KEMENTAN PERKUAT PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN JELANG HBKN

Dirjen PKH Agung Suganda dalam Rapat Koordinasi Keswan dan Kesmavet. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) melalui koordinasi lintas wilayah dan penguatan deteksi dini, khususnya menjelang meningkatnya lalu lintas ternak pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah kerugian ekonomi serta menjaga pasokan pangan asal ternak tetap aman dan stabil bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Agung Suganda, menegaskan bahwa pengalaman kejadian penyakit hewan sebelumnya menjadi pelajaran penting agar pengendalian dilakukan secara terencana, terpadu, dan berbasis kewaspadaan.

“Pencegahan harus menjadi fokus utama. Jika ada kasus harus cepat ditemukan dan segera dikendalikan agar tidak meluas,” ujarnya di Bekasi, Rabu (4/2/2026).

Ia mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan langkah konkret di 2026 melalui alokasi vaksin, obat, dan sarana pendukung pengendalian penyakit, termasuk vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK).

Namun demikian, ia tekankan bahwa keberhasilan pengendalian tidak hanya bergantung pada besaran anggaran, melainkan kedisiplinan pelaksanaan di lapangan, terutama vaksinasi dan penerapan biosekuriti.

Ia juga menambahkan bahwa perhatian Komisi IV DPR RI terhadap isu PHMS menunjukkan pentingnya kesehatan hewan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Hal tersebut tercermin dari kunjungan kerja spesifik Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner Wates yang secara khusus membahas pengendalian PHMS, dengan PMK sebagai salah satu penyakit utama yang menjadi perhatian.

“Alhamdulillah, respons Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI sangat luar biasa dan siap mendukung anggaran yang dibutuhkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk pengendalian PHMS,” ucapnya.

Meski mendapat dukungan anggaran, Agung menegaskan pengelolaannya harus tetap dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Setiap alokasi anggaran harus memiliki kejelasan manfaat dan peruntukan. Ia menyebut, meskipun anggaran Ditjen PKH relatif terbatas, pemerintah tetap menyediakan alokasi khusus untuk pengendalian PHMS.

“Pada tahun ini alokasi vaksin dan sarana pendukung pengendalian penyakit mencapai sekitar 5,6 juta dosis, dengan strategi vaksinasi PMK dua periode yang terbukti efektif menekan kasus,” jelasnya.

Selain vaksinasi, Agung juga menyoroti kesiapan laboratorium veteriner sebagai garda depan deteksi dini. Ia meminta seluruh balai veteriner memastikan ketersediaan reagen dan alat diagnostik agar tidak terjadi keterlambatan penanganan ketika muncul dugaan penyakit.

Hal lain yang juga ia sampaikan agar tidak terjadi penyakit yang dapat mengganggu fokus pemerintah dalam menjaga ketahanan dan swasembada pangan, terutama menjelang HBKN. Sebab, pengendalian PHMS tidak hanya berkaitan dengan kesehatan hewan, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas pasokan pangan strategis, seperti daging, susu, dan telur.

“Jika terjadi kasus harus segera ditangani agar tidak mengganggu pasokan pangan. Menjelang HBKN, harga pangan strategis juga harus dijaga, termasuk harga sapi siap potong Rp 55.000 per kilogram berat hidup di tingkat peternak,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Veteriner Subang Kementan, Putut Eko Wibowo, ikut menyampaikan bahwa wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten memiliki peran strategis sebagai pusat lalu lintas ternak nasional. Oleh karena itu, Balai Veteriner Subang terus memperkuat koordinasi dengan dinas daerah, karantina, dan balai veteriner lainnya untuk memantau perkembangan penyakit serta menyiapkan langkah antisipasi bersama.

Ia menjelaskan, sepanjang 2025 kondisi penyakit hewan di wilayah kerjanya relatif terkendali, dengan kasus PMK yang dapat ditekan melalui vaksinasi dan perbaikan biosekuriti. “Koordinasi rutin dan berbagi informasi antar wilayah menjadi kunci agar potensi risiko bisa diketahui lebih awal,” katanya.

Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk peternak, untuk aktif mendukung program vaksinasi dan segera melaporkan jika menemukan gejala penyakit. “Kewaspadaan bersama adalah benteng utama agar ternak tetap sehat dan pangan tetap aman,” tukasnya. (INF)

MENTAN AMRAN: RPH DILARANG NAIKKAN HARGA DAGING

Mentan Amran saat melihat ketersediaan daging sapi di pasar. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan seluruh rumah pemotongan hewan (RPH) untuk melarang para jagal menaikkan harga daging sapi, sebagai bagian dari kesiapan pemerintah menjaga stabilitas pangan nasional menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.

