SEBANYAK 400 DOSIS VAKSIN DARURAT UNTUK LSD DISALURKAN KE JEMBRANA

Penyerahan bantuan vaksin darurat untuk LSD serta obat hewan, multivitamin, disinfektan, dan alat kesehatan untuk membantu peternak sapi di Jembrana. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) menyalurkan 400 dosis vaksin darurat untuk penyakit lumpy skin disease (LSD) yang dilengkapi obat hewan, multivitamin, disinfektan, dan alat kesehatan untuk memberikan perlindungan ternak sapi milik peternak di Kabupaten Jembrana, Bali. Langkah ini dilakukan untuk memutus penularan LSD yang sempat menjangkiti puluhan sapi dan berpotensi mengganggu ekonomi peternak.

Bantuan diserahkan Direktur Kesehatan Hewan Kementan Hendra Wibawa, kepada Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, di Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Sabtu (17/1/2026). Ini merupakan tahap pertama bantuan Kementan sebagai respons darurat atas terdeteksinya LSD di Kabupaten Jembrana.

“Hari ini kami menerima peralatan lengkap untuk mencegah penyakit LSD. Ada vaksin, obat-obatan, multivitamin, dan juga disinfektan,” ungkap Kembang.

“Ini upaya kita mempercepat penanganan penyebaran LSD pada sapi. Kolaborasi yang luar biasa hari ini, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan masyarakat peternak. Semoga segera bisa kita selesaikan.”

Pada kesempatan yang sama, Hendra Wibawa turut mengimbau peternak agar segera melapor jika menemukan gejala benjolan pada kulit sapi, tidak memasukkan dan mengeluarkan ternak dari kandang di zona tertular, serta menjaga kebersihan kandang untuk mengurangi habitat vektor pembawa penyakit.

“Petugas akan langsung memeriksa dan mendiagnosis apakah itu suspek LSD atau penyakit kulit biasa. Jika ditemukan indikasi sakit, segera lakukan isolasi mandiri dengan memisahkan ternak tersebut dari kawanan yang sehat dan laporkan ke petugas agar segera mendapatkan penanganan,” ujar Hendra.

Sementara itu di tempat terpisah, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menegaskan bahwa pengendalian penyakit hewan menular merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi keberlanjutan usaha peternak rakyat. Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, saat meninjau kesiapan hilirisasi ayam di Bone, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1/2026).

“Negara tidak boleh membiarkan peternak menanggung risiko sendiri. Ketika ada ancaman penyakit, negara harus hadir lebih dulu untuk melindungi ternak dan memastikan usaha peternak tetap berjalan,” kata Agung.

Ia menegaskan bahwa langkah cepat seperti vaksinasi darurat, pembatasan lalu lintas ternak, dan pendampingan teknis di lapangan menjadi instrumen penting agar peternak tidak mengalami kerugian berkepanjangan akibat wabah penyakit hewan. (INF)

MUNAS ASOHI IX SIAP DIGELAR, KEMENTAN DORONG ASOHI TINGKATKAN EKSPOR OBAT HEWAN

Audiensi ASOHI bersama Dirjen PKH Kementan Agung Suganda. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selalu menjalin sinergi dengan Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI). Pengurus ASOHI Pusat melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Agung Suganda di kantor Kementerian Pertanian, Rabu (8/10/2025). Pertemuan tersebut terkait penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) ke-IX.

Dalam kesempatan tersebut pengurus ASOHI berharap Dirjen PKH Agung Suganda dapat hadir dalam acara Munas IX ASOHI yang akan diselenggarakan pada Kamis, 23 Oktober 2025 di IPB Convention Center Botani Square, Bogor, Jawa Barat.

Agung yang pada kesempatan itu didampingi Direktur Kesehatan Hewan Hendra Wibawa dan Koordinator Substansi Pengawasan Obat Hewan Arif Wicaksono,  mengungkapkan apresiasinya kepada ASOHI yang terus mendukung subsektor peternakan dan kesehatan hewan terus tumbuh. Ia pun mengungkapkan harapannya untuk bisa hadir dalam Munas tersebut. “Insyaallah saya akan usahakan hadir,” ujarnya.

