IMBAS PMK, PRODUKSI SUSU DI KOTA BATU TURUN DRASTIS

Salah Satu Peternakan Sapi Perah di Kota Batu, Malang

Potensi peternakan sapi perah di Kota Batu cukup besar. Bahkan di Dusun Brau, Desa Tulungrejo, Bumiaji, jumlah sapi perahnya lebih banyak dibanding jumlah penduduknya. Lalu bagaimana kondisinya sekarang?

Hingga saat ini,  setoran susu dari para peternak sapi perah di Kota Batu ke KUD Kota Batu belum  kembali pulih sempurna pasca terserang wabah penyakit mulut dan kaki (PMK) beberapa waktu lalu. Sebelum adanya PMK, KUD Kota Batu menerima sekitar 25 ton susu dalam  sehari. Sedangkan baru-baru ini jumlah maksimal yang diterima ialah sekitar 15 ton. Ada penurunan hingga 10 ton.

Ketua KUD Batu Haji Ismail Hasan mengatakan jika penyebab produksi susu belum sepenuhnya pulih ialah populasi sapi yang berkurang dan produksi susu tiap sapi yang belum maksimal.

“Kalau jumlah keseluruhan sapi yang di Batu kan ada sekitar 1.000 hewan ternak yang mati,” katanya.

Menurutnya mayoritas sapi sudah terkena PMK.

“Cuma bedanya mungkin ada yang mati dan ada yang selamat,” terangnya. Ia menjelaskan jika sapi-sapi sebelum terjangkit PMK dapat memproduksi susu sekitar 20-25 liter susu per hari dengan dua kali pemerahan. “Tetapi setelah kena PMK ini bisa keluar 15 liter saja sudah bagus,” terangnya.

Bahkan pernah, ketika PMK masih marak, setoran para peternak ke KUD hanya sekitar tujuh ton.

“Itu pun yang masuk kategori layak hanya sekitar 3 ton,” ungkap Ismail.

Setelah dikumpulkan ke KUD, susu itu dikirim ke pabrik pengolahan susu Nestle yang ada di Pasuruan, Jawa Timur. Namun, tidak semuanya di setor ke pabrik tersebut, karena KUD Batu juga sudah mampu mengolah susu menjadi bermacam-macam produk yang bisa dijual di Kota Batu dan sekitarnya.

Diungkapkannya, sekitar 75-85 persen yang dikirim ke luar dan sisanya dimanfaatkan secara mandiri.

“Ada sekitar tiga ton an yang diolah, ada susu pasteurisasi dengan berbagai macam rasa, yogurt, mentega dan es krim,” jelasnya. Dalam memasarkan produk, saat ini KUD, memiliki sekitar lima outlet.

Dalam kesempatan tersebut Ismail juga berharap agar para pengumpul susu sapi non KUD  bergabung menjadi satu dengan KUD. Karena pengambilan harga pun relatif sama. Pihaknya juga membuka pintu lebar kepada para peternak yang ingin menjadi anggota KUD Batu.

Sementara itu kata dia, hingga kini, sapi-sapi itu masih dalam proses pemulihan.

“Dari kukunya bisa dilihat, bahwa belum sembuh total,” imbuhnya.

Selain itu, dia juga berharap ada bantuan dari dinas untuk menangani masalah cacing. Karena jika pencernaan hewan sapi sehat, akan membuat produksi susu juga iku meningkat.

“Semoga pemerintah membantu menyediakan sapi perah, kalau belum bisa yang dari luar negeri ya bibit sapi perah yang unggul,” terangnya. (INF)

PMK MASIH MENGANCAM, DISNAKKESWAN PASURUAN LAKUKAN INI

Petugas Disnakkeswan Melakukan Pemeriksaan Pada Sapi Perah

Meskipun secara nasional kasusnya terus menurun, namun jumlah ternak di Kabupaten Pasuruan yang terserang penyakit mulut dan kuku (PMK) masih ada hingga kini.

Dari catatan harian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan hingga 9 april 2023, setidaknya ada 199 ekor sapi yang terinfeksi PMK. Dari jumlah tersebut, 25 ekor diantaranya masih dalam kondisi sakit, 155 ekor sembuh, 6 ekor mati, 8 ekor dijual dan 5 ekor dipotong paksa.

Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, Diana Lukita Rahayu menjelaskan, dari ratusan sapi yang terinfeksi PMK, kejadian paling banyak di wilayah Kecamatan Lumbang, Prigen dan Kejayan.

