Gratis Buku Motivasi "Menggali Berlian di Kebun Sendiri", Klik Disini Peternak | Majalah Infovet I Majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan -->

AIR CABAI DAN DETERJEN BISA OBATI PMK?

Peternak Gunakan Pengobatan "Alternatif" Sembuhkan PMK (Ilustrasi)

Ditengah keresahan terkait wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), beredar pengakuan peternak yang melakukan vaksin terhadap ternaknya yang terpapar PMK dengan menggunakan cairan pencuci piring, garam dan air cabai sebagai percobaan agar ternaknya bisa sembuh.

Menyikapi hal tersebut, Medik Veteriner Muda Dinas Pertanian (Diperta) Kabupaten Probolinggo Nikolas Nuryulianto menyatakan, Diperta Kabupaten Probolinggo melalui dokter hewan/koordinator kecamatan bahkan petugas teknis kecamatan telah melakukan pelayanan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) secara optimal kepada ternak milik masyarakat, khususnya Kabupaten Probolinggo.

“Badan Kesehatan Hewan Dunia menyatakan Indonesia bebas PMK sejak 1990 dan kini 2022 tidak ada satupun provinsi, kabupaten/ kota se-Indonesia yang siap dengan PMK,” kata Nikolas, Kamis (23/6/2022).

Niko menjelaskan, dokter hewan/petugas teknis peternakan kecamatan sejak 9 Mei 2022 hingga 22 Juni 2022 berjibaku memberikan pelayanan terbaik kepada ternak milik masyarakat agar bisa bertahan terhadap virus PMK.

“Hal ini dilakukan sambil menunggu datangnya vaksin PMK yang diimpor dan tidak lama lagi di distribusikan ke provinsi, kabupaten/kota yang terdampak PMK,” jelasnya.

Menurut Niko virus PMK memiliki kelemahan diantaranya adalah mati karena panas (direbus dalam air mendidih) selama 30 menit, mati karena desinfektan.

Niko menerangkan kelemahan dan sifat agen virus PMK sudah dimiliki oleh para dokter hewan bahkan petugas teknis kecamatan Kabupaten Probolinggo. Tidak ada rotan akar pun jadi. Istilah ini layak disematkan pada penanganan PMK di lapangan.

“Keterbatasan anggaran dan obat-obatan menjadi semangat Dinas Pertanian khususnya para dokter hewan di lapangan dan petugas teknis peternakan kecamatan dalam menghadapi badai PMK. Virus PMK penyebarannya 100% dan menyebabkan kesakitan hampir 95%,” tegasnya

Lebih lanjut Niko menegaskan kesembuhan ternak yang kena PMK bukan tanggung jawab dari dokter hewan/petugas teknis peternakan kecamatan semata, namun juga menjadi kewajiban dari peternak untuk merawat ternak yang kena PMK hingga sembuh.

“Kesabaran dan ketelatenan dalam memberikan asupan pakan pada ternak dan menjaga hiegine sanitasi pun patut diperhatikan oleh masyarakat. Artinya peternak harus bekerja sama dengan dokter hewan/petugas teknis peternakan kecamatan dalam kesembuhan ternak,” ujarnya.

Niko menambahkan dokter hewan/petugas teknis peternakan kecamatan bahkan ada yang mengupayakan membeli obat-obatan dengan kemampuan finansial sendiri demi tetap menjaga pelayanan kepada ternak milik masyarakat karena keterbatasan obat-obatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo. (INF)

PPSKI DESAK PEMERINTAH SERIUS DALAM PENANGANAN PMK

PPSKI mendesak pemerintah agar serius menangani wabah PMK

Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang kembali merebak di Indonesia tentunya sangat meresahkan terutama bagi peternak sapi dan kerbau. Keresahan yang dirasakan oleh peternak kemudian diejawantahkan oleh Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) untuk memberikan masukan dan mendesak pemerintah agar serius dalam menanggulangi wabah PMK.

Mereka juga menggelar diskusi publik bertajuk "Peternak Bertanya Pakar Menjawab : PMK & Penanganannya" secara luring dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada Rabu (8/6) . Acara tersebut dihadiri oleh para peternak dan juga wartawan dari berbagai media nasional. Bertindak sebagai narasumber yakni Dr Drh Sofjan Sudrajat selaku mantan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam diskusi tersebut Sofjan menceritakan sejarah masuknya PMK ke Indonesia dan upaya yang dilakukan dalam mengendalikan wabah PMK hingga akhirnya Indonesia dinyatakan bebas PMK pada tahun 1990.

"Sejarahnya panjang, dulu saya berjuang bersama rekan - rekan yang lain dalam menanggulangi wabah, sekarang karena ulah manusia - manusia yang serakah negara ini harus menanggung akibatnya. Saya padahal sudah mewanti - wanti akan hal ini sejak jauh hari, sekarang akhirnya kejadian juga kan," kata dia.

Berdasarkan pengalamannya Sofjan membeberkan tindakan yang harus dilakukan dalam menanggulangi wabah PMK mulai dari melakukan stamping out, vaksinasi massal, pengawasan lalu lintas ternak, isolasi, serta disinfeksi.

"Stamping out atau depopulasi selektif ini perlu dilakukan agar mengurangi jumlah virus yang ada di alam. Kalaupun tidak bisa, setidaknya pemerintah bisa coba program lain yang kira - kira mengurangi kerugian peternak, kompensasi ini mau enggak mau harus ada," tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PPSKI Drh Nanang Purus Subendro menyatakan bahwa pihaknya juga telah memberi masukan pada pemerintah terkait program kompensasi kerugian akibat wabah PMK.

"Misalnya begini, kami kumpulkan semua ternak yang terinfeksi di tiap daerah yang positif PMK, kita lakukan slaugther tapi kemudian dagingnya ditampung oleh BULOG atau lembaga pemerintah lain untuk disimpan dan dijual kemudian hari. Minimal ini mengurangi kerugian peternak akibat PMK," kata Nanang.

Pasalnya akibat PMK Nanang kerap mendapatkan laporan dari peternak dimana harga sapi dan kerbau di pasaran anjlok. Selain itu banyak pihak yang tidak bertanggung jawab yang memancing di air keruh dengan menawar harga ternak jauh di bawah standar.

"Kemarin ada laporan di Jabar, Jatim, Jateng ada irang bawa truk keliling peternakan, mereka menawar harga ternak sampai 50% dibawah harga standar, ini kan peternak jadi rugi. Selain itu mobilitas mereka dari kandang yang satu ke yang lain juga berpotensi menyebarkan virus PMK," tandasnya.

Masukan Bagi Pemerintah

Pada hari itu PPSKI juga memberikan beberapa poin masukan kepada pemerintah pusat dan peternak terkait mewabahnya PMK sebagaimana tertulis di bawah ini : 

1. Mendorong Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan status “Kejadian Luar Biasa” atas meluasnya penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Penyebaran dan dampak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia semakin meluas, sejak dinyatakan wabah di 4 kabupaten di Propinsi Jawa Timur dan 1 kabupaten di Propinsi Aceh ( SK Mentan No. 403 & 404 tanggal 9 Mei 2022 ), per tanggal 21 Mei 2022 penyebaran penyakit ini sudah mencapai 82 kabupaten / kota di 16 Provinsi dengan jumlah ternak terdampak 5,4 juta ekor dan 20,7 ribu ekor ternak sakit (Data Ditjen Peternakan & Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI). Data tersebut belum termasuk fakta-fakta dilapangan dimana banyaknya ternak sapi yang dipotong oleh para peternak setelah melihat ciri-ciri ternaknya terkena PMK tanpa melakukan test PCR (pemotongan ternak diduga PMK sebelum terkonfirmasi positif PMK). Untuk ternak sapi perah, PMK ini berakibat terhadap turunnya produksi susu secara drastis (mencapai 80%) yang berakibat hilangnya pendapatan harian para peternak sapi perah. Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah & Jawa Timur) merupakan propinsi utama ternak perah dimana saat ini sudah terlihat turunnya produksi susu harian secara total dari ketiga propinsi tersebut.

3. Mendorong terciptanya komunikasi yang kondusif dan terkontrol didalam pengaturan kebijakan dalam penanganan penyakit Kuku dan mulut, sehingga aktualisasi dan opersional di lapangan dapat di jalankan dengan baik dan terarah, hal ini sebagai upaya mengatasi kebingungan para peternak dalam memahami dan menjalankan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya pengaturan lalu lintas ternak serta produk turunannya, serta dalam rangka mempersiapkan hari raya Qurban dan Pelaksanaan hari raya Qurban nantinya. 

