BEGINI SKEMA PENYERAPAN JAGUNG DARI MENTAN UNTUK TEKAN BIAYA PAKAN

Mentan Amran saat berbicara dengan perwakilan peternak di Jakarta, Jumat (9/10/2026). (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menyiapkan skema penyerapan jagung untuk membantu peternak memperoleh bahan baku pakan dengan harga lebih terjangkau. Melalui mekanisme ini, peternak dapat menyerap jagung saat panen raya ketika harga relatif murah, sementara pembiayaan dilakukan Perum Bulog dan stok disimpan melalui koperasi. Skema tersebut diharapkan menjaga keseimbangan harga bagi petani sekaligus menekan beban biaya pakan yang dihadapi peternak.

Hal itu ia sampaikan saat bertemu dengan perwakilan peternak di Jakarta, Jumat (9/10/2026). Pertemuan berlangsung di tengah persoalan biaya pakan yang menjadi salah satu keluhan peternak, termasuk dalam aksi unjuk rasa di DPR kemarin (7/10/2026). Salah satu tuntutan yang disuarakan berkaitan dengan tingginya harga pakan ayam petelur yang dinilai menekan usaha dan menyebabkan peternak mengalami kerugian.

Dalam pertemuan, Mentan Amran menegaskan perlunya membangun ekosistem yang menghubungkan penyerapan hasil panen petani, kebutuhan jagung peternak, pembiayaan, dan penyimpanan agar pasokan pakan lebih terjamin sepanjang tahun. “Saya mau pakan ini ada sistem. Bapak yang serap, Bulog yang bayar,” tegas Amran.

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan petani mendapatkan harga layak saat panen raya, sementara peternak memperoleh jagung dengan harga terjangkau untuk kebutuhan pakan. “Jangan sampai peternak rugi. Kalau rugi peternak, negara juga ikut rugi,” katanya.

Karena itu, Mentan mendorong penyerapan jagung dilakukan ketika produksi melimpah dan harga relatif murah. Jagung yang telah dibeli kemudian disimpan melalui koperasi untuk digunakan saat peternak membutuhkan pasokan, termasuk ketika harga di pasar meningkat. “Negara beli pada saat murah, jangan siksa juga saat mahal,” sebutnya.

Dalam skema tersebut, peternak berperan menyerap jagung saat panen raya, sedangkan Bulog menyediakan pembiayaan, dan koperasi menjadi tempat penyimpanan stok. Dengan mekanisme ini, hasil panen petani dapat terserap dan peternak memiliki akses terhadap bahan baku pakan dengan pasokan lebih terjamin.

Mentan Amran mengatakan saat ini terdapat sekitar 40 ribu ton jagung yang menjadi bagian dari pasokan yang dibahas dalam skema tersebut. Pemerintah tetap melakukan penyerapan dengan mempertimbangkan kapasitas negara dan mengoptimalkan jagung yang tersedia.

“Saat ini ada 40 ribu ton, tapi ini tetap menyerap. Negara punya keterbatasan. Sekarang yang ada dulu 40 ribu jagung,” ungkapnya.

Ia meminta Bulog menghitung kembali kebutuhan anggaran agar mekanisme penyerapan dapat berjalan efektif. Penentuan prioritas penyaluran juga perlu mempertimbangkan ketersediaan jagung dan kebutuhan peternak di lapangan. “Ini sudah solusi terbaik untuk bantu peternak supaya untung,” sebut dia.

Perwakilan peternak dari Lampung, Kasmani, menjelaskan bahwa Lampung Selatan merupakan salah satu sentra produksi jagung. Namun, peternak masih menghadapi tantangan dalam memperoleh jagung dengan harga sesuai kebutuhan.

Ia menyampaikan bahwa harga jagung yang dibeli dari petani atau pengepul berada di kisaran Rp 8.400/kg. Selain harga, perbedaan kadar air juga menjadi kendala. Jagung dari Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya, disebut memiliki kadar air 16-17%, sedangkan jagung yang diserap Bulog dipersyaratkan memiliki kadar air 14%.

