LUNCURKAN VAKSIN, MENTAN MINTA BISA INTERVENSI DUNIA

Mentan Syahrul dalam kegiatan Launching Inovasi Teknologi Kesehatan Unggas Veteriner di BB Litvet Bogor. (Foto: Humas Kementan)

Dalam rangka Launching Inovasi Teknologi Kesehatan Unggas Veteriner, di Balai Besar Penelitian Veteriner (BB Litvet), Kementerian Pertanian (Kementan), Bogor, Kamis (5/12), Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, menyatakan keinginannya untuk mengembangkan inovasi dan teknologi vaksin unggas yang dapat dimanfaatkan berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri.

“Saya berharap kita dapat mengintervensi dunia, jadi tidak hanya memanfaatkan vaksin dari luar, tetapi mampu menciptakan vaksin sendiri untuk dapat dimanfaatkan negara lain dalam meningkatkan kesehatan unggas, sehingga populasi dan produksi akan lebih baik,“ kata Mentan Syahrul dalam siaran persnya.

Ia menyebut, program Kementan dalam bidang peternakan yakni pengembangan dan peningkatan populasi ternak unggas, salah satunya ayam kampung terus digalakkan. “Tentunya kita berharap populasi ternak semakin berkembang, namun akselerasi dan perkembangan yang cepat juga rentan terhadap berbagai hama, virus dan penyakit, untuk itu kita harus dapat mengantisipasinya,“ jelas dia.

Ia juga menambahkan, melalui inovasi dan teknologi BB Litvet dipercaya dapat mengantisipasi masalah dan tantangan terkait kesehatan hewan, mengingat ancaman virus global saat ini semakin meningkat. 

“Kita perlu melakukan penelitian dan riset terhadap segala permasalahan kesehatan hewan, para ahli peneliti dan dokter hewan kita hebat dan tidak kalah dengan negara lain,” ucap Mentan Syahrul.

Dalam kegiatan tersebut, BB Litvet meluncurkan beberapa vaksin untuk unggas, diantaranya vaksin AI (Avian influenza) bivalen, vaksin AI kombinasi HPAI (High Pathogenic Avian Influenza) dan LPAI (Low Pathogenic Avian Influenza), vaksin ND GTT 11 dan teknologi diagnosa kit ELISA DIVA yang digunakan untuk membedakan hasil vaksinasi dan infeksi AI.

“Nantinya vaksin kita juga terbuka untuk para pengusaha dan investor yang ingin berinvestasi, kalau perlu kita lakukan diplomasi perdagangan dengan negara lain terhadap vaksin yang kita miliki,“ pungkasnya. (INF)

KEMENTAN DAN BPS SEPAKATI SATU DATA PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Ilustrasi peternakan ayam (Foto: Pixabay) 

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) menggelar sosialisasi Kebijakan dan Petunjuk Teknis Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, di Depok, Jawa Barat pada 2 hingga 4 Desember 2019.

Dalam kesempatannya, Dirjen PKH I Ketut Diarmita mengatakan, data dan informasi sangat berperan penting dalam proses pembangunan, termasuk dalam pembangunan Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Menurutnya, Kementan khususnya Ditjen PKH menyadari bahwa tantangan yang dihadapi subsektor peternakan dan kesehatan hewan ke depan cukup berat.

Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) hasil SUPAS tahun 2015, penduduk Indonesia 2020 diperkirakan mencapai 269,60 juta jiwa dan pada 2035 diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi 304,21 juta jiwa.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan pangan termasuk pangan asal ternak akan semakin meningkat.

"Peningkatan itu tidak hanya dari aspek kuantitas atau jumlahnya, namun termasuk juga peningkatan kualitas atau mutu pangan yang dihasilkan, serta pemenuhan persyaratan keamanan, kesehatan, dan kehalalan," ujar Ketut.

