RAKERNAS PINSAR INDONESIA: MERAJUT INTEGRASI INDUSTRI UNGGAS DEMI AMANKAN PASOKAN PROTEIN NASIONAL

Foto bersama dalam Rakernas Pinsar Indonesia. (Foto: Infovet/Sadarman)

Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) resmi menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026, pada 19-21 Januari 2026 di Yogyakarta. Perhelatan strategis ini menjadi momentum krusial bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan ulang arah industri perunggasan nasional di tengah dinamika pasar yang kian menantang.

Pertemuan ini menjadi krusial mengingat sektor perunggasan nasional tengah berada di persimpangan jalan antara modernisasi teknologi dan perlindungan hak-hak peternak mandiri.

Di tengah ancaman efisiensi global, Rakernas ini berfungsi sebagai wadah konsolidasi untuk memastikan bahwa transformasi industri menuju sistem terintegrasi tidak menggerus peran peternak rakyat, melainkan memperkuat daya saing mereka dalam rantai pasok nasional yang lebih transparan dan berkeadilan.

Respons Cepat Terhadap Tantangan Sektor Perunggasan
Ketua Pelaksana Rakernas PINSAR Indonesia 2026, Parjuni, menegaskan bahwa kegiatan tahun ini bukan sekadar seremoni rutin. Mengangkat tema “Pengembangan Industri Ayam Terintegrasi”, Rakernas ini merupakan jawaban atas berbagai persoalan fundamental yang menghimpit peternak rakyat.

“Kami ingin merumuskan arah dan langkah bersama. Saat ini, kita menghadapi tantangan nyata mulai dari ketimpangan struktur pasar hingga fluktuasi harga yang kerap merugikan peternak maupun konsumen,” kata Parjuni.

Ia juga menyoroti pentingnya stabilitas pasokan protein hewani, terutama dalam mendukung program strategis pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, industri harus bertransformasi agar mampu menyediakan pasokan yang stabil, terjangkau, dan berkelanjutan.

Ekspansi Organisasi: Pelantikan 12 Wilayah Baru
Dalam rangkaian acara Rakernas, PINSAR Indonesia menunjukkan penguatan basis massanya dengan melantik pengurus dari 12 wilayah baru. Dipandu oleh Ir Eddi Wahyudin, prosesi pelantikan dan penyerahan Pataka dilakukan langsung oleh Ketua Umum PINSAR Indonesia Singgih Januratmoko, kepada perwakilan wilayah mulai dari Aceh, Banten, DKI Jakarta, hingga Papua Barat dan Maluku Utara. Kehadiran pimpinan wilayah baru ini diharapkan memperkuat posisi tawar peternak rakyat dalam mengawal kebijakan perunggasan di tingkat daerah hingga pusat.

Ke depannya, PINSAR Indonesia berkomitmen menjadi benteng perlindungan bagi peternak rakyat melalui penguatan akses permodalan, penyediaan bibit dan pakan yang berkualitas, serta pendampingan teknologi.

Dengan organisasi yang semakin solid, PINSAR Indonesia bertujuan menciptakan ekosistem usaha agar peternak kecil tidak lagi berjalan sendiri dalam menghadapi gempuran korporasi, melainkan memiliki daya tawar kolektif dalam menentukan harga pasar yang adil serta menjadi mitra utama pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.

Harapan Baru Melalui Program MBG
Membuka acara secara resmi, Singgih memberikan angin segar bagi para peternak. Ia menyatakan bahwa kebijakan pemerintah terkait program MBG adalah “oase” bagi keberlangsungan usaha peternak rakyat.

“Peternak rakyat kini boleh bernapas lega. Program MBG diproyeksikan mampu menyerap produk unggas, baik daging maupun telur secara maksimal. Ini adalah kepastian pasar yang selama ini dinantikan agar peternak bisa menikmati hasil nyata dari usaha yang mereka tekuni,” kata Singgih.