4. Meminta kepada Pemerintah untuk mempercepat proses pengadaan Vaksinasi PMK, karena Vaksinasi terhadap hewan yang masih sehat dari kemungkinan tertular PMK, merupakan hal yang harus segera dilaksanakan, belum tersedianya vaksin PMK di Indonesia dan terbatasnya kemampuan pemerintah dalam pengadaan vaksin PMK dalam jumlah yang mencukupi dan waktu yang cepat, membuat pemerintah harus melakukan terobosan kebijakan sehingga setiap waktu yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif untuk pengadaan vaksin PMK ini. Pihak Industri Peternakan yang juga memiliki resiko ternaknya tertular PMK (Industri Peternakan Sapi Potong, Sapi Perah, Domba/Kambing dan Industri Peternakan Babi) dapat dilibatkan secara langsung dalam penyediaan vaksin ini, termasuk keterlibatan Industri ini dalam membantu vaksinasi untuk para peternak di sekitar lokasi industrinya. 

5. Meminta kepada Pemerintah agar ketersediaan dana anggaran yang cukup besar baik dalam pengadaan vaksin PMK dan pelasanaan vaksinasinya (80% dari populasi ternak beresiko PMK), operasional pengawasan lalu lintas ternak, tindakan pengobatan, bantuan supporting untuk para peternak yang terdampak PMK, tindakan ganti rugi jika terjadi pemusnahan, permasalah kredit KUR akibat ternaknya terkena PMK dan lain-lain. Karena masih dimungkinkan bahwa PMK ini semakin meluas dan penanganannya dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

6. Mendorong terbentuknya kelembagaan Satuan Tugas Penanganan PMK yang terkoordinasi secara terpusat, layaknya penanganan pemerintah saat pandemic Covid19, atau wabah Flu Burung (Avian Influenza) yang lalu.

7. Meminta kepada pemerintah untuk memberhentikan Importasi Daging Kerbau dari India. 

8. Mendorong Pemerintah untuk melakukan “Stamping Out” dengan pemotongan bersyarat melibatkan BULOG,dan BULOG beralih fungsi menjadi penampung daging dari sapi korban dari penyakit PMK,  karena saat ini Sebagian Rumah Potong Hewan dipenuhi oleh ternak yang akan dipotong paksa akibat terkena penyakit mulut dan Kuku. 

9. Menghimbau kepada para Peternak sapi dan Kerbau di Indonesia agar lebih memperketat Biosecurity di masing-masing Kandang, agar ternak sapi dan kerbau yang masih sehat dapat terhindar dari penyakit mulut dan kuku. 

10. Menghimbau kepada Para Peternak sapi dan Kerbau di Indonesia agar segera melaporkan kepada petugas di daerah masing-masing apabila ditemukan gejala penyakit PMK di daerahnya (CR)

PETERNAK DI BLORA DIMINTA WASPADA PENYAKIT ENDEMIS

Ternak Sapi dan Unggas, Rawan Terserang Penyakit di Musim Pancaroba

Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, drh R Gundala Wijasena  mengimbau para peternak sapi dan unggas, untuk menjaga kebersihan kandang, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyakit akibat pengaruh cuaca.

“Ketika terjadi hujan berhari-hari, hal ini akan menyebabkan hewan menjadi stress, misalnya pada sapi. Itu biasanya karena perubahan cuaca, biasanya panas kemudian menjadi dingin. Dan hal itu menyebabkan penyakit yang sifatnya endemis itu muncul, ” kata dia.

Salah satu penyakit pada sapi, yakni Bovine Ephemeral Fever (BEF), ditularkan oleh serangga (arthropod borne viral disease), bersifat benign non contagius, yang ditandai dengan demam mendadak dan kaku pada persendian. Penyakit dapat sembuh kembali beberapa hari kemudian.

“Atau juga penyakit Surra, yaitu penyakit hewan menular yang disebabkan oleh protozoa parasitik Trypanosoma evansi,” terangnya.

Parasit ini hidup di dalam darah inangnya dan mengakibatkan demam, lemas, anemia, dan penurunan berat badan.

“Karena Blora ini sudah dikenal endemis Surra, sehingga bisa muncul penyakit seperti itu,” jelasnya.

Selain itu juga bisa jadi muncul salmonellosis, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella yang bisa menyebabkan mencret pada sapi muda dan pada sapi dewasa.

“Itu bisa saja terjadi, sehingga perlu penanganan khusus. Diharapkan kandangnya harus selalu kering, selain itu bisa juga diberi vitamin. Minta dokter hewan atau mantri hewan, yang ada di sekitar atau di lokasi untuk bisa memberikan pengobatan pada ternak tersebut,” ungkapnya.

Kemudian, untuk unggas, menurut Gundala Wijasena, seperti unggas atau ayam kampung, seperti kita ketahui, kebanyakan tidak divaksin.

“Ada beberapa penyakit yang sering muncul, yaitu Newcastle Disease (ND) atau tetelo. Itu bisa saja muncul saat-saat hujan atau pancaroba, atau ketika ayam stress karena cuaca, karena ayam tersebut kan belum divaksin,” terangnya.

“Itu yang kami imbau kepada warga masyarakat, jangan sampai ternaknya terjadi kematian. Termasuk unggas atau ayam, kalau mungkin ditempatkan ke yang kering,  jangan sampai terkena percikan air hujan, angin dingin dan diberi minum vitamin khususnya untuk anak ayam,” tuturnya (INF)

PATAKA NYATAKAN SIKAP TERKAIT DATA JAGUNG

Jagung, komoditi penting di sektor peternakan


Jakarta. (21/9/21). Direktur Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA), Ali Usman mengatakan, Desas-desus data jagung yang dinyatakan surplus sebesar 2,37 juta ton oleh Kementan tidak mendasar ditengah melambungnya harga jagung mencapai Rp 6.200 per kg.

Menurutnya padahal sudah jelas peternak Layer, Suroto berteriak terkait mahalnya harga jagung, sampai akhirnya terdengar ke telinga Presiden. Singkat cerita Presiden memerintahkan Kementan agar menurunkan harga jagung paling tinggi di angka Rp 4.500/kg khusus ke peternak layer.

Kenyataannya Per-tanggal 21/09/21 realisasi bantuan harga jagung wajar tersebut tersalurkan hanya 1.000 ton dari 30.000 ton yang dijanjikan Presiden. Rincian distribusi jagung Koperasi Blitar 350 ton, Koperasi Kendal 300 ton, Koperasi Lampung 200 ton dan Koperasi PPN 150 ton.

“Sedangkan Kementan masih bersikukuh bahwa jagung surplus, tetapi harga jagung masih tinggi di berbagai daerah terutama di Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan dan Jawa. Diluar harga bantuan Presiden kepada Peternak Blitar Jawa Timur. Kalau memang surplus seharusnya harga jagung lebih murah bukan sebaliknya. Lalu mau sampai kapan Desas-desus Jagung Surplus ini berlanjut,” tegas Ali.

Pasalnya, kata Ali, Presiden Joko Widodo baru mengetahui masalah jagung dari aksi nekat Suroto membentangkan poster di Blitar sehingga di undang ke Istana Merdeka. Dia kira harga jagung baik-baik saja karena Kementan surplus. Ali menyampaikan, munculnya fenomena Suroto adalah momentum menyadarkan pemerintah c.q Kementerian Pertanian bahwa Desas-desus Surplus Jagung harus segera di akhiri.

Sudah saatnya DPR RI mengambil langkah strategis untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, KemenKo Ekonimi dan Kementerian Badan Pusat Statistik (BPS). Guna menghitung supply-demand dan neraca jagung nasional. Sehingga persoalan segera diakhir dan mencapai kesepatakan bahwa data Jagung kedepan harus dikelola oleh BPS tidak lagi dklaim sepihak oleh Kementan.

Karena itu, ego sektroral lembaga harus dibuang jauh-jauh, seharusnya Kementan koordinasikan ketika ada masalah sehingga terjadi harmonisasi petani-peternak. Petani-peternak bagian penggerak ekonomi negara, kedunya saling membutuhkan dan jangan saling menekan harga. Dan inilah momentum harmonisasi stakeholder perunggasan layer baik petani, peternak, pelaku usaha jagung, distributor jagung dan industri pakan.