Menanggapi itu, Mentan Amran menekankan pentingnya memperkuat fasilitas penyimpanan dan pengeringan agar jagung dari sentra produksi dapat diserap serta memenuhi standar yang ditetapkan. Menurutnya, presiden telah menetapkan dukungan anggaran Rp 5 triliun untuk memperkuat infrastruktur pergudangan Bulog.

“Presiden sudah tetapkan anggaran Rp 5 triliun untuk gudang paket Bulog. Lengkapi dengan dryer,” ucapnya.

Ia meminta pembangunan dan penguatan gudang dilengkapi fasilitas pengering (dryer), terutama di wilayah yang memiliki potensi produksi jagung seperti NTB dan Gorontalo. Fasilitas tersebut untuk menjaga mutu jagung, mengurangi kendala kadar air, serta memperlancar penyerapan hasil panen. (INF)

MENGURAI GEJOLAK HARGA PAKAN: INDUSTRI PERUNGGASAN DORONG SINERGI DAN TRANSPARANSI DATA

IPC di ILDEX Indonesia 2026. (Foto: Infovet/Ridwan)

Mengambil tempat di ruang Garuda 5A ICE BSD City, Tangerang, dalam rangkaian pameran ILDEX Indonesia 2026, Indonesian Poultry Club (IPC) menyelenggarakan seminar nasional bertajuk "Sinergi dan Strategi Menghadapi Gejolak Harga Pakan" pada Kamis (17/9). Forum ini mempertemukan seluruh stakeholders industri perunggasan guna merumuskan solusi atas tantangan tingginya biaya pakan.

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) bekerja sama dengan Trobos. Pemimpin Umum Trobos, Fitri Nursanti Poernomo, menekankan pentingnya forum ini bagi masa depan industri peternakan nasional. Ia mengingatkan bahwa pakan merupakan komponen terbesar dalam biaya produksi unggas, dengan porsi mencapai lebih dari 60%.

"Ketika harga bahan baku naik akibat berbagai persoalan global maupun domestik, dampaknya tidak hanya berhenti pada bisnis pakan, melainkan menjalar ke peternak hingga konsumen akhir. Apalagi sekitar 30 persen bahan baku pakan kita masih bergantung pada impor," ujar Fitri.

Tantangan lonjakan harga pakan dirasakan nyata oleh para peternak di lapangan. Sekretaris Jenderal Permindo, Heri Irawan, mengungkapkan bahwa sepanjang rentang April-Agustus, akumulasi kenaikan harga pakan telah mencapai Rp1.500/kg. Kenaikan ini dinilai sangat memberatkan operasional peternak.

Sebagai langkah mitigasi, Permindo pun berinisiatif menghadirkan inovasi pakan custom. "Kami memformulasi pakan bekerja sama dengan pabrikan. Hasilnya, dalam dua bulan terakhir performa ternak tetap optimal sekaligus mampu meminimalisasi dampak kenaikan harga," terang Heri.

Memasuki sesi seminar yang dipandu Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), Sugeng Wahyudi, hadir sebagai narasumber Ketua Permindo, Kusnan. Ia menyoroti tekanan berat yang dialami peternak mandiri. Kenaikan harga pakan secara langsung menaikkan Harga Pokok Produksi (HPP) dan menggerus margin keuntungan peternak.

​"Jika input produksi terus naik sementara harga output di tingkat peternak fluktuatif, sampai kapan peternak sanggup bertahan? Apakah ini yang dinamakan industri unggas yang sehat?" tegas Kusnan. Menurutnya, peternak saat ini menanggung beban berlapis, mulai dari harga day old chick (DOC), pakan, biaya listrik, tenaga kerja, hingga risiko cuaca dan penyakit.

Kusnan juga menggarisbawahi dua hal kunci, yakni akurasi data dan integrasi pasar. "Peternak yang memiliki data adalah peternak yang berdaya. Data merupakan aset ekonomi untuk merumuskan akar permasalahan. Selain itu, penataan pasar harus disiapkan sejak awal, jangan baru mencari solusi ketika kondisi sudah oversupply. Jadi kesimpulannya, kita butuh satu ekosistem dan satu rantai pasok yang solid," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, menanggapi kenaikan pasokan bahan baku, Ketua Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), Tevi Melviana, menyampaikan bahwa pelaku industri pakan beroperasi sesuai dengan regulasi dan ketentuan pemerintah. Kenaikan harga pakan, khususnya yang dipicu oleh fluktuasi harga jagung, dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, baik internal maupun eksternal.

