MENGHAYATI PENTINGNYA PERAN TECHNICAL SERVICE DALAM MEMINIMALISIR AMR

Foto Bersama Para Peserta

Sabtu 17 Juni 2023 yang lalu di Hotel Oak Wood Taman Mini Indonesia Indah digelarlah Lokakarya Nasional Aksi Bersama Mencegah AMR Bagi Tenaga Pelayan Teknis (Technical Services) Peternakan Unggas di Indonesia.

Acara tersebut terselenggara berkat kolaborasi dari beberapa stakeholder di dunia peternakan seperti Asosiasi Dokter hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI), Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies (CIVAS), Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI), Food and Agriculture Organization (FAO), World Animal Health Organization (WOAH), dan tentu saja Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Dalam sambutannya Ketua Umum ADHPI, Drh Dalmi Triyono menyampaikan bahwa sejatinya penggunaan antibiotik di bidang kesehatan manusia dan hewan adalah keniscayaan. Namun kurang bijak dan sesuainya penggunaan antibiotik menyebabkan terjadinya resistensi antimikroba (AMR). 

"Salah satu bidang pekerjaan dokter hewan di perunggasan misalnya, Technical Service. Mereka merupakan garda terdepan untuk mengedukasi peternak, bukan hanya menjual produk saja, tetapi harus lebih banyak memberikan pengetahuan dan mengubah mindset peternak khususnya dalam penggunaan antibiotik," tutur Dalmi.

Dalam kesempatan yang sama secara daring Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nuryani Zainuddin menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia sebagai pemangku kebijakan juga telah melakukan berbagai upaya pengendalian AMR melalui penetapan peraturan yang mendorong AMU yang bijak dan bertanggung jawab.

Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan salah satu indikator pengendalian AMR 2020-2024 adalah tercapainya penurunan 30% penggunaan antimikroba untuk tujuan profilaksis di peternakan unggas pedaging pada tahun 2024. Dengan mulai terbukanya pasar negara lain terhadap produk unggas Indonesia, tata laksana terapi antimikroba yang baik bukan saja mendukung target pemerintah dalam pengendalian AMR, tetapi juga mendukung usaha dalam memperluas pasar produk perunggasan Indonesia.

Sedangkan Tikiri Priyantha yang merupakan perwakilan WOAH mengatakan bahwa resistensi antimikroba menjadi permasalahan bersama secara global dan merupakan sepuluh besar ancaman yang membutuhkan perhatian serius. Menurutnya AMR bisa membahayakan semua makhluk, tak hanya hewan, namun juga manusia hingga lingkungan, Untuk itu sebuah gerakan bersama pengendalian AMR, untuk meningkatkan kesadaran di antara para pemangku kepentingan menjadi sebuah hal yang penting. (CR)

SOSIALISASI & BIMTEK PELAKSANAAN KURBAN DI TENGAH WABAH

Sosialisasi dan bimtek pelaksanaan kurban di tengah kewaspadaan penyakit hewan yang dilaksanakan secara hybrid di Kantor Kementan. (Foto: Dok. Infovet)

Menjelang pelaksanaan Hari Raya Iduladha, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) pelaksanaan kurban di tengah kewaspadaan wabah penyakit hewan.

Kegiatan dilakukan secara hybrid pada Rabu (14/6/2023), dihadiri sekitar 1.000 orang dari medik dan paramedik selaku tim pemantau hewan kurban, para Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) selaku pelaksana kegiatan pemotongan hewan kurban di luar RPH-R. Adapun narasumber pada sosialisasi dan bimtek di antaranya Drh Denny Widaya Lukman dan Drh Vetnizah Juniantito dari IPB University.

“Kegiatan sosialisasi dan bimtek kami laksanakan mengingat pelaksanaan kurban tahun ini kita dihadapkan dengan munculnya penyakit hewan baru, yaitu Lumpy Skin Disease (LSD) pada sapi dan kewaspadaan akan munculnya Peste des Petits Ruminant (PPR) pada kambing dan domba”, kata Dirjen PKH Kementan, Nasrullah, dalam keterangan resminya, Jumat (16/6/2023).

