DARURAT PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI JAWA TIMUR

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) mewabah di Jawa Timur. (Foto: Istimewa)

Menyikapi kejadian munculnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan Lamongan, Kementerian Pertanian (Kementan) lakukan upaya pencegahan penyebaran dan tracing PMK.

“Dua Laboratorium utama kita, Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates dan Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya sebagai laboratorium rujukan PMK telah melakukan tracing. Saat ini kita koordinasi dengan Pemerintah Daerah Jawa Timur untuk melakukan lockdown zona wabah,” kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (7/5/2022).

Ia menjelaskan, awalnya kasus ini diketahui setelah hasil pemeriksaan PCR menunjukkan positif PMK dan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi bersama Gubernur Jawa Timur dan empat Bupati wilayah kasus PMK.

Adapun langkah darurat yang disiapkan untuk penanganan sebagai berikut:

1. Penetapan wabah oleh Menteri Pertanian berdasarkan surat dari Gubernur dan rekomendasi dari otoritas veteriner nasional sesuai dgn PP No. 47/2014.

2. Pendataan harian jumlah populasi positif PMK.

3. Pemusnahan ternak positif PMK secara terbatas.

4. Penetapan lockdown zona wabah tingkat desa/kecamatan di setiap wilayah dengan radius 3-10 km dari wilayah terdampak wabah.

5. Melakukan pembatasan dan pengetatan pengawasan lalu lintas ternak, pasar hewan dan rumah potong hewan.

6. Melakukan edukasi kepada peternak terkait SOP pengendalian dan pencegahan PMK.

7. Menyiapkan vaksin PMK.

8. Pembentukan gugus tugas tingkat provinsi dan kabupaten.

9. Pengawasan ketat masuknya ternak hidup di wilayah-wilayah perbatasan dengan negara tetangga yang belum bebas PMK oleh Badan Karantina Pertanian.

"Sejak Jumat (6/5/2022), tim pusat dan daerah sudah bekerja di lapangan. Harapannya dapat melokalisir zona penyakit dan tidak menyebar ke wilayah sentra sapi lainnya," ucap Nasrullah.

“Masyarakat kita mohon bantuan dan kerja sama untuk tidak memindahkan atau memperjualbelikan sapi dari daerah wabah ke daerah yang masih bebas. Kita tangani bersama dan lokalisir wilayahnya." (INF)

DITJEN PKH GELAR WEBINAR BUILDING INDONESIAN DAIRY INDUSTRY

Webinar Building Indonesian Dairy Industry. (Foto: Infovet/Sjamsirul)

Selasa (29/3), dimulai pukul 09:00 WIB, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, bersama US Dairy Industry’s Experience menggelar webinar “Building Indonesian Dairy Industry”.

Dalam sambutannya, Direktur Pemasaran dan Pengolahan Hasil Peternakan, Ditjen PKH, Tri Melasari, mengemukakan bahwa hambatan pengembangan sapi perah di Indonesia karena kepemilikan rata-rata hanya 2-3 ekor sapi perah/keluarga. 

“Dengan rata-rata produksi susu hanya 12 liter/ekor/hari. Selain itu, regenerasi peternak yang juga berjalan lambat,” kata Tri.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah telah membuat pilot project sapi perah di Pasuruan, Jawa Timur sebagai percontohan bagi generasi milenial.

“Juga dirintis untuk mempelajari pengalaman pemeliharaan sapi perah peternak di Amerika Serikat dengan bentuk berbagai kerja sama,” tambahnya.

Dalam webinar tersebut turut menghadirkan narasumber diantaranya DR Sophie Eaglen PhD (National Association of Animal Breeders Inc), Paul Thomas (American Breeders Service), Sidney Anders (American Jersey Cattle Association), Timothy Anderson (Wisconsin Departement of Agriculture Trade and Consumer Protection) dan DR Deddy Fachruddin Kurniawan DVM (Dairy Pro Indonesia), dengan moderator Epi Taufik SPt MVPH MSi IPM PhD. (SA)

SUSUN ROADMAP PENGEMBANGAN SUSU ORGANIK INDONESIA

Kerja sama pengembangan susu organik Indonesia (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) bekerja sama dengan Pemerintah Denmark mengembangkan susu sapi organik di Indonesia. Kerja sama tersebut saat ini sedang dalam tahap penyusunan roadmap.

