ASOHI SUMUT SELENGGARAKAN SEMINAR REGULASI OBAT HEWAN & OUTLOOK PETERNAKAN

Seminar Outlook Peternakan 2026 ASOHI Sumut. (Foto-foto: Dok. ASOHI Sumut)

Bertempat di Hotel Grand Mercure-Medan, Selasa (6/1/2026), Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Daerah Sumatra Utara (Sumut) menyelenggarakan kegiatan seminar mengenai Update Regulasi Obat Hewan dan Outlook Peternakan 2026.

Seminar outlook peternakan merupakan yang pertama kalinya digelar ASOHI Sumut di bawah kepengurusan baru, Ir Taviv Ritonga, dengan dukungan ASOHI Pusat. Seminar dihadiri oleh Drh Tesra mewakili Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan tingkat I; Drh Christina Sianturi mewakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tingkat II; Kepala Bvet Medan Drh Arif Hukmi; Ketua PDHI Sumut; anggota ASOHI Sumut; peternak; pabrik pakan; asosiasi perunggasan; dan beberapa peserta yang hadir dari Pekanbaru.

Pada kesempatan tersebut, ASOHI Sumut menghadirkan tiga pembicara utama di antaranya Drh Arief Wicaksono MSi (Ketua Kelompok Substansi Pengawas Obat Hewan Kementan), Drh Bambang Sutrasno (Regional Head Sumatra PT CPI), dan Drh Akhmad Harris Priyadi (Ketua Umum ASOHI).

Seminar antara lain memaparkan dan membahas topik-topik terkait adanya aturan-aturan baru izin berusaha obat hewan, perubahan kebijakan penunjukan PT Berdikari BUMN sebagai pengimpor jagung-SBM untuk pakan ternak, dinamika sektor kesehatan hewan dengan munculnya kebutuhan segera akan apotek veteriner di setiap provinsi, serta peluang usaha penyediaan obat hewan kesayangan, obat hewan kuda, dan obat hewan satwa liar, hingga imbas penerapan Permenkes No. 14/2021 kepada para kolega dokter hewan.

Terlebih lagi pasca kejadian bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumatra Barat, tentunya bagi pelaku industri obat hewan dan peternakan perlu mengetahui bagaimana tren dinamika bisnis di 2026 ini. Secara nasional, Sumut sendiri berkontribusi 20-25% dari produksi hasil unggas (daging dan telur). Dampak yang segera dirasakan bagi peternakan Sumut di antaranya adalah terkomprominya suplai jagung, mengingat Aceh juga sebagai salah satu penyedia jagung bagi daerah sekitarnya, terutama Sumut. Di sisi lain, terputusnya sarana logistik seperti jalan-jalan utama yang masih tertimbun lumpur, jembatan penghubung yang terputus sangat berdampak pada pengiriman rutin hasil produksi unggas dari Sumut ke Aceh.

Selain itu, terkait program MBG dan rencana pemerintah di 2026 juga dibahas dalam seminar ini, khususnya dampaknya bagi peluang pertumbuhan demand daging maupun telur ayam yang sudah dipastikan porsinya dalam menu MBG. Kemudian persoalan menarik lainnya yakni seputar AMR, juga menjadi momen edukasi bagi pelaku usaha kesehatan hewan (ternak & non-ternak).

Bantuan kemanusiaan oleh ASOHI Sumut.

Selain menggelar seminar, sebelumnya ASOHI Sumut juga melaksanakan kegiatan Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Sumatra Utara dan Aceh pada Jumat (2/1/2026). Dalam kegiatan tersebut ASOHI Sumut membagikan makanan, perlengkapan kesehatan, dan perlengkapan lain seperti kain dan sarung kepada para korban bencana banjir dan longsor di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. (INF)

KEPENGURUSAN PDHI CABANG JAWA BARAT V 2025-2029, DIWARNAI KALANGAN MUDA

Wakil Walikota Bekasi (berseragam cokelat) bersama Ketua Umum PB PDHI dan seluruh pengurus PDHI Cabang Jawa Barat V. (Foto-foto: NDV)

Pelantikan pengurus Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Jawa Barat V masa bakti 2025 – 2029 dihadiri Wakil Walikota Bekasi, Dr H Abdul Harris Bobihoe. Acara yang berlangsung meriah ini digelar di Harris Convention Hall, Bekasi, Selasa (6/1/2026). 