Ia menjelaskan, kegiatan ini sesuai arahan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL), terutama untuk menyikapi munculnya LSD di beberapa daerah. “Bapak Mentan mengarahkan agar pemerintah memberi bimbingan yang dapat memberikan ketenangan jiwa pada masyarakat. Kegiatan ini juga sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam pencegahan penyebaran penyakit. Pencegahan harus dimulai dari kegiatan penjualan hewan kurban hingga pelaksanaan pemotongan kurban, baik di rumah pemotongan hewan ruminansia (RPH-R) maupun di luar RPH.”

Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang saat ini telah menerbitkan Fatwa MUI No. 34/2023 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Merebaknya Penyakit LSD dan Antisipasi Penyakit PPR pada Hewan Kurban. Upaya ini, kata dia, dilakukan agar penyediaan hewan kurban memenuhi syariat Islam dan memenuhi kesehatan hewan.

Selain itu, Kementan juga menerjunkan tenaga medik dan paramedik veteriner untuk melakukan pemantauan pelaksanaan kurban di lapangan. “Kami imbau kepada seluruh dinas yang menangani fungsi PKH, organisasi profesi, serta fakultas kedokteran hewan di Indonesia ikut berpartisipasi aktif memantau pelaksanaan kurban di lapangan,” imbuhnya.

Sementara, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Syamsul Ma’arif, saat kegiatan sosialisasi dan bimtek mengharapkan kegiatan ini dapat memberi tambahan pengetahuan dalam menangani hewan maupun produk hewan saat pelaksanaan kurban.

“Dengan bimtek kita harapkan pelaksanaan pemotongan hewan kurban memenuhi standar higiene, sanitasi, dan daging yang dihasilkan memenuhi standar Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH),” ujar Syamsul.

Ia juga menerangkan bahwa seluruh proses pemotongan hewan kurban tidak boleh dilakukan sembarangan. “Mulai dari penyembelihan sampai proses penyediaan daging harus dilakukan dengan benar, karena dalam ibadah kurban tidak hanya mengacu pada aspek halal saja, tetapi juga harus tayib,” tukasnya. (INF)

PERINGATAN HARI PANGAN SEDUNIA : FAO & KEMENTAN TEGASKAN PENTINGNYA STANDAR PANGAN UNTUK MITIGASI AMR

Menteri Pertanian bersama FAO mengajak masyarakat mengonsumi produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) dalam peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia 2023.
(Sumber : FAO 2023)

Dalam rangka memperingati Hari Keamanan Pangan Sedunia, Kementerian Pertanian (Kementan) bersama dengan Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi produk pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

Puncak peringatan Hari Keamanan Pangan Dunia atau World Food Safety Day (WFSD) 2023 yang dilaksanakan di Gedung Auditorium Kementerian Pertanian pada Kamis (8/6) sangat meriah.  Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor Leste, serta Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pada kesempatan tersebut Mentan SYL menyampaikan, peringatan ini menjadi momentum dalam meningkatkan peran bersama untuk kita menjaga keamanan pangan.  “Pangan memiliki peran fundamental dalam keberlangsungan kehidupan manusia dan pangan yang aman merupakan hak setiap orang,” kata Mentan SYL. Sehingga menurutnya, segala upaya dalam memastikan pangan yang aman mutlak diperlukan.  

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah menyampaikan, salah satu upaya pemerintah untuk menjamin keamanan pangan bagi masyarakat adalah melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV), yang merupakan salah satu bentuk jaminan keamanan pangan untuk produk asal hewan. “Adanya standar memberikan panduan penanganan makanan yang higienis bagi peternak, termasuk batas residu pestisida dan obat hewan, untuk mengurangi risiko resistensi antimikroba (AMR),” jelasnya.

Sebagai informasi, sejak tahun 2006, Indonesia bekerjasama dengan FAO dan USAID, serta pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat sistem pengawasan keamanan pangan dengan memastikan keamanan produk ternak di Indonesia, serta secara efektif mengendalikan ancaman AMR melalui anjuran penerapan biosekuriti 3-zona dan kebersihan-sanitasi di peternakan.

