AMANKAH MENGONSUMSI PRODUK PETERNAKAN YANG TERINFEKSI PMK?

Talkshow PMK : memberikan edukasi kepada masyarakat

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) atau Foot and Mouth Disease (FMD) baru - baru ini kembali muncul di Indonesia. Setelahada pernyataan resmi dari pemerintah terkait mewabahnya PMK di Provinsi Jawa Timur, semua stakeholder sudah mempersiapkan diri menghadapinya. 

Selain aspek kesehatan hewan, aspek kesehatan masyarakat tentunya juga tidak bisa dilepaskan begitu saja. Untuk memberikan info kepada masyarakat terkait penyakit PMK dan hubungannya dengan aspek keamanan pangan dan kesehatan masyarakat digelarlah acara talkshow "dadakan" pada Senin (9/5) yang lalu.

Penggagas acara tersebut yakni Drh Deddy F. Kurniawan selaku CEO Dairy Pro, narasumber yang dihadirkan dalam acara tersebut yakni Staff Pengajar sekaligus ahli Kesehatan Masyarakat Veteriner IPB University Drh Denny Widaya Lukman. Acara tersebut dihelat melalui kanal youtube Dairy Pro TV.

Drh Deddy mengatakan bahwa kegaduhan akibat wabah PMK yang juga datang mendadak ini menjadi semakin serius karena dalam waktu dekat umat islam di seluruh dunia juga akan merayakan hari raya Idul Adha. Dikhawatirkan dengan adanya isu ini masyarakat jadi ogah mengonsumsi daging ruminansia karena termakan hoax. 

Lalu kemudian Drh Deddy secara historis menceritakan perjalanan penyakit PMK dari masa ke masa beserta tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mengeliminir PMK. 

"1887 PMK ini mulai meledak di Malang lalu menyebar ke Kalimantan dan Sulawesi, pada tahun 1974 diadakan vaksinasi massal sampai 1982 tidak ada wabah, seolah - olah menghilang namun ternyata muncul lagi 1983 di Semarang dan menyebar kemana - mana. Pemerintah kemudian melakukan upaya lagi sampai kemudian di tahun 1986 Indonesia menyatakan diri bebas PMK, lalu di tahun 1987 diakui oleh ASEAN, dan 1990 diakui oleh OIE," tutur Drh Deddy.

Dan kini tahun 2022 PMK kembali "bangkit dari kubur" dan siap meneror industri peternakan negara ini, dimana bagi sebagian orang tentunya PMK adalah sesuatu yang baru, meskipun nyatanya bukan. Namun begitu dampak ekonomi dari penyakit ini dirasa akan sangat hebat mengingat waktunya yang juga dadakan (menjelang Idul Adha).

Drh Denny Widaya Lukman sendiri mengatakan bahwa banyak beredar di media sosial hoax yang mengatakan bahwa mengonsumsi produk hewani asal hewan yang terinfeksi PMK dapat menularkan PMK ke manusia.

"Ini hoax, PMK ini tidak tergolong zoonosis dan dapat menulari manusia, tetapi yang saya tekankan, perilaku manusia justru dapat menyebarkan virus PMK kepada hewan lain," tutur Denny.

Ia memberi contoh misalnya pedagang daging sapi atau soto yang membeli daging atau jeroan dari hewan terinfeksi PMK. Kemudian sebelum memasak mereka mencuci daging atau jeroan tersebut, lalu kemudian limbahnya masuk ke sungai atau sumber air bagi ternak yang peka, jika terkonsumsi akan menyebabkan infeksi pada hewan tersebut. 

Denny juga menjawab berbagai pertanyaan dan membagikan tips kepada para penanya yang hadir. Mulai dari teknik penanganan produk, prosedur penyembelihan di RPH, serta upaya dan tindakan yang harus dilakukan dalam mencegah penyebarluasan PMK. (CR)

DARURAT PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI JAWA TIMUR

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) mewabah di Jawa Timur. (Foto: Istimewa)

Menyikapi kejadian munculnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan Lamongan, Kementerian Pertanian (Kementan) lakukan upaya pencegahan penyebaran dan tracing PMK.

