PENGUATAN SISTEM KESEHATAN HEWAN NASIONAL

PCC II AIHSP yang diselenggarakan Kementerian PPN/BAPPENAS. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan pertegas langkah stategis mendukung  kesehatan hewan nasional dalam kerangka program kerja sama Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP).

Hal itu disampaikan Direktur Kesehatan Hewan, Nuryani Zainuddin, mewakili Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan pada pertemuan Program Coordinating Committee (PCC) II AIHSP yang diselenggarakan Kementerian PPN/BAPPENAS secara virtual, Senin (10/1).

“Kementan mempersiapkan langkah kerja untuk implementasi program penguatan sistem kesehatan hewan nasional berkelanjutan” ujar Nuryani. Dijelaskan, program AIHSP selama dua tahun berjalan (2020-2021), telah menunjukkan arah yang tepat dalam mendukung ketahanan kesehatan (health security) yang menjadi prioritas pemerintah mendukung implementasi Instruksi Presiden No. 4/2019 tentang Peningkatan Kapasitas dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemik, Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia.

Oleh karena itu, pihaknya dengan dukungan program AIHSP bersinergi dengan Kemenko PMK, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Kesehatan Hewan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kemendikbudristek, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), WHO, FFCGI dan FAO.

“Program AIHSP telah dilaksanakan dengan pendekatan one health melibatkan multi-sektor dan multi-disiplin untuk mencapai kesehatan manusia, hewan dan lingkungan yang optimal,” tegasnya.

Nuryani menjelaskan, program AIHSP menetapkan lima tujuan prioritas, yaitu penguatan sistem surveilans penyakit hewan, kesiapsiagaan darurat dan respon, pengendalian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis prioritas. Selain itu, program juga fokus pada penguatan kapasitas sumber daya kesehatan hewan dan pelibatan sektor swasta dalam pengendalian penyakit dan peningkatan produksi ternak.

Salah satu penguatan untuk sistem surveilans penyakit hewan diperlukan dukungan pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional yang terintegrasi Indonesia (iSIKHNAS)  dan pengembangan fitur iSIKHNAS termasuk untuk kewaspadaan dini, logistik, sumber daya manusia kesehatan hewan, produksi peternakan dan integrasi data dengan sistem informasi laboratorium dan mendukung sistem imformasi one health (SIZE).

Pada kesempatan yang sama, Minisiter Counsellor DFAT, Kirsten Bishop, menyampaikan dukungannya memperkuat sistem kesehatan hewan di Indonesia, juga mendukung kepemimpinan Indonesia di G20, dimana isu one health menjadi fokus utama Indonesia. 

Sementara perwakilan dari BRIN, Mego Pinandito, menyampaikan kesiapan dukungan kolaborasi riset sektor kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan. “Kami mendukung riset bidang pertanian kesehatan hewan sehingga kami terbuka untuk melakukan kolaborasi,” kata Mego. (INF)

WAAW 2021: MENTAN TEGASKAN PENDEKATAN ONE HEALTH DIBUTUHKAN UNTUK KESEHATAN DUNIA

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo pada puncak acara WAAW 2021. (Foto: Infovet/Ridwan)

Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia (World Antimicrobial Awareness Week/WAAW), yang diperingati setiap tahunnya pada 18-24 November, merupakan momentum penting untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat dunia dalam pengendalian resistensi antimikroba/antimicrobial resistance (AMR) dengan pendekatan one health.

“Pendekatan one health sangat dibutuhkan untuk kesehatan dunia, mengingat saat ini masalah kesehatan dengan adanya pandemi COVID-19 dan AMR membuat tren kemunduran dalam ketahanan pangan. Oleh karena itu, semua sektor harus terlibat aktif dan bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan dan ketahanan pangan,” ujar Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, dalam kegiatan puncak Pekan Kesadaran Antimikroba 2021 yang diselenggarakan secara hybrid di Provinsi Bali, Rabu (24/11/2021).

Lebih lanjut dijelaskan, AMR menjadi isu yang santer dibicarakan di seluruh dunia karena diprediksi menjadi pembunuh nomor satu pada 2050 mendatang dengan tingkat kematian mencapai 10 juta jiwa pertahun dan kematian tertinggi terjadi di kawasan Asia.