Tantangan-tantangan dalam pembangunan subsektor peternakan dan kesehatan hewan di masa yang akan datang ini lanjutnya, membutuhkan pemecahan atau solusi melalui proses perencanaan yang baik dan didukung oleh data hingga informasi yang berkualitas.

"Selain menjadi basis dalam perencanaan, data dan informasi juga menjadi ukuran keberhasilan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, seperti halnya kinerja peningkatan populasi dan produksi ternak serta kinerja pembangunan ekonomi Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan seperti PDB/PDRB, NTP/NTUP, Investasi, Ekspor-Impor, Tenaga Kerja, dan lainnya," urai Ketut.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M Habibullah menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dinyatakan bahwa Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Sejalan dengan kebijakan satu data Indonesia tersebut, sebelumnya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam arahannya menyatakan bahwa dalam 100 hari harus bisa menyeragamkan data.

Oleh karena itu dalam 100 hari kerja, Kementan akan melakukan upaya-upaya dalam rangka mewujudkan Satu Data Pertanian yaitu Membangun Komando Strategis Pertanian tingkat Kecamatan (Konstratani), Pengembangan Agriculture War Room (AWR), dan pengakurasian data utamanya lahan dan produksi.

Menindaklanjuti hal tersebut maka Ditjen PKH bekerja sama dengan Pusdatin Kementan, BPS RI, dan Politeknik Statistika STIS melakukan revisi atas Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.140/F/10/2012 tentang Petunjuk Teknis (juknis) Pengumpulan dan Penyajian Data Peternakan.

Juknis baru ini akan dijadikan sebagai standar prosedur baku dalam hal Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Peternakan dan Kesehatan Hewan baik di pusat maupun Dinas yang Melaksanakan Fungsi Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia yang memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.

"Harapannya juknis ini juga dapat digunakan dalam proses pendataan ternak oleh Konstratani yang akan dibangun oleh Kementan," ungkap Habibullah. (Sumber: jpnn.com)

LANJUTAN EKSPOR CHAROEN POKPHAND INDONESIA, GENAP KE-200

Mentan Syahrul saat melepas keberangkatan ekspor 16 kontainer produk ternak milik CPI. (Foto: Infovet/Ridwan)

Minggu (24/11/2019), bertempat di Kantor Pusat, Jalan Ancol Barat VIII, Ancol, Jakarta Utara, PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) kembali melaksanakan ekspor produk ternak sebanyak 16 kontainer yang ditujukan ke Jepang dan Timor Leste, dengan total nilai Rp 2,5 miliar. Pengiriman kali ini menandakan genapnya ekspor CPI ke-200 kontainer.

Presiden Komisaris CPI, T. Hadi Gunawan, dalam kegiatan tersebut mengatakan, ekspor ini merupakan lanjutan dari ekspor yang sudah dilakukan pada 2017 lalu ke Papua New Guinea dan pada 2018 sebanyak 3 kontainer produk olahan dan griller ayam, 20 kontainer pakan ayam dan 82.000 ekor DOC ke Timor Leste dan produk olahan ayam ke Jepang.

“Pada waktu itu ibarat ekspor tersebut sebagai lilin kecil yang baru nyala dan terus kami upayakan secara konsisten. Saat ini lilin kecil itu telah berubah menjadi obor kecil yang terus menyala dan akan kami kobarkan untuk menjadi obor yang besar,” kata Hadi dalam sambutannya dihadapan ratusan tamu undangan.

Ekspor ini, lanjut dia, akan terus dikembangkan pihaknya ke beberapa negara lain. “Kami ingin terus berkembang bukan hanya ke tiga negara langganan itu saja. Dengan dukungan pemerintah dan stakeholder, kami yakin bisa memperluas pasar seperti ke Singapura, Hongkong, Timur Tengah dan negara lain, sehingga kita dapat mengharumkan nama Indonesia dan menambah devisa negara,” tambah dia.

Sementara, Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, yang turut hadir dan melepas keberangkatan ekspor, menyambut baik hal tersebut dan menegaskan produk ternak Indonesia tidak boleh kalah dari negara lain.

