AIR CABAI DAN DETERJEN BISA OBATI PMK?

Peternak Gunakan Pengobatan "Alternatif" Sembuhkan PMK (Ilustrasi)

Ditengah keresahan terkait wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), beredar pengakuan peternak yang melakukan vaksin terhadap ternaknya yang terpapar PMK dengan menggunakan cairan pencuci piring, garam dan air cabai sebagai percobaan agar ternaknya bisa sembuh.

Menyikapi hal tersebut, Medik Veteriner Muda Dinas Pertanian (Diperta) Kabupaten Probolinggo Nikolas Nuryulianto menyatakan, Diperta Kabupaten Probolinggo melalui dokter hewan/koordinator kecamatan bahkan petugas teknis kecamatan telah melakukan pelayanan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) secara optimal kepada ternak milik masyarakat, khususnya Kabupaten Probolinggo.

“Badan Kesehatan Hewan Dunia menyatakan Indonesia bebas PMK sejak 1990 dan kini 2022 tidak ada satupun provinsi, kabupaten/ kota se-Indonesia yang siap dengan PMK,” kata Nikolas, Kamis (23/6/2022).

Niko menjelaskan, dokter hewan/petugas teknis peternakan kecamatan sejak 9 Mei 2022 hingga 22 Juni 2022 berjibaku memberikan pelayanan terbaik kepada ternak milik masyarakat agar bisa bertahan terhadap virus PMK.

“Hal ini dilakukan sambil menunggu datangnya vaksin PMK yang diimpor dan tidak lama lagi di distribusikan ke provinsi, kabupaten/kota yang terdampak PMK,” jelasnya.

Menurut Niko virus PMK memiliki kelemahan diantaranya adalah mati karena panas (direbus dalam air mendidih) selama 30 menit, mati karena desinfektan.

Niko menerangkan kelemahan dan sifat agen virus PMK sudah dimiliki oleh para dokter hewan bahkan petugas teknis kecamatan Kabupaten Probolinggo. Tidak ada rotan akar pun jadi. Istilah ini layak disematkan pada penanganan PMK di lapangan.

“Keterbatasan anggaran dan obat-obatan menjadi semangat Dinas Pertanian khususnya para dokter hewan di lapangan dan petugas teknis peternakan kecamatan dalam menghadapi badai PMK. Virus PMK penyebarannya 100% dan menyebabkan kesakitan hampir 95%,” tegasnya

Lebih lanjut Niko menegaskan kesembuhan ternak yang kena PMK bukan tanggung jawab dari dokter hewan/petugas teknis peternakan kecamatan semata, namun juga menjadi kewajiban dari peternak untuk merawat ternak yang kena PMK hingga sembuh.

“Kesabaran dan ketelatenan dalam memberikan asupan pakan pada ternak dan menjaga hiegine sanitasi pun patut diperhatikan oleh masyarakat. Artinya peternak harus bekerja sama dengan dokter hewan/petugas teknis peternakan kecamatan dalam kesembuhan ternak,” ujarnya.

Niko menambahkan dokter hewan/petugas teknis peternakan kecamatan bahkan ada yang mengupayakan membeli obat-obatan dengan kemampuan finansial sendiri demi tetap menjaga pelayanan kepada ternak milik masyarakat karena keterbatasan obat-obatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo. (INF)

KEMENTAN ATUR LALU LINTAS TERNAK UNTUK JAGA STOK IDUL ADHA

Kuntoro Boga Andri 

Sebagai upaya penanganan dan pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK), pemerintah melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengatur lalu lintas hewan ternak. Langkah ini diambil pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan pasokan ternak, terutama jelang Hari Raya Iduladha 1443 Hijriah atau 2022 Masehi.

“Pengendalian lalu lintas hewan rentan PMK ini bertujuan untuk mempertahankan pulau-pulau atau wilayah yang bebas PMK tetap terjaga dan aman dari PMK,” terang Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kuntoro Boga Andri dalam konferensi pers daring bertajuk “Update Perkembangan Penanganan PMK 14 Juni 2022, yang diunggah melalui YouTube Kementerian Pertanian RI pada Selasa (14/6/2022) sore.

Lebih lanjut Kuncoro menuturkan 3 poin penting yang bakal diatur dalam Surat Edaran (SE) Kepala Badan Karantina Pertanian tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Kejadian PMK. Pertama, mencegah lalu lintas ternak dari zona merah atau wilayah tidak bebas ke luar daerah. Kedua, lanjut Kuntoro, ternak dari zona hijau atau daerah bebas PMK dapat dilalulintaskan ke zona hijau lainnya. Ketiga atau point terakhir yaitu ternak dari zona hijau dapat dilalulintaskan ke zona merah dengan syarat ternak tersebut siap dipotong atau untuk kebutuhan hewan kurban.

Ia juga berkata bahwa sebelum dikirimkan ke dari satu daerah ke daerah lain, hewan ternak harus dikarantina selama 14 hari di instalasi karantina hewan atau instalasi lain yang sesuai aturan perkarantinaan di bawah pengawasan petugas karantina pertanian.

