LANTIK PENGURUS NASIONAL, AHI KUKUHKAN VISI CIPTAKAN SAPI HOLSTEIN ADAPTIF UNTUK PETERNAK

Foto bersama dalam acara Pelantikan Pengurus Pleno Nasional AHI periode 2025-2029

Asosiasi Holstein Indonesia (AHI) resmi menyelenggarakan Pelantikan Pengurus Pleno Nasional AHI periode 2025-2029, di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat, Bandung, Jumat (28/11/2025).

Dalam sambutannya, Ketua Umum AHI, Dr Ir Rochadi Tawaf MS, menegaskan bahwa momen ini merupakan amanat penting dari AD/ART AHI. Ia menekankan bahwa AHI adalah satu-satunya organisasi peternakan sapi yang bergerak spesifik di bidang perbibitan (breeders association) di Indonesia.

“Tuntutan yang diemban organisasi ini amatlah berat. Pasalnya, AHI tidak hanya menjadi tolok ukur (benchmark) perkembangan persusuan, namun juga merupakan kepanjangan tangan kegiatan perbibitan sapi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Seperti halnya pembentukan bibit dasar dan bibit sebar di Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik pemerintah,” ujarnya.

Harapan utama yang dibebankan kepada AHI adalah mengawal sapi-sapi unggul hasil seleksi, progeny, dan sertifikasi, sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produksi dan produktivitas sapi perah secara nasional.

Cita-cita luhur AHI yang dirumuskan dalam kongres nasional adalah membentuk “Sapi Holstein Indonesia, yang adaptif dengan ekosistem dan budaya masyarakat, untuk kesejahteraan peternak.”

Dalam upaya mengaktualisasikan cita-cita tersebut, AHI telah memperkuat jejaring internasional. Langkah strategis ini dilakukan dengan kehadirannya pada World Dairy Expo di Medison Wisconsin bulan lalu, pertemuan dengan Asosiasi Holstein USA dan Asosiasi Animal Breeder USA untuk menjajaki kerja sama, serta menjalin kolaborasi riset pengembangan sapi Holstein di Indonesia dengan International Livestock Research Institute (ILRI) melalui proyek Asia-Africa Dairy Genetic Gain (AADGG Project).

Dukungan Pemerintah Daerah dan Fokus Kesejahteraan
Kepala DKPP Jawa Barat, menyatakan bahwa komitmen pemerintah mendukung penuh kegiatan AHI. Dalam kesempatan ini, disoroti tiga pilar penting yang harus menjadi fokus kerja sama sinergis antara pemerintah, perguruan tinggi, dan asosiasi, yaitu pengembangan pedet; memastikan ketersediaan pakan yang memadai, murah, dan berkualitas; serta optimalisasi pemanfaatan kotoran ternak (kohe) sebagai sumber pendapatan masyarakat peternak.

Pemerintah Jawa Barat berharap AHI dapat membantu meningkatkan produksi susu dan penyelesaian masalah limbah sapi perah yang mencemari sungai di Jawa Barat.

FGD Strategis: Sertifikasi dan Kemandirian Genetik
Rangkaian acara dilanjutkan dengan focus group discussion (FGD) yang membahas “Strategi Implementasi Sertifikasi Sapi Holstein Indonesia.” Topik ini dianggap sebagai langkah strategi awal bagi AHI untuk mengawal peningkatan produksi dan produktivitas sapi perah.

Sertifikasi ini menurut AHI dipandang esensial untuk membangun database nasional, meningkatkan mutu genetik melalui verifikasi kualitas (estimated breeding value/EBV), dan mempercepat proses terbentuknya bibit sapi Holstein Indonesia yang unggul.

Model pengembangan sapi perah (Delmansarah) di Jawa Barat, akan dijadikan objek kerja sama antar stakeholder peternakan sapi perah seperti koperasi (GKSI), perusahaan peternakan (mega/medium dairy farm), AHI (asosiasi breeders), dan perguruan tinggi (Unpad dan IPB) dalam membangun persusuan nasional.

AHI menyadari bahwa tercapainya target nasional ini memerlukan kepengurusan nasional yang tangguh, berkomitmen, dan berkemampuan tinggi untuk mengeliminasi kendala sektor persusuan saat ini.

