REMBUK PERUNGGASAN NASIONAL, SEBUAH PERTANDA BAIK?

Seluruh peserta tembug perunggasan tengah berdiskusi

Selasa 15 September 2020 seluruh stakeholder perunggasan nasional berkumpul di Hotel Aston Sentul, Kabupaten Bogor. Acara ini diinisiasi oleh PINSAR dan GOPAN dalam rangka mencari solusi dan menstabilkan harga ayam hidup.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan peternak PINSAR & GOPAN, integrator, dan pemerintah (Kementan dan Kemendag). Bisa dibilang pertemuan kali ini “lengkap” dihadiri delegasi dari semua stakeholder.

Dalam sambutannya mewakili Dirjen PKH, Sugiono selaku Direktur Perbibitan dan Produksi ternak mengakui bahwa mudah – mudahan pertemuan hari ini dapat memberikan solusi dan tidak berujung ricuh. Dirinya juga mengakui sudah jenuh dengan urusan perunggasan yang makin carut – marut.

“Saya berharap hari ini momen yang pas, jangan ada lagi demo – demo. Apalagi caci maki, kami dari Dirjen PKH sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik di perunggasan, namun memang masih terus saja dinilai kurang,” tutur Sugiono.

Sugiono juga menjabarkan mengenai beberapa data dan fakta terkait pengendalian populasi yang masih over supply. Padahal menurut Sugiono berdasarkan Surat Edaran yang terkahir kali terbit bulan Juli lalu sudah ada instruksi untuk melakukan cutting HE, afkir dini dan lain – lain dalam rangka mengurangi populasi DOC yang beredar.

“Sampai hari ini penyerapan live bird target 41 juta baru tercapai 21,8 juta (62%) cutting HE dari target 14 juta di bulan September ini realisasinya sudah 9,4 juta (67%), pengurangan jumlah setting HE dari target 7,5 juta baru sekitar 652 ribu (8%), dan afkir dini PS betina umur 50 minggu dari target 4 Juta baru 600 ribu,” tutur Suigono.

Sugiono melanjutkan bahwa Surat Edaran yang terbit bulan Juli lalu tidak mendapat tanggapan yang baik dari para stakeholder khususnya integrator.

“Saya menghimbau agar Surat Edaran itu diaplikasikan. Padahal menurut BPS data permintaan ayam kita menurun, tapi kok teman – teman integrator bukannya ngerem produksi bibit tapi malah genjot terus?. Ini kan ada ketimpangan antara supply dan demand, harusnya nggak begitu dong?,” tukas Sugiono.

Ia terus menghimbau agar para produsen DOC, juga GPPU khususnya agar menertibkan anggotanya dalam menjalankan Surat Edaran tadi, karena hal di hulu juga akan mempengaruhi sektor hilir.

“Tolong dong teman – teman integrator, kalau memang mau nambah produksi main di luar dong, ekspornya ditingkatkan saya tuh pengennya integrator main di liga – liga Eropa lawan Barcelona, lawan Real Madrid, jangan lokalan terus lawan Persikabo, Persija, kasihlah ini teman – teman peternak mandiri kesempatan,” pungkas Sugiono.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Johni Martha juga mengakui bahwa permasalahan perunggasan nasional layaknya benang kusut yang basah. Hal ini diketahuinya setelah banyak mendengar dan menyelami permasalahan mengenai perunggasan nasional.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementan dalam hal ini Dirjen PKH, kami sudah menyusun langkah yang sampai saat ini belum kami berani pastikan, karena selain masalahnya banyak, asosiasinya perunggasan juga banyak. makanya belum berani, jadi ribet juga kan,” tutur Johni.

Namun begitu Johni bilang bahwa pemerintah akan mengendalikan impor GPS dengan baik dengan berkoordinasi dengan Kementan. Terkait tata niaga ayam hidup, ketika permasalahan harga ayam ditimpakan kepada Kemendag, Johni menjawab dengan jawaban yang sedikit normatif.

“Apakah harga urusan Kemendag?, bisa iya bisa tidak. Iya kalau tata niaganya diatur oleh kemendag, tetapi kalau urusan harga diserahkan kepada mekanisme pasar, ya disitu berarti berlaku hukum sedehana supply dan demand,” kata Johni.