ASOHI yang berdiri sejak 25 Oktober 1979, dan menaungi perusahaan-perusahaan produsen, eksportir, importir, distributor, serta pengecer obat hewan, dalam pertemuan tersebut, selain membahas terkait penyelenggaraan Munas IX juga menyampaikan perkembangan industri obat hewan nasional.

Ketua Umum ASOHI, Irawari Fari, mengungkapakan bahwa industri obat hewan di Indonesia saat ini mengalami perkembangan signifikan dan sukses menembus pasar ekspor, dengan nilai ekspor mencapai Rp 3,7 triliun pada 2024 dan terus meningkat pada 2025.

“Saat ini telah berhasil menembus pasar ekspor ke lebih dari 30 negara,” ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa obat hewan lokal Indonesia tidak hanya untuk pasar dalam negeri, tetapi juga memiliki daya saing di pasar global, adapun beberapa pasar ekspor yakni China, Jerman, Mesir, dan Arab Saudi.

ASOHI berharap kerja sama dengan Kementan akan terus berlanjut dan semakin kuat, terutama dalam peningkatan standar mutu obat hewan, penguatan kompetensi pengujian, serta berbagai kegiatan yang mendukung pertumbuhan industri obat hewan dan ketahanan pangan nasional.

Dalam audiensi tersebut, Pemred Infovet, Bambang Suharno, juga turut hadir dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Badan Pengawas ASOHI. (INF)

AGUNG SUGANDA RESMI MENJABAT DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Dr Drh Agung Suganda MSi. (Foto: Istimewa)

Dr Drh Agung Suganda MSi, resmi dilantik menjadi Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementerian Pertanian (Kementan) menggantikan Dr Ir Nasrullah MSc.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, di Auditorium Kantor Pusat Kementan, Jumat (9/8/2024).

Pada kegiatan tersebut, Mentan mengimbau bahwa adanya pergantian pejabat merupakan hal yang biasa. Ia juga meminta kepada setiap pejabat yang baru dilantik untuk selalu mengabdi kepada bangsa dan negara.

“Kita harus melakukan yang terbaik. Kita harus berjibaku dan bergandeng tangan untuk bisa mencapai swasembada pangan ke depan,” kata Amran.

Adapun sekilas info mengenai Agung Suganda merupakan pria kelahiran Indramayu, 1976. Ia menamatkan pendidikan dokter hewan dan S2 di Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) IPB University dan S3 di Universitas Hasanuddin.

Perjalanan karirnya tergolong cepat. Sebelum menjabat Dirjen PKH, Agung sempat menjadi Kepala Pusvetma Surabaya, kemudian pernah menjadi Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak (Dirbitpro).

Selain melantik Dirjen PKH, ada juga beberapa pejabat tinggi lingkup Kementerian Pertanian lainnya yang juga dilantik, di antaranya: 

• Dr Ir Nasrullah MSc sebagai Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional

• Dr Ir Suwandi MSi sebagai Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian

• Dr Ir Prihasto Setyanto MSc sebagai Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian

• Ir Ali Jamil MP PhD sebagai Staf Ahli Bidang Infrastuktur Pertanian

• Andi Nur Alam Syah STP MT sebagai Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

• Dr Yudi Sastro SP MP sebagai Direktur Jenderal Tanaman Pangan

• Dr Idha Widi Arsanti SP MP sebagai Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. (INF)

WEBINAR BBPMSOH: PERAN OBAT HEWAN DALAM PENINGKATAN PRODUKSI TERNAK DAN EKSPOR

Webinar Nasional BBPMSOH, Selasa (22/12/2020). (Foto: Dok. Infovet)

Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) menyelengarakan Webinar Nasional “Peran Obat Hewan dalam Peningkatan Produksi Ternak Nasional dan Peningkatan Ekspor (Gratieks),” Selasa (22/12/2020) melalui daring.

Hadir sebagai pembuka acara, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Dr Ir Nasrullah, menyampaikan bahwa program kesehatan hewan menjadi poin yang sangat penting dalam peningkatan produksi ternak nasional.