Namun karena para peternak sudah memahami cara mengantisipasi agar tak tertular ke ternak yang lain, sehingga lebih banyak yang sembuh.

"Kalau dulu mungkin kaget dan panik. Tapi sekarang sudah pinter-pinter para peternaknya," kata Diana di sela-sela kesibukannya, Selasa (11/04/2023).

Selain pemahaman para peternak, Pemkab Pasuruan juga sudah menyebarkan banyak obat-obatan, vitamin plus vaksin dan desinfektan ke semua kecamatan. Utamanya di wilayah yang kasus PMK nya masih mendominasi.

Kata Diana, distribusi vaksin, obat dan vitamin sudah dilakukan sejak akhir desember, lantaran untuk dapat mencover kebutuhan di tribulan awal tahun ini.

"Sebelum desember sudah dropping vaksin, desinfektan sampai obat dan vitamin. Harapannya bisa mengcover awal 2023 sembari juga menunggu dari propinsi," jelasnya.

Saat ditanya perihal 199 ternak terbilang banyak atau sedikit kejadian di satu daerah, Diana menegaskan bahwa hampir di semua wilayah di Indonesia masih ada kasus PMK. 

Namun karena penanganannya sudah bagus plus antisipasi dan pencegahan dimaksimalkan, maka resiko kematian ternak juga bisa ditekan.

"Memang mulai naik tapi tidak di Kabupaten Pasuruan saja. Melainkan di hampir semua wilayah di Indonesia. Namun resiko kematiannya sedikit karena penanganan, pencegahan juga cepat," ucapnya. 

Demi bisa semakin menekan kasus PMK, Dinas Peternakan terus bersosialisasi ke kecamatan hingga desa, dan mengajak seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk sama-sama membantu agar kasus PMK bisa segera nol kasus.

"Kita intens sosialisasi pencegahan PMK ke kecamatan sampai pelosok desa. Dan ahamdulillah juga dibantu toga dan tomas," akunya. (INF)

PETERNAK DI JAWA: LUMPHY SKIN DISEASE BEBAN BARU SETELAH PMK

Sapi perah dengan gejala LSD berat. (Foto: Infovet/Joko)

Belum setahun berlalu wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melulu-lantahkan peternakan Indonesia. Hingga saat ini, PMK masih meninggalkan PR cukup banyak terkait rendahnya produktivitas dan perfoma reproduksi.

Belum selesai itu, saat ini peternak harus menerima musibah yang tidak kalah berat, yaitu penyakit Lumphy Skin Disease (LSD). Penyakit yang disebabkan oleh virus pox ini awalnya masuk ke Indonesia terdeteksi di wilayah Sumatra bagian tengah, sebelum PMK masuk ke Indonesia. Selama terjadinya wabah PMK di Indonesia, lalu lintas ternak diatur begitu ketat oleh tim Satgas Nasional PMK melalui zonasi (hijau-kuning-merah). Hal ini mendukung fakta yaitu seharusnya tidak ada lalu lintas ternak dari Sumatra bagian tengah ke Jawa. Faktanya beberapa bulan lalu, LSD terdeteksi di beberapa daerah di Jawa Tengah dan saat ini hampir merata di seluruh daerah di Jawa.

Gejala klinis umum LSD meliputi demam tinggi, hipersalivasi, keluarnya leleran hidung, penurunan nafsu makan. Gejala menciri biasanya diawali dengan munculnya alergi kulit sebesar kancing baju di beberapa bagian tubuh, tumbuh membesar sebagai bentol-bentol ukuran 1-2,5 cm yang merupakan fase viremia (beredarnya virus keseluruh tubuh).

Bentol disertai keradangan, membesar seperti bisul disertai demam. Bisul tersebut akan berkembang menjadi abses berbagai ukuran dan menimbulkan jejas-jejas di kulit, tembus hingga bisa sampai ke daging. Penampilan luar sapi yang terkena LSD sangat buruk, sehingga apabila dijual harganya pun sangat rendah. Bisul akan pecah dengan tampilan kulit terlihat berlubang, terkadang basah dan berakhir menghitam.

Pada sapi perah, gejala klinis tersebut diikuti penurunan produksi susu. Demam tinggi, alergi di seluruh tubuh termasuk di ambing dan puting, penurunan nafsu makan menjadi faktor menurunya produksi susu.

Penanganan yang terlambat menjadi penyebab... Selengkapnya baca di Majalah Infovet edisi Maret 2023.

