-->

PETERNAK MASIH BERHARAP TUAH DARI PROGRAM MBG

Peternakan Ayam Broiler 

                                (Sumber : Istimewa)


Presiden Prabowo Subianto resmi memulai pelaksanaan Program makan bergizi gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 yang pada implementasinya menargetkan dapat menyelesaikan sejumlah persoalan pangan RI termasuk memperbaiki rantai pasok komoditas pangan, menciptakan lapangan kerja, hingga menambah daya dorong pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, sebulan berjalan peternak ayam yang tergabung dalam Gabungan Organisasi Peternak Ayam Indonesia (GOPAN) belum merasakan dampak MBG untuk mengatasi oversupply ayam.

Sekjen Gabungan Organisasi Peternak Ayam Indonesia (GOPAN), Sugeng Wahyudi mengatakan program MBG berharap dilibatkannya UMKM peternak ayam agar dapat menyerap produksi ayam sehingga peternak bisa mendapatkan harga jual yang di atas harga pokok produksi (HPP).

GOPAN berharap pemerintah dapat terus menyerap produksi ayam dari peternak kecil lewat program MBG bisa melibatkan peternak kecil mengingat sudah 10 tahun peternak merugi akibat kelebihan supply pasokan ayam. Diharapkan jumlah dapur makan bergizi atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) diperbanyak sehingga bisa banyak menyerap ayam dari peternak.

Sugeng yang juga mewakili peternak agar berharap Badan Gizi Nasional (BGN) dapat berkoordinasi langsung dan melibatkan peternak dalam program MBG. 

"Kami berharap juga untuk dilibatkan secara langsung, karena ini merupakan program yang sebenarnya potensial untuk menanggulangi over supply di sektor perunggasan," tuturnya.

Broiler Masih Merugi

Sementara itu, Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (PINSAR) Indonesia melaporkan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) yang diharapkan menyerap stok daging ayam dalam jumlah besar belum berjalan optimal. Hal ini menyebabkan peternak ayam broiler mengalami kerugian akibat harga jual yang merosot.

Hal tersebut dikemukakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PINSAR Indonesia Samhadi. Dirinya menyebutkan banyak pelaku usaha perunggasan telah mempersiapkan stok untuk program tersebut. Namun, realisasinya yang lambat justru mengakibatkan kelebihan pasokan di pasar.

"Begitu Pak Presiden mencanangkan program ini sebagai program mercusuar, ekspektasi dan animo peternak luar biasa tinggi. Para peternak ayam broiler sudah mempersiapkan sangat matang untuk stok yang akan memenuhi kebutuhan dari program MBG," ujar Samhadi dalam Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Menjelang HBKN Puasa dan Idul Fitri 2025. 

Samhadi melanjutkan, namun begitu, dikarenakan ada sedikit kelambatan dalam putaran program ini, ekspektasi peternak menjadi buyar. Hal ini terbukti ketika memasuki bulan Januari, gerak cepat yang dilakukan peternak tidak bersambut, sehingga yang terjadi malah sebaliknya, overstock.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan saat ini stok ayam nasional dalam kondisi surplus, dengan produksi mencapai 65-70 juta ekor per minggu, sementara kebutuhan hanya sekitar 58-60 juta ekor per minggu.

Dengan adanya kelebihan pasokan sekitar 12 persen hingga bulan Maret, serta kapasitas cold storage yang sudah penuh hingga 300 ribu ton, harga ayam justru jatuh ke level yang merugikan peternak.

"Hari ini harga di sekitar Rp17.500 per kilogram, artinya ini masih di bawah harga HPP. Saat ini peternak sedang mengalami kerugian untuk beberapa waktu, khususnya dari akhir Januari kemarin. Dari kondisi yang sudah baik dari Oktober sampai Januari, tapi saat ini sedang tidak baik-baik saja dan peternak sudah mulai gelisah," jelasnya.

Samhadi berharap adanya perbaikan dalam tata kelola industri broiler, termasuk percepatan implementasi program MBG agar stok ayam yang telah disiapkan dapat terserap dengan baik.

Selain itu, ia juga meminta perhatian dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk membantu mengelola sistem perunggasan agar kondisi peternak tidak semakin terpuruk.