“Pengukuhan pengurus ini diharapkan menjadi motivasi kuat bagi seluruh jajaran AHI untuk menjadikan asosiasi sebagai tolok ukur perkembangan persusuan nasional. AHI berkomitmen penuh untuk melaksanakan program kerjanya demi mendukung upaya pemerintah menciptakan iklim yang kondusif serta membangun persusuan nasional yang berkelanjutan,” tukas Rochadi. (INF)

GERAKAN SERENTAK PELAYANAN IB DI JAWA TIMUR

Foto bersama dalam kegiatan Gerakan Serentak Pelayanan IB di Jember, Jawa Timur. (Foto: Infovet/Heru)

Senin (24/11/2025), bertempat di City Forest Jember telah dilaksanakan kegiatan Gerakan Serentak Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) 2025 bersama Gubernur Jawa Timur yang dihadiri sebanyak 850 orang dari seluruh kabupaten dan kota yang membidangi fungsi peternakan di Jawa Timur.

Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Dr Ir Indyah Aryani MM, mengungkapkan bahwa kegiatan ini dalam mendukung peningkatan populasi sapi di Jawa Timur. Kegiatan ini menampilkan pelayanan IB serentak diwakili 38 kabupaten/kota.

“Ini sebagai puncak kegiatan IB serentak di Provinsi Jawa Timur yang dicatatkan pada rekor MURI. Jawa Timur memiliki 1.417 petugas IB, 750 petugas pemeriksa kebuntingan, 95 dokter hewan, 1.500 paramedik veteriner, 94 pengawas bibit ternak, dan 58 pengawas mutu pakan, serta 95 pengawas obat hewan,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Dr Khofifah Indar Parawansa, dalam pidatonya menyampaikan bahwa kegiatan ini juga untuk memberikan apresiasi, motivasi, dan semangat kepada stakeholder bidang peternakan dalam rangka meningkatkan populasi sapi pasca wabah PMK yang telah dilakukan IB selama 2024 telah menghasilkan kelahiran pedet sebanyak 1,1 juta ekor.

“Capaian tersebut menjadi yang tertinggi secara nasional dan menjadi pendorong peningkatan populasi dan produksi ternak selaras dengan hal tersebut. Di 2025 (Januari-November), Jawa Timur telah melaksanakan IB pada sapi sebanyak 1.019.397 ekor dan telah tercatat di MURI sebagai IB terbanyak dalam kurun waktu satu tahun,” ujarnya.

Kendatin demikian, ia juga terus mengimbau agar peternak tetap waspada terhadap PMK dengan melakukan vaksinasi, biosekuriti, kebersihan kendang, hingga lalu lintas ternak yang terpantau dan terkendali.

“Sebagai lumbungan pangan terutama potensi sektor pertanian, peternakan, perikanan darat dan perikanan laut, posisi Jawa Timur sangat strategis untuk mendukung produksi pangan dalam negeri,” ungkapnya.

Sektor peternakan sebagai sepertiga pangan sumber protein memiliki potensi yang luar biasa. Tahun 2024 Jawa timur berdasarkan data BPS memiliki capaian populasi ternak di antaranya sapi potong 3,11 juta ekor (26% terhadap populasi nasional 11,75 juta ekor), sapi perah 292,26 ribu ekor (60% terhadap populasi nasional 485,82 ribu ekor), kambing 5,03 juta ekor (32% terhadap populasi nasional 15,71 juta ekor), ayam ras pedaging 418,73 juta ekor (13% terhadap nasional sebanyak 3,15 miliar ekor), ayam ras petelur 131,85 juta ekor (32% terhadap nasional 414,76 juta ekor).

Kemudian dari sisi produksi daging sapi 121,387 ton (20% terhadap produksi nasional 597,754 ton), susu 746,712 ton (58% terhadap produksi nasional 808,352 ton), dan telur 2,02 juta ton (32% terhadap produksi nasional 6,34 juta ton).

Khofifah juga menegaskan akan terus berupaya meningkatkan populasi dan produktivitas sapi potong dan sapi perah melalui beberapa intervensi, antara lain penerapan teknologi IB dan transfer embrio untuk peningkatan kualitas genetik dan mengoptimalkan reproduksi ternak; pelaksanaan vaksinasi untuk pengendalian penyakit; serta peningkatan SDM melalui bimbingan teknis untuk menumbuhkan peternak milenial.

Selain itu, dalam kegiatan tersebut ia turut menyerahkan penghargaan kepada petugas IB, dokter hewan, dan kelompok berprestasi untuk dinas dengan kinerja optimalisasi reproduksi terbaik tahun 2025 diberikan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung. (HR)

BUPATI JEMBER DAN ACEH BESAR KUNJUNGI BET CIPELANG

Foto bersama setelah pertemuan Bupati Aceh Besar dan Kepala BET Cipelang Bogor Deasy Zaman, bersama Wartawan Infovet Drh Heru (dua kiri), dan Drh Rii Nugroho dari Dinas Peternakan Jember. (Foto: Dok. Heru)

Rabu (12/11/2025), Bupati Jember dan Bupati Aceh Besar berkunjung ke Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang untuk melakukan kerja sama kegiatan di 2026 mendatang.

Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, mengungkapkan kepada Kepala BET Cipelang, Deasy Zaman SPt MSi, melihat potensi peternakan yang cukup besar di wilayah Kabupaten Aceh Besar ingin ada keterlibatan instansi pusat seperti BET Cipelang guna membantu pengembangan ternak sapi lokal sebagai sumber benih, bibit, dan pelestarian plasma nutfah.

“Agar peternakan di Aceh Besar bisa lebih maju lagi. Kita lihat peluang ternak sapi apa yang bisa dikembangkan di Aceh, kemungkinan apakah IB atau TE karena orang Aceh sangat fanatik dengan sapi Aceh untuk pemenuhan daging saat acara-acara,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, ke depan akan diadakan sosialisasi oleh BET Cipelang di Aceh Besar. Kepala BET Cipelang juga memperkenalkan Drh Heru Rachmadi, ahli bedah sesar sapi di Indonesia yang juga wartawan Infovet, dan juga pernah mengajarkan ilmu bedah sesar sapi untuk dokter hewan dan paramedik veteriner BET Cipelang pada 2017.

Mendengar penjelasan tersebut, Bupati Aceh Besar pun berencana mengundang Drh Heru untuk membagikan dan mengajarkan ilmu sesar pada sapi kepada dokter hewan yang ada di Aceh.

Sedangkan Bupati Jember melalui timnya Drh Rii Nugroho MVet, yang didampingi konsultan ahli Drh Heru, menindaklanjuti kunjungan Menteri Pertanian untuk lebih mengembangkan lagi potensi peternakan Jember dengan melakukan MoU selama lima tahun agar Jember dapat menjadi andalan sentra peternakan sapi potong Jawa Timur.

Adapun pengembangan rumpun sapi Belgian Blue, Brahman, PO, Siemental, dan Limousine sangat diminati masyarakat Jember, yang diharapkan pada 2027, dari kerja sama tersebut bisa terlihat keberhasilan pengembangan peternakan sapi tersebut di Jember. (HR)

KONGRES NASIONAL PERTAMA ASOSIASI HOLSTEIN INDONESIA

AHI kembali berdiri, laksanakan kongres nasional. (Foto: Istimewa)

Bandung (10/9/2025), dalam upaya peningkatan produksi SSDN dan terbentuknya bangsa sapi Holstein, Asosiasi Holstein Indonesia (AHI) kembali berdiri dengan melaksanakan kongres untuk mengupayakan peningkatan produksi dan produktivitas susu dalam negeri.

Sebab pada cetak biru persusuan nasional, target konsumsi susu dalam negeri pada 2026 akan terpenuhi sekitar 60%, dengan asumsi kemampuan produktivitas sapi perah sekitar 20 liter/hari, konsumsi susu meningkat menjadi 30 liter/kapita/tahun, populasi sapi perah menjadi 1,8 juta ekor, dan populasi betina laktasi menjadi 50% dari populasi betina produktif.

“Namun, saat ini konsumsi susu nasional baru mencapai 16,5 kg/kapita, kemampuan rata-rata produksi sekitar 14 liter/ekor/hari, dan populasinya berkisar 485.809 ekor. Pada saat ini ternyata kontribusi produksi SSDN belum beranjak sesuai target yang dibuat, bahkan cenderung menurun dari base line 22%, masih di bawah 20% untuk memenuhi kebutuhan nasional,” tulis Sekretaris AHI, Arya Wicaksana, dalam keterangan resminya.

Menurut data Kementerian Perindustrian (2022), kebutuhan susu dalam enam tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata 6% per tahun, sedangkan produksi SSDN hanya tumbuh 1% saja.

“Artinya, diprediksi akan terjadi kesenjangan yang semakin melebar antara produksi SSDN dengan importasi susu jika tidak dilakukan intervensi peningkatan produksi dan produktivitasnya,” tambahnya.

Melihat fenomena itu, didukung iklim usaha dan kebijakan pemerintah, tokoh inisiator Dr Ir Rochadi Tawaf MS sebagai akademisi, Ir Iman Karmawan MM sebagai praktisi, dan Arya Wicaksana SE sebagai peternak, menginisiasi kembali berdirinya AHI.

