STABILKAN HARGA, GPM DAN SPHP JAGUNG DILAKSANAKAN SEPANJANG RAMADAN

Daging ayam. (Foto: Istimewa)

Komoditas daging ayam dan telur ayam terus menjadi perhatian pemerintah. Sumber protein hewani yang paling terjangkau tersebut patut dijaga kestabilan harganya di pasaran. Terbaru, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut rata-rata harga kedua komoditas itu mulai sedikit melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen pada minggu kedua Februari 2026.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkolaborasi dengan kalangan swasta menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) daging ayam beku. Adapun perusahaan yang terlibat antara lain PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPI) dan PT Japfa Comfeed Indonesia (Japfa).

CPI menggelar GPM daging ayam beku di 1.200 outlet penjualan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara Japfa memastikan GPM daging ayam beku tersedia di 500 outlet jaringannya. Masyarakat dipastikan dapat memperoleh daging ayam beku seharga Rp 40.000/kg. Periodenya mulai 18 Februari sampai sehari sebelum Idulfitri.

“Untuk daging ayam di beberapa tempat kami pantau di wilayah Jakarta dan Tangerang relatif masih bagus. Harga Rp 40.000, paling tinggi. Nah ini ada inisiatif positif kami bersama PT CPI dan Japfa menggelar GPM daging ayam ras. Jadi masyarakat dipastikan bisa membeli sesuai HAP yang telah ditentukan pemerintah,” ujar Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Maino Dwi Hartono, di Jakarta pada Kamis (19/2/2026).

Sementara menurut BPS, rata-rata harga daging ayam ras sampai minggu kedua Februari 2026 berada di Rp 40.471/kg dengan batas maksimal HAP tingkat konsumen di Rp 40.000/kg. Jumlah daerah yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) daging ayam ras disebutkan mencapai 155 kabupaten/kota.

Akan tetapi, dari 155 kabupaten/kota tersebut, hanya 53 daerah saja yang mengalami rata-rata harga daging ayam ras melampaui HAP tingkat konsumen. Sementara 102 daerah mengalami kenaikan IPH tapi harganya masih tidak melebihi HAP tingkat konsumen.

Sementara untuk komoditas telur ayam ras, Maino menjelaskan bahwa kondisi harga saat ini masih terpantau stabil tanpa gejolak berlebihan. Ia optimis harga telur ayam ras sepanjang Ramadan dapat terkendali. Terlebih, pemerintah telah menyiapkan paket program intervensi pangan yang tidak hanya menyasar konsumen saja, namun juga produsen pangan dalam negeri seperti peternak unggas.

“Kalau telur bervariasi. Ada yang Rp 30.000, ada yang Rp 31.000, tapi kecenderungan memang sudah turun di beberapa tempat. Mulai menurun menjadi Rp 29.000-30.000 untuk telur, menurut pantauan kami,” ucap Maino.

Dalam laporan BPS, untuk rata-rata harga telur ayam ras secara nasional sampai minggu kedua Februari 2026, disebutkan berada di Rp 31.757/kg dengan HAP tingkat konsumen maksimal di Rp 30.000/kg. Sementara jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH telur ayam ras mencapai 80 daerah. Dari jumlah daerah itu, hanya 28 kabupaten/kota yang mengalami harga telur ayam ras melewati HAP tingkat konsumen, sementara 52 kabupaten/kota lainnya masih cukup aman dan sesuai koridor.

Salah satu upaya lain pemerintah untuk menjaga kestabilan harga daging ayam dan telur adalah pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan. Anggaran sebesar Rp 678 miliar, target penyaluran SPHP jagung pakan ke para peternak mencapai total 242 ribu ton.

Diharapkan program ini dapat menjadi angin segar karena target SPHP jagung di 2026 meningkat drastis hingga hampir lima kali lipat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Adapun penyaluran SPHP jagung 2025 berada di angka 51,2 ribu ton yang menyasar ke 3.578 peternak ayam ras petelur di 17 provinsi.

