KOLABORASI KEMENTAN DAN FAO SELENGGARAKAN WEBINAR ANTI RABIES

Webinar Rabies Membahas Penggunaan Vaksin Oral Untuk Mencegah Rabies

Sabtu 3 Februari 2024 kemarin, Direktorat Kesehatan Hewan bersama dengan FAO ECTAD Indonesia dan Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP) menyelenggarakan webinar bertajuk "Potensi Vaksinasi Oral Rabies dan Pertimbangan Untuk Penggunaannya di Indonesia" melalui daring Zoom Meeting. Penggunaan vaksin oral tentunya menjadi salah satu strategi dalam peningkatan cakupan vaksinasi anjing dalam memberantas rabies.

Direktur Kesehatan Hewan Drh. Nuryani Zainuddin dalam semabutannya menyebutkan bahwa vaksinasi rabies secara oral menjadi opsi dalam vaksinasi anjing liar yang sulit ditangkap.

“Opsi lain yang mungkin bisa digunakan adalah vaksinasi oral rabies untuk anjing. Seperti diketahui, konsep ini sudah lama digunakan untuk vaksinasi hewan liar, termasuk untuk pengendalian rabies. Di beberapa negara Eropa, vaksinasi oral rabies untuk satwa liar sudah dilakukan sejak 1970-an, dan terbukti telah berhasil memberantas rabies pada satwa liar di beberapa negara. Untuk satwa liar, pemberian vaksin oralnya menggunakan pesawat atau helikopter dan disebar ke habitat satwa tertarget, misalnya rubah, sementara untuk anjing, metodenya sangat berbeda," tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama bertindak sebagai narasumber yakni  Dr Ad Vos, salah satu ahli vaksin yang merupakan bagian dari Departemen Kesehatan Masyarakat Ceva Sante Animale, dalam presentasinya menjelaskan tiga komponen utama metode vaksinasi oral rabies untuk anjing.

“Setidaknya ada tiga komponen utama, yaitu vaksin yang memiliki efikasi dan aman bagi spesies target maupun non target; umpan yang disukai anjing lokal dan efektif dalam melepaskan vaksin di rongga mulut; serta teknik pemberian yang menggunakan sumber daya lokal dan mampu membatasi kontak dengan spesies non target," kata dia. 

Selain itu, dirinya menceritakan bahwa metode vaksinasi oral rabies terbukti efektif dalam mencapai cakupan di atas 70% dan cost-effective di beberapa negara.

“Penggunaan teknologi dalam pelaporan vaksinasi terbukti efektif dalam proses monitoring pelaksanaan metode ini secara real time di lapangan”, tambahnya.

Sementara itu, narasumber lainnya, Drh Khrisdiana Putri dari Universitas Gadjah Mada dan merupakan salah satu anggota Komisi Obat Hewan Kementan, menyebutkan bahwa produk vaksin oral yang sudah diregistrasi di Indonesia terbukti aman untuk penggunaannya di lapangan.

Hal tersebut juga diamini oleh Drh I Gusti Bagus Oka, dari Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Dirinya menceritakan pengalamannya dalam memberikan vaksin oral rabies di lapangan.

“Sebelum memberikan umpan pada anjing, jangan sampai menimbulkan kecurigaan anjing kepada kita karena bisa membuat anjing lari. Hindari kontak mata dengan si anjing, dengan jalan berpura-pura lewat melewati anjing sebelum menjatuhkan umpan di depannya. Selain itu vaksin oral tersebut aman dan efektif untuk digunakan," tuturnya. 

Program pilot yang telah dilakukan di Indonesia ini dapat terlaksana berkat kerjasam antara Direktorat Kesehatan Hewan bersama dengan FAO ECTAD Indonesia, AIHSP, dan Ceva Sante Animale, serta Ceva Animal Health Indonesia. Mereka berkolaborasi melakukan beberapa studi di Bali pada tahun 2021-2022, yaitu studi penerimaan umpan vaksin oral rabies, efektivitas vaksinasi oral rabies, potensi kontak dengan masyarakat, serta studi imunogenisitas vaksin oral, di mana hasilnya telah dipublikasi tahun 2023.

