VAKSINASI PMK TERUS DIGENCARKAN UNTUK MENJAGA DAN TINGKATKAN KEKEBALAN TERNAK

Pemeriksaan PMK pada hewan ternak. (Foto: Istimewa)

Penguatan upaya pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) melalui vaksinasi nasional secara bertahap terus digaungkan. Setelah vaksinasi Tahap I (Februari-April 2025) selesai, kini vaksinasi Tahap II digencarkan pada Juli-September 2025, sebagai bagian dari strategi pemberian vaksin booster untuk menjaga dan meningkatkan kekebalan ternak secara berkelanjutan.

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), kembali mencanangkan Bulan Vaksinasi PMK sebagai ajakan nasional bagi pemerintah daerah, asosiasi, perguruan tinggi, peternak, serta pelaku usaha untuk bersama-sama mendukung percepatan vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia.

“Bulan Vaksinasi PMK menjadi momentum untuk mempercepat cakupan vaksinasi demi melindungi ternak dan menjaga ketahanan pangan nasional,” ujar Dirjen PKH, Agung Suganda, di Jakarta, Jumat (11/7/2025).

Ia menekankan, vaksin booster pada tahap kedua ini sangat penting dilakukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan hewan terhadap virus PMK, terutama di wilayah-wilayah dengan lalu lintas ternak yang tinggi atau berisiko tinggi penularan.

“Perlindungan terhadap ternak sama artinya dengan perlindungan terhadap sumber penghidupan peternak dan ekonomi pangan kita. Mari kita sukseskan bersama Bulan Vaksinasi PMK,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Kesehatan Hewan, Hendra Wibawa, menjelaskan bahwa vaksinasi bukan hanya soal jumlah, tetapi juga kualitas dan ketepatan waktu. “Pemberian vaksin booster pada periode ini bertujuan memperkuat antibodi yang sebelumnya telah terbentuk. Tanpa booster, kekebalan akan menurun dan bisa membuka peluang virus kembali menyerang,” kata Hendra.

Ia juga mengimbau vaksinasi harus didukung dengan praktik biosekuriti di tingkat peternak. “Vaksin saja tidak cukup. Peternak juga harus disiplin menjaga kebersihan kandang, membatasi lalu lintas hewan, dan melapor jika ada gejala klinis pada ternak,” imbuh dia.

Pemerintah menegaskan bahwa vaksinasi PMK merupakan bagian dari strategi jangka panjang menuju Indonesia bebas PMK. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha peternakan, hingga kesadaran para peternak. (INF)

JELANG LEBARAN, KEMENTAN PASTIKAN PENGENDALIAN PMK TETAP BERJALAN

Pemeriksaan sapi oleh petugas di lapangan. (Foto: Istimewa)

Menjelang perayaan Idul Fitri, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) tetap optimal di seluruh Indonesia. Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, meminta jajarannya tetap siaga.

Menurut Amran, timnya bergerak cepat dalam menangani penyebaran PMK. Pada saat tren kasus meningkat di awal tahun, Kementan mengalokasikan anggaran Rp 100 miliar untuk alokasi 4 juta dosis vaksin mengatasi wabah PMK.

“Begitu ada PMK, Rp 100 miliar langsung kami geser dan jutaan vaksin itu telah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Alhamdulillah tren kasus PMK saat ini sudah melandai,” ungkap Mentan Amran, dalam keterangan persnya Rabu (26/3/2025).

Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda, menyatakan untuk memastikan pengendalian tetap optimal, timnya melakukan pemantauan harian rutin melalui portal Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Terpadu (iSIKHNAS) untuk mengantisipasi lonjakan lalu lintas ternak di berbagai daerah menjelang Idul Fitri 1446 H.

Ia menambahkan, ternak yang baru tiba di lokasi tujuan biasanya mengalami penurunan daya tahan tubuh akibat kelelahan selama perjalanan. Kondisi ini membuat ternak rentan terserang penyakit, termasuk PMK.

“Ternak sakit yang tidak segera ditangani dapat menulari ternak lain dan merugikan peternak. Kami mengimbau peternak dan pelaku usaha untuk segera menghubungi petugas kesehatan hewan setempat jika menemukan ternak sakit, agar bisa segera ditangani,” kata Agung.

Untuk memastikan kasus PMK terus melandai, Kementan meningkatkan kapasitas epidemiologi petugas kesehatan hewan agar mampu melakukan deteksi dini, respons cepat, dan pengendalian PMK berbasis risiko. “Dengan sumber daya yang terbatas, strategi ini memungkinkan daerah untuk menerapkan kebijakan yang tepat guna mengantisipasi penyebaran PMK,” ucapnya.

Sebagai langkah pencegahan, Kementan telah melaksanakan Bulan Vaksinasi PMK pada Januari-Maret dan akan melanjutkan vaksinasi ulangan pada Juli-September. Hingga saat ini, capaian vaksinasi nasional yang bersumber dari APBN telah mencapai 1.078.189 dosis atau 68,10% dari distribusi 1.583.200 dosis. Sementara itu, vaksinasi yang bersumber dari APBD, hibah, CSR, feedlot, dan mandiri telah mencapai 607.462 dosis, sehingga total vaksinasi secara nasional mencapai 1.688.651 dosis.

“Angka ini masih terus bergerak karena petugas terus melakukan vaksinasi dan pelaporan melalui iSIKHNAS. Kami berharap bisa mencapai minimal 70%,” tambah Agung.

Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Imron Suandy, menyatakan bahwa pihaknya telah mendistribusikan obat-obatan dan logistik pendukung ke berbagai daerah dalam mempercepat pengendalian PMK. Bantuan mencakup antibiotik, vitamin, analgesik, disinfektan, dan peralatan medis lainnya.

