GOPAN PEDULI BENCANA BANJIR

GOPAN menyalurkan bantuan kepada korban banjir di Cigudeg, Kab. Bogor (5/1)

Hujan deras yang turun beberapa hari belakangan di akhir tahun 2019 menyebabkan bencana banjir di beberapa wilayah Indonesia. Kabupaten Bogor menjadi salah satu wilayah terdampak banjir yang paling parah. Hingga saat ini jumlah pengungsi akibat banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bogor mencapai 15.000 orang, sementara itu korban meninggal dunia akibat bencana tersebut sebanyak 16 orang.

Atas dasar kemanusiaan, Gabungan Organiasai Peternak Ayam Nasional (GOPAN) merasa terpanggil untuk memberikan bantuan kepada korban banjir. Melalui misi kemanusiaan bertajuk GOPAN Peduli, para peternak yang tergabung dalam GOPAN bertandang ke Desa Uruk, Cigudeng Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor pada hari Minggu (5/1) yang lalu.

Dalam lawatannya ke Desa Urug, GOPAN memberikan bantuan berupa BBM Solar sebanyak 200 liter serta bahan makanan berupa Mie instan. Bantuan BBM Solar sebanyak 200 liter tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan bakar mesin ekskavator dalam membuka jalan yang terisolir akibat lumpur dan pohon tumbang.

Akses jalan desa yang tertutup akibat timbunan lumpur 

Berdasarkan kondisi yang terpantau di lapangan, akses jalan menuju desa terblokir sepanjang 3 km akibat lumpur dan pepohonan yang tumbang. Mesin eksavator yang tersedia tidak memiliki bahan bakar yang cukup untuk membersihkan sisa lumpur dan pepohonan yang menutupi akses jalan.

Kepala Desa Sukajaya Jaro Ata Iskandar mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada GOPAN. "Saya salut dengan kesolidan para peternak GOPAN, semoga Tuhan YME membalas dengan yang lebih banyak, semoga bantuan ini bisa berguna bagi para korban," tukas Jaro Ata.

Ia juga menuturkan mengenai kondisi di desanya dimana sebanyak sedikitnya 2.000 orang warga ikut terdampak banjir bandang. Selain itu sekitar 30 rumah hancur dan 200 rumah rusak akibat bencana banjir yang menimpa Desa uruk. Warga pun masih berharap uluran tangan dari pemerintah maupun swasta terkait kondisi yang dihadapinya.

Pada kesempatan yang sama, koordinator aksi kemanusiaan Sugeng Wahyudi menuturkan bahwa bantuan yang diberikan saat ini oleh GOPAN belum menyeluruh. "Rencananya GOPAN masih akan menggelontorkan bantuan lain berupa beras, makanan siap saji, mie instan, dan pakaian layak pakai seminggu dari sekarang," tutur Sugeng. Ia juga berharap kepada seluruh stakeholder di sektor perunggasan agar juga ikut membantu korban banjir yang melanda beberapa wilayah di mana saja. GOPAN juga masih membuka kesempatan bagi yang hendak memberikan bantuannya sampai tanggal 11 Januari 2020 nanti. (CR)

SEMANGAT PETERNAK ERA MILENIAL DALAM BERINOVASI

Para pembicara Seminar Atap Peternakan di Hotel Sapphire, Rabu (11/9). (Foto: Infovet) 

Kunci dalam bisnis peternakan ayam adalah menguntungkan. Pada era milenial saat ini, para peternak diharuskan siap dengan perubahan dan bersemangat mencari inovasi dalam upaya meningkatkan performa ayam broiler maupun petelur.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Harian Gopan, Sigit Prabowo saat membuka seminar atap peternakan yang mengusung topik “Meningkatkan Produktivitas Ayam dengan Atap yang Kuat dan Menguntungkan”.

Menurut Sigit, aspek pembangunan kandang yang nyaman sangat penting termasuk menempuh langkah melakukan pembaharuan atau meng-upgrade kandang lawas. “Ayam berhak menempati kandang yang layak dan nyaman sebagai tempat tinggalnya,” kata Sigit di hadapan peserta seminar yang diadakan di Hotel Sapphire, Tangerang, Rabu (11/12).

Lebih lanjut dijelaskan Sigit, pembuatan kandang yang nyaman menjadi poin utama lagi karena organ tubuh ayam yang sangat bekerja keras dalam mencapai produksi maksimal ada pada jantung, hati, paru, kemudian ginjal membutuhkan oksigen yang cukup dan berkualitas.

“Memacu produksi atau bobot badan ayam broiler modern saat ini sudah semakin singkat pencapaiannya, oleh karenanya dibutuhkan kandang-kandang yang nyaman untuk ditempati ayam,” tutupnya.

