AKIBAT PMK DOMPU GAGAL KIRIM SAPI KE JAKARTA

Petugas kesehatan hewan memeriksa sapi yang terindikasi PMK

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi yang ditemukan di Jawa Timur berdampak pada penjualan ternak di Kabupaten Dompu. Kuota 500 ekor sapi untuk dikirim ke Jakarta untuk kebutuhan lebaran Idul Qurban tahun 2022 melalui tol laut, Senin, 16 Mei 2022 gagal dikirim akibat tidak mendapat rekomendasi dari daerah penerima.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Ir Zaenal Arifin, MSI mengungkapkan, pengiriman ternak antar daerah dan pulau melalui jalur darat kini dihentikan untuk antisipasi penyebaran PMK yang terindikasi sudah masuk di pulau Lombok untuk wilayah NTB. Tapi pengiriman ternak antar pulau melalui jalur tol laut masih dibolehkan selama ada rekomendasi dari daerah penerima dan ternak yang dikirim kondisinya sehat dan bebas dari penyakit.

Selama ini, ternak dari Dompu banyak dikirim melalui darat untuk memenuhi permintaan pasar menjelang lebaran Idul Qurban. Sementara jadwal pengiriman ternak melalui tol laut bagi pengusaha ternak Dompu pada 16 Mei 2022. Jadwal itu tidak terisi karena rekomendasi dari daerah penerima tidak didapat pengusaha ternak Dompu.

“Karena tidak ada rekomendasi dari daerah penerima, jadwal kita tanggal 16 Mei kemarin tidak terisi. Akhirnya dimanfaatkan oleh pengusaha dari Bima untuk tol laut dari Bima ke Jakarta,” kata Zaenal Arifin.

Jadwal tol laut bagi pengusaha ternak Bima pada 19 Mei ini. Untuk mengantisipasi pengiriman ternak antar daerah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dompu akan meningkatkan pengawasan di sejumlah titik.

Pasca temuan kasus PMK pada sapi di Jawa Timur, Zaenal mengatakan pihaknya terus meningkatkan pengawasan pada kesehatan hewan di daerah. Termasuk pada rumah potong hewan (RPH). “Sejauh ini tidak ada PMK di pulau Sumbawa. Tapi kita akan intenskan pengawasan, termasuk melakukan penyemprotan pada ternak sapi dan ayam,” ungkapnya.

Penyakit mulut dan kuku itu sendiri tidak berbahaya bagi manusia. Penyakit ini hanya menyebar dari hewan ke hewan. Ternak yang terjangkit PMK, masa inkubasinya selama 14 hari. “PMK ini dampaknya pada ekonomi petani. Ketika terjangkit PMK, maka akan menimbulkan kematian ternak lebih cepat. Ini yang kita antisipasi,” katanya. (INF)

DISKUSI INTERAKTIF MEWASPADAI PMK

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) alias Foot and Mouth Disease (FMD) yang melanda Indonesia baru - baru ini sukses membuat panik masyarakat Indonesia khususnya peternak. Pasalnya sudah 32 tahun terakhir Indonesia bebas PMK, dan kini penyakit tersebut kian merajalela kembali.

Sebagai bentuk edukasi dan upaya dalam meredam kepanikan dan membangkitkan kesadaran masyarakat dalam mencegah penyebar luasan PMK, Satwa Media Group melakukan diskusi interaktif bertajuk "Waspada PMK dan Cara Pengendaliannya" yang disiarkan secara live melalui kanal Youtube Satwa Media dan Zoom Meeting pada Rabu (18/5).

Hadir sebagai narasumber yakni Ir Rochadi Tawaf selaku Anggota Dewan Pakar PB ISPI dan Drh Andi Wijanarko selaku Ketua 2 ASOHI. Dalam pemaparannya Rochadi sedikit menjabarkan terkait sejarah PMK di Indonesia. 

Ia menyebut bahwa PMK dapat kembali masuk ke Indonesia salah satunya dikarenakan kesalahan kebijakan dari pemerintah yang membolehkan masuknya hewan maupun produk peternakan dari zona di negara yang belum bebas PMK.Ia juga menyebutkan bahwa lemahnya pengawasan dari Indonesia semakin meningkatkan risiko PMK bisa masuk ke Indonesia.

"Meskipun belum ada kajian ilmiah yang bilang bahwa PMK yang sekarang masuk dari India dan Brazil, tapi kan setidaknya ini sudah kita wanti - wanti sejak dulu. Kita awalnya menganut country based, tujuannya ya itu supaya PMK enggak masuk, nah sekarang yang kita khawatirkan terjadi," tutur Rochadi.

Dalam kajian yang telah ia lakukan jauh hari sebelumnya Rochadi menyebut bahwa estimasi kerugian ekonomi di sektor peternakan akibat PMK dapat mencapai 9,6 Triliun Rupiah, itupun hanya dari segi stamping out saja.

"Kita berkaca pada Inggris, di tahun 2011, mereka kena PMK dan lalu menyebar dalam 14 hari, Pemerintah di sana langsung ambil tindakan stamping out, lalu mereka ganti rugi ke peternaknya. Nah dari sisi itu saja kita estimasi kerugian sampai 9,6 T. Dan yang menanggung itu semua ya peternak, karena di sini tidak ada dalam UU pemberian kompensasi dari pemerintah," tutur dia.

Drh Andi Wijanarko memberikan pendapatnya dalam diskusi

Selain itu Rochadi juga menyebut bahwa kerugian dari sektor lain misalnya pariwisata, sektor perdagangan, dan lain sebagainya yang mungkin akan menambah nominal kerugian Indonesia akibat PMK.

Sementara itu Drh Andi Wijanarko menyebutkan bahwa saat ini pemerintah telah memanggil 4 anggota ASOHI yang memiliki produk vaksin PMK. Dimana dengan azas kedaruratan vaksin akan diimpor untuk digunakan dalam program vaksinasi oleh pemerintah.

"Ini pun masih dikaji, nanti siapa yang vaksinnya paling homolog. Vaksin PMK tidak seperti ND yang bisa memberikan cross immunity, jadi kalau tingkat homologinya rendah, ya percuma. Oleh karena itu dalam beberapa hari kedepan mungkin sudah ada produknya dan dijual terbatas hanya untuk program pemerintah," tutur Andi.

Dalam mencegah penyebaran PMK, selain vaksinasi Andi menyebut bahwa peternak dapat melakukan aplikasi biosekuriti yang ketat di peternakan. Selain itu layaknya Covid-19, karena penyebarannya yang cepat, ternak hendaknya tidak diumbar atau digembalakan, tetapi tetap di dalam kandang. 

Masyarakat juga dihimbau untuk tidak takut dalam mengonsumsi daging sapi, kambing, maupun kerbau, karena PMK bukan merupakan penyakit yang menular ke manusia alias zoonosis. Namun beberapa organ yang mengalami kerusakan akibat PMK, hendaknya jangan dikonsumsi. (CR)

PMK DIDUGA MENYEBAR KE INDONESIA MELALUI BEBERAPA HAL INI

Sapi, ternak yang rentan terinfeksi PMK

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak sapi, kerbau, domba, dan kambing kembali terjadi di Indonesia. Bahkan, PMK ini juga dapat menyerang hewan liar, seperti gajah, antelope, bison, menjangan, dan jerapah.