“Ini sebagai wujud komitmen pemerinta dalam pengembangan persusuan organik di Indonesia dan sebagai langkah awal dalam memenuhi kebutuhan susu organik kita lakukan penyusunan roadmap bekerja sama dengan Pemerintah Denmark,” kata Dirjen PKH, Nasrullah, melalui siaran persnya, Rabu (23/3/2022).

Ia menambahkan, roadmap pengembangan persusuan organik Indonesia berisi dari mulai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan menjadi pedoman dan acuan bersama dari masing-masing unit kerja terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Sasaran akhir dari pengembangan persusuan organik yakni terpenuhinya kebutuhan susu organik dalam negeri yang aman dikonsumsi, bernutrisi dan berkualitas baik, serta ramah lingkungan,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Tri Melasari, mengatakan bahwa roadmap ini disusun bersama Tim Expert Organik dari Denmark bersama Tim Champion Pengembangan Persusuan Organik Ditjen PKH, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan. Kegiatan ini juga, sebagai tindak lanjut kemitraan antara Indonesia dan Denmark dalam kerja sama Strategic Sector Cooperation (SSC) dalam pengembangan persusuan organik.

Sementara Minister Counsellor Kedubes Denmark, Hanne Larsen, menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam rangka mendukung dan fokus membangun susu organik nasional.

“Kami berharap kesadaran masyarakat tentang produk organik dapat meningkat, melalui kerja sama SSC ini telah diadakan webinar sebanyak dua kali dan akan dilaksanakan upaya penyebaran informasi terkait manfaat konsumsi produk organik,” ungkap Larsen.

“Terciptanya kesadaran masyarakat akan kebutuhan produk organik lebih sehat dan berkualitas, akan menjadi potensi besar bagi pengembangan produk susu organik di Indonesia. Fokus susu organik ini telah menjadi bagian komitmen kami untuk membantu masyarakat seluruh dunia.”

Sebagai informasi, pelaksanaan Courtesy Meeting Kerjasama SSC Indonesia–Denmark sekaligus pembukaan rangkaian kegiatan penyusunan roadmap pengambangan persusuan organik Indonesia sebelumnya telah dilaksanakan di Kantor Pusat Kementan pada Senin (21/3/2022). Selanjutnya perwakilan dari Arla yakni perusahaan susu multinasional asal Denmark, hadir ke Indonesia guna menindaklanjuti LoI (Letter of Intent) atau surat kesedian yang telah ditandatangani di Denmark saat kunjungan Dirjen PKH ke Denmark pada November 2021 lalu. (INF)

VAKSINASI SERENTAK DILAKUKAN UNTUK MENCEGAH LSD MELUAS

Untuk mencegah meluasnya LSD, vaksinasi serentak dilakukan. (Foto: Istimewa)

Untuk mencegah meluasnya penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada ternak sapi, Kementerian Pertanian (Kementan) lakukan vaksinasi serentak mulai dari Provinsi Riau.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementan, Nasrullah dalam siaran persnya, Jumat (18/3/2022).

“LSD merupakan penyakit hewan dari Afrika yang menyerang sapi-sapi di Riau pada sebulan terakhir ini, sehingga untuk penanganan darurat, maka Kementan melakukan vaksinasi yang bertujuan mencegah kejadian dan perluasan penyakit," Kata Nasrullah.

Dijelaskan pada tahap pertama, vaksinasi difokuskan di desa tertular dan kemudian akan dilakukan pada zona kontrol (pengendalian) dengan radius 10 km dari desa kasus. "100 ribu dosis vaksin dan logistik vaksinasinya sudah siap," Kata dia.

Lebih lanjut dijelaskan, upaya pengendalian LSD di kabupaten Indragiri Hulu, Pelalawan, Indragiri Hilir, Dumai, Siak, Bengkalis dan Kampar, mendapatkan dukungan Pemda Riau dan kabupaten, serta Australia-Indonesia Health Security Partnership (AIHSP), serta Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-bangsa (FAO).

Kepala Dinas PKH Provinsi Riau, Herman, menyambut baik kegiatan vaksinasi, serta berharap kasus baru dan penyebaran LSD dari daerah tertular dapat ditekan. Menurutnya, sebanyak 188 orang petugas kesehatan hewan telah siap melaksanakan vaksinasi.

"Kami sampaikan terima kasih atas dukungan Kementan dan AIHSP serta FAO dalam pengendalian LSD di Riau," ucap Herman.

Secara terpisah Kepala Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Aryal,  menyampaikan saat ini LSD telah menyerang Malaysia, Vietnam, Thailand dan Singapura, serta negara lain di Asia. Kerja sama internasional diperlukan dalam pengendalian penyakit yang dapat menular antar negara dan mengganggu perdagangan ini.