PETERNAK JUGA WAJIB PATUHI REGULASI TATA KELOLA LINGKUNGAN

Peternakan unggas, wajib memiliki izin pengelolaan lingkungan

Nasib naas harus dialami Mario Suseno (40) yang merupakan seorang peternak ayam petelur. Pasalnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Banyumas, Jawa Tengah, menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 1 tahun kepadanya karena dinilai melanggar upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dirinya terbukti bersalah melanggar Pasal 109 ayat 1 Jo. Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan yang digelar di Ruang Sidang I PN Banyumas, Rabu, 17 Maret 2021, majelis hakim yang diketuai Abdullah Mahrus dengan anggota Agus Cakra Nugraha dan Suryo Negoro juga menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider 1 bulan kurungan.

Dalam hal ini, terdakwa Mario Suseno tidak memiliki izin Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dalam mengelola peternakan ayam petelur yang berlokasi di Desa Limpakuwus, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.

Kendati demikian, majelis hakim menyatakan beberapa hal yang meringankan terdakwa, salah satunya yang bersangkutan telah berupaya mengurus izin UKL-UPL.Saat ditemui usai sidang, terdakwa Mario Suseno mengaku akan mengajukan banding meskipun saat ditanya majelis hakim menyatakan pikir-pikir. (INF)


TARGET BESAR SUMATERA UTARA MENJADI LUMBUNG DOMBA KAMBING NASIONAL 2023

Wagub Sumatera Utara (Tengah) bersama Safwan Khayat dan drh Adil dikala kunjungan silaturahmi ke peternak kambing domba (sumber : Adil)


Domba dan kambing merupakan salah satu komoditas unggulan di Sumatera Utara. Hal ini terlihat dari permintaan pasokan domba dan kambing dari provinsi terdekat serta dari negara tetangga, Malaysia. Indonesia melalui Sumatera Utara sudah beberapa kali mengekspor domba ke Malaysia. Hal ini merupakan indikasi bahwa domba kambing Sumatera Utara memiliki kualitas dan daya saing kuat di pasar internasional. 

Menghadapi tingginya demand tadi, produktivitas peternakan domba dan kambing tentunya perlu ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk membuat Sumatera Utara sebagai Lumbung Ternak Domba Kambing Nasional 2023. Peternak domba kambing perlu diberikan fasilitas dan akses terhadap kemudahan dalam beternak. Hal ini akan menumbuhkan kepercayaan tersendiri bagi peternak domba dan kambing.

Menyongsong target yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam hal Lumbung Ternak Domba Kambing Nasional 2023 tersebut, Kapala BNN Serdang Bedagai Safwan Khayat, menginisiasi Silaturahmi peternak domba kambing Sumatera Utara. Selain menjabat sebagai Kepala BNN, Safwan juga merupakan peternak domba di Kota Binjai. Acara silaturahmi ini dimaksudkan agar membuka diskusi antara peternak domba kambing di Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 

Silaturahmi Peternak Domba Kambing Sumatera dilaksanakan pada Sabtu (15/8)di Az Zahra Farm, Jl. Samanhudi, Pasar VI, Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai. Acara ini merupakan silaturahmi yang kedua setelah tahun lalu dilaksanakan di Kab. Batu Bara. Acara silaturahmi ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, Walikota Binjai Muhammad Idaham, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin, serta seluruh perangkat dinas baik tingkat Provinsi Sumatera Utara serta tingkat Kota Binjai dan Kab. Langkat. Acara ini juga menghadirkan drh. Bobby Benedictus Chrisenta yang merupakan salah satu dokter hewan praktisi sekaligus peternak domba dan kambing di Kab. Karo.

Agenda utama silaturahmi tersebut adalah menghimpun masukan dari peternak domba kambing Sumatera Utara dan menggali fakta di lapangan yang dihadapi oleh para peternak. Silaturahmi ini memberikan kesempatan kepada para peternak domba kambing memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengambil kebijakan-kebijakan terkait peternakan domba dan kambing.

“Acara silaturahmi seperti ini sangat bagus. Melalui acara silaturahmi ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh bahan masukan terhadap kebijakan-kebijakan atau program-program peternakan yang sudah, sedang dan akan ditetapkan. Pada akhirnya Pemerintah mampu memberikan kenyamanan dan keuntungan untuk para peternak sehingga mampu menggenjot produksi ternak, sehingga Sumatera Utara Lumbung Domba Kambing Nasional 2023,” ungkap Musa Rajekshah, dalam sambutannya.

“Peternak domba dan kambing di Sumatera Utara bisa dikatakan merupakan peternak yang mandiri dan bisa belajar sendiri. Peternak memang butuh sosialisasi terkait ilmu dasar serta kebutuhan beternak, seperti obat-obatan hewan, pakan hewan, dan lain-lain. Namun yang lebih dibutuhkan oleh peternak domba kambing adalah akses kepada pemerintah,” ungkap Safwan Khayat.

“Dengan akses yang terbuka, saya yakin peternak domba kambing bisa bersinergi dengan Pemerintah dengan sangat baik. Sinergi yang sangat baik ini, saya yakin Sumatera Utara Lumbung Domba Kambing Nasional 2023 bisa tercapai,” tambah drh. Bobby.

Usaha-usaha yang dapat diturunkan dari ternak domba dan kambing cukup beragam. Mulai dari akikah, kurban, makanan berbahan dasar daging domba/kambing, kulit, serta susu. Secara pribadi dalam acara silaturahmi tersebut, drh. Adil Harahap memperkenalkan produk olahan susu kambing kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara.

“Ini merupakan susu kambing yang dihasilkan oleh peternak-peternak binaan saya di Kota Tanjungbalai dan Kab. Asahan. Susu kambing ini sudah melewati proses pasteurisasi. Pasteurisasi merupakan proses pengolahan susu yang bertujuan untuk membunuh organisme pathogen (merugikan), seperti bakteri, protozoa, kapang, dan khamir, sehingga susu ini aman dikonsumsi dan memberikan manfaat yang sangat baik untuk tubuh kita,” ungkap drh. Adil Harahap secara pribadi kepada Wakil Gubernur.

“Saya cukup terkesan dengan susu kambing yang sudah saya minum tadi. Saya senang ada produk-produk seperti ini di Sumatera Utara, apalagi produk ini dihasilkan langsung oleh peternak Sumatera Utara. Produk seperti ini dapat menghasilkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat secara langsung. Selain itu, susu ini akan menciptakan masyarakat dengan tubuh yang sehat dan gizi terpenuhi,” ungkap Musa Rajekshah. 

“Saya akan dukung penuh dan bantu drh. Adil Harahap dan Bapak Safwan Khayat dalam mengurus proses perizinan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) di Kementerian Pertanian. Bantu saya dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membuat hal seperti ini juga, tapi dalam skala yang lebih besar, yaitu skala Provinsi Sumatera Utara,” tambahnya.

Sekedar informasi, susu kambing merupakan susu yang dihasilkan oleh kambing betina setelah menghasilkan susu kolostrum. Susu kambing memiliki nilai protein yang cukup tinggi dan dipercaya berkhasiat untuk tubuh dan gangguan kesehatan.  Susu kambing diyakini memiliki lebih banyak khasiat seperti kecernaannya yang tinggi, alergenisitas yang rendah, komposisi kimia bermanfaat, dan lebih mirip dengan susu manusia dibandingkan susu sapi. Susu kambing dapat menjadi salah satu susu alternatif selain susu sapi yang saat ini menjadi susu komersial. 

Beternak kambing perah mulai dilirik oleh masyarakat Sumatera Utara. Hal ini disebabkan karena permintaan pasar dan nilai ekonomi yang cukup tinggi di Sumatera Utara. Semoga dengan berkembangnya ternak kambing perah di Sumatera Utara dapat memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat serta manfaat kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. (Adil/INF)

SILATURAHMI GOPAN DENGAN STAKEHOLDER PERUNGGASAN



Tepat pada hari Kamis, 18 Juni 2020 Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) menggelar silaturahmi melalui daring zoom dengan para stakeholder di dunia perunggasan. Setya Winarno selaku ketua panitia membuka acara dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta. Ia mengutarakan tujuannya bahwa acara tersebut digagas selain untuk menjalin silaturahmi juga sebagai wadah “curhat” bagi para stakeholder dalam mempersiapkan perunggasan menghadapi new normal.


Hal senada juga diungkapkan oleh Herry Dermawan ketua umum GOPAN, ia mengatakan bahwa sektor perunggasan termasuk sektor yang terdampak oleh wabah covid-19. Selama ini dirinya mengaku banyak diajak rapat dan diskusi untuk menormalkan kondisi.

“kalau menurut saya, sebaiknya sektor pakan yang harus diberesin duluan, terutama stok jagung. menurunkan harga jagung gimana kalau enggak dengan impor?. Kalau impor kan katanya petani jagung rugi, BPS diminta survey petani jagung, ruginya berapa?, kita harus cari selanya supaya petani engak rugi, peternak juga untung. Saya juga sudah 20 hari setelah melaporkan belum ada follow up dari BPS, padahal ini penting lho,” tukas Herry.

