SOSIALISASI PENINGKATAN KESADARAN PENATAGUNAAN ANTIMIKROBA

Dirkeswan Nuryani Zainuddin saat memaparkan presentasinya dalam Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Penatagunaan Antimikroba untuk Dokter Hewan. (Foto: Infovet/Ridwan)

Antimikroba merupakan penemuan besar yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, hewan dan lingkungan. Kendati demikian, antimikroba bagai pedang bermata dua, penggunaannya yang tinggi dan tidak bijak memacu meningkatnya resistansi mikroba atau antimicrobial resistance (AMR).

Data WHO 2014, menunjukkan kejadian AMR sudah merenggut 700 ribu jiwa dan diperkirakan meningkat 10 juta jiwa pada 2050 apabila tidak dikendalikan. Sementara survei AMU 2020, menunjukkan antibiotik enrofloxacine, amoxicillin, colistin, sulfadiazine, trimethoprim, ciprofloxacin dan tylosin masih cukup tinggi digunakan di enam provinsi di Indonesia.

Dari latar belakang tersebut, dilaksanakan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Penatagunaan Antimikroba untuk Dokter Hewan, Selasa (5/10/2021), atas kerja sama Kementerian Pertanian, FAO, USAID dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).

Dalam kegiatan tersebut dijelaskan, salah satu dampak residu antibiotik yang tertinggal di bahan pangan asal hewan sangat berbahaya bagi manusia. Hal tersebut bisa mengakibatkan reaksi alergi, toksisitas, memengaruhi flora usus, pengaruh buruk pada respon imun dan resistensi pada mikroorganisme.

“Selain berbahaya bagi kesehatan, residu antibiotik juga berpengaruh terhadap lingkungan dan ekonomi,” papar Prof Ida Tjahajati dari Universitas Gadjah Mada yang menjadi narasumber.

Ida menjelaskan, faktor pendorong terjadinya resistensi antimikroba pada sektor peternakan akibat dari penggunannya yang berlebihan, tidak sesuai dosis dan waktu henti, penerapan sanitasi dan higiene yang buruk, minimnya kesadaran, serta lemahnya kepatuhan dan kontrol penggunaan antimikroba.

Oleh karena itu, kesadaran masyarakat di sektor peternakan dan kesehatan hewan menjadi sangat penting dalam menegakkan penatagunaan antimikroba. Hal itu ditegaskan Direktur Kesehatan Hewan (Dirkeswan), Nuryani Zainuddin.

Ia menjelaskan, tujuan penatagunaan antimikroba adalah untuk mengurangi kerusakan berkelanjutan akibat AMR pada hewan, manusia dan lingkungan, serta mengurangi konsumsi dan biaya antimikroba tanpa meningkatkan mortalitas. “Juga mengoptimalkan biaya perawatan kesehatan pada manusia maupun hewan,” katanya.

Lebih lanjut, adapun strategi penatagunaan antimikroba di bidang peternakan dan kesehatan hewan bisa dilakukan dengan menerapkan good farming practices, biosekuriti, biosafety, vaksinasi dan praktik kedokteran hewan yang baik. Dengan begitu, lanjut dia, bisa dipastikan penggunaan antimikroba dan risiko perpindahan mikroorganisme akan menurun.

“Penting juga untuk melakukan diagnosis tepat terhadap suatu kasus penyakit dan peresepan yang bertanggung jawab dari dokter hewan. Hal ini menjadi pendorong penggunaan antimikroba secara bijak dan bertanggung jawab,” pungkasnya. (RBS)

INDONESIA - FAO ERATKAN KERJASAMA UNTUK SISTEM PANGAN BERKELANJUTAN

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika melakukan pertemuan virtual bersama FAO

Pemerintah Republik Indonesia dan Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) tegaskan kerjasama yang lebih erat untuk sistem pangan yang berkelanjutan di Indonesia. Komitmen tersebut ditegaskan kembali dalam pertemuan virtual Kepala Perwakilan FAO yang baru Rajendra Aryal saat menyerahkan surat kepercayaan (credential letter) kepada Menteri Luar Negeri HE Retno Marsudi di Jakarta (13/9).

Marsudi menyoroti ketahanan Indonesia di sektor pertanian yang ditunjukkan dengan Pertumbuhan Produk Domestik (PDB) yang meningkat 2,19% year-on-year di tengah terjadi perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

“Saya berharap FAO akan terus mendukung pembangunan pertanian di Indonesia dengan fokus pada bidang-bidang strategis seperti peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi konsumsi pangan pokok, penguatan cadangan pangan dan sistem logistik, pengembangan pertanian modern dan promosi tenaga ahli pertanian," ujar Marsudi. 

Aryal mengakui pencapaian Indonesia dan menegaskan kembali komitmen FAO untuk memberikan lebih banyak dukungan dalam upaya teru menerus untuk melakukan transformasi sistem pangan Indonesia menjadi lebih berkelanjutan.

“Pemerintah Indonesia telah menunjukkan upaya luar biasa untuk mengatasi dampak negatif pandemi terhadap kehidupan masyarakat. FAO akan terus bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada petani kecil dan keluarganya, pekerja pangan di semua sektor, dan mereka yang sangat rentan,” kata Aryal.

Pertemuan tersebut juga menyoroti bahwa transformasi sistem pertanian pangan akan bertumpu pada digitalisasi pertanian seperti e-agriculture dan inovasi. “Kita perlu melihat bagaimana inovasi teknologi dan digitalisasi, seperti e-agriculture, dapat membantu petani dan konsumen mengatasi masalah kerawanan pangan, masalah gizi dan berkurangnya sumber daya alam,” tambah Aryal.

KolaborasiLebih Kuat dibawah Kerjasama Selatan-Selatan Dan Triangular (South -South and Triangular Cooperation)

Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak menyepakati pentingnya Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular. Menteri berharap FAO akan terus mempromosikan dan memfasilitasi kerjasama dengan negara-negara berkembang lainnya di seluruh dunia di bawah Kerjasama Selatan dan Selatan dan Triangular.

“Indonesia telah mencapai berbagai keahlian teknis di sektor pangan, pertanian, perikanan dan kehutanan, dan FAO berkomitmen terhadap keahlian dan praktik baik Indonesia melalui kerjasama selatan-selatan dan segitiga (triangular), tidak hanya di Kawasan Asia-Pasifik, tetapi secara global," kata Aryal.