Sementara itu, Yohanes Baptista Satya Sananugraha, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Penduduk, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  menjelaskan pangan yang aman, sehat dan bergizi sangat diperlukan dalam setiap tahapan siklus hidup, mulai sejak dalam kandungan sampai usia lanjut. “Salah satu bahan pangan yang sangat baik untuk tumbuh kembang anak dalam upaya pencegahan stunting adalah protein hewani,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Rajendra Aryal, Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor Leste, menyoroti pentingnya keamanan pangan bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Rajendra menyatakan, “Dengan menegakkan standar keamanan pangan yang tinggi, kita dapat menyelamatkan nyawa dan memastikan rantai pasokan pangan yang lebih aman.”

 

Lebih lanjut, Rajendra menegaskan bahwa pangan yang tidak aman juga dapat dihasilkan dari kontaminasi organisme AMR yang berpotensi menimbulkan ‘silent pandemic’ atau pandemi senyap. Untuk itu  penggunaan antimikroba secara bijak dan bertanggung jawab pada semua sektor harus terus digencarkan. “Mari berkomitmen untuk menjunjung tinggi standar keamanan pangan dan bekerja secara kolaboratif untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (INF)

VAKSINASI MASSAL TEKAN RABIES DI TIMOR TENGAH SELATAN

Vaksinasi massal terhadap anjing-anjing di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan. (Foto: Istimewa)

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), melakukan vaksinasi masal terhadap hewan anjing di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, pasca penetapan kejadian luar biasa wabah rabies.

Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, Kementan, Nuryani Zainuddin, melalui keterangan tertulisnya, Minggu (4/6/2023), mengatakan Kementan telah bergerak cepat memantau langsung pendataan di wilayah penyebaran virus rabies.

“Kami telah mengalokasikan 15 ribu dosis vaksin rabies untuk Provinsi NTT dan saat ini juga memberikan bantuan tambahan sebanyak 5 ribu dosis vaksin untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan,” kata Nuryani.

“Kamis hingga Sabtu kemarin berturut-turut kita laksanakan vaksinasi massal terhadap anjing-anjing di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan ini akan terus berlanjut hingga target vaksinasi tercapai.”

Nuryani membeberkan, Kementan telah menjalankan program pengendalian dan pemberantasan rabies di Indonesia, antara lain melalui vaksinasi di wilayah tertular atau wilayah bebas yang terancam, surveilans, pengawasan lalu lintas hewan penular rabies (HPR), manajemen populasi HPR, dan bekerja sama dengan pihak kesehatan dalam rangka penanganan kasus gigitan yang terjadi.

Ia menyebutkan terdapat delapan provinsi bebas rabies, meliputi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Papua, dan Papua Barat. Sedangkan 25 provinsi lainnya di Indonesia menjadi endemik rabies.

Ia juga katakan Kementan telah mengirim tim pusat untuk pelaksanaan vaksinasi dan melakukan diseminasi informasi dan edukasi yang benar tentang rabies, sehingga upaya pencegahan dan pengendalian dapat dilakukan semua pihak.

Sementara Bupati Timor Tengah Selatan, Egusem Pieter Tahun, mengatakan adanya bantuan vaksin dan kehadiran tim vaksinator secara langsung ke lokasi sangat membantu mempercepat pengendalian wabah rabies.

“Kondisi saat ini sudah 128 orang dengan lokasi penyebarannya  di 11 kecamatan, 37 desa, dan kami sudah ke sana sudah tertata dengan kesiapan tenaga medis dan petugas dari peternakan” ujar Egusem.

Kepala Dinas Peternakan Kabupaten TTS, Dianar Ati, mengatakan vaksinasi massal rabies ini merupakan tonggak awal untuk terus dilakukannya vaksinasi terhadap seluruh hewan anjing yang ada di daerah ini.

“Mulai hari ini dan seterusnya vaksinasi harus selalu dilakukan, tadi bapak Bupati berpesan agar setiap hari harus melaporkan ke beliau seberapa banyak capaian pada hari tersebut,” kata Dianar.

“Saat ini sebanyak 2.500 dosis akan kami fokuskan di Kecamatan Kota Soe, kemudian kami juga mengarah ke kecamatan yang saat ini dikategorikan zona merah.” (INF)

FAO DAN KEMENTAN UNDANG BARA GELAR WORKSHOP AMR

Foto Bersama Para Peserta dan Trainer

Resistensi antimikroba (AMR) tentunya sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Isu tersebut bahkan merupakan salah satu topik yang dibahas oleh para pemimpin dunia pada KTT G-20 di bali beberapa waktu yang lalu.

