DIRJEN PKH: PENTINGNYA VAKSINASI UNTUK MENGENDALIKAN PMK

Dirjen PKH Agung Suganda. (Foto-foto: Dok. Infovet)

Pengendalian penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) melalui berbagai strategi terus digaungkan pemerintah. Melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), strategi pengendalian PMK salah satunya melalui vaksinasi masih terus berjalan.

"Program vaksinasi massal kita lakukan melalui dua periode. Periode pertama Januari-Maret kita lakukan vaksinasi 2,1 juta dosis dan pada periode kedua yang sedang berjalan Juli-September kita targetkan 1,9 juta dosis, saat ini masih sekitar 1,3 juta dosis lagi yang harus kita masifkan," ujar Dirjen PKH, Agung Suganda, saat Media Briefing Strategi Nasional Pengendalian PMK, Selasa (26/8/2025), di Jakarta.

Strategi vaksinasi massal ini, lanjutnya, dinilai sangat efektif dan penting dalam pencegahan PMK, serta diharapkan dapat menggertak sistem imunitas pada ternak, apalagi saat lalu lintas ternak sedang tinggi seperti menjelang momen kurban.

"Ini kita ambil jaraknya enam bulan, sangat efektif dan sangat memengaruhi kekebalan pada ternak, semoga di November, Desember, hingga Januari (2026) sudah terbangun kekebalannya. Kita terus upayakan untuk mengantisipasi pergerakan ternak pada saat kurban (2026) yang biasanya itu tujuh bulan sebelumnya sudah banyak lalu lintas ternak," tambahnya.

Dengan periode vaksinasi ini, Agung menyebut penurunan kasus PMK bisa diredam secara signifikan. "Karena itu harus terus kita gaungkan agar peternak juga meningkat kesadarannya untuk melakukan vaksinasi dalam menjaga kesehatan ternaknya. Saya harap akhir tahun nanti tidak ada peningkatan kasus PMK," ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga tengah mengupayakan pembagian zona pengendalian PMK, di antaranya Zona Pemberantasan di daerah Pula Jawa dan Lampung yang memiliki populasi dan kasus yang tinggi, kemudian Zona Pencegahan di daerah-daerah yang populasi sapi dan kasusnya cukup rendah seperti Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, dan NTB, serta Zona Bebas PMK di daerah Maluku dan Maluku Utara, Papua, dan NTT yang sampai saat ini tidak terdeteksi PMK dan tanpa program vaksinasi.

"Saat ini kita juga sudah melakukan permohonan dokumen pengakuan kepada badan kesehatan hewan dunia bahwa Indonesia memiliki daerah yang bebas PMK tanpa vaksinasi dan kita usulkan juga dokumen pengakuan Indonesia memiliki program pengendalian PMK yang terkendali, untuk menuju Indonesia bebas PMK di 2035 mendatang. Sebab ini sangat penting agar subsektor peternakan dan kesehatan hewan tumbuh positif dan mengundang banyak investor," ungkap Agung.

Sementara itu ditambahkan oleh perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Aryal, bahwa dengan pencegahan PMK yang terpadu tentu akan memberikan proteksi terhadap kesehatan ternak, masyarakat, dan menjaga nilai perekonomian serta ketahanan dan stabilitas pangan.

"Hal ini tidak hanya baik bagi indonesia, tetapi juga pada dunia. Maka dari itu kita harus terus melakukan kolaborasi dalam mengendalikan PMK di Indonesia," tukasnya.

Foto bersama dalam kegiatan Media Briefing Strategi Pengendalian PMK.

Media Briefing Strategi Nasional Pengendalian PMK: Bangkitkan Peternakan, Jaga Ketahanan Pangan merupakan inisiasi dari FAO bersama Kementerian Pertanian yang didukung oleh Pemerintah Australia. Pada kegiatan ini juga disampaikan materi talkshow seputar pengendalian PMK. (RBS)

VAKSINASI PMK TERUS DIGENCARKAN UNTUK MENJAGA DAN TINGKATKAN KEKEBALAN TERNAK

Pemeriksaan PMK pada hewan ternak. (Foto: Istimewa)

Penguatan upaya pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) melalui vaksinasi nasional secara bertahap terus digaungkan. Setelah vaksinasi Tahap I (Februari-April 2025) selesai, kini vaksinasi Tahap II digencarkan pada Juli-September 2025, sebagai bagian dari strategi pemberian vaksin booster untuk menjaga dan meningkatkan kekebalan ternak secara berkelanjutan.

