-->

CEVA ANIMAL HEALTH

CEVA ANIMAL HEALTH

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim

SIDO AGUNG FEED

SIDO AGUNG FEED

INFOVET EDISI MEI 2023

INFOVET EDISI MEI 2023

Susunan Redaksi

Pemimpin Umum/Redaksi
Ir. Bambang Suharno


Wakil Pemimpin Umum

Drh. Rakhmat Nurijanto, MM


Wakil Pemimpin Redaksi/Pemimpin Usaha
Ir. Darmanung Siswantoro


Redaktur Pelaksana
Ridwan Bayu Seto


Koordinator Peliputan
Nunung Dwi Verawati


Redaksi:
Wawan Kurniawan, SPt

Drh. Cholillurrahman (Jabodetabek)

Drh. Yonathan Rahardjo (Jatim)
Drh. Masdjoko Rudyanto,MS (Bali)
Drh Heru Rachmadi (NTB)
Dr. Sadarman S.Pt, MSi (Riau)
Drh. Sry Deniati (Sulsel)
Drh. Joko Susilo (Lampung)
Drh. Putut Pantoyo (Sumatera Selatan)

Kontributor:
Prof. Dr. Drh. Charles Rangga Tabbu,
Drh. Deddy Kusmanagandi, MM,
Gani Haryanto,
Drh. Ketut T. Sukata, MBA,
Drs. Tony Unandar MS.
Prof. Dr. Drh. CA Nidom MS.


Kabag Produksi & Sirkulasi
M. Fachrur Rozi

Staf Produksi & Sirkulasi:
M. Sofyan

Yayah Muhaeni

Administrasi
Nur Aidah


Keuangan:
Efrida Uli
Monita Susilawati


Staf Pemasaran
:
Yayah Muhaeni


Alamat Redaksi

Ruko Grand Pasar Minggu
Jl. Raya Rawa Bambu No. 88A
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp: (021) 7829689, 78841279, Fax: 7820408
e-mail:
Redaksi: majalah.infovet@gmail.com
Pemasaran: marketing.infovet@gmail.com

Rekening:
Bank MANDIRI Cab Ragunan,
No 126.0002074119

Bank BCA KCP Cilandak KKO I. No 733-0301681
a/n PT Gallus Indonesia Utama

Redaksi menerima artikel yang berkaitan dengan kesehatan hewan dan atau peternakan. Redaksi berhak menyunting artikel sepanjang tidak merubah isinya.
Semua artikel yang dimuat menjadi milik redaksi.
Email artikel Anda ke:infovet02@gmail.com

Jumlah Pengunjung

GALLUS Group

Download Gratis Edisi Sisipan Vol 10

Pengikut

Info Agribisnis Klik Di Sini

alterntif text

TRANSLATE

PMK MASIH MENGANCAM, DISNAKKESWAN PASURUAN LAKUKAN INI

On April 11, 2023

Petugas Disnakkeswan Melakukan Pemeriksaan Pada Sapi Perah

Meskipun secara nasional kasusnya terus menurun, namun jumlah ternak di Kabupaten Pasuruan yang terserang penyakit mulut dan kuku (PMK) masih ada hingga kini.

Dari catatan harian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan hingga 9 april 2023, setidaknya ada 199 ekor sapi yang terinfeksi PMK. Dari jumlah tersebut, 25 ekor diantaranya masih dalam kondisi sakit, 155 ekor sembuh, 6 ekor mati, 8 ekor dijual dan 5 ekor dipotong paksa.

Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, Diana Lukita Rahayu menjelaskan, dari ratusan sapi yang terinfeksi PMK, kejadian paling banyak di wilayah Kecamatan Lumbang, Prigen dan Kejayan.

Namun karena para peternak sudah memahami cara mengantisipasi agar tak tertular ke ternak yang lain, sehingga lebih banyak yang sembuh.

"Kalau dulu mungkin kaget dan panik. Tapi sekarang sudah pinter-pinter para peternaknya," kata Diana di sela-sela kesibukannya, Selasa (11/04/2023).

Selain pemahaman para peternak, Pemkab Pasuruan juga sudah menyebarkan banyak obat-obatan, vitamin plus vaksin dan desinfektan ke semua kecamatan. Utamanya di wilayah yang kasus PMK nya masih mendominasi.