Dalam sambutannya Ketua Umum PD PDHI, Dr drh Munawaroh MM mengungkapkan apresiasinya terhadap susunan kepengurusan PDHI Cabang Jawa Barat V yang dipenuhi oleh kalangan muda. 

“Susunan kepengurusan yang diisi anak muda semakin marak di berbagai organisasi, demikian juga dengan PDHI yang sudah seperti rumah kita sendiri. Tentunya semoga kepengurusan yang baru ini semakin memajukan profesi dokter hewan,” harapnya.

Munawaroh berpesan, “Bersinergilah dengan pemerintah daerah. Baik dalam kaitannya dengan pelaksanaan program pemenuhan protein hewani maupun program yang bertujuan menekan populasi kucing liar, serta penanganan penyakit Zoonosis.

Wakil Walikota Bekasi dalam sambutannya menuturkan, peran dokter hewan tidak terbatas hanya pada sektor kesehatan hewan saja, tetapi juga merupakan garda terdepan dalam kesehatan global melalui konsep yang kenal dengan One Health.

“Peran dokter hewan semakin kompleks di masa medatang. Mulai dari dinamika perubahan iklim, peningkatan lalu lintas hewan dan produk hewan hingga munculnya penyakit-penyakit baru atau bersumber dari hewan,” tuturnya.

Terkhusus di Kota Bekasi, ia menyatakan terdapat sejumlah isu kesehatan hewan yang menjadi perhatian serius. Satu contohnya penelantaran dan overpopulasi hewan peliharaan seperti kucing dan anjing.

Selain itu, penyakit hewan ternak juga menjadi perhatian, mengingat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pernah menjadi masalah serius. Lonjakan kasus pada tahun 2022 akibat kurangnya sertifikasi kesehatan dan karantina hewan yang masuk, sehingga hal itu juga perlu diperhatikan lebih lanjut kedepannya.

Bazaar produk seperti pet food, obat hewan dan peralatan praktik klinik hewan turut menyemarakkan acara pelantikan.

Launching Website

Seremoni pelantikan pengurus ditandai dengan serangkaian agenda mulai dari pembacaan serta penyerahan SK, launching DANAKITA sekaligus website PDHI https://pdhi-jabar5.or.id/. 

Puncak acara pelantikan, di sesi siang hari kepanitiaan mengadakan seminar dan talkshow terkait mental health issue dalam profesi dokter hewan dan mengundang dr Nindita Pinastikasari SpKJ SH MH. 

Selain diisi oleh seminar, kegiatan pelantikan ini disemarakkan dengan bazaar berbagai produk mulai dari pet food, obat khususnya untuk hewan kesayangan, hingga peralatan praktik klinik hewan.

Ketua PDHI Cabang Jawa Barat V, drh Mirjawal MM menyerahkan plakat ucapan terima kasih kepada dr Nindita Pinastikasari SpKJ, SH, MH.

Program Kerja

Drh Mirjawal MM, Ketua PDHI Cabang Jawa Barat V memaparkan beberapa program kerja kepengurusan masa bakti 2025-2029. 

“Belum lama ini kami mengumpulkan donasi dan terkumpul 50 juta dalam sepekan. Tepatnya pada Desember 2025 lalu, PDHI Jawa Barat V berkolaborasi dengan PDHI Sumatera Barat telah mengirimkan relawan sekaligus bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di Sumatera dan Aceh,” kata Mirjawal.  

Lebih lanjut disebutkan program peningkatan kompetensi sejawat melalui pelatihan, seminar, workshop juga akan dilaksanakan secara berkala. Guna memperkuat peran dokter hewan dalam isu kesehatan masyarakat, keamananan pangan, dan kesejahteraan hewan. 

PDHI Jawa Barat V juga menyusun program penertiban klinik dokter hewan yang belum berizin, bekerjasama dengan pemerintah daerah.  