“Kami tidak bisa berjalan sendiri, pemerintah butuh saudara untuk membangun industri peternakan ini, kita jangan mau kalah dengan Malaysia atau Thailand, kita harus lebih maju dan merdeka,” ujar Mentan Syahrul.

Ia pun menegaskan, pengembangan sektor peternakan harus dikerjakan dengan serius demi memenuhi kebutuhan dalam maupun luar negeri. “Kalau kita tidak serius, bagaimana kita bisa penuhi kebutuhan pangan masyarakat kita? Bagaimana kehidupan mereka nanti? Inilah yang harus memicu adrenalin kita untuk bersama-sama membangun pertanian dan peternakan Indonesia,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kali ini CPI menambah rentetan ekspor sebanyak 16 kontainer dengan total produk griller dan olahan ayam 64,77 ton dan pakan berisi 200 ton, yang terbagi menjadi 5 kontainer griller ayam dan 10 kontainer pakan ayam ke Timor Leste, serta 1 kontainer produk olahan ayam ke Jepang. (RBS)

KEMENTAN DAN IPB BANGUN KOLABORASI UNTUK PERTANIAN 4.0

Mentan menerima kunjungan Rektor IPB beserta jajaran timnya. (Foto: Humas Kementan)

Kementerian Pertanian (Kementan) berkolaborasi dengan IPB (Institut Pertanian Bogor) beserta jajarannya untuk bangun pertanian menuju era 4.0. Dalam kunjungannya, rektor IPB beserta tim diterima langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo untuk membicarakan perihal kolaborasi yang akan dilakukan antara IPB dan Kementan dalam waktu dekat.

Mentan mengungkapkan bahwa kementerian sangat membutuhkan peran serta kampus dalam memberikan saran untuk perkembangan pertanian kedepannya.

“Saya butuh bapak Rektor, saya butuh teman teman dari IPB semua. Jangan tinggalkan saya disini. Pak Rektor dan teman teman IPB tentu lebih tahu secara akademik perihal pertanian dari yang saya pahami. Saya mau kerja Pak, tentu saya harus punya sandaran,” ungkap Syahrul saat menerima Tim IPB sewaktu berkunjung ke Kantor Pusat Kementan, Senin (11/11/19).

Mentan turut mengungkapkan perasaan senangnya melihat kedatangan langsung Rektor IPB beserta Tim yang tujuannya untuk membicarakan kolaborasi program Kementan yang bisa disinergikan dengan program IPB.

Saat ini, hasil dilapangan akan menjadi skala prioritas yang penting. "Hasil yang didapatkan dari kinerja yang dilakukan juga harus cepat apalagi di era 4.0 ini," lanjut Syahrul. 

Syahrul juga meminta seluruh jajarannya untuk selalu belajar melihat kondisi lapangan negara maju saat ini seperti apa, bagaimana perkembangan di negara lain saat ini, serta melihat level pertanian negara saat ini sehingga Kementan bisa mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju.

Dalam waktu yang sama, Rektor IPB Prof Dr Arif Satria SP MSi mengatakan, Mentan sangat luar biasa menyambut baik sekali kedatangannya bersama tim karena memang Mentan punya keinginan besar agar polose-polose ke depan yang ditampilkan Kementan itu punya basis sainstifik yang demikian kuat.

“Oleh karena itu institusi IPB diharapkan bisa mensupport polose-polose dan program pemerintah. Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kedepan adalah era dimana data itu menjadi kekuatan dan kebetulan ini sinergis dengan apa yang dilakukan Pak Menteri bahwa kita sama-sama bicara akurasi data penting untuk mengambil keputusan yang tepat,” ucap Arif.

Disamping itu, Arif mengatakan jika saat ini IPB memiliki program untuk mencetak technopreneur serta mencetak sociopreneur dengan pemanfaatan dimana hasil dilapangan akan semakin terjamin .