Tanggapan juga datang dari Drh Syamsul Maarif, Direktur Kesmavet Ditjen PKH. Menurut dia perunggasan dalam negeri harus kompak karena musuh sebenarnya berasal dari luar.

“Negara yang mau memasukkan produk ke indonesia sudah ada antre ada 14 negara, kita harus menata perunggasan kita. Masalahnya persyaratan dalam negeri sama dengan persyaratan internasional. Kalau kita mempersyaratkan suatu negara kita juga harus ikut standar yang ditetapkan untuk negara lain. Oleh karenanya peternak mandiri juga harus maju,” tutur Syamsul.

Ketua Umum GPMT Desianto Budi Utomo juga tidak mau ketinggalan untuk mengutarakan unek-uneknya. Desianto bilang dalam kondisi tejrepit seperti ini (Covid-19), isu gotong royong muncul, seharusnya stakeholder perunggasan kompak dan solid satu suara melawan importasi daging dan produk dari negara lain sejak dulu.

Menyangkut pakan, Desianto berkata bahwa 91 pabrik anggota GPMT 90% menghasilkan pakan unggas, sehingga bila importasi produk dari negara lain terjadi, sektor pakan juga pasti akan merugi. ia mengamini Herry yang mengatakan kalau harga jagung bisa ditekan di kisaran harga 2 – 4 ribu, dan waktu impornya tepat (tidak saat panen raya), maka bisa terjadi win win solution, petani untung, peternak untuk, produsen pakan juga untung.

“Perlu diketahui juga bahwa raw material pakan ada dua yakni lokal dan impor, produk lokal harusnya lebih banyak dipakai, saya setuju. Yang impor misalnya Soy bean meal itu dipakai kira - kira 4,5 – 5 juta pertahun. Enggak ada pilihan lain, memang kedelai kita produksinya saja kurang, jadi ya kita (GPMT) hanya bisa mengontrol yang hanya bisa dikontrol saja,” tutur Desianto.

Dalam diskusi juga membahas topik yang menarik misalnya saja kementan yang menantang produsen pakan untum memproduksi pakan generik kepada GPMT.

“Bisa diterima nggak performa nya?,kita bisa saja bikin itu, sekarang peternak mau apa tidak pakai itu?. Seharusnya patokan peternak juga sekarang jangan best perofrmance tapi best profit, asalkan feed cost bisa ditekan, panen mundur 1 – 2 hari tapi terjadi minimze cost production, kan untung juga. Kalau perlu dilakukan penghematan juga di sektor lain,”kata Desianto.

Sementara itu menurut Irawati Fari, Ketua Umum ASOHI. Para stakeholder juga harus satu interpretasi terkait wacana new normal, agar semuanya dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru.

“Intinya kita enggak lepas dari manusia yang bekerja, intinya bagaimana melakukan perubahan perilaku. protein ini hewani penting supaya imunitas makin kuat dan badan tetap sehat, kalau kita rukun dan bisa berkampanye dalam menyuarakan konsumsi protein hewani ini akan lebih baik lagi. Terlebih lagi new normal gizi harus seimbang dan tercukupi,” tutur Irawati.

Ia juga meminta maaf atas keterbatasan tim teknis kesehatan hewan dari perusahaan obat hewan akibat kesulitan menjangkau peternak karena wabah covid-19. Tidak lupa ia mengingatkan para peternak bahwa nanti per 1 Juli 2020, antibiotik dengan bahan aktif colistin dilarang untuk digunakan di peternakan.

Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas Indonesia (ARPHUIN) melalui Ketua Umumnya Tommy Koencoro mengatakan bahwa bisnis RPA juga terkena dampak dari wabah Covid-19. ARPHUIN mengestimasi bahwa setiap tahun mereka menyerap 20% produksi ayam nasional.

Kini yang menjadi masalah adalah dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang jumlah anggota mereka tidak megalami kenaikan dengan angka yang signifikan.

“Padahal syaratnya jadi anggota cuma punya NKV, tapi enggak ada yang mau daftar. Ketika harga murah masih bisa belanja ayam, broker nimbun ayam. Sekarang broker enggak kuat beli, masuk ke kita mahal juga, ya rugilah kita kalau kita jual terlalu mahal, masyarakat sedang cekak kantongnya,” tukas Tommy.

Lebih lanjut menurut Tommy, terkadang peternak salah paham sewaktu harga ayam hidup tinggi. Padahal ARPHUIN bisa menjadi buffer pemerintah. Ketika harga karkas naik yang misalnya di pasar dijual dengan harga sampai dengan Rp.40 ribu, ARPHUIN tetap menjual karkas dengan harga Rp. 28 -32 ribu saja.

Tommy berharap wabah ini segera berakhir dan terjadi penambahan jumlah anggota ARHPHUIN kedepannya.

“Omzet turun 40% karena Covid-19, RPA rugi. Kita harusnya bisa melakukan ekspor, ke Cina, Afrika, Arab, dll. masalahnya adalah bahan baku kita lebih mahal. Contoh, HPP kita sekitar Rp. 17 – 18 ribu, tetangga kita di Thailand, mereka HPP ayam di kandang Rp. 14 ribu-an dan karkas mereka laku dijual di angka 1,6 USD perkilogram. Posisi kita berani jual di USD 1,9-2 perkilogram, kemarin saya negosiasi dengan beberapa negara. Ini karena cost di hulu tinggi jadi enggak bisa ekspor juga, kalo harga cukup rendah, kita bisa bersaing di internasional,” kata Tommy.

Permasalahan bibit juga hal yang wajib dibenahi. Menurut Achmad Dawami Ketua Umum GPPU, bibit juga mempengaruhi produksi karena ketersediaannya. Jika bibit dan pakan langka, mau budidaya apa kita?, oleh karenanya Dawami concern dengan hal ini.

Dawami berujar bahwa 70% protein hewani Indonesia berasal dari unggas. Menurut catatannya, frozen food dari sektor perunggasan mengalami kenaikan omzet sejak Covid-19, artinya terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat.

“Lihat saja sekarang perkembangan meat shop menjamur. ini pasca Covid-19 enggak ga akan tertinggalkan karena nanti bisa jadi habit. Memotong mata rantai si produk supaya lebih dekat ke end user. Kalau kita baca UU pangan, ini ngeri lho, ketergantungan impor mempengaruhi ketahanan nasional, makanya kita harus bisa memotong rantai distribusi kita . Ketika harga turun, jualan ayam langsung door to door itu bagus,” kata Dawami.

Ia juga mengingatkan bahwasanya kaum milenial juga mempengaruhi pola hidup dan konsumsi.35-36% angkatan kerja kita adalah kamu milinenial, mereka berbeda dengan orang – orang  kalangan tua (old era), mereka sudah terbiasa mengonsumsi frozen food.

Sementara itu menurut Ketua Umum PINSAR yang juga anggota DPR – RI, Singgih Januratmoko yang mendapat bocoran dari BAPPENAS dan Kemenko Perekonomian bahwa ekonomi Indonesia akan berangsur normal tapi paling cepat dalam tempo 4 tahun. (CR)

DAMPAK COVID-19 : MENANTIKAN CAMPUR TANGAN PEMERINTAH UNTUK SELAMATKAN PETERNAK

Dafing ayam, masih sepi permintaan

Mewabahnya Covid-19 membuat peternak ayam di tanah air semakin berada dalam tekanan. Pasalnya jatuhnya harga jual ayam yang mereka ternak diperparah dengan turunnya permintaan imbas lesunya konsumsi masyarakat dihantam virus Corona.

Ketua Umum Perhimpunan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Singgih Januratmoko mengatakan, pemerintah harus melakukan gebrakan serius untuk menyelamatkan peternak ayam.
Ia juga berpendapat momen puasa dan Lebaran yang akan datang diramalkan belum bisa mendongkrak lesunya sektor peternakan ayam.

"Estimasi waktu untuk pulih masih 2-3 bulan lagi. Dalam 3 minggu kedepan kondisinya masih berat. Dengan kondisi seperti ini pengusaha UMKM bakal gulung tikar, yang bertahan hanya pengusaha besar. Sementara peternak ayam di Indonesia hampir 80 persen levelnya UMKM," katanya.

