MALAYSIA LARANG IMPOR DAGING BABI DARI RI, MENTAN: ITU RISIKO

Pemerintah Malaysia larang impor babi dari Indonesia (Foto: nypost.com)

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo angkat bicara soal pemerintah Malaysia yang melarang impor daging babi asal Indonesia. "Itu salah satu risiko. Kalau terjangkit, maka saya tetapkan daerah khusus saja yang terjangkit," katanya, Rabu, 25 Desember 2019.

Hal itu disampaikan Syahrul menanggapi pelarangan impor daging babi asal Indonesia karena temuan ternak babi di beberapa wilayah di Indonesia terjangkit wabah demam babi Afrika atau African Swine Fever (ASF). Pemerintah daerah telah diperintahkan untuk mengisolasi daerah terjangkit agar penyebaran wabah tidak semakin meluas.

Menurut Syahrul, wabah tersebut hanya menjangkiti beberapa 16 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Kabupaten atau kota tertular yakni Pematang Siantar, Dairi, Medan, Humbang Hasundutan, Deli Serdang, Karo, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Samosir, Simalungun, Pakpak Bharat, Langkat, dan Tebing Tinggi.

Adapun ternak babi yang sudah positif terjangkit, kata Syahrul, harus dimusnahkan. "Pengamanan sesuai prosedur memang kita harus musnahkan di sana dan itu dalam proses," ujarnya.

Sebelumnya pemerintah Malaysia memutuskan untuk menghentikan impor daging babi asal Indonesia untuk sementara waktu. Larangan yang diberlakukan per 13 Desember 2019 ini dipicu wabah ASF yang muncul di sejumlah wilayah di Indonesia.

Selain melarang importasi daging babi, Wakil Menteri Pertanian dan Industri Berbasis Pertanian Malaysia, Sim Tze Tzin, pun melarang wisatawan dari luar negeri membawa produk berbahan baku daging babi ke negeri jiran. Petugas imigrasi Malaysia memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk turis dari luar negeri mengingat periode ini merupakan masa puncak liburan akhir tahun.

Langkah pelarangan ini pun disebut Sim dilakukan untuk melindungi industri daging babi Malaysia. Dia mengatakan bahwa industri babi lokal bernilai US$ 1,21 miliar dan berjalan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. (Sumber: bisnis.tempo.co)

PENINGKATAN POPULASI DAN PRODUKTIVITAS TERNAK TERUS DIDORONG

Dirjen PKH, I Ketut Diarmita saat mendampingi kunjungan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, di BPTU-HPT Sembawa. (Foto: Humas PKH)

Pemerintah saat ini terus fokus meningkatkan populasi dan kualitas genetik sapi untuk menjamin peningkatan populasi dan produksi ternak dengan cepat.

Hal itu dikatakan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, pada kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pembibitan Ternak Unggul-Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Sembawa, Senin (23/12/2019).

"Kami puas melihat kinerja UPT ini, namun sayang jumlah sapinya hanya 1.200 ekor, kurang nendang. Seharusnya tiap UPT perbibitan maksimalkan lahan yang ada, misalnya memelihara 10.000 ekor sapi per UPT. Pasti akan mampu menjadi sumber replacement bibit sapi peternak kita di lapangan," kata Mentan Syahrul melalui keterangan tertulisnya. 

Syahrul menambahkan, upaya peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak harus dilakukan secara lebih masif dan cerdas, dengan memanfaatkan teknologi peternakan terkini.

Sementara, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), I Ketut Diarmita, di lokasi yang sama saat mendampingi Mentan, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong peningkatan populasi dengan meningkatan penyediaan semen beku berkualitas lewat berbagai UPT. 

"Khusus BPTU-HPT Sembawa, Balai ini merupakan salah satu sumber penghasil pejantan (bull) berkualitas, serta bibit indukan Sapi Ongole bermutu," kata Ketut.

Ia juga mengemukakan bahwa BPTU-HPT Sembawa merupakan UPT yang mengelola komoditas sapi sebanyak 1.200 ekor dan ayam berjumlah 13.217 ekor. 