“Prediksi tersebut bisa saja terjadi apabila kita tidak melakukan pengendalian secara konkrit. Untuk itu komitmen kita dalam mengendalikan AMR bersama-sama menjadi bagian penting,” imbuh Mentan Syahrul.

Untuk mengantisipasi dampak tersebut dan meningkatkan ketahanan pangan, lanjut Syahrul, pihaknya telah melakukan beberapa strategi diantaranya meningkatkan kapasitas produksi berkelanjutan, penguatan diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan pangan dan sistem logistik, pengembangan pertanian modern dan dukungan Gratieks.

“Melalui strategi ini kita transformasikan kemandirian sistem pangan secara holistik, berintegrasi dan berkelanjutan. Saya berharap ada kesatuan emosional bahwa masalah kesehatan adalah ujung yang sangat penting melalui ketahanan pangan. Saya percaya kita semakin mempertajam program bersama lembaga dunia sebagai upaya gerakan antimikroba di Indonesia untuk kontribusi pada kepentingan dunia,” ucap dia.

“Mari kita bekerjasama saling bertukar pikiran cerdas kita dengan pendekatan intelektual melalui referensi dunia yang bisa kita pelajari bersama untuk kesehatan manusia, hewan dan lingkungan di masa mendatang.”

Konsep one health didefinisikan sebagai upaya kolaboratif dan komunikatif dari berbagai sektor, utamanya kesehatan manusia, hewan dan lingkungan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global untuk mencapai kesehatan optimal. Pengendalian penyakit zoonosis, AMR dan penggunaan antibiotik yang bijak memerlukan kolaborasi multisektor, tidak hanya terbatas pada kesehatan dan pertanian, tetapi juga kehutanan, lingkungan dan pendidikan. (RBS)

BERSAMA MENCEGAH RESISTENSI ANTIMIKROBA

Dibutuhkan kerjsama lintas sektor dalam mengendalikan AMR

Sebagaimana kita ketahui bahwa pekan kesadaran antimikroba sedunia (World Antimicrobial Awareness Week) diperingati tiap tahunnya pada 18 - 24 November. Peringatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran ketahanan antimikroba secara global dan mendorong praktik nyata para pemangku kepentingan, termasuk sektor kesehatan, perikanan, dan peternakan, untuk mencegah bahaya kesehatan pada manusia akibat resistansi antimikroba.Resistensi antimikroba juga sudah menjadi isu global, buktinya dalam pertemuan G20 nanti isu tersebut merupakan salah satu isu yang bakal dibahas. 

Dalam rangka memperingati event tersebut FAO, WHO, USAID, bersama Kementerian Kesehatan, Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berkolaborasi melaksanakan media briefing mengenai pentingnya antimikroba kepada awak media (18/11) yang lalu melalui daring zoom meeting.

AMR Kian Mengkhawatirkan

Dalam presentasinya Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalsum Komaryani mengatakan bahwa saat ini kematian akibat resistensi antimikroba mencapai 700 ribu orang per tahun dan diprediksi di tahun 2050 bisa mencapai 10 juta orang per tahun di seluruh dunia.

"Distribusinya diprediksi terbanyak di Asia dan Afrika sekitar 4,7 juta jiwa dan Afrika 4,1 juta jiwa, sisanya di Australia, Eropa, Amerika,” tutur Kalsum.

Kalsum menjelaskan, strategi pengendalian resistensi antimikroba yang sudah dilakukan di Indonesia adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman resistensi antimikroba, melakukan peningkatan pengetahuan, dan bukti ilmiah melalui surveilans. Saat ini, ada 20 rumah sakit yang terpilih untuk melakukan surveilans antimikroba yang terdiri dari rumah sakit umum pemerintah pusat dan RSUD.

Upaya selanjutnya pengurangan infeksi melalui sanitasi hygiene, optimalisasi pengawasan dan penerapan sanksi jika peredaran dan penggunaan antimikroba tidak sesuai standar, serta peningkatan investasi melalui penemuan obat, metode diagnostic, dan vaksin baru.