Ia melanjutkan bhwa sebelum para peternak tumbang, perlu tindakan di hulu dan hilir dari pemerintah. Pemangku kebijakan harus segera melakukan program pasar murah dimana pemerintah memfasilitasi masyarakat mendorong masyarakat agar membeli ayam dari peternakan rakyat serta pemberian program bantuan langsung dalam bentuk ayam. 

"Tidak hanya beras dan uang tunai, ini harus dilakukan. Jangan lupa juga memangkas over supply sejak dari DOC," kata Singgih/

Mencermati kondisi saat ini Yeka Hendra Fatika dari Pusat Kajian Pertanian dan Advokasi mengatakan, produk unggas baik itu karkas harus diserap jadi cadangan pangan nasional.

"Saran saya Menteri perekonomian merespon cepat untuk menarik 20 ribu ton ayam atau karkas agar RPA (Rumah Pemotongan Ayam) dan cold storage yang sekarang penuh ini jadi kosong dan dialihkan ke pemerintah karena kosong produk dari peternak mitra bisa masuk lagi ke RPA nah ini langkah merespon cepat," katanya.

Sementara menurut Parjuni salah satu peternak, meminta agar pemerintah mengurangi suplai DOC hingga 40 persen, menunda setting telur untuk 4 minggu kedepan agar harga live bird ditingkat peternak bisa bergerak naik sesuai harga acuan kementrian perdagangan, Dengan demikian peternak ayam dapat hidup kembali. (CR).

KOMUNITAS PETERNAK DAN DOKTER HEWAN SALURKAN APD UNTUK TENAGA MEDIS

Momen penyaluran bantuan untuk para tenaga medis (Foto: Istimewa)

Peternak bersama para dokter hewan, technical service dan sales perusahaan obat hewan yang tergabung dalam Komunitas KPOPP Sahabat Berbagi menyalurkan bantuan untuk tenaga medis. Dihubungi Infovet, Senin (13/4/2020) Koordinator Pelaksana Drh Mendy Praharasty menyebutkan sebanyak 30 box gloves, 60 faceshield, 50 alat pelindung diri (APD) telah diberikan kepada pihak rumah sakit.

Bantuan tersebut disalurkan untuk tiga r umah sakit diantaranya BMC Mayapada Hospital Bogor, RS Grha Permata Ibu Depok dan RSUTangerang secara serentak, Jumat (3/4/2020) lalu.

Sahabat Berbagi juga meyalurkan 60 paket sembako berisi beras, gula pasir, minyak goreng, sarden, susu dan mie instan kepada beberapa panti asuhan.

Bantuan berupa sembako juga diberikan ke panti asuhan (Foto: Istimewa)

Total penggalangan dana terkumpul dari komunitas sebesar Rp 14.770.000. Aksi open donasi ini dilakukan sejak akhir Maret lalu di grup Whatsapp Komunitas KPOPP.

“Terima kasih atas antusiasme dan partisipasi teman-teman semua, sungguh luar biasa. Semoga apa yang kita lakukan menjadi berkah untuk kita serta bagi sesama,” ucap Key Business Promote, PT Bayer Indonesia ini menutup perbincangan dengan Infovet. (NDV)

PETERNAK JUGA HARUS SELAMAT DARI DAMPAK COVID-19

Harga live bird broiler fluktuatif ditengah pandemi Covid-19

Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Singgih Januratmoko mengungkapkan program penyelamatan peternak ayam belum berjalan baik oleh pemerintah. Hal ini mengakibatkan banyak pengusaha ayam yang akan guling tikar, karena harga produksi mereka lebih tinggi ketimbang harga jual.

"Program untuk menyelamatkan peternak belum berjalan secara baik. Dari rapat tanggal 4 April," kata Singgih saat dihubungi, Sabtu (11/4/2020).

Ia menyampaikan bahwa program-program yang ada belum dijalankan secara baik oleh pemerintah untuk menyelamatkan para peternak akibat dampak Covid-19.

"Program agar integrator besar yang mempunyai pabrik pakan tidak berjualan ayam hidup kecuali di RPHU banyak dilanggar. Pemerintah tidak berdaya di hadapan pengusaha besar," kata dia.

Anggota DPR Fraksi Partai Golkar ini pun menyampaikan bahwa program BUMN untuk menyerap ayam ke peternak mandiri dan UMKM juga belum berjalan. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pengusaha ayam.

"Program daging PKH dan kartu sembako sudah jalan tapi belum maksimal. Mohon Kemensos dan Kemenko lebih optimal lagi," kata Singgih.

Selain itu, kata ia, kemudahan kredit baru dan rekstrurisasi kredit UMKM belum berjalan. Singgih berharap program yang belum berjalan ini segera dijalankan demi menyelamatkan para peternak ayam.

Singgih juga mengusulkan agar para integrator besar tidak berjualan ayam hidup kecuali ke RPHU-nya di perpanjang hingga satu bulan.

"Ini bisa menjadi role model uji nyali pemerintah keberanian menghadapi integrator besar. Karena mereka melanggar UU dan PP tentang kesmavet," tegasnya. (CR)

GOPAN PEDULI BENCANA BANJIR

GOPAN menyalurkan bantuan kepada korban banjir di Cigudeg, Kab. Bogor (5/1)

Hujan deras yang turun beberapa hari belakangan di akhir tahun 2019 menyebabkan bencana banjir di beberapa wilayah Indonesia. Kabupaten Bogor menjadi salah satu wilayah terdampak banjir yang paling parah. Hingga saat ini jumlah pengungsi akibat banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bogor mencapai 15.000 orang, sementara itu korban meninggal dunia akibat bencana tersebut sebanyak 16 orang.

Atas dasar kemanusiaan, Gabungan Organiasai Peternak Ayam Nasional (GOPAN) merasa terpanggil untuk memberikan bantuan kepada korban banjir. Melalui misi kemanusiaan bertajuk GOPAN Peduli, para peternak yang tergabung dalam GOPAN bertandang ke Desa Uruk, Cigudeng Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor pada hari Minggu (5/1) yang lalu.

Dalam lawatannya ke Desa Urug, GOPAN memberikan bantuan berupa BBM Solar sebanyak 200 liter serta bahan makanan berupa Mie instan. Bantuan BBM Solar sebanyak 200 liter tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan bakar mesin ekskavator dalam membuka jalan yang terisolir akibat lumpur dan pohon tumbang.

Akses jalan desa yang tertutup akibat timbunan lumpur 


Berdasarkan kondisi yang terpantau di lapangan, akses jalan menuju desa terblokir sepanjang 3 km akibat lumpur dan pepohonan yang tumbang. Mesin eksavator yang tersedia tidak memiliki bahan bakar yang cukup untuk membersihkan sisa lumpur dan pepohonan yang menutupi akses jalan.

Kepala Desa Sukajaya Jaro Ata Iskandar mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada GOPAN. "Saya salut dengan kesolidan para peternak GOPAN, semoga Tuhan YME membalas dengan yang lebih banyak, semoga bantuan ini bisa berguna bagi para korban," tukas Jaro Ata.

Ia juga menuturkan mengenai kondisi di desanya dimana sebanyak sedikitnya 2.000 orang warga ikut terdampak banjir bandang. Selain itu sekitar 30 rumah hancur dan 200 rumah rusak akibat bencana banjir yang menimpa Desa uruk. Warga pun masih berharap uluran tangan dari pemerintah maupun swasta terkait kondisi yang dihadapinya.

Pada kesempatan yang sama, koordinator aksi kemanusiaan Sugeng Wahyudi menuturkan bahwa bantuan yang diberikan saat ini oleh GOPAN belum menyeluruh. "Rencananya GOPAN masih akan menggelontorkan bantuan lain berupa beras, makanan siap saji, mie instan, dan pakaian layak pakai seminggu dari sekarang," tutur Sugeng. Ia juga berharap kepada seluruh stakeholder di sektor perunggasan agar juga ikut membantu korban banjir yang melanda beberapa wilayah di mana saja. GOPAN juga masih membuka kesempatan bagi yang hendak memberikan bantuannya sampai tanggal 11 Januari 2020 nanti. (CR)



KOMUNITAS PETERNAK DAN TS OBAT HEWAN GELAR BAKTI SOSIAL

Komunitas Peternak dan TS berfoto bersama adik-adik di Yayasan Sayap Ibu (Foto: Istimewa)

Komunitas Peternak dan Technical Service (TS) Obat Hewan berkumpul mengunjungi adik-adik penyandang disabilitas di Yayasan Sayap Ibu Bintaro, Tangerang Selatan, Sabtu (18/5).

Selain agenda buka puasa bersama, diadakan juga kegiatan santunan yang terkumpul dari sumbangsih anggota komunitas. 