Dengan integrasi industri yang lebih solid dan dukungan pasar dari program pemerintah, Rakernas PINSAR Indonesia 2026 diharapkan menjadi titik balik bagi kejayaan perunggasan nasional yang lebih berkeadilan. (Sadarman)

PINSAR INDONESIA SAMBUT ERA BARU: PROGRAM MBG JADI “CAHAYA” BAGI PETERNAK RAKYAT

Suasana Rakernas PINSAR Indonesia di Yogyakarta. (Foto-foto: Infovet/Sadarman)

Suasana hangat menyelimuti Candhari Heaven, Yogyakarta, pada Senin (19/1/2026) malam. Di tengah udara kota yang syahdu karena diguyur hujan, puluhan pemimpin wilayah Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) dari seluruh penjuru Tanah Air berkumpul, menandai dimulainya rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PINSAR Indonesia 2026.

Acara jamuan makan malam ini bukan sekadar seremoni pembuka. Bagi para peternak rakyat yang tergabung dalam PINSAR Indonesia, momentum ini menjadi titik balik emosional setelah sekian lama bergelut dengan ketidakpastian industri perunggasan nasional.

Ketua Umum PINSAR Indonesia, H. Singgih Januratmoko SKH MM dalam sambutannya di hadapan para pengurus wilayah, tak mampu menyembunyikan rasa bangganya atas daya tahan organisasi yang dipimpinnya. Ia menganalogikan perjalanan peternak mandiri, khususnya di sektor budi daya broiler selama lebih dari 10 tahun terakhir sebagai masa-masa “berjalan di kegelapan”.

“Lebih dari satu dekade kita berjalan di kegelapan yang bisa kita analogikan tanpa cahaya sama sekali. Terutama peternak broiler yang didera masalah over supply yang seakan tiada ujungnya hingga banyak yang gulung tikar,” ujar Singgih dengan nada emosional di tengah riuh rendah suasana makan malam.

Namun, optimisme baru kini terpancar seiring dengan transisi pemerintahan dan kebijakan strategis yang mulai digulirkan. Singgih menyebut program unggulan pemerintah berupa pemberian susu dan Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah sebagai “oksigen” baru bagi industri peternakan rakyat.

Menurutnya, program MBG adalah jawaban konkret atas permasalahan hilirisasi yang selama ini menghimpit peternak kecil. Dengan kebutuhan protein hewani yang masif untuk anak sekolah di seluruh Indonesia, PINSAR Indonesia memandang diri mereka sebagai aktor kunci yang memegang kendali produksi.

“Kini kita sudah bisa bernapas lega karena adanya program MBG tersebut. Kita terlibat secara langsung karena kita memiliki produknya, daging ayam dan telur, yang kandungan gizi hewaninya melampaui gizi nabati,” tegasnya.

Ketua Umum PINSAR Indonesia, Singgih Januratmoko, saat memberikan sambutannya.

Rangkaian Rakernas ini dijadwalkan akan berlangsung hingga Rabu (21/1/2026). Agenda utama yang akan dibahas pada hari-hari berikutnya mencakup diskusi mengenai pengembangan ekosistem industri ayam terintegrasi serta pemantapan peran PINSAR Indonesia dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui usaha peternakan rakyat.

Selain dihadiri para pemimpin wilayah, acara ini juga menjadi wadah konsolidasi internal untuk mengevaluasi program kerja tahun sebelumnya dan merumuskan langkah strategis menghadapi tantangan global 2026.

Semangat yang dibawa dari meja makan malam ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi PINSAR Indonesia untuk keluar dari “kegelapan” masa lalu dan menyongsong kedaulatan pangan yang lebih berpihak pada peternak rakyat. (Sadarman)

SEBANYAK 400 DOSIS VAKSIN DARURAT UNTUK LSD DISALURKAN KE JEMBRANA

Penyerahan bantuan vaksin darurat untuk LSD serta obat hewan, multivitamin, disinfektan, dan alat kesehatan untuk membantu peternak sapi di Jembrana. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) menyalurkan 400 dosis vaksin darurat untuk penyakit lumpy skin disease (LSD) yang dilengkapi obat hewan, multivitamin, disinfektan, dan alat kesehatan untuk memberikan perlindungan ternak sapi milik peternak di Kabupaten Jembrana, Bali. Langkah ini dilakukan untuk memutus penularan LSD yang sempat menjangkiti puluhan sapi dan berpotensi mengganggu ekonomi peternak.