“Dua Laboratorium utama kita, Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates dan Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya sebagai laboratorium rujukan PMK telah melakukan tracing. Saat ini kita koordinasi dengan Pemerintah Daerah Jawa Timur untuk melakukan lockdown zona wabah,” kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (7/5/2022).

Ia menjelaskan, awalnya kasus ini diketahui setelah hasil pemeriksaan PCR menunjukkan positif PMK dan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi bersama Gubernur Jawa Timur dan empat Bupati wilayah kasus PMK.

Adapun langkah darurat yang disiapkan untuk penanganan sebagai berikut:

1. Penetapan wabah oleh Menteri Pertanian berdasarkan surat dari Gubernur dan rekomendasi dari otoritas veteriner nasional sesuai dgn PP No. 47/2014.

2. Pendataan harian jumlah populasi positif PMK.

3. Pemusnahan ternak positif PMK secara terbatas.

4. Penetapan lockdown zona wabah tingkat desa/kecamatan di setiap wilayah dengan radius 3-10 km dari wilayah terdampak wabah.

5. Melakukan pembatasan dan pengetatan pengawasan lalu lintas ternak, pasar hewan dan rumah potong hewan.

6. Melakukan edukasi kepada peternak terkait SOP pengendalian dan pencegahan PMK.

7. Menyiapkan vaksin PMK.

8. Pembentukan gugus tugas tingkat provinsi dan kabupaten.

9. Pengawasan ketat masuknya ternak hidup di wilayah-wilayah perbatasan dengan negara tetangga yang belum bebas PMK oleh Badan Karantina Pertanian.

"Sejak Jumat (6/5/2022), tim pusat dan daerah sudah bekerja di lapangan. Harapannya dapat melokalisir zona penyakit dan tidak menyebar ke wilayah sentra sapi lainnya," ucap Nasrullah.

“Masyarakat kita mohon bantuan dan kerja sama untuk tidak memindahkan atau memperjualbelikan sapi dari daerah wabah ke daerah yang masih bebas. Kita tangani bersama dan lokalisir wilayahnya." (INF)

WAGUB AUDY BERBAGI TIPS PETERNAKAN DI "NAGARI SERIBU SAPI"

Audy Joinaldy Meninjau Peternakan Sapi di Solok Selatan

Mendorong pengembangan industri peternakan, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy didampingi Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi meninjau “Nagari Seribu Sapi” di Kec. Sangir, Solok Selatan, Kamis (21/4/2022).

Merupakan hasil kolaborasi Pemprov Sumbar dan Kementrian Pertanian, Nagari ini sendiri merupakan gabungan dari lima kelompok tani di Kec. Sangir yang memperoleh bantuan seribu ekor sapi dari program pengembangan Desa Korporasi Sapi yang digagas Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sejak 2021 lalu.

Wakil Gubernur, Audy Joinaldy mengatakan program ini merupakan yang pertama kali nya di Sumatera Barat. Diharapkan nantinya keberadaan Desa Korporasi Sapi ini mampu meningkatkan populasi dan produksi hasil peternakan di Sumbar.

“Sumatera Barat baru pertama kali mendapat program bantuan semacam ini, selanjutnya tugas kita adalah bagaimana meyiapkan pakan yang layak supaya pertumbuhan ternak optimal dan memberikan added value untuk hasil yang lebih maksimal,” katanya berpesan.Lebih lanjut Audy berpesan pada kelompok tani agar menjaga kebersihan kandang, serta mempelajari dengan baik karakteristik, pola makan, pertumbuhan, dan pembiakan yang berbeda-beda pada setiap jenis sapi. Sebagai pakar di bidang peternakan Audy juga memberikan tips-tips pengembangan dan pengelolaan ternak pada para petani.

Si sisi lain, Taufik, ketua koperasi Sangir Serumpun Sejahtera, yang menaungi kelima kelompok tani penerima bantuan mengatakan saat ini sapi yang dikelola baru berjumlah 500 ekor, yang terdiri dari Sapi Simental, Peranakan Ongole, Frisian Holstate, dan Brahman. Sementara sisa 500 ekor lainnya akan diterima kembali pada Oktober mendatang.