Penyakit yang disebabkan oleh virus tipe A dari keluarga Picornaviridae, genus Apthovirus, yakniAphtaee epizootecae pernah terjadi di Indonesia, yakni sekitar 1887. Beberapa tahun berikutnya, Indonesia berhasil keluar dari wabah PMK dan dinyatakan bebas PMK pada 1990 oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE). Namun, pada akhir April 2022, kasus PMK kembali menyerang hewan ternak di Indonesia. Sejumlah daerah melaporkan kasus PMK, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Lombok, hingga Aceh.

Dikutip dari jabarprov.go.id, virus penyebab PMK ini dapat bertahan lama di lingkungan dan bertahan hidup pada tulang, kelenjar, susu, serta produk susu. Sementara itu, tingkat penularan PMK cukup tinggi dengan tingkat kematian 1-5 persen. Lantas, melalui apa saja, virus PMK ini menyebar di Indonesia?

Dosen Fakultas Kedokteran Hewan IPB drh. Supratikno mengatakan, penyebaran virus PMK diduga masuk menginfeksi ternak di Indonesia melalui berbagai perantara.

"Salah satunya adalah kontak langsung dengan hewan penderita atau melalui media pembawa," ujarnya,.

Menurutnya, lalu lintas hewan yang dilakukan secara ilegal dari negara yang belum bebas PMK diduga menjadi penyebab penyebaran kasus di Indonesia.

"Bisa juga melalui media pembawa seperti sampah pesawat yang diberikan kepada ternak dan sampah tersebut teryata tercemar virus dari negara yang belum bebas PMK," imbuh Supratikno.

Selain itu, penyebaran kasus PMK juga diduga menyebar melalui media lain. Sebagai contoh, kegiatan impor yang ilegal produk olahan hewan yang tidak melalui karantina sehingga berpotensi membawa virus.

Pengawasan lalu lintas hewan yang lemah juga pernah disinggung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Muhammad Munawaroh. Dilansir dari KompasTV, Munawaroh mengatakan bahwa kasus PMK kembali terjadi lantaran pengawasan lalu lintas ternak di Indonesia yang lemah.

”Saya heran mengapa ternak, terutama domba. Misalnya dari Malaysia yang belum bebas PMK, bisa masuk dan terdistribusi sampai Wonosobo dan Malang sehingga meningkatkan risiko wabah dan terbukti,” ujarnya. (INF)

MENTAN SYL : DAGING SAPI TERINFEKSI PMK BISA DIKONSUMSI KECUALI INI

Mentan SYL meninjau feedlot

Hasil riset yang dilakukan pemerintah pusat mengenai penyakit yang melanda hewan ternak sapi ini dikatakan masih aman dan tidak jangkit pada manusia.  Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan daging hewan yang terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku, masih bisa dikonsumsi secara layak oleh masyarakat, asalkan pada bagian tubuh hewan tersebut tidak terjangkit virus yang terlihat dari perubahan warna.

"Yang tidak boleh hanya pada bagian-bagian tertentu yang terkena PMK. Misalnya organ organ tertentu, misalnya kaki, ya, tentu saja harus diamputasi dulu," ujar Yasin saat mengerikan keterangan mengenai virus PMK  lobby gedung A Kementerian Pertanian RI, Jakarta Selatan, Rabu 11 Mei 2022.

Hasil penelitian juga mengatakan virus tersebut ada di bagian organ dalam hewan yang biasa disebut dengan jeroan, masyarakat dalam hal ini juga diimbau oleh Limpo untuk tidak mengkonsumsi jeroan.

"Cuma itu yang memang tidak direkomendasi, tapi yang lain masih bisa direkomendasi. Dagingnya pun masih bisa dimakan, kecuali ya beberapa teknis," ujarnya.

Penyembelihan hewan ternak yang terjangkit penyakit tersebut juga berada di dalam pengawakan ketat kementerian pusat, pihak Kemenkes bahkan menerjunkan tim medisnya ke lokasi rumah pemotongan hewan guna memberitahui masyarakat, bagian mana saja yang bisa dan layak di konsumsi

Limpo juga mengatakan beberapa bagian tubuh hewan yang tidak bisa di konsumsi lantaran terpapar virus tersebut yakni jeroan, mulut, bibir, lidah, dan kaki.

"Selebihnya, masih bisa dikonsumsi oleh manusia" ujar dia. 

Limpo juga jelaskan bahwa hewan ternak yang masih ada dan bertahan hidup di sekitar lokasi wabah virus PMK tersebut akan segera diberikan vaksin, Kementerian Pertanian itu sendiri juga akan membuat vaksin langsung.

"Vaksin yang akan kita pakai adalah vaksin nasional. Tapi, vaksin ini membutuhkan waktu," ujarnya. (INF)

KETUA GKSI IMBAU PETERNAK TIDAK LAKUKAN PANIC SELLING

Gubernur Khofifah meninjau pengobatan Hewan Ternak Sapi milik H. Bakri di Dusun Wates, Desa Kedungpring, Kec. Balongpanggang, Sabtu (7/5/2022). Foto: https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/gerak-cepat-gubernur-khofifah-kawal-langsung-pengobatan-hewan-ternak-yang-terinfeksi-penyakit-mulut-dan-kuku-di-gresik

Ketua Umum Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Daerah Jawa Barat, DedI Setiadi melalui keterangan resminya mengimbau para peternak sapi untuk tidak melakukan pannic selling. Dia juga menyatakan produk peternakan asal sapi berupa susu dan daging secara klinis dinyatakan tidak berbahaya dikonsumsi masyarakat, dikarenakan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) bukan penyakit Zoonosis.

“Kami mengimbau kepada peternak agar tidak melakukan "panic selling" yaitu menjual ternaknya secara tergesa-gesa. Kepada masyarakat umum agar tidak khawatir untuk mengonsumsi produk-produk peternakan asal sapi (susu dan daging),” terang Dedi, dikutip dari siaran pers yang diterima Infovet, Rabu (11/5). 

Imbauan tersebut telah disepakati berdasarkan hasil rapat koordinasi seluruh anggota Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Daerah Jawa Barat, Industri Pengolahan Susu (IPS), Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia (IDHSI), Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat, Komite Pemulihan Ekonomi Jabar (KPED) Div Pertanian dan Ketahanan Pangan. Rapat koordinasi diselenggarakan pada Selasa tanggal 10 Mei 2022 di kantor GKSI Jawa Barat, Jalan Rumah Sakit No 114 Bandung.

Lebih lanjut dijelaskan, berkenaan dengan terjadinya outbreak PMK di Jawa Timur yang telah menyerang 1.247 ekor sapi (sumber: Surat Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur Nomor: 524.3/5201/122.3/2022), dan berdampak luas terhadap perekonomian regional maupun nasional. Mengingat PMK bersifat airborne disease dan penyebarannya sangat cepat, maka peternak sapi perah dibawah naungan GKSI dan peserta rapat lainnya, menyikapi sebagai berikut:

1. GKSI dan segenap jajaran akan membuat SOP dan satgas PMK di tingkat peternak, kelompok, koperasi dan di tingkat GKSI dengan tujuan menghindari simpang siurnya pemberitaan mengenai dampak negatif yang tengah berkembang saat ini.
2. Melakukan pemetaan dan identifikasi ternak dan wilayah yang tertular, terduga dan bebas PMK di wilayah Jawa Barat.
3. Untuk meghindari terjadinya lalu lintas sapi yang tidak terkendali diperlukan keterlibatan lintas dinas, instansi terkait, dengan diterbitkannya kebijakan untuk tidak memasukkan ternak baru, terlebih dari wilayah termasuk zona terduga dan tertular wabah.
4. Melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai PMK dan dampaknya secara masif kepada peternak dan masyarakat umum dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
5. Dalam rangka eradikasi di wilayah tertular, diperlukan dana tanggap darurat yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak lain yang tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Produk peternakan asal sapi berupa susu dan daging secara klinis dinyatakan tidak berbahaya dikonsumsi oleh masyarakat, dikarenakan PMK bukan penyakit Zoonosis. Apabila terdapat keraguan bagi masyarakat, maka dapat menghubungi Direktorat P2HP Kementerian Pertanian (Jl Harsono RM No 3, Ragunan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta) dan atau DKPP Provinsi Jawa Barat (Whatsapp: 082324252815 atau 0895337189496).