“Masa 14 hari karantina diperlukan sebagai bagian dari manajemen risiko penyakit, mengingat masa inkubasi virus PMK 14 hari, sehingga diharapkan deteksi dini terhadap kasus PMK dapat diketahui lebih awal di tempat asal,” jelas Kuntoro.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa pengawasan hewan ternak dalam satu pulau dari zona hijau ke zona hijau lainnya dilakukan pengawasan check point yang diawasi oleh dinas peternakan provinsi atau kabupaten.

“Melalui kesempatan ini, kami sampaikan bahwa Kementan berkomitmen untuk tidak menghambat dan tidak menyulitkan pergerakan dan pasokan hewan ternak khususnya menyambut Iduladha 1443 Hijriah,” ucap Kuntoro. (CR)

PPSKI DESAK PEMERINTAH SERIUS DALAM PENANGANAN PMK

PPSKI mendesak pemerintah agar serius menangani wabah PMK

Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang kembali merebak di Indonesia tentunya sangat meresahkan terutama bagi peternak sapi dan kerbau. Keresahan yang dirasakan oleh peternak kemudian diejawantahkan oleh Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) untuk memberikan masukan dan mendesak pemerintah agar serius dalam menanggulangi wabah PMK.

Mereka juga menggelar diskusi publik bertajuk "Peternak Bertanya Pakar Menjawab : PMK & Penanganannya" secara luring dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada Rabu (8/6) . Acara tersebut dihadiri oleh para peternak dan juga wartawan dari berbagai media nasional. Bertindak sebagai narasumber yakni Dr Drh Sofjan Sudrajat selaku mantan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam diskusi tersebut Sofjan menceritakan sejarah masuknya PMK ke Indonesia dan upaya yang dilakukan dalam mengendalikan wabah PMK hingga akhirnya Indonesia dinyatakan bebas PMK pada tahun 1990.

"Sejarahnya panjang, dulu saya berjuang bersama rekan - rekan yang lain dalam menanggulangi wabah, sekarang karena ulah manusia - manusia yang serakah negara ini harus menanggung akibatnya. Saya padahal sudah mewanti - wanti akan hal ini sejak jauh hari, sekarang akhirnya kejadian juga kan," kata dia.

Berdasarkan pengalamannya Sofjan membeberkan tindakan yang harus dilakukan dalam menanggulangi wabah PMK mulai dari melakukan stamping out, vaksinasi massal, pengawasan lalu lintas ternak, isolasi, serta disinfeksi.

"Stamping out atau depopulasi selektif ini perlu dilakukan agar mengurangi jumlah virus yang ada di alam. Kalaupun tidak bisa, setidaknya pemerintah bisa coba program lain yang kira - kira mengurangi kerugian peternak, kompensasi ini mau enggak mau harus ada," tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PPSKI Drh Nanang Purus Subendro menyatakan bahwa pihaknya juga telah memberi masukan pada pemerintah terkait program kompensasi kerugian akibat wabah PMK.

"Misalnya begini, kami kumpulkan semua ternak yang terinfeksi di tiap daerah yang positif PMK, kita lakukan slaugther tapi kemudian dagingnya ditampung oleh BULOG atau lembaga pemerintah lain untuk disimpan dan dijual kemudian hari. Minimal ini mengurangi kerugian peternak akibat PMK," kata Nanang.

Pasalnya akibat PMK Nanang kerap mendapatkan laporan dari peternak dimana harga sapi dan kerbau di pasaran anjlok. Selain itu banyak pihak yang tidak bertanggung jawab yang memancing di air keruh dengan menawar harga ternak jauh di bawah standar.

"Kemarin ada laporan di Jabar, Jatim, Jateng ada irang bawa truk keliling peternakan, mereka menawar harga ternak sampai 50% dibawah harga standar, ini kan peternak jadi rugi. Selain itu mobilitas mereka dari kandang yang satu ke yang lain juga berpotensi menyebarkan virus PMK," tandasnya.

Masukan Bagi Pemerintah

Pada hari itu PPSKI juga memberikan beberapa poin masukan kepada pemerintah pusat dan peternak terkait mewabahnya PMK sebagaimana tertulis di bawah ini : 

1. Mendorong Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan status “Kejadian Luar Biasa” atas meluasnya penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Penyebaran dan dampak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia semakin meluas, sejak dinyatakan wabah di 4 kabupaten di Propinsi Jawa Timur dan 1 kabupaten di Propinsi Aceh ( SK Mentan No. 403 & 404 tanggal 9 Mei 2022 ), per tanggal 21 Mei 2022 penyebaran penyakit ini sudah mencapai 82 kabupaten / kota di 16 Provinsi dengan jumlah ternak terdampak 5,4 juta ekor dan 20,7 ribu ekor ternak sakit (Data Ditjen Peternakan & Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI). Data tersebut belum termasuk fakta-fakta dilapangan dimana banyaknya ternak sapi yang dipotong oleh para peternak setelah melihat ciri-ciri ternaknya terkena PMK tanpa melakukan test PCR (pemotongan ternak diduga PMK sebelum terkonfirmasi positif PMK). Untuk ternak sapi perah, PMK ini berakibat terhadap turunnya produksi susu secara drastis (mencapai 80%) yang berakibat hilangnya pendapatan harian para peternak sapi perah. Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah & Jawa Timur) merupakan propinsi utama ternak perah dimana saat ini sudah terlihat turunnya produksi susu harian secara total dari ketiga propinsi tersebut.