"Populasi bibit ternak ini disebarkan hampir ke seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing provinsi dan penugasan dari kementerian," pungkas Ketut. (INF)

MENTAN SIAP ANGKAT POTENSI EKSPOR PETERNAKAN DARI NTT

Mentan Syahrul Yasin Limpo (Foto:Dok.  Kementan)

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo menyatakan siap menyambut potensi wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk bisa meningkatkan populasi dan produksi komoditas peternakan.

Menurutnya, pengelolaan yang maksimal dinilai bisa memberikan dampak signifikan terutama dalam pemenuhan pasar ekspor. Karena itu, dirinya akan melakukan Gerakan tiga kali ekspor (Gratieks).

Tak hanya itu, nota kesepahaman tentang peningkatan populasi dan produksi untuk percepatan ekspor komoditi peternakan pun telah dilakukan antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Gubernur Provinsi NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.

"Kami sepakat bekerjasama untuk mewujudkan peningkatan populasi dan produksi dalam rangka ekspor komoditas peternakan. Apalagi NTT merupakan salah satu lumbung ternak sapi Nasional dan Kabupaten Kupang merupakan salah satu daerah penyuplai terbesar kebutuhan protein hewani," kata Syahrul melalui keterangan tertulisnya, Minggu, (15/12/2019).

Dalam nota kesepakatan ini, Pemprov NTT harus mampu meningkatan produksi komoditas peternakan antara lain sapi potong dan unggas minimal 7 persen per tahun. Dorongan ini juga dimaksudkan agar terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja subsektor peternakan dan kesehatan hewan.

"Kami mendukung pembangunan pertanian di NTT. Oleh karena itu, sarana prasarana dan pengembangan komoditas menjadi prioritas, tapi harus sesuai dengan agroklimat dan ekosistem agar bisa berkembang," ujar Syahrul. 

Kementan akan terus memfasilitasi peternak di berbagai wilayah di NTT dengan memberikan bibit unggulan untuk bisa dikembangkan. Syahrul menegaskan jumlah bantuan dan pendampingan akan ditingkatkan pada 2020 sebagai langkah percepatan produksi.

"Semua peluang upaya harus dilakukan termasuk kerja sama dengan perguruan tinggi, insemenasi buatan untuk sapi juga perlu digenjot, karena kebutuhan daging terutama di akhir tahun menjelang Natal dan tahun baru biasanya cukup tinggi," tuturnya.

Syahrul juga menekankan para peternak tak ragu memanfaatkan akses permodalan di program kredit usaha rakyat (KUR). Saat ini, prioritas telah dialokasikan untuk sektor peningkaan produksi pertanian dan peternakan.

"Kita ada dana KUR, nilainya Rp50 triliun dengan bunga rendah, hanya 6 persen. Silahkan Pak Gubernur manfaatkan untuk membantu peternak dan petani. Kostratani selain dipersiapkan untuk mengelola dan pengawasan, juga dipersiapkan untuk membuat ekosistem pertanian yang baik dengan teknologi IT membantu pertanian lebih smart," ungkapnya.

Kebutuhan daging sapi nasional juga masih besar untuk diisi produk dalam negeri dengan harga jual yang kompetitif. Dukungan Pemerintah NTT pun diyakini bisa mewujudkan ketahanan pangan terutama untuk komoditas daging sapi yang masih banyak diimpor.

“Kita perlu menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki termasuk kontribusi daerah dalam pembangunan peternakan," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur NTT Viktor Laiskodat bertekad menjadikan peternakan di wilayahnya jadi yang terbesar di Indonesia. Pengelolaan sapi akan dibuat modern agar memenuhi kebutuhan pasar potensial, termasuk daging premium. Viktor juga menginginkan kejayaan daging dari NTT yang pernah membanjiri pasar Hongkong agar bisa kembali diwujudkan.