Rajendra Aryal adalah seorang profesional pembangunan internasional dengan pengalaman lebih dari 26 tahun di semua (seluruh) aspek ketahanan pangan, mata pencaharian berkelanjutan, rantai nilai pertanian, pembangunan ketahanan, dan pemulihan di hampir 30 negara di Asia, Afrika, dan Eropa sebelum pindah ke Indonesia. Sebelumnya Aryal adalah Kepala Perwakilan FAO di Afghanistan, penasihat senior program ketahanan menghadapi bencana di Roma dan juga koordinator program ketahanan dalam menghadapi bencana di Indonesia pada tahun 2005. (CR)

RESMI!, INDONESIA LUNCURKAN PROGRAM KETAHANAN KESEHATAN GLOBAL UNTUK CEGAH PANDEMI BERIKUTNYA

Peluncuran Program Ketahanan Kesehatan Global, kolaborasi Kementerian Pertanian, FAO, dan USAID dilakukan secara virtual, Selasa (29/6)

Pandemi COVID-19 menunjukkan bagaimana wabah penyakit menular memiliki dampak kesehatan, ekonomi, politik, dan sosial yang sangat signifikan. COVID-19 menyebar di hampir seluruh negara di dunia dan tidak ada negara yang sepenuhnya siap menghadapi pandemi berikutnya. 

Berbagai ancaman pandemi berkaitan dengan penyakit “zoonosis”, penyakit hewan  yang menjangkit pada manusia. Artinya, perhatian terhadap penyakit pada hewan dan ancaman munculnya penyakit zoonosis menjadi prioritas pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. 

Indonesia, bersama 70 negara lainnya, bekerja untuk mempercepat dukungan politik dan multi sektoral untuk kesiapan ketahanan kesehatan melalui inisiasi global, yang disebut Global Health Security Agenda (GHSA) – untuk menjaga dunia aman dari ancaman penyakit menular. 

Untuk mendukung GHSA ini, Kementerian Pertanian bersama dengan  Badan Pangan dan Pertanian Dunia melalui Emergency Center for Transboundary Animal Diseases (FAO ECTAD) dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) resmi meluncurkan Program Ketahanan Kesehatan Global (Global Health Security Programme / GHSP) hari ini secara daring. 

Kasdi Subagyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian mengatakan “Saya berharap agar sinergi dan harmonisasi pelaksanaan proyek GHSP dengan proyek lainnya di Kementerian Pertanian dapat berjalan dengan tetap memastikan aspek administrasi yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai peraturan yang berlaku, dengan mengambil best practices dan lesson learned dari pengalaman implementasi proyek-proyek sebelumnya. 

Saya juga ingin menyampaikan penghargaan kepada semua mitra kerja Kementerian Pertanian baik dari kementerian/lembaga, asosiasi serta mitra pembangunan internasional, khususnya FAO Indonesia dan USAID, yang selama ini telah mendukung dan secara bersama-sama bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam upaya penguatan layanan kesehatan hewan nasional yang berkelanjutan. Harapannya upaya yang kita lakukan juga dapat berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).” ujar Kasdi. 

Selain itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian, Nasrullah menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pelopor GHSA dan telah aktif berkontribusi sebagai anggota tetap Tim Pengarah sejak tahun 2016 – 2024. Kontribusi besar Indonesia dalam inisiatif global ini juga mendapat perhatian besar dari presiden. 

"Kerja sama ini diharapkan bisa melakukan pencegahan, deteksi dini dan pengendalian penyakit-penyakit menular baru, terutama yang berpotensi mengancam kesehatan dan ekonomi Indonesia. Selain itu, semoga bisa berkontribusi pada peningkatan kesehatan manusia, ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat," papar Nasrullah. 

Nasrullah menambahkan, program ini juga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pemerintah, terutama terkait keamanan pangan dan kesehatan. Ia berharap program ini bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan komitmen bersama dalam melangkah ke depan. 

GHSP adalah program baru dari kolaborasi panjang Kementerian Pertanian dan FAO ECTAD-USAID dalam mencegah pandemi. Kerja sama ini berawal saat  pandemi Avian Influenza pada tahun 2006, dimana Indonesia merupakan negara dengan kasus flu burung H5N1 dengan kematian manusia terbanyak hingga tahun 2014. 

Sementara jumlah kasus flu burung pada manusia telah menurun secara signifikan, situasi endemik virus H5N1 masih menjadi ancaman bagi industri perunggasan dan kesehatan manusia. Selain flu burung, banyak daerah di Indonesia yang masih endemik penyakit zoonosis seperti rabies dan antraks. 

Program GHS yang akan berjalan selama empat tahun ke depan berfokus pada dukungan teknis di empat area: a) Kolaborasi multi sektor dan pengembangan kebijakan; b) Surveilans, laboratorium dan identifikasi risiko; c) Kesiapsiagaan dan respons penyakit dengan One Health; d) Kesehatan unggas nasional dan pengendalian resistansi antimikroba. 

Dukungan FAO dan USAID untuk program ini 

FAO dan USAID bekerja sama dengan pemerintah membangun kapasitas untuk mencegah ancaman pandemi yang berasal dari Zoonosis di Indonesia, sehingga negara dapat dengan cepat merespons dan mengendalikan wabah zoonosis.  

Bersama dengan Pemerintah Indonesia, FAO memperkuat kapasitas kesehatan hewan di berbagai daerah dan memberikan pelatihan dan dukungan teknis pada surveilans penyakit, diagnostik laboratorium, pelaporan dan investigasi wabah, serta kesiapsiagaan dan respons melalui pendekatan One Health. 

“Selain dampak kesehatan yang luar biasa, COVID-19 telah mengganggu ketahanan pangan dan ekonomi dunia. Secara global, setidaknya lebih dari 132 juta orang diprediksi menderita sebagai akibat dari COVID-19. Kita tidak ingin keadaan darurat kesehatan global seperti ini terjadi lagi. Kita perlu mendeteksi potensi wabah sedini mungkin dan FAO selalu siap bekerja sama dengan Indonesia untuk merespons lebih awal dan secara efektif.” kata Richard Trenchard, Perwakilan ad interim FAO untuk Indonesia. 