“Tentunya pelayanan kesehatan hewan menjadi sebuah hal yang harus kita lakukan. Dalam pencegahan, obat hewan merupakan keharusan untuk dipersiapkan dalam jumlah atau kualitas sesuai dengan yang kita harapkan,” ujar Nasrullah dalam sambutannya.

Ia menambahkan, untuk menjamin kualitas, mutu dan khasiatnya, dilakukan perhatian dalam pembuatan dan pengedarannya. “BBPMSOH memiliki peran penting dan strategis untuk menjamin itu. Untuk itu BBPMSOH merupakan indikator utama produksi dan peredaran obat hewan sebagai penjamin bagi masyarakat dalam menggunakan obat hewan,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan Nasrullah, terkait ekspor obat hewan ia menyebut saat ini sudah mencapai 661 ton atau sekitar US $ 10,2 juta. Di tahun 2021, ekspor akan lebih dikencangkan lagi.

“Jangan sampai ekspor kita lebih kecil dibanding impor obat hewan kita. Ngapain kita impor kalau kita sendiri bisa ekspor. Kami berikan karpet merah bagi perusahaan atau produsen yang akan mengekspor obat hewan,” ucap Nasrullah.

Untuk peningkatan ekspor melalui Gratieks, pihaknya pun semakin memperkuat fasilitas yang dibutuhkan oleh para produsen dalam memenuhi standar negara tujuan ekspor.

“Tahun 2021 BBPMSOH kita lengkapi dengan peralatan yang lebih canggih lagi yang sebelumnya belum tersedia. Ini untuk membantu perusahaan memenuhi standar negara tujuan ekspor, sehingga eksportir bisa lebih lancar lagi,” terang dia.

Dengan adanya Gratieks, lanjut dia, diharapkan volume ekspor pada tahun 2024 mencapai 300%, dan obat hewan memiliki porsi yang cukup besar dalam peningkatan ekspor.

“Tinggal menambah volume dan negara tujuan ekspor saja. Kami juga bersama Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) terus melakukan terobosan market di luar negeri. Kita melakukan langkah-langkah yang lebih kencang lagi dalam promosi dan segi teknis untuk persyaratan ekspor,” katanya.

“Intinya kami siap bergandengan tangan bersama ASOHI dan sakeholder lainnya untuk memperkuat ekspor. Sebab tahun depan kami akan lebih selektif lagi dalam pemasukan obat hewan impor. Jangan sampai produksi dalam negeri kita ada, tetapi impor tetap jalan,” pungkasnya.

Dalam webinar tersebut dihadirkan pembicara dari berbagai bidang, diantaranya Prof Imam M. Fahmid (Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian), Drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa (Direktur Kesehatan Hewan), Drh Maidaswar (Kepala BBPMSOH) dan Drh Irawati Fari (Ketua Umum ASOHI). (RBS)

KEMENTAN SIAGA MUNCULNYA PENULARAN VIRUS CORONA BARU

Kementan siaga kemunculan virus Corona (Foto: Dok. Kementan) 

Menindaklanjuti laporan kasus pneumonia (radang paru-paru) berat di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok beberapa waktu yang lalu, dan kemudian dikonfirmasi sebagai infeksi Coronavirus jenis baru (2019-nCoV), Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menyampaikan perlunya langkah-langkah kewaspadaan di Indonesia.

"Kita harus terus waspada, karena berdasarkan data WHO sampai tanggal 28 Januari 2020, telah dikonfirmasi sebanyak 4593 orang terinfeksi virus ini, dan 106 di antara meninggal dunia," ungkap I Ketut Diarmita, Dirjen PKH di Jakarta, 29/01/2020. Selain Tiongkok tambahnya, infeksi 2019-nCoV ini telah dilaporkan di 14 negara yakni Thailand, Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Malaysia, Nepal, Australia, Perancis, Jerman, Srilangka, Kamboja, dan Kanada.

Dijelaskan Ketut, analisa genetik dari virus ini menunjukkan adanya kedekatan kekerabatan dengan Coronavirus yang ditemukan pada kelelawar. Namun demikian, Ia menegaskan bahwa masih perlu investigasi lebih lanjut untuk dapat mengkonfirmasi bahwa hewan menjadi sumber penularan ke manusia.