“FAO bekerja sama erat dengan Kementan dan mendukung Indonesia menangani wabah LSD dengan cepat, sebelum menimbulkan gangguan lebih lanjut pada kesehatan hewan dan sistem pangan,” ungkap Rajendra.

Hal senada juga disampaikan Team Leader AIHSP, John Leigh,  yang menyampaikan komitmennya mendampingi dan mendukung proses pengendalian LSD di Riau.

Sementara Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Nuryani Zainuddin, menyebutkan bahwa selain tujuh kabupaten tertular, vaksinasi juga dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu yang salah satu wilayahnya masuk ke dalam zona kontrol.

"Secara bertahap kita vaksinasi mulai dari desa tertular dan zona kontrol, setelah selesai semua kita bisa lanjutkan ke radius 50 km dari desa kasus atau zona surveilans," pungkas Nuryani. (INF)

DOKTER HEWAN DAN PARAMEDIK DIKERAHKAN UNTUK TANGANI LSD DI RIAU

Tim dikerahkan tangani kasus LSD di Provinsi Riau. (Foto: Istimewa)

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), Nasrullah, siap kerahkan sumber daya untuk tangani penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada sapi di Provinsi Riau. Hal tersebut ia sampaikan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (5/3/2022).

"Untuk penanganan LSD di Riau, kita akan kerahkan dokter hewan dan paramedik staf Kementan di Riau untuk membantu melakukan vaksinasi," kata Nasrullah.

LSD pada sapi ditemukan di Provinsi Riau, setelah sebelumnya juga terjadi di beberapa negara di Asia termasuk di Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja.

Nasrullah menambahkan, Kementan telah melaksanakan berbagai pencegahan kewaspadaan sejak LSD masuk Asia Tenggara pada 2019.

Pada waktu yang sama Direktur Kesehatan Hewan, Kementan, Nuryani Zainuddin, juga telah mengeluarkan Surat Edaran kewaspadaan penyakit LSD kepada para pemangku kepentingan di seluruh Indonesia sebanyak empat kali.

"Kita gencarkan sosialisasi tentang LSD melalui berbagai media serta webinar berseri tentang kesiapsiagaan terhadap LSD pada 2021," tutur Nuryani.

Upaya peningkatan kewaspadaan tersebut, kata dia, membuat petugas lapangan dapat mendeteksi secara cepat kejadian LSD, melaporkan dan menanganinya.

"Sistem kita telah berhasil mendeteksi dengan cepat, hal ini didukung sistem pelaporan real time iSIKHNAS dan kemampuan laboratorium kesehatan hewan yang baik, sehingga penyakit dapat dikonfirmasi segera," ucapnya.

Sesuai arahan Menteri Pertanian, timnya bergerak melakukan berbagai langkah pengamanan untuk mencegah penyebaran LSD lebih lanjut.

"Strategi utama adalah vaksinasi, namun ini harus didukung deteksi dini dan penelurusan kasus, pengendalian lalu lintas, pengendalian vektor, serta komunikasi, informasi dan edukasi," ucapnya.

Namun menurutnya penanganan LSD akan menantang, karena selain dapat disebarkan oleh lalu lintas sapi tertular dan produknya yang mengandung virus, LSD dapat ditularkan melalui perantara mekanik seperti gigitan serangga.

Kendati demikian, ditegaskan bahwa LSD tidak menular dan tidak berbahaya bagi manusia. Nuryani mengimbau agar masyarakat tidak perlu panik dan ikut mendukung upaya penanganan oleh pemerintah. (INF)

DUKUNGAN PROGRAM DESA PETERNAKAN TERPADU BERKELANJUTAN

Dukungan program Peternakan Terpadu Lanjutan BUMDes Bersama. (Foto: Istimewa)

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) mendukung program Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan yang dilaksanakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Peternakan Terpadu. Hal tersebut disampaikan Dirjen PKH, Kementerian Pertanian (Kementan), Nasrullah, di kantornya, Senin (21/2/2022).

Ia sampaikan program Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan kementerian/lembaga, pemda, pemerintah desa dan mitra terkait di desa khususnya sektor peternakan. “Kolaborasi diharapkan mempercepat keberhasilan pembangunan  peternakan nasional,” kata Nasrullah.

Ia menambahkan, kolaborasi dan sinergitas diutamakan mendukung percepatan pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, pemulihan ekonomi, pemerataan pembangunan wilayah dan ketahanan pangan.

