LAGI, ACHMAD DAWAMI KEMBALI MENJABAT KETUM GPPU

Drh Agung Suganda Melantik Dewan Pengurus GPPU Periode 2022-2026

Rabu (26/7) yang lalu Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) menyelenggarakan Kongresnya yang ke-XIII di Hotel Atria, Gading Serpong, Banten. Untuk kedua kalinya Achmad Dawami dilantik menjadi Ketua Umum GPPU periode 2022-2026. 

Dalam sambutannya, Dawami menegaskan bahwa diperlukan adanya kolaborasi, konsolidasi, serta koordinasi bersama para anggota GPPU dan stakeholder industri perunggasan  lainnya di Indonesia agar perunggasan tetap eksis dan tahan dari segala macam tantangan.

"Kami juga senantiasa turut menyukseskan program pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan protein daging dan telur ayam yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) dan tentunya terjangkau bagi masyarakat demi meningkatkan kecerdasan bangsa," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Pembibitan dan Produksi Ternak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, Drh Agung Suganda, yang mewakili Dirjen PKH usai melantik pengurus GPPU mengatakan, kondisi pasar saat ini untuk kebutuhan ayam ras terus meningkat, pertumbuhan ini harus terus dijaga bersama.

"Di tengah krisis seperti ini, Alhamdulillah ayam ras kita telah tembus ekspor pasar Singapura, ini adalah momentum yang baik yang mudah - mudahan kita bisa terus konsisten ekspor ke Singapura kalau perlu negara - negara lainnya," ungkapnya.

Ia juga menyebut bahwa beberapa bulan belakangan ini pemerintah tidak memberlakukan kebijakan cutting HE maupun afkir dini, hal ini tentu sebagai upaya jaga - jaga apabila produksi turun, Indonesia terancam kekurangan protein hewani mengingat sektor peternakan sapi sedang dilanda oleh wabah PMK.

Selain kongres GPPU juga menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Konsolidasi dan Kolaborasi Menghadapi Tantangan Era Disrupsi” secara daring maupun luring. Narasumber yang dihadirkan pun bukan kaleng - kaleng yakni Prof Rhenald Khasali ahli ekonomi dan bisnis yang sudah malang melintang kiprahnya di Indonesia. 

 Ia mengatakan, disrupsi adalah inovasi yang sekaligus mengubah dunia. Inovasi disrupsi terkadang inovasi yang menghancurkan, bukan melanjutkan. Perubahan pertama adalah pada populasi. Disrupsi melahirkan pasar dan pelaku usaha baru.

"Selama pandemi, perubahan kebiasaan konsumsi daging merah beralih menjadi daging putih yang dianggap lebih sehat. Dunia unggas tetap akan menarik di masa mendatang karena konsumsi daging putih meningkat pesat selama pandemi," ujar Rhenald.

Dalam inovasi disrupsi ini yang perlu ditingkatkan bersama menurutnya adalah melakukan kegiatan edukatif sembari merubah mindset. Ia juga menekankan agar generasi selanjutnya mau petani baru, yang tentunya bertani/ternak dengan cara baru.

"Jika kita dapat menciptakan petani/peternak baru dari kalangan terdidik, maka perubahan massive yang kini terjadi menuntut perubahan tatanan lama menjadi tatanan baru, semuanya akan dapat kita lalui. Inovasi yang terus tumbuh yang membawa situasi saat ini mengalami perubahan besar-besaran khususnya dalam bidang bisnis. Disitulah kita harus bisa beradaptasi," tukas Rhenald. (CR)

CHICKEN CONDOFARM GANDENG INVESTOR, KEMBANGKAN INDUSTRI PETERNAKAN AYAM BERKELANJUTAN

PT Perwira Semesta, perusahaan kerja sama operasi antara PT Sentra Menara Hasta (Hasta Inc) dan PT Arwinda Perwira Utama (APU) melakukan ekspansi bisnis melalui pengembangan peternakan ayam berkelanjutan yang diberi nama Chicken Condofarm. 