Penegasan tersebut disampaikan di tengah kondisi harga pangan nasional yang cenderung terkendali. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), komponen harga bergejolak (volatile food) secara bulan ke bulan mengalami deflasi sebesar 1,96%, sementara secara tahunan tercatat inflasi sebesar 1,14%, menandakan stabilitas harga pangan masih terjaga.

Pemerintah telah menetapkan harga sapi siap potong dari feedloter tidak lebih dari Rp 55.000/kg dan terima di RPH maksimal Rp 56.000/kg. Untuk itu semua jagal wajib menjaga stabilitas harga karkas sehingga harga daging di pasar tidak lebih dari Rp 130.000/kg.

“Seluruh RPH tidak boleh menaikkan harga daging. Pemerintah ingin memastikan harga sapi dan daging tetap stabil, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026,” kata Mentan Amran dalam keterangan resminya, Selasa (3/2/2026).

Ia juga menekankan bahwa kenaikan harga yang tidak wajar tidak akan ditoleransi, terlebih jika dilakukan dengan memanfaatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat pada momentum hari besar keagamaan.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Mentan Amran meminta Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri bersama instansi terkait melakukan pengawasan dan pemeriksaan ketat terhadap RPH yang diduga memainkan harga daging.

“Satgas Pangan kami minta turun langsung memeriksa RPH yang memainkan harga. Jika ditemukan pelanggaran, akan dilakukan penindakan tegas,” ucapnya.

Sebagai langkah penertiban rantai pasok, Mentan juga menginstruksikan feedloter agar tidak menyalurkan/suplai sapi hidup kepada para jagal RPH yang tidak patuh terhadap ketentuan harga karkas dan daging.

“Feedloter jangan memasok sapi ke jagal/pemotong di RPH yang tidak patuh. Ini bentuk penertiban agar stabilisasi harga berjalan efektif,” tambahnya.

Sebagai informasi BPS mencatat terjadi deflasi pada Januari 2026, terutama pada komponen harga bergejolak terutama didorong oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan, salah satunya telur ayam ras di sejumlah wilayah. Sementara secara tahunan, beberapa komoditas termasuk daging ayam ras masih memberikan andil inflasi, namun dinilai masih dalam batas wajar dan tidak mengganggu stabilitas harga pangan secara keseluruhan.

Mentan Amran menegaskan, dengan pasokan pangan strategis yang berada dalam kondisi aman, pemerintah berkomitmen menjaga harga tetap terkendali serta memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idulfitri 2026 tanpa tekanan lonjakan harga pangan. (INF)

SOLIDARITAS UNTUK CISARUA: NAPINDO DUKUNG UPAYA BANTUAN KEMANUSIAAN

Penyerahan tanda serah-terima bantuan dari Kementan ke Bupati Bandung Barat (Foto-foto: Dok. Napindo)

PT Napindo Media Ashatama (Napindo) bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) menyalurkan bantuan logistik kemanusiaan bagi warga terdampak bencana longsor di wilayah Kecamatan Cisaura, Bandung Barat.. Penyerahan bantuan dilakukan pada Rabu, 28 Januari 2026 di Masjid Agung Ash-Shiddiq. 

Napindo sebagai penyelenggara kegiatan Indo Livestock Expo & Forum yang dituan rumahi oleh Kementan, turut mengambil bagian dalam upaya kemanusiaan dengan menyalurkan bantuan antara lain air mineral (kemasan 1500 ml) dan susu UHT sebagai tambahan asupan gizi. Kebutuhan pangan juga dipenuhi melalui makanan siap saji (mie instan) serta camilan (biskuit dan crackers) yang mudah dikonsumsi. Harapannya, bantuan ini dapat mendukung kebutuhan harian para pengungsi dan warga terdampak di lokasi bencana. 

Penyaluran bantuan dilakukan secara terkoordinasi melalui Kementerian Pertanian, yang pada kesempatan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman, bersama Wakil Menteri Pertanian, jajaran Eselon I Kementerian Pertanian, serta Komisi IV DPR RI. Kehadiran tersebut menegaskan sinergi pemerintah dan mitra dalam memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat secara cepat dan tepat sasaran.

Tim Napindo di titik penyerahan bantuan

Mentan Amran menyatakan, “Kami turut berduka cita atas korban bencana di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kami turun langsung memberi bantuan. Ada 24 truk bantuan, berisi pangan siap saji, beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Yang terpenting, masyarakat bisa segera  terbantu.” Langkah taktis ini diharapkan menghadirkan dukungan moral melalui kehadiran nyata berbagai pihak dalam situasi darurat. 