(INF) 

HIMBAUAN PPSKI KEPADA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN WABAH PMK DI INDONESIA

Ilustrasi

Terkait wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang sedang terjadi di Indonesia, PPSKI (Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia) melalui press release menghimbau pemerintah agar:

1. Stop lalu lintas ternak antar kabupaten/kota.
2. Stop lalu lintas produk-produk pertanian mentah maupun olahan.
3. Pengawasan transportasi ketat, yaitu terutama kendaraan dan manusia yang akan keluar dari daerah wabah.
4. Tutup pasar hewan di daerah wabah.
5. Bentuk segera pos-pos pemeriksaan untuk lalu lintas hewan ternak, dan produk-produk pertanian mentah ataupun olahan.
6. Segera dilakukan biosurveillance serempak pada semua hewan ternak yang mungkin dapat tertular PMK, termasuk hewan-hewan liar dan juga yang ada di kebun-kebun binatang.
7. Harus dapat diisolasi FMD Virus, ditentukan serotype-nya, dilakukan sequencing dan phylogenetic.
8. Berdasarkan butir 7 tersebut, maka vaksinasi dan ring vaksinasi dengan seed FMDV yang sesuai dengan isolat FMDV yang bersirkulasi di lapangan harus segera dilakukan.
9. Dilakukan disinfektansia dengan pH asam (pH dibawah 4) atau pH basa (pH diatas 11) di daerah dan di luar sekitar wabah (ring disinfektansia), dibuat eco friendly.
10. Pejabat Deptan/drh/siapa saja yang ikut rapat dan dalam rapat-rapat tersebut sebelumnya (mungkin jika ada) yang merekomendasikan kepada pemerintah untuk dapat secara resmi mengimpor daging dari wilayah/negara endemik (juga termasuk dari wilayah/negara yang bebas FMDV dengan cara vaksinasi) perlu dipanggil dan dimintai pertanggungan jawabnya (berkaca dan belajar dari kasus Bank Century). Hal tersebut sangat perlu dilakukan demi penuntasan kasus FMDV dan pembelajaran demi masa depan pertanian yang optimal.
11. Stop impor daging India.

(INF/Rilis)

PANDUAN PPSKI BAGI PETERNAK DALAM PENANGANAN WABAH PMK DI INDONESIA

Foto: ilustrasi/pixabay

Terkait dengan terkonfirmasinya beberapa wilayah di Indonesia terserang wabah Penyakit Mulut dan Kuku/PMK atau Foot and Mouth Disease/FMD yang merupakan penyakit hewan yang sangat menular dan menyerang hewan berkuku belah/Artiodactyla seperti: Sapi, Kerbau, Kambing, Domba dan Babi.

Bersama ini PPSKI (Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia) menghimbau agar seluruh Peternak Sapi/Kerbau untuk tidak panik dan melakukan langkah-langkah pencegahan serta pengendalian dengan meningkatkan biosecurity di peternakan sebagai berikut:

1. Tidak memasukkan ternak baru terutama dari daerah wabah.
2. Tidak mengunjungi peternakan lain terutama peternakan-peternakan di daerah wabah.
3. Membatasi lalu lintas orang yang keluar masuk lokasi kandang.
4. Tempat pakan dan minum tidak bercampur.
5. Penyemprotan kandang, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kerja dengan desinfektan yang efektif.
6. Tidak melakukan panic selling karena tingkat kematian pada hewan dewasa relatif rendah (1–5%), tetapi pada sapi, domba, dan babi berusia muda cukup tinggi (hingga 20%).
7. Tingkatkan imunitas ternak dengan memperbaiki pakan dan terapi suportif seperti vitamin dan mineral agar ternak mampu melawan virus PMK.
8. PMK bukan merupakan penyakit zoonosis/menular dari hewan dan manusia namun sangat mudah menular ke sesama hewan. Partikel virus ditemukan pada udara yang dihembuskan hewan terinfeksi, air liur, air susu, urin, tinja, semen, cairan dari vesikel, hingga cairan amnion dari janin domba teraborsi. Virus PMK dapat masuk ke tubuh hewan peka melalui kontak langsung dengan hewan terinfeksi (terutama melalui aerosol) dan dengan benda-benda terkontaminasi (seperti pakaian, sepatu, dan kendaraan).
9. Segera melaporkan jika ada ternak yang menunjukkan gejala klinis mengarah pada PMK pada petugas peternakan setempat. Ciri khas penyakit ini adalah munculnya lepuh (vesikel) dan/atau erosi kulit di bagian hidung, lidah, bibir, di dalam rongga mulut (baik di gusi maupun pipi bagian dalam), di sela kuku, dan di puting. Tanda klinis lain yang sering ditemukan yakni demam (sekitar 40 °C), depresi, hipersalivasi (keluarnya air liur secara berlebihan), penurunan nafsu makan, berat badan, dan produksi susu, serta hambatan pertumbuhan.

(INF/Rilis)

AMANKAH MENGONSUMSI PRODUK PETERNAKAN YANG TERINFEKSI PMK?

Talkshow PMK : memberikan edukasi kepada masyarakat

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) atau Foot and Mouth Disease (FMD) baru - baru ini kembali muncul di Indonesia. Setelahada pernyataan resmi dari pemerintah terkait mewabahnya PMK di Provinsi Jawa Timur, semua stakeholder sudah mempersiapkan diri menghadapinya. 

Selain aspek kesehatan hewan, aspek kesehatan masyarakat tentunya juga tidak bisa dilepaskan begitu saja. Untuk memberikan info kepada masyarakat terkait penyakit PMK dan hubungannya dengan aspek keamanan pangan dan kesehatan masyarakat digelarlah acara talkshow "dadakan" pada Senin (9/5) yang lalu.

Penggagas acara tersebut yakni Drh Deddy F. Kurniawan selaku CEO Dairy Pro, narasumber yang dihadirkan dalam acara tersebut yakni Staff Pengajar sekaligus ahli Kesehatan Masyarakat Veteriner IPB University Drh Denny Widaya Lukman. Acara tersebut dihelat melalui kanal youtube Dairy Pro TV.

Drh Deddy mengatakan bahwa kegaduhan akibat wabah PMK yang juga datang mendadak ini menjadi semakin serius karena dalam waktu dekat umat islam di seluruh dunia juga akan merayakan hari raya Idul Adha. Dikhawatirkan dengan adanya isu ini masyarakat jadi ogah mengonsumsi daging ruminansia karena termakan hoax. 

Lalu kemudian Drh Deddy secara historis menceritakan perjalanan penyakit PMK dari masa ke masa beserta tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mengeliminir PMK. 