Ditulis oleh:

Drh Joko Susilo MSc

Koresponden Infovet Lampung

Mahasiswa Doktoral Sain Veteriner UGM

DINAS PETERNAKAN MERAUKE MUSNAHKAN PULUHAN KILOGRAM DAGING IMPOR

Satgas PMK, Menyiapkan Pemusnahan Daging Impor
(Sumber : jubi.id)

Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, Papua Selatan memusnahkan 60,9 kilogram daging impor yang disita dari sejumlah rumah makan di Kota Merauke.

Pemusnahan daging impor dilaksanakan di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke pada Selasa (21/2/2023), dan dihadiri Sekda Ruslan Ramli serta sejumlah pejabat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, Martha Bayu Wijaya menyatakan puluhan daging impor olahan tersebut disita dari sejumlah rumah makan oleh satuan tugas penyakit mulut dan kuku – Satgas PMK Merauke dalam operasi beberapa hari lalu.

“Tim Satgas PMK berhasil menyita 60,9 kilogram daging olahan yang didatangkan dari luar daerah oleh sejumlah rumah makan di Merauke. Keseluruhannya adalah daging sapi. Operasi yang dilakukan Satgas Kabupaten Merauke dalam rangka mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku di wilayah Merauke.

Sementara itu, Sekda Merauke Ruslan Ramli menyatakan bahwa pemusnahan daging olahan yang didatangkanl dari luar Merauke terhitung telah tiga kali. Pemusnahan dilakukan dengan tujuan agar virus PMK tidak menyebar di Kabupaten Merauke.

Pemerintah daerah, kata Ruslan, sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Peternakan serta Satgas PMK setempat dalam upaya mengendalikan dan mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku di sana.

“Pemusnahan ini adalah yang ketiga kalinya, pemusnahan awal kita lakukan sebanyak 1 ton lebih. Pemusnahan dilakukan agar kita bersama-sama mencegah masuknya virus PMK di Merauke. Pemerintah daerah sangat mendukung berbagai upaya yang dilakukan oleh dinas dan satgas dalam rangka mencegah masuknya penyakit ini,” kata Ruslan.

Ruslan menambahkan, Pemerintah Kabupaten Merauke sedang mengupayakan agar wilayah tersebut tetap bebas (zona hijau) dari penyakit mulut dan kuku. Sehingga tindakan pencegahan terus dikedepankan agar penyakit PMK tidak masuk dan menyebar di Merauke.

“Dengan pemusnahan ini, kita harapkan juga agar para pelaku usaha tidak lagi mendatangkan daging olahan yang berpotensi menyebarkan penyakit di wilayah ini. Pemerintah daerah juga mengharapkan partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku usaha untuk bersama-sama mencegah,” tutup Ramli. (INF).

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PMK SERENTAK DI 29 PROVINSI

Mentan SYL mengatakan kick off pengendalian dan penanggulan PMK merupakan kegiatan yang harus dilakukan bersama untuk menguatkan tekad dan kerja melanjutkan program penanggulangan PMK di Indonesia. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) menyelenggarakan Kick Off Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Nasional 2023, melalui kegiatan vaksinasi, penyerahan bantuan vaksin, obat-obatan, disinfektan dan penandaan ternak yang dilakukan secara serentak di 29 Provinsi.

Kick off PMK yang dipusatkan di Kabupaten Barru diluncurkan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL), guna mempercepat Indonesia bebas PMK sekaligus melakukan pendataan akurat.

Dalam keterangan resminya, Mentan Syahrul mengatakan kick off pengendalian dan penanggulan PMK merupakan kegiatan yang harus dilakukan bersama untuk menguatkan tekad dan kerja melanjutkan program penanggulangan PMK di Indonesia. Juga merupakan konsolidasi emosional guna menyatukan dinamika pelaksanaan vaksinasi PMK dan penandaan ternak yang dihadapi petugas lapang.

“Indonesia memiliki pengalaman keberhasilan memberantas PMK mencapai 99,9 persen. Kita mampu turunkan dalam waktu setahun, sementara negara lain membutuhkan waktu lama, puluhan tahun. Oleh karena itu, kick off yang kita lakukan adalah bentuk bela negara. Kita harus hadapi tantangan ke depan. Kondisi saat ini, kita memiliki petugas-petugas yang sudah terlatih dan ketersediaan akses vaksin PMK," ujar Mentan dalam peluncuran Kick Off Pengendalian dan Penanggulang PMK Nasional 2023, di Kabupaten Barru, Sabtu (28/1).