Kegiatan sosial profesi juga menjadi program prioritas diantaranya menyelenggarakan program vaksinasi rabies, steril pada hewan liar, vaksinasi dan berkontribusi dalam manajemen kesehatan hewan kurban.  

Mirjawal menambahkan, program pemutihan juga diberlakukan. “Bagi anggota yang menunggak iuran pada tahun-tahun sebelumnya, kami bebaskan. Jadi mulai dari awal membayar di periode 2025 langsung saja,” ungkapnya. 

Program berikutnya yaitu apabila anggota menyetorkan iuran pada saat penyelenggaraan pelantikan, secara otomatis terproteksi oleh BPJS Ketenagakerjaan.  

“PDHI adalah rumah kita bersama untuk bertumbuh mengabdi untuk masyarakat. Mari kita bekerja dengan hati, melangkah dengan visi, berkolabaorsi dengan harmoni demi kemajuan profesi dokter hewan dan kebermanfatan untuk masyarakat,” pungkas Mirjawal.

Susunan Pengurus PDHI Cabang Jawa Barat V Masa Bakti 2025-2029

Dewan Penasehat:

drh Rudi Hartanto Panggabean

Dr drh Muhammad Munawaroh MM

drh Harsono Edi

drh Yusuf Haykal SE

drh Sariyanti MSi 

drh Vici Eko Handayani

drh Khaizir Hasan

Ketua: drh Mirjawal MM

Wakil Ketua 1: drh Vici Imsar

Wakil Ketua 2: drh Wahyudi 

Sekretaris: drh Denni Kurnia

Wakil Sekretaris: drh M Yovan Khalis

Bendahara: drh Norma Sari

Wakil Bendahara:drh Miqsalmina

Kepala Kantor: drh Zulhady Tanjung

Sekretariat Pengurus

Koordinator Wilayah Kabupaten Bekasi: drh Jeck Ruben Simatupang

Organisasi & Keanggotaan

Ketua: drh Maryori Firdaus 

Anggota: 

drh Ni Ketut Sariasih

drh Indra Gani

drh Moma Silvia

Pendidikan & Pengembangan Profesi

Ketua: drh Enny Maya

Anggota: 

drh Faizin Huzanni

drh Hefri Yunaldi

drh Resty Chandra Dwiparina

Advokasi & Perlindungan Hukum

Ketua: drh Yuni Lestyorini MH

Anggota:

drh Carwan SE SH MH

drh Wahyu Ramadhan

drh Muhammad Arif

Usaha & Dana

Ketua: drh Muhammad Iqbal

Anggota:

drh Robbi Nofria Miska

drh Elysabeth Vanessa Tirta Santi

drh Nurul Yaqien

Hubungan & Pengabdian Masyarakat 

Ketua: drh Adenan Abdilla

Anggota: 

drh Eko Prasetyo

drh Dahlia Dhestinia

drh Foni Maikal

drh Yohana Kumala Sari

Kesejahteraan Anggota

Ketua: drh Eri Seiawan

Anggota: 

drh Nalia Putriyanda

drh Affan Nur Alamsyah

drh Feny

(NDV)

PEMERINTAH BATASI IMPOR BUNGKIL KEDELAI, KENDALI DIALIHKAN KE BUMN

Soybean meal. (Foto: Istimewa)

Selasa (23/12/2025). Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan kebijakan strategis baru terkait tata niaga bahan baku pakan ternak. Mulai awal 2026, pemerintah melakukan intervensi penuh terhadap impor bungkil kedelai (soybean meal/SBM) dengan membatasi izin impor langsung oleh pelaku usaha swasta dan mengalihkan mandat impor kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan menciptakan stabilitas harga pakan di tingkat peternak yang selama ini rentan terhadap fluktuasi pasar global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, menyatakan bahwa ketergantungan industri pakan dalam negeri terhadap SBM impor telah mencapai titik yang memerlukan pengawasan ketat.