"1887 PMK ini mulai meledak di Malang lalu menyebar ke Kalimantan dan Sulawesi, pada tahun 1974 diadakan vaksinasi massal sampai 1982 tidak ada wabah, seolah - olah menghilang namun ternyata muncul lagi 1983 di Semarang dan menyebar kemana - mana. Pemerintah kemudian melakukan upaya lagi sampai kemudian di tahun 1986 Indonesia menyatakan diri bebas PMK, lalu di tahun 1987 diakui oleh ASEAN, dan 1990 diakui oleh OIE," tutur Drh Deddy.

Dan kini tahun 2022 PMK kembali "bangkit dari kubur" dan siap meneror industri peternakan negara ini, dimana bagi sebagian orang tentunya PMK adalah sesuatu yang baru, meskipun nyatanya bukan. Namun begitu dampak ekonomi dari penyakit ini dirasa akan sangat hebat mengingat waktunya yang juga dadakan (menjelang Idul Adha).

Drh Denny Widaya Lukman sendiri mengatakan bahwa banyak beredar di media sosial hoax yang mengatakan bahwa mengonsumsi produk hewani asal hewan yang terinfeksi PMK dapat menularkan PMK ke manusia.

"Ini hoax, PMK ini tidak tergolong zoonosis dan dapat menulari manusia, tetapi yang saya tekankan, perilaku manusia justru dapat menyebarkan virus PMK kepada hewan lain," tutur Denny.

Ia memberi contoh misalnya pedagang daging sapi atau soto yang membeli daging atau jeroan dari hewan terinfeksi PMK. Kemudian sebelum memasak mereka mencuci daging atau jeroan tersebut, lalu kemudian limbahnya masuk ke sungai atau sumber air bagi ternak yang peka, jika terkonsumsi akan menyebabkan infeksi pada hewan tersebut. 

Denny juga menjawab berbagai pertanyaan dan membagikan tips kepada para penanya yang hadir. Mulai dari teknik penanganan produk, prosedur penyembelihan di RPH, serta upaya dan tindakan yang harus dilakukan dalam mencegah penyebarluasan PMK. (CR)

WAGUB AUDY BERBAGI TIPS PETERNAKAN DI "NAGARI SERIBU SAPI"

Audy Joinaldy Meninjau Peternakan Sapi di Solok Selatan

Mendorong pengembangan industri peternakan, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy didampingi Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi meninjau “Nagari Seribu Sapi” di Kec. Sangir, Solok Selatan, Kamis (21/4/2022).

Merupakan hasil kolaborasi Pemprov Sumbar dan Kementrian Pertanian, Nagari ini sendiri merupakan gabungan dari lima kelompok tani di Kec. Sangir yang memperoleh bantuan seribu ekor sapi dari program pengembangan Desa Korporasi Sapi yang digagas Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sejak 2021 lalu.

Wakil Gubernur, Audy Joinaldy mengatakan program ini merupakan yang pertama kali nya di Sumatera Barat. Diharapkan nantinya keberadaan Desa Korporasi Sapi ini mampu meningkatkan populasi dan produksi hasil peternakan di Sumbar.

“Sumatera Barat baru pertama kali mendapat program bantuan semacam ini, selanjutnya tugas kita adalah bagaimana meyiapkan pakan yang layak supaya pertumbuhan ternak optimal dan memberikan added value untuk hasil yang lebih maksimal,” katanya berpesan.Lebih lanjut Audy berpesan pada kelompok tani agar menjaga kebersihan kandang, serta mempelajari dengan baik karakteristik, pola makan, pertumbuhan, dan pembiakan yang berbeda-beda pada setiap jenis sapi. Sebagai pakar di bidang peternakan Audy juga memberikan tips-tips pengembangan dan pengelolaan ternak pada para petani.

Si sisi lain, Taufik, ketua koperasi Sangir Serumpun Sejahtera, yang menaungi kelima kelompok tani penerima bantuan mengatakan saat ini sapi yang dikelola baru berjumlah 500 ekor, yang terdiri dari Sapi Simental, Peranakan Ongole, Frisian Holstate, dan Brahman. Sementara sisa 500 ekor lainnya akan diterima kembali pada Oktober mendatang.

“Sekarang baru datang 500 ekor, masing-masing 100 untuk setiap kelompok. Bulan Oktober nanti baru datang lagi indukan 500 ekor lagi, jadi totalnya seribu,” ujar Taufik.

Sementara untuk pakan dan added value yang menjadi perhatian utama Wakil Gubernur, ia menyampaikan sejauh ini kebutuhan pakan ternak berupa rumput dan konsetrat masih mampu dipasok secara swadaya oleh kelompok tani. Selain itu, kotoran ternak juga sudah diolah menjadi pupuk.

“Kotoran-kotoran kita tumpuk, diberi kapur dolomite dan disemprot dengan IM4 yang mengandung bakteri baik untuk mempercepat fermentasi, setelah itu kita keringkan selama 20 Hari. Dengan proses ini, setiap kelompok sekarang sudah memproduksi 5 ton pupuk setiap bulan dan Dijual Rp. 10.000,- per 5kg,” tuturnya saat ditanya oleh Wagub.

Di samping itu, guna meningkatkan produksi pupuk, Taufik juga meminta dukungan pada pemerintah untuk pembangunan rumah kompos bagi para kelompok tani. (INF)

AUSTRALIA AKAN IMPOR SAPI LSD DARI INDONESIA

Peternakan Sapi, Sumber Pendapatan Utama Australia

Langkah tidak biasa ditempuh oleh Australia, pasalnya mereka hendak mengimpor sapi yang mengidap penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) dari Indonesia. Tujuannya agar ilmuwan bisa mengembangkan vaksin untuk mencegah penyebaran infeksi LSD jika akhirnya virus itu masuk ke Australia. Menteri Pertanian Australia David Littleproud mengatakan lembaga penelitian CSIRO di Geelong, Victoria, akan menguji virus yang dapat memusnahkan industri daging merah dan produk susu Australia tersebut. 

"Ini merupakan langkah besar dan tidak bisa saya anggap enteng. Tapi itulah risiko yang harus diambil untuk dapat mencegahnya di negara kami. Langkah ini pun tidak akan memengaruhi status penyakit hewan ternak di Australia maupun peluang perdagangan kita" katanya.

Keputusan Australia  untuk mengimpor sapi terinfeksi LSD dari Indonesia memang berisiko, pasalnya penyakit tersebut dapat menular melalui perantara vektor berupa serangga. Oleh karena itu mereka sangat khawatir akan keselamatan sektor peternakan sapinya, karena faktanya Australia memang dapat banyak devisa dari sektor tersebut.

"Virus LSD ini saya khawatir akan datang dan akhirnya masuk ke Australia, entah dalam waktu cepat atau lambat. Saat ini jarak penyakit ternak itu ke wilayah daratan Australia sekitar 3.000 kilometer. Cukup dengan badai angin topan dan sejumlah pengusir hama sudah cukup untuk menyebar ke Australia. Saya tidak bisa memasang penangkal lalat besar di seluruh wilayah Australia utara. Saya tidak akan bisa menghentikannya," tambahnya. (INF)

". 

SAPI BANTUAN PEMPROV RIAU MATI KELELAHAN AKIBAT TERTAHAN DI KARANTINA

Sapi mati akibat kelelahan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyayangkan sikap Badan Karantina Pertanian, Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan, Jawa Timur (Jatim) yang menahan pengiriman sapi bantuan Pemprov Riau untuk masyarakat.