Dalam paparan materinya, dijelaskan industri pakan ternak memegang peranan yang sangat strategis karena menyumbang hingga 65% kebutuhan protein hewani nasional. Untuk memastikan industri ini terus berkembang dan mendukung ketahanan pangan, diperlukan dukungan kebijakan pemerintah yang berkesinambungan. Salah satu fokus utama yang harus ditingkatkan adalah produktivitas jagung lokal demi menyokong kebutuhan pabrik pakan ternak, sebagaimana yang diharapkan GPMT agar pemerintah dapat menjaga stabilitas produksi jagung serta bahan pakan lainnya.

Dalam paparannya juga diharapkan dukungan pemerintah terhadap sektor logistik, fasilitas, serta infrastruktur nasional untuk mengantisipasi potensi fluktuasi harga jagung. Di sisi lain, idle capacity industri pakan yang masih berada di angka 30% dinilai sangat memadai untuk mendukung program peningkatan produksi telur dan daging ayam. Namun, intervensi pemerintah secara tidak langsung telah mengubah model bisnis pabrik pakan dari yang sebelumnya berfokus pada "perdagangan dan pengolahan" menjadi "layanan dan pengolahan". Menghadapi berbagai tantangan lingkungan bisnis tersebut, perusahaan tetap berkomitmen menjalankan strategi mitigasi internal untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul.

Sementara dari sisi pemerintah, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian yang diwakili Direktur Pakan, Tri Melasari, menguraikan dalam materinya beberapa upaya stabilisasi harga dan kualitas pakan. Di antaranya dalam jangka pendek terkait surat himbauan ke produsen pakan untuk menahan kenaikan harga pakan ternak dan menjaga kualitas pakan sesuai SNI.

Kemudian, ketersediaan jagung dengan harga HAP Rp 6.400/kg dengan kada air 14%, serta perlu impor bahan pakan subsitusi jagung secepatnya dengan harga wajar untuk feedmill, sehingga tidak berebut jagung antara peternak dan feedmill, hingga realisasi jagung SPHP untuk seluruh peternak/koperasi yang memerlukan.

Sementara untuk jangka menengah, melakukan evaluasi populasi temak broiler maupun layer, untuk membuat prognosa kebutuhan pakan dalam tahun berjalan, tiap tiga bulan. Serta evaluasi bahan baku pakan lokal, untuk harga dan ketersediaan tiap tiga bulan dengan data yang akurat.

Serta dalam jangka panjang, membuat peta kebutuhan bahan pakan untuk lima tahun ke depan, pengembangan riset aplikatif sumber bahan baku lokal, hingga perlunya bahan baku alternatif lokal maupun impor dengan harga yang kompetitif sesuai formulasi. (RBS)

HARGA JAGUNG NAIK, PETERNAK AYAM PETELUR TERCEKIK

Peternak Ayam Petelur Mengeluhkan Harga Jagung Yang Melambung

Peternak ayam petelur di Jawa Timur terus menjerit akibat harga pakan khususnya harga jagung yang melambung tinggi. Dampaknya, biaya produksi yang tinggi sedangkan harga jual telur murah membuat peternak defisit.

Salah satu peternak Jatim Arum Sabil menyebut bencana untuk peternak telur lokal sudah terjadi berbulan-bulan. Bencana terjadi karena jagung yang menjadi bahan baku utama pakan ayam harganya terus melambung tinggi.

"Sekarang seluruh peternak ayam petelur se-Indonesia sudah terkapar betul. Jagung sebagai pakan utama harganya melambung tinggi yang mengancam terjadinya kebangkrutan massal bahkan bencana bagi peternak telur lokal," kata Arum Sabil saat dikonfirmasi, Senin (22/1/2024).