“Technopreneur adalah pelaku usaha, sosiopreneur adalah orang orang yang memanfaatkan inovasi untuk pendampingan apalagi di era 4.0 dimana teknologi berbasis artificial intelegent dan blockgent ini sudah luar biasa. Nah, kita akan perkuat dan semoga akselerasi penerapan 4.0 ini bisa kita lakukan dan pada saat yang sama sehingga proses percepatan transformasi masyarakat di pedesaan supaya mereka siap dengan teknologi baru ini,” terang Arif.

Arif menambahkan, tim IPB beserta jajarannya dalam waktu dekat akan mensupport warroom yang segera dibentuk Kementan.

“Dalam waktu dekat, IPB akan mensupport Warroom jadi pusat pengendalian data pertanian nasional dan Pak menteri minta agar penguatan IT serta penguatan substansi aspek digitalisasi itu menjadi penting,” tandasnya. (Rilis)

LANGKAH WUJUDKAN (MASIH) SWASEMBADA DAGING SAPI

Dirjen PKH I Ketut Diarmita (kiri) dan Mentan Syahrul Yasin Limpo (kanan), saat mendiskusikan bidang peternakan dan kesehatan hewan. (Foto: Humas Pertanian)

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL), menargetkan swasembada daging sapi harus cepat tercapai. Ia meminta Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) untuk melakukan terobosan baru dan bekerja keras mewujudkan itu.

“Perlu dilakukan terobosan-terobosan dan kerja lebih keras  guna secepatnya mencapai target swasembada tersebut,” kata Mentan Syahrul melalui siaran persnya, Senin (4/11/2019).

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian (Kementan), Kuntoro Boga Andri, menjelaskan bahwa mengingat saat ini populasi sapi dalam negeri masih kurang,  ada beberapa langkah nyata mempercepat swasembada. Pertama, Kementan terus menggenjot populasi sapi lokal dengan program inseminasi buatan secara massal, untuk mengejar kekurangan sekitar 1,4 juta ekor populasi sapi. Jika masih kurang, perlu pengadaan sapi indukan untuk mendongkrak populasi sapi.

“Namun harus dipahami bahwa memperbanyak sapi indukan banyak caranya, bisa dengan pencegahan pemotongan betina produktif, maupun mendatangkan sapi indukan dari luar. Kita perlu memikirkan peningkatan produksi dalam negeri dan membuat neraca perdagangan kita positif. Kita selalu menomor satukan produk kita untuk ekspor, dan impor adalah pilihan terakhir bila terpaksa dan sangat dibutuhkan untuk menutupi kekurangan,” ujar Kuntoro.

Langkah kedua, lanjut dia, Kementan terus mendorong semua elemen terutama pemerintah daerah dan BUMN, untuk terus mengembangkan peternakan sapi. Berfokus sentra produksi agar upaya peningkatannya cepat.

“Jika pengembangan sapi dilakukan di 34 provinsi, itu menjadi tidak fokus. Karena itu, strateginya dengan fokus misal pada 10 provinsi pusat pengembangan sapi. Tetapi memang itu menjadi kekuatan real dan menjadi percontohan pengembangan sapi di Indonesia,” ungkapnya menirukan arahan dari Mentan.

Ketiga, pengupayaan sistem integrasi dengan sawit. Sebab, lahan sawit untuk integrasi dengan pengembangan sapi baru difungsikan sekitar 0,9%, padahal potensi lahan sawit di Indonesia cukup tinggi.

“Jika kita bisa isi 20% dari lahan sawit yang ada, maka akan selesai semua masalah daging sapi kita. Dalam waktu singkat Kementan akan melakukan kontak dengan para pimpinan daerah, bupati, gubernur dan mantan-mantan gubernurnya, untuk dijadikan advisor dalam mensukseskan program integrasi sawit-sapi,” ucap dia.