“Selama ini, fluktuasi harga bungkil kedelai di pasar internasional langsung memukul peternak kecil kita. Dengan menyerahkan mandat impor kepada BUMN, pemerintah memiliki instrumen untuk melakukan penyangga stok (buffer stock) dan intervensi harga saat terjadi lonjakan,” ujarnya dalam konferensi pers beberapa waktu lalu di Jakarta.

Adapun beberapa poin utama dari rencana kebijakan baru ini adalah sebagai sentralisasi impor. Perusahaan swasta tidak lagi diperkenankan melakukan impor langsung secara bebas. Seluruh kuota impor akan dikelola melalui penugasan kepada BUMN sektor pangan (seperti ID FOOD atau Bulog).

Kemudian supaya sistem distribusi terpusat. BUMN akan mendistribusikan SBM kepada pabrik pakan (feedmill) berdasarkan kontrak yang diawasi pemerintah untuk memastikan transparansi harga.

Serta penguatan cadangan nasional. Pemerintah menargetkan ketersediaan cadangan SBM nasional untuk durasi minimal tiga bulan guna mengantisipasi gangguan rantai pasok global.
Kendati demikian, kebijakan ini menuai reaksi beragam. Dari sisi peternak rakyat, kebijakan ini disambut baik karena menjanjikan harga pakan yang lebih stabil. Namun, asosiasi pengusaha pakan ternak meminta pemerintah menjamin bahwa birokrasi di tangan BUMN tidak akan menghambat kecepatan distribusi.

“Kami berharap BUMN yang ditunjuk memiliki infrastruktur logistik yang mumpuni agar tidak terjadi kekosongan stok di gudang-gudang daerah,” ungkap salah seorang perwakilan asosiasi pengusaha.

Selain stabilitas harga, kebijakan ini juga bertujuan mendorong hilirisasi industri kedelai dalam negeri dan mencari alternatif bahan baku pakan lokal agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi secara bertahap hingga 2030.

Pemerintah menegaskan bahwa masa transisi akan diberlakukan selama enam bulan pertama di 2026 agar pelaku usaha dapat menyesuaikan kontrak pengadaan mereka yang sedang berjalan.

Dampak Terhadap Harga
Bungkil kedelai menyumbang sekitar 20-25% dari total biaya produksi pakan, sedangkan pakan sendiri mencakup 70% dari total biaya pemeliharaan ayam. Adanya rencana kebijakan baru tersebut memang dinilai berdampak positif bagi stabilitas harga di tingkat konsumen.

Jika BUMN berhasil menjalankan fungsinya sebagai buffer stock, harga daging ayam dan telur tidak akan lagi mengalami lonjakan ekstrem saat harga komoditas global naik. Ini akan menjaga daya beli masyarakat terhadap sumber protein.

Namun begitu, beberapa sumber menyebut risiko juga bisa terjadi apabila proses pengadaan BUMN lebih lambat atau lebih mahal karena beban administrasi, biaya tambahan tersebut bisa dibebankan kepada peternak, yang ujungnya malah menaikkan harga eceran di pasar.

Tanggapan Pelaku Usaha
Menanggapi kebijakan baru tersebut, Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) turut menyurati Menteri Perdagangan maupun Menteri Pertanian terkait tanggapan dan masukan kebijakan sentralisasi impor SBM 2026.

Dalam suratnya, GPMT menyatakan sikap turut mendukung upaya stabilitas tersebut demi melindungi peternak rakyat dan konsumen nasional.

Namun ada kekhawatiran dari sisi efisiensi logistik. GPMT memohon jaminan bahwa BUMN yang ditunjuk memiliki kemampuan logistik dan pendanaan yang setara atau lebih baik dari sektor swasta untuk menjamin just-in-time delivery. Karena keterlambatan distribusi SBM dalam hitungan hari dapat mengancam keberlangsungan hidup jutaan ternak.

Kemudian terkait transparansi Harga. GPMT juga mengusulkan adanya mekanisme penetapan harga yang transparan dan melibatkan asosiasi dalam pengawasan, guna memastikan biaya layanan (service fee) BUMN tidak membebani harga akhir pakan.