Kata Diana, distribusi vaksin, obat dan vitamin sudah dilakukan sejak akhir desember, lantaran untuk dapat mencover kebutuhan di tribulan awal tahun ini.

"Sebelum desember sudah dropping vaksin, desinfektan sampai obat dan vitamin. Harapannya bisa mengcover awal 2023 sembari juga menunggu dari propinsi," jelasnya.

Saat ditanya perihal 199 ternak terbilang banyak atau sedikit kejadian di satu daerah, Diana menegaskan bahwa hampir di semua wilayah di Indonesia masih ada kasus PMK. 

Namun karena penanganannya sudah bagus plus antisipasi dan pencegahan dimaksimalkan, maka resiko kematian ternak juga bisa ditekan.

"Memang mulai naik tapi tidak di Kabupaten Pasuruan saja. Melainkan di hampir semua wilayah di Indonesia. Namun resiko kematiannya sedikit karena penanganan, pencegahan juga cepat," ucapnya. 

Demi bisa semakin menekan kasus PMK, Dinas Peternakan terus bersosialisasi ke kecamatan hingga desa, dan mengajak seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk sama-sama membantu agar kasus PMK bisa segera nol kasus.

"Kita intens sosialisasi pencegahan PMK ke kecamatan sampai pelosok desa. Dan ahamdulillah juga dibantu toga dan tomas," akunya. (INF)

DINAS PETERNAKAN MERAUKE MUSNAHKAN PULUHAN KILOGRAM DAGING IMPOR

On Februari 21, 2023

Satgas PMK, Menyiapkan Pemusnahan Daging Impor
(Sumber : jubi.id)

Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, Papua Selatan memusnahkan 60,9 kilogram daging impor yang disita dari sejumlah rumah makan di Kota Merauke.

Pemusnahan daging impor dilaksanakan di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke pada Selasa (21/2/2023), dan dihadiri Sekda Ruslan Ramli serta sejumlah pejabat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, Martha Bayu Wijaya menyatakan puluhan daging impor olahan tersebut disita dari sejumlah rumah makan oleh satuan tugas penyakit mulut dan kuku – Satgas PMK Merauke dalam operasi beberapa hari lalu.

“Tim Satgas PMK berhasil menyita 60,9 kilogram daging olahan yang didatangkan dari luar daerah oleh sejumlah rumah makan di Merauke. Keseluruhannya adalah daging sapi. Operasi yang dilakukan Satgas Kabupaten Merauke dalam rangka mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku di wilayah Merauke.

Sementara itu, Sekda Merauke Ruslan Ramli menyatakan bahwa pemusnahan daging olahan yang didatangkanl dari luar Merauke terhitung telah tiga kali. Pemusnahan dilakukan dengan tujuan agar virus PMK tidak menyebar di Kabupaten Merauke.

Pemerintah daerah, kata Ruslan, sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Peternakan serta Satgas PMK setempat dalam upaya mengendalikan dan mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku di sana.

“Pemusnahan ini adalah yang ketiga kalinya, pemusnahan awal kita lakukan sebanyak 1 ton lebih. Pemusnahan dilakukan agar kita bersama-sama mencegah masuknya virus PMK di Merauke. Pemerintah daerah sangat mendukung berbagai upaya yang dilakukan oleh dinas dan satgas dalam rangka mencegah masuknya penyakit ini,” kata Ruslan.

Ruslan menambahkan, Pemerintah Kabupaten Merauke sedang mengupayakan agar wilayah tersebut tetap bebas (zona hijau) dari penyakit mulut dan kuku. Sehingga tindakan pencegahan terus dikedepankan agar penyakit PMK tidak masuk dan menyebar di Merauke.

“Dengan pemusnahan ini, kita harapkan juga agar para pelaku usaha tidak lagi mendatangkan daging olahan yang berpotensi menyebarkan penyakit di wilayah ini. Pemerintah daerah juga mengharapkan partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku usaha untuk bersama-sama mencegah,” tutup Ramli. (INF).

RATUSAN SAPI POSITIF PMK, SULTENG JADI ZONA MERAH

On September 24, 2022


Petugas Melakukan Pengobatan Pada Sapi Terindikasi PMK

Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), menyebut 164 ekor sapi di wilayah Kabupaten Morowali dan Morowali Utara (Morut) terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK).