“Merupakan suatu kehormatan untuk terus bekerja sama dengan Indonesia dalam menangani penyakit menular yang muncul,” kata Pelaksana Tugas Wakil Direktur Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) Indonesia Laura Gonzales. “Melalui pendekatan One Health, Program Ketahanan Kesehatan Global USAID akan menurunkan risiko zoonosis dan penyakit infeksi, resistansi antimikroba, serta ancaman biologis lainnya dengan memperkuat sistem kesehatan hewan Indonesia. GHS akan melanjutkan keberhasilan sebelumnya - dan pembelajaran yang kita dapatkan dari respons COVID-19 - untuk lebih mengasah kemampuan deteksi, kesiapsiagaan, serta respons zoonosis dan penyakit infeksi di Indonesia.”

PEKAN KESADARAN ANTIMIKROBA SEDUNIA, MERIAH DENGAN PEMECAHAN REKOR MURI PEROLEHAN NKV

Seremoni penyerahan sertifikasi NKV kepada peternak layer 

Menutup Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia 2020, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal PKH bersama dengan FAO ECTAD, didukung oleh USAID, mengadakan acara bertema “Bersatu Perkuat Sistem Pangan dan Sejahterakan Peternak” di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/12/2020).

Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan resistensi antimikroba atau antimicrobial resistance (AMR) khususnya di sektor peternakan. Selama ini antibiotik disalahgunakan untuk pencegahan penyakit dan memacu pertumbuhan  ternak. Padahal penggunaan antibiotik yang sembarangan dan tidak sesuai anjuran dokter hewan dapat membuat bakteri yang resistan terhadap antimikroba.

“Resistensi antimikroba terjadi di sini dan saat ini. Dalam pengendaliannya, AMR bukan hanya permasalahan mandiri sektor kesehatan hewan, karena penanganan  antimikroba yang digunakan untuk mengobati berbagai penyakit menular pada hewan mungkin sama dengan yang digunakan untuk manusia. Bakteri resisten yang timbul pada hewan, manusia, atau yang tersebar di lingkungan dapat menyebar dari satu ke yang lain, tanpa mengenal batasan hewan-manusia. AMR juga tidak mengenal batasan geografis mengingat laju perdagangan internasional yang pesat. Oleh karena itu, diperlukan  pendekatan ‘One Health’ yang melibatkan multisektor, ” ujar Team Leader FAO ECTAD Indonesia, Luuk Schoonman, dikutip dari siaran pers.

Direktur Kantor Kesehatan USAID Indonesia Pamela Foster mengatakan, “Pemerintah Amerika Serikat, melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), telah bermitra selama lebih dari 14 tahun untuk memajukan kemandirian Indonesia dalam pengendalian dan pencegahan penyakit, dan, baru-baru ini, untuk mengendalikan resistensi antimikroba (AMR). USAID bekerja bersama Pemerintah dan rakyat Indonesia untuk memperkuat kapasitas Indonesia dalam mengatasi muncul dan menyebarnya AMR, membangun ketangguhan kesehatan, serta meningkatkan stabilitas dan kemakmuran.”

Pemecahan Rekor MURI Perolehan NKV dan Keterlibatan Pelaku Usaha

Salah satu cara  untuk pemutusan  resistensi antimikroba dalam produk pangan asal ternak, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengeluarkan Permentan No. 11/2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Unit Usaha Produk Hewan, sebagai pengganti Permentan No. 381/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan.

Beberapa perubahan di Permentan 11 tahun 2020 antara lain penandatangan NKV dilakukan oleh Pejabat Otoritas Veteriner, penambahan jenis unit usaha produk hewan baik pangan maupun non pangan menjadi 21 jenis, persyaratan dan pengangkatan auditor NKV oleh Gubernur, serta adanya pengaturan sanksi terhadap pelaku unit usaha produk hewan yang tidak mengajukan permohonan NKV dan yang tidak memenuhi persyaratan. 

Tahun ini Jawa Tengah mendapatkan penghargaan MURI sebagai propinsi dengan perolehan Sertifikat NKV terbanyak untuk Budidaya Unggas Petelur  sebanyak 20, menyalip rekor tahun lalu yang dipegang oleh Lampung sebanyak 14 sertifikasi NKV.

NKV (Nomor Kontrol Veteriner) adalah sertifikat jaminan keamanan pangan asal ternak  yang  telah memenuhi persyaratan higiene-sanitasi dan implementasi biosekuriti di peternakan.

“Sertifikasi NKV adalah bukti komitmen kita bersama dalam menjamin keamanan pangan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) untuk masyarakat. Dengan adanya sertifikasi NKV ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah memberikan jaminan pangan yang baik untuk dikonsumsi masyarakat.  Harapannya akan semakin banyak produk pangan asal ternak yang mempunyai sertifikat NKV,” kata Ir Lalu Muhamad Syafriadi MM, Kadis Peternak dan Kesehatan Hewan Propinsi Jawa Tengah saat menerima penghargaan MURI.

Sebanyak 20 sertifikasi NKV diberikan kepada peternak layer yang telah menerapkan biosekuriti 3 zona di peternakannya.

“Daripada menyalahgunakan antimikroba yang menghabiskan waktu, tenaga dan biaya, lebih baik mempraktekkan biosekuriti 3-zona dari FAO dan Kementerian Pertanian yang dapat memutus rantai resistensi antimikroba dan menguntungkan bagi peternak. Penerapan biosekuriti 3-zona  yang benar dan konsisten mengurangi penyebaran penyakit sehingga pertumbuhan ternak optimal, meningkatkan produksi, dan mengurangi pengeluaran untuk pengobatan dan desinfeksi. Ini akan memberikan lebih banyak manfaat,” bagi Robby Susanto, Dewan Pengawas Pinsar Petelur Nasional.

Selama Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia berlangsung, diadakan beberapa kegiatan seperti kompetisi debat resistensi antimikroba yang melibatkan mahasiswa, kampanye peningkatan kesadaran pengunaan antimikroba bagi peternak, praktisi kesehatan hewan, dan kepada publik melalui webinar, siaran TV, dan radio. (NDV)

FOOD HEROES DAY: PERKUAT INOVASI UNTUK PAHLAWAN PANGAN YANG SEMAKIN TANGGUH

Tampilan situs pahlawanpangan.com

Puncak acara dari serial kampanye FAO Indonesia untuk Hari Pangan Sedunia diadakan hari ini (31/10) melalui Webinar “Food Heroes Day” yang menghadirkan pahlawan pangan sepanjang rantai pangan mulai dari petani, nelayan sampai penggerak komunitas dari kaum muda yang disiarkan live oleh MNC Trijaya FM dan sosial media FAO. 