Ia tegaskan, keberhasilan memberantas PMK menjadi modal besar untuk segera membebaskan Indonesia dari wabah. Sebagai gambaran kasus PMK mulai turun dari puncak kasus Juni 2022, sampai saat ini.

“Oleh karena itu, kita hadir pada hari ini tidak semata sebagai acara seremonial belaka. Tidak hanya menjadi kegiatan rutinitas semata. Saya berharap adanya kick off kegiatan vaksinasi dan penandaan ternak ini agar kita tidak boleh berhenti memberantas PMK hingga Indonesia benar-benar zero kasus,” tegasnya.

Sementara Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah, menambahkan sejak terjadinya wabah PMK di Indonesia pada Mei 2022, Kementan telah mengupayakan berbagai pengendalian, diantaranya melakukan surveilans klinis, biosekuriti, pembatasan lalu lintas ternak dan vaksinasi secara masif dan massal. Pengadaan vaksin di 2022, telah terealisasi vaksinasi 9,3 juta dosis pada seluruh jenis hewan rentan PMK.

“Dampak vaksinasi pada ternak rentan PMK pada 2022, telah memberikan gambaran penurunan kasus PMK yang cukup signifikan sampai dengan 99,9 persen pada Desember 2022, dibandingkan pada puncak kasus pada Mei,” kata Nasrullah.

“Demikian juga dengan jumlah ternak sakit PMK yang terus menurun sejak puncak kasus pada Juni 2022 dan pada Desember turun sebesar 99,98 persen dari puncak kasus. Disamping itu dilaporkan 11 provinsi yang sudah tidak diketemukan kasus PMK baru selama minimal 14 hari sejak kasus terakhir dilaporkan atau zero reported case.”

Dijelaskan, untuk dapat memberikan kekebalan kelompok ternak, cakupan vaksinasi minimal 80% populasi hewan rentan PMK. Tentu ini menjadi perhatian bersama untuk terus meningkatkan cakupan vaksinasi agar ternak selamat dari PMK mencapai 100%.

“Tahun ini kita alokasikan vaksin PMK sebanyak 35.841.638 dosis untuk ternak sapi dan kerbau dengan target vaksinasi 80 persen atau sebanyak 32.957.208 dosis yang digunakan untuk tiga kali vaksin (vaksinasi 1 dan 2 dan vaksin booster) dan akan didistribusikan secara bertahap ke 29 Provinsi,” ucapnya.

“Kementan juga mengalokasikan biaya operasional vaksinasi dan tugas perbantuan. Untuk itu diharapkan daerah dapat memanfaatkan vaksin ini sebaik mungkin dan mengupayakan cakupan vaksinasi minimal 80 persen.” (INF)

NASRULLAH : PETERNAK KORBAN PMK SUDAH DIBANTU, JUMLAH KASUS TURUN

Direktur Jenderal Peternakan dan Keswan Disela Kunjungan Kerjanya

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, disela-sela kegiatannya bersama DPR RI di kawasan KBB belum lama ini mengatakan banyak manfaat pemberian kompensasi kepada peternak akibat PMK.

Menurutnya,  pemberian bantuan dalam keadaan darurat PMK diberikan kepada orang perseorangan atau peternak yang memenuhi persyaratan administratif dan kriteria hewan yaitu ternak yang mati atau tertular PMK yang dikenakan pemotongan bersyarat.

"Pemerintah berkomitmen untuk memberikan ganti rugi, terutama untuk pencegahan dan pengendalian wabah PMK, serta untuk meringankan beban para peternak," kata Nasrullah.

"Melalui bantuan pemerintah kita harapkan akan dapat mengurangi dampak kerugian ekonomi dan mendukung pemulihan ekonomi sub sektor peternakan, khususnya bagi para peternak," ungkapnya.

Nasrullah pun menyebutkan, saat ini jumlah ternak yang sakit PMK terus menurun sejak puncak kasus tanggal 26 Juni 2022.

"Penurunan kasus bulan Oktober dibandingkan bulan September 2022 adalah sebesar 27,84%," tutup Nasrullah mengakhiri penjelasannya.

KUNJUNGI KABUPATEN GARUT, SATGAS PMK SOSIALISASIKAN HAL INI

Satgas PMK Berdiskusi Bersama Stakeholder Peternakan Sapi di Garut

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK Nasional Letnan Jenderal TNI Suharyanto melakukan kunjungan ke Kabupaten Garut tepatnya di Kecamatan Cikandang dan Cikajang pada Kamis (20/10) lalu. Disana dirinya memantau perkembangan PMK sembari berdiskusi bersama stakeholder dan mengecek penerapan lima strategi utama penanganan wabah PMK, mulai dari testing, aplikasi biosekuriti, pengobatan, vaksinasi, serta pemotongan bersyarat.