"Kami mengharapkan peternak rakyat kedepan menguasai daging premium dan Indonesia tidak lagi mengimpor daging premium" tandas Viktor. (Sumber: pasardana.id)

MENTAN LEPAS EKSPOR PRODUK DAGING AYAM OLAHAN DAN PAKAN TERNAK KE TIMOR LESTE

PT Japfa Comfeed Indonesian Tbk (Foto: Perseroan) 

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) terus mendorong ekspor produk pertanian dan peternakan. SYL melepas ekspor produk peternakan berupa daging ayam olahan dan pakan ternak yang dilakukan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (8/12/2019).

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk mengekspor produk daging ayam olahan dan pakan ternak ke Timor Leste dengan nilai mencapai Rp 506 miliar.

Pelepasan ekspor ini langsung dilakukan SYL bersama Komisaris Utama PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Ito Sumardi dan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.

Kementan akan terus berupaya untuk mendorong ekspor berbagai komoditas pertanian dan peternakan untuk menambah daya saing Indonesia.

Ekspor yang dilakukan PT Japfa membuktikan bahwa kemampuan perunggasan Indonesia sudah dapat memenuhi kebutuhan internasional.

Kebutuhan daging unggas, telur dan produk turunannya seperti Nugget, Bakso masih diminati pasar luar negeri dan Kementan terus mendorong pelaku usaha agar melakukan diversifikasi produk. Telur ayam siap dipasarkan.

Pihaknya berkomitmen untuk mendorong volume ekspor sebanyak tiga kali lipat dalam 5 tahun ke depan dan mendorong perusahaan besar agar bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Saya resmi melepas produk ekspor dari PT Japfa dengan nilai Rp 506 miliar dan kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia merupakan negara pengekspor produk peternakan terbesar,” ujar dia dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (9/12/2019).

SYL juga berkomitmen untuk mendorong ekspor pertanian karena sangat menjanjikan, di saat ekonomi global yang tidak menentu pasti produk pertanian dan peternakan masih dibutuhkan karena berurusan dengan perut.

Produk pertanian dan peternakan masih mempunyai prospek yang cukup cerah dan termasuk komoditas unggulan.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan I Ketut Diarmita mengatakan volume ekspor produk peternakan pada 2018 sudah mencapai US$ 640 juta atau meningkat 2,42% jika dibandingkan tahun 2017 yang mencapai US$ 625 juta.

Kegiatan ekspor seperti ini harus didorong, jika dilakukan terus menerus maka tidak menutup kemungkinan target peningkatan ekspor sebanyak tiga kali lipat bisa dicapai.

Kementan juga terus mendorong agar industri perunggasan bisa melakukan diversifikasi dan mampu bersaing di pasar dunia.

Di samping itu, Komisaris Utama PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Ito Sumardi mengatakan nilai ekspor sebesar Rp 506 miliar terbilang tinggi untuk kawasan Timur Leste dan permintaan di sana cukup tinggi. Pihaknya juga berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan protein hewani di dalam negeri dan mendorong ekspor sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo.

“Kami optimistis, kabinet Indonesia maju ini bisa memperlancar bisnis pengusaha dan tentunya kami akan terus ekspor,” ujar dia. Permintaan pasar yang paling utama adalah kualitas produk dan tentunya Indonesia sudah dikenal sebagai produsen unggas terbaik di dunia.Produsen unggas terbaik masih dipegang Brasil dan Australia. (Sumber: investor.id)

LUNCURKAN VAKSIN, MENTAN MINTA BISA INTERVENSI DUNIA

Mentan Syahrul dalam kegiatan Launching Inovasi Teknologi Kesehatan Unggas Veteriner di BB Litvet Bogor. (Foto: Humas Kementan)

Dalam rangka Launching Inovasi Teknologi Kesehatan Unggas Veteriner, di Balai Besar Penelitian Veteriner (BB Litvet), Kementerian Pertanian (Kementan), Bogor, Kamis (5/12), Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, menyatakan keinginannya untuk mengembangkan inovasi dan teknologi vaksin unggas yang dapat dimanfaatkan berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri.