Krisis kesehatan global COVID-19 membuat kita merefleksikan hal-hal yang sangat kita hargai dan paling mendasar namun sering dianggap remeh: Pangan.  Kita harus mendukung para pahlawan pangan kita – petani, pekerja, penggerak komunitas di seluruh sistem pangan - yang memastikan bahwa pangan terus bergerak dari ladang, laut, tambak sampai ke meja makan di tengah pandemi COVID-19.

“Kami memberikan penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pahlawan pangan, khususnya para petani. Tantangannya memang tidak mudah, tapi kita harus terus bergerak memberikan pangan kepada lebih dari 200 juta orang di Indonesia, ”ujar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam rekaman sambutannya untuk“ Food Heroes Day ”

Ketahanan yang melekat pada pahlawan pangan kita ditantang tidak hanya oleh situasi pandemi saat ini, tetapi juga oleh ketidakseimbangan sistem pangan. Kelaparan dan di sisi lain, obesitas, degradasi lingkungan, kehilangan dan pemborosan makanan, serta kurangnya keamanan bagi pekerja rantai makanan hanyalah sebagian dari masalah yang menggarisbawahi ketidakseimbangan ini.

Menurut Kementerian Kesehatan RI tingkat obesitas di Indonesia menunjukkan peningkatan dari 14,8 persen pada tahun 2013 menjadi 21,8 persen pada tahun 2018. Sedangkan  sampah makanan seperti dilansir Economist Intelligence Unit tahun 2016, Indonesia merupakan negara pembuang makanan kedua di dunia yang menyia-nyiakan 300 makanan kg/orang setiap tahunnya. 

“Kami membutuhkan tindakan cerdas dan sistemik untuk menyampaikan pangan kepada mereka yang membutuhkan dan memastikan kualitas gizinya. Kami membutuhkan gerakan dari semua sektor untuk mengeluarkan kekuatan inovasi untuk memastikan setiap orang memiliki akses yang pangan bergizi, ”kata Victor Mol, Perwakilan FAO ad interim.

Hari Pangan Sedunia menyerukan solidaritas global untuk membantu semua populasi, dan terutama yang paling rentan untuk pulih dari krisis, dan untuk membuat sistem pangan lebih tangguh dan kuat.

Wakil Direktur Kesehatan  USAID Indonesia David Stanton mengatakan, “Pemerintah Amerika Serikat, melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), telah bermitra selama lebih dari 14 tahun untuk memajukan kemandirian Indonesia dalam pengendalian dan pencegahan penyakit, yang berkontribusi pada ketahanan pangan. Kami bangga dapat bermitra dengan Pemerintah Indonesia untuk memperkuat kewaspadaan masyarakat dan kesehatan masyarakat sambil meningkatkan ketahanan terhadap wabah penyakit dan krisis ketahanan pangan — untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi generasi mendatang. ”

Diperlukan investasi dalam sistem pangan yang berkelanjutan dan tangguh. Hal Ini mensyaratkan peluang baru yang ditawarkan melalui digitalisasi dan e-commerce, dan juga praktik pertanian yang melestarikan sumber daya alam bumi, kesehatan kita, dan iklim.  

Kebun Kumara, sebuah penggerak komunitas untuk pertanian di  perkotaan yang terletak di pinggiran Jakarta, mendukung penduduk kota untuk terhubung kembali dengan alam dengan cara memperkuat pengetahuan tentang menanam makanan dari rumah.

“Bagi kami di Kebun Kumara, menanam pangan dari rumah adalah tindakan sederhana yang dapat membangkitkan kesadaran kolektif seputar pangan dan urgensi memelihara alam sebagai sumber kehidupan,”kata Sandra

Hari Pahlawan Pangan merupakan puncak dari kampanye Hari Pangan Sedunia 2020 untuk mengapresiasi pahlawan pangan di Indonesia. CEO Startup di bidang pangan dan pertanian, pemimpin komunitas perkotaan, serta selebriti termasuk di antara pembicara di festival virtual yang berlangung selama satu hari.

pahlawanpangan.com, sebuah pameran virtual untuk mengekspos kisah pahlawan makanan Indonesia juga diluncurkan pada acara tersebut. (FAO /CR)

TARGET INDONESIA BEBAS RABIES 2030

Webinar Hari Rabies Se-dunia : 2030 Indonesia harus bisa bebas dari rabies

Target Indonesia untuk terbebas dari rabies pada tahun 2030 dalam pelaksanaannya harus didukung perencanaan yang baik. Target per wilayah dan upaya pengendaliannya juga harus dibuat lebih jelas, sehingga dukungan anggaran untuk pengendalian dapat direncanakan dengan tepat.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementan, Nasrullah pada saat membuka acara Webinar Hari Rabies Sedunia dengan tema Vaksin Rabies Oral: Inovasi dalam Pemberantasan Rabies.

Rabies atau penyakit anjing gila masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan di Indonesia. Tercatat delapan provinsi dan beberapa kabupaten serta pulau di Indonesia bebas penyakit ini, sedangkan sisanya masih merupakan wilayah tertular.

"Saya berharap, webinar ini dapat memberikan masukan untuk upaya yang lebih baik dalam pemberantasan rabies di Indonesia ke depan," ucapnya.

Dalam webinar yang dihadir sekitar 400 orang peserta melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting dan disiarkan langsung melalui YouTube tersebut juga hadir Allaster Cox, Kuasa Usaha Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Allaster menyampaikan dukungannya untuk berbagai upaya pemberantasan rabies di Indonesia. Ia berharap bahwa dengan program Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP), kerjasama di bidang ketahanan kesehatan di antara kedua negara makin kuat.

Webinar yang diselenggarakan selama hampir tiga jam tersebut menghadirkan berbagai ahli di bidang rabies dan penggunaan vaksin oral rabies baik di tingkat nasional maupun internasional.

Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, Kementan dalam paparannya menyampaikan program dan strategi pengendalian rabies di Indonesia. Ia mengakui bahwa pengendalian rabies di Indonesia masih berhadapan dengan berbagai macam tantangan, namun ia mencatat juga bahwa ada banyak pembelajaran dan kisah sukses pelaksanaan program ini.

"Beberapa wilayah berhasil kita nyatakan bebas dari rabies dengan implementasi program pengendalian dan surveilans intensif. Kita optimistis bahwa dengan dukungan berbagai pihak, khususnya partisipasi masyarakat, target bebas rabies 2030 dapat kita capai" ungkapnya.