“Sekarang baru datang 500 ekor, masing-masing 100 untuk setiap kelompok. Bulan Oktober nanti baru datang lagi indukan 500 ekor lagi, jadi totalnya seribu,” ujar Taufik.

Sementara untuk pakan dan added value yang menjadi perhatian utama Wakil Gubernur, ia menyampaikan sejauh ini kebutuhan pakan ternak berupa rumput dan konsetrat masih mampu dipasok secara swadaya oleh kelompok tani. Selain itu, kotoran ternak juga sudah diolah menjadi pupuk.

“Kotoran-kotoran kita tumpuk, diberi kapur dolomite dan disemprot dengan IM4 yang mengandung bakteri baik untuk mempercepat fermentasi, setelah itu kita keringkan selama 20 Hari. Dengan proses ini, setiap kelompok sekarang sudah memproduksi 5 ton pupuk setiap bulan dan Dijual Rp. 10.000,- per 5kg,” tuturnya saat ditanya oleh Wagub.

Di samping itu, guna meningkatkan produksi pupuk, Taufik juga meminta dukungan pada pemerintah untuk pembangunan rumah kompos bagi para kelompok tani. (INF)

KENALI PENYAKIT SAPI DI PERKEBUNAN SAWIT

Hamparan perkebunan sawit di Indonesia memiliki potensi juga sebagai lahan pengembangan peternakan sapi

Indonesia memiliki potensi perkebunan kelapa sawit yang besar, tersebar luas di Sumatra dan Kalimantan. Luas perkebunan sawit di Indonesia mencapai 15,08 juta hektare pada 2021, naik 1,5% dari tahun sebelumnya. Perkebunan Swasta Besar (PBS) memegang sebanyak 55,8% luas perkebunan sawit, Perkebunan Rakyat (PR) seluas 6,8 juta hektare (40,34%) dan Perkebunan Besar Negara (PBN) seluas 579,6 ribu hektare (3,84%).

Konsumsi produk kelapa sawit untuk konsumsi naik 6%, oleo chemical naik 25% dan untuk biodisel naik 2% pada 2021. Pada tahun ini, konsumsi produk kelapa sawit diprediksi naik menjadi 800 juta ton/bulan. Produk kelapa sawit berupa CPO dan PKO memiliki potensi besar dalam menyumbang devisa dari ekspor. Dari produksi sebanyak 53,8 juta ton, terserap konsumsi lokal sebesar 20,59 juta ton dan ekspor sebesar 33,21 juta ton (Palm Oil Association, 2021).

Hamparan perkebunan sawit di Indonesia memiliki potensi juga sebagai lahan pengembangan peternakan sapi dan ternak lainnya seperti di Malaysia. Perkebunan sawit mampu menyediakan pasokan pakan dari rumput yang ada di bawah, sekitar pohon, hijauan dari daun sawit, maupun rontokan biji sawit serta produk samping dari pengolahan minyak sawit.

Masyarakat petani sawit di beberapa daerah Indonesia telah memanfaat perkebunan sawit untuk pengembangan sapi. Ras sapi Bali, PO atau silangan mudah di dapati di lokasi transmigrasi sawit. Sapi berkembang baik dan kondisinya relatif didominasi dengan kondisi tubuh yang sedang-gemuk, yang menandakan kecukupan pakan.

Beberapa perusahaan besar kelapa sawit telah mengembangkan sapi di perkebunan sawit di beberapa kabupaten. Sapi Brahman Cross (BX), telah mereka kembangkan untuk breeding dan fattening. Integrasi pemeliharaan sapi dalam perkebunan sawit oleh perusahaan besar sapi bisa dijumpai di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin  Timur di Kalimantan Tengah dan Tanah Bumbu serta Kabupaten Tabalong di Kalimantan Selatan.