Atas kondisi itu, sebanyak 5 ekor sapi bantuan masyarakat mati karena kelelahan. Padahal pengiriman sapi tersebut sudah dilengkapi surat kesehatan dan syarat-syarat lainnya.

Bahkan Pemprov Riau telah melakukan koordinasi dengan Direktur Kesehatan Hewan, Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan, Kementerian Pertanian terkait pengiriman bantuan sapi tersebut.

Untuk tahap awal sapi bantuan Pemprov Riau dikirim sebanyak 567 ekor, atau 30 persen dari total bantuan sebanyak 1.883 ekor sapi. Namun, saat ini 567 sapi tersebut masih ditahan di Badan Karantina Pertanian, Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan, Jawa Timur.

"Kami sedikit kecewa sapi bantuan masyarakat ditahan di Karantina Bangkalan," ungkap Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Riau, Herman, Jumat (1/4/2022) dikutip dari Media Center Riau.

Herman mengatakan, jika pihaknya telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kepala Pusat Karantina Hewan, bahwa sapi bantuan Pemprov Riau dari Jatim boleh masuk Riau, meskipun saat ini Riau terkena wabah LSD.

"Tapi hari ini sapi bantuan kita tertahan di Karantina Bangkalan. Alasan mereka masih menunggu instruksi dari pusat, makanya kita bingung juga pusat yang mana lagi. Padahal kita sudah koordinasi Kementan, baik itu Direktur Kesehatan Hewan dan Kepala Pusat Karantina Hewan. Termasuk kita koordinasi dengan Kepala Biro Hukum Kementan," terangnya.

"Jadi sampai hari ini sudah lima hari sapi ditahan di Karantina Bangkalan, dan sudah lima ekor sapi yang mati. Semua sapi yang mati itu sudah dilakukan visum, dan hasilnya semuanya mati karena kelelahan. Sebab kapasitas karantina di sana tidak memadai," sambungnya.

Terkait persoalan itu, Herman mengaku telah melakukan koordinasi dengan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Sianipar yang intens melakukan memperhatikan hewan ternak masuk ke Riau.

"Beliau minta kronologis kejadian, dan sudah kita sampaikan, termasuk hasil visum sapi. Nanti beliau akan me-sounding-kan dengan Kepala Pusat Karantina Kementan," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan rapat dengan pihak pendamping pengadaan sapi dari Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau guna mencari solusi terkait persoalan ini.

"Jadi nanti kita akan membuat surat Gubernur yang disampaikan ke Kementan, yang ditembuskan ke Dirjen Kesehatan Hewan, dan lainnya," bebernya.

Sebab menurut Herman, atas kondisi ini pihak rekanan pengadaan sapi bantuan Pemprov Riau mengelukan biaya yang harus diluarkan untuk pembelian rumput makan sapi.

"Jadi satu hari itu mereka mengeluarkan biaya 20 juta untuk pengadaan rumput. Jadi selama lima hari sapi tertahan, selain sapi mati, juga biaya ekstra yang harus dikeluarkan," keluhnya.

"Makanya kita ingin mempertahankan dasar apa Karantina Bangkalan menahan sapi kita. Kalau karena Riau kena wabah LSD, Gubernur Riau sudah mengeluarkan surat edaran yang dilarang itu sapi keluar dari Riau, bukan sapi masuk. Bahkan sapi bantuan yang sekarang tertahan itu akan kita masukan ke daerah yang tidak kena wabah, seperti Rokan Hilir (Rohil) dan Kuantan Singingi (Kuansing)," tutupnya. (INF)

PETERNAK DI BLORA DIMINTA WASPADA PENYAKIT ENDEMIS

Ternak Sapi dan Unggas, Rawan Terserang Penyakit di Musim Pancaroba

Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, drh R Gundala Wijasena  mengimbau para peternak sapi dan unggas, untuk menjaga kebersihan kandang, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyakit akibat pengaruh cuaca.

“Ketika terjadi hujan berhari-hari, hal ini akan menyebabkan hewan menjadi stress, misalnya pada sapi. Itu biasanya karena perubahan cuaca, biasanya panas kemudian menjadi dingin. Dan hal itu menyebabkan penyakit yang sifatnya endemis itu muncul, ” kata dia.

Salah satu penyakit pada sapi, yakni Bovine Ephemeral Fever (BEF), ditularkan oleh serangga (arthropod borne viral disease), bersifat benign non contagius, yang ditandai dengan demam mendadak dan kaku pada persendian. Penyakit dapat sembuh kembali beberapa hari kemudian.

“Atau juga penyakit Surra, yaitu penyakit hewan menular yang disebabkan oleh protozoa parasitik Trypanosoma evansi,” terangnya.

Parasit ini hidup di dalam darah inangnya dan mengakibatkan demam, lemas, anemia, dan penurunan berat badan.

“Karena Blora ini sudah dikenal endemis Surra, sehingga bisa muncul penyakit seperti itu,” jelasnya.

Selain itu juga bisa jadi muncul salmonellosis, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella yang bisa menyebabkan mencret pada sapi muda dan pada sapi dewasa.

“Itu bisa saja terjadi, sehingga perlu penanganan khusus. Diharapkan kandangnya harus selalu kering, selain itu bisa juga diberi vitamin. Minta dokter hewan atau mantri hewan, yang ada di sekitar atau di lokasi untuk bisa memberikan pengobatan pada ternak tersebut,” ungkapnya.

Kemudian, untuk unggas, menurut Gundala Wijasena, seperti unggas atau ayam kampung, seperti kita ketahui, kebanyakan tidak divaksin.

“Ada beberapa penyakit yang sering muncul, yaitu Newcastle Disease (ND) atau tetelo. Itu bisa saja muncul saat-saat hujan atau pancaroba, atau ketika ayam stress karena cuaca, karena ayam tersebut kan belum divaksin,” terangnya.

“Itu yang kami imbau kepada warga masyarakat, jangan sampai ternaknya terjadi kematian. Termasuk unggas atau ayam, kalau mungkin ditempatkan ke yang kering,  jangan sampai terkena percikan air hujan, angin dingin dan diberi minum vitamin khususnya untuk anak ayam,” tuturnya (INF)

SEJAK FEBRUARI 2022, TOTAL 242 EKOR SAPI TERINFEKSI LSD DI RIAU

Vaksinasi LSD Sebagai Antisipasi dan Pengendalian Penyakit

                                                                   (Sumber : Kementan)

Ternak sapi di Provinsi Riau diserang penyakit eksotik. Penyakit yang diderita sapi-sapi tersebut merupakan penyakit kulit bernama Lumpy Skin Disease (LSD). Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Provinsi Riau mencatat sejak 9 Februari 2022, sejauh ini sudah ada 242 ekor sapi yang terkena penyakit tersebut.

"Sejak penyakit (LSD) ini ditemukan pada sapi ternak di Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian berkembang di tujuh kabupaten dan kota di Riau," sebut Kepala Dinas PKH Provinsi Riau, Herman (10/3/2022).

Ia merincikan, ternak sapi di tujuh daerah yang terpapar LSD adalah, Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 114 ekor, Pelalawan 25 ekor, Kampar 8 ekor, Dumai 20 ekor, Bengkalis 12 ekor, Indragiri Hilir 13 ekor, dan Siak 50 ekor.