Studi tersebut menghasilkan temuan penting yang bisa digunakan sebagai referensi dalam memperkuat kualitas vaksinasi anjing melawan rabies di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa anjing lokal menerima umpan yang terbuat dari tepung telur dan umpan yang terbuat dari usus sapi Bali dengan tingkat kesuksesan masing-masing 95,2% dan 82,6%. Untuk respon imun, tidak ada perbedaan kuantitatif yang signifikan pada level antibodi yang ditimbulkan oleh vaksin oral dan vaksin parenteral yang biasa digunakan di Indonesia.

Setidaknya ada dua pesan kunci yang diidentifikasi  dalam acara seminar tersebut yakni Vaksin oral rabies mempunyai potensi sebagai opsi untuk menjawab masalah sulitnya vaksinasi anjing liar dan anjing berpemilik yang diliarkan dalam puaya pengendalian dan pemberantasan rabies. Selain itu, berbagai studi telah membuktikan keamanan, efektivitas, imunogenisitas, dan cost-effectiveness penggunaan vaksin oral rabies di beberapa negara.

Sebelum menutup webinar, Drh Nuryani menambahkan bahwa ia berharap agar vaksin oral rabies dapat digunakan untuk target anjing liar atau anjing berpemilik yang diliarkan, sementara anjing kesayangan dan anak anjing dapat divaksinasi dengan vaksin parenteral. Metode vaksinasi rabies oral ini nantinya digunakan sebagai pelengkap dalam pelaksanaan vaksinasi massal untuk meningkatkan cakupan vaksinasi dalam menghentikan penularan virus rabies di lapangan. (WFH).

Wahid Fakhri Husein – praktisi manajemen kesehatan hewan dan One Health; Direktur Sahabat Anti Rabies*

FAO DAN KEMENTAN PERKUAT KAPASITAS PETUGAS LAPANGAN TANGANI WABAH LSD

Webinar LSD

Di Indonesia, penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) telah menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi peternak sejak kemunculannya tahun lalu. Menanggapi hal ini, FAO ECTAD Indonesia bersama Kementerian Pertanian berkolaborasi dengan FAO RAP, EuFMD, EMPRES dan EMC menyelenggarakan pelatihan daring tentang kesiapsiagaan dan respon lumpy skin disease (LSD) dari tanggal 8 Maret hingga 12 April 2023.

Dalam acara webinar pembukaan pelatihan ini, Direktur Kesehatan Hewan, Drh Nuryani Zainuddin menyebutkan bahwa ada 13 provinsi telah terdampak wabah LSD sejak kemunculannya pada bulan Februari 2022.

Dalam kesempatan yang sama, Team Leader FAO ECTAD Indonesia, Dr. Luuk Schoonman menambahkan, dalam menghadapi situasi darurat LSD di Indonesia, diperlukan peningkatan tanggap darurat, manajemen, serta pelaporan terhadap wabah.

Empat ahli dihadirkan sebagai panelis pada webinar ini – Eeva Tuppurainen (FLI, Jerman), Li Jinming (CAHEC, Cina), Pham Thanh Long (Kementerian Pertanian, Viet Nam), Surendra Karki (FAO, Nepal) – untuk berbagi pengalaman terkait dengan pelaksanaan vaksinasi LSD dan PMK secara bersamaan, selain bagaimana penanganan untuk hewan yang terinfeksi.

Setidaknya, 500 peserta hadir dalam pembukaan pelatihan yang ditujukan untuk dokter hewan guna meningkatkan tindakan pencegahan dan pengendalian serta mitigasi penyakit ini

Di akhir pelatihan, sebanyak 336 peserta aktif mengikuti pelatihan melalui platform Virtual Learning Center ini dan 71% di antaranya mendapatkan sertifikat kelulusan. (WF)

PERINGATAN HARI ZOONOSIS SE-DUNIA : MARI PERANGI ZOONOSIS!

Memperingati Hari Zoonosis Se-Dunia, semua sektor harus bersatu melawan zoonosis

Memperingati hari zoonosis se-dunia yang jatuh pada 6 Juli 2021 yang lalu Direktorat Kesmavet Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama FAO ECTAD Indonesia dan USAID mengadakan webinar bertajuk Kesmavetalk bertajuk "Mari Bersama Perangi Zoonosis!"pada Rabu (7/7) yang lalu. Acara tersebut dapat diakses via daring youtube dan instagram melalui channel Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. Tujuannya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat terkait ancaman Zoonosis bagi kehidupan manusia. 