Selain itu Johni mengaku bahwa dirinya juga tahu mengenai jumlah GPS dari data rekomendasi dan realisasi impor dari importir. Menurutnya data yang ada kurang lebih sama dengan data dari Kementan, namun menjadi ambigu ketika di cross – check kepada pelaku indsutri.

“Yang saya tahu kita kebanjiran DOC, tapi pelaku beda – beda bilangnya, enggak juga tuh kata pelaku. Pokoknya macem – macem, ada yang bilang over supply ada yang bilang over stock. Saya mah yang ngurusin perdagangan ga ada bedanya over supply dan over stock. Kalau saya lihat sih sebenarnya masalah pasar, tapi pasar mana nih?, becek, modern, apa internasional?,” tuturnya.

Johni juga bercerita bahwa selama ini Kemendag sudah mencoba membendung impor daging ayam dari Brazil. Ia pun mengakui bahwa Kemendag juga babak belur tak kuasa menahan Brazil dalam hal ini, karena Indonesia statusnya juga sudah kalah di WTO dan perlindungan dari aspek halal yang selama ini jadi tempat bernaung juga sudah bisa dipenuhi Brazil.

“Jadi mungkin sebentar lagi bakal ada ancaman dari luar, kalau kita masih cakar-cakaran di sini. Entah nanti bagaimana deh, pokoknya ini harus selesai. Jangan sampai kita lagi berantem, Brazil datang habis deh kita porak – poranda,” pungkasnya.

Yang menarik Johni menjabarkan beberapa program yang akan dilakukan Kemendag dan Kementan dalam mengatur komoditi khususnya daging ayam. Pertama yakni penegakan Permendag tentang ketentuan impor GPS. Jika realisasi impor GPS tidak dilaporkan sampai tanggal 15 di bulan berikutnya maka langsung akan di blacklist.

Kedua bekerjasama dengan retail modern untuk memasarkan frozen carcass. Ketiga yakni akan digalakkan kampanye untuk mengubah pola konsumsi masyarakat dari konsumsi daging segar menjadi daging beku. Keempat bekerja sama dengan Pemda untuk menegakkan Perda terkait perunggasan. Yang kelima membuat integrator untuk menguatkan cold storage sebagai buffer stock dikala over supply.

Program Jangka Pendek

Herry Dermawan Ketua Umum GOPAN langsung memimpin sesi kedua, hal yang dibicarakan adalah tentu saja mengenai harga live bird.

“Kita langsung saja ke topik utama ini, intinya bagaimana harga naik, tidak perlu nunggu ada pertemuan, ada demo - demo tapi harga naik dan stabil. Kita akan jujur – juruan, ini harga bisa kita naikkan nggak?, makanya mari kita diskusikan,” tukas Herry.

Ia juga memohon kepada para pejabat agar tidak menyangkut pautkan masalah harga ini dengan KPPU.

“Intinya mengatur harga di sini bukan untuk menguasai dan monopoli, tapi untuk menyelamatkan peternak. Jadi bapak dan ibu pejabat di sini nggak usah khawatir dengan KPPU, kalau ada apa – apa kan kita kena juga semua,” tuturnya sembari berkelakar.

Pada sesi ini perwakilan peternak dan integrator saling buka – bukaan mengenai harga, stok dan fakta di lapangan yang terjadi terkait dengan faktor yang mempengaruhi harga di lapangan. Ada fakta menarik yang disampaikan dalam sesi ini.

Menurut Ketua Umum GPPU Ahmad Dawami mengatakan bahwa berdasarkan data milik ARPHUIN yang ia kutip, diperkirakan stok yang ada saat ini 120 ribu ton karkas, artinya ada 120 juta karkas ayam yang ada di cold storage. Sedangkan pada bulan Maret ketika Covid-19 merebak dan heboh, stok yang ada yakni 170 ribu ton karkas.

Masih menurut Dawami, pada bulan Mei sebenarnya terjadi shortage di sektor live bird sehingga harga bisa terkatrol sedikit. Namun di bulan Mei juga terjadi pencairan ayam – ayam yang disimpan dalam cold storage. Bulan juni pun demikian, shortage semakin menjadi, dan harga juga naik.