Terpisah, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, meminta agar harga daging ayam ras dan telur tidak ada kenaikan. Ini karena kedua komoditas tersebut telah surplus secara nasional. Produksi dalam negeri mampu penuhi kebutuhan konsumsi rakyat Indonesia.

“Daging ayam dan telur ayam tidak boleh naik. Kita surplus. Tidak ada alasan naik. Kita sekarang sudah swasembada sembilan komoditas. Termasuk telur dan daging ayam, kita sudah swasembada,” kata Amran saat di acara Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional di Jakarta (13/2/2026). (INF)

EKSPOR PERDANA MEDION KE TAIWAN, ZAMBIA, DAN MESIR

Pelepasan ekspor produk herbal Medion ke Mesir. (Foto: Dok. Medion)

Medion Farma Jaya kembali memperluas jangkauan pasar internasionalnya melalui ekspor produk farmasetik ke beberapa negara tujuan baru. Pada Desember 2025, Medion melakukan pelepasan ekspor perdana ke Taiwan, Zambia, dan Mesir.

Ekspansi ini merupakan bagian dari strategi pertumbuhan Medion setelah berhasil menembus lebih dari 20 negara di kawasan Asia dan Afrika, sekaligus memperkuat daya saing produk farmasetik nasional di pasar global.

Dalam pelaksanaannya, Medion melakukan seleksi distributor potensial melalui agen ekspor Artha Vena International (AVI), menawarkan produk berkualitas ekspor dengan harga yang kompetitif dengan dukungan data scientific yang lengkap dan tim teknis yang siap men-support distributor dalam memasarkan produk, serta pemenuhan pesanan dengan cepat dan efektif.

Medion juga menyediakan pembuatan label khusus sesuai bahasa dan regulasi di negara tujuan, untuk memastikan produk mudah diterima dan digunakan oleh pasar lokal. Adapun produk yang diekspor ke tiga negara tersebut meliputi produk antibiotik, vitamin, dan herbal.

Seluruh produk diproduksi sesuai standar Good Manufacturing Practice (GMP) dan dikirimkan melalui jalur laut maupun udara dengan standar distribusi produk yang baik, sehingga kualitas produk terjaga hingga tiba di negara tujuan.

Medion berharap dapat terus menambah varian produk yang diekspor, khususnya produk herbal untuk membantu meminimalkan resiko antimicrobial resistance (AMR), menjangkau lebih banyak negara baru, serta memperkuat posisinya sebagai produsen utama obat kesehatan hewan di kawasan Asia dan Afrika. (INF)

RESMI DIKUKUHKAN, KOMITMEN PERMINDO BANGUN EKOSISTEM PERUNGGASAN YANG ADIL & BERKELANJUTAN

Momen penyerahan bendera pataka dari Ketua Dewan Pembina PERMINDO kepada ketua dan pengurus inti PERMINDO. (Foto: Infovet/Ridwan)

Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO) resmi dikukuhkan pada Kamis (12/2/2026). Pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Pembina PERMINDO, Hartono, dengan penyerahan bendera pataka kepada ketua dan pengurus inti PERMINDO.

“PERMINDO hadir untuk menjadi wadah bagi peternak rakyat mandiri di tengah kekosongan perlindungan kebijakan. Padahal ketika ada persoalan, peternak rakyat mandiri yang paling pertama terkena dampaknya,” ujar Hartono disela-sela acara pengukuhan sekaligus kegiatan Focus Group Discussion yang diadakan PERMINDO, di Bogor.

Ia menambahkan, peternak yang selama ini telah berjuang menghasilkan protein hewani bagi masyarakat berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan nasibnya agar mendapat keadilan dalam berusaha dan memperoleh kehidupan yang layak.

“PERMINDO meminta negara mengambil sikap dan berani berpihak pada keadilan bagi peternak rakyat mandiri,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum PERMINDO, Kusnan, menyebut bahwa hingga kini sektor perunggasan masih menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Mulai dari persaingan global, biaya produksi, efisiensi produksi, produktivitas, pembiayaan, hingga terkait kebijakan pemerintah termasuk mengenai harga acuan. Begitu juga terkait stabilitas harga bahan baku pakan maupun produk unggas.