“Saya berharap kita dapat mengintervensi dunia, jadi tidak hanya memanfaatkan vaksin dari luar, tetapi mampu menciptakan vaksin sendiri untuk dapat dimanfaatkan negara lain dalam meningkatkan kesehatan unggas, sehingga populasi dan produksi akan lebih baik,“ kata Mentan Syahrul dalam siaran persnya.

Ia menyebut, program Kementan dalam bidang peternakan yakni pengembangan dan peningkatan populasi ternak unggas, salah satunya ayam kampung terus digalakkan. “Tentunya kita berharap populasi ternak semakin berkembang, namun akselerasi dan perkembangan yang cepat juga rentan terhadap berbagai hama, virus dan penyakit, untuk itu kita harus dapat mengantisipasinya,“ jelas dia.

Ia juga menambahkan, melalui inovasi dan teknologi BB Litvet dipercaya dapat mengantisipasi masalah dan tantangan terkait kesehatan hewan, mengingat ancaman virus global saat ini semakin meningkat. 

“Kita perlu melakukan penelitian dan riset terhadap segala permasalahan kesehatan hewan, para ahli peneliti dan dokter hewan kita hebat dan tidak kalah dengan negara lain,” ucap Mentan Syahrul.

Dalam kegiatan tersebut, BB Litvet meluncurkan beberapa vaksin untuk unggas, diantaranya vaksin AI (Avian influenza) bivalen, vaksin AI kombinasi HPAI (High Pathogenic Avian Influenza) dan LPAI (Low Pathogenic Avian Influenza), vaksin ND GTT 11 dan teknologi diagnosa kit ELISA DIVA yang digunakan untuk membedakan hasil vaksinasi dan infeksi AI.

“Nantinya vaksin kita juga terbuka untuk para pengusaha dan investor yang ingin berinvestasi, kalau perlu kita lakukan diplomasi perdagangan dengan negara lain terhadap vaksin yang kita miliki,“ pungkasnya. (INF)

KEMENTAN DAN BPS SEPAKATI SATU DATA PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Ilustrasi peternakan ayam (Foto: Pixabay) 

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) menggelar sosialisasi Kebijakan dan Petunjuk Teknis Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, di Depok, Jawa Barat pada 2 hingga 4 Desember 2019.

Dalam kesempatannya, Dirjen PKH I Ketut Diarmita mengatakan, data dan informasi sangat berperan penting dalam proses pembangunan, termasuk dalam pembangunan Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Menurutnya, Kementan khususnya Ditjen PKH menyadari bahwa tantangan yang dihadapi subsektor peternakan dan kesehatan hewan ke depan cukup berat.

Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) hasil SUPAS tahun 2015, penduduk Indonesia 2020 diperkirakan mencapai 269,60 juta jiwa dan pada 2035 diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi 304,21 juta jiwa.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan pangan termasuk pangan asal ternak akan semakin meningkat.

"Peningkatan itu tidak hanya dari aspek kuantitas atau jumlahnya, namun termasuk juga peningkatan kualitas atau mutu pangan yang dihasilkan, serta pemenuhan persyaratan keamanan, kesehatan, dan kehalalan," ujar Ketut.

Tantangan-tantangan dalam pembangunan subsektor peternakan dan kesehatan hewan di masa yang akan datang ini lanjutnya, membutuhkan pemecahan atau solusi melalui proses perencanaan yang baik dan didukung oleh data hingga informasi yang berkualitas.

"Selain menjadi basis dalam perencanaan, data dan informasi juga menjadi ukuran keberhasilan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, seperti halnya kinerja peningkatan populasi dan produksi ternak serta kinerja pembangunan ekonomi Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan seperti PDB/PDRB, NTP/NTUP, Investasi, Ekspor-Impor, Tenaga Kerja, dan lainnya," urai Ketut.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M Habibullah menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dinyatakan bahwa Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Sejalan dengan kebijakan satu data Indonesia tersebut, sebelumnya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam arahannya menyatakan bahwa dalam 100 hari harus bisa menyeragamkan data.