Potensi Penggunaan Vaksin Rabies Oral

Sementara itu, Katinka de Balogh, Senior Animal Health and Production Officer, FAO Regional Office for Asia Pacific di Bangkok, Thailand yang mewakili Tripartite FAO/OIE/WHO, menjelaskan tentang situasi rabies dan tantangan yang dihadapi di kawasan Asia. Tidak jauh berbeda dengan Indonesia, kawasan regional juga menghadapi permasalahan yang sama, seperti anjing sebagai penyebab utama penyebaran rabies yang masih dilepasliarkan, keterbatasan sumberdaya, dan masih rendahnya tingkat vaksinasi.

"Ada potensi penggunaan vaksin oral rabies untuk meningkatkan tingkat vaksinasi pada anjing," tambahnya.

Karoon Chanachai, Development Assistance Specialist, Regional Animal Health Advisor, USAID Regional Development Mission Asia, menyampaikan pengalamannya saat masih bekerja di Pemerintah Thailand dalam proyek percontohan pemanfaatan vaksin oral rabies untuk meningkatkan jumlah dan cakupan vaksinasi pada anjing di beberapa wilayah di Thailand.

Karoon memastikan bahwa pelaksanaan vaksinasi rabies dengan vaksin oral menunjukkan hasil yang menjanjikan.

Hal serupa disampaikan oleh Ad Vos, Scientific Expert Rabies, Department of Veterinary Public Health, Ceva Sante Animale, yang memiliki pengalaman puluhan tahun di bidang ini. Ia mencontohkan beberapa percobaan lapangan yang telah dilakukan di beberapa negara selain Thailand, yang menunjukkan bahwa dengan penanganan sesuai standar vaksin oral ini aman dan dapat menimbulkan kekebalan yang diharapkan.

Catatan terkait kemanan vaksin oral rabies juga disampaikan Gyanendra Gongal, Regional Advisor WHO Regional Office for South East Asia (SEARO), yang menekankan pentingnya pemenuhan standar internasional dalam penggunaan vaksin rabies oral.

Dalam ucapan penutupan, Fadjar yang mewakili Dirjen PKH menegaskan komitmen Kementan dalam mendukung target bebas rabies di Indonesia dan global pada tahun 2030, dan menekankan pentingnya mempertahankan daerah bebas serta secara bertahap membebaskan daerah tertular. Ia yakin bahwa masih banyak yang peduli dan mendukung pengendalian rabies, terbukti dengan lebih dari 100 pertanyaan/tanggapan pada dua platform yang digunakan.

"Kita akan gaungkan PReSTaSIndonesia 2030, yakni pemberantasan rabies secara bertahap di seluruh Indonesia dengan target bebas pada tahun 2030," pungkasnya. (INF/CR)

 

HARI ZOONOSIS SEDUNIA, MOMENTUM MEMBANGKITKAN KESADARAN MANUSIA

Ilustrasi zoonosis. (Dok. Infovet)

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), menilai masyarakat harus lebih sadar akan bahaya zoonosis. Pasalnya, zoonosis adalah penyakit yang dapat berpindah dari hewan ke manusia dan 75% dari penyakit menular pada manusia adalah zoonosis.

Dirjen PKH Kementan, I Ketut Diarmita, mengatakan bahwa keamanan pangan asal ternak yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Sebab konsumen harus mendapatkan kualitas yang layak dan aman dari penyakit.

“Selain pangan yang dikonsumsi harus mengandung nilai gizi yang tinggi, kita juga harus memberikan ketentraman batin bagi konsumen, memastikan apa yang mereka konsumsi layak dan aman dari penyakit,” ujar Ketut dalam sambutannya pada webinar memperingati Hari Zoonosis Sedunia, Sabtu (11/7/2020).

Webinar diselenggarakan atas kerja sama Kementan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, FAO ECTAD dan USAID yang dilaksanakan dalam dua sesi ini merupakan puncak rangkaian peringatan Hari Zoonosis Sedunia yang jatuh pada 6 Juli. Sebelumnya sudah diadakan penayangan infografis, live instagram yang berisi edukasi mengenai sejarah Hari Zoonosis Sedunia, pengertian zoonosis dan potensi zoonosis di sekitar manusia sejak 1-10 Juli 2020.

“Acara yang sangat penting bagi khalayak ramai karena memberikan informasi langsung dari para ahlinya terkait bahaya zoonosis yang dapat menyebar melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan hewan,” ucap Ketut.

Webinar mengenai potensi zoonosis dalam bahan makanan.

Sementara menurut narasumber dalam webinar, selaku dosen FKH IPB, Denny Widaya Lukman, memang masyarakat perlu sadar dan paham akan adanya potensi zoonosis dalam pangan asal hewan. Pasalnya, pangan asal hewan dapat menjadi pembawa mikroorganisme patogen penyakit hewan (Foodborne Zoonoses). 

“Oleh karena itu, unsur kehati-hatian dalam membeli pangan asal hewan sangat dibutuhkan, seperti pemilihan daging yang bersih dari pasar atau penjual yang terpercaya untuk menghindari adanya bakteri maupun parasit,” kata Denny dalam pemaparannya.

Ia pun memberikan tips mengenai pola hidup sehat dan kiat belanja aman khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Salah satunya dengan membawa tas belanja sendiri dari rumah sesuai dengan barang belanja yang akan dibeli. 

“Jadi ada baiknya kita dari rumah sudah mempersiapkan dan membawa beberapa kantong belanja, memisahkan antara daging, buah dan sayuran agar tidak terkontaminasi,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Chef Yulia Baltschun yang juga menjadi narasumber dalam webinar tersebut. Menurutnya juga perlu menambahkan ice bag ke barang-barang seperti ikan, daging dan sejenisnya.

“Hal ini agar saat sampai di rumah kondisinya masih dalam keadaan baik. Dengan kita membiasakan melakukan itu, maka kita sedang berusaha membentuk pola hidup yang higienis,” kata Yulia.