Bantuan diserahkan Direktur Kesehatan Hewan Kementan Hendra Wibawa, kepada Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, di Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Sabtu (17/1/2026). Ini merupakan tahap pertama bantuan Kementan sebagai respons darurat atas terdeteksinya LSD di Kabupaten Jembrana.

“Hari ini kami menerima peralatan lengkap untuk mencegah penyakit LSD. Ada vaksin, obat-obatan, multivitamin, dan juga disinfektan,” ungkap Kembang.

“Ini upaya kita mempercepat penanganan penyebaran LSD pada sapi. Kolaborasi yang luar biasa hari ini, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan masyarakat peternak. Semoga segera bisa kita selesaikan.”

Pada kesempatan yang sama, Hendra Wibawa turut mengimbau peternak agar segera melapor jika menemukan gejala benjolan pada kulit sapi, tidak memasukkan dan mengeluarkan ternak dari kandang di zona tertular, serta menjaga kebersihan kandang untuk mengurangi habitat vektor pembawa penyakit.

“Petugas akan langsung memeriksa dan mendiagnosis apakah itu suspek LSD atau penyakit kulit biasa. Jika ditemukan indikasi sakit, segera lakukan isolasi mandiri dengan memisahkan ternak tersebut dari kawanan yang sehat dan laporkan ke petugas agar segera mendapatkan penanganan,” ujar Hendra.

Sementara itu di tempat terpisah, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menegaskan bahwa pengendalian penyakit hewan menular merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi keberlanjutan usaha peternak rakyat. Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, saat meninjau kesiapan hilirisasi ayam di Bone, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1/2026).

“Negara tidak boleh membiarkan peternak menanggung risiko sendiri. Ketika ada ancaman penyakit, negara harus hadir lebih dulu untuk melindungi ternak dan memastikan usaha peternak tetap berjalan,” kata Agung.

Ia menegaskan bahwa langkah cepat seperti vaksinasi darurat, pembatasan lalu lintas ternak, dan pendampingan teknis di lapangan menjadi instrumen penting agar peternak tidak mengalami kerugian berkepanjangan akibat wabah penyakit hewan. (INF)

TEMU KANGEN KLVI, WUJUD AKTUALISASI DIRI PARA DOKTER HEWAN SENIOR

Momen foto bersama Ketua Umum KLVI, Dirkeswan, pihak Vaksindo (Foto-foto: Infovet/NDV)

Para dokter hewan senior yang tergabung dalam Paguyuban Keluarga Lansia Veteriner Indonesia (KLVI) menyelenggarakan acara temu kangen dan berkumpul di Cafetaria PT Vaksindo Satwa Nusantara Plant 1, Bogor, Selasa (13/1/2026).

Pertemuan rutin ini sebagai perwujudan untuk mempererat tali silaturahmi, meningkatkan kesehatan mental, serta aktualisasi diri pada lansia tangguh (sehat, aktif, mandiri, produktif). Ketua Umum Paguyuban KLVI, Prof Dr Drh Fachryan Hasmi Pasaribu, mengatakan pertemuan ini rutin terlaksana setiap tiga bulan sekali.

"KLVI kami bagi menjadi lima sektor yaitu Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Bogor. Tahun lalu, pertemuan diadakan di Bandung. Mengawali 2026 ini, kebagian di Jakarta,” tutur Prof Fachryan sembari menambahkan bahwa paguyuban ini dalam proses transformasi sebagai organisasi. Program-program untuk jangka panjang juga tengah dirapikan.

Koordinator Paguyuban Keluarga Lansia Veteriner Sektor Jakarta, Drh Didi Aswadi MM, menyebutkan saat ini anggota paguyuban di sektor Jakarta sekitar 300 orang. Sementara jumlah anggota keseluruhan dari lima sektor mencapai 1.000 orang lebih yang aktif.  

Keanggotaan KLVI awalnya bersifat eksklusif dokter hewan, bertujuan sebagai media bersilaturahmi dan bertukar pikiran para dokter hewan senior Indonesia. Dilandasi semangat kekeluargaan dan persatuan, keanggotaan KLVI tidak terbatas hanya pada dokter hewan saja, akan tetapi juga anggota keluarganya.

