KERJA SAMA LINTAS SEKTORAL TANGANI STUNTING

Cegah stunting itu penting. (Foto: ANTARA FOTO)

Presiden Joko Widodo mengatakan salah satu program prioritas di periode kedua pemerintahannya adalah pembangunan sumber daya manusia. Komitmen pemerintah untuk mencetak generasi emas yang sehat dan kuat salah satunya adalah dengan menekan angka stunting di Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Lembaga Ketahanan Nasional, melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama mendukung program pengentasan daerah rentan rawan pangan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam penurunan prevalensi stunting atau angka kekurangan gizi.

Dalam arahannya, Mentan Syahrul menegaskan bawah kerjasama ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Ini merupakan keterpanggilan tanggung jawab moralitas kebangsaan, saya berharap negara tidak salah memilih kita untuk mengurus bangsa ini,” kata Syahrul di Hotel Bidakara, Jakarta (30/10/2019). 

Syahrul mengungkapkan, banyak penyebab kerawanan pangan yang terjadi di Indonesia, karena itu penyelesaiannya harus dilakukan secara multisektor, “Indonesia adalah negara besar ke empat dunia yang terdiri dari 17 ribu lebih pulau dengan jumlah penduduk mencapai 267 juta jiwa, tidak mudah menajaga negara ini dengan baik. Cara satu-satunya adalah bagaimana kita sama-sama bertanggung jawab terhadap pangan rakyat,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) pada 2018, masih terdapat 88 kabupaten/kota atau 17,1% di Indonesia yang masih masuk katergori daerah rentan rawan pangan. Isu pangan, kata dia, bersifat sangat kompleks dan multidimensi. Namun dengan sinergi lintas sektor dan target waktu yang tepat, permasalahan kerawanan pangan didaerah akan lebih mudah diurai.

“Misalnya begini, terdapat 34 provinsi, 582 kabupaten/kota itu yang rawan berapa, kita sama-sama konsentrasi dan bersatu, kita maping data yang benar, kita fokus pada data daerah rawan yang kita miliki, saya yakin bisa,” tegas dia.

Sementara, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan, Agung Hendriadi, mengatakan situasi ketahanan pangan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan data FSVA 2015. Terdapat 177 kabupaten mengalami peningkatanan status ketahanan pangan.

“Berdasarkan hasil FSVA 2018, ada 426 kabupaten dan kota atau 82,9 % di Indonesia, yang sudah masuk katergori daerah tahan pangan, jika dibanding 2015, ada peningkatan status ketahanan pangan di 177 kabupaten” ujar Agung.

Lebih lanjut disampaikan Agung, pengentasan rawan pangan juga kemiskinan termasuk stunting harus diupayakan bersama sesuai kebutuhan di lapangan. Intervensi program diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi faktor penyebab kerentanan pangan.

“Sinergitas lintas sektor telah dilakukan, kita sepakat untuk bekerja bersama. Sebelum penandatanganan, proses memperkuat sinergitas telah kita lakukan dalam bentuk FGD mensinergikan program tersebut” tukasnya. (INF)