“Pada bulan Juni ini kami GPPU dan anggotanya meilhat optimisme karena harga naik, oleh karenanya kami meningkatkan produksi. Tapi pertambahan ini tidak bisa dikontrol dengan demand yang tidak bisa diperkirakan. Akhirnya bulan Juni terjadi lagi over supply karena demand menurun sampai sekarang,” tutur Dawami.

Kemudian turun Surat Edaran dari Ditjen PKH mengenai cutting dan sebagainya, menurut Dawami cutting itu tidak mengindahkan animal welfare dan ia beralasan bahwa dengan melakukan cutting lagi – lagi GPPU harus merugi dengan cara yang tidak animal welfare dan Kementan melegalkan itu, sehingga Indonesia dapat dicap sebagai Negara pembunuh.

Dawami melanjutkan bahwa terbitnya SE yang harus segera ditindaklanjuti apalagi sampai melakukan afkir PS tentunya akan berakibat panjang di depannya. Selain itu menjual afkiran PS dalam waktu yang singkat juga menjadi PR besar bagi perusahaan integrator. Namun begitu ia sepakat bahwa adanya pengaturan supply dan demand itu memang penting dan mutlak harus dilakukan dalam waktu dekat.

Pendapat Dawami mendapat tanggapan “panas” dari beberapa perwakilan peternak yang memandang bahwa dirinya terlalu melindungi integrator. Namun begitu Dawami tetap tenang dan juga menyoroti tentang efek psikologis dari pengaruh broker.

“Kalau memang mau naik cepat terserah, tetapi yang saya perlu soroti ya itu. Nanti kalau harga naik dan broker bisa mengendalikan gimana?, coba saja. Tapi saya setuju kalau memang harus ada pengaturan supply dan demand. Langsung saja kita to the point di sini,” tuturnya.

Berbuah Keputusan

Menjelang akhir sesi diskusi, Dirjen Peternakan dan Keswan Nasrullah tiba di lokasi pertemuan. Dirinya mengapresiasi semua stakeholder yang menyempatkan diri untuk datang dan menghargai semua pendapat mereka masing – masing.

Menurut pengakuannya ia sudah beberapa kali didatangi oleh Duta Besar Brazil ke kantornya. Hal ini tentu saja perihal impor daging ayam asal Brazil yang tentu saja sudah harus masuk ke Indonesia.

“Saya sudah dihantam terus sama Brazil, saya bilang belum bisa. Dan saya masih menolak untuk melakukan importasi dengan cara saya sendiri. Dari situ saya berpikir, ini kalau nggak diselesaikan segera mungkin bisa hancur ini perunggasan kita. Yang kecil, besar, sama saja pasti bakal kena imbas,” tuturnya.

Akhirnya setelah menjabarkan data – data dan fakta yang ada, disepakatilah beberapa keputusan yang akhirnya menutup pertemuan hari itu. Diantaranya adalah mengeluarkan referensi harga live bird di beberapa daerah untuk hari rabu dan kamis (16-17 September 2020), menambah keikutsertaan integrator yang berpartisipasi dalam program on – off berjualan, dan membentuk satuan tugas (task force) perunggasan nasional yang melibatkan stakeholder perunggasan.

Semoga saja semua keputusan yang diambil oleh seluruh stakeholder yang datang dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, perlu diingat juga bahwa semua orang juga sudah jenuh dengan persoalan perunggasan ini, dan oleh karenanya harus segera dituntaskan. Perlu diingat juga, musuh sebenarnya, Brazil kini tengah mengintai kita untuk memangsa perunggasan Indonesia, idealnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan stakeholder lainnya untuk menjaga kondusifitas perunggasan di negeri ini. Semoga ini adalah pertanda baik (CR).

SILATURAHMI GOPAN DENGAN STAKEHOLDER PERUNGGASAN

Tepat pada hari Kamis, 18 Juni 2020 Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) menggelar silaturahmi melalui daring zoom dengan para stakeholder di dunia perunggasan. Setya Winarno selaku ketua panitia membuka acara dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta. Ia mengutarakan tujuannya bahwa acara tersebut digagas selain untuk menjalin silaturahmi juga sebagai wadah “curhat” bagi para stakeholder dalam mempersiapkan perunggasan menghadapi new normal.