3. Mendorong terciptanya komunikasi yang kondusif dan terkontrol didalam pengaturan kebijakan dalam penanganan penyakit Kuku dan mulut, sehingga aktualisasi dan opersional di lapangan dapat di jalankan dengan baik dan terarah, hal ini sebagai upaya mengatasi kebingungan para peternak dalam memahami dan menjalankan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya pengaturan lalu lintas ternak serta produk turunannya, serta dalam rangka mempersiapkan hari raya Qurban dan Pelaksanaan hari raya Qurban nantinya. 

4. Meminta kepada Pemerintah untuk mempercepat proses pengadaan Vaksinasi PMK, karena Vaksinasi terhadap hewan yang masih sehat dari kemungkinan tertular PMK, merupakan hal yang harus segera dilaksanakan, belum tersedianya vaksin PMK di Indonesia dan terbatasnya kemampuan pemerintah dalam pengadaan vaksin PMK dalam jumlah yang mencukupi dan waktu yang cepat, membuat pemerintah harus melakukan terobosan kebijakan sehingga setiap waktu yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif untuk pengadaan vaksin PMK ini. Pihak Industri Peternakan yang juga memiliki resiko ternaknya tertular PMK (Industri Peternakan Sapi Potong, Sapi Perah, Domba/Kambing dan Industri Peternakan Babi) dapat dilibatkan secara langsung dalam penyediaan vaksin ini, termasuk keterlibatan Industri ini dalam membantu vaksinasi untuk para peternak di sekitar lokasi industrinya. 

5. Meminta kepada Pemerintah agar ketersediaan dana anggaran yang cukup besar baik dalam pengadaan vaksin PMK dan pelasanaan vaksinasinya (80% dari populasi ternak beresiko PMK), operasional pengawasan lalu lintas ternak, tindakan pengobatan, bantuan supporting untuk para peternak yang terdampak PMK, tindakan ganti rugi jika terjadi pemusnahan, permasalah kredit KUR akibat ternaknya terkena PMK dan lain-lain. Karena masih dimungkinkan bahwa PMK ini semakin meluas dan penanganannya dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

6. Mendorong terbentuknya kelembagaan Satuan Tugas Penanganan PMK yang terkoordinasi secara terpusat, layaknya penanganan pemerintah saat pandemic Covid19, atau wabah Flu Burung (Avian Influenza) yang lalu.

7. Meminta kepada pemerintah untuk memberhentikan Importasi Daging Kerbau dari India. 

8. Mendorong Pemerintah untuk melakukan “Stamping Out” dengan pemotongan bersyarat melibatkan BULOG,dan BULOG beralih fungsi menjadi penampung daging dari sapi korban dari penyakit PMK,  karena saat ini Sebagian Rumah Potong Hewan dipenuhi oleh ternak yang akan dipotong paksa akibat terkena penyakit mulut dan Kuku. 

9. Menghimbau kepada para Peternak sapi dan Kerbau di Indonesia agar lebih memperketat Biosecurity di masing-masing Kandang, agar ternak sapi dan kerbau yang masih sehat dapat terhindar dari penyakit mulut dan kuku. 

10. Menghimbau kepada Para Peternak sapi dan Kerbau di Indonesia agar segera melaporkan kepada petugas di daerah masing-masing apabila ditemukan gejala penyakit PMK di daerahnya (CR)

JELANG IDUL ADHA DKI SIAGA ANTISIPASI PENYEBARAN PMK

DKI Jakarta biasa dibanjiri pedagang hewan menjelang Idul Adha

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) telah menyiapkan delapan langkah untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak berkuku belah.

Adapun jenis hewan yang rentan terhadap penyebaran PMK adalah sapi, kerbau, kambing, domba dan babi.Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, langkah pertama adalah melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan mitigasi risiko PMK

Mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Polda Metro Jaya, OPD terkait, Perumda Dharma Jaya, dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang DKI Jakarta).

Kedua, menerbitkan Surat Edaran Kepala Dinas KPKP tentang kewaspadaan Penyakit Mulut dan Kuku, ketiga melaksanakan sosialisasi/komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada peternak, stakeholder lainnya bahkan kepada jajaran Dinas KPKP.

Selanjutnya keempat menyusun standar operasional prosedur (SOP) pencegahan dan pengendalian PMK, kelima menyusun tim pengawasan dan tim respon cepat.

Lalu keenam melaksanakan pengawasan pemasukan serta pemeriksaan kesehatan hewan di sentra-sentra ternak, dan rumah potong hewan dan ketujuh publikasi informasi PMK melalui media sosial DKPKP dan media.