KLVI digagas pertama kali oleh 13 orang dokter hewan senior dan secara resmi dibentuk pada 6 Juli 1996, di kediaman Drh Soetopo, di Jakarta. Para senior yang terlibat di antaranya 1) Drh Soetopo, 2) Drh Soekobagyo, 3) Drh Soetikno, 4) Drh Suwadi Sindurejo, 5) Drh Hutabarat, 6) Drh ZB Tafal, 7) Drh Markoen, 8) Drh Tamyis, 9) Drh Ishak, 10) Drh Dharmojono, 11) Drh Sugiri, 12) Drh IGN Teken Temadja, dan 13) Drh Martono. Di antara para pendiri tersebut, saat ini Drh Dharmojono menjadi satu-satunya pendiri awal yang masih mendampingi KLVI.

Layanan Konsultan

Dari kanan ke kiri: Dirkeswan Drh Hendra Wibawa MSi PhD, Dr Teguh Prajitno, Drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa PhD bercengkrama sembari mengunjungi perkantoran PT Vaksindo Satwa Nusantara

Saat ini KLVI tengah mencanangkan program layanan profesional yang memberikan saran, bimbingan, analisis manajemen maupun memberikan pendampingan teknis guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kesehatan hewan ternak.

“Nantinya tim konsultan dari KLVI memiliki tugas mulai dari merencanakan metode budi daya, merumuskan pakan, mengelola kandang, dan mengatasi masalah penyakit untuk memaksimalkan hasil dan keuntungan bisnis peternakan,” jelas Didi. 

Sementara ditambahkan juga oleh Fachryan, KLVI juga akan bekerja sama dengan perbankan dalam pembuatan kartu anggota (KTA) yang multifungsi.

“Melalui program ini, sinergi antara bank dengan KLVI diwujudkan dalam bentuk nyata yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh anggota. Selain itu, kartu ini juga berfungsi sebagai identitas resmi anggota KLVI,” lanjut Fachryan.

Saran Dokter Hewan Senior Dibutuhkan 

Kegiatan temu kangen diisi dengan keseruan bernyanyi bersama

Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH, Drh Hendra Wibawa MSi PhD, yang hadir di dalam acara KLVI menyampaikan, “Menurut saya kegiatan seperti ini tidak hanya sekadar temu kangen maupun silaturahmi. Bagi kami yang berada dalam jajaran Ditjen PKH, keberadaan acara ini merupakan wadah bagi kami menimba ilmu dari para dokter hewan senior yang telah membangun fondasi sistem peternakan dan kesehatan hewan.”

Bukti dari kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat para senior ini adalah dimana tantangan yang dihadapi pada masa itu dengan keterbatasan sumber daya, mereka mampu buat konklusi yang signifikan untuk pembangunanan peternakan Tanah Air. 

“Salah satu monumental peristiwa yang patut kita contoh yaitu para dokter hewan senior ini sangat berperan dalam membebaskan Indonesia dari wabah PMK dan diakui Organisasi Kesehatan Hewan Dunia atau WOAH pada tahun 1990,” lanjut Hendra. 

Senada dengan Hendra, Head of Animal Health and Livestock Equipment Japfa (Vaksindo), Dr Teguh Yodiantara Prajitno, menuturkan para dokter hewan senior dalam KLVI ini telah merumuskan pilar, sekaligus pengalaman yang mereka lalui dapat menjadi pembelajaran bagi generasi saat ini..   

“Kami yang berada di sini saat ini, sudah diberikan rambu-rambu dan tinggal dikembangkan. Ketika terjadi outbreak penyakit, input-input para senior ini sangat penting,” tutur Teguh. 

Hubungan antargenerasi memegang peran penting dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan dari generasi ke generasi.

“Ketika kita bicara mengenai swasembada pangan, dibutuhkan suplai protein yang konsisten serta sustain. Kontrol keamanan pangan asal hewan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan higienitas dan sanitasi, ujung tombaknya ada pada dokter hewan,” tandasnya.  

Drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa PhD dari Kementan menambahkan pada momen tertentu, para dokter hewan senior dilibatkan dalam kegiatan edukasi masyarakat mengenai gizi, dalam tata kelola program investasi sapi hingga saat terjadi outbreak PMK yang kembali melanda Indonesia.  

