INTEGRASI DATA PERTANIAN INDONESIA : BERGERAK MAJU, MENGAKHIRI KELAPARAN

Integrasi data pangan : mutlak dilakukan demi pengentasan kelaparan

Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, bersama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) berkomitmen untuk bekerja sama dalam integrasi statistik pertanian dan ketahanan pangan.

Kerja sama dimaksudkan untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang kedua yakni mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, nutrisi yang lebih baik, serta mendukung pertanian berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan dalam jumpa pers penyampaian ihwal penyelenggaraan Konferensi Statistik se-Asia Pasifik ke-28 (#APCAS) di Badan Pusat Statistik (5/2).

Indonesia adalah salah satu contoh negara dengan pertumbuhan penduduk tercepat di Asia-Pasifik. Hal tersebut menyebabkan perkembangan populasi dan kemajuan ekonomi yang signifikan. Peningkatan tersebut menciptakan tantangan besar bagi pemerintah terkait dengan isu ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, sekaligus perubahan iklim.

“Pertanian adalah akar dan solusi dari tantangan ini. Kebijakan pertanian yang progresif dan responsif sangat penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia maju. Statistik pertanian menjadi dasar atau fondasi kebijakan, terutama untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,“  kata Stephen Rudgard, perwakilan FAO di Indonesia.

Indonesia memang terus bergerak maju dan mengembangkan kebijakan pertanian berdasarkan data statistik pertanian dan pangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengatasi  permasalahan perbedaan data yang kerap terjadi. Perbedaan yang disebabkan oleh penggunaan berbagai konsep, definisi, dan metodologi yang menghalangi koordinasi kementerian dan lembaga dalam merumuskan kebijakan.

“BPS menyambut baik acara APCAS di Indonesia karena forum ini sangat penting untuk memperbaiki Sistem Statistik Pertanian di Asia Pasifik untuk dapat menyediakan Statistik Pertanian yang akurat, tepat waktu, dan relevan guna mendukung SDGs. Selain itu, BPS juga akan menyelenggarakan Sensus Pertanian pada  2023 sehingga pengalaman dari negara-negara Asia Pasifik yang telah menggunakan teknologi terkini dan modern bisa kita adopsi ” ujar Suhariyanto, Kepala Badan Pusat Statistik, dalam sambutan singkatnya mengenai kegiatan #APCAS usai menyampaikan rilis pertumbuhan ekonomi.

Kementerian Pertanian telah berkomitmen dalam data pertanian yang terintegrasi bekerja  sama dengan Badan Pusat Statistik Indonesia dan provinsi dan kabupaten.

"Ketersediaan data yang akurat sesuai fakta di lapangan menjadi sangat penting sebagai landasan dalam penyusunan program dan kebijakan pembangunan pertanian yang tepat untuk mencapai target-target yang ditetapkan  “ kata Dr. Ketut kariyasa, Kepala Pusdatin Kementan.

Sebagai tuan rumah #APCAS yang akan diadakan di Bali pada 10-14 Februari 2020, Indonesia akan menjadi tempat bersejarah ajang berdiskusi dan berbagi pengetahuan dari negara-negara anggota FAO di kawasan Asia dan Pasifik. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan solusi dan implementasi terbaik mengenai statistik pertanian dan kebijakan yang sesuai yang dapat diterapkan pada berbagai negara masing-masing.

Penyelenggaraan #APCAS ke-28 diharapkan berfokus pada pada capaian negara dalam mengimplementasikan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang berada di bawah tanggung jawab FAO. Konferensi  juga akan membahas perkembangan statistik dalam lingkup regional maupun global. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung penggunaan teknologi yang hemat biaya seperti penggunaan tablet untuk pengumpulan data dan penggunaan Big Data dalam bentuk citra satelit atau data pengamatan bumi untuk kemajuan statistik pertanian dan pangan di masa depan.

Keanggotaan #APCAS terbuka untuk seluruh negara anggota FAO. Saat ini anggota APCAS berjumlah 31 negara, diantaranya : Afghanistan, Australia, Bangladesh, Bhutan, Kamboja, Cina, Fiji, Prancis, India, Indonesia, Republik Islam Iran, Jepang, Laos, Maladewa, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Baru Selandia Baru, Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Republik Korea, Samoa, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste, Tonga, Inggris, Amerika Serikat, dan Vietnam. (CR)