Komar, salah satu peternak mengungkapkan bahwa para peternak di derahnya telah melakukan testing pada sapi perah dan langsung melakukan pengobatan secara tradisional jika menemukan gejala sapi perah yang terpapar PMK.

“Waktu masih awal wabah PMK menyebar, kami langsung melakukan pengobatan tradisional menggunakan racikan kunyit, gula merah dan lemon untuk dikonsumsi oleh sapi perah. Kemudian dilanjutkan dengan tindakan dari dokter hewan,” ujar Komar.

“Kami juga melakukan pemotongan sapi perah untuk mencegah penularan serta agar tidak mubazir sehingga daging sapi masih bisa diolah dan dijual kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Komar melanjutkan bahwa para peternak masih belum pulih secara signifikan dari sisi ekonomi.

“Jika dilihat dari sisi ekonomi, Desa Cikandang belum pulih karena minimnya informasi terkait bantuan maupun kompensasi jika sudah melakukan pemotongan,” tutur Komar.

Perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cikandang Bahrudin turut menjelaskan bahwa para peternak Desa Cikandang membutuhkan pendampingan untuk dapat melakukan proses pengajuan bantuan dengan tepat.

“Para peternak Desa Cikandang koperatif dan sigap untuk melakukan pencegahan wabah PMK, namun masih dibutuhkan pendampingan terkait proses pengajuan bantuan jika peternak telah melakukan pemotongan bersyarat,” ujar Bahrudin. 

“Hal inilah yang menjadi kendala pemulihan ekonomi Desa Cikandang karena telah melakukan pemotongan sapi perah namun subsidi bantuan belum didapatkan sehingga peternak mengalami kerugian,” imbuhnya.

Perwakilan dari Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia (IDHSI) drh. Supriyanto menjelaskan terkait pelaporan pemotongan bersyarat sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 8373/KPTS/HK.160/F/8/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberian Bantuan dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku.

“Tertanggal setelah 4 Agustus 2022, peternak bisa melakukan pelaporan sesuai persyaratan berkas dalam SK Juknis yang telah ditetapkan,” jelas Supriyanto.

“Sedangkan kendala yang ditemukan jika telah melakukan pemotongan bersyarat sebelum tanggal 4 Agustus, tetap dilaporkan saja,” tegas Supriyanto.

“Mohon Kepala Desa serta dokter hewan setempat dapat secara koperatif memenuhi pengajuan berkas administrasi oleh para peternak yang telah melakukan upaya pencegahan sejak awal melalui pemotongan bersyarat sehingga perlahan kerugian ekonomi yang terjadi dapat ditangani,” tambah Supriyanto. 

Tenaga Ahli Ketua Satgas Penanganan PMK Nasional sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Firdaus mengungkapkan bahwa para peternak Desa Cikandang akan didampingi oleh tim Satgas Penanganan PMK Nasional mulai dari penginputan data ke iSIKHNAS, penyusunan berkas pengajuan pemotongan bersyarat serta membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi di lapangan.

“Satgas PMK Nasional akan melakukan pelatihan dan pendampingan bagi para peternak di Jawa Barat, termasuk Desa Cikandang terkait pelaporan yang selama ini masih minim diketahui oleh peternak pada 21 Oktober di Kota Bandung,” jelas Firdaus.

“Para peternak bisa berinteraksi langsung untuk mengetahui cara yang tepat dan sistematis sehingga pelaporan dan pencairan bantuan bagi peternak yang telah melakukan pemotongan bersyarat dapat dilakukan dengan efektif,” tutur Firdaus.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Cikandang per tanggal 22 Juni 2022, dari total 305 ekor sapi perah yang dimiliki peternak, terdapat 172 ekor yang terjangkit wabah PMK dan 19 ekor mati akibat terpapar wabah PMK. 

Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan bantuan potong bersyarat baginpara peternak mulai dari hewan jenis sapi dan kerbau senilai 10 juta rupiah, kambing dan domba senilai 1,5 juta rupiah serta babi senilai 2 juta rupiah. 

Adapun berkas pelaporan dan pengajuan yang harus disiapkan meliputi photocopy KTP peternak, bukti lapor kasus ternak di website iSIKHNAS, surat keterangan memiliki ternak dari Kepala Desa serta surat keterangan dari dokter hewan berwenang. (INF)