“Terakhir, petugas Dinas KPKP melakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan di lima wilayah kota setiap hari pada tempat penampungan dan pemotongan hewan,” kata Suharini berdasarkan keterangannya pada Selasa (24/5/2022). (INF)

KABUPATEN GARUT DEKLARASIKAN WABAH PMK SEBAGAI KEJADIAN LUAR BIASA

Petugas Pemdakab Garut memeriksa sapi yang diduga terinfeksi PMK

Kabupaten Garut, menjadi salah satu daerah yang terdampak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Jawa Barat. Atas meluasnya wabah tersebut, Bupati Garut Rudy Gunawan langsung menyatakan jika wilayahnya kini berstatus kejadian luar biasa atau KLB.

Informasi ini disampaikan Rudy usai melaksanakan zoom meeting bersama unsur pimpinan SKPD di lingkungan Pemdakab Garut yang dilaksanakan di Gedung Command Center, Jalan Kabupaten, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut pada Senin 23 Mei 2022 lalu.

Untuk menangani hal tersebut, pihaknya akan libatkan TNI Polri serta pihak lain, guna menekan angka penyebaran penyakit yang kini menyerang ratusan hewan ternak di belasan kecamatan, Kabupaten Garut.

Rudy mengatakan jika langkah kolaborasi bersama unsur TNI dan Polri serta pihak-pihak terkait lantaran wabah PMK sudah meluas dengan cepat di Kabupaten Garut.

"PMK ini kan sudah dinyatakan kejadian luar biasa, ini akan ditangani juga dengan luar biasa, kita sudah koordinasi ya TNI/POLRI dilibatkan, jadi kami sudah menyiapkan petugas-petugas ada 6 orang dokter hewan yang sekarang ini penyembuhannya sudah ada sudah menghasilkan yang sembuh itu 132," ujarnya, merujuk laman Pemkab Garut, Selasa (24/5).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, total sudah tercatat 12 kecamatan yang peternakannya terindikasi wabah penyakit tersebut. Untuk itu pihaknya terus melakukan langkah proaktif dalam menekan persebaran wabah PMK.

"(Untuk kompensasi) ga ada, belum ada kearah sana kita mengobati dulu proaktifnya mengobati dulu, (karena jumlahnya) sudah hampir seribu ya," ucapnya.

Adapun langkah pengendalian wabah yang saat ini akan dilakukan adalah dengan me-lockdown sapi-sapi yang datang atau berasal dari luar daerah Garut.

Dirinya menegaskan bahwa tidak boleh ada sapi dari luar wilayah yang masuk pada beberapa pekan jelang hari raya Idul adha. Untuk mendukung hal itu, pihaknya akan mengadakan check point kedatangan sapi di wilayah Malangbong.

"Kita menyelesaikan masalah ini dengan me-lockdown, tidak boleh ada lagi sapi-sapi yang biasanya idul adha itu 30 hari atau 60 hari sebelumnya sapi itu sudah dikirim dari Jawa kesini, nah oleh kita mau diadakan cek point di Malangbong," katanya.

Di tengah mewabahnya PMK, Bupati Garut menegaskan bahwa pihaknya tidak akan meloloskan hewan sakit untuk dijadikan hewan kurban.

"kurban itu harus sapi yang sehat, sapi yang tidak sehat tidak akan diloloskan sebagai hewan qurban, akan ada dokter hewannya nanti," katanya.

Ia mengimbau kepada masyarakat jika mendapati hewan ternak yang memiliki gejala PMK seperti mulut berbuih dan liur berlebih, bisa menghubungi call center yang telah disiapkan oleh Pemdakab Garut.

"Kalau seandainya tiba-tiba sapinya berbuih, sapinya tidak bisa makan, ya itu nanti ada liur yang begitu banyak di dalam mulutnya itu segera lapor, kita akan datang kesana," ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak), Kabupaten Garut. Terdapat 132 tempat di 12 Kecamatan yang terpapar penyaki tersebut hingga 22 Mei 2022 lalu.

Dari 1688 ekor hewan yang diperiksa, pihak Diskanak Garut menemukan sekitar 978 hewan sakit serta terindikasi memiliki gejala PMK, dengan rincian 728 ekor sapi potong, 170 ekor sapi perah, dan 80 ekor domba. (INF)

KOMISI IV DPR MINTA KEMENTAN JABARKAN KRONOLOGI WABAH PMK

Petugas kesehatan hewan melakukan pemeriksaan terhadap sapi

Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian (Kementan) jujur soal asal penyebaran penyakit mulut dan kaki (PMK) yang menyerang hewan ternak di Indonesia. 

"Saya ingin tahu, asalnya dari mana, apakah (PMK) dari India? Jujur saja," ujar Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Dirut Perum Bulog, dan PT Berdikari ditayangkan secara virtual, Senin (23/5/2022).

Dia meragukan langkah Kementan mengatasi penyebaran penyakit mulut dan kaki (PMK) dengan menggunakan vaksin, karena asal penyakit tersebut belum diungkapkan pemerintah.