Selain itu, GPMT juga meminta perpanjangan masa transisi bagi kontrak-kontrak impor yang sudah ditandatangani sebelum kebijakan ini berlaku, guna menghindari sengketa hukum internasional dengan pemasok global. (INF)

PERJUANGKAN NASIB, PETERNAK RAKYAT MANDIRI BENTUK PERMINDO

Ternak broiler skala rakyat. (Foto: Dok. Infovet)

Upaya memperkuat posisi peternak rakyat mandiri di tengah derasnya laju industri perunggasan nasional semakin mendesak. Menyikapi kondisi tersebut, para perwakilan peternak rakyat mandiri dari berbagai daerah sepakat membentuk PERMINDO (Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia) sebagai wadah kolektif untuk menyatukan suara, memperjuangkan kepentingan, serta mendorong kemandirian dan kesejahteraan peternak rakyat mandiri agar tetap mampu bertahan dan bertumbuh.

Sebagai langkah awal konsolidasi, musyawarah tersebut menetapkan struktur inti PERMINDO, di antaranya Drh Hartono (Ketua Dewan Pembina), Kusnan (Ketua Umum), Heri Irawan (Sekretaris Jenderal), dan Asep Saepudin (Bendahara Umum). Struktur organisasi secara lengkap akan dikembangkan dan disempurnakan dalam rapat-rapat lanjutan.

Salah seorang peternak rakyat mandiri asal Bogor, Istanto, menyampaikan bahwa harga ayam di tingkat peternak saat ini mulai menunjukkan kondisi yang lebih stabil. Ia mengapresiasi upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas tersebut. Namun demikian, ia menyoroti persoalan serius di sisi hulu, terutama terkait ketersediaan dan harga sarana produksi peternakan (sapronak).

Menurutnya, peternak rakyat mandiri saat ini masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh sapronak, khususnya day old chick (DOC) dengan harga yang wajar. Bahkan, harga DOC dilaporkan melonjak hingga di atas Rp 7.000/ekor. Kondisi tersebut berdampak langsung pada peningkatan biaya operasional kandang dan menekan margin usaha peternak.

"Saya berharap dengan terbentuknya PERMINDO, peternak rakyat mandiri memiliki wadah untuk mendapatkan DOC, pakan, dan sapronak lainnya dengan harga yang lebih wajar. Dengan begitu, usaha peternak tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga berkembang. Kami harap juga pemerintah terus memberikan perhatian kepada peternak rakyat mandiri yang menggantungkan hidupnya dari usaha budi daya broiler,” ujar Istanto saat ditemui di kandangnya di Desa Pasarean, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Kamis (18/12/2025).

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal PERMINDO, Heri Irawan, juga turut mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga ayam di tingkat peternak dalam tiga bulan terakhir. Meski begitu, ia tegaskan masih terdapat tantangan mendasar yang perlu segera dibenahi, khususnya terkait harga dan ketersediaan DOC.

Heri menilai, ketika harga livebird (LB) berada pada level yang baik dan stabil, peternak justru berpotensi tidak dapat menikmati kondisi tersebut akibat tingginya harga DOC.

Oleh karena itu, dibentuknya PERMINDO juga dilatarbelakangi oleh kuatnya aspirasi peternak mandiri di berbagai daerah yang membutuhkan wadah resmi untuk menyampaikan kepentingan dan memperjuangkan keberlangsungan usaha.

"Ke depan, persaingan di sektor perunggasan bukan lagi soal besar atau kecilnya pelaku, melainkan persaingan antar ekosistem. Kami berharap PERMINDO mampu mengakomodasi kepentingan peternak rakyat mandiri dan membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga tercipta ekosistem usaha perunggasan yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan resminya, Jumat (19/12/2025).

Sebagai langkah penguatan fungsi ekonomi organisasi, PERMINDO juga merencanakan pembentukan Koperasi PERMINDO sebagai instrumen bisnis resmi sekaligus sumber pendapatan organisasi, yang akan menjalankan berbagai kegiatan ekonomi seperti pengadaan pakan secara kolektif, penyediaan DOC dan sapronak, penyerapan ayam panen anggota, program pembiayaan, serta pengembangan kemitraan strategis dengan berbagai pihak.

