnya. (INF)

PERKUAT POPULASI, 1.250 SAPI PERAH KEMBALI DIDATANGKAN

Kedatangan 1.250 ekor sapi perah dengan usia kebuntingan 3-5 bulan di Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi. (Foto: Istimewa)

Sebanyak 1.250 ekor sapi perah asal Australia jenis Frisian Holstein (FH) dengan usia kebuntingan 3-5 bulan tiba di Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi, pada Minggu (9/3/2025).

Kedatangan sapi perah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong investasi untuk memperkuat populasi sapi perah nasional dan meningkatkan produksi susu segar.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan berbasis produk susu.

“Penambahan sapi perah ini adalah langkah konkret untuk meningkatkan produksi susu nasional dan mendukung program pangan bergizi bagi masyarakat. Dengan bertambahnya populasi sapi perah berkualitas, diharapkan dapat meningkatkan produksi susu segar dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor produk olahan susu,” ujar Agung dalam sambungan online secara langsung.

Kedatangan sapi ini juga sejalan dengan peta pengembangan sapi perah nasional yang melibatkan pemerintah dan sektor swasta. Dua perusahaan peternakan sapi perah swasta berkontribusi dalam importasi ini, yaitu PT Bumi Rojokoyo Banyuwangi yang mendatangkan 550 ekor sapi, sehingga total populasi sapi perah mereka mencapai 2.500 ekor, serta PT Bumi Ki Ronggo Joyo Bondowoso yang menambah 700 ekor sapi, menjadikan total populasi mereka mencapai 3.000 ekor.

Peningkatan populasi sapi perah ini diharapkan dapat memperkuat pasokan susu segar bagi industri pengolahan susu (IPS) serta mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, kualitas susu yang dihasilkan juga diharapkan meningkat, mengingat sapi yang didatangkan merupakan bibit unggul dengan produktivitas tinggi.

Sementara itu, Direkur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Imron Suandy, memastikan seluruh sapi perah yang diimpor telah melewati prosedur karantina dan pemeriksaan kesehatan ketat sebelum dan setelah tiba di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kesehatan ternak sebelum didistribusikan ke peternakan mitra.

Importasi sapi perah masih akan berlanjut, pada Juni 2025 mendatang, importasi bibit sapi perah tahap ketiga akan kembali dilakukan dengan jumlah yang sama, yakni 1.250 ekor. (INF)

SOLUSI TERPADU LINDUNGI TERNAK DARI PMK

GPC 8, BIOCID 30, dan SHIFT bekerja secara sinergis untuk memberikan perlindungan secara menyuluruh terhadap wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) atau foot and mouth disease (FMD).

GEJALA ANTRAKS MUNCUL DI GUNUNG KIDUL, TIM RESPONS CEPAT

Tim langsung merespons cepat dengan melakukan penelusuran dan pengambilan sampel kasus antraks di Gunung Kidul. (Foto: Istimewa)

Tim dari Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian (Kementan) langsung merespons cepat satu kasus gejala antraks di Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, DIY, pada 15 Februari 2025.

“Pemerintah serius menangani setiap kasus penyakit hewan menular yang muncul. Kami telah mengirimkan tim ke lokasi kasus untuk melakukan penelusuran, pengambilan sampel, dan penyuluhan kepada pemilik ternak,” kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda, melalui siaran resminya saat meninjau laboratorium BBVet Wates, Selasa (18/2/2025).

Ia menambahkan, tim BBVet Wates juga terus berkoordinasi dengan Dinas PKH Kabupaten Gunung Kidul dan meminta untuk berkoordinasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan setempat dalam melakukan pemantauan dan cek kesehatan pada pemilik ternak atau yang memiliki riwayat kontak dengan ternak sakit.

Sementara itu, Kepala BBVet Wates, Hendra Wibawa, mengatakan tim BBVet Wates dan Dinas PKH Kabupaten Gunung Kidul telah melakukan disinfeksi secara menyeluruh pada kandang yang terdampak untuk memastikan dekontaminasi kuman, sehingga potensi penyebaran penyakit dapat dihilangkan.

“Ternak-ternak yang masih ada di kandang diisolasi, tidak boleh dikeluarkan, dan pembatasan akses keluar masuk, serta kandang terus dijaga biosekuritinya agar ternak tidak terpapar penyakit,” jelas Hendra.

“Pengobatan antibiotik pada ternak yang sekandang juga telah dilakukan dan akan dilanjutkan vaksinasi antraks pada ternak tersebut setelah masa kerja/residu antibiotik berakhir. Untuk di luar lokasi kasus, vaksinasi antraks dapat dilakukan secepatnya pada ternak-ternak yang sehat untuk mencegah penularan.”

Sampai berita ini diturunkan, pemerintah menyatakan tidak ditemukan penularan kasus pada ternak lain dan juga tidak ditemukan kasus klinis pada manusia. Kementan akan terus melakukan pemantauan dan penanganan kasus antraks untuk mencegah penyebaran penyakit, serta melindungi kesehatan hewan dan manusia. (INF)