Seminar yang digelar PT Djabesmen ini menghadirkan pembicara handal seperti Setya Winarno (praktisi perunggasan), Ramadhana Dwi Putra Mandiri (peternak milenial/pengembang mini closed house system), dan Eko Yunianto (Sales Manager PT Djabesmen). (NDV)  

SEMPAT KECEWA, PETERNAK AKHIRNYA BISA CURHAT KE DIRJEN PKH

Peternak "menggerebek" Dirjen PKH (Foto : Jefri)

Sekitar dua puluh orang perwakilan peternak ayam yang melakukan demonstrasi di Kementerian Pertanian Rabu (11/12) diterima oleh Kasubdit Unggas dan Aneka Ternak, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, Drh Makmun M.Sc. Pertemuan tersebut dalam rangka mendengarkan keluhan peternak agar ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung C Kementan tersebut, Makmun meminta maaf sebesar - besarnya kepada para perwakilan peternak.

"Saya sebagai tuan rumah memohon maaf kepada bapak - bapak sekalian apabila penyambutan dari kami kurang berkenan. Saya juga meminta maaf karena Pak Dirjen tidak dapat menemui bapak sekalian karena sedang ada pekerjaan lain," tukas Makmun.

Mendadak tensi berubah ketika perwakilan peternak mendengar pernyataan Makmun tadi. Kekecewaan pun juga terlihat jelas dari semua perwakilan peternak. Salah satu perwakilan peternak yang bersuara mengungkapkan kekecewaannya yakni peternak asal Bogor, Kadma Wijaya.

"Saya sangat kecewa hari ini, Pak Dirjen tidak ada di sini, padahal kami sudah sebanyak ini. Mohon maaf, bukan bermaksud mengecilkan, kalau Pak Makmun saja yang menerima, kami kan bisa bertemu dengan Pak Makmun kapan saja, kalau ketemu sama Pak Dirjen kan jarang - jarang," ungkap Kadma.

Selain Kadma, seorang perwakilan peternak dari Magelang juga mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya, penerimaan yang dilakukan oleh Kementan hari itu sangat tidak manusiawi. Mulai dari ketika tidak dibolehkannya peternak memasuki kawasan Kementan, hingga ketidakhadiran Dirjen dalam pertemuan tersebut.

Dengan semakin memanasnya tensi dan untuk mencegah hal - hal yang tidak diinginkan Sugeng Wahyudi yang juga salah satu koordinator aksi mengambil inisiatif agar peternak segera angkat kaki dari kawasan Kementan. Mereka pun memutuskan untuk memberikan rapor merah sekaligus tuntutan mereka kepada Makmun dan hendak melipir ke gedung A untuk menemui perwakilan Menteri Pertanian dan melakukan hal yang sama.

Dalam perjalanan menuju gedung A, seorang peternak mendapatkan info bahwa Dirjen PKH sedang berada di gedung Pusat Informasi Agribisnis Kementan. Syahdan mereka pun langsung menggerebek tempat tersebut dan bertemu dengan Dirjen PKH I Ketut Diarmita beserta Pejabat sekelas Direktur lainnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung alot, beberapa kesepakatan dihasilkan oleh mereka. Salah satunya mengenai akan dilibatkannya perwakilan peternak untuk mengetuai tim ahli yang dibuat oleh Ditjen PKH dalam menghitung supply - demand DOC.

Ketika dikonfirmasi oleh Infovet, Dirjen PKH hanya menjawab secara normatif dan terkesan adem ayem atas hal tersebut. "Ya biasalah peternak, wajar kalau mereka cari saya, pokoknya nanti ini akan kita godok kembali, yang jelas ini butuh waktu dan butuh koordinasi lebih lanjut secara hukum, terima kasih," tutur Ketut. (CR)

AKSI DAMAI PETERNAK AYAM DI KEMENDAG

Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menerima peternak yang melakukan demonstrasi (Foto : CR)

Ratusan peternak ayam dari berbagai daerah yang tergabung Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) kembali menyuarakan kegelisahannya kepada instansi pemerintah. Kali ini mereka mendatangai Kementerian Perdagangan pada Rabu, (27/11).

Dalam aksinya kali ini, PPRN meminta agar pemerintah menetapkan regulasi terkait harga acuan ayam hidup (live bird). Salah satu koordinator aksi, Parjuni mengatakan bahwa dengan adanya harga acuan yang jelas dan pasti maka dapat melegakan nafas peternak.