“Kami mengajak para senior untuk turut merespon kehawatiran masyarakat perihal kebijakan pemerintah, kemudian manfaat bagi stakeholder. Pesan atau perspektif yang mereka sampaikan, berbasis pengalaman dan jam terbang dalam menghadapi tantangan di industri peternakan dan kesehatan hewan,” pungkasnya. (NDV) 

PEMERINTAH BERENCANA ALOKASIKAN DANA TRILIUNAN KE SEKTOR PETERNAKAN SAPI

Sarasehan soal 4,8 T untuk peternakan sapi yang digelar di Unpad. (Foto: Istimewa)

Kini industri peternakan menjadi atensi pemerintah, terutama untuk pemenuhan gizi masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan, dan swasembada pangan sesuai dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa produk peternakan yang harganya mudah dijangkau dan menjadi menu andalan program MBG adalah daging ayam dan telur. Namun memungkinkan pula jika daging sapi bisa menjadi variasi menu MBG satu kali dalam sepekan.

Setelah menggulirkan anggaran Rp 20 triliun untuk perunggasan, kini pemerintah juga berencana mengucurkan dana Rp 4,8 triliun untuk peternakan sapi sebagai dukungan atas program MBG untuk pasokan daging dan susu yang berkelanjutan. Strategi yang dibangun adalah pengembangan peternakan besar yang tersentralisasi di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur.

Oleh karena itu, Badan Kejuruan Teknik Peternakan Persatuan Insinyur Indonesia (BKT PII) mengadakan sarasehan bertajuk “4,8 T Alokasi Anggaran Pemerintah di Sektor Peternakan Sapi, Mewujudkan Pasokan Daging dan Susu untuk Program MBG yang Berkelanjutan” di Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/1/2026).

Kegiatan yang menghadirkan para stakeholder peternakan ini menjadi sangat penting untuk membahas arah penggunaan anggaran tersebut, potensi dampak terhadap rantai pasokan, kesejahteraan peternak rakyat, inovasi industri, pemerataan pembangunan antar wilayah, hingga mitigasi berbagai risiko teknis dan pasar.

Sarasehan dihadiri pemerintah pusat, pemerintah daerah dari luar Jawa, industri swasta, organisasi peternak, dan pelaku inovasi digital, untuk memperoleh pandangan komprehensif dan rekomendasi strategis. Dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pertanian, BUMN, asosiasi industri susu, asosiasi koperasi persusuan, serta KADIN Indonesia.

Ketua BKT Peternakan PII, Prof Ir Budi Guntoro SPt MSc PhD IPU ASEAN Eng APEC Eng, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dari rencana integrasi peternakan sapi berbasis anggaran Rp 4,8 triliun, serta mengurai tantangan struktural yang perlu diantisipasi pemerintah dan industri, sekaligus merumuskan rekomendasi yang membangun untuk kebijakan, investasi, dan penguatan kelembagaan peternak.

"Kemudian yang cukup penting mendorong kolaborasi antara akademisi, pemerintah, industri, dan peternak,” ujarnya.

Pihaknya berjanji akan terus bersinergi dengan asosiasi peternakan untuk mengawal setiap anggaran dari pemerintah agar dapat memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan peternak.

“Selain itu memastikan generasi muda ke depan mudah mendapatkan akses dalam mengonsumsi protein hewani. Karena mereka merupakan generasi bangsa yang akan membangun Indonesia berikutnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Peternakan Unpad, Prof Dr Ir Rahmat Hidayat SPt MSi IPM, mengemukakan bahwa saat ini industri peternakan diibaratkan berada pada dua kaki. Kaki pertama di antaranya ketimpangan populasi antara jumlah ternak dan masyarakat Indonesia, produksi belum optimal, umur peternak umumnya sudah senior, dan tingkat pendidikan peternak dan partisipasi kelembagaan yang masih rendah.

Sedangkan, salah satu kaki lagi terkait kebijakan program MBG yang memacu permintaan produk peternakan. “Maka dengan kondisi ini tantangan sekaligus kesempatan bagi stakeholder peternakan,” katanya. (INF)

PERMINDO BAWA TUGAS MULIA PERJUANGKAN KEBERADAAN PETERNAK RAKYAT MANDIRI

Foto bersama para punggawa PERMINDO. (Foto: Infovet/Ridwan)

Rabu (14/1/2026). Bertempat di BMB Space Bogor, Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO), menggelar pertemuan bersama awak media dalam rangka memperkenalkan asosiasi yang baru dibentuk tersebut untuk memperjuangkan keberadaan peternak rakyat mandiri.