Indonesia sendiri masih berjuang dalam mengendalikan resistensi antimikroba. Dengan tujuan studi banding sekaligus berbagi pengalaman, FAO ECTAD Indonesia bersama Kementan melaksanakan kegiatan workshop mengenai AMR bertemakan MPTF - BARA Traning and Workshop di Hotel Aston Priority, Jakarta Selatan (23/5) lalu. Pesertanya merupakan semua stakeholder baik pemerintah dan swasta yang bergerak dalam bidang medis, akuakultur, dan pertanian yang bersinggungan dengan penggunan antimikroba. 

Kasubdit POH Drh Ni Made Ria Isriyanthi yang hadir mewakili Direktur Kesehatan Hewan dalam sambutannya menyatakan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mendukung keberlangsungan acara tersebut. Ia menyebut bahwa pelatihan ini merupakan upaya dari pemerintah dalam mengendalikan resistensi antimikroba.

"Kita berkolaborasi dengan BARA dan FAO juga bukan tanpa alasan, di Bangladesh kampanye AMR ini sangat masif, dan kita bisa mengambil hal - hal positif dari mereka," tutur Ria.

BARA (Bangladesh AMR Response Alliance) sendiri merupakan organisasi independen yang terdiri dari bermacam profesi yang berhubungan dengan medis seprti dokter, dokter hewan dokter gigi, apoteker, dan semua pihak yang berkecimpung di sektor keamanan pangan, akuakultur, dan pertanian secara luas.

Hal tersebut disampaikan oleh Jahidul Hasan selaku fasilitator / trainer dalam acara tersebut Pria yang berprofesi sebagai apoteker tersebut juga merupakan salah satu anggota BARA. Ia mengatakan bahwa BARA terbentuk sejak tahun 2018 atas keresahan mengenai resistensi antimikroba yang terjadi di Bangladesh.

Di negaranya, Jahidul mengatakan bahwa penggunaan antimikroba di berbagai sektor dapat dibilang sangat serampangan. Bahkan ia menyebut bahwa seorang profesor di satu rumah sakit besar di Bangladesh sampai terkaget - kaget bahwa bakteri yang diisolat dari rumah sakit tempatnya bekerja merupakan superbug alias bakteri yang resisten terhadap berbagai macam jenis antibiotik.

"Ini tentu sangat meresahkan, oleh karena itu kami berinisiatif membangun BARA. semua sektor kami rangkul, dokter, dokter gigi, dokter hewan, bahkan dari sektor akuakultur dan pertanian juga boleh, kami tidak membatasi keanggotaan kami, siapapun yang merasa terpanggil akan masalah ini boleh menjadi anggota kami," tuturnya.

Kegiatan yang dilakukan BARA antara lain melakukan penyuluhan, pendampingan, konsultasi, dan pelatihan ke masyarakat, pelajar, mahasiswa, kalangan medis, bahkan petani, peternak, dan pembudidaya ikan. Mereka umumnya melaksanakan kegiatan dengan pendekatan yang persuasif dan menyenangkan sehingga masyarakat menerima kedatangan mereka.

"Kami memulai dari bawah, mengumpulkan data, melihat apa yang terjadi, dan melakukan action sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan. Pemerintah pun ikut andil dalam hal ini, karena kami tahu bahwa data adalah hal yang penting juga bagi mereka dalam mengambil keputusan," kata Jahidul.

Dari data yang terkumpul, BARA kemudian mengolahnya dan menjadikanya aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat. Dari situlah masyarakat dapat mengakses isu tentang AMR, teredukasi, dan lebih menyadari pentingnya isu tersebut.

Dalam kesempatan yang sama Drh Erianto Nugroho selaku perwakilan FAO ECTAD Indonesia mengatakan bahwa program ini sangat bagus dan esensial bagi Indonesia yang tengah berjuang menghadapi AMR. Ia menilai dari sini Indonesia bisa banyak belajar, membagi dan berbagi pengalaman terutama challenge di lapangan terkait pengendalian AMR.