"Kalau sudah ada regulasinya nanti peternak bisa lebih untung, enggak kaya sekarang, harga sudah ada acuan, tapi masih disuruh tetap turun. Yang rugi kan jadi peternaknya lagi," tuturnya.

Ia melanjutkan, sebenarnya dalam Permendag No. 96 tahun 2018 harga acuan memang telah diatur, namun begitu masih ada yang harus diperbaiki. 

"Di Permendag harga acuan live bird Rp. 18.000 - Rp. 20.000 perkilogram, untuk Pulau Jawa mungkin tidak ada masalah, namun rekan - rekan kami di Kalimantan misalnya, kan harga Sapronaknya juga berbeda (lebih mahal), makanya harga acuan itu harus diatur juga berdasarkan daerahnya," ungkap Parjuni.

Tuntutan lain yang disuarakan peternak yakni kestabilan harga bibit ayam umur sehari (DOC). Salah satu peserta aksi, Sugeng Wahyudi menuturkan bahwasanya saat ini acuan harga untuk DOC juga harus ditegaskan. 

"Harga DOC kan variatif ya, tergantung perusahaan breeding, ada yang murah (Rp.3.000-an) sampai yang mahal (Rp.5.000-an), nah ini harus diatur juga dan kami mohon agar Kemendag ikut andil dalam hal ini. 

Ia menambahkan bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi dan butuh campur tangan pemerintah untuk urusan perunggasan di hulu dan hilir. Karena menurut Sugeng, saat ini peternak rakyat yang selalu dirugikan dengan kondisi perunggasan yang carut - marut.

Aksi peternak ditanggapi oleh Sekretaris Direktorat Perdagangan Dalam Negeri, Syailendra. Ia mengajak perwakilan peternak dari tiap daerah untuk masuk dan berdiskusi.

"Saya rasa tuntutan peternak ini logis, dan kami juga akan berusaha untuk mengakomodir semua tuntutan tersebut. Saya harap aksi ini tetap berjalan baik dan damai, yakinlah bahwa pemerintah ada untuk rakyat," tukasnya.

Kemudian sekitar 15 orang perwakilan peternak dari berbagai daerah berdiskusi dengan pihak Kemendag. Diskusi digelar secara tertutup bersama Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. Hingga berita ini diturunkan, hasil diskusi masih belum diumumkan. (CR)

REVISI PERMENTAN No.32 TAHUN 2017 SIAP DISAHKAN

Senyum lega Dirjen PKH setelah public hearing selesai

Setelah melalui proses yang alot dalam diskusi dan public hearing yang berlangsung Senin (7/10) yag lalu, Permentan No. 32/2017 yang telah direvisi siap disahkan oleh Menteri Pertanian. Peraturan tersebut mengatur tentang Penyediaan Peredaraan Pengawasan Ayam Ras dan Telur konsumsi.

Ditemui setelah public hearing selesai, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita berharap agar Permentan tersebut dapat menyelesaikan semua persoalan yang ada di lapangan selama ini. 

"Saya lega, sudah berkali - kali rapat akhirnya kini bisa dibilang kita satu tahap lebih maju agar ini bisa di tandatangani Pak Menteri, setelah review dari Itjen, baru nanti kita undangkan ke Menkumham" tuturnya.Sebelumnya memang Permentan 32/2017 ini dibuat untuk mengakomodir penyediaan ayam ras dilakukan berdasarkan rencana produksi nasional sesuai keseimbangan supply dan demand. Namun begitu memang ada beberapa poin yang harus direvisi agar terjadi keseimbangan antara perusahaan besar dan peternak mandiri.

Salah satu poin yang dimaksud misalnya tentang RPHU, pelaku usaha, diwajibkan memiliki RPHU dalam tempo 3 tahun. Lalu pelaku usaha juga wajib melakukan pemotongan ayam hidup (livebird) di RPHU dengan fasilitas rantai dingin yang memenuhi persyaratan. Khusus untuk perusahaan besar, RPHU harus memiliki kapasitas sebesar 100% produksi livebird Internal, yang harus dipenuhi secara bertahap. Pada tahun pertama paling rendah 20%, tahun kedua paling rendah 60% dan tahun ketiga 100%.

Dalam Revisi Permentan ini juga terdapat perbaikan pengaturan untuk distribusi Parent Stock (PS). Nantinya 25% dialokasikan untuk perusahaan PS eksternal dan tidak terafiliasi. DOC PS yang beredar juga wajib memiliki sertifikat benih/bibit yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk dan sertifikat SNI untuk DOC FS.