"Bagaimana mau tahu vaksinnya kalau asal muasalnya tidak tahu. Atau bisa saja, pihak karantina yang lalai bisa saja," kata dia.

Meski begitu, Komisi IV meminta Kementan harus saling koordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya dalam menangani PMK pada hewan ternak. Dengan koordonasi yang baik, diharapkan kebijakan pemerintah mampu menekan kasus penyebaran penyakit tersebut. 

Sudin mengatakan penanganan PMK sangat sangat penting karena permintaan daging sapi akan melonjak jelang Hari Raya Idul Adha. Komisi IV meminta kepada Kementan membuat rencana alternatif mencegah penyebaran PMK di Indonesia sembari menunggu vaksinasi PMK yang ditargetkan dilaksanakan pada awal Agustus 2022. Satu satu alternatif tersebut yaitu menyalurkan disinfektan sebanyak-banyaknya ke peternakan-peternakan yang belum terkontaminasi oleh PMK.

Pada kesempatan itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memaparkan 11 langkah darurat yang telah dilakukan mencegah penyebaran PMK. Seperti memusnahkan ternak yang terkonfirmasi positif, melakukan karantina dengan radius 3-10 kilometer (km) di wilayah yang terdampak PMK, hingga membentuk gugus tugas tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Selain itu, Pemerintah juga menghentikan sementara layanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di daerah wabah PMK, mengendalikan lalu lintas ternak antar provinsi hingga kecamatan. (INF)

AKIBAT PMK DOMPU GAGAL KIRIM SAPI KE JAKARTA

Petugas kesehatan hewan memeriksa sapi yang terindikasi PMK

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi yang ditemukan di Jawa Timur berdampak pada penjualan ternak di Kabupaten Dompu. Kuota 500 ekor sapi untuk dikirim ke Jakarta untuk kebutuhan lebaran Idul Qurban tahun 2022 melalui tol laut, Senin, 16 Mei 2022 gagal dikirim akibat tidak mendapat rekomendasi dari daerah penerima.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Ir Zaenal Arifin, MSI mengungkapkan, pengiriman ternak antar daerah dan pulau melalui jalur darat kini dihentikan untuk antisipasi penyebaran PMK yang terindikasi sudah masuk di pulau Lombok untuk wilayah NTB. Tapi pengiriman ternak antar pulau melalui jalur tol laut masih dibolehkan selama ada rekomendasi dari daerah penerima dan ternak yang dikirim kondisinya sehat dan bebas dari penyakit.

Selama ini, ternak dari Dompu banyak dikirim melalui darat untuk memenuhi permintaan pasar menjelang lebaran Idul Qurban. Sementara jadwal pengiriman ternak melalui tol laut bagi pengusaha ternak Dompu pada 16 Mei 2022. Jadwal itu tidak terisi karena rekomendasi dari daerah penerima tidak didapat pengusaha ternak Dompu.

“Karena tidak ada rekomendasi dari daerah penerima, jadwal kita tanggal 16 Mei kemarin tidak terisi. Akhirnya dimanfaatkan oleh pengusaha dari Bima untuk tol laut dari Bima ke Jakarta,” kata Zaenal Arifin.

Jadwal tol laut bagi pengusaha ternak Bima pada 19 Mei ini. Untuk mengantisipasi pengiriman ternak antar daerah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dompu akan meningkatkan pengawasan di sejumlah titik.

Pasca temuan kasus PMK pada sapi di Jawa Timur, Zaenal mengatakan pihaknya terus meningkatkan pengawasan pada kesehatan hewan di daerah. Termasuk pada rumah potong hewan (RPH). “Sejauh ini tidak ada PMK di pulau Sumbawa. Tapi kita akan intenskan pengawasan, termasuk melakukan penyemprotan pada ternak sapi dan ayam,” ungkapnya.

Penyakit mulut dan kuku itu sendiri tidak berbahaya bagi manusia. Penyakit ini hanya menyebar dari hewan ke hewan. Ternak yang terjangkit PMK, masa inkubasinya selama 14 hari. “PMK ini dampaknya pada ekonomi petani. Ketika terjangkit PMK, maka akan menimbulkan kematian ternak lebih cepat. Ini yang kita antisipasi,” katanya. (INF)

BRIN GELAR WEBINAR PMK INTERNASIONAL

Kepala BRIN memberikan sambutan dalam acara webinar

Wabah PMK yang melanda Indonesia beberapa waktu belakangan ini ternyata juga menarik minat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Melalui Kanal youtube mereka Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia dan Zoom meeting mereka melangsungkan Webinar bertajuk "Talk to Scientists : Penyakit Mulut dan Kuku : Penelitian, Diagnosa, dan Pengendaliannya" pada Kamis (19/5) yang lalu.