Pada 1989, PPSKI pernah bekerja sama dengan US Holstein membentuk AHI, demikian pula Dinas Peternakan Jawa Barat bekerja sama dengan JICA Jepang membentuk IDHIA (1997-2002). Namun kegiatan tersebut terhenti aktivitasnya, sehingga lembaga ini harus dihidupkan kembali. Karena memiliki tujuan mulia yaitu melakukan standarisasi produksi dan meningkatkan mutu genetik sapi perah Holstein yang sesuai kondisi ekosistem iklim dan budaya Indonesia.

Dijelaskan, dalam rangka merealisasikan tujuannya, AHI bekerja sama dengan perusahaan peternakan sapi perah skala menengah dan besar, yang memiliki kelompok peternak binaan. Kerja sama ini produknya berupa sapi-sapi bakalan hasil inovasi teknologi rekayasa genetik.

“AHI dan perusahaan peternakan sapi perah merupakan mitra balai perbibitan sapi perah milik pemerintah. Adapun tugas pokok dan fungsi AHI yaitu mengawal, mengembangkan dan melakukan standariasi, serta sertifikasi sapi perah Holstein Indonesia dalam bentuk bibit sebar kepada peternak,” imbuh dia.

Kongres AHI bertajuk “Membentuk Sapi Perah Holstein Indonesia untuk Membangun Persusuan Nasional”, dilaksanakan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

Dihadiri peserta sebanyak 55 orang yang terdiri dari pendiri AHI, peternak dan perusahaan sapi perah, koperasi susu, perguruan tinggi, lembaga perbibitan pemerintah, dinas-dinas peternakan, asosiasi peternakan, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam kongres tersebut ditetapkan tata tertib dan agenda kongres pertama AHI, penandatanganan akta pendirian, menetapkan AD/ART, dan menetapkan program kerja, sekaligus membentuk dan melantik pengurus AHI periode 2025-2029: Dr Ir Rochadi Tawaf MS (Direktur Utama), Arya Wicaksana SE (Sekretaris), Ir Iman Karmawam MM (Bendahara), Afghan SPt (Direktur Pelaksana). Dewan Pengawas: Teguh Boediyana (Ketua), Drh Desi, Dedi Setiadi, dan Aun Gunawan (Anggota). (INF)

DIRJEN PKH: PENTINGNYA VAKSINASI UNTUK MENGENDALIKAN PMK

Dirjen PKH Agung Suganda. (Foto-foto: Dok. Infovet)

Pengendalian penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) melalui berbagai strategi terus digaungkan pemerintah. Melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), strategi pengendalian PMK salah satunya melalui vaksinasi masih terus berjalan.

"Program vaksinasi massal kita lakukan melalui dua periode. Periode pertama Januari-Maret kita lakukan vaksinasi 2,1 juta dosis dan pada periode kedua yang sedang berjalan Juli-September kita targetkan 1,9 juta dosis, saat ini masih sekitar 1,3 juta dosis lagi yang harus kita masifkan," ujar Dirjen PKH, Agung Suganda, saat Media Briefing Strategi Nasional Pengendalian PMK, Selasa (26/8/2025), di Jakarta.

Strategi vaksinasi massal ini, lanjutnya, dinilai sangat efektif dan penting dalam pencegahan PMK, serta diharapkan dapat menggertak sistem imunitas pada ternak, apalagi saat lalu lintas ternak sedang tinggi seperti menjelang momen kurban.

"Ini kita ambil jaraknya enam bulan, sangat efektif dan sangat memengaruhi kekebalan pada ternak, semoga di November, Desember, hingga Januari (2026) sudah terbangun kekebalannya. Kita terus upayakan untuk mengantisipasi pergerakan ternak pada saat kurban (2026) yang biasanya itu tujuh bulan sebelumnya sudah banyak lalu lintas ternak," tambahnya.

Dengan periode vaksinasi ini, Agung menyebut penurunan kasus PMK bisa diredam secara signifikan. "Karena itu harus terus kita gaungkan agar peternak juga meningkat kesadarannya untuk melakukan vaksinasi dalam menjaga kesehatan ternaknya. Saya harap akhir tahun nanti tidak ada peningkatan kasus PMK," ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga tengah mengupayakan pembagian zona pengendalian PMK, di antaranya Zona Pemberantasan di daerah Pula Jawa dan Lampung yang memiliki populasi dan kasus yang tinggi, kemudian Zona Pencegahan di daerah-daerah yang populasi sapi dan kasusnya cukup rendah seperti Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, dan NTB, serta Zona Bebas PMK di daerah Maluku dan Maluku Utara, Papua, dan NTT yang sampai saat ini tidak terdeteksi PMK dan tanpa program vaksinasi.