Narasumber yang dihadirkan pun bukan kaleng - kaleng, mereka adalah Drh Denny Widaya Lukman (pengajar FKH IPB), Drh Tjahjani Widiastuti (koordinator kelompok zoonosis, Ditkesmavet), dan Drh NLP Indi Dharmayanti (Kepala BBALITVET Bogor), yang dimoderatori oleh Drh Ahmad Gozali (FAO ECTAD Indonesia).   

Drh Tjahjani mengatakan bahwa pemerintah telah membuat strategi dalam memerangi penyakit hewan menular strategis (ada 15 jenis) yang diantaranya bersifat zoonosis, utamanya pada 5 penyakit yang berpotensi sangat berbahaya seperti AI, Rabies, Anthrax, Brucellosis, dan Leptospirosis. Meskipun begitu bukan berarti 10 penyakit lainnya dianaktirikan oleh pemerintah.

"Kami juga dalam memerangi ini tidak bisa sendiri, oleh karenanya kami melakukan kolaborasi dengan sektor lain seperti kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan. Oleh karenanya kerjasama ini sangat berarti dalam memerangi zoonosis dan mencegah terjadinya wabah dan pandemi baru," tuturnya.

Drh Denny Widaya Lukman juga mengatakan yang hampir serupa dimana penyakit zoonotik merupakan ancaman yang selalu mengintai manusia. Oleh karenanya kewaspadaan yang lebih diperlukan agar nantinya tidak terjadi lagi wabah zoonotis seperti misalnya AI dulu.

Ia juga menekankan agar para ahli dapat lebih banyak lagi mengedukasi masyarakat terkait zoonosis. Hal ini karena dirinya banyak mendapat berita dan kabar terkait salah kaprah, hoax, dan disinformasi masyarakat mengenai Zoonosis, seperti misalnya kasus toxoplasmosis.

"Selama ini masyarakat suka menuduh kucing sebagai biang keladi toxoplasma, padahal bisa jadi manusia tidak tertular dari kucing saja, makan daging setengah matang, atau minum susu kambing tanpa dimasak misalnya, itu kan juga faktor risiko tinggi. Makanya edukasi dan komunikasi itu penting," kata Denny.

Denny juga mengatakan bahwa memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat sangat mudah diucapkan namun sulit dilakukan. Hal ini juga berkaitan dengan derasnya arus informasi dan teknologi, sehingga masyarakat mudah percaya dan tidak dapat menentukan mana informasi yang benar dan hoax.

Terkait dengan Covid-19 yang dikabarkan dapat menginfeksi hewan,  Drh NLP Indi Dharmayanti banyak menjabarkan data mengenai hal tersebut. Ia memaparkan berbagai data terkait penularan Covid-19 pada hewan seperti harimau, cerpelai, dan lain sebagainya dari berbagai negara. Namun begitu berdasarkan data dan hasil riset yang ia dan timnya lakukan di BBALITVET di Indonesia sendiri belum pernah ada kasus penularan Covid-19 dari manusia ke hewan peliharaan.

Misalnya saja pada saat awal pandemi, ia dan timnya langsung mengambil sampel dari kucing yang dipelihara oleh penderita Covid-19 dan melakukan pengujian serologis terhadap sampel dari kucing tersebut, hasilnya pun negatif. Ia juga menjabarkan hasil pengujian lainnya pada hewan pelihara dari penderita Covid-19 seperti anjing dan kelinci, hasilnya dari 12 sampel semuanya pun negatif.

"Kami sudah lakukan hal tersebut, meskipun hasilnya negatif, bukan berarti tidak ada potensi penularan dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Karena berdasarkan hasil dari software modelling kami potensi itu tetap ada, makanya tetap harus waspada, jaga kesehatan kita, hewan peliharaan kita, dan juga lingkungan kita," tutur Indi.