Sinergi antara Napindo dan Kementan menegaskan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam merespon bencana alam. Melalui penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan terkoordinasi, diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak selama masa tanggap darurat, serta mempercepat proses pemulihan. (Rilis/INF) 

ANNUAL MEETING GALLUS: INOVASI DAN ADAPTASI KUNCI DI ERA PERUBAHAN

Foto bersama Annual Meeting 2026 Gallus. (foto-foto: Infovet/Ridwan)

Kamis (29/1/2026), PT Gallus Indonesia Utama (Gallus) resmi melaksanakan kegiatan tahunan Annual Meeting dengan tema “Inovasi dan Adaptasi: Kunci Sukses Gallus di Era Perubahan”.

Kegiatan dihadiri oleh Jajaran Direksi Gallus Bambang Suharno dan Rakhmat Nuriyanto, bersama Komisaris Gallus Gani Haryanto, dan Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Akhmad Harris Priyadi, serta seluruh manager divisi dan staf Gallus.

Setelah melihat paparan kinerja perusahaan tahun kemarin, Gani turut memberikan apresiasi kepada Gallus yang telah sukses menerapkan inovasi dan adaptasi terhadap perubahan bisnis media maupun peternakan dan perikanan, di tengah gejolak industri dalam negeri dan global.

“Pencapaian Gallus tahun kemarin sudah sangat baik, mampu bertahan dan berkembang dengan perubahan yang cepat. Semoga ke depan kita bisa bekerja lebih inovatif dan adaptif lagi di tahun ini,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketum ASOHI, Akhmad Harris Priyadi, turut menyampaikan beberapa pandangan terkait tantangan dan situasi bisnis obat hewan, serta visi-misi ASOHI.

Dengan visi mewujudkan ASOHI yang lebih inovatif, fasilitatif, dan lebih kuat dengan seluruh pemangku kepentingan untuk kemajuan industri peternakan dan kesehatan hewan Indonesia.

Serta dengan membawa misi (Catur Krida) bersama ASOHI mendorong keterbukaan, edukasi, sosialisasi, teknologi informasi, serta bersinergi dan berkolaborasi, menguatkan profesionalitas, ketaatan, skill, kemandirian, hingga ASOHI yang proaktif meningkatkan industri, akselarasi, serta kontribusi peternakan dan kesehatan hewan.

Harris pun berharap Gallus dapat memberikan dukungan yang terbaik untuk menyukseskan visi-misi dan kegiatan-kegiatan ASOHI ke depannya.

Penandatanganan budgeting 2026 disaksikan langsung oleh Komisaris Gallus dan Ketum ASOHI.

Usai pemaparan dan arahan, kegiatan berlanjut dengan penandatanganan budgeting 2026 yang disaksikan langsung oleh Komisaris Gallus dan Ketum ASOHI. Annual Meeting kemudian ditutup dengan makan bersama dan pelatihan bagi karyawan. (RBS)

KOLABORASI HULU-HILIR PERTEMUKAN KOPERASI PETERNAK DAN PELAKU KULINER

Kerja sama mempertemukan koperasi peternak sebagai penggerak sektor hulu dengan pelaku usaha kuliner nasional sebagai penguat sektor hilir. (Foto: Istimewa)

Koperasi Produsen Usaha Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER) bersama Ayam Gepuk Pak Gembus resmi menjalin kerja sama untuk memperkuat integrasi hulu-hilir sektor pangan. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Jumat (23/1/2026), di Kementerian Pertanian.

Kerja sama ini mempertemukan koperasi peternak sebagai penggerak sektor hulu dengan pelaku usaha kuliner nasional sebagai penguat sektor hilir. Pemerintah menilai model kemitraan ini berpotensi memberi kepastian pasar bagi peternak ayam rakyat sekaligus memperkuat rantai pasok unggas nasional.

Penandatanganan PKS dilakukan oleh Founder Ayam Gepuk Pak Gembus, Rido Nurul Adityawan dan Ketua Umum Koperasi Produsen Usaha LPER, H. Mulyadi Atma. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan), Hary Suhada, yang turut menyaksikan kegiatan tersebut mengatakan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong penguatan ekosistem peternakan berbasis kemitraan.