Oleh karena itu dalam 100 hari kerja, Kementan akan melakukan upaya-upaya dalam rangka mewujudkan Satu Data Pertanian yaitu Membangun Komando Strategis Pertanian tingkat Kecamatan (Konstratani), Pengembangan Agriculture War Room (AWR), dan pengakurasian data utamanya lahan dan produksi.

Menindaklanjuti hal tersebut maka Ditjen PKH bekerja sama dengan Pusdatin Kementan, BPS RI, dan Politeknik Statistika STIS melakukan revisi atas Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.140/F/10/2012 tentang Petunjuk Teknis (juknis) Pengumpulan dan Penyajian Data Peternakan.

Juknis baru ini akan dijadikan sebagai standar prosedur baku dalam hal Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Peternakan dan Kesehatan Hewan baik di pusat maupun Dinas yang Melaksanakan Fungsi Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia yang memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.

"Harapannya juknis ini juga dapat digunakan dalam proses pendataan ternak oleh Konstratani yang akan dibangun oleh Kementan," ungkap Habibullah. (Sumber: jpnn.com)

LANJUTAN EKSPOR CHAROEN POKPHAND INDONESIA, GENAP KE-200

Mentan Syahrul saat melepas keberangkatan ekspor 16 kontainer produk ternak milik CPI. (Foto: Infovet/Ridwan)

Minggu (24/11/2019), bertempat di Kantor Pusat, Jalan Ancol Barat VIII, Ancol, Jakarta Utara, PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) kembali melaksanakan ekspor produk ternak sebanyak 16 kontainer yang ditujukan ke Jepang dan Timor Leste, dengan total nilai Rp 2,5 miliar. Pengiriman kali ini menandakan genapnya ekspor CPI ke-200 kontainer.

Presiden Komisaris CPI, T. Hadi Gunawan, dalam kegiatan tersebut mengatakan, ekspor ini merupakan lanjutan dari ekspor yang sudah dilakukan pada 2017 lalu ke Papua New Guinea dan pada 2018 sebanyak 3 kontainer produk olahan dan griller ayam, 20 kontainer pakan ayam dan 82.000 ekor DOC ke Timor Leste dan produk olahan ayam ke Jepang.

“Pada waktu itu ibarat ekspor tersebut sebagai lilin kecil yang baru nyala dan terus kami upayakan secara konsisten. Saat ini lilin kecil itu telah berubah menjadi obor kecil yang terus menyala dan akan kami kobarkan untuk menjadi obor yang besar,” kata Hadi dalam sambutannya dihadapan ratusan tamu undangan.

Ekspor ini, lanjut dia, akan terus dikembangkan pihaknya ke beberapa negara lain. “Kami ingin terus berkembang bukan hanya ke tiga negara langganan itu saja. Dengan dukungan pemerintah dan stakeholder, kami yakin bisa memperluas pasar seperti ke Singapura, Hongkong, Timur Tengah dan negara lain, sehingga kita dapat mengharumkan nama Indonesia dan menambah devisa negara,” tambah dia.

Sementara, Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, yang turut hadir dan melepas keberangkatan ekspor, menyambut baik hal tersebut dan menegaskan produk ternak Indonesia tidak boleh kalah dari negara lain.

“Kami tidak bisa berjalan sendiri, pemerintah butuh saudara untuk membangun industri peternakan ini, kita jangan mau kalah dengan Malaysia atau Thailand, kita harus lebih maju dan merdeka,” ujar Mentan Syahrul.