Dalam sambutannya Kepala BRIN Dr Laksana Tri Handoko mengatakan bahwa penyakit ini amat penting untuk segera dieradikasi mengingat kerugian yang ditimbulkan akan sangat besar. Selain itu menurutnya, Indonesia pernah mengalami wabah ini dan berhasil bebas, sehingga tidak alasan bagi negara kita untuk membiarkan PMK merajalela.

Narasumber yang dihadirkan dalam acara tersebut pun bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari berbagai negara yang telah ahli dalam hal penelitian dan pengendalian penyakit PMK. Misalnya saja Prof Tamaki Kobayashi yang merupakan Vice Director Center for Animal Disease Control (CADIC), Universitas Miyazaki Jepang.Dalam presentasinya ia menyampaikan pengalamannya dalam menangulangi wabah PMK yang pernah terjadi di Jepang tepatnya di Perfektur Miyazaki dan Hokkaido pada tahun 2010 yang lalu.

Ia bercerita pada tahun 2010 Jepang menelan kerugian hingga USD 3 Miliar akibat mewabahnya PMK. 1362 peternak pun dirugikan dimana sebanyak 297.000 ternak harus jadi korban. 

"Ada dua tipe virus PMK yang menyerang yakni tipe O ME- SA, dan tipe O SEA pada waktu itu. Kami langsung mengambil langkah cepat dengan melakukan stamping out, mencegah perpindahan hewan dan manusia, serta melakukan vaksinasi darurat," tutur dia.

Ia menyebut bahwa negaranya sangat ketat dalam menjalankan protokol wabah yang disarankan oleh OIE. Sehingga dalam kurun waktu 130 hari Jepang dapat mendeklarasikan bebas PMK dan pada 5 Februari 2011 Jepang dinyatakan bebas PMK oleh OIE.

Sementara itu pembicara lainnya yakni Dr Kingkarn Boonsuya Seeyo Peneliti Laboratorium Rujukan PMK Regional Asia Tenggara (RRLFMD), Thailand banyak membahas mengenai teknik pengambilan sampel, handling, preparasi, dan Investigasi lapang PMK.

Menurutnya memang agak kompleks dalam menangani sampel PMK, namun begitu ini amatlah penting karena nantinya virus yang diisolasi dapat diketahui tipenya dengan tepat sehingga vaksin yang digunakan juga tepat.

"Perlu diingat bahwa vaksin PMK tidak memiliki cross immunity artinya satu jenis vaksin hanya untuk satu tipe virus, oleh karenanya diagnosis harus dilakukan dengan teknik yang baik dan benar," tutur dia.

Sementara itu Dr Agus Wiyono selaku peneliti Pusat Riset Veteriner BRIN menjabarkan beberapa strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam janga pendek, menengah dan panjang dalam presentasinya.

"Setelah wabah dideklarasikan Indonesia harus meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga di lapangan, meredam kepanikan serta menyinergikan semua lembaga terkait juga masih menjadi PR kita," tukas Agus.

Vaksinasi darurat kata Agus akan segera dilakukan oleh Pemerintah sembari menunggu vaksin mana yang kiranya tepat untuk digunakan di lapangan. Sayangnya menurut Agus, kemungkinan besar Indonesia tidak akan melakukan stamping out, namun hanya melakukan depopulasi selektif. Selain itu nampaknya pemerintah juga tidak akan memberikan kompensasi kepada peternak dari ternak yang di culling terkait keterbatasan anggaran yang dimiliki (CR).

CIANJUR KLAIM MASIH NEGATIF PMK

Memperketat pengawasan lalu lintas ternak perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran PMK

Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Dislutkanak) Kabupaten Cianjur memastikan peternakan diwilayah belum ditemukan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Medik veteriner atau Subkoordinator Pengawasan Pemasukan dan. Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (P3H) Dislutkanak Kabupaten Cianjur Kharisudin mengatakan, semenjak adanya kabar wabah Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) pada hewan ternak beberapa upaya langsung dilakukan.

"Semenjak ramainya wabah PMK, kita sudah melakukan koordinasi dan lansung mengumpulkan unit pelaksana unit kita, termasuk RPH sama Balai peternakan milik dinas, kita sosialisasi agar langsung bergerakan untuk melakukan pemantauan," katanya, Rabu (18/5/2022).

Hingga sejauh ini, kata dia, sudah ada sebanyak 1000 ekor hewan yang dilakukan pemeriksaan. Hasil dari pemeriksaan tersebut tidak ada inidkasi kasus yang ditemukan diwilayah Cianjur.

"Selain itu juga, kami telah mengeluarkan surat edaran ke sejumlah peternak di Cianjur untuk tidak memasukan hewan asal Jateng, Jogjakarta dan Jatim, karena dari awal-awal di daerah itu sumbernya," ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan, pihak juga telah berkoodinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Cianjur dan Mapolres Cianjur unuk membantu pematauan dan pengawasan distribusi hewan dari luar daerah diperbatan.

"Karena distribusi hewan kurban, biasanya hampir 60 persen itu berasal dari Jateng dan Jatim. Oleh karena itu berharap peternak untuk memaksimalkan yang ada di Cianjur," ucapnya.