Penyerahan santunan oleh Ketua Panitia acara Drh Catur Fajrie Diah Astuti kepada pihak perwakilan Yayasan Sayap Ibu.

Ketua Panitia, Drh Catur Fajrie menyerahkan santunan kepada pihak Yayasan Sayap Ibu

"Terima kasih untuk teman-teman yang turut datang dan berkenan menyisihkan rejekinya untuk kegiatan bakti sosial pada momen Ramadan tahun ini. Acara seperti ini sekaligus sebagai ajang lebih mendekatkan kita semua," pungkas Catur. (NDV)

REMBUK PETANI-PETERNAK: DEMI KESEJAHTERAAN, BUKAN PILPRES-PILPRESAN


Sejumlah petani dan peternak yang tergabung dalam berbagai macam organisasi berkumpul di Gedung Pewayangan Kautaman, TMII Rabu (21/3) yang lalu. Acara bertajuk Rembuk Petani dan Peternak Indonesia 2019 tersebut dimotori oleh beberapa LSM seperti Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka), Lokataru, dan Agriwatch.

Acara tersebut sukses terlaksana walaupun sempat terjadi aksi penolakan oleh beberapa organisasi massa karena dinilai bermuatan politis. Ketua LSM Pataka, Yeka Hendra Fatika menegaskan bahwa tidak ada sama sekali agenda politik dari acara tersebut, apalagi deklarasi kepada salah satu calon presiden. “Kita tidak mempolitisasi petani dan peternak, tujuan acara ini murni untuk kepentingan petani dan peternak dimana saat ini kebijakan – kebijakan yang dibuat dinilai memberatkan mereka. Toh, siapapun presidennya nanti, kalau kebijakannya tidak berpihak pada petani dan peternak,” imbuhnya.

Hal serupa juga dikatakan oleh presidium Agriwatch, Jones Batara Manurung. Menurutnya tidak ada kepentingan politik apapun dalam acara hari itu, semuanya yang didiskusikan adalah murni curahan hati petani dan peternak. “Semua disini berkumpul dengan tujuan yang sama, enggak peduli itu capres-capresan dan politik, kita semua berjuang untuk kedaulatan petani-peternak Indonesia lha wong kita disini bayar sendiri – sendiri kok, tanpa adanya sponsor dari kedua capres,” kata Jones dalam sambutannya.

Jones Batara Manurung memberikan sambutan


Dalam acara tersebut, peserta yang terdiri atas petani dan peternak diberikan kesempatan untuk berorasi menyuarakan kegelisahannya kepada pemerintah terkait pemangku kebijakan. Satu – persatu peserta bergantian berorasi, setiap orang diberi waktu selama 5 menit. Banyak isu – isu di bidang pertanian yang diangkat dalam setiap orasi peserta.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, Drh I Ketut Diarmita beserta DIrektur Kesehatan Hewan Drh Fadjar Sumping Tjaturrasa dan Direktur Perbibitan, Sugiono. Dalam pidatonya Ketut mengklaim produksi daging dan telur ayam Indonesia saat ini meningkat. Menurut dia, Indonesia dapat melakukan ekspor ke berbagai negara, karena sedang terjadi surplus daging dan telur ayam. Kementan mencatat ekspor produk olahan daging ayam berlangsung mulai 2016-September 2018 mencapai 118,81 ton. "Nilai ekspor kita tinggi. Kenapa bisa ekspor karena kita melakukan langkah-langkah peningkatan produksi," ucap Ketut.

Data Kementan juga menunjukkan surplus produksi daging ayam sebanyak 269.582 ton atau setara 22.482 ton per bulan. Hal itu diperoleh dari jumlah kebutuhan daging ayam pada 2018 sebanyak 3.051.276 ton atau 254.273 ton tiap bulannya, lebih tinggi dari final stock broiler (ayam pedaging) sebanyak 3.517.731 ton atau 293.143 tiap bulannya. Kementan juga mencatat surplus produksi telur ayam ras sebanyak 795.071 ton atau setara 66.256 ton per bulannya. Nilai itu diperoleh dari kebutuhan telur ayam ras pada 2018 mencapai 1.766.410 ton atau setara 147.201 per bulannya. Sedangkan, potensi produksi telur tahun 2018 mencapai 2.561.481 ton atau setara 213.457 per bulannya. 

Menanggapi Ketut, Ketua Presidium Layer Nasional Ki Musbar mengapresiasi keberhasilan Kementan dalam meningkatkan populasi dan menggenjot produksi. Namun begitu, ia juga menyoroti ketimpangan yang dialami antara peternak skala besar (integrator) dan mandiri. “Okelah kita produksi naik, ekspor, tapi siapa yang menikmati?, apakah peternak mandiri?, integrator kan?. Kalau mereka bisa ekspor, seharusnya di pasar becek dalam negeri mereka jangan ikut bermain juga,” tutur Ki Musbar.

Ki Musbar mempertanyakan keberpihakan pemerintah dan peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah perunggasan yang sejak beberapa tahun belakangan masih seperti benang kusut. “Padahal di UU No. 18 2009 itu ya, peternak mandiri seharusnya dilindungi oleh pemerintah di sektor budidaya, oleh karenanya kami ingin agar integrator jangan terlalu dikasih “nafas” budidaya itu hak kami para peternak,” pungkasnya. Dalam acara tersebut juga dibacakan maklumat kesejahteraan petani dan peternak Indonesia kepada Kementan. Harapannya, pemerintah diminta agar lebih perhatian lagi kepada petani dan peternak mandiri akan kesejahteraan mereka. (CR)

Dirut Bulog: Impor Jagung 30.000 Ton Itu Permintaan Peternak

Ilustrasi (Foto: Pixabay)

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso memastikan impor jagung sebanyak 30.000 ton pada awal 2019 itu bukan permintaan perusahaannya.

"Bukan Bulog yang minta, tapi peternak. Di mana kebutuhan peternak ini data dari seluruh Indonesia dan itu kebutuhan sekian. Kita impor sesuai dengan kebutuhan dan terus kita distribusikan dan kita enggak akan stok sesuai dengan kebutuan," ujarnya di Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Budi Waseno menjelaskan, bahwa impor jagung untuk pakan ternak sebanyak 100.000 ton pada akhir tahun lalu, sudah habis. Pasalnya Bulog mengimpor berdasarkan kebutuhan yang sesuai data dari Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Barat (Jabar), Sulawesi Selatan.

"Sehingga waktu itu perhitungan kita dengan data kebutuhan itu, kita butuh berapa? Ternyata kebutuhan tersebut riil 100.000 ton. Oleh karena itu kita impor 100.000 ton, begitu datang langsung didistribusikan jadi enggak nyampe di gudang kita," tuturnya.

Lanjut dia, impor jagung itu nantinya dijual sebesar Rp4.500 per kilogram (kg), dari Bulog. "Jadi kalau ada yang jual Rp8.000 per kg itu, salah, kita jualnya Rp 4.500," ungkapnya.

Dia menambahkan, bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan bila impor akan dilakukan kembali. Apabila hal tersebut dibutuhkan oleh peternak dan dapat mengajukan penugasan impor kepada pemerintah. "Maka itu, impor itu, semata-mata dilakukan sesuai kebutuhan," pungkasnya.

Seperti diketahui, setelah memutuskan untuk melakukan impor pakan ternak sebanyak 100.000 ton pada akhir tahun lalu, kini pemerintah kembali membuka impor jagung sebanyak 30.000 ton pada awal 2019.

Impor ditugaskan kepada Perum Bulog, yang rencananya jagung tersebut masuk ke Indonesia paling lambat di akhir Maret 2019. (Sumber: economy.okezone.com)

Peternak Diminta Bentuk Koperasi Agar Berdaya Saing

Ternak petelur merupakan salah satu penghasil protein hewani yang harus terus diperjuangkan. (Foto: Infovet/Bams)

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), I Ketut Diarmita, mengimbau peternak membentuk kelompok ekonomi agar lebih berdaya saing dan memiliki posisi tawar dalam mengembangkan usahanya.

Menurut Ketut, hal tersebut dinilai penting untuk mengatasi penurunan harga telur ayam ras di tingkat peternak karena oversupply dan keluhan biaya produksi yang membengkak akibat harga DOC dan pakan tinggi.

Untuk meminimalisir itu, Ketut bersama jajarannya turun langsung ke sentra produsen ayam petelur terbesar di Jawa Timur, yakni Kabupaten Blitar untuk berdialog dengan peternak pada Senin (1/10). Dalam dialog yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Blitar, sekitar 140 peternak mengeluhkan penurunan harga telur ditingkat peternak.