"Saat ini kita juga sudah melakukan permohonan dokumen pengakuan kepada badan kesehatan hewan dunia bahwa Indonesia memiliki daerah yang bebas PMK tanpa vaksinasi dan kita usulkan juga dokumen pengakuan Indonesia memiliki program pengendalian PMK yang terkendali, untuk menuju Indonesia bebas PMK di 2035 mendatang. Sebab ini sangat penting agar subsektor peternakan dan kesehatan hewan tumbuh positif dan mengundang banyak investor," ungkap Agung.

Sementara itu ditambahkan oleh perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Aryal, bahwa dengan pencegahan PMK yang terpadu tentu akan memberikan proteksi terhadap kesehatan ternak, masyarakat, dan menjaga nilai perekonomian serta ketahanan dan stabilitas pangan.

"Hal ini tidak hanya baik bagi indonesia, tetapi juga pada dunia. Maka dari itu kita harus terus melakukan kolaborasi dalam mengendalikan PMK di Indonesia," tukasnya.

Foto bersama dalam kegiatan Media Briefing Strategi Pengendalian PMK.

Media Briefing Strategi Nasional Pengendalian PMK: Bangkitkan Peternakan, Jaga Ketahanan Pangan merupakan inisiasi dari FAO bersama Kementerian Pertanian yang didukung oleh Pemerintah Australia. Pada kegiatan ini juga disampaikan materi talkshow seputar pengendalian PMK. (RBS)

VAKSINASI PMK TERUS DIGENCARKAN UNTUK MENJAGA DAN TINGKATKAN KEKEBALAN TERNAK

Pemeriksaan PMK pada hewan ternak. (Foto: Istimewa)

Penguatan upaya pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) melalui vaksinasi nasional secara bertahap terus digaungkan. Setelah vaksinasi Tahap I (Februari-April 2025) selesai, kini vaksinasi Tahap II digencarkan pada Juli-September 2025, sebagai bagian dari strategi pemberian vaksin booster untuk menjaga dan meningkatkan kekebalan ternak secara berkelanjutan.

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), kembali mencanangkan Bulan Vaksinasi PMK sebagai ajakan nasional bagi pemerintah daerah, asosiasi, perguruan tinggi, peternak, serta pelaku usaha untuk bersama-sama mendukung percepatan vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia.

“Bulan Vaksinasi PMK menjadi momentum untuk mempercepat cakupan vaksinasi demi melindungi ternak dan menjaga ketahanan pangan nasional,” ujar Dirjen PKH, Agung Suganda, di Jakarta, Jumat (11/7/2025).

Ia menekankan, vaksin booster pada tahap kedua ini sangat penting dilakukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan hewan terhadap virus PMK, terutama di wilayah-wilayah dengan lalu lintas ternak yang tinggi atau berisiko tinggi penularan.

“Perlindungan terhadap ternak sama artinya dengan perlindungan terhadap sumber penghidupan peternak dan ekonomi pangan kita. Mari kita sukseskan bersama Bulan Vaksinasi PMK,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Kesehatan Hewan, Hendra Wibawa, menjelaskan bahwa vaksinasi bukan hanya soal jumlah, tetapi juga kualitas dan ketepatan waktu. “Pemberian vaksin booster pada periode ini bertujuan memperkuat antibodi yang sebelumnya telah terbentuk. Tanpa booster, kekebalan akan menurun dan bisa membuka peluang virus kembali menyerang,” kata Hendra.

Ia juga mengimbau vaksinasi harus didukung dengan praktik biosekuriti di tingkat peternak. “Vaksin saja tidak cukup. Peternak juga harus disiplin menjaga kebersihan kandang, membatasi lalu lintas hewan, dan melapor jika ada gejala klinis pada ternak,” imbuh dia.

Pemerintah menegaskan bahwa vaksinasi PMK merupakan bagian dari strategi jangka panjang menuju Indonesia bebas PMK. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha peternakan, hingga kesadaran para peternak. (INF)

KEMERIAHAN LEP EXPO 2025

Gelaran Livestock Export Program (LEP) Expo ke-5 kembali hadir pada 14-15 Mei 2025 di The Springs Club Summarecon Serpong, Kabupaten Tangerang. Acara serupa terakhir kali dihelat pada 9-10 Juni 2022 lalu. LEP merupakan program yang didanai bersama oleh Meat and Livestock Australia (MLA) dan LiveCorp. LEP telah memberikan layanan kepada industri peternakan sapi Australia dan Indonesia sejak 2009. Terutama yang bergerak dalam praktik kesejahteraan hewan, peningkatan produktivitas, dan efisiensi rantai pasokan.