Ia mengatakan, apabila terjadi kekurangan, dipersilahkan untuk mengambil hewan dari luar, tetapi tetap memenuhi persyatan yang ketat, dan disertai SKH.

"Ketika hewan asal dari luar daerah tersebut, kita juga akan melakukan monitoring selama 14 hari untuk meminimalkan kejadian. Dan kita sarankan agar para peternak menajalankan disinfeksi hingga," jelasnya.

Ia meminta, para peternak untuk segera melapor, apabila hewan ternaknya memiliki ciri-ciri gejala awal demam tinggi, susah makan, keluar air liur berlebihan. Sedangkan khasnya terdapat lesi pada bagian lidah, gusi, hingga kuku. (INF)

DISKUSI INTERAKTIF MEWASPADAI PMK

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) alias Foot and Mouth Disease (FMD) yang melanda Indonesia baru - baru ini sukses membuat panik masyarakat Indonesia khususnya peternak. Pasalnya sudah 32 tahun terakhir Indonesia bebas PMK, dan kini penyakit tersebut kian merajalela kembali.

Sebagai bentuk edukasi dan upaya dalam meredam kepanikan dan membangkitkan kesadaran masyarakat dalam mencegah penyebar luasan PMK, Satwa Media Group melakukan diskusi interaktif bertajuk "Waspada PMK dan Cara Pengendaliannya" yang disiarkan secara live melalui kanal Youtube Satwa Media dan Zoom Meeting pada Rabu (18/5).

Hadir sebagai narasumber yakni Ir Rochadi Tawaf selaku Anggota Dewan Pakar PB ISPI dan Drh Andi Wijanarko selaku Ketua 2 ASOHI. Dalam pemaparannya Rochadi sedikit menjabarkan terkait sejarah PMK di Indonesia. 

Ia menyebut bahwa PMK dapat kembali masuk ke Indonesia salah satunya dikarenakan kesalahan kebijakan dari pemerintah yang membolehkan masuknya hewan maupun produk peternakan dari zona di negara yang belum bebas PMK.Ia juga menyebutkan bahwa lemahnya pengawasan dari Indonesia semakin meningkatkan risiko PMK bisa masuk ke Indonesia.

"Meskipun belum ada kajian ilmiah yang bilang bahwa PMK yang sekarang masuk dari India dan Brazil, tapi kan setidaknya ini sudah kita wanti - wanti sejak dulu. Kita awalnya menganut country based, tujuannya ya itu supaya PMK enggak masuk, nah sekarang yang kita khawatirkan terjadi," tutur Rochadi.

Dalam kajian yang telah ia lakukan jauh hari sebelumnya Rochadi menyebut bahwa estimasi kerugian ekonomi di sektor peternakan akibat PMK dapat mencapai 9,6 Triliun Rupiah, itupun hanya dari segi stamping out saja.

"Kita berkaca pada Inggris, di tahun 2011, mereka kena PMK dan lalu menyebar dalam 14 hari, Pemerintah di sana langsung ambil tindakan stamping out, lalu mereka ganti rugi ke peternaknya. Nah dari sisi itu saja kita estimasi kerugian sampai 9,6 T. Dan yang menanggung itu semua ya peternak, karena di sini tidak ada dalam UU pemberian kompensasi dari pemerintah," tutur dia.

Drh Andi Wijanarko memberikan pendapatnya dalam diskusi

Selain itu Rochadi juga menyebut bahwa kerugian dari sektor lain misalnya pariwisata, sektor perdagangan, dan lain sebagainya yang mungkin akan menambah nominal kerugian Indonesia akibat PMK.

Sementara itu Drh Andi Wijanarko menyebutkan bahwa saat ini pemerintah telah memanggil 4 anggota ASOHI yang memiliki produk vaksin PMK. Dimana dengan azas kedaruratan vaksin akan diimpor untuk digunakan dalam program vaksinasi oleh pemerintah.

"Ini pun masih dikaji, nanti siapa yang vaksinnya paling homolog. Vaksin PMK tidak seperti ND yang bisa memberikan cross immunity, jadi kalau tingkat homologinya rendah, ya percuma. Oleh karena itu dalam beberapa hari kedepan mungkin sudah ada produknya dan dijual terbatas hanya untuk program pemerintah," tutur Andi.

Dalam mencegah penyebaran PMK, selain vaksinasi Andi menyebut bahwa peternak dapat melakukan aplikasi biosekuriti yang ketat di peternakan. Selain itu layaknya Covid-19, karena penyebarannya yang cepat, ternak hendaknya tidak diumbar atau digembalakan, tetapi tetap di dalam kandang. 

Masyarakat juga dihimbau untuk tidak takut dalam mengonsumsi daging sapi, kambing, maupun kerbau, karena PMK bukan merupakan penyakit yang menular ke manusia alias zoonosis. Namun beberapa organ yang mengalami kerusakan akibat PMK, hendaknya jangan dikonsumsi. (CR)

PMK DIDUGA MENYEBAR KE INDONESIA MELALUI BEBERAPA HAL INI

Sapi, ternak yang rentan terinfeksi PMK

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak sapi, kerbau, domba, dan kambing kembali terjadi di Indonesia. Bahkan, PMK ini juga dapat menyerang hewan liar, seperti gajah, antelope, bison, menjangan, dan jerapah.