"Kita harapkan nanti begitu memasuki Lebaran ini akan segera ada perbaikan, termasuk saat puasa dan selanjutnya dengan semakin banyak dapur yang dibangun dan operasional. Kita berharap stok yang sudah disiapkan oleh para stakeholder di broiler segera bisa terserap," tutupnya.

Harap - Harap Cemas Peternak Layer

Sementara itu peternak ayam petelur yang tergabung dalam Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Jawa Tengah dilanda kebingungan lantaran janji pemerintah pusat yang akan menyerap pasokan telur untuk kebutuhan makan bergizi gratis (MBG) tak kunjung terealisasi. Berdasarkan catatan produksi dari KPUS Jawa Tengah, keseluruhan produksi telur ayam di 12 kabupaten/kota mampu mencukupi keperluan program MBG. 

Ketua KPUS Jawa Tengah, Suwardi mengatakan dalam sehari pihaknya sanggup memproduksi telur ayam sebanyak 12 juta ton. 

Produksi telur sebanyak itu dihasilkan 1.600 peternak yang sebarannya ada di Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Kendal. 

"Tapi nyatanya fakta di lapangan pelaksanaan MBG hanya euforia belaka. Kami yang tadinya akan dilibatkan kegiatan MBG, sampai sekarang tidak ada kabarnya lagi. Semua peternak unggas se-Jawa Tengah tidak dirangkul sama sekali. Adapun pelaksanaan hanya ada di ranah kodim-kodim," kata Suwardi, dikutip dari IDN Times.

Ia juga bilang sebetulnya menjadi hal yang mudah bagi peternak ayam petelur untuk memasok kebutuhan telur untuk kegiatan MBG. Sebab apabila diestimasikan satu sekolah yang menggelar kegiatan MBG bisa dipasok 3.000 butir telur. 

Kemudian jika kebutuhannya untuk seminggu, maka jumlah pasokan telur sebanyak 600 ribu butir. Secara keseluruhan pihaknya memastikan Jawa Tengah sudah dalam taraf swasembada telur. 

"Karena produksi sehari saja sudah 12 juta ton, Mas. Suplai kita sangat cukup. Kita surplus telur dan tidak ada kendala sama sekali," akunya. 

Oleh karenanya, pihaknya menyatakan kesiapan penuh bila peternak ayam petelur diminta membantu memasok kebutuhan telur. 

"Kita kemarin dalam forum resmi dengan Pak Mentan (Amran Sulaiman) juga sudah menyampaikan kalau untuk makan bergizi, harga telur yang kita siapkan Rp1.350 per butir. Kami sudah hitung dengan harga segitu bisa masuk ke anggaran makan bergizi," tuturnya. 

Kendati begitu saat mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian Koperasi (Kemenkop), Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie tetap meminta peternak ayam petelur turut aktif mendukung pelaksanaan MBG. 

"Kita tetap diminta sama pak menteri untuk dukung kelancaran MBG. Makanya niat baik kami harus direspon oleh pusat. Karena kita juga butuh kejelasan apakah memang kami dilibatkan atau tidak," tandasnya. 

Perasaan yang sama juga dirasakan oleh para peternak ayam petelur di Kabupaten Blitar. Mereka menginginkan program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis (MBG) bisa menyerap maksimal produksi telur. Apalagi, Kabupaten Blitar termasuk daerah pemasok telur terbesar di Indonesia.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Kabupaten Blitar, Sukarman usai menerima kunjungan Menteri Perdagangan (Mendag) RI di kandang ayam petelur miliknya pada Selasa (4/2/2025).

Dia menyebut, sejak program makan bergizi gratis (MBG) digulirkan pada 13 Januari 2025 lalu, pihaknya belum menerima pesanan yang masuk mengenai kegiatan program MBG itu.

"Kalau sampai saat ini memang belum ada pesanan yang masuk di koperasi kami. Boleh saya bilang, koperasi telur ini merupakan pemasok 30 persen kebutuhan telur di Indonesia," kata dia, Selasa (4/2/2025).

Meski begitu, Sukarman tetap menyambut baik dan positif dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia pun berharap penggunaan telur sebagai salah satu menu MBG bisa dipesan di koperasi peternak Blitar. Jika pesannya di pedagang, maka yang dapat untuk hanya pedagang. Namun, jika pesan melalui koperasi peternak akan membatu meningkatkan aktivitas produksi peternak ayam petelur.