"Sampai dengan saat ini, rute penularan yang dianggap paling berisiko adalah penularan dari manusia ke manusia," tambahnya.

Lebih lanjut Ketut menjelaskan bahwa berdasarkan hasil investigasi sementara menunjukkan hasil analisa genetik virus 2019-nCoV memiliki kedekatan dengan penyebab penyakit pernafasan yang sebelumnya mewabah yaitu SARS (severe acute respiratory syndrome) dan MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome-related coronavirus).

"Sehingga perlu diwaspadai adanya indikasi bahwa penyakit ini berpotensi zoonosis, yaitu penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia," ucapnya.

Oleh karena itu, Ia menyampaikan beberapa langkah penting dari aspek kesehatan hewan di Indonesia sebagai kewaspadaan dini terhadap ancaman virus ini, yaitu agar setiap orang segera melapor jika terjadi peningkatan kasus penyakit pada hewan dan satwa liar, terutama jika berkaitan dengan adanya dugaan kasus 2019-nCoV pada manusia.

Ketut meminta agar unit pelaksana teknis (UPT) Kementan yaitu Balai Veteriner di seluruh Indonesia untuk melakukan investigasi terhadap laporan kasus penyakit pada hewan dan satwa liar yang berkaitan dengan kasus dugaan infeksi 2019-nCoV pada manusia.

Menurutnya selama ini Balai Veteriner sudah memiliki kemampuan untuk deteksi virus-virus yang baru muncul seperti Coronavirus, karena secara aktif telah bekerjasama dengan sektor kesehatan dan satwa liar dalam melakukan surveilans di satwa liar yang kontak dengan ternak dan manusia melalui pendekatan one health. Kegiatan ini didukung oleh FAO melalui fasilitasi dari USAID.

"Saya juga sudah perintahkan juga agar jajaran di sektor kesehatan hewan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Otoritas yang menangani satwa liar setempat terutama jika ada laporan kasus yang menunjukan gejala klinis pneumonia pada manusia," imbuhnya.

Dirjen PKH kemudian menekankan pentingnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada kelompok risiko tinggi seperti dokter hewan, paramedik, peternak, pedagang dan pemilik hewan yang menangani hewan hidup dan produknya, terutama satwa liar, dengan pesan kunci kemungkinan penularan 2019-nCoV dari hewan dan satwa liar kepada manusia dan cara pencegahannya.

"Ada banyak cara sederhana yang dapat dilakukan untuk pencegahan, antara lain dengan memperhatikan hygiene personal, seperti mencuci tangan dengan sabun dan penggunaan alat pelindung diri (APD) setiap kali kontak dengan hewan dan produknya," ujarnya.

Menurut Ketut, tak kalah penting adalah melaksanakan manajemen risiko terhadap pemasukan hewan dan produk hewan di tempat pemasukan dan berkoordinasi dengan Karantina Pertanian setempat. (Rilis Kementan)

MENILAI DAMPAK PETERNAKAN SAPI BAGI LINGKUNGAN

Para pembicara dan moderator dalam diskusi mengenai dampak peternakan sapi bagi lingkungan mendapat cinderamata. (Foto: Infovet/Ridwan)

Menurut para peneliti, industri peternakan sapi turut menyumbang 65% emisi gas rumah kaca. Ternak ruminansia (sapi, kambing, domba) tersebut menghasilkan gas metana yang dikeluarkan melalui sendawa, gas buang dan kotorannya.

Sebagaimana dikutip dari tulisan berjudul “Animal Agriculture’s Impact on Climate Change,” gas metana menyumbang 16% dari total efek pemanasan global. Potensi pemanasan global mencapai 28 hingga 36 kali lipat yang berujung pada prduksi karbon dioksida.

Ketika dampak perubahan iklim semakin mengkhawatirkan, gerakan mengurangi pangan berbahan daging menjadi populer. Para aktivis lingkungan mendesak masyarakat untuk mengurangi makan daging untuk menyelamatkan lingkungan. Beberapa aktivis telah menyerukan pemberlakuan pajak atas daging untuk mengurangi konsumsi daging.