Diskusi dan pertanyaan - pertanyaan dari para penonton berlangsung menarik hingga acara berakhir. Semoga saja dengan adanya acara tersebut dapat menambah edukasi masyarakat Indonesia terkait zoonosis, dan efek positifnya dapat ditularkan dan dibagikan kepada masyarakat lainnya  di seluruh penjuru negeri. (CR)

HARI KEDOKTERAN HEWAN SEDUNIA 2021: APRESIASI DOKTER HEWAN DALAM PENANGANAN COVID-19

Dokter hewan berperan sebagai pemain kunci dalam mentransformasikan teori One Health

Pandemi COVID-19 telah mengubah cara hidup dan mempengaruhi kesehatan manusia secara signifikan. Upaya pengendalian penyakit menjadi perhatian besar, termasuk dampaknya terhadap ketahanan pangan dan mata pencaharian perternak di sepanjang rantai nilai pangan.

Dalam situasi ini, dokter hewan mampu mengatasi dan menyesuaikan perannya untuk mendukung kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan, serta menjaga kelangsungan dan keamanan pangan asal hewan.

Pada Hari Kedokteran Hewan Sedunia, kita memperingati pekerjaan mulia dokter hewan yang telah menunjukkan kemampuannya beradaptasi dalam berbagai situasi. Mulai dari dokter hewan yang bekerja mengawasi kualitas produk pangan asal hewan di pasar atau di rumah potong hewan, hingga dokter hewan ahli kesehatan masyarakat yang terjun dalam penanggulangan COVID-19.

“Banyak dokter hewan yang memainkan peran penting di masa pandemi COVID-19. Ada yang bekerja untuk percepatan pengujian sampel COVID-19 di laboratorium kesehatan hewan, terlibat dalam pengembangan vaksin nasional, menjadi bagian Satuan Tugas COVID-19, serta menjaga ketahanan pangan dan stabilitas produk pangan asal hewan,” ujar FAO ECTAD COVID-19 Team Leader Farida Camallia Zenal.

“Dari persoalan seperti keamanan dan ketahanan pangan hingga penyakit yang dapat ditularkan antara manusia dan hewan, dokter hewan memiliki pengetahuan dan pengalaman unik yang dapat dimanfaatkan selama pandemi global ini. Keahlian ini mendukung pendekatan One Health, membantu mencegah pandemi di masa mendatang dan menjaga infrastruktur kesehatan masyarakat termasuk keamanan pekerja yang terlibat dalam produksi pangan asal hewan,” tambah Farida.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Ditjen PKH Kementan) bersama FAO Emergency Center for Transboundary Animal Disease (ECTAD) dan didanai oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) telah bekerja bersama dokter hewan dalam penanggulangan COVID-19 di 10 provinsi di Indonesia.

Area keterlibatan termasuk keamanan pangan dan mata pencaharian pekerja pangan, diagnosis laboratorium COVID-19, dan memberi nasihat tentang langkah-langkah untuk meminimalkan risiko penularan COVID-19 dari manusia ke hewan dan konsekuensinya.

“Dengan pengalaman sebelumnya dalam pengendalian wabah flu burung, para dokter hewan di empat Laboratorium Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, yaitu BBVet Maros di Sulawesi Selatan, BBVet Wates di DI Yogyakarta, BVet Bukittinggi di Sumatera Barat, dan BVet Subang di Jawa Barat mampu melaksanakan uji Polymerase Chain Reaction (PCR) virus COVID-19 di wilayah kerja masing-masing. Sudah ada 75.595 sampel yang diuji hingga awal April 2021,” ujar Nasrullah, Direktur Jenderal PKH Kementan.

Direktur Kantor Kesehatan USAID Indonesia Pamela Foster mengatakan, “Pemerintah Amerika Serikat, melalui USAID, telah memberikan komitmen senilai lebih dari 14,5 juta dolar untuk mendukung respons COVID-19 di Indonesia. Kami gembira dapat mendukung tenaga kesehatan garis depan, termasuk dokter hewan, dalam melawan penyakit yang bisa menyebabkan kematian ini. Dengan dukungan dari USAID dan FAO ECTAD, Indonesia memanfaatkan keahlian Balai/Balai Besar Veteriner (B/BVET) Kementerian Pertanian untuk menguji COVID-19 pada sampel manusia. Keterlibatan B/BVET mempercepat dan memungkinkan dilakukannya lebih banyak tes COVID-19 sehingga dapat menyelamatkan jiwa. Kerja sama ini menggambarkan kekuatan pendekatan One Health untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons penyakit.”