“Oleh karena itu, hadirnya PERMINDO agar teman-teman peternak rakyat kecil bisa terus eksis dan bisa menjembatani aspirasi mereka dengan kebijakan pemerintah dan dinamika industri. Kami datang dengan data lapangan, pengalaman nyata, dan komitmen untuk membangun ekosistem perunggasan yang adil dan berkelanjutan,” kata Kusnan.

Ia juga menambahkan, kegiatan perdana yang dilaksanakan ini merupakan bentuk sinergi dari PEMINDO kepada pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan asosiasi perunggasan yang sudah ada. “Kita di sini berdiskusi bagaimana ke depan peternak rakyat kecil bisa berkolaborasi memajukan sektor perunggasan,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PERMINDO, Herry Irawan, bahwa lahirnya PERMINDO bukan untuk bersaing dengan asosiasi manapun, tetapi untuk saling menguatkan dan melengkapi dari organisasi yang sudah lebih dulu besar dan mapan.

“PERMINDO siap berkolaborasi dengan stakeholder perunggasan nasional. Dimana visi PERMINDO bahwa peternak rakyat bukan pelengkap industri, tapi pilar utama kedaulatan pangan nasional dan tidak ada mensrea kepada pihak manapun,” katanya. (RBS)

GELAR FGD, PERMINDO SIAP BERSINERGI BERSAMA STAKEHOLDER PERUNGGASAN

FGD PERMINDO di Bogor. (Foto: Infovet/Ridwan)

Kamis (12/2/2026), bertempat di Royal Hotel Bogor, Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO), menggelar agenda pertamanya yakni Focus Group Discussion (FGD) mengenai arah perunggasan di tahun ini.

Latar belakang diadakannya FGD tersebut karena sektor perunggasan berperan sangat signifikan dalam ekonomi Indonesia, utamanya sebagai penyedia protein hewani, penggerak lapangan kerja bagi sekitar 12,5 juta jiwa, dan penggerak perekonomian dengan perputaran uang hingga puluhan triliun rupiah per tahun. Selain itu, perunggasan juga sangat berkontribusi bagi ketahanan pangan, pendapatan, bahkan peluang ekspor.

Kendati demikian, menurut Ketua Umum PERMINDO, Kusnan, hingga kini sektor perunggasan masih menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Mulai dari persaingan global, biaya produksi, efisiensi produksi, produktivitas, pembiayaan, hingga terkait kebijakan pemerintah termasuk mengenai harga acuan. Begitu juga terkait stabilitas harga bahan baku pakan maupun produk unggas.

“Oleh karena itu, hadirnya PERMINDO agar teman-teman peternak rakyat kecil bisa terus eksis dan bisa menjembatani aspirasi mereka dengan kebijakan pemerintah dan dinamika industri. Kami datang dengan data lapangan, pengalaman nyata, dan komitmen untuk membangun ekosistem perunggasan yang adil dan berkelanjutan," ujar Kusnan dalam sambutannya.

Ia juga menambahkan "ini merupakan bentuk sinergi dari PEMINDO kepada pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan asosiasi perunggasan yang sudah ada. Kita di sini berdiskusi bagaimana ke depan peternak rakyat kecil bisa berkolaborasi memajukan sektor perunggasan."

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PERMINDO, Herry Irawan, turut menambahkan bahwa lahirnya PERMINDO bukan untuk bersaing dengan asosiasi manapun, tetapi untuk saling menguatkan dan melengkapi dari organisasi yang sudah lebih dulu besar dan mapan.

“PERMINDO siap berkolaborasi dengan stakeholder perunggasan nasional. Dimana visi PERMINDO bahwa peternak rakyat bukan pelengkap industri tapi pilar utama kedaulatan pangan nasional dan tidak ada mensrea kepada pihak manapun," ujarnya.