"Melalui skema tersebut PERMINDO berharap dapat memperkuat kemandirian peternak sekaligus meningkatkan posisi tawar mereka dalam struktur industri perunggasan," sebutnya.

Sementara itu, Ketua Umum PERMINDO, Kusnan, menegaskan bahwa organisasi ini hadir sebagai wadah perjuangan peternak rakyat mandiri yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap sapronak dengan harga yang wajar.

"PERMINDO berkomitmen memperjuangkan aspirasi peternak agar keberlangsungan usahanya tetap terjaga, karena banyak peternak menggantungkan penghidupan di sektor perunggasan," kata Kusnan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pihaknya akan membuka ruang kolaborasi dengan seluruh pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun asosiasi yang telah lebih dulu eksis.

"Kami ingin memastikan peternak rakyat mandiri dapat tumbuh bersama, bukan tertinggal. Dengan sinergi dan kolaborasi yang sehat, kami berharap peternak tumbuh, integrasi tumbuh, dan pemerintah berperan sebagai penengah, sehingga iklim usaha perunggasan dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pelaku,” pungkasnya. (INF)

KONFERENSI KESEJAHTERAAN HEWAN INDONESIA INTERNASIONAL 2025 DIRESMIKAN GUBERNUR DKI JAKARTA

Pembukaan Konferensi Kesejahteraan Hewan Indonesia Internasional 2025. (Foto: Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Dr Pramono Anung bersama Yayasan JAAN Domestic secara resmi membuka Konferensi Kesejahteraan Hewan Indonesia Internasional 2025 (Animal Welfare Indonesia-International Conference 2025) di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, (5/12/2025).

Acara ini merupakan konferensi kesejahteraan hewan tahunan keempat, sekaligus yang pertama dan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para ahli, pembuat kebijakan, akademisi, dan aktivis dari berbagai negara untuk memperkuat komitmen terhadap kesejahteraan hewan di tingkat nasional dan regional.

Sebagai forum strategis, konferensi ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan nasional dan internasional untuk berdiskusi, berbagi pengetahuan, serta membangun kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan kesejahteraan hewan yang berkelanjutan di Indonesia.

Dalam sambutannya, Pramono Anung menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan hewan, termasuk pengendalian populasi hewan liar secara manusiawi, sosialisasi Pergub No.36/2025 tentang Pelarangan Perdagangan Daging Anjing dan Kucing di Provinsi DKI Jakarta, serta peningkatan edukasi publik mengenai tanggung jawab pemeliharaan hewan.

“Kesejahteraan hewan adalah bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Jakarta berkomitmen menjadi kota yang ramah terhadap semua makhluk hidup,” ujar Gubernur DKI Jakarta.

Partisipasi Global dan Kolaborasi Akademik
Konferensi yang diselenggarakan bersama FOURPAWS International ini dihadiri oleh lebih dari 500 peserta dari berbagai negara, termasuk perwakilan Australia, Inggris, Amerika Serikat, Austria, Turki, Thailand, dan Korea Selatan. Hadir pula perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepolisian Republik Indonesia, serta sejumlah universitas dan lembaga penelitian.

Selama dua hari, peserta mengikuti sesi panel, lokakarya, dan pameran inovasi yang membahas isu-isu penting seperti kesejahteraan hewan domestik, perdagangan daging anjing dan kucing, perlindungan satwa liar, kesejahteraan hewan pekerja, dan praktik peternakan beretika.

Momentum penting lainnya adalah peluncuran Akademi Kesejahteraan Hewan Indonesia, yang didukung Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Hasanuddin, Universitas Nusa Cendana, IPB University, Universitas Gadjah Mada, Universitas Syiah Kuala, dan Universitas Padjadjaran. Akademi ini diharapkan menjadi pusat pendidikan dan riset kesejahteraan hewan nasional yang berstandar internasional.

Konferensi sebagai Tonggak Penting
Sebagai penyelenggara utama, JAAN Domestic Foundation menegaskan bahwa konferensi ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan advokasi kesejahteraan hewan di Indonesia.