“Kami sarankan agar peternak bersatu dalam wadah koperasi. Hal ini untuk memudahkan kami dalam memfasilitasi peternak untuk mendapatkan DOC secara langsung dari perusahaan pembibit, sehingga harganya normal,” kata Ketut Diarmita dalam keterangan persnya, Sabtu (6/10).

Ketut membantah bahwa harga DOC mahal karena kelangkaan. Menurutnya, berdasarkan data yang ada, produksi DOC FS layer Januari-Agustus 2018 rata-rata per bulan sebanyak 14.831.383 ekor dan DOC FS broiler sebanyak 243.250.971 ekor atau per minggu sebanyak 57.916.898 ekor. Pasokan justru sangat berlebih dan karenanya dilakukan eskpor.

Ia mengemukakan, ada kemungkinan peternak mengorder DOC secara individu dan dengan jumlah sedikit, sehingga sulit untuk dilayani dan akhirnya mendapat DOC dengan harga tinggi dari pihak ketiga. Apalagi setelah dilakukan pengecekan harga DOC ditingkat pembibit masih normal.

Kendati demikian, peternakan ayam petelur sudah menjadi urat nadi bagi perekonomian Kabupaten Blitar, karena itu nasib peternak layer harus diperjuangkan. “Kita akan ambil sikap bersama agar peternak tidak rugi. Apa yang menjadi keluhan peternak soal kesulitan mendapatkan DOC kita carikan jalan keluar, agar biaya produksi turun dan peternak bisa bersaing,” tegas Ketut.

Soal adanya kelebihan pasokan, ia mengungkapkan, semestinya ditanggapi dengan positif. Sebab, lebih baik kelebihan daripada kekurangan. Solusinya adalah terus mendorong pelaku usaha meningkatkan ekspor, selain mendorong kerjasama pemasaran antara produsen telur seperti Blitar dengan daerah lain.

Sementara, terkait pemenuhan kebutuhan jagung untuk pakan ternak, Ketut meminta Pemerintah Kabupaten Blitar memanfaatkan lahan milik pemerintah yang belum produktif untuk penanaman jagung. “Penanaman ini bisa juga dilakukan oleh BUMD, sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah yang akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Blitar,” pungkasnya. (RBS)

Kementan Mengimbau Pelaku Usaha Agar Peternak Tak Rugi

Ternak broiler. (Sumber: Istimewa)

Untuk mengatasi penurunan harga broiler hidup (live bird) di tingkat peternak yang diindikasi karena adanya kelebihan pasokan, Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan imbauan kepada para pelaku (stakeholder) usaha untuk menjaga iklim usaha perunggasan lebih kondusif.

“Terkait dengan adanya kelebihan pasokan yang terjadi saat ini kita minta kepada semua pelaku usaha untuk melakukan usaha pemotongan, penyimpanan dan pengolahan,” kata  Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementan, I Ketut Diarmita dalam keterangan tertulis yang diterima Infovet, Kamis (27/9).

Ia mengemukakan, pasar komoditi unggas Indonesia saat ini didominasi fresh commodity, sehingga produk mudah rusak. Kecepatan distribusi dan keseimbangan supply-demand menjadi faktor penting penentu harga. Untuk itu, Ketut berharap agar hasil usaha peternak tidak lagi dijual sebagai ayam segar melainkan ayam beku, ayam olahan, ataupun inovasi produk lainnya.

“Kami meminta pelaku usaha melakukan pemotongan di RPHU (Rumah Potong Hewan Unggas) dan memaksimalkan penyerapan karkas untuk ditampung dalam cold strorage yang akan disimpan sebagai cadangan jika sewaktu-waktu dibutuhkan,” ucap Ketut.

Lebih lanjut, setelah memperhatikan situasi dan kondisi tentang harga broiler hidup saat ini, Ia pun berharap mulai Jumat, 28 September 2018 , harga di farm gate dapat normal kembali.

Untuk wilayah Jabodetabek Dirjen PKH mengharapkan harga live bird dengan berat 1,8-2,2 kg/ekor dijual dengan harga minimal Rp 16.000 dan bertahap naik hingga Rp 17.000. Sementara, untuk wilayah Tasik, Priangan, Bandung, Subang, diharapkan mencapai Rp 15.000-16.000. Sedangkan Jawa Tengah Rp 14.500-16.000. Harga di Jawa Timur diharapkan mencapai Rp 16.000-16.500, sedangkan Lampung dikisaran Rp 16.000-17.000.

“Dengan naiknya harga ayam broiler hidup secara bertahap diharapkan awal Oktober 2018 sudah dapat mencapai harga sesuai dengan harga acuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan,” ucapnya.

Menurut Ketut, kondisi daging ayam nasional pada 2018 mengalami surplus, bahkan ekspor. Ia menyebut, potensi produksi karkas 2018 berdasarkan realisasi produksi DOC (Januari-Juni 2018) dan potensi (Juli-Desember 2018) sebanyak 3.382.311 ton dengan rataan perbulan sebanyak 27.586 ton. Sedangkan proyeksi kebutuhan daging ayam (karkas) 2018 sebanyak 3.051.276 ton, dengan rataan kebutuhan per bulan sebanyak 254.273 ton.

“Jika produksi kita berlebih ini kan justru yang kita cari, daripada produksinya kurang ini yang berbahaya. Kelebihan produksi ini yang kita sasar untuk tujuan ekspor, ini yang selalu kami imbau ke perusahaan integrator untuk terus menggenjot ekspor,” jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga terus berupaya mendorong peningkatan konsumsi protein hewani yang masih rendah. “Dengan meningkatnya konsumsi protein hewani, maka akan berdampak terhadap peningkatan permintaan produk hewan, termasuk daging unggas, sehingga dapat menyerap pasokan unggas dalam negeri,” pungkasnya. (INF/RBS)

Situasi Para Peternak Pascagempa Lombok



Bantuan pakan ternak dari Kementerian Pertanian (Foto: Istimewa)

Pemandangan tenda-tenda terpal biru tampak di Lapangan Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, NTB. Lapangan tersebut menjadi posko pengungsian yang dihuni warga, pasca Lombok diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7.0.

Asbirin (30), salah satu warga yang mengungsi ke posko dengan membawa serta ternak-ternaknya. Pekerjaan Asbirin adalah pengadas, yaitu pemeihara hewan ternak milik orang lain. Dua kali sehari, Asbirin memberi pakan tiga ekor sapi dan enam ekor kambing peliharaannya.

“Sapi dan kambing harus ikut mengungsi. Kalau ditinggal, khawatir dicuri orang,” ujar Asibin, warga Dusun Montong Gedeng, Desa Gumantar, seperti dikutip dari Harian Kompas, Senin (13/8/2018).

Pascagempa warga merasa was-was, ternak mereka dicuri orang. Di posko pengungsian, di lapangan Desa Gumantar terdapat 13 orang pengadas yang membawa 27 ekor sapi.

Kini sapi dan kambing adalah harapan mereka yang tersisa. Karena selain kehilangan rumah, harta benda lain pun tak ada.

Ketua Umum PB-PDHI Dr drh Heru Setijanto, menanggapi kabar pencurian ternak milik warga terdampak gempa di Lombok. “Kasus seperti ini, dapat memetik pelajaran Satgas Siaga Gunung Agung, jadi harus ada koordinasi antara BPBD, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dinas terkait untuk mengamankan ternak-ternak milik warga,” tutur Heru yang dihubungi Infovet melalui pesan Whatsapp, Senin (13/8/2018).

Informasi yang dirangkum Infovet, Selasa (14/8/2018), wilayah terdampak gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) berada di 4 kecamatan yaitu Tanjung, Pemenang, Gangga, Kahyangan, sedangkan di Kabupaten Lombok Timur berada di 3 Kecamatan, yaitu Sembalun, Sambelia dan Pringgabaya.

Melalui sambungan telefon, Infovet hari ini juga menghubungi Ketua Satgas PKH Peduli Gempa, Drh Wayan Masa Tenaya PhD.

“Saat ini  kita sudah membantu menyerahkan 16 ton lebih pakan konsentrat dan 4 ton pucuk tebu untuk sapi di Lombok Utara dan Lombok Timur,” katanya.

Lanjutnya, hingga sekarang juga masih berlanjut identifikasi jumlah sapi terdampak serta menurunkan bantuan berupa pakan lagi. “Kami jumpai di lapangan  juga ada usulan pakan untuk ayam ras,” ungkap Wayan.