Dampak dari bencana ini, lanjut Arum, seluruh peternak ayam petelur bisa-bisa mengalami kebangkrutan massal dan tidak ada produksi telur dalam negeri.

Peternak asal Jember tersebut ingin agar kondisi ini tidak dibiarkan oleh pemerintah. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian kepada peternak dengan mengambil kebijakan yang adil agar memberi keseimbangan harga jagung supaya tidak terjadi kegaduhan bisnis dan tetap menghasilkan produksi telur yang sehat dan aman dikonsumsi.

"Saya kira sudah jelas bahwa Presiden Jokowi itu memberikan perintah kepada seluruh pemangku kebijakan untuk melindungi peternak. Perintah presiden ini harus dijalankan dengan baik oleh para menteri dan pemangku kebijakan lainnya. Jika ditemukan penyelewengan yang dilakukan pihak-pihak tertentu, maka pemerintah wajib menindak tegas. Terapkan sistem reward and punishment. Kami peternak tidak egois karena semua harus seimbang," tambahnya.

Arum membeberkan saat ini terjadi kelangkaan jagung karena Indonesia baru saja mengalami kekeringan panjang atau El Nino. Hal ini membuat pemerintah melakukan impor jagung. Sayangnya, di bagian distribusi, jagung impor tidak disalurkan kepada pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan.

"Jadi kalau jagung impor, prioritaskan ke peternak telur lokal dulu. Jangan sampai diprioritaskan kepada pabrikan atau perusahaan besar. Bagaimana pun peternak lokal itu menjadi roda perekonomian di desa," jelasnya.

Arum mengusulkan agar jagung impor diprioritaskan untuk peternak lokal. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya persaingan antara peternak lokal dan perusahan pabrik pakan.

"Ini harus diseimbangkan. Kalau perlu jangan sampai jagung lokal dikuasai oleh pihak tertentu. Negara harus hadir. Bulog harus terlibat dengan distribusi ke peternak agar harga seimbang," ucapnya.

Arum juga meminta pemerintah untuk membuat regulasi yang mengatur bahwa pabrik pakan tidak boleh mendirikan ternak ayam. Satu sisi mereka punya pabrik pakan dan satu sisi punya kandang ayam telur yang besar membuat peternak lokal tersisih.

"Akibatnya peternak kecil akan mati. Pertenak kecil dibunuh sedangkan perusahaan besar dihidupkan. Kalau perusahaan besar mereka bisa tutup, tapi peternak kecil mereka lah yang tetap konsisten dan memberikan keseimbangan," kata Arum.

"Kalau ingin melindungi konsumen telur, maka lindungilah peternaknya. Karena kalau sampai nanti para peternak kita mati, maka menjadi ancaman yang tidak baik terhadap sumber protein yang murah yang berasal dari peternakan rakyat," tambahnya.

Idealnya, kata Arum, harga telur saat ini berada di kisaran 35-45 ribu rupuah per Kg karena bahan baku pakan sangat mahal. Peternak tidak ingin harga mahal tapi harga yang seimbang dengan biaya produksi agar usahanya tetap berjalan dengan baik.

"Masyarakat harus diberi edukasi oleh pihak berwenang. Jangan mudah menganggap dan memberikan penilaian sepihak bahwa telur mahal. Masyarakat juga punya tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ini semua. Jangan sampai isu kemahalan harga pangan mematikan sumber pangan itu sendiri. Masyarakat harus diedukasi tentang sumber pangan yang sehat dikonsumsi," tegasnya.

Arum juga mengimbau ke masyarakat agar mewaspadai telur infertil atau telur gagal tetas yang beredar. Sebab, telur infertil memiliki dua bahaya yakni untuk kesehatan konsumen, dan kesehatan bisnis peternak.

Arum menyebutkan, tingginya tingkat peredaran telur infertil di pasaran membuat peternak menjerit. Telur infertil ini biasanya dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibanding telur biasa. Padahal, menurut Peraturan Kementerian Pertanian atau Permentan Nomor 32 tahun 2017, telur infertil dan telur tertunas dilarang diperjualbelikan sebagai telur konsumsi.