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), kembali mencanangkan Bulan Vaksinasi PMK sebagai ajakan nasional bagi pemerintah daerah, asosiasi, perguruan tinggi, peternak, serta pelaku usaha untuk bersama-sama mendukung percepatan vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia.

“Bulan Vaksinasi PMK menjadi momentum untuk mempercepat cakupan vaksinasi demi melindungi ternak dan menjaga ketahanan pangan nasional,” ujar Dirjen PKH, Agung Suganda, di Jakarta, Jumat (11/7/2025).

Ia menekankan, vaksin booster pada tahap kedua ini sangat penting dilakukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan hewan terhadap virus PMK, terutama di wilayah-wilayah dengan lalu lintas ternak yang tinggi atau berisiko tinggi penularan.

“Perlindungan terhadap ternak sama artinya dengan perlindungan terhadap sumber penghidupan peternak dan ekonomi pangan kita. Mari kita sukseskan bersama Bulan Vaksinasi PMK,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Kesehatan Hewan, Hendra Wibawa, menjelaskan bahwa vaksinasi bukan hanya soal jumlah, tetapi juga kualitas dan ketepatan waktu. “Pemberian vaksin booster pada periode ini bertujuan memperkuat antibodi yang sebelumnya telah terbentuk. Tanpa booster, kekebalan akan menurun dan bisa membuka peluang virus kembali menyerang,” kata Hendra.

Ia juga mengimbau vaksinasi harus didukung dengan praktik biosekuriti di tingkat peternak. “Vaksin saja tidak cukup. Peternak juga harus disiplin menjaga kebersihan kandang, membatasi lalu lintas hewan, dan melapor jika ada gejala klinis pada ternak,” imbuh dia.

Pemerintah menegaskan bahwa vaksinasi PMK merupakan bagian dari strategi jangka panjang menuju Indonesia bebas PMK. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha peternakan, hingga kesadaran para peternak. (INF)

KEMERIAHAN LEP EXPO 2025

Gelaran Livestock Export Program (LEP) Expo ke-5 kembali hadir pada 14-15 Mei 2025 di The Springs Club Summarecon Serpong, Kabupaten Tangerang. Acara serupa terakhir kali dihelat pada 9-10 Juni 2022 lalu. LEP merupakan program yang didanai bersama oleh Meat and Livestock Australia (MLA) dan LiveCorp. LEP telah memberikan layanan kepada industri peternakan sapi Australia dan Indonesia sejak 2009. Terutama yang bergerak dalam praktik kesejahteraan hewan, peningkatan produktivitas, dan efisiensi rantai pasokan.

MEMPERINGATI HARI SUSU NUSANTARA, DPN SAMPAIKAN BEBERAPA USULAN

Hari Susu Nusantara diperingati setiap 1 Juni. (Foto: Istimewa)

Memperingati Hari Susu Nusantara pada 1 Juni 2025, Dewan Persusuan Nasional (DPN) melihat bahwa tujuan peringatan tersebut adalah untuk memacu perkembangan dan pertumbuan persusuan nasional berbasis peternakan sapi perah rakyat tampaknya masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Ketua Umum DPN, Teguh Boediyana, dalam keterangan resminya pada peringatan tersebut, menyatakan bahwa ada beberapa indikator yang menyebabkan minimnya perkembangan dan pertumbuhan industri susu lokal.

Pertama, usaha peternakan sapi perah rakyat masih ditopang oleh usaha peternakan yang  tipologi usahanya sebagai sambilan. “Dalam arti, usahanya belum menjadi sebagai sumber pendapatan utama dari peternak,” sebutnya.

Kedua, usaha peternakan sapi perah rakyat sampai saat ini hanya mampu memenuhi kurang dari 20% dari kebutuhan susu nasional.

Ketiga, saat ini industri pengolahan susu dan juga usaha peternakan skala besar makin tumbuh dan berkembang sangat pesat. “Bahkan dapat dikatakan bahwa industri pengolahan susu mendominasi dan menguasai sektor persusuan nasional dan ketergantungan peternakan sapi perah rakyat pada industri pengolahan susu semakin besar,” imbuhnya.