Sementara Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Kementan, Agung Suganda saat mendampingi Menteri Desa, PDTT di Kudus, Selasa (15/2/2022), mengatakan, BUMDes Peternakan Terpadu menjadi model sistem pengelolaan peternakan dari hulu ke hilir.

“Ke depannya desa-desa yang memiliki potensi sektor peternakan akan dikembangkan sebagai sentral penyedia daging. Partisipasi dan kontribusi seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan program ini,” kata Agung.

Pilot project Program Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan berada pada tujuh kabupaten, yaitu Bandung, Cirebon, Kebumen, Nganjuk, Jombang, Lumajang dan Kudus. Tiap BUMDes Bersama melibatkan sekitar 5-10 desa di sekitarnya. Ketujuh BUMDes Bersama yang menjadi proyek percontohan mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari Kemendes PDTT dan pihak ketiga.

Agung optimis potensi peternakan yang dimiliki Kabupaten Kudus. Menurutnya, potensi peternakan di sana mampu menjaga ketersediaan pangan hewani di kawasan Jawa Tengah dan sekitarnya. “Saya optimis Kudus untuk program Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan ini,” ucapnya.

Bupati Kudus, HM Hartopo, menyampaikan apresiasinya atas bantuan untuk pembangunan program tersebut. Ia berharap ini bisa memenuhi target penggemukan lebih dari 15 kg setiap bulannya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, mengungkapkan program Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan merupakan tindaklanjut instruksi presiden. Harapannya sebagian dana desa dialokasikan untuk peningkatan ketahanan pangan, utamanya ketersediaan daging.

“BUMDes di sini bergerak di bidang pembibitan dan penggemukan sapi, peternakan kambing dan domba, ayam petelur, biogas, serta pupuk organik,” katanya. (INF)

DI TENGAH PANDEMI INDONESIA EKSPOR TELUR TETAS KE MYANMAR

Ekspor telur tetas Final Stock (HE FS) layer strain ISA Brown ke Myanmar. (Foto: Istimewa)

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) memberikan apresiasi pelaku usaha yang terus melakukan peningkatan ekspor di tengah pandemi COVID-19.

“Üpaya yang dilakukan para pelaku usaha ini tentu sejalan dengan program Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendorong peningkatan ekspor. Di tengah pandemi saat ini ekspor komoditas peternakan Indonesia tumbuh positif dan mampu menembus pasar internasional ke-97 negara,” ujar Dirjen PKH, Nasrullah, di Jakarta, Rabu (16/2).

Ia menyampaikan itu setelah PT Intama Taat Anugerah kembali melakukan ekspor telur tetas Final Stock (HE FS) layer strain ISA Brown ke Myanmar, Jumat (11/2).

Berdasarkan data BPS, kinerja ekspor komoditas peternakan 2021 tercatat senilai USD 1 miliar atau setara Rp 15,1 triliun. Menurut Nasrullah, hasil ini apabila dibandingkan periode yang sama pada 2020 (YoY) meningkat sebesar 11,94%. “Pertumbuhan ini melebihi angka pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 3,69%,” ucap dia. 

“Dengan adanya program Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (Gratieks), kami targetkan pertumbuhan ekspor peternakan pada 2024 naik 300% menjadi 1,9 miliar USD atau setara Rp 27 triliun ke 100 negara tujuan.”

Sementara di tempat terpisah, Direktur Utama PT Intama Taat Anugerah, Tjandra Srimulianingsih, menyampaikan pelepasan pengiriman HE FS layer strain ISA Brown ke Myanmar sebanyak 30.000 butir.

Ia pun memberi apresiasi karena di tengah kasus COVID-19 yang semakin meningkat, dipermudah proses perizinan sehingga dapat melakukan ekspor ke Myanmar. PT Intama Taat Anugerah merupakan salah satu unit usaha dari Taat Indah Bersinar Group, dimana usahanya meliputi pembibitan ayam kampung jenis KUB-2, pembibitan ayam petelur (layer), dan penetasan telur (hatchery).

“Seperti kita ketahui bersama, Myanmar sebagai salah satu negara di Asia yang sangat membutuhkan banyak suplai telur karena keterbatasan produksi dalam negeri mereka,” kata Tjandra.

Tidak hanya Myanmar, kata dia, negara di kawasan Asia lainnya juga bisa dijadikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan nilai ekspornya. Perlu kerja sama berbagai pihak untuk dapat merealisasikannya. “Dukungan pemerintah sudah kami rasakan betul dalam meningkatkan nilai ekspor produk peternakan,” pungkasnya. (INF)