Berdasarkan evaluasi nasional per 24 Maret 2025, pelaksanaan vaksinasi PMK terus menunjukkan progres positif. Sebagian besar provinsi telah mencapai target vaksinasi di atas 60%, dengan beberapa daerah mencatatkan capaian di atas 80%.

“Kami pastikan ternak yang sakit tertangani dengan baik dan vaksinasi berjalan optimal guna mencegah penyebaran lebih luas,” ujar Imron.

Selain vaksinasi, pengendalian PMK juga dilakukan melalui pengawasan ketat lalu lintas hewan dan produk hewan, penerapan biosekuriti, penyediaan pakan berkualitas, serta pemeriksaan kesehatan hewan secara rutin. “Semua aspek harus diperhatikan secara berkelanjutan,” tegasnya.

Upaya strategis pemerintah dalam pengendalian PMK bertujuan untuk menjamin ketersediaan ternak yang aman dan sehat menjelang Idul Fitri 2025. Sistem pengawasan lalu lintas ternak yang ketat serta penggunaan aplikasi pemantauan yang diawasi Pejabat Otoritas Veteriner (POV) menjadi langkah utama mencegah penyebaran PMK antar wilayah.

“Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, termasuk peternak, pelaku usaha peternakan, dan masyarakat, agar upaya ini berhasil. Pastikan ternak sudah divaksin PMK dan memiliki sertifikat veteriner sebelum dilalulintaskan,” pungkasnya. (INF)

SOLUSI TERPADU LINDUNGI TERNAK DARI PMK

GPC 8, BIOCID 30, dan SHIFT bekerja secara sinergis untuk memberikan perlindungan secara menyuluruh terhadap wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) atau foot and mouth disease (FMD).

REKOMENDASI PENANGANAN KASUS PMK

• Mengatasi infeksi sekunder kasus PMK
• Mengatasi reaksi post vaksinasi dan alergi
• Terapi simtomatis, penurun panas, dan anti-radang kasus PMK

FIGHT FMD: KEEP YOUR LIVESTOCK HEALTHY!

To improve animal health for a better human life.

NEOGEN VIROXIDE SUPER, BASMI BAKTERI DAN VIRUS DALAM SEKEJAP

NEOGEN Viroxide Super, bubuk disinfektan berbasis peroksigen, merupakan disinfektan spektrum luas yang bereaksi cepat sebagai bagian dari program biosekuriti yang komprehensif.

KEMENTAN DISTRIBUSIKAN 652 RIBU DOSIS VAKSIN PMK TAHAP 2 KE JAWA TIMUR

Penyerahan vaksin PMK bantuan Pemprov Jatim dan Kementan RI (Foto: Humas Kementan)

Kementerian Pertanian, pada Selasa 11 Februari 2025, mendistribusikan 652.300 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) ke 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Pengiriman tahap kedua ini merupakan bagian dari strategi nasional pengendalian PMK yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur.

Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan bahwa program vaksinasi ini menjadi indikator keberhasilan pengendalian PMK di Indonesia. 

"Kami memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dan disarankan oleh Kementan RI kita lakukan. Kalau ternak di Jatim itu selesai vaksinasinya maka berdampak ke provinsi lain,” ujarnya.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menekankan pentingnya percepatan vaksinasi serta pelaporan ke Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS). 

"Saya yakin cakupan vaksinasi di lapangan lebih tinggi dibandingkan data yang tercatat. Selain vaksin dari pusat, ada juga yang berasal dari APBD, CSR, dan vaksinasi mandiri. Kepala dinas dan POV (red: pejabat otoritas veteriner) Kab/Kota harus memastikan semua data vaksinasi terlaporkan ke iSIKHNAS," kata Agung.

Kementan mengalokasikan 1,69 juta dosis vaksin untuk Jawa Timur dalam dua tahap. Pada tahap pertama, telah disalurkan secara bertahap pada Januari-Maret 2025 sebanyak 822 ribu dosis. Sementara itu, tahap kedua yang berlangsung Juli-September 2025 dialokasikan 868 ribu dosis. 

Dari 165 ribu dosis vaksin yang telah didistribusikan, realisasi vaksinasi telah mencapai 84,2 persen. Namun, angka ini diyakini lebih tinggi jika vaksinasi mandiri dan bantuan perusahaan dapat terdokumentasi dengan baik. Pemprov Jatim juga telah menetapkan status darurat bencana non alam akibat PMK melalui Keputusan Gubernur Jatim Nomor 31/2025, yang memungkinkan penggunaan dana tanggap darurat untuk pengadaan vaksin.

"Keputusan ini menjadi dasar kebijakan penting agar daerah bisa mengakses anggaran tanggap darurat dan memastikan pasokan vaksin mencukupi," tambah Agung.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Timur, Indiyah Aryani, berharap vaksinasi dapat terus berjalan hingga Jawa Timur bebas dari PMK. 

"Dengan cakupan vaksinasi yang tinggi, kami optimistis penyebaran virus dapat ditekan ke level terendah," kata Indiyah.

Berdasarkan pemantauan Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Surabaya, virus PMK yang beredar saat ini masih berasal dari serotipe yang sama dengan wabah 2022. Sejak vaksinasi kembali digencarkan pada 28 Desember 2024, angka kejadian PMK terus menurun. Data iSIKHNAS mencatat 88% sapi yang terjangkit telah pulih hingga Februari 2025.

Distribusi vaksin tahap kedua ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam melindungi subsektor peternakan. 

"Dengan kerja sama semua pihak, kita bisa mengendalikan PMK dan melindungi peternak dari dampak ekonomi yang lebih besar," tutup Agung. (Rilis)