PT Perwira Semesta, perusahaan kerja sama operasi antara PT Sentra Menara Hasta (Hasta Inc) dan PT Arwinda Perwira Utama (APU) melakukan ekspansi bisnis melalui pengembangan peternakan ayam berkelanjutan yang diberi nama Chicken Condofarm.

Chicken Condofarm juga sekaligus menjadi salah satu produk pilihan wakaf produktif Global Wakaf Corporation bersama dengan produk lainnya seperti Xfood, Ummi Chicken dan Koperasi Produsen Mitra Dermawan Syariah.

Alphanimo Buchika, CEO Hasta Inc., Condofarm merupakan inovasi kemitraan bisnis peternakan ayam karya anak bangsa yang menggabungkan pengembangan properti, bisnis, dan supply chain dalam satu produk unggulan.

Usaha ini didukung mitra pengembang yang telah menyiapkan lahan, bangunan, dukungan teknologi digital, alat produksi modern, perencanaan bisnis, manajemen operasional, dan jaringan distribusi yang terpadu.

Sebagai inovasi untuk memajukan industri poultry di Indonesia, Condofarm juga menginisiasikan peternakan modern dan sistematis berbasis teknologi 4.0, massive, dan terintegrasi horizontal yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dan untuk masyarakat Indonesia.

“Momentum ini merupakan kesempatan anak bangsa untuk berkontribusi menciptakan peternak-peternak milenial baru yang inovatif dan mampu memberi terobosan demi memajukan peternakan Indonesia," ungkap Alphanimo Buchika, CEO Hasta Inc., Rabu (22/6/2022).

Grand launching Chicken Condofarm dilakukan Rabu (22/6/2022) di Menara 165 TB Simatupang dan dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, keduanya sekaligus menjadi keynote speaker serta dihadiri sekitar 100 investor.

Alphamino menjelaskan, KSO Perwira Semesta menciptakan proses peternakan dari hulu ke hilir yang dikelola sepenuhnya oleh anak bangsa dan melibatkan masyarakat untuk mewujudkan bisnis yang berkelanjutan.

PT Arwinda Perwira Utama selama ini mengelola usaha poultry dan menjadi entitas bisnis bagian dari Perwiratama Group. Bisnis poultry perusahaan ini beroperasi sejak 2009 dengan konsep terintegrasi dari hulu ke hilir mulai dari peternakan ayam, rumah potong hewan unggas, rantai pasok dingin, cold storage, ekspedisi ayam, trading, jaringan pasar supply chain, dan chain restaurant.

Sementara, Hasta Inc. merupakan perusahaan pengembang sekaligus konsultan yang bergerak di bidang feasibility study, business and planning development, branding and marketing, growth and franchise management, serta investment. (INF)

MEMPERKUAT RESILIENSI INDUSTRI PERUNGGASAN

Para narasumber dalam IPC 2022. (Foto: Infovet/Ridwan)

Sebagaimana diketahui dinamika industri perunggasan seperti kondisi pasar yang tidak kondusif antara integrator dan peternak rakyat, problematika pakan, hadirnya ayam Brasil yang diklaim lebih murah, kondisi pandemi COVID-19 dan lain sebagainya, membuat kondisi industri penghasil protein hewani termurah ini makin terpuruk.

Dari latar belakang tersebut diperlukan resiliensi dari semua pihak agar transformasi industri perunggasan dapat berjalan dengan baik, selain solusi yang komperehensif tentang permasalahan industri perunggasan. Hal tersebut dibahas dalam webinar Indonesian Poultry Club (IPC) 2022 “Memperkuat Resiliensi Industri Perunggasan”, Selasa (19/4/2022).

Dalam sambutannya, Prof Bungaran Saragih, yang merupakan mantan Menteri Pertanian periode 2001-2004, mengemukakan bahwa polemik yang terjadi di industri perunggasan karena pertumbuhan industri yang tidak dibarengi dengan pembangunan yang berkelanjutan.

“Kita harus lakukan perbaikan mulai dari level makro, mikro, perusahaan dan sebagainya. Karena kalau kita tidak berhati-hati dengan masalah yang ada, industri ini akan semakin kesulitan,” katanya.