Sementara ditambahkan oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Kemenkes, Siti Nadia, bahwa masyarakat wajib menerapkan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) dengan mencuci tangan dengan sabun, mencuci bahan makanan sebelum diolah, memasak dengan benar dan jaga kebersihan di sekitar makanan. Jika ada gejala sakit akibat makanan tercemar disarankan segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

“PHBS ini tidak hanya diterapkan pada pengolahan makanan. Kebiasaan baik tersebut juga harus dilakukan ketika berinteraksi dengan hewan peliharaan,” kata Siti. (RBS)

SIZE 2.0 APLIKASI TEPAT UNTUK DETEKSI DAN RESPON CEPAT PENYAKIT INFEKSI BARU

Tampilan antarmuka SIZE 2.0

Merebaknya wabah Coronavirus jenis baru (2019-nCoV), Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menyatakan bahwa tindakan dini untuk mendeteksi dan mengendalikan penyakit menggunakan pendekatan One Health sangat diperlukan. 

"Belajar dari pengalaman sebelumnya, yakni wabah SARS dan MERS CoV, untuk mengendalikan penyakit infeksi baru (PIB) diperlukan adanya integrasi deteksi dan respons dari berbagai sektor terutama kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, dan kesehatan satwa liar," jelas I Ketut Diarmita, Dirjen PKH di Jakarta, 07/02/2020. 

Menurutnya, walaupun memang belum ada kepastian bahwa 2019-nCoV ini berasal dari hewan, kewaspadaan terhadap kemungkinan ini harus tetap ditingkatkan. Ia menyatakan bahwa cara yang efektif dalam mencegah dan mengendalikan PIB atau Emerging Infectious Disease (EID) adalah dengan berbagi informasi secara real-time dengan data yang terintegrasi, sehingga respon terhadap penyakit dapat dilakukan tepat waktu, efisien, dan akurat oleh sektor terkait. 

"Kementan bersama dengan FAO Indonesia dan didukung oleh USAID telah memprakarsai pembangunan platform berbagi informasi One Health yang dikenal dengan SIZE 2.0 (Sistem Informasi Zoonosis dan EID versi 2.0)," tambahnya. 

Ketut menyatakan bahwa SIZE 2.0 akan memfasilitasi pertukaran data dan informasi serta komunikasi antara semua sistem pengawasan dari sektor kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, dan kesehatan satwa liar. Integrasi sistem pelaporan ini memungkinkan adanya deteksi dan respon penyakit secara dini.

“SIZE 2.0 menghubungkan tiga sistem informasi yakni Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), Kemenkes dan Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) Kementan, serta Sistem Informasi Kesehatan Satwa Liar (SehatSatli), KLHK. SIZE 2.0 ini dikoordinasikan oleh Kemenko PMK,” imbuhnya.

Sementara, Ketua Tim Unit Khusus FAO di Bidang Kesehatan Hewan (FAO ECTAD) Indonesia, James McGrane mengatakan bahwa SIZE 2.0 menjawab kebutuhan akan sistem informasi pengawasan terintegrasi lintas sektoral.

“SIZE 2.0 menekankan pada peran petugas lapangan dari tiga sektor yang berbeda. Platform ini juga memfasilitasi kolaborasi lintas sektoral dan koordinasi dari petugas lapangan hingga pengambil keputusan, untuk berbagi data guna menghasilkan informasi untuk mencegah dan mengendalikan penyakit infeksi dari hewan ke manusia atau zoonosis,” tambahnya.

James menerangkan bahwa SIZE 2.0 masih dalam tahap penyempurnaan dan sedang diujicobakan di empat kabupaten percontohan One Health di Indonesia, yaitu Minahasa di Sulawesi Utara, Ketapang di Kalimantan Barat, Boyolali di Jawa Tengah, dan Bengkalis di Riau.

Salah satu pengguna SIZE 2.0, yakni Afiani Rifdania, Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali menyampaikan bahwa dengan adanya SIZE 2.0, maka berbagi data dan informasi sekarang menjadi lebih mudah 

"Satu klik dan kita bisa melihat kasus-kasus yang terjadi di sektor lain,” ujarnya. Afiani menaruh harapan bahwa ke depan SIZE 2.0 yang masih dalam proses penyempurnaan ini dapat digunakan di seluruh Indonesia, sehingga Pemerintah selalu siap untuk mencegah dan mengendalikan penyakit infeksi baru/berulang yang sebagian besar menular dari hewan ke manusia.

INTEGRASI DATA PERTANIAN INDONESIA : BERGERAK MAJU, MENGAKHIRI KELAPARAN

Integrasi data pangan : mutlak dilakukan demi pengentasan kelaparan

Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, bersama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) berkomitmen untuk bekerja sama dalam integrasi statistik pertanian dan ketahanan pangan.

Kerja sama dimaksudkan untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang kedua yakni mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, nutrisi yang lebih baik, serta mendukung pertanian berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan dalam jumpa pers penyampaian ihwal penyelenggaraan Konferensi Statistik se-Asia Pasifik ke-28 (#APCAS) di Badan Pusat Statistik (5/2).

Indonesia adalah salah satu contoh negara dengan pertumbuhan penduduk tercepat di Asia-Pasifik. Hal tersebut menyebabkan perkembangan populasi dan kemajuan ekonomi yang signifikan. Peningkatan tersebut menciptakan tantangan besar bagi pemerintah terkait dengan isu ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, sekaligus perubahan iklim.

“Pertanian adalah akar dan solusi dari tantangan ini. Kebijakan pertanian yang progresif dan responsif sangat penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia maju. Statistik pertanian menjadi dasar atau fondasi kebijakan, terutama untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,“  kata Stephen Rudgard, perwakilan FAO di Indonesia.

Indonesia memang terus bergerak maju dan mengembangkan kebijakan pertanian berdasarkan data statistik pertanian dan pangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengatasi  permasalahan perbedaan data yang kerap terjadi. Perbedaan yang disebabkan oleh penggunaan berbagai konsep, definisi, dan metodologi yang menghalangi koordinasi kementerian dan lembaga dalam merumuskan kebijakan.

“BPS menyambut baik acara APCAS di Indonesia karena forum ini sangat penting untuk memperbaiki Sistem Statistik Pertanian di Asia Pasifik untuk dapat menyediakan Statistik Pertanian yang akurat, tepat waktu, dan relevan guna mendukung SDGs. Selain itu, BPS juga akan menyelenggarakan Sensus Pertanian pada  2023 sehingga pengalaman dari negara-negara Asia Pasifik yang telah menggunakan teknologi terkini dan modern bisa kita adopsi ” ujar Suhariyanto, Kepala Badan Pusat Statistik, dalam sambutan singkatnya mengenai kegiatan #APCAS usai menyampaikan rilis pertumbuhan ekonomi.