"Sekarang status Sulteng sudah berubah menjadi zona merah dengan total yang terpapar 164 ekor sapi," kata Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulteng, Dandi Alfita di Palu, Rabu (21/9/2022).

Dia menjelaskan dari total 164 ekor itu masing-masing Kabupaten Morowali Utara sebanyak 124 ekor, sedangkan Kabupaten Morowali 40 ekor sapi. Semula gejala tersebut, lanjut Alfita, ditemukan dari ternak milik beberapa masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi untuk mengetahui peta sebaran PMK yang sudah terjadi.Hasil dari pemetaan itu menunjukkan gejala PMK juga muncul pada beberapa ekor sapi di Kabupaten Morowali. 

"Sekaligus saat itu juga kami melakukan pengambilan sampel untuk dilakukan uji laboratorium Balai Besar Veteriner Maros dan hasilnya baru keluar hari ini ternyata positif," ucap Alfita.

Berdasarkan hasil tersebut, pihak Dinas Peternakan dan Perkebunan Sulteng menutup seluruh akses pengiriman hewan ternak dari Morut dan Morowali.

"Langsung kami tutup dengan memperketat titik cek poin yang dijaga petugas Peternakan maupun dari aparat keamanan seperti Polri dan TNI," jelasnya.

Upaya lain, sambung Alfita, adalah dengan cara melakukan penyemprotan desinfektan terhadap seluruh kandang ternak sapi baik di Morut maupun Morowali.

"Terakhir adalah vaksin yang sudah dalam proses pengiriman dan secepatnya akan langsung dilakukan penyuntikan terhadap hewan yang terpapar maupun yang tidak agar memperkecil kemungkinan penyebaran lebih luas lagi," tambahnya.

Dia juga mengimbau agar seluruh masyarakat yang memiliki peternakan sapi maupun yang tidak agar melakukan pencegahan secara mandiri, diantaranya dengan cara menyemprotkan desinfektan secara berkala. (INF)

PETERNAK SAPI MENOLAK TERNAKNYA DIVAKSIN PMK

On Agustus 24, 2022

Petugas Dinas Pertanian dan Pangan Bermediasi Dengan Peternak Agar Ternaknya Mau Divaksin

Sebagian peternak di beberapa desa di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, selalu menolak hewan peliharaannya divaksin sehingga menyulitkan  capaian vaksinasi penyakit mulut dan kuku hewan di daerah itu.

Penolakan warga terhadap vaksin hewan diungkapkan Tim Vaksinasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara.

“Masih ada sebagian masyarakat yang tidak mau ternaknya divaksin dan masih ada ternak yang tidak diikat tali sehingga menyulitkan petugas vaksinasi," kata  Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kayong Utara, Ludi Nurmala.

Menurutnya, program nasional vaksinasi PMK sudah memasuki pemberian vaksin tahap II untuk sejumlah wilayah di Indonesia.

Sedangkan di Kayong Utara, katanya, wilayah yang sudah memasuki vaksinasi PMK tahap II baru dimulai pada Kecamatan Simpang Hilir yaitu terdiri dari Desa Penjalaan, Rantau Panjang, Medan Jaya, Melano, Sei Mata-mata, Batu Barat dan Desa Pemangkat.

"Jumlah sapi yang divaksin selama dua hari mencapai 180 ekor.  Setelah semua kecamatan di Kabupaten Kayong Utara nanti sudah mendapatkan vaksinasi PMK tahap II,  maka akan dilanjutkan dengan vaksinasi tahap III dengan jangka waktu enam bulan dari vaksinasi tahap II," terangnya.

Sedangkan Kecamatan Sukadana dan Seponti baru memasuki vaksinasi PMK tahap I untuk ternak sapi. Untuk Kecamatan Sukadana yang sudah menerima vaksin tahap I ini baru dua desa yaitu Desa Gunung Sembilan dan Desa Harapan Mulya dengan total 100 vaksin yang telah diberikan.

"Kecamatan Seponti sendiri dalam dua hari sudah menerima vaksin tahap I sebanyak 300 dosis yaitu untuk ternak sapi pada Desa Telaga Arum, Seponti Jaya, dan Wonorejo. Selanjutnya Dispangan menargetkan vaksinasi tahap I untuk Kecamatan Teluk Batang dan Pulau Maya," kata dia.