"Jadi, jumlah sapi yang sakit terkena penyakit itu ada 242 ekor. Dari 242 ini, terdapat 3 ekor sapi yang mati. Namun, tingkat kematian sapi akibat penyakit ini sangat kecil, maksimal 5 persen," kata Herman. Selain mati, sambung dia, terdapat 13 ekor sapi dipotong paksa oleh pemiliknya, karena takut mati. "Tapi setelah kita tangani secara intensif, angka kesembuhan sapi yang terkena LSD cukup tinggi, ada 84 persen dari total sapi yang terkena penyakit. Jadi, ciri-ciri sapi mulai sembuh dari LSD ini, sapi sudah mau makan. Karena, selama sakit sapi tidak makan sebab tenggorokannya sakit," ujar Herman.

Kemudian ciri-ciri lain sapi sembuh dari penyakit LSD adalah, ulas dia, luka dibagian kulit sapi mulai mengering, lalu benjolan mulai mengecil. Namun, bekas luka masih ada.

"Jadi, dari 114 sapi yang terpapar LSD di Kabupaten Indragiri Hulu itu, kalau kita lihat dari empat kategori itu, Alhamdulillah seratus persen sudah sembuh. Begitu juga di daerah lainnya seratus persen sudah sembuh setelah kita lakukan penyuntikan vitamin. Kecuali di Kota Dumai. Dari 20 ekor sapi yang terpapar, 10 ekor sudah sembuh," imbuh Herman.

Sebelumnya, tim Dinas PKH Riau bersama Kementan sudah turun tangan melakukan penanganan terhadap penyakit LSD yang menyerang sapi, pertama kali ditemukan di Kabupaten Indragiri Hulu. (INF)

KEMENTAN SIAPKAN SUMBERDAYA TANGANI LSD DI RIAU

Lumpy Skin Disease pada seekor sapi 
(Sumber : Ditjen PKH)

Kementerian Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Nasrullah menyampaikan siap kerahkan sumberdaya untuk menangani penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada sapi yang telah ditemukan di Provinsi Riau. Hal tersebut Ia sampaikan di Jakarta, Sabtu (05/03). 

Lumpy Skin Disease (LSD) pada sapi telah ditemukan di Indonesia yaitu di Provinsi Riau, setelah sebelumnya juga terjadi di beberapa negara di Asia termasuk di Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja. 

"Untuk penanganan LSD di Riau, kita akan kerahkan dokter hewan dan paramedik staf Kementan di Riau untuk membantu melakukan vaksinasi," kata Dirjen PKH Nasrullah. 

Ia sebutkan bahwa Kementan telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan masuknya penyakit LSD ini ke Indonesia.  “Upaya-upaya kewaspadaan tersebut telah dilakukan sejak penyakit ini masuk ke Asia Tenggara sejak tahun 2019”, jelasnya. Lebih lanjut Nasrullah meminta kepada semua peternak dan juga dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan, baik di kabupaten maupun provinsi agar melakukan pembatasan lalu lintas ternak untuk pencegahan penyebarluasan penyakit LSD ini.

Hal senada juga disampaikan oleh Nuryani Zainuddin, Direktur Kesehatan Hewan, Kementan telah mengeluarkan Surat Edaran kewaspadaan penyakit LSD kepada para pemangku kepentingan di seluruh Indonesia sebanyak 4 kali sejak itu.  

"Kita gencarkan juga sosialisasi tentang LSD melalui berbagai media serta webinar berseri tentang kesiapsiagaan terhadap LSD pada tahun 2021," tutur Nuryani. 

Upaya peningkatan kewaspadaan tersebut, menurut Nuryani membuat petugas di lapang dapat mendeteksi secara cepat kejadian LSD, melaporkan dan menanganinya. 

"Sistem kita telah berhasil mendeteksi dengan cepat, hal ini didukung dengan sistem pelaporan real-time iSIKHNAS dan kemampuan laboratorium kesehatan hewan yang baik, sehingga penyakit dapat dikonfirmasi dengan segera," tambahnya. 

Ia katakan, sesuai arahan Bapak Mentan SYL, Timnya akan gerak cepat segera melakukan berbagai langkah pengamanan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari LSD ini. 

"Strategi utama adalah vaksinasi, namun ini harus didukung dengan deteksi dini dan penelurusan kasus, pengendalian lalu lintas, pengendalian vektor, serta komunikasi, informasi dan edukasi," imbuhnya. 

Lebih lanjut Nuryani menyampaikan, penanganan LSD ini akan menantang, karena selain dapat disebarkan oleh lalu lintas sapi tertular dan produknya yang mengandung virus, LSD dapat juga ditularkan melalui perantara mekanik seperti gigitan serangga. 

Ia kembali menegaskan bahwa LSD tidak menular dan tidak berbahaya bagi manusia. Ia menghimbau agar masyarakat tidak perlu panik dan terus mendukung berbagai upaya penanganan yang akan dilakukan oleh pemerintah. 

"Kita telah siapkan sumberdaya yang cukup untuk penanganan LSD ini," pungkasnya. (INF)

PENERAPAN SISTEM PELACAKAN PADA INDUSTRI SAPI PEDAGING

Tri Nugrahwanto dalam Training Online bertajuk “Ketertelusuran (Traceability) pada Rantai Pasok Sapi Potong Berbasis Teknologi Informasi”. (Foto: Istimewa)

Di Indonesia, rantai pasok dan teknologi untuk melacak sapi pedaging impor Australia mengalami perkembangan, terutama di sektor usaha penggemukan (feedlot), pasca terjadinya penghentian ekspor sapi hidup Australia ke Indonesia pada 2011 silam.

Rantai pasok (supply chain) dibentuk sebagai suatu jaringan untuk mempermudah melakukan sistem pelacakan sapi-sapi yang diimpor dari Australia. Pelacakan tersebut dilakukan oleh feedlot dengan penerapan standar kesejahteraan hewan (animal welfare) sejak un-loading sapi di pelabuhan sampai sapi dipotong di rumah pemotongan hewan ruminansia (RPH-R).

Hal itu seperti disampaikan Supply Chain Manager PT Tanjung Unggul Mandiri, Tri Nugrahwanto, dalam Training Online bertajuk “Ketertelusuran (Traceability) pada Rantai Pasok Sapi Potong Berbasis Teknologi Informasi” yang dilaksanakan pada Sabtu (19/9/2020).

Acara yang diselenggarakan oleh Forum Logistik Peternakan Indonesia (FLPI) dan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut menghadirkan pula narasumber penting lain yakni Guru Besar pada Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Prof Dr Kudang Boro Seminar.

Dalam paparannya, Tri mengatakan keterlacakan sapi pedaging akan mudah dilakukan melalui sistem pencatatan (recording) ternak digital. Jika melihat bagaimana Australia mengelola sapi-sapinya, sistem pelacakan ternak di Australia sudah terstandarisasi secara baku dan wajib dilaksanakan oleh semua peternak. Sedangkan di Indonesia masih ala kadarnya karena tidak ada sistem pencatatan (recording) digital ternak yang baku dan valid. 

“Sistem recording ternak sapi digital secara nasional dapat untuk mengetahui tingkat ketersediaan dan ketahananan pangan, serta mengangkat potensi ekonomi peternak,” kata Tri.

Ia menambahkan, salah satu unsur recording sapi pada perusahaan feedlot adalah identifikasi individual sapi yang digunakan dalam bentuk ear tags (tag manual) dan RFID (elektronik tag). (IN)

KEMENTAN - UNUD MOU DUKUNG SIKOMANDAN

Selain Sapi, Kerbau adalah potensi besar pengembangan ternak lokal
(Foto: Humas PKH)

Kementan-Unud MOU Dukung Sikomandan

Denpasar, Bali (27/07). Dalam rangka mendukung peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Andalan Negeri (Sikomandan), Kementerian Pertanian melalui Direkrorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Universitas Udayana (Unud), Bali.