"Bisa saja kita membuat semacam organisasi kaya BARA, orang yang ikut yang benar - benar independen. Tapi sebagus - bagusnya program yang dibuat kalau masyarakatnya tidak aware akan hal ini juga rasanya percuma, jadi fokus utamanya bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat dulu ya mungkin," tutur dia.

Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari dimulai dari 23-26 Mei 2023. Diharapkan dengan selesainya kegiatan ini kapasitas Indonesia dalam mengendalikan AMR semakin meningkat dan lebih baik. (CR)

NUTRICELL PERANTARAI KERJASAMA INDONESIA DAN TIONGKOK DI BIDANG PENGOLAHAN SARANG BURUNG WALET

Penandatanganan MoU di Bidang Sarang Walet Antara Indonesia dan RRT
(Sumber : Infovet)

Dalam pertemuan G-20 yang lalu di Bali, kontingen pengusaha Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melakukan pertemuan bisnis yang membahas sarang burung walet. Dari sana disepakatilah bahwa akan diadakan kerjasama bilateral antara Indonesia dan RRT terkait sarang burung walet.

Pengejawantahan kerjasama tersebut terjadi pada Sabtu (25/3) di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Pada hari itu dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara dua negara terkait kerjasama di bidang sarang burung walet dan pertanian berkelanjutan. Acara tersebut diprakarsai oleh PT Nutricell Emmersa Biosicience. 

Hadir dalam acara tersebut yakni Dr Ir Nasrullah selaku Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan. Dalam sambutannya beliau menyambut baik kerjasama bilateral ini, dan mengharapkan bahwa kerjasama ini dapat menguntungkan kedua negara, bukan hanya dalam jangka waktu yang pendek tetapi panjang.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Kemenristek RRT di Indonesia, Chang Kong mengatakan bahwa kerjasama ini semakin mempererat hubungan bilateral kedua negara. Dimana sebelumnya RRT dan Indonesia sudah banyak melakukan kerjasama di bidang pertambangan dan kendaraan berbahan bakar listrik. 

Ditemui juga ditempat yang sama, CEO PT Nutricell Suaedi Sunanto menyatakan bahwa kehadiran nutricell dalam kerjasama ini tentunya membingungkan semua pihak. Pasalnya Saat mengikuti kontingen pengusaha di G-20, Suaedi benar - benar bingung mencari topik yang terdekat dengan bidangnya, peternakan. 

"Saya akhirnya ketemu topik yang menarik, yang paling dekat ya sarang walet, mau ngomongin pertambangan enggak ngerti, mau ngomongin listrik takut kesetrum, jadi ya sarang walet ini komoditi yang seksi bagi kita," tuturnya. 

Suaedi bercerita bahwa Indonesia merupakan produsen sarang burung walet terbesar di dunia, dimana 80% produksi dunia berasal dari Indonesia. Sementara RRT, merupakan konsumen tersbesar dari sarang burung walet di dunia. 

"Tiongkok itu punya sejarah terhadap sarang walet seperti Eropa punya sejarah terhadap rempah - rempah. Pada saat orang Eropa mencari rempah ke Indonesia, sebenarnya kaisar Tiongkok juga menjalankan "misi rahasia" mencari sarang walet ke Indonesia," tuturnya.

Selama ratusan tahun, sarang burung walet telah menjadi konsumsi wajib bagi warga RRT, selama itu pula penelitian terhadap khasiat sarang burung walet telah dijalankan di sana, lanjut Suaedi. Meskipun mahal, warga RRT sebisa mungkin akan mengonsumsi sarang burung walet, karena khasiat dan sudah menjadi tradisi dan takhayul bagi mereka. Percampuran science dan folklore inilah yang menurut Suaedi menjadi pasar tersendiri.

Selama ini volume perdagangan sarang walet Indonesia langsung ke RRT mengalami kendala, salah satunya dalam hal standarisasi. Suaedi bilang bahwa RRT lebih suka mengimpor sarang walet dari Malaysia, Singapura, dan Hongkong karena mereka berinvestasi di sana dalam jumlah besar. Padahal, sarang walet alias bahan baku yang didatangkan kebanyakan dari Indonesia.