Menurutnya, pemerintah berupaya memastikan peternak tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga memperoleh kepastian usaha. “Ditjen PKH terus memperkuat peran peternak sebagai pelaku utama. Salah satunya melalui fasilitasi kemitraan hulu-hilir agar peternak memperoleh kepastian usaha, akses pasar, dan nilai tambah yang lebih adil,” kata Hary.

Sementara pada kesempatan lain, Direktur Jenderal PKH, Agung Suganda, mengatakan pemerintah terus mendorong kemitraan berkeadilan antara peternak dan pelaku usaha sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional.

“Kementerian Pertanian mendorong kemitraan yang saling menguntungkan dan berkeadilan. Peternak harus mendapat kepastian pasar dan harga yang wajar, sementara pelaku usaha memperoleh pasokan yang berkelanjutan. Kolaborasi seperti ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian dalam memperkuat ekosistem perunggasan nasional,” kata Agung.

Lebih lanjut dikatakan, integrasi hulu-hilir menjadi kunci menjaga keberlanjutan usaha peternak di tengah volatilitas pasar. Ia menegaskan peran pemerintah sebagai fasilitator agar kemitraan berjalan transparan dan tidak merugikan peternak.

“Kami memastikan negara hadir melindungi peternak. Kemitraan hulu-hilir bukan hanya soal bisnis, tetapi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan peternak secara berkelanjutan,” ujar Agung.

Dengan dukungan dari usaha kuliner tersebut yang memiliki 850 outlet dan sekitar 14.000 tenaga kerja, serta menjalin kemitraan dengan lebih dari 200 pondok pesantren di berbagai daerah, kerja sama dengan koperasi peternak dinilai dapat menciptakan permintaan pasar yang relatif stabil bagi produksi unggas rakyat.

Sementara itu, Koperasi Produsen Usaha LPER menaungi ribuan peternak ayam petelur dan ayam pedaging mandiri di berbagai provinsi. Koperasi ini berfokus pada penguatan kelembagaan peternak, peningkatan kapasitas produksi, serta pengembangan ekosistem usaha yang berorientasi pada kesejahteraan anggota.

Kementan menilai kolaborasi antara tersebut sebagai contoh konkret implementasi kebijakan penguatan kemitraan usaha peternakan. Pemerintah berharap integrasi hulu-hilir yang berkelanjutan dapat memperkuat rantai pasok pangan nasional sekaligus memberi kepastian usaha bagi peternak. (INF)

JAGA HARGA DAN PASOKAN, PEMERINTAH BERSAMA ASOSIASI SEPAKAT HARGA TIMBANG HIDUP SAPI 55 RIBU PER KG

Menteri Pertanian saat jumpa pers dalam rapat koordinasi jelang HBKN di kantornya. (Foto: Istimewa)

Pemerintah bersama asosiasi pedagang dan pelaku usaha sepakat menjaga stabilitas harga dan pasokan daging sapi menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, dengan harga timbang hidup sapi di tingkat feedlot sebesar Rp55.000/kg dan berlaku mulai 22 Januari 2026 hingga menjelang Idulfitri, tanpa kenaikan harga.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat koordinasi yang digelar di Kementerian Pertanian (Kementan), Kamis (22/1/2026), yang dihadiri Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, asosiasi pedagang, asosiasi pemotong, feedlotter, hingga pelaku usaha impor sapi bakalan.

Kementan menegaskan tidak akan membiarkan gangguan distribusi maupun praktik spekulasi yang merugikan masyarakat, khususnya menjelang hari besar keagamaan nasional (HKBN). Pemerintah terus melakukan pemantauan harga, pasokan, dan distribusi secara ketat untuk memastikan kebijakan pangan tetap berpihak pada rakyat, peternak, dan pelaku usaha yang taat aturan.

Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), Wahyu Purnama, memastikan seluruh pedagang di bawah naungan APDI kembali berjualan. “Mulai malam Jumat, 23 Januari 2026, pedagang daging kembali beraktivitas dan RPH siap memotong sapi,” kata Wahyu.

Ia menegaskan, jika ditemukan harga di atas kesepakatan tersebut, pedagang diminta segera melapor. “Kalau ada yang melanggar, laporkan ke saya dan akan langsung kami teruskan ke pemerintah,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (JAPPDI), H Asnawi. “Kalau ada pengusaha feedlot menjual di atas Rp55 ribu per kilogram, silakan laporkan dengan bukti untuk diteruskan ke Menteri Pertanian,” tegasnya.