Hal senada juga diungkapkan oleh Herry Dermawan ketua umum GOPAN, ia mengatakan bahwa sektor perunggasan termasuk sektor yang terdampak oleh wabah covid-19. Selama ini dirinya mengaku banyak diajak rapat dan diskusi untuk menormalkan kondisi.

“kalau menurut saya, sebaiknya sektor pakan yang harus diberesin duluan, terutama stok jagung. menurunkan harga jagung gimana kalau enggak dengan impor?. Kalau impor kan katanya petani jagung rugi, BPS diminta survey petani jagung, ruginya berapa?, kita harus cari selanya supaya petani engak rugi, peternak juga untung. Saya juga sudah 20 hari setelah melaporkan belum ada follow up dari BPS, padahal ini penting lho,” tukas Herry.

Tanggapan juga datang dari Drh Syamsul Maarif, Direktur Kesmavet Ditjen PKH. Menurut dia perunggasan dalam negeri harus kompak karena musuh sebenarnya berasal dari luar.

“Negara yang mau memasukkan produk ke indonesia sudah ada antre ada 14 negara, kita harus menata perunggasan kita. Masalahnya persyaratan dalam negeri sama dengan persyaratan internasional. Kalau kita mempersyaratkan suatu negara kita juga harus ikut standar yang ditetapkan untuk negara lain. Oleh karenanya peternak mandiri juga harus maju,” tutur Syamsul.

Ketua Umum GPMT Desianto Budi Utomo juga tidak mau ketinggalan untuk mengutarakan unek-uneknya. Desianto bilang dalam kondisi tejrepit seperti ini (Covid-19), isu gotong royong muncul, seharusnya stakeholder perunggasan kompak dan solid satu suara melawan importasi daging dan produk dari negara lain sejak dulu.

Menyangkut pakan, Desianto berkata bahwa 91 pabrik anggota GPMT 90% menghasilkan pakan unggas, sehingga bila importasi produk dari negara lain terjadi, sektor pakan juga pasti akan merugi. ia mengamini Herry yang mengatakan kalau harga jagung bisa ditekan di kisaran harga 2 – 4 ribu, dan waktu impornya tepat (tidak saat panen raya), maka bisa terjadi win win solution, petani untung, peternak untuk, produsen pakan juga untung.

“Perlu diketahui juga bahwa raw material pakan ada dua yakni lokal dan impor, produk lokal harusnya lebih banyak dipakai, saya setuju. Yang impor misalnya Soy bean meal itu dipakai kira - kira 4,5 – 5 juta pertahun. Enggak ada pilihan lain, memang kedelai kita produksinya saja kurang, jadi ya kita (GPMT) hanya bisa mengontrol yang hanya bisa dikontrol saja,” tutur Desianto.

Dalam diskusi juga membahas topik yang menarik misalnya saja kementan yang menantang produsen pakan untum memproduksi pakan generik kepada GPMT.

“Bisa diterima nggak performa nya?,kita bisa saja bikin itu, sekarang peternak mau apa tidak pakai itu?. Seharusnya patokan peternak juga sekarang jangan best perofrmance tapi best profit, asalkan feed cost bisa ditekan, panen mundur 1 – 2 hari tapi terjadi minimze cost production, kan untung juga. Kalau perlu dilakukan penghematan juga di sektor lain,”kata Desianto.

Sementara itu menurut Irawati Fari, Ketua Umum ASOHI. Para stakeholder juga harus satu interpretasi terkait wacana new normal, agar semuanya dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru.

“Intinya kita enggak lepas dari manusia yang bekerja, intinya bagaimana melakukan perubahan perilaku. protein ini hewani penting supaya imunitas makin kuat dan badan tetap sehat, kalau kita rukun dan bisa berkampanye dalam menyuarakan konsumsi protein hewani ini akan lebih baik lagi. Terlebih lagi new normal gizi harus seimbang dan tercukupi,” tutur Irawati.

Ia juga meminta maaf atas keterbatasan tim teknis kesehatan hewan dari perusahaan obat hewan akibat kesulitan menjangkau peternak karena wabah covid-19. Tidak lupa ia mengingatkan para peternak bahwa nanti per 1 Juli 2020, antibiotik dengan bahan aktif colistin dilarang untuk digunakan di peternakan.

Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas Indonesia (ARPHUIN) melalui Ketua Umumnya Tommy Koencoro mengatakan bahwa bisnis RPA juga terkena dampak dari wabah Covid-19. ARPHUIN mengestimasi bahwa setiap tahun mereka menyerap 20% produksi ayam nasional.

Kini yang menjadi masalah adalah dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang jumlah anggota mereka tidak megalami kenaikan dengan angka yang signifikan.

“Padahal syaratnya jadi anggota cuma punya NKV, tapi enggak ada yang mau daftar. Ketika harga murah masih bisa belanja ayam, broker nimbun ayam. Sekarang broker enggak kuat beli, masuk ke kita mahal juga, ya rugilah kita kalau kita jual terlalu mahal, masyarakat sedang cekak kantongnya,” tukas Tommy.

Lebih lanjut menurut Tommy, terkadang peternak salah paham sewaktu harga ayam hidup tinggi. Padahal ARPHUIN bisa menjadi buffer pemerintah. Ketika harga karkas naik yang misalnya di pasar dijual dengan harga sampai dengan Rp.40 ribu, ARPHUIN tetap menjual karkas dengan harga Rp. 28 -32 ribu saja.

Tommy berharap wabah ini segera berakhir dan terjadi penambahan jumlah anggota ARHPHUIN kedepannya.

“Omzet turun 40% karena Covid-19, RPA rugi. Kita harusnya bisa melakukan ekspor, ke Cina, Afrika, Arab, dll. masalahnya adalah bahan baku kita lebih mahal. Contoh, HPP kita sekitar Rp. 17 – 18 ribu, tetangga kita di Thailand, mereka HPP ayam di kandang Rp. 14 ribu-an dan karkas mereka laku dijual di angka 1,6 USD perkilogram. Posisi kita berani jual di USD 1,9-2 perkilogram, kemarin saya negosiasi dengan beberapa negara. Ini karena cost di hulu tinggi jadi enggak bisa ekspor juga, kalo harga cukup rendah, kita bisa bersaing di internasional,” kata Tommy.

Permasalahan bibit juga hal yang wajib dibenahi. Menurut Achmad Dawami Ketua Umum GPPU, bibit juga mempengaruhi produksi karena ketersediaannya. Jika bibit dan pakan langka, mau budidaya apa kita?, oleh karenanya Dawami concern dengan hal ini.

Dawami berujar bahwa 70% protein hewani Indonesia berasal dari unggas. Menurut catatannya, frozen food dari sektor perunggasan mengalami kenaikan omzet sejak Covid-19, artinya terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat.

“Lihat saja sekarang perkembangan meat shop menjamur. ini pasca Covid-19 enggak ga akan tertinggalkan karena nanti bisa jadi habit. Memotong mata rantai si produk supaya lebih dekat ke end user. Kalau kita baca UU pangan, ini ngeri lho, ketergantungan impor mempengaruhi ketahanan nasional, makanya kita harus bisa memotong rantai distribusi kita . Ketika harga turun, jualan ayam langsung door to door itu bagus,” kata Dawami.

Ia juga mengingatkan bahwasanya kaum milenial juga mempengaruhi pola hidup dan konsumsi.35-36% angkatan kerja kita adalah kamu milinenial, mereka berbeda dengan orang – orang  kalangan tua (old era), mereka sudah terbiasa mengonsumsi frozen food.

Sementara itu menurut Ketua Umum PINSAR yang juga anggota DPR – RI, Singgih Januratmoko yang mendapat bocoran dari BAPPENAS dan Kemenko Perekonomian bahwa ekonomi Indonesia akan berangsur normal tapi paling cepat dalam tempo 4 tahun. (CR)

GOPAN IMBAU STAKEHOLDER PERUNGGASAN TURUNKAN HARGA DOC FS

GOPAN berharap harga DOC FS tak lebih dari Rp 5.000 (Foto: poultryscience.in)

Naiknya harga DOC (Day Old Chick) pada level tertinggi Rp. 6.000 – Rp. 6.500 ditengah ketidakpastian harga ayam hidup pada saat periode panen berikutnya, Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) mengimbau kepada stakeholder perunggasan untuk mengambil sikap.