Tahun ini, lanjut dia, kebijakan pemerintah terkait perunggasan pun sangat dinanti. Mengingat pemerintah juga memiliki program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sangat terkait dengan produk perunggasan, sebagai salah satu sumber protein yang diberikan dalam program tersebut.

“Pun demikian dengan program memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya dalam penyediaan bahan baku pakan seperti soybean meal (SBM) dan gandum, melalui investasi peternakan terintegrasi skala besar. Program ini rencana mulai bergulir tahun 2026 ini. Oleh karena itu, perlu adanya dialog dan diskusi antara peternak, industri, pemerintah, akademisi, dan semua stakeholder terkait arah perunggasan di 2026 ini," tukasnya.

Diskusi pun menghadirkan beberapa pembicara di antaranya Ketua Umum PERMINDO Kusnan, Dekan Fapet IPB University Dr Idat Galih Permana, Country Director PT FPT Defryansyah, dan Guru Besar IPB University Prof Muladno Basar. Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga sekaligus diadakan pengukuhan pengurus inti PERMINDO oleh Ketua Dewan Pembina PERMINDO Hartono. (RBS)

REFLEKSI: MENTAL TAHAN BANTING DALAM BERKARYA

Terus mendaki tanpa lelah dan frustasi karena hasil telah menanti.(Foto Ilustrasi CGPT)

Semangat berkarya teman-teman pembaca!

Pernahkah kalian merasa bahwa hidup ini penuh dengan tantangan dan rintangan? Lalu bagaimana cara kalian menghadapinya? Apakah kalian perlu memiliki mental tahan banting berlapis dan berpikiran terbuka untuk terus belajar dan berkembang?

Pertanyaan-pertanyaan elementer tentang mental tahan banting berupa kemampuan untuk menghadapi tantangan dan rintangan dengan kepercayaan diri nan efektif itu jawabannya akan menjadi sebuah urgensi dalam berkarya.

Orang yang memiliki mental tahan banting dapat mengubah sebuah tantangan menjadi peluang dan rintangan menjadi batu loncatan menuju kesuksesan dalam sebuah karya.

Naganya seperti kalimat klise ya, tentu tidak!

Mengapa, karena bisa menerima kegagalan sebagai pelajaran dan kesempatan untuk belajar dan tumbuh adalah modal awal yang sangat penting.

Lalu berpikiran terbuka dan fleksibel untuk menerima ide-ide baru dan kemudian beradaptasi dengan perubahan adalah

modal berikutnya.

Menjadi seorang yang fokus pada proses dan kemajuan, serta bukan berorentasi hanya pada hasil akhir adalah suatu nukilan makna kesabaran dalam berkarya.

Mindset optimis adalah kemampuan untuk melihat peluang dalam tantangan dan rintangan. Hal ini akan menjadi bagi jangkar pemilik karya untuk tetap memotivasi diri dan fokus pada tujuan, bahkan dalam situasi yang sulit.

Mengembangkan sikap positif dan percaya diri adalah aspek lain dalam menjaga keutuhan sebuah optimisme diri.

Prakteknya tentu dapat anda kerjakan ketika menghadapi kesulitan dalam pekerjaan, harus berupaya dapat mengubahnya menjadi kesempatan untuk belajar dan berkembang.

Karena jikapun ada kegagalan, anda akan dapat menerimanya sebagai pelajaran dan kesempatan untuk terus tumbuh.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat pada hati dan amal kalian." (HR. Muslim)

Sebuah pesan yang menekankan pentingnya memiliki hati yang baik dan amal yang saleh. Tentu dengan memiliki mental tahan banting dan berpikiran terbuka, serta mindset optimis, maka kita dapat memiliki hati yang baik dan amal yang saleh dengan karya yang bermanfaat bagi banyak pihak.