Adapun langkah keempat, papar Kuntoro, bersinergi melakukan pembangunan pertanian khususnya dalam mewujudkan swasembada daging sapi yang menjadi tanggung jawab bersama (gubernur, bupati, pemerintah daerah dan pelaku usaha).

“Oleh karena itu, diplomasi pertanian sangat penting dengan eksternal Kementan. Koordinasi dengan swasta, pemerintah daerah dan stakeholder lain. Untuk kepentingan rakyat harus bisa bekerjasama dan berkoordinasi di lapangan. Karena diingatkan juga oleh Pak Menteri swasembada pangan khususnya daging dapat diwujudkan juga dengan berorientasi bisnis dan harus memikirkan pasar. Selama ini swasembada sulit dicapai karena tidak memikirkan pasar. Kita sering hanya memikirkan budidaya atau on farm-nya saja tanpa memikirkan bisnisnya,” tandasnya. (INF)

KERJA SAMA LINTAS SEKTORAL TANGANI STUNTING

Cegah stunting itu penting. (Foto: ANTARA FOTO)

Presiden Joko Widodo mengatakan salah satu program prioritas di periode kedua pemerintahannya adalah pembangunan sumber daya manusia. Komitmen pemerintah untuk mencetak generasi emas yang sehat dan kuat salah satunya adalah dengan menekan angka stunting di Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Lembaga Ketahanan Nasional, melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama mendukung program pengentasan daerah rentan rawan pangan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam penurunan prevalensi stunting atau angka kekurangan gizi.

Dalam arahannya, Mentan Syahrul menegaskan bawah kerjasama ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Ini merupakan keterpanggilan tanggung jawab moralitas kebangsaan, saya berharap negara tidak salah memilih kita untuk mengurus bangsa ini,” kata Syahrul di Hotel Bidakara, Jakarta (30/10/2019). 

Syahrul mengungkapkan, banyak penyebab kerawanan pangan yang terjadi di Indonesia, karena itu penyelesaiannya harus dilakukan secara multisektor, “Indonesia adalah negara besar ke empat dunia yang terdiri dari 17 ribu lebih pulau dengan jumlah penduduk mencapai 267 juta jiwa, tidak mudah menajaga negara ini dengan baik. Cara satu-satunya adalah bagaimana kita sama-sama bertanggung jawab terhadap pangan rakyat,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) pada 2018, masih terdapat 88 kabupaten/kota atau 17,1% di Indonesia yang masih masuk katergori daerah rentan rawan pangan. Isu pangan, kata dia, bersifat sangat kompleks dan multidimensi. Namun dengan sinergi lintas sektor dan target waktu yang tepat, permasalahan kerawanan pangan didaerah akan lebih mudah diurai.

“Misalnya begini, terdapat 34 provinsi, 582 kabupaten/kota itu yang rawan berapa, kita sama-sama konsentrasi dan bersatu, kita maping data yang benar, kita fokus pada data daerah rawan yang kita miliki, saya yakin bisa,” tegas dia.

Sementara, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan, Agung Hendriadi, mengatakan situasi ketahanan pangan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan data FSVA 2015. Terdapat 177 kabupaten mengalami peningkatanan status ketahanan pangan.

“Berdasarkan hasil FSVA 2018, ada 426 kabupaten dan kota atau 82,9 % di Indonesia, yang sudah masuk katergori daerah tahan pangan, jika dibanding 2015, ada peningkatan status ketahanan pangan di 177 kabupaten” ujar Agung.

Lebih lanjut disampaikan Agung, pengentasan rawan pangan juga kemiskinan termasuk stunting harus diupayakan bersama sesuai kebutuhan di lapangan. Intervensi program diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi faktor penyebab kerentanan pangan.