Pada 2006, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), menerbitkan penelitian berjudul “Livestock’s Long Shadow,” yang mendapat perhatian luas secara global. Disebutkan bahwa ternak memberikan kontribusi sebesar 18% emisi gas rumah kaca dunia. Hal itu mendorong tiap negara untuk memiliki kebijakan yang fokus pada masalah degradasi lahan, perubahan iklim dan polusi udara, kekurangan air dan polusinya, serta berkurangnya biodiversitas.

Memperhatikan permasalahan tersebut, Northern Territory Cattlemen's Association (NTCA) dan Red Meat and Cattle Partnership, bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI), mengadakan seminar bertajuk “Dampak Peternakan Sapi Bagi Lingkungan,” Senin (27/1/2020) di Jakarta.

Menurut Ketua Umum ISPI, yang diwakili oleh Dewan Pertimbangan Organisasi ISPI, Joni Liano, mengatakan bahwa tema tersebut menjadi isu yang sangat serius dan harus dipelajari lebih mendalam.

“Nantinya hal itu bisa ditindaklanjuti melalui penelitian, serta implementasi lapangan. Dengan begitu bisa memajukan peternak dan mensejahterakan ternak di Indonesia,” kata Joni saat menjadi keynote speech.

Sementara Pebi Purwosuseno, mewakili Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, menyatakan pembahasan yang diangkat sangat relevan dengan situasi pembangunan peternakan dan kondisi lingkungan secara global saat ini.

“Kita ketahui bahwa sektor peternakan muncul sebagai salah satu kontributor bagi masalah lingkungan. Temuan ini mendorong setiap negara untuk memiliki kebijakan yang fokus pada masalah degradasi lahan, perubahan iklim dan polusi udara, kekurangan air dan polusinya, serta berkurangnya biodiversitas,” kata Pebi.

Lebih lanjut dikatakan, dengan memperhatikan permasalahan tersebut dan mempertimbangkan pentingnya peternakan bagi masyarakat, semua pelaku maupun stakeholder peternakan dituntut jeli dan berhati-hati dalam menentukan sikap.

“Kita harus secara jeli dan berhati-hati mengambil sikap terkait kondisi ini. Masalah akibat sektor peternakan di Indonesia mungkin tidak semasif di negara-negara yang sektor peternakannya jauh lebih besar dan maju. Namun langkah-langkah pengoptimalan seperti lahan, pakan, pengelolaan limbah dan biogas, terus dilakukan pemerintah,” tukasnya.

Dalam kegiatan tersebut, penyelenggara juga turut mengundang beberapa narasumber yang kompeten dibidangnya, diantaranya Ashley Manicaros (CEO NTCA), Dr Parjono (Fapet UGM), Kieran Mc Cooskeed (Department Primary Industry, Northern Teritorry Government) dan M. Pribadie Nugraha (Meat & Livestock Australia/MLA). (RBS)

LIMA TAHUN KE DEPAN EKSPOR PETERNAKAN TARGETKAN 100 NEGARA

Dirjen PKH, I Ketut Diarmita. (Foto: Infovet/Ridwan)

Sesuai arahan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, terkait gerakan tiga kali lipat ekspor (Gratieks) produk-produk pertanian, sektor peternakan dan kesehatan hewan menargetkan untuk bisa mengakses 100 negara dalam pemasaran produk-produknya.

“Kita targetkan kurun waktu 2020-2024, akses pasar produk-produk peternakan dan kesehatan hewan akan meningkat ke-100 negara, dengan nilai ekspor pada 2024 diperkirakan Rp 21,7 triliun atau tiga kali lipat nilai ekspor tahun 2020 sebesar Rp 7,12 triliun,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) I Ketut Diarmita, dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/1/2020). 

Sesuai dengan strategi dalam Gratieks, selain menambah akses pasar, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan jumlah komoditas ekspor dan penambahan volume serta frekuensinya. “Kita juga dorong mereka untuk mau jadi eksportir, tidak hanya fokus bermain di pasar domestik saja,” ungkap Ketut. 