Menurut dia, syarat ternak yang divaksin adalah semua jenis sapi yang sehat dan mulai berumur dua minggu atau lebih. Sapi yang sudah divaksin tidak boleh disembelih dalam waktu dekat.

“Vaksinasi merupakan salah satu cara untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku. Oleh karena itu masyarakat dihimbau agar turut berpartisipasi dan mensukseskan kegiatan vaksinasi penyakit mulut dan kuku yang dilaksanakan di Kabupaten Kayong Utara” harapnya. (INF)

ASOHI UNGKAP PENTINGNYA KETERSEDIAAN OBAT HEWAN DI MASA WABAH PMK

On Agustus 19, 2022

Webinar Memperingati HUT BBPMSOH 

Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPSMOH) Gunung Sindur menggelar webinar “Penanggulangan Wabah PMK di Indonesia” yang dilaksanakan dalam rangka memaknai 77 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan 37 Tahun BBPMSOH pada Selasa (16/8). Webinar yang digelar secara virtual memanfaatkan fasilitas zoom meeting menghadirkan nara sumber salah satunya Ketua Umum ASOHI Drh Irawati Fari.

Webinar dibuka dengan sambutan dan arahan dari Direktur Kesehatan Hewan Dr drh Nuryani Zainuddin . Kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Kepala BBPMSOH Drh Maidaswar MSi yang bertajuk “37 Tahun BBPMSOH Membersamai”.

Pembicara kedua Prof Dr drh I Wayan T Wibawan MS membawakan materi berjudul “Pedoman vaksinasi PMK pada ternak dalam upaya penanggulangan dan pengendalian Penyakit PMK di Indonesia”.  Sementara perwakilan dari Bagian Fitofarmaka IPB University memberikan paparan bertajuk, “Penggunaan obat hewan alami sebagai terapi pendukung dalam penanggulangan penyakit virus di Indonesia.”

Pembicara terakhir Ketua Umum ASOHI Drh Irawati Fari membawakan materi bertajuk “Peran Penting ASOHI Untuk Penyediaan Obat Hewan Di Masa Wabah PMK.” Dalam paparannya Irawati menekankan selama wabah Penyakit PMK ini ASOHI secara aktif ikut dalam Pertemuan/Rapat dengan Lembaga Pemerintah ; Kementan, Kemenko Ekonomi, Kemenko Maritim dan Investasi dan Badan Nasional Penaggulangan Bencana. ASOHI terdaftar sebagai anggota SATGAS BNPB Pusat & Propinsi.

Berbagai kegiatan ASOHI  diantaranya melakukan koordinasi kegiatan sehubungan dengan peran ASOHI dalam memberikan donasi dalam kondisi kedaruratan dan koordinasi penyediaan Obat Hewan supportive dan disinfectant. Koordinasi dengan ASOHI Daerah dalam penggalangan donasi Obat Hewan dan penyalurannya kepada pemerintah. Memfasilitasi anggota ASOHI dalam percepatan proses dalam mendapatkan rekomendasi impor untuk Obat Hewan PMK.

“Kami menyarankan donasi langsung dari ASOHI Daerah kepada Pemda setempat yang berlangsung sampai sekarang. Koordinasi dengan produsen dan Importir Obat Hewan dalam rangka kesiapan untuk memenuhi kebutuhan Vaksin dan Obat Hewan. Meyelenggarakan Webinar PMK, 29 Juni 2022. Pembentukan Satgas PMK – ASOHI melalui Surat ASOHI bernomor KP 007/ASH/VI/2022. ASOHI berperan aktif dan cepat memberikan informasi ketersediaan stok, jenis vaksin PMK yang tersedia dan informasi lain yang dibutuhkan Pemerintah untuk penanggulangan PMK. Koordinasi rutin dan intens dengan Satgas PMK Kementan,” terang Irawati.

Irawati melanjutkan, hingga saat ini kegiatan donasi penyediaan Obat Hewan supportive dan disinfectant yang dilakukan oleh ASOHI Pusat dan Daerah telah mencakup 14 Provinsi. Diantaranya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Medan, Bangka Belitung (oleh ASOHI Sumsel), Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah (oleh ASOHI Kalsel), NTB (oleh ASOHI Bali), dan Sulawesi Selatan.