Kementerian Pertanian telah berkomitmen dalam data pertanian yang terintegrasi bekerja  sama dengan Badan Pusat Statistik Indonesia dan provinsi dan kabupaten.

"Ketersediaan data yang akurat sesuai fakta di lapangan menjadi sangat penting sebagai landasan dalam penyusunan program dan kebijakan pembangunan pertanian yang tepat untuk mencapai target-target yang ditetapkan  “ kata Dr. Ketut kariyasa, Kepala Pusdatin Kementan.

Sebagai tuan rumah #APCAS yang akan diadakan di Bali pada 10-14 Februari 2020, Indonesia akan menjadi tempat bersejarah ajang berdiskusi dan berbagi pengetahuan dari negara-negara anggota FAO di kawasan Asia dan Pasifik. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan solusi dan implementasi terbaik mengenai statistik pertanian dan kebijakan yang sesuai yang dapat diterapkan pada berbagai negara masing-masing.

Penyelenggaraan #APCAS ke-28 diharapkan berfokus pada pada capaian negara dalam mengimplementasikan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang berada di bawah tanggung jawab FAO. Konferensi  juga akan membahas perkembangan statistik dalam lingkup regional maupun global. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung penggunaan teknologi yang hemat biaya seperti penggunaan tablet untuk pengumpulan data dan penggunaan Big Data dalam bentuk citra satelit atau data pengamatan bumi untuk kemajuan statistik pertanian dan pangan di masa depan.

Keanggotaan #APCAS terbuka untuk seluruh negara anggota FAO. Saat ini anggota APCAS berjumlah 31 negara, diantaranya : Afghanistan, Australia, Bangladesh, Bhutan, Kamboja, Cina, Fiji, Prancis, India, Indonesia, Republik Islam Iran, Jepang, Laos, Maladewa, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Baru Selandia Baru, Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Republik Korea, Samoa, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste, Tonga, Inggris, Amerika Serikat, dan Vietnam. (CR)

PENUTUPAN PROGRAM EPT-2 : CEGAH PANDEMI PENYAKIT JADI LEBIH SIGAP

Kerjasama yang apik antara USAID dan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pandemi

Pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan Pemerintah Indonesia telah lama bekerjasama dalam peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan respon terhadap ancaman Penyakit Infeksi Emerging (PIE) dan pandemi. Kerja sama ini dimulai sejak proyek Avian and Pandemic Influenza (API) di Indonesia pada tahun 2006, yang dilanjutkan dengan proyek Emerging Pandemic Threats (EPT) yang terdiri dari dua fase, yakni EPT-1 (2011 – 2015) dan EPT-2 (2015 – 2019).

Rangkaian proyek ini dinilai berhasil memberikan kontribusi terhadap upaya pencegahan, deteksi dini, dan respon terhadap PIE dan pandemi melalui penguatan kapasitas inti dan penerapan Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) 2005 yang berfokus pada surveilans, peningkatan kapasitas laboratorium, dan koordinasi multi-sektoral.

Sejalan dengan hal tersebut, bentuk dukungan nyata dari Pemerintah Indonesia dalam kerja sama ini adalah dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia, yang ditetapkan pada bulan Juni lalu.

                                              

Memperkuat pernyataan tersebut, Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa menyampaikan bahwa Kementan telah aktif bekerjasama dengan USAID melalui FAO untuk peningkatan kapasitas di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui pendekatan One Health.

"Telah banyak kemajuan di bidang pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, dan kita juga sangat aktif dalam membangun kerja sama lintas sektor dalam rangka meningkatkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan melalui implementasi One Health,” ucap Fadjar.

Tepat di tahun 2019 ini, Indonesia dan Amerika Serikat memperingati 70 tahun hubungan diplomatiknya.  Demikian pula, kerja sama Pemerintah RI dan Amerika Serikat melalui USAID telah berjalan lebih dari satu dekade. Dengan adanya kerja sama tersebut, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan melalui berbagai program multisektoral. Dalam sambutannya, Ryan Washburn selaku Direktur USAID Indonesia mengatakan bahwa Amerika Serikat melalui USAID bangga dapat bermitra dengan Pemerintah Indonesia.

“Pemerintah AS melalui USAID telah bermitra selama lebih dari 13 tahun untuk memajukan kemandirian Indonesia dalam pengendalian dan pencegahan penyakit. Meskipun Indonesia terus menghadapi ancaman penyakit di kawasan ini, komitmennya untuk menerapkan pendekatan One Health menjadi acuan untuk peningkatan kemampuan pencegahan, deteksi, dan respons kawasan ini untuk mencapai ketahanan kesehatan. Kami bangga melihat kesuksesan kemitraan selama lima tahun terakhir yang menjadi bagian dari peringatan 70 tahun hubungan AS-Indonesia,” kata Direktur USAID Indonesia Ryan Washburn pada saat pembukaan acara Closing Ceremony EPT-2 yang diselenggarakan di Hotel Sari Pacific, Jakarta.  

Acep Somantri, selaku Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kesehatan sangat mengapresiasi kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Menurut dia, kerjasama semacam ini dapat terus dilakukan secara berkesinambungan dan kontinu. “Sebuah progress yang patut kita apresiasi. Dukungan lintas sektor telah banyak membantu program-program nasional di bidang kesehatan, khususnya program kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap ancaman PIE dan pandemi. Kami pastikan kapasitas para tenaga kesehatan di Indonesia terutama dalam menangani ancaman wabah sehingga Instruksi Presiden dapat kita tanggapi secara positif untuk dapat kita laksanakan secara bersama-sama dengan berbagai sektor," pungkas Acep. (CR)

RESMI: PEMERINTAH UMUMKAN WABAH ASF DI INDONESIA

Memperketat biosekuriti, salah satu upaya mencegah penularan virus ASF. (Sumber: Istimewa)

Pemerintah Indonesia resmi melaporkan wabah demam babi afrika di 16 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Laporan wabah demam babi afrika tersebut dimuat dalam situs web Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE), 17 Desember 2019. Informasi laporan wabah tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI) Drh Muhammad Munawaroh, di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

”Menurut situs web OIE, Indonesia telah melaporkan ASF (African Swine Fever/demam babi afrika) tanggal 17 Desember 2019 dan telah diumumkan OIE pada tanggal yang sama,” tutur Munawaroh. Menurut dia, Indonesia sudah menjadi anggota OIE sehingga wajib melaporkan kejadian penyakit baru jika ditemukan di negara Indonesia.