Dus, mental tahan banting dan berpikiran terbuka, serta mindset optimis, sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Dengan bekal ini, kita dapat mengubah tantangan menjadi peluang dan rintangan menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk memiliki mental tahan banting, berpikiran terbuka, dan mindset optimis agar dapat mencapai sebuah karya dan kesuksesan dalam kehidupan.***

Ir Darmanung Siswantoro, L.Ac

Penulis adalah jurnalis, pemerhati bisnis peternakan dan praktisi kesehatan alternatif holistik

Artikel hard copy bisa anda baca pada Majalah INFOVET, Rubrik Refleksi edisi Agustus 2025

ASOHI KEMBALI GELAR PELATIHAN PJTOH, KINI MASUK ANGKATAN KE-28

Ketua Umum ASOHI, Akhmad Harris Priyadi, saat memberikan sambutannya. (Foto-foto: Dok. Infovet)

Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan profesionalisme tenaga teknis di industri obat hewan melalui penyelenggaraan Pelatihan Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) Angkatan XXVIII.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 10-12 Februari 2026, bertempat di Hotel Luminor dan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) Gunung Sindur, Bogor, serta melalui daring.

Hari pertama pelatihan, Selasa (10/2/2026), dibuka dengan pendalaman regulasi dan tata cara perizinan obat hewan, dengan serangkaian sambutan dari Ketua Panitia PPJTOH Rezki Eko Nugroho, Ketua Umum ASOHI Drh Akhmad Harris Priyadi, serta pembukaan resmi melalui daring oleh Direktur Kesehatan Hewan (Dirkeswan) Kementerian Pertanian Drh Hendra Wibawa MSi PhD.

Sambutan melalui daring oleh Dirkeswan, Hendra Wibawa.

Para peserta juga mendapat pembekalan materi mengenai aspek legalitas dan tugas pokok PJTOH, antara lain penjelasan mengenai peraturan obat hewan, pengenalan klasifikasi, serta pengawasan dan peresepan obat hewan yang disampaikan oleh Ketua Koordinator Substansi Pengawas Obat Hewan, Drh Arief Wicaksono MSi.

Kemudian diskusi mengenai peran dokter hewan dalam industri obat hewan oleh perwakilan PDHI, Drh Mirjawal MM, dan sosialisasi mengenai alur registrasi obat hewan, tata cara ekspor-impor, serta pembaruan sistem perizinan melalui OSS RBA dan update KBLI 2025 yang dipaparkan oleh tim POH dan tim dari Kementerian Investasi/BKPM.

Sementara pada hari kedua, yang akan dilaksanakan pada Rabu (11/2/2026), peserta dibekali materi yang lebih teknis terkait standar operasional di lapangan, meliputi prosedur CPOHB dan manajemen apotek veteriner, penjelasan mengenai peraturan terkait pakan (CPPB & NPP) dan peran apoteker dalam industri obat hewan, pengenalan struktur organisasi serta penegasan Kode Etik ASOHI bagi seluruh anggota, hingga soal manajemen cold chain yang sangat krusial dalam menjaga kualitas obat hewan.

Sedangkan pada Kamis (12/2/2026), kunjungan lapangan ke BBPMSOH Gunung Sindur menjadi puncak acara rangkaian Pelatihan PJTOH Angkatan XXVIII. Peserta dibagi menjadi dua kloter untuk melihat langsung proses di laboratorium BBPMSOH. Kunjungan ini bertujuan memberikan gambaran riil mengenai proses pengujian mutu obat hewan di Indonesia sebelum rangkaian acara resmi ditutup.

Melalui pelatihan ini, ASOHI berharap para penanggung jawab teknis dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih optimal, memastikan distribusi dan penggunaan obat hewan di Indonesia tetap memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan pemerintah. (RBS)

KEMENTAN PERKUAT PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN JELANG HBKN

Dirjen PKH Agung Suganda dalam Rapat Koordinasi Keswan dan Kesmavet. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) melalui koordinasi lintas wilayah dan penguatan deteksi dini, khususnya menjelang meningkatnya lalu lintas ternak pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah kerugian ekonomi serta menjaga pasokan pangan asal ternak tetap aman dan stabil bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Agung Suganda, menegaskan bahwa pengalaman kejadian penyakit hewan sebelumnya menjadi pelajaran penting agar pengendalian dilakukan secara terencana, terpadu, dan berbasis kewaspadaan.