Terdapat juga hal yang berkaitan dengan penambahan dan pengurangan produksi ayam ras dalam revisi Permentan tersebut. Dimana nantinya tindakan tadi dapat dilakukan apabila terjadi ketidakseimbangan supply dan demand. Penambahan dan pengurangan dilakukan oleh tim analisa penyediaan dan kebutuhan ayam ras berdasarkan SK Menteri Pertanian. 

Pelaku usaha atau perusahaan dalam melakukan kegiatan penyediaan dan peredaran ayam ras wajib pula melaporkan produksi dan peredarannya kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, hal tadi dilakukan paling tidak satu bulan sekali setelah selesai kegiatan penyediaan dan peredaran ayam ras.Namun jika terjadi ketidak seimbangan supply dan demand laporan tadi juga dapat diminta sewaktu-waktu.

Anggota Tim Ahli Kementan, Trioso Purnawarman meminta kepada seluruh perusahaan agar jujur dalam pelaporan. “Jika ada perusahaan yang tidak jujur dalam laporannya Pemerintah, dalam hal ini Ditjen PKH dan Kementan akan memberikan sanksi, mungkin bisa berupa pemberhentian izin impor atau bahkan penutupan usaha, oleh karenanya mari kita saling jujur agar data yang kita miliki vaild dan tercipta iklim usaha yang baik,” tukasnya.

Selain  distribusi PS dan FS ayam ras, revisi rancangan Permentan ini juga akan mengatur tentang Industri pakan. Produsen pakan juga wajib menyediakan pakan yang sesuai persyaratan mutu dan keamanan pakan untuk kepentingan peternak. Mudah – mudahan, dengan direvisinya Permentan ini menjadi angina segar bagi industri perunggasan yang selama ini carut – marut karena adanya ketidakseimbangan supply dan demand. (CR)

DEMONSTRASI PETERNAK DI KEMENTAN HASILKAN BEBERAPA KESEPAKATAN

Aksi demonstrasi kembali terjadi di Ibukota, kali ini bukan di Gedung DPR/MPR melainkan di Kementerian Pertanian, Jl. Harsono RM, Ragunan. Rabu (26/9), sekitar 700-an peternak yang mengatasnamakan Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) menyambangi kantor Menteri Pertanian.

Seruan yang digaungkan masih seputar kondisi harga ayam yang anjlok di bawah HPP beberapa bulan belakangan ini. “Kami peternak rakyat mandiri menyampaikan tuntutan dan aspirasi kami kepada pemerintah dan pihak terkait dalam menstabilkan harga ayam hidup dan penegakan regulasi," ujar Pardjuni, orator  aksi.

Ia juga mengatakan bahwa sebelumnya GOPAN juga sudah beberapa kali melakukan pertemuan dan berdiskusi dengan pihak terkait yang membidangi urusan ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementan, hingga Perum Bulog. Namun, pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil yang nyata, alias nihil. "Sudah berapa kali kami rapat, hasilnya nol besar," pungkasnya.

700-an orang peternak datangi Kementan menuntut stabilisasi harga ayam. (Foto: Infovet/CR)

Diajak Berdialog

Menanggapi aksi tersebut, Kementerian Pertanian dengan cepat mengajak peternak untuk masuk dan melakukan dialog. Dalam dialog tersebut, peternak, Kementan dan perwakilan perusahaan berdiskusi satu meja. Ada beberapa poin penting tuntutan peternak kepada pemerintah dan integrator selain menstabilkan harga jual ayam hidup, diantaranya :

1. Perusahaan integrasi dan afiliasinya tidak menjual ayam hidup ke pasar becek.

2. Perusahaan integrasi diharapkan memotong seluruh ayam produksinya di Rumah Potong Ayam (RPA) dan menjual ke pasar modern.

3. Perusahaan dan peternak yang memiliki populasi ayam masuk atau chick in 300 ribu per minggu, wajib memiliki RPA dengan kapasitas potong minimal 50% dari produksi.

4. Perusahaan integrasi harus mengembangkan pasar ekspor.

5. Perusahaan terintegrasi menurunkan harga DOC dan pakan, serta menjual minimal 60% DOC pada peternak mandiri dan menghentikan sistem kawin pakan-DOC bagi peternak mandiri.

6. Meminta pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden untuk penataan iklim usaha perunggasan nasional yang berkeadilan dan melindungi peternak unggas rakyat mandiri. (Sesuai UU 18 tahun 2009 jo UU 41 tahun 2014 pasal 33).

Diskusi sempat berlangsung alot antara peternak, perusahaan integrator dan pemerintah. Sampai-sampai menteri pertanian, Amran Sulaiman, mengambil alih diskusi sebagai moderator. Amran pun geram dengan suasana diskusi tersebut, ia mengancam para integrator yang tidak mau menyetujui tuntutan peternak agar dicabut izin impor GPS-nya.