Menurut Wayan, secara umum kondisi ternak di kawasan terdampak masih aman, tidak ada yang sakit atau mati. Kendati demikian, terdapat keluhan warga yang mengaku kehilangan ternak sapi. “Saat ini kasus tersebut masih didalami oleh pihak yang berwajib,” tandasnya.

Pada kesempatan lain, dihubungi Infovet yakni Dr Ir Tanda Panjaitan MSc Phd dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB yang menyatakan kondisi kandang sapi betina milik kelompok peternak Ngiring Datu di Dusun Karang Kendal, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Lombok Utara tidak ada kerusakan.  

Kondisi kandang sapi betina di Dusun Karang Kendal tidak rusak. (Foto: Istimewa)

“Keseluruhan jumlah ternak di Dusun Karang Kendal sebanyak 300 ekor, 40 ekor anak dan selebihnya dewasa yang terdiri dari induk mencapi 100 ekor dan sisanya adalah jantan penggemukan,” ungkap Tanda.

Imbuh Tanda, berdasarkan kunjungan beberapa hari kemarin di Dusun Telaga Maluku Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Lombok Utara, terdapat laporan warga yang menyebutkan bahwa ternaknya ada yang mulai sakit. ***(NDV)










BISNIS PETERNAKAN RAKYAT MASA DEPAN

Dialog presiden Jokowi dengan masyarakat peternakan di arena Jambore peternakan pada tanggal 24 September 2017 yang lalu menarik untuk disimak. Presiden mengharapkan bagaimana peternakan rakyat yang usahanya tidak efisien saat ini mampu merubah pola bisnisnya secara berkorporasi.  Selain itu, terungkap pula dalam dialog tersebut bahwa di era digitalisasi saat ini, suka atau tidak suka usaha peternakan rakyat seharusnya melakukan bisnisnya dengan sentuhan “fintech”.

Usaha peternakan rakyat selama ini terkendala
sistem pendukung usahanya, yaitu permodalan
dan teknologi. Sentuhan keduanya selama ini belum
mampu meningkatkan produksi dan produktivitasnya.
Kendala Permodalan dan Teknologi
Usaha peternakan rakyat, selama ini terkendala sistem pendukung usahanya, yaitu permodalan dan teknologi. Sentuhan permodalan maupun teknologi pada sistem usaha yang selama ini ada, belum mampu meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Kita tahu bahwa usaha ternak rakyat yang skalanya kecil-kecil diusahakan dengan cara sederhana, lokasinya tersebar, dengan modal yang kecil serta dikelola secara subsistem tradisional.

Ide “korporasinya Jokowi” sesungguhnya merupakan jawaban, bahwa usaha sejenis yang berkelompok pada suatu hamparan kawasan, akan menjadikan bisnis ini tangguh dan efisien. Usaha seperti ini dikenal juga dengan istilah “klusterisasi bisnis”. Misalnya pada kasus usaha ternak sapi perah, di mana peternak di wilayah itu hanya memelihara sapi perah yang berproduksi, sementara pemeliharaan rearing dilakukan oleh peternak lainnya.

Demikian halnya dengan penyediaan hijauan pakan dan konsentrat pun dilakukan oleh kelompok masyarakat lainnya. Hal seperti ini, banyak dilakukan juga oleh komoditi usaha ternak lainnya, seperti sapi potong, kambing, domba maupun perunggasan. Masing-masing kluster akan melakukan hubungan bisnisnya secara efektif dan efisien. Bisnis ini kini mulai dilakukan secara online (daring) menggunakan teknologi digital yang berkembang sangat pesat.

Lihat saja bagaimana para tengkulak yang menyebabkan tataniaga menjadi tidak efisien bisa dipotong oleh sistem daring ini. Hal ini bisa kita lihat sehari-hari aktivitas para peternak di media sosial. Mereka saling menawarkan produknya, bahkan bisnis hewan kurban pun berubah dengan banyaknya alternatif tawaran harga dan cara yang lebih murah dan efisien, bahkan mampu melayani lintas kota, lintas wilayah, bahkan lintas benua sekalipun.

Finansial Teknologi
Ada satu hal yang menarik di era digital ini, dengan tumbuh kembangnya bisnis teknologi finansial. Bisnis ini lebih dikenal dengan nama “fintech/fintek (financial technology)” yang banyak ditawarkan oleh para technopreuneur. Produknya bermacam-macam, mulai dari bagaimana mengatur keuangan pribadi, mencari pasar sampai dengan program pengembalian kredit.

Ternyata bisnis daring tidak melulu hanya e-commerce (toko online) atau situs portal berita. Startup teknologi penyedia jasa finansial, atau biasa disebut fintech, merupakan salah satu bisnis yang sedang berkembang pesat di tanah air. Salah satu pemicunya adalah karena urusan finansial merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh berbagai kelas masyarakat. Misalnya, pada usaha peternakan rakyat, kita belum pernah mendengar keberhasilan “kredit program”, menciptakan produksi atau produktivitas peternakan rakyat berdaya saing. Kiranya dengan pendekatan permodalan melalui bisnis fintech akan mampu memberikan berubahan bisnis peternakan dimasa mendatang.

Beberapa contoh fintech yang telah berkembang di negeri ini, menurut Pratama (2017) antara lain, (1) Jurnal, adalah penyedia software akuntansi untuk para pemilik usaha kecil dan menengah (UKM). Melalui software tersebut, kita bisa membuat invoice, serta mengelola aset, inventori dan gudang secara otomatis. (2) Jojonomic, merupakan software yang fokus menjadi platform Software as a Service (SaaS) yang bertujuan untuk mempermudah proses reimbursement. Software ini telah menghadirkan fitur absensi dengan teknologi pengenalan wajah. (3) Sleekr, merupakan layanan sumber daya manusia berbasis cloud. Namun setelah mengakuisisi startup bernama Kiper pada tahun 2016 yang lalu, kini software ini memberikan layanan mengatasi masalah akuntansi di berbagai perusahaan. (4) OnlinePajak, adalah software layanan yang bisa memudahkan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak. Startup ini didirikan oleh pengusaha asal Perancis, Charles Guinot, dan telah terhubung langsung dengan server e-Billing dan e-Filing di Direktorat Jenderal Pajak. (5) VeryFund, merupakan aplikasi mobile yang memungkinkan melacak segala transaksi yang terjadi di setiap rekening bank. (6) DompetSehat, adalah sebuah aplikasi mobile yang bisa membantu mencatat keuangan pribadi, seperti yang dihadirkan Jojonomic. Aplikasi ini juga bisa memberikan masukan tentang cara mengeluarkan uang yang lebih baik, setelah sebelumnya melakukan analisis kebiasaan belanja. (7) Kartoo, adalah aplikasi mobile yang bisa menampilkan informasi promo dari para penerbit kartu debit maupun kartu kredit. (8) Finansialku, adalah portal dan aplikasi perencana keuangan yang bisa memberi berbagai tip tentang cara mengelola keuangan yang baik. Software ini bisa memberi masukkan tentang cara mengatur investasi, reksa dana, saham, asuransi, hingga persiapan pensiun dengan baik. (9) EFL, adalah penyedia layanan penilaian risiko kredit yang bisa membantu lembaga finansial tanah air ketika akan memberikan pinjaman kepada seseorang. Mereka mengklaim bisa memberikan penilaian kepada orang yang bahkan belum mempunyai riwayat pinjaman maupun jaminan sekalipun. (10) CekAja, adalah situs yang berisi informasi dan perbandingan layanan finansial seperti kartu kredit, asuransi dan berbagai bentuk investasi.

Berdasarkan hal tersebut, sesungguhnya “fintech” merupakan jawaban kesulitan mengakses finansial yang selama ini ditunggu-tunggu kehadirannya dalam menuju bisnis peternakan rakyat masa depan. Di mana usaha peternakan rakyat yang berskala kecil, di era mendatang akan mampu menghasilkan produk yang berdaya saing, karena dibarengi dengan teknologi keuangan yang handal disertai dengan pengamannya. Demikian juga pola korporasi dalam bentuk “kluster” merupakan prasyarat bagi keberhasilan sistem inovasi teknologi digital ini. Boleh jadi pola klaster dengan sentuhan permodalan melalui fintech merupakan ciri bisnis peternakan rakyat di masa mendatang, semoga…!!!

Oleh : Rochadi Tawaf
Dosen Fapet Unpad; Ketua I PB ISPI;
Penasehat PP Persepsi: Sekjen DPP PPSKI

ARTIKEL TERPOPULER

ARTIKEL TERBARU

BENARKAH AYAM BROILER DISUNTIK HORMON?


Copyright © Majalah Infovet I Majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan. All rights reserved.
About | Kontak | Disclaimer