"Telur ayam infertil memiliki usia layak konsumsi yang sangat pendek, karena itulah telur ayam infertil tidak direkomendasikan untuk dijual. Satgas pangan dan aparat penegak hukum harus terus melaksanakan tugasnya memberantas beredarnya telur infertil," ungkapnya.

"Tak sedikit masyarakat yang minim literasi kesehatan pangan terpaksa membeli telur yang murah, padahal belum tentu sehat dan aman dikonsumsi. Itulah sebabnya kami harap pemerintah memberi policy untuk kebijakan jagung agar diprioritaskan kepada peternak lokal yang selama ini memang menghasilkan produk telur terbaik," tandas Arum Sabil. (INF)

SAMBANGI CPI DI ANCOL, PETERNAK CURHAT

Peternak layer sambangi PT Charoen Pokphand Indonesia. (Foto: Istimewa)

Sebanyak sekitar 200 orang peternak layer yang bergabung dalam Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN), berkunjung ke kantor pusat PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) di daerah Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Senin (11/10/2021). Dalam kunjungan tersebut para peternak yang berasal dari Jawa Timur (Jatim) mengeluh atas harga telur yang tak kunjung membaik.

Disambut baik oleh jajaran Direksi dan Manajemen PT Charoen Pokphand Indonesia, pertemuan tersebut merupakan rangkaian dari diterimanya para peternak layer oleh Presiden di Istana Negara, Rabu (15/9/2021) kemarin. Dimana peternak layer mengeluhkan tingginya harga jagung dan rendahnya harga telur di tingkat peternak.

Seperti diketahui bersama tingginya harga jagung di pasaran membuat peternak layer, yang sebagian besar peternak self-mixing membutuhkan jagung sebagai bahan campuran pakan lebih besar dibanding peternak ayam pedaging, sehingga dengan kenaikan harga jagung membuat biaya produksi meroket.

Sebenarnya PT Charoen Pokphand Indonesia sendiri sebagai salah satu perusahaan di industri perunggasan turut merasakan dampak tingginya harga jagung, dimana jagung merupakan 50% bahan baku utama dari pakan, kenaikan ini turut menyebabkan harga pakan melambung.

Suryono salah satu peternak layer dalam aksi tersebut meminta agar budi daya layer bisa sepenuhnya diserahkan peternak rakyat. “Kami berharap budi daya layer ini 100% bisa diserahkan kepada kami para peternak rakyat. Para perusahaan besar tidak perlu ikut berbudidaya,” kata Suryono melalui keterangan tertulis PPRN.

Sejalan dengan hal tersebut, Sugeng, peternak layer lain juga meminta bahwa telur HE (Hatching Egg) tidak beredar dijual ke pasar. “Kami meminta jangan sampai telur HE ini dijual ke pasar, karena bisa merusak harga pasar dan menyebabkan harga telur merosot. Dan ini membuat mental kami semakin jatuh,” kata Sugeng. 

Selain itu, keinginan peternak lainnya juga disampaikan Kholil, peternak asal Blitar. Ia meminta bahwa jangan sampai harga telur terus menurun yang tentu menambah kerugian peternak.

“Diharapkan harga telur ini bisa terus stabil dalam kondisi yang baik, bukan hanya naik satu atau dua minggu saja dan setelahnya turun lagi. Peternak berharap dapat solusi dari permasalahan ini,” sebut Kholil.

Kejadian serupapun pernah terjadi pada 2017, dimana peternak layer merasakan jatuhnya harga telur di pasaran hingga Rp 13.800/kg. Pada saat itu Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) mencoba memediasi pertemuan antara peternak ayam layer, produsen pakan ternak, pemerintah dan universitas di Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut PT CPI memberikan solusi menurunkan harga pakan komplit dan konsentrat, serta membeli sebanyak 20 ton telur dari peternak Blitar dengan harga Rp 1.700/kg lebih tinggi dari pasaran dan pembelian telur sampai saat ini masih berlanjut.

Dalam diskusi dengan Manajemen PT CPI yang diwakili General Manager Marketing PT CPI, Agoes Haryoko, menyampaikan beberapa solusi, antara lain membeli telur langsung dari peternak di Jawa Timur dan Jawa Tengah Rp 2.000/kg di atas harga pasar di kandang peternak dan akan melanjutkan pemberian subsidi pakan sebesar Rp 100/kg, seperti yang dilakukan sebelumnya.