Chief Operating Officer JAAN Domestic, Drh Merry Ferdinandez M.Si, menyampaikan, “Empat tahun perjalanan konferensi ini menunjukkan bahwa perubahan nyata hanya bisa terjadi melalui kolaborasi lintas sektor. Kami melihat semakin kuatnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam memperjuangkan kesejahteraan hewan di Indonesia.”

Sementara itu, Founder dan CEO JAAN Domestic, Karin Franken, ikut menambahkan bahwa konferensi ini bukan hanya tentang berbagi pengetahuan. “Tetapi tentang membangun masa depan, dimana setiap hewan dihargai dan dilindungi. Konferensi ini menjadi pusat dialog regional dan pionir dalam gerakan kesejahteraan hewan di Indonesia,” tambahnya.

Menuju Pionir Kesejahteraan Hewan
Konferensi Kesejahteraan Hewan Indonesia Internasional 2025 menandai langkah penting bagi Indonesia dalam memperkuat posisinya sebagai pionir kesejahteraan hewan di kawasan Asia. Dengan dukungan pemerintah, lembaga akademik, dan komunitas global, hasil konferensi diharapkan menjadi fondasi bagi kebijakan yang lebih manusiawi, ilmiah, dan berkelanjutan di masa depan.

Merry Ferdinandez menyampaikan apresiasi khusus kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan konferensi ini. “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada FOURPAWS International atas dukungan luar biasa dan peran pentingnya sebagai mitra utama serta co-organisator dalam konferensi ini. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperjuangkan kesejahteraan hewan di tingkat Asia dan global,” katanya.

Ia juga menambahkan apresiasi kepada para mitra nasional yang turut memperkuat pelaksanaan kegiatan ini. “Terima kasih kepada Natha Satwa Nusantara, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atas dukungan dan kerjasamanya. Sinergi antara pemerintah, organisasi profesi, dan lembaga masyarakat menjadi fondasi penting bagi kemajuan kesejahteraan hewan di Indonesia,” ucapnya.

Kemudian ditambahkan juga oleh Karin Franken, yang menutup dengan pesan penuh penghargaan. “Konferensi ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan para mitra yang memiliki visi yang sama. Kami sangat menghargai dedikasi dan kerja sama semua pihak yang telah membantu mewujudkan forum ini menjadi ruang dialog dan kolaborasi nyata untuk masa depan kesejahteraan hewan yang lebih baik,” tukasnya. (INF)

JAWA TIMUR SABET GELAR LUMBUNG UNGGAS NASIONAL, TARGET SWASEMBADA PANGAN SEMAKIN DEKAT

Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Indyah Aryani. (Foto: Dok. Kominfo Jatim)

Provinsi Jawa Timur (Jatim) semakin memantapkan posisinya sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional, khususnya di sektor perunggasan. Hal ini terungkap dalam Seminar Outlook Bisnis Perunggasan Jawa Timur 2026 di Surabaya, Rabu (10/12/2025), yang menyoroti potensi besar dan langkah strategis pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri.

Disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, DR Ir Indyah Aryani MM, Jawa Timur kini memegang gelar sebagai produsen utama telur ayam ras secara nasional, dengan kontribusi sebesar 32,83% dari total populasi nasional. Sementara itu, populasi ayam ras pedaging Jatim mencapai 18,34% dari populasi nasional, menempatkannya di posisi kedua.

Secara keseluruhan, industri peternakan di Jatim telah memberikan kontribusi signifikan, yakni sebesar 10,23% terhadap PDRB Sektor Pertanian. Data produksi perunggasan Jatim mencatatkan angka yang impresif, dengan telur ayam ras mencapai 1,32 juta ton dan daging ayam sebanyak 1,51 juta ton.

Fokus Kebijakan Pemerintah: Dari Hulu Hingga Hilir
Dalam upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045, yang salah satu misinya adalah mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur fokus pada penguatan ekosistem perunggasan secara menyeluruh.