“Sinergitas lintas sektor telah dilakukan, kita sepakat untuk bekerja bersama. Sebelum penandatanganan, proses memperkuat sinergitas telah kita lakukan dalam bentuk FGD mensinergikan program tersebut” tukasnya. (INF)

MENTAN SYL DUKUNG PEMBIBITAN AYAM KAMPUNG

Mentan SYL saat mengunjungi pembibitan ayam kampung di Unismu, Makassar. (Foto: Humas Pertanian)

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL), mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk mengembangkan pembibitan ayam kampung dan menghasilkan bibit/day old chick (DOC) untuk melepas ketergantungan pasokan DOC dari Pulau Jawa.

“Saya berharap nantinya ada industri pembibitan ayam kampung di Makassar, sehingga tidak tergantung dari Pulau Jawa yang dapat mengakibatkan biaya menjadi mahal karena distribusi,” kata SYL melalui siaran persnya saat kunjungan kerja di Balai Diklat Universitas Muhammadiyah (Unismu), Makassar, Sabtu (26/10).

Dalam kunjungannya, Mentan SYL didampingi oleh para pejabat eselon I, salah satunya Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita, yang diimbau secara khusus untuk memastikan bidang peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia dalam kondisi aman. 

Sebegai informasi, agribisnis peternakan ayam kampung dan industri pakan ternak yang dikembangkan di Unismu ditujukan untuk mendidik dan melatih para peternak, serta mengembangkan sektor agribisnis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Kegiatan agribisnis ini berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun ini ditargetkan produksi DOC ayam kampung mencapai 2 juta ekor dan ayam siap potong sebanyak 2,4 juta ekor per tahun. Tahun berikutnya ditargetkan bisa meningkat 100% hingga 8,8 juta ekor per tahun.

Saat ini peternakan ayam kampung milik Unismu memproduksi DOC dan daging ayam segar dengan kapasitas 100.000 ekor. Selain itu, Unismu juga mengembangkan produksi jagung industri sebanyak 3.200 ton per tahun, budidaya jagung 20.000 hektare per musim tanam atau 240.000 ton per tahun (asumsi panen 2x setahun). Untuk saat ini pemasaran komoditas tersebut masih difokuskan untuk kebutuhan dalam negeri. (INF)

SERTIJAB MENTERI PERTANIAN, AMRAN: SYAHRUL TEGAS, DISIPLIN DAN PEKERJA KERAS

Serah Terima Jabatan Menteri Pertanian yang dilakukan Jumat pagi, (25/10/2019), di Gedung Auditorium Kementerian Pertanian. (Foto: Infovet/Ridwan)

Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri Pertanian (Mentan) dari Andi Amran Sulaiman kepada Syahrul Yasin Limpo resmi dilakukan di Gedung Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Jumat (25/10/2019).

Dalam acara Sertijab, Amran menegaskan, kehadiran Syahrul menjadi Menteri Pertanian baru periode 2019-2024 diyakini akan membawa Kementerian Pertanian menjadi lebih baik. “Kita sering berdiskusi, beliau itu sudah menjadi kakak saya. Saya yakin Kak Syahrul akan membawa pertanian menjadi jauh lebih baik lagi. Beliau tegas, disiplin dan pekerja keras,” tegas Amran.

Ia pun meminta seluruh jajaran di Kementan memberi dukungan penuh terhadap Syahrul dalam lima tahun ke depan. “Saya minta beri dukungan penuh. Kami juga siap kapan saja dipanggil untuk membantu Kementerian Pertanian,” ucap dia.

Pada kesempatan tersebut, Mentan Syahrul, mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan Amran beserta jajarannya selama lima tahun kemarin. “Saya hanya menyambung apa yang sudah dilakukan. Keberhasilan yang sudah dicapai itu suksesnya dari bawah. Semoga ke depan kita bisa kerja sama-sama dan bekerja secara cepat,” kata Syahrul.

Di awal masa kepemimpinannya, dalam waktu dekat Syahrul akan berupaya memperbaiki data pertanian yang selama ini masih berpolemik. “Dalam tiga sampai empat bulan ke depan data pertanian ini harus sudah selesai, harus ada pertanggung jawaban ke Pak Presiden,” jelasnya.