Melihat kenyataan tersebut, pihaknya pun menyampaikan beberapa usulan kepada pemerintah, yakni meneguhkan komitmen untuk mengembangkan usaha peternakan sapi perah rakyat, sehingga dapat menjadi cabang utama dari para peternak dan menjadi basis kehidupan ekonomi mereka.

“Kemudian segera merealisasikan terbitnya Peraturan Presiden tentang persusuan nasional untuk menciptakan keseimbangan antara industri pengolahan susu dengan peternakan sapi perah rakyat yang berazaskan keadilan dan pemerataan kesempatan berusaha,” harapnya.

Adapun usulan lain yaitu meminta Presiden Prabowo Subianto segera merealisasikan janji politiknya untuk pembagian susu gratis bagi anak-anak sekolah yang nantinya dapat menjadi basis usaha peternakan sapi perah rakyat dan mengurangi ketergantungan pemasaran susu segar ke industri pengolahan susu. Program ini dapat menjadi pelengkap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sudah berjalan.

Serta segera merealisasikan rencana impor 1,5 juta sapi perah untuk penambahan populasi dan peningkatan skala pemilikan sapi perah oleh peternak rakyat yang saat ini hanya memiliki sapi rata rata 2-4 ekor. (INF)

JELANG LEBARAN, KEMENTAN PASTIKAN PENGENDALIAN PMK TETAP BERJALAN

Pemeriksaan sapi oleh petugas di lapangan. (Foto: Istimewa)

Menjelang perayaan Idul Fitri, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) tetap optimal di seluruh Indonesia. Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, meminta jajarannya tetap siaga.

Menurut Amran, timnya bergerak cepat dalam menangani penyebaran PMK. Pada saat tren kasus meningkat di awal tahun, Kementan mengalokasikan anggaran Rp 100 miliar untuk alokasi 4 juta dosis vaksin mengatasi wabah PMK.

“Begitu ada PMK, Rp 100 miliar langsung kami geser dan jutaan vaksin itu telah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Alhamdulillah tren kasus PMK saat ini sudah melandai,” ungkap Mentan Amran, dalam keterangan persnya Rabu (26/3/2025).

Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda, menyatakan untuk memastikan pengendalian tetap optimal, timnya melakukan pemantauan harian rutin melalui portal Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Terpadu (iSIKHNAS) untuk mengantisipasi lonjakan lalu lintas ternak di berbagai daerah menjelang Idul Fitri 1446 H.

Ia menambahkan, ternak yang baru tiba di lokasi tujuan biasanya mengalami penurunan daya tahan tubuh akibat kelelahan selama perjalanan. Kondisi ini membuat ternak rentan terserang penyakit, termasuk PMK.

“Ternak sakit yang tidak segera ditangani dapat menulari ternak lain dan merugikan peternak. Kami mengimbau peternak dan pelaku usaha untuk segera menghubungi petugas kesehatan hewan setempat jika menemukan ternak sakit, agar bisa segera ditangani,” kata Agung.

Untuk memastikan kasus PMK terus melandai, Kementan meningkatkan kapasitas epidemiologi petugas kesehatan hewan agar mampu melakukan deteksi dini, respons cepat, dan pengendalian PMK berbasis risiko. “Dengan sumber daya yang terbatas, strategi ini memungkinkan daerah untuk menerapkan kebijakan yang tepat guna mengantisipasi penyebaran PMK,” ucapnya.

Sebagai langkah pencegahan, Kementan telah melaksanakan Bulan Vaksinasi PMK pada Januari-Maret dan akan melanjutkan vaksinasi ulangan pada Juli-September. Hingga saat ini, capaian vaksinasi nasional yang bersumber dari APBN telah mencapai 1.078.189 dosis atau 68,10% dari distribusi 1.583.200 dosis. Sementara itu, vaksinasi yang bersumber dari APBD, hibah, CSR, feedlot, dan mandiri telah mencapai 607.462 dosis, sehingga total vaksinasi secara nasional mencapai 1.688.651 dosis.

“Angka ini masih terus bergerak karena petugas terus melakukan vaksinasi dan pelaporan melalui iSIKHNAS. Kami berharap bisa mencapai minimal 70%,” tambah Agung.

Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Imron Suandy, menyatakan bahwa pihaknya telah mendistribusikan obat-obatan dan logistik pendukung ke berbagai daerah dalam mempercepat pengendalian PMK. Bantuan mencakup antibiotik, vitamin, analgesik, disinfektan, dan peralatan medis lainnya.

Berdasarkan evaluasi nasional per 24 Maret 2025, pelaksanaan vaksinasi PMK terus menunjukkan progres positif. Sebagian besar provinsi telah mencapai target vaksinasi di atas 60%, dengan beberapa daerah mencatatkan capaian di atas 80%.

“Kami pastikan ternak yang sakit tertangani dengan baik dan vaksinasi berjalan optimal guna mencegah penyebaran lebih luas,” ujar Imron.

Selain vaksinasi, pengendalian PMK juga dilakukan melalui pengawasan ketat lalu lintas hewan dan produk hewan, penerapan biosekuriti, penyediaan pakan berkualitas, serta pemeriksaan kesehatan hewan secara rutin. “Semua aspek harus diperhatikan secara berkelanjutan,” tegasnya.

Upaya strategis pemerintah dalam pengendalian PMK bertujuan untuk menjamin ketersediaan ternak yang aman dan sehat menjelang Idul Fitri 2025. Sistem pengawasan lalu lintas ternak yang ketat serta penggunaan aplikasi pemantauan yang diawasi Pejabat Otoritas Veteriner (POV) menjadi langkah utama mencegah penyebaran PMK antar wilayah.

“Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, termasuk peternak, pelaku usaha peternakan, dan masyarakat, agar upaya ini berhasil. Pastikan ternak sudah divaksin PMK dan memiliki sertifikat veteriner sebelum dilalulintaskan,” pungkasnya. (INF)

PERKUAT POPULASI, 1.250 SAPI PERAH KEMBALI DIDATANGKAN

Kedatangan 1.250 ekor sapi perah dengan usia kebuntingan 3-5 bulan di Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi. (Foto: Istimewa)

Sebanyak 1.250 ekor sapi perah asal Australia jenis Frisian Holstein (FH) dengan usia kebuntingan 3-5 bulan tiba di Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi, pada Minggu (9/3/2025).

Kedatangan sapi perah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong investasi untuk memperkuat populasi sapi perah nasional dan meningkatkan produksi susu segar.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan berbasis produk susu.

“Penambahan sapi perah ini adalah langkah konkret untuk meningkatkan produksi susu nasional dan mendukung program pangan bergizi bagi masyarakat. Dengan bertambahnya populasi sapi perah berkualitas, diharapkan dapat meningkatkan produksi susu segar dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor produk olahan susu,” ujar Agung dalam sambungan online secara langsung.

Kedatangan sapi ini juga sejalan dengan peta pengembangan sapi perah nasional yang melibatkan pemerintah dan sektor swasta. Dua perusahaan peternakan sapi perah swasta berkontribusi dalam importasi ini, yaitu PT Bumi Rojokoyo Banyuwangi yang mendatangkan 550 ekor sapi, sehingga total populasi sapi perah mereka mencapai 2.500 ekor, serta PT Bumi Ki Ronggo Joyo Bondowoso yang menambah 700 ekor sapi, menjadikan total populasi mereka mencapai 3.000 ekor.

Peningkatan populasi sapi perah ini diharapkan dapat memperkuat pasokan susu segar bagi industri pengolahan susu (IPS) serta mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, kualitas susu yang dihasilkan juga diharapkan meningkat, mengingat sapi yang didatangkan merupakan bibit unggul dengan produktivitas tinggi.

Sementara itu, Direkur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Imron Suandy, memastikan seluruh sapi perah yang diimpor telah melewati prosedur karantina dan pemeriksaan kesehatan ketat sebelum dan setelah tiba di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kesehatan ternak sebelum didistribusikan ke peternakan mitra.

Importasi sapi perah masih akan berlanjut, pada Juni 2025 mendatang, importasi bibit sapi perah tahap ketiga akan kembali dilakukan dengan jumlah yang sama, yakni 1.250 ekor. (INF)

SOLUSI TERPADU LINDUNGI TERNAK DARI PMK

GPC 8, BIOCID 30, dan SHIFT bekerja secara sinergis untuk memberikan perlindungan secara menyuluruh terhadap wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) atau foot and mouth disease (FMD).