"Kalau beli lewat koperasi peternak, tentu keuntungan yang dapat bisa kembali ke peternak sebagai SHU," ujarnya.

Terkait dengan hal ini, Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso mengaku akan melakukan koordinasi lebih lanjut. Artinya, Kementrian Perdagangan (Kemendag) mengupayakan pemesanan telur untuk kebutuhan MBG bisa melalui koperasi peternak ayam petelur.

"Kami inginya, semua bisa merasakan manfaat dari program MBG. Salah satunya untuk peternak ayam petelur," ucap Menteri.

Lebih lanjut Mendag RI berharap peternak ayam petelur khususnya di Kabupaten Blitar bisa meningkatkan produksinya. Karena dengan adanya program MBG, kebutuhan telur dipastikan akan meningkat dan agar bisa memenuhi stok dalam negeri. (CR)











HARGA JUAL ANJLOK, PETERNAK SAMBANGI KEMENTAN DAN KEMENDAG

Mediasi peternak rakyat dan integrator yang dilakukan di Kementerian Pertanian, Selasa (26/3). (Foto: Infovet/Ridwan)

Dalam kurun waktu tujuh bulan terakhir (Agustus 2018-Maret 2019), industri perunggasan nasional mengalami kemerosotan harga live bird (LB) broiler di tingkat peternak yang mencapai Rp 12.000/kg. Hal ini diperparah lagi dengan tingginya harga DOC dan pakan, yang membuat peternak bertepuk jidat. Padahal HPP peternak yang ditetapkan pemerintah mencapai Rp 19.000/kg

Awal Maret 2019, para peternak sempat melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara, menuntut kenaikan harga jual dan penurunan harga DOC serta pakan, namun tuntutan tak kunjung terpenuhi, bahkan jelang minggu terakhir di bulan yang sama.

Para peternak terus memperjuangkan nasibnya. Tuntutan pun kembali mereka sampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), I Ketut Diarmita, Selasa (26/3). Dirjen PKH melakukan mediasi para peternak yang mengajukan Tuntutan Perjuangan Peternak Rakyat dan Peternakan Mandiri (Perjuangan PRPM) dengan integrator (peternak besar).

Sugeng Wahyudi, selaku koordinator peternak sekaligus tim mediasi mengatakan, penyebab hancurnya harga LB disebabkan karena tingginya biaya sarana produksi (DOC dan pakan), diikuti berlebihnya produksi broiler dan lemahnya permintaan.

Ia menyebut, berbagai upaya memang sudah dilakukan pemerintah, namun sampai hari ini belum nampak perubahan signifikan dan cenderung semakin menekan harga LB ke titik terendah. “Apa yang menjadi harapan kita terkait tuntutan peternak semoga bisa mendapatkan solusinya,” kata Sugeng saat mediasi dihadapan integrator.

Adapun lembar tuntutan yang disampaikan peternak diantaranya, tuntutan jangka pendek yakni harga LB Rp 20.000/kg sesuai Permendag No. 96/2019 yang berlaku paling lambat 1 April 2019. Kemudian peternak meminta harga DOC Rp 5.500/ekor dengan kualitas grade I dan harga pakan grade premium turun Rp 500/kg yang berlaku mulai 28 Maret 2019. PRPM juga menuntut kepastian mendapatkan supply DOC sesuai kebutuhan rutin dan meminta penghapusan bundling pakan dan DOC. 

Untuk jangka menengah, mereka meminta adanya Perpres yang melindungi peternak rakyat, melakukan revisi Permentan 32/2017, diantaranya penghapusan kuota GPS dengan melakukan pengaturan di level PS dan impor GPS tetap diawasi serta tidak boleh diperdagangkan. Lalu, integrator wajib menjual LB ke pasar modern (hotel, restoran, kafe) dan meminta pasar becek (tradisional) dikembalikan kepada peternak rakyat, serta meminta ketegasan soal pembanguna CHS diintegrator.

Dalam jangka panjang, tuntutan PRPM meminta mengganti UU Peternakan No. 18/2009 jo UU No. 41/2014 dengan peraturan yang lebih berpihak kepada peternak rakyat dan peternak mandiri.