Menurutnya, Ditjen PKH telah mengambil langkah-langkah strategis dalam mendukung Gratieks, yakni melalui penetapan komoditas strategis ekspor seperti komoditas ternak/hewan hidup, produk hewan pangan segar dan olahan, produk hewan non-pangan, produk obat hewan, serta produk benih dan bibit.

“Kita juga telah petakan daerah sentra dan kapasitas produksi komoditas produk-produk tersebut. Ke depan berbagai fasilitasi seperti bantuan ternak/peralatan dan KUR akan difokuskan ke sana,” ucap dia.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Kementerian Pertanian akan memberikan pendampingan teknis pada sentra-sentra yang telah ditetapkan. Ketut memberikan contoh misalnya bimbingan penerapan cara beternak yang baik, kompartemantalisasi bebas penyakit hewan dan pelayanan keswan, perolehan NKV (Nomor Kontrol Veteriner), bantuan pakan dan berbagai pendampingan lain dalam rangka pemenuhan syarat ekspor.

Sementara, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen PKH, Fini Murfiani, menambahkan bahwa Kementan juga dalam proses melakukan pemetaan potensi negara tujuan ekspor berdasarkan hasil analisis market intellegent dalam rangka mengidentifikasi persyaratan dari negara tujuan ekspor dan identifikasi negara pesaing untuk ekspor ke negara tujuan tersebut. 

“Langkah konkrit lain yang sedang dan akan kita lakukan adalah melalui harmonisasi persyaratan teknis dan perdagangan dengan negara tujuan, melakukan promosi produk, pengiriman misi dagang dan negosiasi market akses, serta melakukan sinergisme dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan instansi terkait lain untuk mendukung ekspor,” tukas Fini. (INF)

MUNAS II GAPUSPINDO: PENANDATANGANAN MOU DENGAN KELOMPOK PETERNAK GADING MANDIRI

Rangkaian Munas II Gapuspindo dilanjutkan pelantikan Dewan Pengurus periode 2019-2023 (Foto: Istimewa)

Musyawarah Nasional (Munas) ke-II Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo), Kamis, 7 November 2019 lalu menetapkan Ketua Dewan Gapuspindo definitif, yaitu Ir Didiek Purwanto. Sebelumnya, Didiek juga sudah sempat menjabat sebagai Plt Ketua Dewan Gapuspindo menggantikan Ketua terpilih sebelumnya.

Didiek akan menjabat dalam kurun periode empat tahun sejak 2019 hingga 2023. Beragam elemen terkait dengan keberlangsungan peternakan sapi, turut hadir dalam Munas II Gapuspindo di Hotel Atria Malang. Mulai dari para peternak, pengambil kebijakan, hingga para akademisi, khususnya dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (UB).

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), I Ketut Diarmita turut menghadiri Munas ini.

"Melalui Munas ini saya ditetapkan sebagai Ketua Dewan secara definitif, setelah sebelumnya menjadi pelaksana tugas Ketua Dewan Gapuspindo periode lalu," ungkap Didiek.

Dalam penyelenggaran Munas tahun ini, Gapuspindo menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan kelompok peternak Gading Mandiri. Secara simbolis mereka mendapat bantuan sapi langsung dari Gapuspindo, yang disaksikan langsung oleh Dirjen PKH.

Rangkaian Munas II Gapuspindo ini dilanjutkan dengan Pelantikan Dewan Pengurus Gapuspindo periode 2019-2023. Ketut berharap agar Gapuspindo bisa berjuang bersama Pemerintah dalam meningkatkan populasi sapi potong di Indonesia, serta untuk menyerap tenaga kerja di sektor peternakan.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Dewan Pengurus Gapuspindo terpilih, Didiek Purwanto mengatakan bahwa Gapuspindo mendukung usaha peningkatan populasi sapi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan MoU antara Gapuspindo dengan Kelompok Peternak Gading Mandiri.

Mereka mendapat bantuan sapi langsung dari Gapuspindo. "Arahan dari Pak Dirjen membuat kami bersemangat kembali, berpikir positif bahwa matahari akan terbit untuk Gapuspindo dan untuk kita semua dalam rangka kedaulatan pangan Indonesia," tegasnya. (Rilis/NDV)