Dalam pemeliharaan sapi di perkebunan sawit ada beberapa penyakit yang potensial bisa timbul, membawa kerugian ekonomi dan bahkan mematikan sapi. Kecacingan atau infestasi parasit gastrointestinal merupakan salah satu contoh penyakit pada sapi yang klasik dan mesti dikendalikan tiap tiga bulan sekali agar pertumbuhan dan pertambahan bobot badan sapi bisa optimal sesuai volume dan kualitas pakan yang diberikan dan diharapkan.

Beberapa penyakit penting pada sapi yang ditemukan pada di perkebunan sawit seperti yang terjadi di Kalimantan adalah… Selengkapnya baca di Majalah Infovet edisi April 2022

Ditulis oleh:

Sulaxono Hadi

Medik Veteriner Ahli Madya

Balai Veteriner Banjarbaru

DITJEN PKH GELAR WEBINAR BUILDING INDONESIAN DAIRY INDUSTRY

Webinar Building Indonesian Dairy Industry. (Foto: Infovet/Sjamsirul)

Selasa (29/3), dimulai pukul 09:00 WIB, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, bersama US Dairy Industry’s Experience menggelar webinar “Building Indonesian Dairy Industry”.

Dalam sambutannya, Direktur Pemasaran dan Pengolahan Hasil Peternakan, Ditjen PKH, Tri Melasari, mengemukakan bahwa hambatan pengembangan sapi perah di Indonesia karena kepemilikan rata-rata hanya 2-3 ekor sapi perah/keluarga. 

“Dengan rata-rata produksi susu hanya 12 liter/ekor/hari. Selain itu, regenerasi peternak yang juga berjalan lambat,” kata Tri.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah telah membuat pilot project sapi perah di Pasuruan, Jawa Timur sebagai percontohan bagi generasi milenial.

“Juga dirintis untuk mempelajari pengalaman pemeliharaan sapi perah peternak di Amerika Serikat dengan bentuk berbagai kerja sama,” tambahnya.

Dalam webinar tersebut turut menghadirkan narasumber diantaranya DR Sophie Eaglen PhD (National Association of Animal Breeders Inc), Paul Thomas (American Breeders Service), Sidney Anders (American Jersey Cattle Association), Timothy Anderson (Wisconsin Departement of Agriculture Trade and Consumer Protection) dan DR Deddy Fachruddin Kurniawan DVM (Dairy Pro Indonesia), dengan moderator Epi Taufik SPt MVPH MSi IPM PhD. (SA)

SEJAK FEBRUARI 2022, TOTAL 242 EKOR SAPI TERINFEKSI LSD DI RIAU

Vaksinasi LSD Sebagai Antisipasi dan Pengendalian Penyakit

                                                                   (Sumber : Kementan)

Ternak sapi di Provinsi Riau diserang penyakit eksotik. Penyakit yang diderita sapi-sapi tersebut merupakan penyakit kulit bernama Lumpy Skin Disease (LSD). Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Provinsi Riau mencatat sejak 9 Februari 2022, sejauh ini sudah ada 242 ekor sapi yang terkena penyakit tersebut.

"Sejak penyakit (LSD) ini ditemukan pada sapi ternak di Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian berkembang di tujuh kabupaten dan kota di Riau," sebut Kepala Dinas PKH Provinsi Riau, Herman (10/3/2022).

Ia merincikan, ternak sapi di tujuh daerah yang terpapar LSD adalah, Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 114 ekor, Pelalawan 25 ekor, Kampar 8 ekor, Dumai 20 ekor, Bengkalis 12 ekor, Indragiri Hilir 13 ekor, dan Siak 50 ekor.

"Jadi, jumlah sapi yang sakit terkena penyakit itu ada 242 ekor. Dari 242 ini, terdapat 3 ekor sapi yang mati. Namun, tingkat kematian sapi akibat penyakit ini sangat kecil, maksimal 5 persen," kata Herman. Selain mati, sambung dia, terdapat 13 ekor sapi dipotong paksa oleh pemiliknya, karena takut mati. "Tapi setelah kita tangani secara intensif, angka kesembuhan sapi yang terkena LSD cukup tinggi, ada 84 persen dari total sapi yang terkena penyakit. Jadi, ciri-ciri sapi mulai sembuh dari LSD ini, sapi sudah mau makan. Karena, selama sakit sapi tidak makan sebab tenggorokannya sakit," ujar Herman.