Dalam rencana aksi global tahun 2015, disusun dengan pendekatan multi sektor atau pendekatan One Health. Di dalamnya ada lima strategi utama bagaimana negara-negara dapat melakukan pengendalian AMR dan memitigasi dampaknya, yakni Peningkatan Kesadaran terhadap AMR, Surveilans, Pencegahan Infeksi, Penatagunaan Antimikroba, serta Riset dan Pengembangan.

Peternakan dan Perikanan Berbenah

Beberapa sektor yang rentan berisiko dan kerap disalahkan ketika terjadi resistensi antimikroba adalah perikanan dan Peternakan. Dalam paparannya, Dirjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan TB Haeru Rahayu mengatakan, untuk bisa memelihara ikan, udang, dan komoditas akuatik lainnya dibutuhkan upaya untuk menjaga kesehatannya.

Sementara dalam program manajemen kesehatannya pembudidaya belum bisa lepas dari penggunaan obat, baik itu yang sifatnya herbal maupun yang sifatnya kimiawi. Salah satunya yakni masih digunakannya sediaan antimikrobial seperti beragam jenis antibiotik.

"Ini yang sedang kita coba kendalikan untuk penggunaannya supaya lebih bijak, supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” katanya.

Ia melanjutkan, dampak penggunaan antimikroba yang tidak terkendali kemudian dilepas ke alam atau ke lingkungan maka ini bisa berpengaruh secara tidak langsung.

“Saya beserta jajaran terus memotivasi teman-teman, memotivasi pembudidaya untuk tetap bijak menggunakan antibiotik ketika memang hanya diperlukan saja dan sesuai kebutuhan,” ucap Haeru.

Pengendalian AMR di sektor peternakan juga perlu diperhatikan. Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nuryani Zainuddin mengatakan, Kementan sudah mengeluarkan berbagai regulasi pengendalian di sektor kesehatan hewan.

Secara tegas pada UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 51 ayat 3 menyebutkan setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia. Selain itu, dalam Permentan 14/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan pada pasal 4 disebutkan obat hewan yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia dilarang digunakan pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.

Pihaknya juga telah melakukan surveilans pada populasi umum unggas broiler, survei di provinsi sumber produksi unggas broiler, dan pengembangan sistem surveilans AMR pada bakteri patogen unggas petelur.

“Perlu diperkuat pengawasan bersama. Pada rantai distribusi antimikroba dari produsen sampai dengan konsumen harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan antimikroba,” kata Nuryani.

Memperkuat Kerjasama Dalam Mengendalikan AMR

Berbanding terbalik dengan kecepatan berkembangnya AMR, riset dan penemuan jenis antimikroba baru dalam mengendalikan resistensi antimikroba ini berjalan lambat. Perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Indonesia Benyamin Sihombing mengatakan, dalam laporan tahun 2020, WHO mengidentifikasi dari 26 kandidat antibiotik yang sedang dalam pengembangan klinis untuk menghadapi 8 patogen prioritas dunia, yang ampuh untuk multidrug-resistant hanya dua.

“Padahal kita mau menargetkan 8 patogen tapi hanya 2 yang berhasil. Ini mengartikan bahwa kecepatan munculnya resistensi antimikroba itu jauh melebihi penemuan antibiotik baru yang ampuh,” ucap Benyamin.

Dr Paranietharan yang juga perwakilan WHO untuk Indonesia menuturkan, resistensi antimikroba adalah salah satu ancaman kesehatan masyarakat yang paling mendesak dan membutuhkan aksi yang dilaksanakan dengan segera. Respons berbasis One Health yang berkelanjutan dan mendorong keterlibatan semua sektor, yakni manusia, hewan, tanaman, dan lingkungan, sangatlah penting untuk mengatasi ancaman ini.

Berbeda dengan pandemi Covid-19, AMR bukanlah krisis yang tidak terduga dan kita sudah tahu bagaimana cara mencegahnya. Kita harus meningkatkan pencegahan dan pengendalian infeksi dan WASH (air, sanitasi, dan hygiene).

“Kita harus mempromosikan penggunaan antimikroba yang bertanggung jawab. Kita harus meningkatkan kapasitas laboratorium untuk surveilans. Dan kita harus memperkuat koordinasi lintas sektor maupun kerangka regulasi,” ujar Perwakilan WHO untuk Indonesia tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau FAO senantiasa mendukung pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuannya dalam mengendalikan AMR, sebagaimana tertuang dalam rencana aksi nasional.

“Kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda semua untuk mempromosikan penggunaan antimikroba yang bijak dan bertanggung jawab dalam sistem pertanian pangan, melalui kebijakan dan edukasi publik yang efektif,” kata Rajendra Aryal, Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste. (CR)

MENTERI PERTANIAN SE-ASEAN BAHAS KERJA SAMA BIDANG KESWAN DI AMAF KE-43

Pertemuan AMAF ke-43. (Foto: Istimewa)

Kerja sama bidang kesehatan hewan menjadi salah satu topik penting dalam pertemuan tingkat Menteri se-ASEAN (AMAF) ke-43 yang dilaksanakan secara virtual pada 26-27 Oktober 2021. Hal ini erat kaitannya dengan ancaman penyakit hewan dan zoonosis yang berpotensi pandemi.

Indonesia telah diakui keunggulannya di bidang kesehatan hewan. Hal ini terbukti dengan ditunjuknya Indonesia sebagai lead country untuk penyusunan Protocol for an Animal Vaccine Testing Network among ASEAN Reference Laboratories. Dokumen tersebut akan menjadi target kegiatan pada 2022. Selain itu, Indonesia juga dipercaya memimpin Regional Assessment Study on Newcastle Disease in ASEAN.

Direktur Kesehatan Hewan sebagai perwakilan delegasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), menyampaikan bahwa Indonesia sudah memulai penilaian penyakit Newcastle Disease di ASEAN, meskipun masih ada tiga negara yang belum mengembalikan kuesioner ke Indonesia.

Sebelumnya, laboratorium pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan Gunung Sindur (BBPMSOH) telah mendapatkan sertifikat re-akreditasi sebagai laboratorium referensi untuk pengujian vaksin hewan di ASEAN. 

Terkait dengan hal itu, Ketua Delegasi Indonesia yang merupakan Sekjen Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono, mengundang seluruh negara anggota ASEAN untuk dapat mengujikan vaksin hewan produksinya ke BBPMSOH.

Dihubungi terpisah, Dirjen PKH, Nasrullah, menyampaikan bahwa sertifikat re-akreditasi tersebut membuktikan kontribusi besar Indonesia dalam penjaminan kesehatan hewan di wilayah ASEAN.

“Kontribusi Indonesia untuk laboratorium referensi ini akan meningkatkan kepercayaan negara tujuan ekspor Indonesia dalam pemenuhan persyaratan kesehatan hewan dan keamanan pangan komoditas. Selain itu juga meningkatkan daya saing ekspor Indonesia”, kata Nasrullah melalui keterangan tertulisnya Kamis (28/10/2021).

Terdapat sembilan jenis pengujian vaksin hewan dari BBPMSOH yang telah diakui, yaitu Newcastle Disease (live), Newcastle Disease (inactivated), Marek’s Disease (live), Infectious Laryngotracheitis (live), Infectious Bronchitis (live), Infectious Bronchitis (inactivated), Egg Drop Syndrome ’76 (inactivated), Fowl Cholera (inactivated) dan Haemophilus paragallinarum (inactivated).

Dalam rangkaian pertemuan AMAF ke-43 yang dipimpin Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, FAO dan Australia menyampaikan komitmennya membantu ASEAN dalam rangka meningkatkan mekanisme regional dalam mencegah, mendeteksi dini dan tanggap penyakit hewan dan zoonosis yang berpotensi pandemi melalui Proyek Penguatan Mekanisme Kesehatan Hewan untuk ASEAN yang Tangguh (SMART-ASEAN).

“SMART-ASEAN akan meningkatkan mekanisme regional untuk mencegah, mendeteksi dini dan tanggap terhadap penyakit hewan dan zoonosis yang berpotensi pandemi. Hanya dengan koordinasi yang baik akan mampu mengatasi ancaman penyakit,” kata Mentan Syahrul.

Proyek ini selanjutnya akan mendukung ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonosis (ACCAHZ) yang telah dibentuk oleh negara anggota ASEAN sebelumnya. Secara garis besar, Syahrul menekankan kerja sama dalam upaya pemulihan dampak pandemi di ASEAN.