Untuk itu, ia pun meminta jajarannya bekerja dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. “Untuk para pejabat struktural di Kementerian Pertanian, saya butuh leadership yang smart dan disiplin, agar kita bisa membangun kerjasama yang kuat dan berprestasi,” tandasnya. (RBS)

SYAHRUL YASIN LIMPO AKAN SELESAIKAN DATA PERTANIAN DALAM 100 HARI KERJA

Syahrul Yasin Limpo (Foto: Dok. Kementan)

Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju, Syahrul Yasin Limpo menargetkan dalam 100 hari kerja akan memetakan data pertanian. Dengan adanya pemetaan ini, data pertanian menjadi lebih jelas.

“Jadi selama 1-3 bulan kedepan, saya akan menyelesaikan dahulu masalah pendataan. Dengan adanya data yang jelas, dapat diketahui gambaran pertanian setiap daerah. Data ini menjadi milik Kementerian Pertanian yang harus disepakati oleh semuanya. Tidak boleh kementerian lain punya data pertanian," tuturnya saat jumpa pers.

Syahrul menilai, data menjadi penting karena menyangkut kondisi pertanian saat ini. Apalagi ketahanan suatu negara ini ditentukan ketahanan pangan. Jika ketahanan pangan baik, maka negara tersebut keamananya terjamin. “Indonesia ini kelebihannya ada pada pertanian karena menjadi soko guru. Jadi ketahanan pangan harus diwujudkan,” tegasnya.

Karena itu, mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini meminta agar semua pihak dapat bekerja secara fokus dan maksimal.

“Keberhasilan ini datangnya bukan dari saya sebagai Menteri Pertanian, melainkan datang dari bawah lalu berakumulasi ke atas. Makanya kita harus bekerjasama untuk menyediakan pangan bagi 367 juta penduduk Indonesia," katanya.

Dari Lurah menjadi Gubernur

Dalam konferensi pers, Syahrul menceritakan karirnya di pemerintahan. Dimulai saat menjabat menjadi lurah, bahkan kelurahannya mendapatkan predikat kelurahan terbaik se-Sulawesi Selatan.

Keberhasilan menjadi lurah membawanya diangkat menjadi camat. Bahkan ia mendapat penghargaan sebagai camat teladan se-Indonesia. “Pada saat menjadi camat, saya adalah satu-satunya camat yang mendampingi Presiden RI, Soeharto saat mengunjungi Sulawesi Selatan," ungkap Syahrul bangga.

Setelah menjadi camat, karir Syahrul berlanjut. Ia terpilih menjadi Bupati Gowa selama 2 periode (1994-2002). Tak berhenti sampai disitu, Syahrul maju menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan mendampingi Amin Syam.

Namun pada Pilkada 2007-2013, Syahrul maju mencalonkan menjadi Gubernur berpasangan dengan Agus Arifin Nu'mang (saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD Sulsel). Pasangan yang dikenal dengan sebutan ‘Sayang’ ini memenangkan pertarungan dengan petahana Amin Syam. Pada periode berikutnya (2013-2018), Syahrul kembali tepilih menjadi Gubernur Sulawesi Selatan.

Pada era Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul mendapatkan Bintang Maha Putera Utama bidang Pertanian karena dinilai mampu memenuhi pangan untuk 17 provinsi.(Rilis)

RESMI DILANTIK, MENTERI PERTANIAN SYAHRUL YASIN LIMPO TIBA DI KANTORNYA

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (jas hitam), didampingi para Pejabat Eselon I Kementan dikantornya. (Foto: Infovet/Ridwan)

Setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Rabu (23/10/2019), Menteri Pertanian (Mentan) baru periode 2019-2024, Syahrul Yasin Limpo, langsung mengunjungi kantor Kementerian Pertanian (Kementan), yang beralamat di Jl. Harsono RM, Ragunan, Jakarta Selatan.