Beberapa tuntutan tersebut dibacakan dihadapan integrator yang hadir pada mediasi, diantaranya perwakilan Japfa, Charoen Pokphand Indonesia dan Cheil Jedang. Hingga mediasi usai, tuntutan pun masih memerlukan evaluasi bersama.

Hal serupa juga terjadi kala tuntutan PRPM dibawa ke Direktorat Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Rabu (27/3). Menurut salah satu koordinator peternak kepada Infovet, tuntutan yang diajukan masih belum menemui gambaran kebijakannya.

Dari haril pertemuan tersebut, mereka akan mencoba meminta bantuan ARPHUIN (Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas Indonesia) untuk menyerap ayam milik peternak. Namun, jika harga ayam di tingkat peternak tak kunjung naik dalam dua hari ke depan, tuntutan akan dievaluasi dengan menghadap kembali ke Kementan dan Kemendag 1 April mendatang. (RBS)

PETERNAK MENUNTUT HARGA PAKAN DAN DOC TURUN

Demonstrasi peternak unggas rakyat yang tergabung dalam PPRPN di depan Istana Negara, Selasa (5/3). (Foto: Infovet/Ridwan)

Ribuan peternak ayam broiler yang tergabung dalam Sekber Penyelamatan Peternak Rakyat dan Perunggasan Nasional (PPRPN) menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Selasa (5/3).

Sebagian tuntutan dari peternak yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia ini meminta harga DOC dan pakan turun, agar biaya produksi tak membengkak.

"Harapan kita hari ini pemerintah mendengar apa yang menjadi keinginan peternak rakyat, yakni harga ayam harus naik di tingkat peternak. Sebab DOC dan pakan, serta sapronak lain yang kita beli di perusahaan tinggi harganya, ini memicu peternak rakyat bangkrut. Padahal kita hanya ingin menikmati hasil dari budidya kita," ujar Sugeng Wahyudi, salah satu koordinator aksi saat ditemui Infovet.

Hal senada juga diungkapkan oleh beberapa perwakilan peternak rakyat dari daerah, diantaranya Lampung, Jawa Timur, Kalimantan, Bandung, Medan, yang meminta harga bibit serta pakan ternak turun dan harga jual ayam tidak ambruk di bawah hpp (Harga Pokok Produksi).

"Turunkan harga bibit dan pakan, jika tidak kita bakar saja. Pemerintah itu kalo kita jual (ayam) di atas hpp, pemerintah bertindak, tapi kalo harga jual turun di bawah hpp pemerintah diam saja," ujar perwakilan peternak Kalimantan saat menyampaikan aspirasinya.

Harga pokok produksi yang sudah diatur saat ini mencapai Rp 19-20 ribu/kg (live bird). Namun beberapa tahun terakhir harga jual ayam selalu berada di bawah hpp. Sementara adapun kenaikan harga DOC yang mencapai Rp 1.595/ekor dan pakan sebesar Rp 850/kg. Kenaikan terjadi sebanyak enam kali sepanjang 2018. Melonjaknya harga pakan disebabkan kenaikan harga jagung dalam negeri dan penguatan dollar. Sedangkan kenaikan harga DOC dipicu kenaikan harga pakan dan kenaikan biaya depresiasi akibat kosongnya kandang induk pasca pemangkasan produksi.


Aksi demonstrasi peternak rakyat yang meminta perlindungan. (Foto: Infovet/Ridwan)

Selain itu, ditambahkan perwakilan peternak daerah Lampung, yang meminta budidaya dikembalikan seutuhnya kepada peternak mandiri. "Budidaya itu milik rakyat, kita juga ingin besar. Tolong perhatikan nasib kami (peternak). Ini kita akan perjuangkan sampai titik darah penghabisan."

Ini tentunya menjadi indikasi lemahnya pemerintah mengawasi industri perunggasan. Hal itu juga yang disampaikan Haris Azhar dari Lokataru.

"Pemerintah tidak mau mendengar peternak yang tiap hari gulung tikar dan merugi, mereka lebih peduli terhadap perusahaan besar, kita tidak bisa biarkan ini. Kita harus tuntut produksi peternakan milik peternak rakyat," katanya dihadapan para peternak. (RBS)

ARTIKEL POPULER MINGGU INI

Translate


Copyright © Majalah Infovet I Majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan. All rights reserved.
About | Kontak | Disclaimer