“Berkat kerja keras masing-masing negara mengatasi tantangan tersebut, berbagai lembaga internasional memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global dan kawasan ASEAN mulai menunjukkan tren pemulihan. Dengan dukungan sistem pangan yang resilien, diharapkan perkiraan tren positif tersebut dapat terealisasi dengan cepat,” tandasnya. (INF)

WEBINAR MEMBANGUN JEJARING LABORATORIUM OBAT HEWAN

Webinar “Membangun Jejaring Laboratorium Obat Hewan Nasional” yang dilaksanakan BBPMSOH bersama Ditkeswan. (Foto: Istimewa)

Senin (1/11/2021), Balai Besar Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) Gunungsindur Bogor bersama Direktorat Kesehatan Hewan (Ditkeswan) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian, menggelar webinar bertajuk “Membangun Jejaring Laboratorium Obat Hewan Nasional”.

Dirjen PKH, Nasrullah mengapresiasi BBPMSOH yang merencanakan akan membangun jejaring laboratorium obat hewan, sehingga pengawasan dan sertifikasi obat hewan terutama untuk ekspor lebih efisien.

“Sekarang Laboratorium BBPMSOH sudah diakui negara-negara di kawasan ASEAN. Diharapkan melalui webinar ada implementasinya, sehingga apa yang direncanakan dan cita-cita besar ini dapat segera terwujud dengan kerja sama dan sosialisasi antar lembaga terkait,” kata Nasrullah dalam sambutannya.

Pada pemaparan materi webinar, Budy Astyantoro, mewakili Kepala Bidang Veteriner Dinas PKH Provinsi Jawa Tengah, menyatakan peran laboratorium veteriner dalam monitoring obat hewan menyangkut jumlah pelaku usaha obat hewan, data pengawas obat hewan, pengambilan sampel obat hewan, potensi laboratorium pengujian obat hewan pada balai veteriner, hasil pengujian laboratorium 2021, kerja sama penyeliaan dan permasalahan.

Sementara ditambahkan Dirkeswan, Nuryani Zainuddin, terkait regulasi obat hewan dan kelembagaan pengawas obat hewan menyangkut regulasi obat hewan, macam-macam sediaan obat hewan, izin usaha obat hewan dan nomor pendaftaran obat hewan, serta gambaran usaha obat hewan di Indonesia. (SA)

PEMERINTAH BANTU SERAP TELUR PETERNAK RAKYAT

Pemerintah bantu serap 1 juta telur milik peternak rakyat. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan aksi peduli dengan menyerap 1 juta telur dari peternak rakyat.  Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah membantu penyerapan telur di tingkat peternak sekaligus peningkatan konsumsi protein hewani.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, menyampaikan bahwa kegiatan penyerapan telur ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi dengan Kemenko Perekonomian yang kemudian mengimbau aksi solidaritas bersama untuk peternak rakyat.

“Telur yang dibeli oleh Kementan diperuntukkan untuk konsumsi pegawai Kementan, yayasan panti asuhan dan yatim piatu,” ujar Mentan Syahrul dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/11).

Ia mengemukakan, penyerapan telur peternak ini ditargetkan sebanyak 1 juta butir atau setara 62,5 ton dengan harga beli Rp 19.000/kg. Pada tahap pertama telah diserap sebanyak 30 ton dan sisanya sebanyak 32,5 ton akan diserap pada tahap selanjutnya. Lokasi sentra penyerapan telur terdiri dari Provinsi Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Dukungan semua pihak dalam melakukan aksi solidaritas sangat dibutuhkan sebagai bentuk kepedulian terhadap peternak. Semoga upaya kepedulian ini dapat memicu pemulihan stabilitas perunggasan telur ayam ras,” ucap dia.

Ia menambahkan, harga telur ayam ras dipengaruhi oleh volume supply di kandang dan daya serap pelaku pasar. Sementara, volume supply di kandang tergantung dari struktur umur induk dan sebaran produksi puncak tidak merata setiap bulan.

Selain itu, pola konsumsi juga bersifat musiman, terutama di daerah-daerah sentra produksi dan menyesuaikan HBKN dan kegiatan hajatan masyarakat berkaitan dengan penanggalan Jawa. “Produksi telur tinggi di daerah sentra memengaruhi peternak dan pelaku pasar mencari potensi pasar di daerah yang memiliki tren harga stabil dan lebih tinggi,” katanya.