Kemudian ciri-ciri lain sapi sembuh dari penyakit LSD adalah, ulas dia, luka dibagian kulit sapi mulai mengering, lalu benjolan mulai mengecil. Namun, bekas luka masih ada.

"Jadi, dari 114 sapi yang terpapar LSD di Kabupaten Indragiri Hulu itu, kalau kita lihat dari empat kategori itu, Alhamdulillah seratus persen sudah sembuh. Begitu juga di daerah lainnya seratus persen sudah sembuh setelah kita lakukan penyuntikan vitamin. Kecuali di Kota Dumai. Dari 20 ekor sapi yang terpapar, 10 ekor sudah sembuh," imbuh Herman.

Sebelumnya, tim Dinas PKH Riau bersama Kementan sudah turun tangan melakukan penanganan terhadap penyakit LSD yang menyerang sapi, pertama kali ditemukan di Kabupaten Indragiri Hulu. (INF)

VAKSINASI SERENTAK DILAKUKAN UNTUK MENCEGAH LSD MELUAS

Untuk mencegah meluasnya LSD, vaksinasi serentak dilakukan. (Foto: Istimewa)

Untuk mencegah meluasnya penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada ternak sapi, Kementerian Pertanian (Kementan) lakukan vaksinasi serentak mulai dari Provinsi Riau.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementan, Nasrullah dalam siaran persnya, Jumat (18/3/2022).

“LSD merupakan penyakit hewan dari Afrika yang menyerang sapi-sapi di Riau pada sebulan terakhir ini, sehingga untuk penanganan darurat, maka Kementan melakukan vaksinasi yang bertujuan mencegah kejadian dan perluasan penyakit," Kata Nasrullah.

Dijelaskan pada tahap pertama, vaksinasi difokuskan di desa tertular dan kemudian akan dilakukan pada zona kontrol (pengendalian) dengan radius 10 km dari desa kasus. "100 ribu dosis vaksin dan logistik vaksinasinya sudah siap," Kata dia.

Lebih lanjut dijelaskan, upaya pengendalian LSD di kabupaten Indragiri Hulu, Pelalawan, Indragiri Hilir, Dumai, Siak, Bengkalis dan Kampar, mendapatkan dukungan Pemda Riau dan kabupaten, serta Australia-Indonesia Health Security Partnership (AIHSP), serta Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-bangsa (FAO).

Kepala Dinas PKH Provinsi Riau, Herman, menyambut baik kegiatan vaksinasi, serta berharap kasus baru dan penyebaran LSD dari daerah tertular dapat ditekan. Menurutnya, sebanyak 188 orang petugas kesehatan hewan telah siap melaksanakan vaksinasi.

"Kami sampaikan terima kasih atas dukungan Kementan dan AIHSP serta FAO dalam pengendalian LSD di Riau," ucap Herman.

Secara terpisah Kepala Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Aryal,  menyampaikan saat ini LSD telah menyerang Malaysia, Vietnam, Thailand dan Singapura, serta negara lain di Asia. Kerja sama internasional diperlukan dalam pengendalian penyakit yang dapat menular antar negara dan mengganggu perdagangan ini.

“FAO bekerja sama erat dengan Kementan dan mendukung Indonesia menangani wabah LSD dengan cepat, sebelum menimbulkan gangguan lebih lanjut pada kesehatan hewan dan sistem pangan,” ungkap Rajendra.

Hal senada juga disampaikan Team Leader AIHSP, John Leigh,  yang menyampaikan komitmennya mendampingi dan mendukung proses pengendalian LSD di Riau.

Sementara Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Nuryani Zainuddin, menyebutkan bahwa selain tujuh kabupaten tertular, vaksinasi juga dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu yang salah satu wilayahnya masuk ke dalam zona kontrol.

"Secara bertahap kita vaksinasi mulai dari desa tertular dan zona kontrol, setelah selesai semua kita bisa lanjutkan ke radius 50 km dari desa kasus atau zona surveilans," pungkas Nuryani. (INF)