Kiprah dokter hewan dalam kesehatan hewan dan masyarakat di saat pandemi COVID-19 patut mendapatkan apresiasi yang tinggi. “Dokter hewan adalah pekerjaan yang mulia. Mereka adalah pemain kunci dalam mentransformasikan teori One Health menjadi aksi kolaboratif yang berfokus pada ketahanan pangan, navigasi pandemi COVID-19, dan mencegah pandemi di masa depan,” tambah Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Dr. drh. M Munawaroh, M.M.

“Contoh dokter hewan yang turut memberi kontribusi nyata dalam penanganan COVID-19 adalah Prof. Dr. Fedik A. Rantam sebagai peneliti ahli virus dan drh. Sudirman sebagai CEO PT. Biotis Pharmaceutical yang memiliki fasilitas pembuatan vaksin telah bekerja sama dalam mewujudkan vaksin nasional.” tutupnya. (INF/FAO)

MENGURANGI DAMPAK AMR DAN MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK MELALUI PENINGKATAN BIOSEKURITI

Bijak dalam menggunakan antimikroba dalam semua aspek kesehatan

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Peternakan Provinsi Lampung berkomitmen dalam mengurangi dampak resistensi AMR pada sektor peternakan. Hal tersebut disampaikan oleh Drh Syamsul Ma'arif dalam Webinar yang digelar Dinas Peternakan Provinsi Lampung yang berkolaborasi dengan FAO ECTAD Indonesia, USAID, Pinsal Petelur Nasional Lampung, dan Kementerian Pertanian. Webinar tersebut berlangsung pada Senin (23/11) lalu.

Syamsul juga menjabarkan mengenai pentingnya sertifikasi NKV dalam produk pangan asal hewan, dimana sertifikat tersebut menjamin kualitas dan keamanan pangan tersebut.

"Kita sedang menggalakkan adanya sertifikasi NKV pada unit produksi pangan asal hewan, diantaranya adalah peternakan ayam petelur dan peternakan sapi perah. Dimana salah satunya persyaratan NKV peternakan tersebut harus memiliki sistem biosekuriti yang baik," tukas Syamsul.

Syamsul juga menambahkan bahwa penerapan biosekuriti yang baik dalam suatu peternakan akan berdampak positif bagi peternak dan konsumen. Dirinya juga menyebutkan data WHO dimana diperkirakan nanti pada tahun 2050 kematian manusia akibat resistensi antimikroba akan lebih tinggi ketimbang penyakit lain seperti kanker.

"Ini sangat urgen, oleh karena itu saya salut dengan Lampung yang mau berusaha untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan aman untuk konsumen. Semoga program serupa dapat diduplikasi oleh provinsi lainnya," tutur Syamsul.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pinsar Petelur Nasional Lampung Jenny Soelistiyani mengapresiasi kerjasama antara peternak dan stakeholder terkait di Lampung. Menurutnya kerjasama ini merupakan suatu contoh apik dimana komitmen bertemu dengan kerja keras hingga menghasilkan sesuatu yang baik.

"Kami peternak layer di Lampung berkomitmen untuk ini. Target kami waktu itu dalam setahun ada 11 peternak yang memiliki NKV, tetapi kenyataannya kurang dari setahun kita ada 14 yang mendapatkan sertifikasi NKV, sampai kita mendapatkan rekor MURI," tutur Jenny.

Jenny juga menuturkan bahwa dengan menerapkan biosekuriti tiga zona yang baik di peternakannya, selain berimbas pada performa ternak juga berujung pada keuntungan secara ekonomi.

"Ayam jadi jarang sakit, kalaupun ada yang sakit tracebility-nya lebih mudah. Keuntungan meningkat, penggunaan antibiotik berkurang, meskipun penggunaan disinfektan meningkat, tetapi kita tetap untung dan jadi lebih enak tidur," pungkas dia.