“PT CPI berharap solusi yang diberikan dapat memberikan dampak nyata kepada peternak, walaupun tidak sebanyak yang diharapkan. Namun dengan begitu bisa terjalin hubungan yang baik dengan para peternak yang merupakan mitra kerja PT CPI untuk melewati masa krisis ini bersama-sama,” katanya. (INF)

PATAKA DESAK PERPRES BARU KOMODITAS PETERNAKAN STRATEGIS

Ternak ayam broiler. (Foto: Infovet/Ridwan)

Carut-marut bisnis perunggasan tidak lepas dari persaingan usaha antar korporasi, peternak menengah atas hingga skala kecil (peternak rakyat). Misalnya komoditas ayam broiler yang mengalami pertumbuhan signifikan pada perusahaan skala integrasi melalui PMA/DAN panjang dua dekade.

Hal itu membuat Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) mendesak terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait perbaikan komoditas peternakan strategis.

Dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/9/2021), Ketua Pataka, Ali Usman, membeberkan tumbangnya para peternak skala rakyat akibat persaingan usaha yang dinilai tidak sehat. Salah satunya jebloknya harga ayam panen (live bird) yang kerap berada di bawah harga acuan pemerintah Rp 19.000-21.000/kg.

"Hal itu akibat meluapnya pasokan (oversupply) di hulu, meskipun dilakukan cutting tetapi persoalan masih terjadi. Derasnya investasi asing yang juga diperbolehkan melakukan budi daya membuat oversupply terjadi," jelas Usman.

Selain ternak broiler, lanjut dia, usaha ternak layer kini juga mengalami nasib serupa. Kelebihan produksi membuat harga telur terpuruk. Apalagi ditambah lesunya permintaan karena PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) akibat pandemi COVID-19.

Usman juga menambahkan, selain oversupply, persoalan langkanya pasokan jagung dan harganya yang melambung juga membuat biaya pakan membengkak. Padahal sebanyak 40-60% jagung merupakan komponen utama pakan ternak unggas. Harga jagung pun kini berada di atas Rp 6.000/kg.

Desakan dari peternak pun, kata dia, sudah terdengar sampai ke telinga presiden, akibat salah satu peternak membentang poster soal mahalnya harga jagung.

“Meskipun presiden telah menerima kunjungan dari perwakilan peternak, saya merasa pesimis persoalan ini bisa diselesaikan dengan cepat. Mengingat pasokan jagung dalam negeri langka. Sekalipun ada impor, harga jagung dunia juga mahal menyentuh di atas Rp 5.000/kg sampai ke Indonesia,” jelas Usman.

Lebih jauh diungkapkan, persoalan industri peternakan broiler dan layer bukan masalah baru. Oversupply terjadi selama dua dekade, tetapi pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian belum mampu menuntaskan. Padahal dalam UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Pasal 32 Ayat (1) mengatakan pemerintah dan pemerintah daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budi daya ternak. Artinya pemerintah berkewajiban membina dan memfasilitasi masyarakat untuk mengajak berusaha, sehingga tercipta usaha peternakan yang dapat membantu usaha rakyat dan memajukan roda perekonomian.

“Selama ini banyak peternak melakukan budi daya tetapi kegairahan peternak merasa terganggu akibat kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap peternak rakyat," ucapnya.

Oleh karena itu, Pataka mendesak Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Perpres tentang Komoditas Peternakan Strategis guna melindungi peternak rakyat. Perpres menata industri perunggasan dari hulu-hilir agar semua pihak dapat diuntungkan.

"Presiden harus mengajak seluruh stakeholder untuk bertumbuh bersama agar industri perunggasan berkembang dengan baik. Sebab nilai bisnis perunggasan lebih dari Rp 500 triliun. Semua pelaku usaha anak bangsa harus bisa menikmati, jangan hanya kelompok usaha tertentu, terutama perusahaan asing," pungkasnya. (INF)