"Kami menginisasi agar sarang walet dari sini bisa memenuhi standar di RRT makanya kami ajak RRT investasi di sini. Dari segi tenaga kerja, di sini masih sangat efisien, mereka hanya tinggal melakukan transfer teknologi saja, kita sudah siap. Nah, disinilah Nutricell ikut andil, kami yang akan menjadi mitra mereka dalam memenuhi standar yang mereka inginkan, dengan portofolio yang kami miliki, mereka setuju dengan itu," tutur Suaedi.

Total investasi yang digelontorkan oleh RRT pada acara tersebut yakni sekitar USD 200 juta atau sekitar 3 triliun rupiah. Tentunya dengan masuknya investasi sebesar itu menjadi angin segar bagi Indonesia. (CR)

KEMENTAN BERSAMA FAO LUNCURKAN PETA JALAN NASIONAL UNTUK MEREDUKSI AMR

Suasana Lauching Buku Manual Penyakit Unggas

Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) telah meluncurkan peta jalan untuk mengurangi penggunaan antimikroba di peternakan.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Layanan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Nasrullah pada forum diskusi berkala dengan pemangku kepentingan unggas yang disebut OBRASS (Obrolan  Ringan Akhir Pekan Seputar Unggas) di Jakarta, Sabtu (04/03). Peta jalan ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan antimikroba untuk pencegahan hingga 40% pada tahun 2029.

Dalam kegiatan ini juga diluncurkan tiga publikasi lainnya, yaitu: (1). Manual Penyakit Unggas edisi 2023; (2). Pedoman Umum untuk Penatagunaan Antimikroba di Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan (3). materi komunikasi, informasi, dan edukasi penatagunaan antimikroba.

“Kita juga libatkan Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI) dalam penyusunan peta jalan ini. Publikasi ini ditujukan untuk membantu semua pemangku kepentingan dalam upaya memerangi resistensi antimikroba (AMR), terutama di sektor peternakan,” kata Nasrullah menjelaskan.

Menurut Nasrullah, penyalahgunaan antimikroba baik di sektor kesehatan manusia dan hewan, maupun dalam produksi pangan dapat mempercepat terjadinya AMR. “AMR merupakan salah satu ancaman kesehatan masyarakat global terbesar karena dapat mempersulit pengobatan infeksi dan meningkatkan jumlah kematian, serta menimbulkan kerugian ekonomi,” imbuhnya menerangkan.

Menyadari besarnya dampak kesehatan dan ekonomi ini, Indonesia telah mengembangkan Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba tahun 2020-2024.

“Publikasi yang diluncurkan ini merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Nasional yang mendukung strategi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi seluruh sektor dalam melaksanakan praktik penggunaan antimikroba yang bijak dan bertanggung jawab,” tandasnya.

Rajendra Aryal, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, mengapresiasi kerja sama semua pihak dalam mengembangkan pedoman ini. 

“Panduan yang diluncurkan hari ini menjadi titik capaian penting dalam memperkuat pengendalian AMR melalui pendekatan One Health multisektor yang dapat digunakan pada semua tingkatan. Keberlanjutan dari komitmen yang ada saat ini dalam pelaksanaannya pada sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan juga produksi pangan, merupakan hal utama yang diperlukan untuk terus meningkatkan dampak positif yang dihasilkan,” kata Aryal.

Kedepannya , FAO akan terus mendukung pemerintah Indonesia dalam menanggulangi AMR melalui pendekatan One Health dengan pendanaan dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).

Kepala Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI), Dalmi Triyono, menekankan pentingnya menerapkan pedoman-pedoman ini guna mencapai target rencana aksi nasional untuk mengendalikan AMR.

“ADHPI mendorong semua pemangku kepentingan, terutama dokter hewan dan peternak, yang berada di garis terdepan dalam pengendalian AMR, untuk mengimplementasikan manual dan pedoman ini dengan baik agar dapat meningkatkan manajemen kesehatan unggas dan memperlambat laju AMR,” jelas Triyono.

Sebagai informasi, Sejak 2016, FAO telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan program pencegahan dan pengendalian AMR dalam produksi ternak dan sektor kesehatan hewan di seluruh Indonesia. Upaya yang berkelanjutan ini dilakukan untuk mengendalikan penggunaan antimikroba di sektor peternakan sekaligus mendorong peternak agar menghasilkan produk ternak yang lebih aman untuk konsumsi publik. (CR)