Mengawali pertemuan, Sekretaris Jenderal PERMINDO, Heri Irawan, memberikan apresiasi kepada para awak media yang hadir sekaligus memperkenalkan hadirnya PERMINDO dalam dinamika industri perunggasan Tanah Air.

PERMINDO sendiri dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi dan memperkuat posisi peternak rakyat mandiri dalam wadah kolektif, serta mendorong kemandirian dan kesejahteraan mereka utamanya dalam kemudahan memperoleh sarana dan produksi ternak (sapronak), salah satunya terkait harga dan ketersediaan DOC.

Pihaknya pun berharap, keberadaan asosiasi ini dapat membantu peternak skala kecil mendapat perhatian untuk tetap mampu bertahan dan bertumbuh, serta menjaga sumber penghasilan mereka dalam ekosistem industri yang berkeadilan.

Tak hanya itu, ditambahkan juga oleh Ketua Umum PERMINDO, Kusnan, bahwa hadirnya asosiasi ini juga membawa misi mulia, yakni memberikan edukasi kepada anak-anak muda agar mau menekuni usaha peternakan unggas sebagai penghasil protein hewani bagi masyarakat.

"Jadi nanti kalau kita ke peternakan ketemunya bukan hanya orang tua saja, tapi juga anak-anak muda. Ini misi kita sangat mulia dan merupakan bagian dari ibadah juga," katanya.

Oleh sebab itu, ia yakini dengan adanya kegiatan ini, suara maupun aspirasi peternak rakyat mandiri bisa tersampaikan dan memastikan usaha mereka terus tumbuh dan berkembang bersama-sama, sehingga menciptakan iklim usaha yang sehat. (RBS)

KEMENTERIAN PERTANIAN RESMI TERBITKAN ATURAN BARU PELARANGAN OBAT HEWAN

Ilustrasi obat hewan. (Foto: Gemini)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 63/KPTS/PK.300/F/01/2026, pemerintah secara resmi menetapkan aturan baru mengenai Pelarangan Penggunaan Obat Hewan pada Ternak yang Produknya untuk Konsumsi Manusia.

Peraturan ini berfokus pada pelarangan golongan antibiotik dan obat-obatan tertentu yang sering digunakan pada ternak yang produknya ditujukan untuk konsumsi. Latar belakang diterbitkannya aturan ini adalah adanya perkembangan kebutuhan untuk melarang penggunaan antibiotik golongan fluorokuinolon serta sefalosporin generasi 3 dan 4 demi mencegah dampak negatif jangka panjang bagi kesehatan masyarakat.

Dalam aturan tersebut, secara spesifik merinci jenis-jenis obat yang dilarang penggunaannya sebagai campuran pakan maupun pemberian langsung. Adapun kelompok obat hewan tertentu yang dilarang sebagai imbuhan pakan (feed additive) di antaranya Colistin; Ciprofloxacin; Norfloxacin; Levofloxacin; Ofloxacin; Oxolinic acid; dan Sefalosporin generasi 3 dan 4 (kecuali Ceftiofur).

Sementara kelompok obat hewan tertentu yang dilarang pemakaiannya secara oral, parental, topikal di antaranya Colistin; Ephedrin beserta turunannya; Paracetamol yang tidak berupa sediaan tunggal; Ciprofloxacin; Norfloxacin; Levofloxacin; Ofloxacin; Oxolinic acid; Sefalosporin generasi 3 dan 4 (kecuali Ceftiofur), serta antibiotik yang dibuat dalam satu formula dengan bahan biologik, farmasetika, premix, dan obat hewan alami.

Dengan ditetapkannya peraturan ini pada 5 Januari 2026, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 9736/PI.500/F/09/2020 tentang Perubahan atas Lampiran III Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN/PK.500/F/09/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir risiko resistansi antimikroba (AMR) pada manusia yang bersumber dari konsumsi produk peternakan. (INF)