“Para direktur, tolong catat ini perusahaan-perusahaan yang tidak mau sepakat, kalau perlu dicabut izin impornya, biar sekalian kalau mau dibikin ribut yang besar, jangan tanggung-tanggung,” kata Amran.

Tensi mulai mereda ketika kesepakatan yang dicapai dalam diskusi tersebut. Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita, menyatakan permintaan maafnya kepada semua unsur yang hadir.

“Saya minta maaf kepada semua, utamanya peternak dan Bapak menteri, karena ketidakmampuan saya dalam mengurus ini, sehingga semua jadi ricuh begini. Saya juga sebenarnya tidak ingin ada yang dirugikan baik integrator maupun peternak, kita harus hidup berdampingan dan seirama, sekali lagi saya mohon maaf bila ada yang merasa dirugikan,” tuturnya.

Sementara itu, sikap dingin perwakilan integrator terlihat ketika Infovet hendak meminta tanggapannya terkait kesepakatan yang dibuat.

Kendati demikian, para integrator yang hadir, diantaranya Japfa, Charoen Pokphand, Panca Patriot, Sumber Unggas Jaya dan beberapa perusahaan lainnya, sepakat mengikuti aturan dan tuntutan peternak, dengan penerapan secara bertahap. (CR)

RESPON PETERNAK ATAS ANCAMAN SERBUAN AYAM BRASIL

Ayam potong di pasar (Foto: Google Image)

Arus masuk importasi ayam dari Brasil diprediksi meningkat pasca-kekalahan Indonesia atas gugatan Brasil di Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Menanggapi hal ini, Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) memiliki tiga usulan untuk pemerintah.

Pertama, Gopan berharap pemerintah memperhatikan harga sarana produksi ternak (sapronak) agar memiliki harga yang terjangkau dan tidak memberatkan kelompok peternak-peternak mandiri skala kecil dan menengah.

Sapronak terdiri atas sejumlah bahan baku yang dibutuhkan dalam pengelolaan produksi peternakan. Dalam konteks peternakan ayam, komponen-komponen sapronak terdiri dari bibit ayam, pakan, serta obat-obatan.

Menurut Sekretaris Jenderal Gopan Sugeng Wahyudi, biaya pakan yang dibutuhkan dalam pengelolaan produksi peternakan saat ini masih terbilang tinggi. Tingginya biaya pakan membuat Harga Pokok Produksi (HPP) dalam pengelola produksi peternakan juga menjadi tinggi. Hal ini dikhawatirkan akan membuat ayam yang diproduksi oleh peternak mandiri memiliki harga yang tidak kompetitif, apabila dibandingkan dengan harga ayam impor yang masuk dari Brasil nantiya.

Gopan berharap agar pemerintah menyediakan skema pembiayaan dengan bunga yang murah bagi peternak-peternak ayam yang mau meng-upgrade kualitas dan kapasitas kandangnya. Menurut Sugeng, prasarana berupa kandang memiliki peran yang penting dalam menentukan efisiensi biaya pengelolaan produksi peternakan ayam.

“Kandang-kandang ini harus di-upgrade agar produktivitas meningkat. Kalau produktivitas meningkat, biaya-biaya produksinya juga bisa turun,“ terang Sugeng kepada Kontan.co.id, Jumat (9/8).

Sementara itu, Sugeng menilai bahwa kondisi kandang yang dimiliki oleh peternak umumnya kurang memenuhi syarat karena belum menggunakan sistem closed house. Padahal, pembiayaan yang diperlukan untuk meng-upgrade kandang ke dalam bentuk kandang dengan sistem closed-house membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Gopan juga berharap pemerintah bisa mempertahankan pasar-pasar tradisional yang ada sebagai ‘lahan’ bagi peternak rakyat skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sugeng menjelaskan bahwa selama ini saja peternak mandiri sudah mengalami kesulitan dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan besar yang memasarkan produknya di pasar tradisional. Namun demikian, arus importasi ayam yang masuk dari Brasil dinilai berpotensi memperparah kondisi persaingan yang ada di pasar tradisional lantaran dapat memicu peningkatan jumlah suplai produk ayam perusahaan-perusahaan besar di pasar tradisional.

Dalam hal ini, Sugeng menilai perlu ada campur tangan pemerintah untuk melindungi peternak-peternak ayam skala kecil dan menengah. “Perusahaan besar dan perusahaan kecil itu kan pasarnya sama. Maka dari itu saya usulkan harus ada kekhususan bagi peternak rakyat agar mereka bisa tetap eksis,“ sebut Sugeng. (Sumber: kontan.co.id)