GOPAN melayangkan surat permohonan penurunan harga DOC FS (final stock) kepada perusahaan perunggasan dan Gabungan Perusahaan Perbibitan Unggas (GPPU).

Dalam surat resmi bertanda tangan Ketua GOPAN Herry Dermawan, Selasa (2/6/2020), GOPAN berharap GPPU mengimbau kepada anggotanya agar harga DOC FS tidak lebih dari Rp 5.000 sebagai bentuk empati dan mendukung keberlangsungan usaha peternak mandiri.

“Empati penuruan harga DOC FS ini kami harapkan juga selalu diikuti dengan kualitas DOC FS yang berkualitas dan ketersedian yang cukup bagi peternak mandiri sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku,” sebut isi surat resminya.

Sekretaris Jenderal GOPAN, Sugeng Wahyudi dihubungi Infovet, Rabu (3/6/2020) menyatakan pihaknya berharap surat permohonan tersebut segera mendapat feed back positif dari para stakeholder.

Sugeng Wahyudi

Sugeng mengemukakan harga DOC naik bersamaan dengan harga ayam, sangatlah memberatkan. Jika harga DOC mahal, bukan saja rasa was-was peternak yang belum terjamin bagus atau tidaknya di situasi pandemi saat ini.

Imbuh Sugeng selain was-was, apabila kondisi ini masih berlangsung tentunya menjadi pukulan kerugian yang besar karena terjadi sedari Januari hingga April 2020.

“Mohon turunkan harga DOC agar kandang-kandang rakyat bisa terisi dan kelangsungan budidaya ayam tidak terhenti,” pungkasnya. (NDV)

SOLIDARITAS PETERNAK AYAM RAS, KEMENTAN GANDENG KERJASAMA DENGAN ORGANISASI PETERNAK RAKYAT

Acara penandatanganan kerjasama Kementan dengan perusahaan integrator perunggasan (Foto: Humas Kementan)

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan kerjasama dengan PT Universal Agri Bisnisindo, Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) dan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (PINSAR) dalam pembelian ayam ras siap potong.

Kerjasama tersebut dilaksanakan sebagai upaya pemerintah dalam membantu peternak mandiri supaya bisa menyerap ayam ras pedaging (livebird) serta upaya peningkatan pemasaran hasil peternakan.

Seperti diketahui, harga ayam hidup di peternak sedang menurun hingga ke angka Rp. 4000. Hal itu dikarenakan karena berkurangnya minat warga akibat pandemi Covid-19. Sedangkan panen ayam sedang mengalami kenaikan berlimpah. Itulah yang menyebabkan harga ayam cenderung menurun.

"Sesuai arahan dari Bapak Menteri bahwa setiap hasil rapat agar tidak hanya di atas kertas saja, tetapi harus langsung dieksekusi," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, I Ketut Diarmita saat Penandatanganan Kerjasama, Senin, (20/42020).

Sebagai informasi, harga rata-rata daging ayam di tingkat konsumen saat ini terus berubah. Di Banten misalnya, harga di sana mencapai Rp. 33,955 per kilogram. Di Jawa Barat Rp. 30,140 per kilogram, Jawa Tengah Rp. 28, 445 per kilogram, DIY 28, 650 per kilogram dan Jawa Timur Rp. 26,510 per kilogram.

"Artinya harga di konsumen tidak turun sebesar harga di peternak. Dan ini masih normal," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketut juga mengapresiasi kepada seluruh integrator yang telah berkomitmen melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan dengan Ditjen PHK dalam membantu para peternak mandiri.

Tercatat, telah terkumpul 23 perusahaan yang akan membantu penyerapan livebird. Dari jumlah tersebut, 15 perusahaan telah berkomitmen akan menyerap livebird yang khusus ada di pulau Jawa. Jumlah kesanggupan pembelian livebird ada 4 juta ekor kurang lebih. 8 perusahaan akan segera menyusul.

"Ditengah pancemi Covid-19 kami terus berupaya mengambil langkah inovatif demi menjaga peternak mandiri dan juga memastikan pendistribusian daging ayam aman hingga ke tangan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementan, Momon Rusmono menyampaikan kepada seluruh jajaran Kementan agar tidak mundur dalam menjaga ketersediaan pangan di tengah pandemi Covid-19.