Dari pantauan Infovet, Mentan Syahrul yang tiba sekitar pukul 14:00 WIB mengenakan setelan jas berwarna hitam, langsung disambut oleh para Pejabat Eselon I Kementan. Terlihat dalam sambutan tersebut Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita.

Setelah sambutan, Mentan beserta jajarannya langsung memasuki ruang rapat yang dilanjutkan dengan menunaikan ibadah shalat Dzuhur. Seusai ibadah, Mentan Syahrul langsung menemui awak media yang sudah sejak sebelum kedatangannya menunggu di Gedung F Kementan.

Dalam konferensi persnya, Syahrul menyampaikan kebahagiaannya dilantik menjadi Menteri Pertanian. “Saya merasa bahagai, merasa tenang, hari ini sudah bisa menginjak kantor, dimana Bapak Presiden dan Negara meletakkan amanah kepada saya. Bagi saya amanah ini adalah sebuah kepercayaan yang tidak boleh disia-siakan,” ujar Mentan Syahrul didampingi Sekjend Kementan dan seluruh Pejabat Eselon I Kementan.

Syahrul yang juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini mengaku sudah terbiasa mengemban jabatan sebagai pemimpin. “Saya pernah mendapat Bintang Mahaputera Utama dari Negara di bidang pertanian pada saat memberi makan 17 provinsi pada zaman Presiden SBY. Hari ini saya hadir di sini (Kementan) sekaligus meminta izin menjadi pimpinan dan saya yakin hati kita bisa kerja sama-sama. Ini menjadi bagian dari ibadah, karena tidak ada kelelahan yang tak terbayar dengan prestasi,” katanya.

Mengambil tugas sebagai Menteri Pertanian, Syahrul langsung meminta jajarannya untuk membuat pemetaan sektor pertanian. “Saya sudah bilang kepada Pak Sekjend hari ini saya mau dibuatkan pemetaan apa saja, laporkan apa yang harus saya tangani. Kemudian dalam 100 hari ini pemetaan data yang ada dari seluruh Indonesia harus menjadi satu data pertanian yang disepakati seluruhnya. Tidak boleh ada kementerian lain punya data mengenai pertanian, cuma ada satu data. Saya akan meminta presiden mempertegas itu sehingga data kita jelas,” tegasnya.

Karena menurutnya, dengan ketahanan pangan yang baik akan membuat ketahanan suatu negara menjadi baik pula. “Indonesia punya kelebihan yang sangat besar di sektor pertanian, itu menjadi soko guru bagi negara ini, dan itu hanya bisa dilakukan apabila kehadiran negara, aparat dan unit kerja departemental bekerjasama secara fokus dan maksimal. Karena ada 367 juta jiwa yang harus kita jamin pangannya tersedia dengan baik,” tandasnya.

Profil Mentan
Syahrul Yasin Limpo, merupakan pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, 16 Maret 1955. Ia menjabat Menteri Pertanian ke-28 sejak 23 Oktober 2019, di Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 menggantikan Andi Amran Sulaiman.

Syahrul  memulai karier di lingkungan pemerintahan ketika dia diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada 1980. Jabatan penting yang pernah dia pegang antara lain Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Gowa (1991), maupun Kepala Biro Humas Setwilda Tingkat I (1993).

Syahrul Yasin Limpo. (Foto: Infovet/Ridwan)

Syahrul yang merupakan lulusan S3 Universitas Hasanuddin ini meniti kariernya politiknya menjadi kader partai Golkar dan dipercaya sebagai Bupati di Kabupaten Gowa (1994-2002). Kemudian Syahrul naik menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (2003-2008), sebelum akhirnya memenangkan pertarungan dalam Pilkada Sulsel pada 2007 dan 2013. Syahrul menjabat sebagai Gubernur Sulsel selama dua periode berturut-turut (2008-2018). Dan sejak 2018, Syahrul berpindah dari partai Golkar ke Nasdem. (RBS)