Akibat mekanisme pasar dan distribusi telur antar daerah, harga telur ayam ras fluktuatif. Terlebih, adanya kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama pandemi COVID-19, pengaruhi konsumsi telur mengalami penurunan. Padahal, potensi produksi telur ayam ras pada Oktober sebanyak 426.241 ton dan kebutuhannya 377.744 ton. Jumlah ini berpotensi surplus sebanyak 48.497 ton. Pada 2021, produksi telur ayam diperkirakan mencapai 5,52 juta ton dengan tingkat konsumsi sebesar 5,48 juta ton.

Sementara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Nasrullah, menyampaikan pada saat harga telur di bawah harga acuan, maka pemerintah akan bergerak menyerap komoditas tersebut. Penyerapan telur dari peternak rakyat akan dilakukan terus oleh Kementan hingga harga membaik.

“Hal yang terpenting kita dapat berupaya mengurangi efek fluktuasi harga yang menekan harga telur dan merugikan peternak,” kata Nasrullah.

Berdasarkan laporan Petugas Informasi Pasar (PIP), harga telur ayam ras di tingkat peternak di Pulau Jawa per 13 Oktober 2021 tercatat rata-rata Rp 15.943/kg, harga terendah terjadi di Provinsi Jawa Timur rata-rata Rp 13.333/kg dan di Jawa Barat Rp 16.719/kg.

Sementara dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per 13 Oktober 2021, rata-rata harga jual telur di tingkat konsumen mencapai Rp 23.100/kg secara nasional. Namun harga telur di sejumlah wilayah terpantau berada di bawah rata-rata. Misalnya DKI Jakarta harga telur kini Rp 19.000/kg, Jawa Barat Rp 18.900/kg dan Jawa Timur Rp 18.050/kg. Selain itu, di Lampung kini harga telur Rp 20.350/kg, Jambi Rp 19.850/kg dan Sulawesi Barat Rp 18.150/kg.

Pada kesempatan tersebut turut juga ditandatangani nota kesepahaman antara Ditjen PKH dengan PT Biogene Plantation, terkait kerja sama penyerapan telur dalam rangka upaya stabilisasi pasokan dan harga pembelian di tingkat peternak UMKM. (INF)

HARI PANGAN SEDUNIA 2021: AKSI BERSAMA MENDESAK UNTUK SISTEM PERTANIAN-PANGAN YANG LEBIH BAIK DI INDONESIA

Memperingati Hari Pangan Sedunia

Hari Pangan Sedunia (#WorldFoodDay) diperingati setiap tanggal 16 Oktober. Untuk kedua kalinya Hari Pangan Sedunia diperingati saat pandemi COVID-19. Pandemi telah memicu resesi ekonomi yang hebat, menghambat akses pangan, dan mempengaruhi seluruh sistem pertanian - pangan. Namun bahkan sebelum pandemi, kelaparan terus berlangsung; Gizi buruk dan jumlah orang kelaparan meningkat di seluruh dunia.

Situasi ini mendorong Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO) pada Hari Pangan Sedunia tahun ini mengangkat tema: Tindakan kita, masa depan kita, untuk produksi, gizi, lingkungan dan kehidupan yang lebih baik (four betters). Tema ini menyoroti pentingnya sistem pertanian-pangan berkelanjutan untuk membangun dunia yang lebih tangguh dalam menghadapi masa depan.

Dunia mengalami kemunduran besar dalam perang melawan kelaparan. Saat ini, lebih dari tiga miliar orang (hampir 40% populasi dunia) tidak mempunyai akses terhadap makanan sehat. Sebanyak 811 juta orang kekurangan gizi di dunia dan sebaliknya, 2 miliar orang dewasa kelebihan berat badan atau obesitas karena pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat.

Di Indonesia, jumlah orang dewasa yang obesitas meningkat dua kali lipat selama dua dekade terakhir. Seiring dengan itu, obesitas pada anak juga meningkat. Di sisi lain, 27,67% anak di Indonesia di bawah usia 5 tahun mengalami stunting, atau terlalu pendek untuk usia mereka. Angka stunting ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka rata-rata di kawasan Asia. 