Selain itu, Kementan juga harus memastikan stabilisasi harga bahan pangan dalam waktu yang cepat. Kata Momon, masyarakat tidak boleh disulitkan dengan harga pangan yang melonjak.

"Caranya kita harus menjaga kerjasama dengan stakeholder lain dan terus meningkatkan komunikasi. Kalau melihat data dari 11 komoditas utama yang ada, Insya Allah, semua aman sampai Agustus mendatang. Mudah-mudahan upaya yang kita lakukan ini bisa diatasi bersama selama kita bekerja keras," tutupnya. (Rilis/INF)

SEMPAT ANJLOK HINGGA RP 4.000 PER KG, HARGA AYAM DI TINGKAT PETERNAK MULAI NAIK

Biaya produksi peternakan ayam lokal di kisaran Rp 18-19 ribu per kg (Foto: Istimewa)

Harga ayam peternak di beberapa daerah saat ini hanya Rp 7.000 per kg. Sementara, biaya produksinya berada di kisaran Rp 18-19 ribu per kg.

Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Sugeng Wahyudi bahkan menyebutkan, harga ayam tingkat peternak di Jawa Tengah (Jateng) sempat anjlok hingga Rp 4.000 per kg.

"Betul, harga bahkan sampai Rp 4.000 di Jateng dari tanggal 1 sampai dengan 6 (April 2020)," jelas Sugeng, Rabu (8/4/2020).

Menindaki situasi tersebut, Sugeng menyatakan GOPAN segera mengajukan tuntutan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) agar perusahaan besar tidak memasarkan hasil produksinya ke pasar, melainkan menyimpannya ke dalam cold storage.

Upaya tersebut berbuah hasil, dimana harga ayam tingkat peternak di daerah sejak Selasa (7/4/2020) kemarin berhasil terdongkrak hingga ke level Rp 16 ribu per kg.

"Sejak dijalankan, harga mulai naik sejak kemarin tanggal 7 April. Di Jateng harga Rp 11 ribu sampai dengan Rp 12 ribu, Jawa Barat Rp 14.500-16 ribu, dan Jawa Timur Rp 13-13.500," terang Sugeng.

Kendati begitu, Sugeng mengutarakan, kisaran harga tersebut masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 7 Tahun 2020, dimana harga acuan ayam di tingkat peternak yakni Rp 19 ribu per kg.

"Sudah mulai naik, tapi belum sesuai harga acuan yakni Rp 19 ribu. Tuntutannya, lanjutkan, perusahaan besar enggak jualan dulu ke pasar becek," tukas Sugeng. (Sumber: liputan6.com)

PANDUAN HARGA REFERENSI LIVE BIRD HARI INI

Suasana rembug perunggasan nasional (Foto: Infovet)

Bertempat di Hotel Aston Priority Simatupang, Jakarta, Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) dan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (PINSAR) Indonesia menyelenggarakan kegiatan Rembug Perunggasan Nasional, Rabu (12/2).

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya pada 22 Januari 2020 lalu dalam upaya menjaga kestabilan harga ayam hidup (live bird).

Hasil dari rembug ini salah satu diantaranya yaitu peternak berharap harga ayam hidup diatas HPP dan memberikan keuntungan.

Berdasarkan realisasi 2019 harga tidak mencapai harga referensi Permendag 96 tahun 2018, upaya yang bisa dilakukan salah satunya adalah menekan harga pokok produksi, diantaranya harga sapronak (DOC dan pakan) untuk menjadi lebih rendah. Hal ini bisa dilakukan jika ada evaluasi terkait kebijakan jagung.