Secara total perkiraan nilai total donasi ASOHI dalam rupiah mencapai Rp. 668.585.000 dengan rincian Desinfektan Rp. 390.645.000, Obat Hewan Rp. 196.500.000, Obat Luka Rp. 26.400.000, dan Lain-Lain Rp. 55.040.000.

Irawati juga menuturkan permasalahan obat hewan yang saat ini menjadi tantangan dalam pengendalian wabah PMK. Diantaranya adalah soal data kebutuhan vaksin dan obat hewan. Kemudian juga soal administrasi Rekomendasi impor, Registrasi & Registrasi ulang yang sedikit banyak menghambat akselerasi penyediaan obat hewan untuk PMK. Belum lagi soal penyediaan & distribusi, penggunaan obat hewan yang teregistrasi, isu AMR, dan prosedur penyediaan  via pemerintah (e-catalog).

Irawati juga menjelaskan tentang adanya informasi di medsos dari Pemerintah untuk menggunakan desinfektan berbahan kimia RT (tidak memiliki nomor registrasi). Banyaknya penggunaan desinfektan yang belum terdaftar, seperti pemutih pakaian, asam sitrat, dan lain-lain yang mana itu dilakukan oleh pemerintah sendiri.

“Lambatnya pengambilan keputusan Pemerintah untuk menentukan jenis vaksin import yang disetujui juga menjadi slah satu tantangan dalam akselerasi pengendalian wabah PMK,” ujar Irawati. (INF)

MANAJEMEN PETERNAKAN DALAM MENGHADAPI PMK

On Agustus 11, 2022

Medik Veteriner Muda, Balai Veteriner Lampung, Drh Joko Susilo, saat memaparkan presentasinya dipandu oleh Septiyan Noer Erya sebagai moderator. (Foto: Dok. Infovet)

Pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang ideal saat ini adalah dengan populasi tervaksin, karena sekarang sangat sulit untuk menemukan zona hijau atau daerah yang tidak tertular, selain dengan tidak memasukkan sapi dari daerah tertular PMK dan menerapkan disinfeksi dan sanitasi yang baik di kandang.

Hal itu seperti disampaikan oleh Medik Veteriner Muda, Balai Veteriner Lampung, Drh Joko Susilo, yang menjadi narasumber tunggal dalam Webinar Nasional “Manajemen Peternakan Hadapi Wabah PMK”, Kamis (11/8/2022).

Dijelaskan Joko, dalam budi daya ternak sapi penting untuk memperhatikan kesejahteraan hewan untuk menghindari sapi dari segala macam bentuk ancaman penyakit dengan memenuhi beberapa hal, diantaranya bebas rasa haus dan lapar.

“Berikan pakan hijauan terbaik dan pakan alternatif yang dapat memacu produktivitas, serta pemberian air bersih secara adlibitum,” ujar Joko mengawali presentasinya.

Lebih lanjut dijelaskan, pemeliharaan sapi juga harus bebas dari ketidaknyamanan. Dengan menjaga lingkungan tetap bersih, kering dan nyaman, serta terlindung dari panas dan hujan, kebutuhan kandang cukup, serta lantai kandang tidak licin ataupun terlalu kasar.

“Karena jika lingkungan kandang tidak nyaman bisa menyebabkan permasalahan yang dapat menurunkan daya tahan tubuh ternak, sehingga penyakit mudah menyerang dan bisa memperparah kondisi sapi yang terserang penyakit. Berikan kandang yang senyaman mungkin bagi ternak,” jelasnya.

Dengan begitu, pemeliharaan sapi juga akan terbebas dari rasa sakit dan penyakit. “Terkait sapi yang terserang PMK, itu akan terjadi penurunan nafsu makan. Oleh karena itu, dalam penanganannya kita harus menganggapnya seperti keluarga sendiri, membantunya makan dengan cara disuapi,” ucap Joko.

Dengan menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitar, tidak melalulintaskan hewan dari daerah tertular, pemberian pakan hijauan dan air minum yang cukup, vaksinasi, disinfeksi dan sanitasi untuk menetralisir virus, diharapkan dapat menjadi pegangan peternak dalam menjaga sapi-sapinya tetap sehat.