Indyah pun mengungkap arah kebijakan pengembangan mencakup tiga pilar utama, yakni hulu (input) untuk peningkatan produksi bibit dan pakan lokal serta pengendalian penyakit hewan menular seperti AI dan ND; kemudian on-farm (budi daya) peningkatan produktivitas peternakan dan penerapan standar praktik baik (biosekuriti dan good practice); hilir (pasca panen) pengembangan produk olahan, promosi ekspor ke pasar internasional, penataan tata niaga, dan penguatan kelembagaan peternak melalui koperasi.

Di sisi hilir, potensi produk perunggasan Jatim juga telah menembus pasar global, dengan ekspor produk peternakan ke berbagai negara seperti Timor Leste, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Jepang.

Untuk mengkonsolidasikan langkah ini, tutur Indyah, pemerintah merancang rencana pengembangan peternakan ayam mendukung MBG (Membangun Bangsa Gemilang), dengan target ambisius untuk memproduksi telur sebesar 1,0 juta ton dan daging sebesar 1,5 juta ton. Program ini diperkirakan akan menyerap hingga 1.462.948 tenaga kerja.

Meski demikian, pemerintah mengakui adanya tantangan berupa fluktuasi harga (DOC dan pakan), daya saing peternak kecil, serta isu kesehatan hewan. Kebijakan yang terstruktur diharapkan mampu menciptakan stabilitas harga dan menjamin mutu produk demi menjaga keberlanjutan industry perunggasan Jawa Timur sebagai gerbang baru nusantara. (YR)

ASOHI JATIM GELAR OUTLOOK BISNIS PERUNGGASAN, BAHAS STRATEGI DAN PROYEKSI INDUSTRI PROTEIN HEWANI

Outlook Bisnis Perunggasan Jawa Timur 2026. (Foto: Istimewa)

Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Jawa Timur (Jatim), bekerja sama dengan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), menyelenggarakan konferensi strategis bertajuk “Outlook Bisnis Perunggasan Jawa Timur 2026”.

Acara berlangsung di Hotel Mövenpick Surabaya, Rabu (10/12/2025), menghadirkan para pakar, akademisi, dan pemimpin asosiasi untuk membedah proyeksi ekonomi dan tantangan kesehatan di sektor unggas dan peternakan.

Acara yang dimulai pukul 08:00-17:00 WIB ini dibuka secara resmi dengan sambutan dari tokoh kunci, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur DR Ir Indyah Aryani MM, serta Drh Suyud dan Drh Akhmad Harris Priyadi dari ASOHI.

Indyah yang juga merupakan salah satu pembicara utama memaparkan “Potensi Peternakan Jawa Timur & Kebijakan Pemda yang mendorong Kemajuan Perunggasan di Jawa Timur", memberikan panduan strategis mengenai dukungan pemerintah daerah.

Selain itu, aspek kesehatan juga menjadi fokus utama dengan kehadiran dua pakar terkemuka, yakni Ketua Umum ASOHI Akhmad Harris Priyadi yang menyajikan “Potret Bisnis Industri Obat Hewan 2025 & Outlook 2026”, serta Guru Besar FKH UGM Prof Dr Drh Michael Haryadi Wibowo MP membahas “Review Penyakit Unggas 2025 dan Prediksi Kasus Penyakit 2026”, yang dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif.

Konferensi berlanjut dengan presentasi dari para pimpinan asosiasi yang mengupas kinerja industri secara rinci, ada dari DR Drh Desianto Budi Utomo MPhil PhD (Ketua Umum GPMT), Ir Achmad Dawami (Ketua Umum GPPU), dan Hidayaturrahman SE (Ketua PINSAR Provinsi Jawa Timur).

Sesi penutup yang sangat dinantikan disampaikan oleh DR Werner R. Murhadi SE MM CSA CIB CRP, selaku Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis UBAYA. Ia memberikan pandangan menyeluruh mengenai “Outlook Ekonomi 2026 dan Analisa Bisnis Bahan Pangan Protein Hewani Jawa Timur”, memberikan kerangka ekonomi yang diperlukan bagi para pelaku usaha untuk menyusun strategi di tahun mendatang.

Acara yang dikoordinasikan oleh Recto Indah ini ditutup dengan sesi resume dan penutup, menegaskan komitmen para pelaku industri untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan potensi besar sektor perunggasan di Jawa Timur. (YR)