 |
| Integrasi data pangan : mutlak dilakukan demi pengentasan kelaparan |
Badan Pusat Statistik,
Kementerian Pertanian, bersama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian
Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) berkomitmen untuk bekerja sama dalam integrasi
statistik pertanian dan ketahanan pangan.
Kerja
sama dimaksudkan untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang
kedua yakni mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, nutrisi yang lebih
baik, serta mendukung pertanian berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan
dalam jumpa pers penyampaian ihwal penyelenggaraan Konferensi Statistik se-Asia
Pasifik ke-28 (#APCAS) di Badan Pusat Statistik (5/2).
Indonesia
adalah salah satu contoh negara dengan pertumbuhan penduduk tercepat di
Asia-Pasifik. Hal tersebut menyebabkan perkembangan populasi dan kemajuan
ekonomi yang signifikan. Peningkatan tersebut menciptakan tantangan besar bagi
pemerintah terkait dengan isu ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan,
sekaligus perubahan iklim.
“Pertanian adalah akar dan solusi dari tantangan ini. Kebijakan
pertanian yang progresif dan responsif sangat penting untuk memastikan
pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia maju. Statistik pertanian menjadi
dasar atau fondasi kebijakan, terutama untuk memenuhi Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan,“ kata Stephen Rudgard, perwakilan FAO di Indonesia.
Indonesia
memang terus bergerak maju dan mengembangkan kebijakan pertanian berdasarkan
data statistik pertanian dan pangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk
mengatasi permasalahan perbedaan data yang kerap terjadi. Perbedaan yang
disebabkan oleh penggunaan berbagai konsep, definisi, dan metodologi yang
menghalangi koordinasi kementerian dan lembaga dalam merumuskan kebijakan.
“BPS menyambut baik acara APCAS di Indonesia karena forum ini
sangat penting untuk memperbaiki Sistem Statistik Pertanian di Asia Pasifik
untuk dapat menyediakan Statistik Pertanian yang akurat, tepat waktu, dan
relevan guna mendukung SDGs. Selain itu, BPS juga akan menyelenggarakan Sensus
Pertanian pada 2023 sehingga pengalaman dari negara-negara Asia Pasifik
yang telah menggunakan teknologi terkini dan modern bisa kita adopsi ” ujar
Suhariyanto, Kepala Badan Pusat Statistik, dalam sambutan singkatnya mengenai
kegiatan #APCAS usai menyampaikan rilis pertumbuhan ekonomi.
Kementerian
Pertanian telah berkomitmen dalam data pertanian yang terintegrasi
bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Indonesia dan provinsi dan
kabupaten.
"Ketersediaan data yang akurat sesuai fakta di lapangan
menjadi sangat penting sebagai landasan dalam penyusunan program dan kebijakan
pembangunan pertanian yang tepat untuk mencapai target-target yang
ditetapkan “ kata Dr. Ketut kariyasa, Kepala Pusdatin Kementan.
Sebagai
tuan rumah #APCAS yang akan diadakan di Bali pada 10-14 Februari 2020,
Indonesia akan menjadi tempat bersejarah ajang berdiskusi dan berbagi
pengetahuan dari negara-negara anggota FAO di kawasan Asia dan Pasifik.
Pertemuan ini diharapkan menghasilkan solusi dan implementasi terbaik mengenai
statistik pertanian dan kebijakan yang sesuai yang dapat diterapkan pada
berbagai negara masing-masing.
Penyelenggaraan
#APCAS ke-28 diharapkan berfokus pada pada capaian negara dalam
mengimplementasikan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang berada di
bawah tanggung jawab FAO. Konferensi juga akan membahas perkembangan
statistik dalam lingkup regional maupun global. Hal ini dimaksudkan untuk
mendukung penggunaan teknologi yang hemat biaya seperti penggunaan tablet untuk
pengumpulan data dan penggunaan Big Data dalam bentuk citra satelit atau data
pengamatan bumi untuk kemajuan statistik pertanian dan pangan di masa depan.
Keanggotaan
#APCAS terbuka untuk seluruh negara anggota FAO. Saat ini anggota APCAS
berjumlah 31 negara, diantaranya : Afghanistan, Australia, Bangladesh, Bhutan,
Kamboja, Cina, Fiji, Prancis, India, Indonesia, Republik Islam Iran, Jepang,
Laos, Maladewa, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Baru Selandia Baru,
Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Republik Korea, Samoa, Sri Lanka, Thailand,
Timor Leste, Tonga, Inggris, Amerika Serikat, dan Vietnam. (CR)