Ia pun menegaskan, pengembangan sektor peternakan harus dikerjakan dengan serius demi memenuhi kebutuhan dalam maupun luar negeri. “Kalau kita tidak serius, bagaimana kita bisa penuhi kebutuhan pangan masyarakat kita? Bagaimana kehidupan mereka nanti? Inilah yang harus memicu adrenalin kita untuk bersama-sama membangun pertanian dan peternakan Indonesia,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kali ini CPI menambah rentetan ekspor sebanyak 16 kontainer dengan total produk griller dan olahan ayam 64,77 ton dan pakan berisi 200 ton, yang terbagi menjadi 5 kontainer griller ayam dan 10 kontainer pakan ayam ke Timor Leste, serta 1 kontainer produk olahan ayam ke Jepang. (RBS)

KEMENTAN DAN IPB BANGUN KOLABORASI UNTUK PERTANIAN 4.0

Mentan menerima kunjungan Rektor IPB beserta jajaran timnya. (Foto: Humas Kementan)

Kementerian Pertanian (Kementan) berkolaborasi dengan IPB (Institut Pertanian Bogor) beserta jajarannya untuk bangun pertanian menuju era 4.0. Dalam kunjungannya, rektor IPB beserta tim diterima langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo untuk membicarakan perihal kolaborasi yang akan dilakukan antara IPB dan Kementan dalam waktu dekat.

Mentan mengungkapkan bahwa kementerian sangat membutuhkan peran serta kampus dalam memberikan saran untuk perkembangan pertanian kedepannya.

“Saya butuh bapak Rektor, saya butuh teman teman dari IPB semua. Jangan tinggalkan saya disini. Pak Rektor dan teman teman IPB tentu lebih tahu secara akademik perihal pertanian dari yang saya pahami. Saya mau kerja Pak, tentu saya harus punya sandaran,” ungkap Syahrul saat menerima Tim IPB sewaktu berkunjung ke Kantor Pusat Kementan, Senin (11/11/19).

Mentan turut mengungkapkan perasaan senangnya melihat kedatangan langsung Rektor IPB beserta Tim yang tujuannya untuk membicarakan kolaborasi program Kementan yang bisa disinergikan dengan program IPB.

Saat ini, hasil dilapangan akan menjadi skala prioritas yang penting. "Hasil yang didapatkan dari kinerja yang dilakukan juga harus cepat apalagi di era 4.0 ini," lanjut Syahrul. 

Syahrul juga meminta seluruh jajarannya untuk selalu belajar melihat kondisi lapangan negara maju saat ini seperti apa, bagaimana perkembangan di negara lain saat ini, serta melihat level pertanian negara saat ini sehingga Kementan bisa mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju.

Dalam waktu yang sama, Rektor IPB Prof Dr Arif Satria SP MSi mengatakan, Mentan sangat luar biasa menyambut baik sekali kedatangannya bersama tim karena memang Mentan punya keinginan besar agar polose-polose ke depan yang ditampilkan Kementan itu punya basis sainstifik yang demikian kuat.

“Oleh karena itu institusi IPB diharapkan bisa mensupport polose-polose dan program pemerintah. Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kedepan adalah era dimana data itu menjadi kekuatan dan kebetulan ini sinergis dengan apa yang dilakukan Pak Menteri bahwa kita sama-sama bicara akurasi data penting untuk mengambil keputusan yang tepat,” ucap Arif.

Disamping itu, Arif mengatakan jika saat ini IPB memiliki program untuk mencetak technopreneur serta mencetak sociopreneur dengan pemanfaatan dimana hasil dilapangan akan semakin terjamin .

“Technopreneur adalah pelaku usaha, sosiopreneur adalah orang orang yang memanfaatkan inovasi untuk pendampingan apalagi di era 4.0 dimana teknologi berbasis artificial intelegent dan blockgent ini sudah luar biasa. Nah, kita akan perkuat dan semoga akselerasi penerapan 4.0 ini bisa kita lakukan dan pada saat yang sama sehingga proses percepatan transformasi masyarakat di pedesaan supaya mereka siap dengan teknologi baru ini,” terang Arif.

Arif menambahkan, tim IPB beserta jajarannya dalam waktu dekat akan mensupport warroom yang segera dibentuk Kementan.

“Dalam waktu dekat, IPB akan mensupport Warroom jadi pusat pengendalian data pertanian nasional dan Pak menteri minta agar penguatan IT serta penguatan substansi aspek digitalisasi itu menjadi penting,” tandasnya. (Rilis)