Munawaroh juga menerima salinan Surat Keputusan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Nomor 820/KPTS/PK.320/M/12/2019 tentang pernyataan wabah demam babi afrika di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara. Surat keputusan tersebut ditandatangani 12 Desember 2019. Sebelumnya beberapa grup WhatssApp juga telah dihebohkan dengan beredarnya surat tersebut, namun begitu kini resmi sudah surat tersebut diakui oleh pihak Kementan.

Dalam surat itu disebutkan 16 kabupaten/kota yang terjadi wabah ASF. Ke-16 kabupaten/kota itu adalah Kabupaten Dairi, Humbang Hasundutan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Karo, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Samosir, Simalungun, Pakpak Bharat, Langkat, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematang Siantar, dan Kota Medan.

Laporan Indonesia kepada OIE dapat dilihat di link ini. Pada situs OIE juga tertulis bahwa laporan Indonesia disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Drh I Ketut Diarmita tanggal 17 Desember 2019.

Dalam laporannya disebutkan ada 392 wabah di peternakan rakyat di 16 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut). Dalam laporan itu disebutkan ada 34 kabupaten/kota di Sumut. Yang benar terdapat 33 kabupaten/kota di Sumut.

Wabah pertama terjadi pada 4 September 2019 di Kabupaten Dairi dan dengan cepat menyebar ke 16 kabupaten lainnya. Konfirmasi ASF dilakukan pada 27 November 2019. Diagnosis penyakit ASF dilakukan Balai Veteriner Medan dengan uji PCR dan nekropsi atau bedah mayat. Penyebabnya adalah virus ASF. Sumber penularan disebutkan ”tidak dikenal dan tidak meyakinkan”.

Dalam kolom komentar epidemiologis, tertulis bahwa sumber infeksi tidak dapat disimpulkan, tetapi penilaian risiko yang cepat menunjukkan bahwa pengangkutan babi hidup dari daerah lain serta terkontaminasinya pakan babi oleh muntahan dari penanganan hewan, kendaraan, dan pakan ternak berperan dalam mewabahnya ASF. Selain itu juga disebutkan bahwa Pembuangan babi mati yang mati secara serampangan menjadi sumber penularan lainnya. Tidak lupa disebutkan pula bahwa tindakan pembersihan, dan desinfeksi sedang dilaksanakan. 

Dalam upaya mengontrol ASF agar tidak cepat menyebar, dalam laporannya Pemerintah Indonesia juga menuliskan bahwa kini pemerintah sedang melakukan tindakan berupa kontrol di dalam negeri, surveilans, karantina, pembuangan resmi karkas, produk sampingan, dan limbah, zonasi, desinfeksi, vaksinasi jika ada vaksin, dan tidak ada perawatan hewan yang terkena dampak ASF. (CR)

KOLABORASI KEMENTAN & FAO TANGGULANGI RESISTENSI ANTIMIKROBA

Para peserta talkshow berfoto bersama

Resistensi antimikroba menjadi salah satu ancaman terbesar kesehatan global, tidak hanya pada kesehatan manusia, namun juga pada kesehatan hewan. Setiap tahunnya, 700.000 orang diperkirakan meninggal akibat infeksi bakteri yang resisten terhadap antimikroba. Hal yang sama terjadi juga pada hewan ternak.

Informasi tersebut disampaikan oleh Syamsul Ma’arif, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner yang mewakili Dirjen PKH I Ketut Diarmita. Sambutan tadi disampaikan pada acara Peluncuran Materi Komunikasi Informasi dan Talk Show Pengendalian Laju Resistensi Antimikroba di IICC Bogor, 19 November 2019. 

Antibiotik merupakan salah satu jenis antimikroba yang digunakan untuk menyembuhkan infeksi bakteri pada manusia dan hewan. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat di sektor peternakan, pertanian, perikanan serta masyarakat mempercepat laju resistensi bakteri menjadi kebal (superbugs). Tanpa adanya upaya pengendalian global, AMR diprediksi akan menjadi pembunuh nomor 1 di dunia pada tahun 2050, dengan tingkat kematian mencapai 10 juta jiwa per-tahun, melampaui penyakit jantung, kanker dan diabetes, serta dapat menimbulkan krisis ekonomi global.

Di sektor peternakan, ancaman AMR tidak hanya mengancam keberlangsungan kemampuan dalam mengendalikan penyakit infeksi pada ternak, akan tetapi juga sangat mengancam ketahanan pangan terutama produktivitas sektor peternakan dalam menyediakan sumber pangan hewani bagi masyarakat.

Pada Pekan Kesadaran Antibiotik Sedunia / World Antibiotic Awareness Week (WAAW) yang berlangsung sejak tanggal 18 November 2019, Ditjen PKH bersama dengan FAO Emergency Centre for Transboundary Animal Diseases (ECTAD) dan USAID Indonesia merangkai berbagai kegiatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, institusi akademisi dan sektor swasta di tiga kota yakni Bogor, Lampung, dan Surabaya. 

"Tujuannya kegiatan ini adalah untuk memperkuat kesadaran akan bahaya nyata dari AMR dan menyuarakan penggunaan antibiotik dan antimikroba lainnya secara bijak, cerdas dan bertanggung jawab" tutur Syamsul.

Ia juga menambahkan bahwa tantangan dalam memerangi laju resistensi antimikroba dan mengendalikan penyakit infeksi baru harus dipandang sebagai kewajiban dan tanggung jawab semua pihak, untuk itu semuanya harus senantiasa berupaya meningkatkan kompetensi profesional dan selalu menjaga agar antimikroba tetap efektif.

Team Leader FAO ECTAD James McGrane menambahkan bahwa pelaku usaha peternakan dan industri peternakan sangat berperan dalam solusi pengendalian laju resistensi antimikroba. Menurutnya Kementerian Pertanian bersama FAO ECTAD dengan dukungan USAID terus menggaungkan praktik-praktik peternakan yang baik (good farming practices) dan Infection Prevention and Control (IPC), dimana didalamnya terdapat implementasi biosekuriti 3 zona, vaksinasi secara regular, dan pola hidup bersih dan sehat. 

"Hal ini menjadi solusi pengurangan penggunaan antimikroba di peternakan. Harapannya, dengan peternakan yang bersih dan terjaga, tercipta ternak yang sehat dan tidak mudah terkena penyakit,” ujar James. (CR)