Hal itu juga yang diungkapkan Mantan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan periode 1999-2004, Dr Drh Sofjan Sudardjat MS, yang turut hadir dalam webinar. “Pentingnya sanitasi untuk mencegah penyebaran PMK. Sebab, tikus yang memakan kotoran sapi bisa menjadi penyebar PMK kemana-mana,” kata Sofjan.

Upaya lain yang juga dapat dilakukan untuk memutus penyebaran PMK, dijelaskan Sofjan, adalah dengan melakukan pemusnahan atau stamping out. Walau berpotensi kehilangan biaya besar, hal itu menjadi upaya yang sangat baik dalam menangani wabah PMK agar tidak menimbulkan kerugian yang semakin meluas. (RBS)

INDONESIA JALIN KERJASAMA INTERNASIONAL KENDALIKAN PMK

On Agustus 02, 2022

Petugas Teknis di Lapangan Memeriksa Sapi Terindikasi PMK

Indonesia tengah berupaya mengendalikan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang nusantara. Hingga saat ini, vaksinasi telah diluncurkan di provinsi-provinsi tersebut, bersama dengan upaya nasional lainnya seperti karantina hewan dan peningkatan protokol biosekuriti 

  

Untuk meningkatkan upaya tersebut, Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama internasional dengan menggandeng Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-bangsa (FAO) serta berbagai mitra internasional, seperti Pemerintah Australia. 

 

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL), mengatakan selain memaksimalkan vaksinasi sebagai agenda temporary dan permanen dalam penanganan PMK, pemerintah juga terus melakukan pengobatan dan penyemprotan kandang dengan disinfektan sebagai upaya penekanan penularan PMK.  Mengenai hal ini, Mentan menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kontribusi besar semua pihak dalam menangani PMK.  

 

Terkait dengan kunjungan Menteri Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia, Mentan SYL mengatakan banyak hal yang didiskusikan terkait kerjasama antar dua negara dalam sektor pertanian. 

  

“Banyak hal yang kami diskusikan, isu global, tantangan-tantangan climate change, dan kebutuhan dua negara baik dalam pengamanan pertanian di Indonesia dan Australia,” ucap Mentan SYL 

  

Salah satu isu yang dibahas dengan serius dalam perjanjian kerja sama ini adalah masalah PMK. Australia sebagai negara yang memiliki letak geografis yang dekat dengan Indonesia memberikan perhatian khusus dalam masalah ini. 

 

“FAO telah bekerja sama erat dengan Pemerintah Indonesia sejak awal wabah untuk mengendalikan PMK yang mengancam rantai pasokan pangan dan mata pencaharian peternak”, kata Rajendra Aryal, Kepala Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste. 

  

Lebih lanjut, FAO telah memfasilitasi upaya kerjasama internasional, seperti memberikan 10 ribu dosis vaksin PMK dengan dukungan dari Pemerintah Australia melalui proyek bersama FAO-Australia-ASEAN untuk penguatan mekanisme kesehatan hewan di Asia Tenggara (SMART-ASEAN). Ini merupakan salah satu kloter vaksin pertama yang tiba di Indonesia untuk mengawali upaya vaksinasi nasional pada bulan Juni 2022 yang lalu.  

  

FAO juga telah memfasilitasi beberapa pertemuan konsultasi dengan pakar internasional dari berbagai negara untuk bertukar pengetahuan dan praktek terbaik untuk mengendalikan PMK. Baru-baru ini, FAO juga menerjunkan tim ahlinya dalam misi darurat ke beberapa provinsi yang terdampak PMK untuk memberi saran tentang tindakan jangka pendek dan jangka panjang kepada Pemerintah Indonesia. 

  

Selain itu, FAO telah memasok berbagai peralatan laboratorium tambahan untuk meningkatkan kapasitas deteksi PMK oleh balai-balai veteriner. FAO dan Pemerintah Indonesia juga berharap dapat segera meluncurkan program pelatihan virtual bagi sekitar 350 petugas lapangan kesehatan hewan di 34 provinsi untuk mengendalikan PMK secara cepat dengan menggunakan materi pembelajaran yang berstandar internasional. (INF)

 

Artikel Populer