Berikut ini panduan harga referensi penjualan mulai Kamis, 13 Februari 2020:

BOBOT LB (KG)	BANTEN	JABOTABEK - SUKABUMI	BANDUNG PURWASUKA	JATENG	JATIM
> 2.2	19.500	19.500	19.500	19.000	19.500
2.0 – 2.2	19.500	19.500	19.500	19.000	19.500
1.8 – 2.0	19.500	19.500	19.500	19.000	19.500
1.6 – 1.8	19.500	19.500	19.500	19.000	19.500
1.4 – 1.6	20.000	20.000	20.000	19.000	19.500
1.2 – 1.4	20.000	20.000	20.000	19.000	19.500
1.0 – 1.2	20.500	20.500	20.500	19.000	19.500
< 1.0	20.500	20.500	20.500	19.000	19.500

Sumber: GOPAN

Keterangan: Harga berlaku sampai dengan Minggu, 16 Februari 2020 akan dievaluasi kembali Senin, 17 Februari 2020

REMBUK PERUNGGASAN NASIONAL HASILKAN BEBERAPA KEPUTUSAN

Industri perunggasan Indonesia masih dihantui bayang-bayang over supply. (Foto: Dok. Infovet)

Awal tahun pasti semua kalangan berharap bahwa tahun 2020 menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya, tanpa terkecuali kalangan perunggasan nasional. Sebagaimana diketahui bersama bahwa industri perunggasan nasional terus diterpa oleh kenyataan pahit, dimana harga jual live bird yang sangat sulit distabilkan tiap tahunnya.

Para pelaku usaha sudah jengah dengan memburuknya sektor perunggasan nasional, hampir setiap beberapa bulan sekali mereka para peternak mau tidak mau, suka tidak suka, dari hulu ke hilir banyak pihak yang memang sangat bergantung kehidupannya dari sektor ini.

Dalam rangka duduk bersama dan menuntaskan permasalahan tersebut, atas dasar inisiasi dari peternak dan asosiasi peternakan unggas, digelarlah rapat bersama dengan tema "Rembuk Perunggasan Nasional" di Hotel Santika, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan peternak, asosiasi peternakan unggas, integrator, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Satgas Pangan.

Keadaan over supply yang makin tak terkendali, tentunya menjadi biang keladi atas anjloknya harga jual live bird di tingkat peternak. Tercatat sejak September 2019 hingga kini, pemerintah masih harus melakukan "rekayasa" berupa cutting telur tetas DOC FS hingga Januari 2020. Hal ini dilakukan untuk menjaga harga jual live bird tetap stabil dan menguntungkan untuk peternak mandiri.

Hingga pada Rabu, 22 Januari 2020, ada sekitar 117,9 juta butir telur tetas yang di cutting, angka tersebut sebetulnya masih kurang dari target seharusnya yang sebanyak 127 juta butir. Dengan kata lain, baru 92,38% dari target yang terealisasi.

Dalam pertemuan rembuk perunggasan nasional, menghasilkan beberapa keputusan untuk menjaga harga jual live bird tetap stabil di atas HPP, diantaranya: 

1. Wilayah Jawa Barat mulai Kamis (23/1/2020), ayam yang berukuran 1,2 kg ke bawah agar ditahan untuk dijual selama empat hari. Kalaupun hendak dijual, harganya minimal Rp 16.000/kg atau boleh dijual dengan syarat dipotong di RPA sendiri. Sedangkan untuk ayam berukuran di atas 1,2 kg, mulai Kamis (23/1/2020), harus dijual dengan harga terendah Rp 16.000/kg.
2. Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur mulai Kamis (23/1/2020), harga ayam yang dijual terendah Rp 16.000/kg (Jawa Tengah) dan Rp 16.000/kg (Jawa Timur).
3. PT Charoen Pokphand Indonesia, Japfa Comfeed dan Malindo di wilayah Jawa Tengah mulai Kamis (23/1/2020), tidak boleh sama sekali melakukan penjualan live bird.
4. PT CJ Feed Indonesia, Wonokoyo, CISF, Sinta Prima, New Hope dan peternak mandiri tidak boleh melakukan penjualan live bird pada Jumat (24/1/2020) di wilayah Jawa Tengah.
5. Harga jual minimal live bird adalah Rp 16.000/kg.
6. Hari Sabtu dan Minggu (25-26 Januari 2020), semua perusahaan diperbolehkan menjual live bird dengan harga minimal Rp 16.000/kg.
7. Harga DO yang berlaku sesuai dengan tanggal tangkap.
8. Pemerintah wajib melakukan pengawasan.
9. Harga akan dievaluasi kembali tiap empat hari, dimulai pada senin (27/1/2020).
10. Harga DOC FS yang dijual kepada peternak mandiri skala kecil, jangan dinaikkan dulu. (CR)