Statistik yang kontras ini menunjukkan sistem pertanian pangan saat ini tidak setara dan tidak adil. Sistem yang mencakup perjalanan makanan dari lahan pertanian ke meja makan – termasuk saat ditanam, dipanen, diproses, dikemas, diangkut, didistribusikan, diperdagangkan, dibeli, disiapkan, dimakan, dan dibuang – mendesak untuk berubah menjadi sistem yang lebih berkelanjutan.

“Hidup kita bergantung pada sistem pertanian pangan. Setiap kali kita makan, kita berpartisipasi dalam sistem. Makanan yang kita pilih dan cara kita memproduksi, menyiapkan, memasak, dan menyimpannya menjadikan kita bagian yang tak terlepas dari sistem pertanian pangan", kata Rajendra Aryal, Perwakilan FAO di Indonesia.

Sistem pertanian pangan berkelanjutan adalah sebuah sistem di mana berbagai makanan yang  bergizi, seimbang, dan aman tersedia dengan harga yang terjangkau untuk semua orang.  Pada situasi itu tidak ada yang kelaparan atau menderita kekurangan gizi atau obesitas dalam bentuk apa pun.

Sistem yang berkelanjutan di semua sektor pangan

Sistem pertanian pangan mempekerjakan 1 miliar orang di seluruh dunia, lebih banyak dari sektor ekonomi lainnya. Namun sayangnya, cara kita memproduksi, mengonsumsi, dan membuang makanan  mengorbankan banyak hal dalam planet kita. Sistem produksi pangan yang tidak berkelanjutan  menghancurkan habitat alami dan berkontribusi pada kepunahan spesies.

FAO telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan berkontribusi untuk memastikan pembangunan pertanian pangan berkelanjutan di Indonesia. Sejak 2019, FAO bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk menganalisis sistem pertanian pangan nasional dan memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas sistem pertanian pangan nasional yang berkelanjutan. 

Dukungan terhadap berdirinya Badan Pangan Nasional yang mengoordinasikan masalah terkait sistem pertanian pangan serta peningkatan kapasitas terkait perencanaan sistem pertanian pangan merupakan bagian dari dukungan FAO kepada BAPPENAS.

Pada sektor peternakan dan kesehatan hewan, FAO telah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) sejak tahun 2006 dengan dukungan USAID dan mitra internasional lainnya untuk mencegah, mendeteksi dan mengendalikan berbagai ancaman kesehatan global.  Ancaman kesehatan rseperti flu burung, rabies dan resistansi antimikroba dapat menular dari hewan kepada manusia melalui sistem pertanian pangan. Pertanian keluarga, desa organik, pertanian konservasi dan pertanian digital juga merupakan kerjasama FAO dengan Kementrian Pertanian yang menjadi sorotan beberapa tahun belakangan ini.

Pada produksi ikan di ekosistem laut dan perairan darat, FAO bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendorong konservasi dan praktik perikanan berkelanjutan.

Terobosan dari upaya kolektif tersebut adalah IIFGIS (Integrated Inland Fisheries Geographic Information System) berbasis wilayah pengelolaan perikanan perairan darat (WPP-PD) Indonesia. Sistem ini mengintegrasikan sistem informasi geospasial dan data statistik untuk mendukung sistem pemantauan danpenilaian data perikanan darat, serta ketertelusuran.

Ketertelusuran selalu menjadi isu utama dalam sektor perikanan. FAO berkomitmen untuk bekerja sama dengan KKP dan memberikan dukungan teknis untuk meningkatkan ketertelusuran di sektor perikanan. Hal ini berkontribusi pada fourbetter yang merupakan tema Hari Pangan Sedunia tahun ini.

FAO juga mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melestarikan hutan dan lahan gambut untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

“Kita membutuhkan tindakan kolektif untuk mengubah sistem pertanian pangan kita. Setiap orang harus memahami bahwa perlakuan mereka terhadap makanan mempengaruhi sistem pangan. Transformasi global hanya bisa terjadi jika dimulai dari individu. Cara Anda memilih, memproduksi, mengonsumsi, dan membuang makanan Anda memengaruhi orang lain. Kita perlu bertindak, dan sekarang, Mari kita bersama-sama berusaha dalam kapasitas apa pun yang kita bisa”, tambah Rajendra. (INF)