Seminar tersebut merupakan rangkaian acara dari Pekan Kesadaran Antimikroba Se-dunia (World Anti Microbial Awareness Week) yang digulirkan oleh WHO pada minggu ketiga di bulan November. Dengan adanya event ini diharapkan agar masyarakat dunia lebih bijak dalam menggunakan antimikroba baik di sektor kesehatan manusia dan hewan (CR).

MEDIA BRIEFING RESISTENSI ANTIMIKROBA

Mikroorganisme resisten (superbugs), ancaman manusia di masa depan

Pekan Kesadaran Antimikroba Se-dunia (World Antibiotic Awareness Week) diperingati tiap minggu ke-3 sampai minggu  ke-4 di bulan November (18-24 November). Bertepatan dengan hari pertama pada minggu tersebut, FAO ECTAD Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Yayasan Orang tua Peduli menggelar Media Briefing melalui daring zoom. Media briefing dilakukan agar media dapat mengampanyekan mengenai pentingnya  resistensi  antimikroba kepada masyarakat.

 

Dalam beberapa puluh tahun terakhir, resistensi mikroorganisme terhadap antimikroba di seluruh dunia cenderung meningkat, sedangkan perkembangan jenis antimikroba baru yang ditemukan oleh manusia bisa dibilang tidak berkembang dengan baik. Hal itu disampaikan oleh Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Drh Fadjar Sumping Tjaturrasa dalam opening speech-nya mewakili Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berhalangan hadir.

"Berdasarkan model yang dibuat oleh WHO, kematian akibat resistensi antimikroba di seluruh dunia akan lebih tinggi jumlahnya ketimbang kanker. Ini sangat memprihatinkan dan berbahaya bagi umat manusia," tutur Fadjar.

Ia melanjutkan bahwa tidak hanya kesehatan manusia yang menjadi ancaman, kesehatan hewan dan lingkungan pun juga akan terancam. Oleh karenanya ia mengajak kepada seluruh kalangan yang bergerak di bidang medis agar berusaha semaksimal mungkin terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait penggunaan antimikroba secara bijak.

Dalam kesempatan yang sama Look Schooman Team Leader FAO ECTAD Indonesia mengatakan bahwa resistensi antimikroba disebabkan oleh penggunaan antimikroba yang serampangan baik pada manusia dan hewan.

"Produk pangan asal hewan berpotensi menyebarkan bakteri yang resisten antimikroba kepada manusia. Oleh karena itu pangan asal hewan harus terus diawasi keamanannya. Selama ini kami bersama stakeholder Indonesia berusaha semaksimal mungkin berkolaborasi akan hal ini," tutur Luuk.

Bukan hanya keamanannya saja, keberlangsungan produksi pangan juga akan terdampak akibat resistensi antimikroba. Oleh karenanya Luuk Menyebut bahwa isu ini resistensi antimikroba merupakan isu yang krusial dan mendunia. (CR)

USAID, FAO, DAN DIRKESMAVET SOSIALISASIKAN PERMENTAN BARU

Jumat 10 Juli 2020, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, FAO ECTAD Indonesia, dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner mengadakan sosialisasi terkait Permentan No. 11 tahun 2020 tentang NKV kepada peternak unggas secara daring melalui aplikasi zoom. Kegiatan ini juga merupakan inisiasi dari PINSAR petelur nasional. 

Tujuannya tentu saja untuk mensosialisasikan sertifikasi NKV pada peternakan unggas, terutama ayam petelur, karena dalam perementan tersebut NKV wajib dimiliki oleh unit usaha penghasil produk hewan, misalnya peternakan unggas petelur. Animo peserta pun bisa dibilang tinggi, hal ini terlihat dari jumlah peserta yang hadir, sebanyak 300-an orang hadir dalam pertemuan tersebut.

Luuk Schoonman FAO ECTAD Indonesia mengatakan bahwa selama 10 tahun bekerjasama dengan pemerintah Indonesia, kini FAO ECTAD memiliki program peningkatan kesehatan unggas di Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dan mencegah penyakit unggas baik zoonotik maupun tidak, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. 

“Kami memperkuat sektor perunggasan melalui penerapan good farming practices terutama pada biosekuriti tiga zona agar penggunaan antibiotik di perunggasan dapat dikurangi, selain itu kami juga berupaya agar terjadi kolaborasi antar stakeholder perunggasan, mengindentifikasi kemaslahatan program ini bagi peternak unggas di Indonesia,” kata Luuk.