Menurut Dirjen PKH, I Ketut Diarmita, selain fokus pada Sikomandan, kerjasama ini juga menyangkut pengembangan sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta percepatan pelaksanaan program pembangunan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

"Peran akademisi sangat penting dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, terlebih Universitas Udayana yang ada di Bali dengan plasma nutfah aslinya yakni Sapi Bali," ungkap Ketut saat menyampaikan sambutannya pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman di Denpasar, Bali.

Ia berharap bahwa Unud dapat berperan dalam meningkatkan produktivitas Sapi Bali dengan perbaikan mutu genetik dan bibit yang dimiliki. Hal itu disampaikannya di hadapan Wakil Rektor Unud dan jajarannya, direktur dan pejabat lingkup Ditjen PKH, serta perwakilan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Bali.

Ketut menjelaskan bahwa dalam jangka panjang, perbaikan mutu bibit dan genetik ternak diperlukan untuk mendukung pemenuhan kecukupan protein hewani yang berasal dari produk hewan dalam negeri sesuai amanat Permentan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan).

"Melalui Nota Kesepahaman ini, diharapkan Unud dapat memberikan bantuan keahlian, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia, penelitian dan/atau pengembangan teknik metoda, peningkatan jejaring, kapasitas, dan kompetensi kelembagaan, serta pendampingan program/kegiatan PKH," ucapnya.

Ketut kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Rektor Universitas Udayana beserta jajaran yang telah  menyambut baik kerjasama tersebut dan berharap upaya yang dikerjakan dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan protein hewani kepada rakyat atau masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, Rektor Universitas Udayana yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Informasi, Ida Bagus Wyasa Putra dalam sambutannya menyampaikan bahwa pihak Unud menyabut baik kerjasama ini, dengan Tri dharma perguruan tinggi, Unud diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan secara nasional dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

"Kami siap menindaklanjuti kerjasama ini, semoga Unud dapat berkontribusi besar dalam mendukung program-program Ditjen PKH," pungkasnya.****

GORONTALO DIGUNCANG ANTHRAX, KEMENTAN BERTINDAK

Tim gabungan yang turun ke lapang untuk melakukan reaksi cepat terhadap anthrax 

Berita mengejutkan datang dari Kabupaten Gorontalo dimana sejumlah sapi milik warga di Desa Daenaa, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, mengalami kematian mendadak dan diduga terinfeksi anthrax. Kasus tersebut ditindaklanjuti Kementerian Pertanian dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo, melakukan investigasi, mengambil sampel untuk diteliti di laboratorium, serta memastikan ketersediaan stok obat dan vaksin.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita di Jakarta, Senin (8/6).

"Petugas kesehatan hewan sudah turun ke lapang melakukan investigasi kasus dan pengambilan sampel untuk konfirmasi laboratorium di BBVet Maros," katanya.

Ia juga memastikan bahwa pengobatan untuk hewan yang sakit sudah dilakukan, disertai dengan sosialisasi tentang penyakit Anthrax bagi masyarakat sekitar kasus.

"Dua minggu setelah pengobatan selesai, akan dilakukan vaksinasi di wilayah tersebut," tambahnya.

Ia juga memastikan bahwa stok obat berupa antibiotik dan vitamin, serta vaksin di Gorontalo masih mencukupi untuk memastikan penanganan kasus di wilayah tertular dan sekitarnya.

"Tahun ini kita siapkan stok vaksin sebanyak 15.000 dosis dan operasionalnya untuk Gorontalo," tutur Ketut.

Sebelumnya diinformasikan bahwa ada kasus suspek Anthrax di Desa Daenaa, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Dugaan kasus Anthrax ini diketahui setelah ada laporan kasus Anthrax jenis kulit pada delapan orang penduduk yang diduga memotong paksa sapi sakit dan kemudian mengonsumsi dagingnya. Anthrax merupakan salah satu penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia (zoonosis).

"Kami sudah koordinasikan juga dengan Kemenkes, untuk memastikan penanganan terintegrasi kasus ini dengan pendekatan one health," ungkap Ketut.

Di tempat terpisah, saat diminta keterangan terkait kasus, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi membenarkan adanya laporan dugaan kasus Anthrax kulit tersebut. Menurutnya pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemda untuk melakukan penyelidikan epidemiologi dan penanganan kasus secara terpadu antara unsur kesehatan dan kesehatan hewan.

Ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat tentang bahaya Anthrax ini, serta menghimbau agar masyarakat tidak memotong hewan yang sakit dan kemudian mengkonsumsi dagingnya. Nadia menyebutkan bahwa penduduk yang menunjukan gejala Anthrax kulit telah ditangani oleh Puskesmas.

Hal senada disampaikan oleh Direktur Kesehatan Hewan, Kementan, Fadjar Sumping Tjatur Rasa. Menurutnya risiko terbesar penularan Anthrax di Indonesia adalah melalui pergerakan dan pemindahan hewan tertular serta ketika ada hewan sakit yang dipotong dan kemudian dagingnya dijual atau dibagikan untuk konsumsi.

"Kita selalu sampaikan kepada masyarakat agar segera melaporkan setiap kasus hewan sakit kepada petugas untuk ditangani, dan meminta mereka agar tidak memotong hewan sakit dan tidak mengkonsumsi dagingnya bahkan tdk melukai hewan yang mati akibat anthrax tegas Fadjar.

Sementara itu, berdasarkan informasi dari salah satu petugas Dinas Peternakan Provinsi Gorontalo, diketahui bahwa lokasi kasus, yakni di Desa Daenaa sebelumnya tidak pernah dilaporkan ada kasus Anthrax sehingga tidak ada pelaksanaan vaksinasi di wilayah tersebut sebelumnya.

Diduga kasus Anthrax yang terjadi karena adanya pemasukan ternak baru dari luar wilayah. Hal ini diperkuat dengan informasi bahwa pada tanggal 9 Mei 2020, salah satu peternak ada yang membeli sapi indukan dan anakan sebanyak dua ekor di Pasar Bongomeme Kabupaten Gorontalo, yang merupakan daerah endemis Anthrax. (CR)

ARESIASI BALITBANGTAN UNTUK KOMISI IV DPR

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI berbincang dengan salah satu peternak

Komisi IV DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi SH didampingi Kepala Badan litbang Pertanian (Balitbangtan) Dr Fadjry Djufry melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, Selasa (3/3).

Lokasi tersebut merupakan kampung integrasi sawit sapi binaan Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian. Di tempat ini, rombongan bertemu serta berbincang dengan beberapa petani peternak yang menjadi percontohan dalam program ini.

Dalam sambutannya Dr Fadjry Djufry menyampaikan bahwa Kelompok Tani Tunas Baru merupakan Laboratorium Lapang kegiatan integrasi Sawit Sapi sejak 2015. Badan Litbang Pertanian melakukan pembinaan dengan mengenalkan inovasi teknologi, khususnya pemanfaatan potensi biomassa yang melimpah yang bisa menjadi sumber pakan ternak, seperti pelepah sawit dan hijauan dibawah tanaman kelapa sawit.