Penyakit yang disebabkan oleh virus tipe A dari keluarga Picornaviridae, genus Apthovirus, yakniAphtaee epizootecae pernah terjadi di Indonesia, yakni sekitar 1887. Beberapa tahun berikutnya, Indonesia berhasil keluar dari wabah PMK dan dinyatakan bebas PMK pada 1990 oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE). Namun, pada akhir April 2022, kasus PMK kembali menyerang hewan ternak di Indonesia. Sejumlah daerah melaporkan kasus PMK, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Lombok, hingga Aceh.

Dikutip dari jabarprov.go.id, virus penyebab PMK ini dapat bertahan lama di lingkungan dan bertahan hidup pada tulang, kelenjar, susu, serta produk susu. Sementara itu, tingkat penularan PMK cukup tinggi dengan tingkat kematian 1-5 persen. Lantas, melalui apa saja, virus PMK ini menyebar di Indonesia?

Dosen Fakultas Kedokteran Hewan IPB drh. Supratikno mengatakan, penyebaran virus PMK diduga masuk menginfeksi ternak di Indonesia melalui berbagai perantara.

"Salah satunya adalah kontak langsung dengan hewan penderita atau melalui media pembawa," ujarnya,.

Menurutnya, lalu lintas hewan yang dilakukan secara ilegal dari negara yang belum bebas PMK diduga menjadi penyebab penyebaran kasus di Indonesia.

"Bisa juga melalui media pembawa seperti sampah pesawat yang diberikan kepada ternak dan sampah tersebut teryata tercemar virus dari negara yang belum bebas PMK," imbuh Supratikno.

Selain itu, penyebaran kasus PMK juga diduga menyebar melalui media lain. Sebagai contoh, kegiatan impor yang ilegal produk olahan hewan yang tidak melalui karantina sehingga berpotensi membawa virus.

Pengawasan lalu lintas hewan yang lemah juga pernah disinggung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Muhammad Munawaroh. Dilansir dari KompasTV, Munawaroh mengatakan bahwa kasus PMK kembali terjadi lantaran pengawasan lalu lintas ternak di Indonesia yang lemah.

”Saya heran mengapa ternak, terutama domba. Misalnya dari Malaysia yang belum bebas PMK, bisa masuk dan terdistribusi sampai Wonosobo dan Malang sehingga meningkatkan risiko wabah dan terbukti,” ujarnya. (INF)

MENTAN SYL : DAGING SAPI TERINFEKSI PMK BISA DIKONSUMSI KECUALI INI

Mentan SYL meninjau feedlot

Hasil riset yang dilakukan pemerintah pusat mengenai penyakit yang melanda hewan ternak sapi ini dikatakan masih aman dan tidak jangkit pada manusia.  Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan daging hewan yang terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku, masih bisa dikonsumsi secara layak oleh masyarakat, asalkan pada bagian tubuh hewan tersebut tidak terjangkit virus yang terlihat dari perubahan warna.

"Yang tidak boleh hanya pada bagian-bagian tertentu yang terkena PMK. Misalnya organ organ tertentu, misalnya kaki, ya, tentu saja harus diamputasi dulu," ujar Yasin saat mengerikan keterangan mengenai virus PMK  lobby gedung A Kementerian Pertanian RI, Jakarta Selatan, Rabu 11 Mei 2022.

Hasil penelitian juga mengatakan virus tersebut ada di bagian organ dalam hewan yang biasa disebut dengan jeroan, masyarakat dalam hal ini juga diimbau oleh Limpo untuk tidak mengkonsumsi jeroan.

"Cuma itu yang memang tidak direkomendasi, tapi yang lain masih bisa direkomendasi. Dagingnya pun masih bisa dimakan, kecuali ya beberapa teknis," ujarnya.

Penyembelihan hewan ternak yang terjangkit penyakit tersebut juga berada di dalam pengawakan ketat kementerian pusat, pihak Kemenkes bahkan menerjunkan tim medisnya ke lokasi rumah pemotongan hewan guna memberitahui masyarakat, bagian mana saja yang bisa dan layak di konsumsi

Limpo juga mengatakan beberapa bagian tubuh hewan yang tidak bisa di konsumsi lantaran terpapar virus tersebut yakni jeroan, mulut, bibir, lidah, dan kaki.

"Selebihnya, masih bisa dikonsumsi oleh manusia" ujar dia. 

Limpo juga jelaskan bahwa hewan ternak yang masih ada dan bertahan hidup di sekitar lokasi wabah virus PMK tersebut akan segera diberikan vaksin, Kementerian Pertanian itu sendiri juga akan membuat vaksin langsung.

"Vaksin yang akan kita pakai adalah vaksin nasional. Tapi, vaksin ini membutuhkan waktu," ujarnya. (INF)