Pemerintah juga memastikan pasokan sapi aman. Kuota impor sapi bakalan sekitar 700 ribu ekor per tahun telah disiapkan dan dialokasikan kepada sekitar 80 perusahaan penggemukan sapi. Selain itu, BUMN Pangan ditugaskan sebagai stabilisator untuk menjaga keseimbangan harga dan pasokan di tingkat konsumen.

Pemerintah juga akan terus mengawal agar distribusi berjalan lancar dan masyarakat tidak terbebani lonjakan harga daging sapi menjelang Ramadan dan Lebaran. (INF)

RAKERNAS PINSAR INDONESIA: MERAJUT INTEGRASI INDUSTRI UNGGAS DEMI AMANKAN PASOKAN PROTEIN NASIONAL

Foto bersama dalam Rakernas Pinsar Indonesia. (Foto: Infovet/Sadarman)

Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) resmi menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026, pada 19-21 Januari 2026 di Yogyakarta. Perhelatan strategis ini menjadi momentum krusial bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan ulang arah industri perunggasan nasional di tengah dinamika pasar yang kian menantang.

Pertemuan ini menjadi krusial mengingat sektor perunggasan nasional tengah berada di persimpangan jalan antara modernisasi teknologi dan perlindungan hak-hak peternak mandiri.

Di tengah ancaman efisiensi global, Rakernas ini berfungsi sebagai wadah konsolidasi untuk memastikan bahwa transformasi industri menuju sistem terintegrasi tidak menggerus peran peternak rakyat, melainkan memperkuat daya saing mereka dalam rantai pasok nasional yang lebih transparan dan berkeadilan.

Respons Cepat Terhadap Tantangan Sektor Perunggasan
Ketua Pelaksana Rakernas PINSAR Indonesia 2026, Parjuni, menegaskan bahwa kegiatan tahun ini bukan sekadar seremoni rutin. Mengangkat tema “Pengembangan Industri Ayam Terintegrasi”, Rakernas ini merupakan jawaban atas berbagai persoalan fundamental yang menghimpit peternak rakyat.

“Kami ingin merumuskan arah dan langkah bersama. Saat ini, kita menghadapi tantangan nyata mulai dari ketimpangan struktur pasar hingga fluktuasi harga yang kerap merugikan peternak maupun konsumen,” kata Parjuni.

Ia juga menyoroti pentingnya stabilitas pasokan protein hewani, terutama dalam mendukung program strategis pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, industri harus bertransformasi agar mampu menyediakan pasokan yang stabil, terjangkau, dan berkelanjutan.

Ekspansi Organisasi: Pelantikan 12 Wilayah Baru
Dalam rangkaian acara Rakernas, PINSAR Indonesia menunjukkan penguatan basis massanya dengan melantik pengurus dari 12 wilayah baru. Dipandu oleh Ir Eddi Wahyudin, prosesi pelantikan dan penyerahan Pataka dilakukan langsung oleh Ketua Umum PINSAR Indonesia Singgih Januratmoko, kepada perwakilan wilayah mulai dari Aceh, Banten, DKI Jakarta, hingga Papua Barat dan Maluku Utara. Kehadiran pimpinan wilayah baru ini diharapkan memperkuat posisi tawar peternak rakyat dalam mengawal kebijakan perunggasan di tingkat daerah hingga pusat.

Ke depannya, PINSAR Indonesia berkomitmen menjadi benteng perlindungan bagi peternak rakyat melalui penguatan akses permodalan, penyediaan bibit dan pakan yang berkualitas, serta pendampingan teknologi.

Dengan organisasi yang semakin solid, PINSAR Indonesia bertujuan menciptakan ekosistem usaha agar peternak kecil tidak lagi berjalan sendiri dalam menghadapi gempuran korporasi, melainkan memiliki daya tawar kolektif dalam menentukan harga pasar yang adil serta menjadi mitra utama pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.

Harapan Baru Melalui Program MBG
Membuka acara secara resmi, Singgih memberikan angin segar bagi para peternak. Ia menyatakan bahwa kebijakan pemerintah terkait program MBG adalah “oase” bagi keberlangsungan usaha peternak rakyat.

“Peternak rakyat kini boleh bernapas lega. Program MBG diproyeksikan mampu menyerap produk unggas, baik daging maupun telur secara maksimal. Ini adalah kepastian pasar yang selama ini dinantikan agar peternak bisa menikmati hasil nyata dari usaha yang mereka tekuni,” kata Singgih.

Dengan integrasi industri yang lebih solid dan dukungan pasar dari program pemerintah, Rakernas PINSAR Indonesia 2026 diharapkan menjadi titik balik bagi kejayaan perunggasan nasional yang lebih berkeadilan. (Sadarman)