Di waktu yang sama, Drh Syamsul Ma’arif selaku DIrektur Kesmavet Ditjen PKH berterima kasih kepada semua yang mendukung acara tersebut terutama FAO, USAID, dan tentu saja PINSAR. Syamsul juga mengatakan bahwa sepertinya memang pemilik unit usaha peternakan unggas masih belum banyak mengetahui tentang NKV.

“Sejak 2005 NKV sudah diatur dalam permentan sebelumnya, NKV ini berarti sifatnya wajib. Kami tidak ingin memaksa, tetapi kami pemerintah hanya ingin menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi NKV mutlak dimiliki sebagai bukti yang sah sebagai jaminan keamanan produk hewan di unit usaha produk hewan. Undang – undangnya juga banyak yang sudah mengatur tentang keamanan pangan ini. Jadi kalau aturan hukumnya ada, ya suka tidak suka harus mengikuti sistem jaminan keamanan produk hewan,” tuturnya.

Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional Yudianto Yosgianto pada kesempatan yang sama memberikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang mendukung adanya acara tersebut. Menurutnya, acara tersebut dapat menjadi ajang saling bertukar informasi yang valid dan lugas. 

“Harapannya saya mengajak kepada seluruh anggota PPN untuk tidak takut melakukan sertifikasi NKV, karena saya meyakini bahwa dengan jalan ini peternakan kita lebih tertata, hewan lebih sehat, produktivitas meningkat, dan kualitasnya juga. Semoga semua anggota kita tergerak untuk melakukan sertifikasi dan jangan ragu lagi,” tutur Yudianto.

Sosialisasi diberikan oleh Drh Ira Firgorita Kasubdit Higiene dan sanitasi pangan Direktorat Kesmavet. Ira mengatakan bahwa alasan tiap unit usaha produk ternak wajib memiliki NKV sifatnya sebagai prevensi alias pencegahan daripada penyakit zoonosis.

“Mengapa sih NKV harus ada, kok untuk unit usaha pangan yang bahannya tumbuhan nggak wajib punya NKV?. Ini karena beberapa penyakit hewan kan bisa menular kepada manusia, kalau tumbuhan biasanya penyakitnya berakhir di satu host tumbuhan saja. Jadi ini harus diawasi secara lebih baik,” kata Ira.

Ira juga mengatakan bahwa penerapan praktik veteriner yang baik di sektor budidaya unggas petelur juga menekankan pada pengendalian penggunaan antibiotik pada peternakan unggas. Dimana sama – sama kita ketahui bahwa produk unggas seperti telur dan daging ayam bisa saja mengandung residu antibiotik yang melebihi ambang batas, sehingga dapat merugikan kesehatan konsumennya.

“Kita ini sedang berada dalam kondisi darurat antimikroba. Kalau bahasa kerennya antimicrobial resistance. Oleh karenanya ini kan harus dicegah, jadi kalau penerapan praktik veterinernya baik, biosekuritinya baik, penggunaan antimikroba akan bisa dikendalikan dan mencegah lebih jauh terjadinya antimicrobial resistance,” tukas Ira. 

Lebih lanjut Ira menjelaskan keuntungan memiliki sertifikasi NKV. Misalnya saja, produk ber-NKV selain menjamin keamanan dan mutu pangan yang dihasilkan, produk yang tersertifikasi NKV juga akan membuka peluang pemasaran yang lebih luas. 

“Kita kan tahu kalau mau ekspor atau mau jual ke retail itu kan harus ada jaminan keamanannya, ada tracebilitiy-nya, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya NKV ini peluang pemasaran produk peternakan kita akan lebih terbuka. Sehingga peternak juga akan untung secara ekonomi, dan tenang saja, sertifikasi NKV sama sekali tidak dipungut biaya, alias gratis,” papar Ira.

Kegiatan diskusi pun berjalan dinamis dan antusias, tiap – tiap peserta saling bertanya, berdiskusi juga memberikan kritik dan saran yang membangun bagi pemerintah dalam hal ini Direktorat Kesmavet sebagai pemangku kebijakan. (CR)