“Pencegahan harus menjadi fokus utama. Jika ada kasus harus cepat ditemukan dan segera dikendalikan agar tidak meluas,” ujarnya di Bekasi, Rabu (4/2/2026).

Ia mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan langkah konkret di 2026 melalui alokasi vaksin, obat, dan sarana pendukung pengendalian penyakit, termasuk vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK).

Namun demikian, ia tekankan bahwa keberhasilan pengendalian tidak hanya bergantung pada besaran anggaran, melainkan kedisiplinan pelaksanaan di lapangan, terutama vaksinasi dan penerapan biosekuriti.

Ia juga menambahkan bahwa perhatian Komisi IV DPR RI terhadap isu PHMS menunjukkan pentingnya kesehatan hewan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Hal tersebut tercermin dari kunjungan kerja spesifik Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner Wates yang secara khusus membahas pengendalian PHMS, dengan PMK sebagai salah satu penyakit utama yang menjadi perhatian.

“Alhamdulillah, respons Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI sangat luar biasa dan siap mendukung anggaran yang dibutuhkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk pengendalian PHMS,” ucapnya.

Meski mendapat dukungan anggaran, Agung menegaskan pengelolaannya harus tetap dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Setiap alokasi anggaran harus memiliki kejelasan manfaat dan peruntukan. Ia menyebut, meskipun anggaran Ditjen PKH relatif terbatas, pemerintah tetap menyediakan alokasi khusus untuk pengendalian PHMS.

“Pada tahun ini alokasi vaksin dan sarana pendukung pengendalian penyakit mencapai sekitar 5,6 juta dosis, dengan strategi vaksinasi PMK dua periode yang terbukti efektif menekan kasus,” jelasnya.

Selain vaksinasi, Agung juga menyoroti kesiapan laboratorium veteriner sebagai garda depan deteksi dini. Ia meminta seluruh balai veteriner memastikan ketersediaan reagen dan alat diagnostik agar tidak terjadi keterlambatan penanganan ketika muncul dugaan penyakit.

Hal lain yang juga ia sampaikan agar tidak terjadi penyakit yang dapat mengganggu fokus pemerintah dalam menjaga ketahanan dan swasembada pangan, terutama menjelang HBKN. Sebab, pengendalian PHMS tidak hanya berkaitan dengan kesehatan hewan, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas pasokan pangan strategis, seperti daging, susu, dan telur.

“Jika terjadi kasus harus segera ditangani agar tidak mengganggu pasokan pangan. Menjelang HBKN, harga pangan strategis juga harus dijaga, termasuk harga sapi siap potong Rp 55.000 per kilogram berat hidup di tingkat peternak,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Veteriner Subang Kementan, Putut Eko Wibowo, ikut menyampaikan bahwa wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten memiliki peran strategis sebagai pusat lalu lintas ternak nasional. Oleh karena itu, Balai Veteriner Subang terus memperkuat koordinasi dengan dinas daerah, karantina, dan balai veteriner lainnya untuk memantau perkembangan penyakit serta menyiapkan langkah antisipasi bersama.

Ia menjelaskan, sepanjang 2025 kondisi penyakit hewan di wilayah kerjanya relatif terkendali, dengan kasus PMK yang dapat ditekan melalui vaksinasi dan perbaikan biosekuriti. “Koordinasi rutin dan berbagi informasi antar wilayah menjadi kunci agar potensi risiko bisa diketahui lebih awal,” katanya.

Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk peternak, untuk aktif mendukung program vaksinasi dan segera melaporkan jika menemukan gejala penyakit. “Kewaspadaan bersama adalah benteng utama agar ternak tetap sehat dan pangan tetap aman,” tukasnya. (INF)