Selain limbah pelepah sawit ada hasil samping industri kelapa sawit berupa lumpur sawit (solid decanter), bungkil inti sawit (palm kernel cake) yang dapat digunakan tambahan sebagai bahan baku pakan ternak. Mendengar penjelasan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV memberikan apresiasi pada Balitbangtan yang telah memberikan inovasinya kepada petani dan peternak. "Balitbang Pertanian, sangat penting artinya untuk upaya peningkatan produksi pertanian," ungkap Dedi.

Fadjry juga menambahkan bahwa untuk kedepannya petani dan peternak harus dapat memanfaatkan program pemerintah, seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat membantu menambah modal dalam usaha taninya.

“Pengguliran dana KUR menjadi salah satu solusi untuk memberikan akses permodalan kepada peternak. KUR itu tanpa agunan dan ada asuransinya, sehingga tidak ada ruginya, minimal dua hektar sawit satu ekor sapi,” tukas Fadjry. Ia tidak lupa menyarankan agar para peternak membentuk kelompok, sehingga perencanaan menjadi lebih mudah. 

Ketua kelompok tani Tunas Baru, Nurrohim dalam kesempatan yang sama menjelaskan proses kelompok tersebut menjadi salah satu kelompok yang menerapkan integrasi sawit sapi. “Kelompok Tani Tunas Baru kini menjadi percontohan kawasan integrasi sawit sapi, dan sudah melakukan Sekolah Lapang kepada kelompok tani lainnya, yang sampai saat ini sudah lebih 20 kelompok ikut menerapkan inovasi integrasi sawit sapi,” urai Nurrohim. Sementara, sampai saat ini jumlah sapi di kelompok mencapai lebih dari 200 ekor dan masih berpeotensi untuk menaikkan populasinya. (CR)

KEMENTAN KUNJUNGI KANDANG SAPI UNISMUH MAKASSAR DI BOLLANGI

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen PKH saat meninjau lokasi pembangunan kandang sapi Unismuh (Foto: Unismuh)

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Sugiono meninjau pembangunan kandang sapi dan area penanaman rumput gajah Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar di Bollangi, Senin (30/12/2019).

Dalam kunjungannya, Sugiono dan rombongannya didampingi Rektor Unismuh Makassar, Prof Dr H Abdul Rahman Rahim SE MM, Direktur Utama PT Surya Pangan Indonesia (SPI) Unismuh, Dr Idham Khalid serta Kepala Pusdiklat Unismuh, Zulkifli.

Sugiono memuji pembangunan kandang sapi milik Unismuh Makassar. Sugiono dalam kesempatan tersebut, menyarankan kepada Rektor Unismuh Makassar untuk mempersiapkan SDM yang  memadai  dalam  mengelola usaha peternakan sapi tersebut.

“Saya siap berikan pelatihan diantaranya bagaimana cara mendekteksi sapi birahi, cara melakukan IB dan lainnya bagi tenaga ahli yang akan dipersiapkan nantinya,” pungkas Sugiono.(Sumber: www.unismuh.ac.id)

BBLITVET GELAR BIMBINGAN TEKNIS KESEHATAN HEWAN

Bimtek kesehatan hewan untuk membantu meningkatkan kualitas serta mendukung program pemerintah. (Foto: Infovet/Cholill)

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mendukung program pemerintah seperti Upsus Siwab dan Bekerja, BBLitvet mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) di bidang kesehatan hewan. Kegiatan dilaksanakan di BBLitvet Bogor, Rabu, 27 Maret 2019.

Dihadiri petugas medis dari berbagai unit kerja Kementan di berbagai provinsi, serta internal BBALITVET, kegiatan meliputi tiga aspek, yakni penanganan kesulitan melahirkan (distokia) pada hewan besar melalui cesar, teknologi kesehatan hewan android (TAKESI dan avindig) dan pengendalian penyakit unggas dengan vaksinasi.

Kepala BBLitvet Dr Drh Ni Luh Putu Indi Dharmayanti, mengatakan bahwa acara Bimtek tersebut merupakan pertama kalinya diselenggarakan. “Bimtek yang sekaligus ada praktik melakukan SC (operasi cesar) seperti ini baru ada di BBLitvet Bogor dan ini juga pertama kalinya buat kita sebagai tuan rumah,” kata Indi. 

Bimtek menampilkan narasumber berkompeten dan expert dalam bidangnya. “Kami mendatangkan Drh Heru Rachmadi dari Lombok yang memiliki jam terbang tinggi dalam menangani gangguan reproduksi pada sapi, juga menghadirkan Drh Abdul Samik, dosen reproduksi FKH UNAIR,” ucap dia.

Pada acara tersebut peserta diajak mendalami tentang aspek reproduksi hewan besar oleh Drh Abdul Samik melalui presentasi yang ringan dan mudah dicerna. Kemudian dilakukan praktik berupa penanganan kelahiran sapi dengan operasi cesar oleh kedua narasumber. 
Drh Heru Rachmadi mengatakan, bahwa mengatasi gangguan reproduksi juga merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan produksi ternak terutama populasi.

“Menurut pengalaman saya, sekitar 1 dari 10 ekor sapi bunting berisiko mengalami distokia, oleh karenanya dibutuhkan skill dari dokter hewan dalam menangani kasus tersebut. Apalagi baik induk maupun pedet adalah aset bagi peternak,” kata Heru.

Mengenal “TAKESI”
Selain segi teknis, peserta bimtek juga dikenalkan dengan aplikasi TAKESI (Teknologi Android Kesehatan Sapi). Aplikasi berbasis Android ini sudah diluncurkan sejak 2017 dan bisa diakses menggunakan smartphone, kini TAKESI sudah diinstall melalui Google play store oleh 4.500 pengguna.

Pencipta aplikasi tersebut April Hari Wardana, mengatakan bahwa pada aplikasi terdapat empat fitur, yakni fitur penanganan masalah kesehatan untuk sapi indukan, fitur penanganan masalah kesehatan untuk sapi anakan, fitur manajemen sapi dan fitur kontak ahli. Pada fitur manajemen sapi, pengguna aplikasi bisa mendapatkan informasi bagaimana menata kandang sapi yang baik hingga penanganan anak sapi yang baru lahir, penanganan induk yang baru melahirkan hingga kebutuhan pakannya.

Sedangkan untuk fitur penanganan kesehatan anak sapi berisi tentang informasi mengenai penyakit yang kerap menyerang anak sapi hingga program imunisasi. Sementara pada fitur penanganan kesehatan pada induk sapi, peternak bisa mengenal dan mengetahui rupa-rupa penyakit pada organ reproduksi. Menurut April, pengguna aplikasi tidak hanya mengetahui jenis masalah kesehatan pada sapi. Tetapi juga diajarkan bagaimana penanganan pertama sebelum tindakan dokter.

April mengaku cukup kesulitan dalam mendapatkan koleksi foto saat aplikasi diluncurkan. Sebab, para dokter hewan di lapangan kurang memiliki koleksi foto. Kesulitan lain, yakni terbatasnya jumlah dokter hewan. Beberapa dokter hewan merasa tidak percaya diri menjadi kontak dokter ahli dalam aplikasi tersebut.

“Untuk mengatasi hal itu, tiap dokter ahli di lapangan kami mintai dokumen foto saat menangani kasus penyakit pada sapi. Sedangkan, untuk fitur kontak dokter ahli belum bisa ditemukan di tiap kota, hanya di Sulawesi, Lampung, Jawa Barat dan Jawa Timur,” tukasnya. (CR)