Ia menduga beberapa hal yang menyebabkan resiliensi belum seperti yang diharapkan dari kaca mata makro dan pembangunan berkelanjutan, karena struktur agribisnis (hulu hingga hilir) industri perunggasan tidak efisien. Kemudian industri perunggasan belum mampu menyesuaikan diri terhadap pertumbuhan yang dialami.

“Banyak perusahaan unggas kita hanya melihat wilayah Jawa dan sebagai kecil di Sumatra, belum melihat Indonesia secara keseluruhan, ini sangat belum berkembang. Jikalau seperti ini, industri akan semakin kesulitan dan akan begitu-gitu saja,” ucap dia.

“Bayangan saya industri perunggasan harus bisa melakukan desentralisasi, mengingat negara kita adalah negara kepulauan. Kemudian kerja sama win win antara pengusaha, peternak dan pemerintah yang saat ini masih kurang diperkuat.”

Lebih lanjut dikatakan Bungaran, kebijakan pemerintah yang berjangka panjang, konsisten dan solutif juga sangat dibutuhkan. “Butuh kerja sama antara pelaku bisnis dan pemerintah untuk bersama-sama membangun industri perunggasan,” tukasnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB University, Prof Muladno, mengenai sinergi dan kolaborasi di industri perunggasan. Ia menekankan tiga target untuk capaian akhir, diantaranya mewujudkan integrator horizontal, menerbitkan regulasi khusus integrator vertikal dan integrator horizontal, serta memperbaiki infrastruktur dan suprastruktur perunggasan dari hulu ke hilir.

“Dengan ‘pendidikan’ menuju bisnis kolektif berjamaah untuk membentuk integrator horizontal. Sebab, industri perunggasan saat ini amburadul. Pelaku usaha yang rapih dan profesional ya kelompok integrator vertikal itu, di luar itu semrawut,” ucapnya dalam diskusi di kolom chat box webinar.

Ia menambahkan, “Maka saya mengajak pelaku non-integrator bersatu kompak dan berjamaah membentuk integrator horizontal. Integrator ini didampingi selalu secara institusi oleh pemerintah dan perguruan tinggi. Ribuan perguruan tinggi di seluruh Indonesia harus dikonsolidasikan untuk mendampingi peternak agar teratur.”

Dalam pemaparannya, Muladno juga menjabarkan lima langkah strategis. Diantaranya distribusi peran pemerintah dalam pembinaan perunggasan (Pemerintah Pusat untuk perusahaan GPS, Pemerintah Provinsi untuk perusahaan PS dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk koperasi produsen FS). “Ini dibagi-bagi tugasnya,” kata dia.

Kemudian penyatuan asosiasi perunggasan, pembentukan konsorsium perguruan tinggi untuk perunggasan, pendataan populasi ayam (GPS, PS, FS) dan pembentukan koperasi produsen di setiap kecamatan (kabupaten). Dengan begitu, ia meyakini pembangunan industri perunggasan akan menjadi lebih baik.

Sementara menurut Kepala Bagian Bisnis dan Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Rachmat Pambudy, agar industri perunggasan menjadi lebih berkembang, bukan dengan melakukan pemotongan produksi yang over supply, tetapi lebih kepada pendekatan peningkatan konsumsi.

Mengingat dari data pemerintah, dengan populasi penduduk sebanyak 276 juta jiwa, konsumsi daging ayam hanya sebesar 11 kg/kapita/tahun, masih kalah jauh dibanding Malaysia yang mencapai lebih dari 40 kg/kapita/tahun.

Pada kesempatan tersebut, webinar juga dihadiri Dekan Sekolah Vokasi IPB University Prof Arief Daryanto, Ketua Badan Kejuruan Teknik Peternakan Persatuan Insinyur Indonesia Prof Ali Agus dan Ketua FMPI Don P. Utoyo. (RBS)

TRANSPARANSI PEMBAGIAN DOC FS 50% PETERNAK DAN IMPORTASI KUOTA IMPOR GPS 2022

Peternak Mandiri Melakukan Unjuk Rasa

Beberapa minggu yang lalu, peternak mandiri berunjuk rasa pada 11 Oktober yang lalu tidak lepas dari jebloknya harga ayam hidup (livebird) dan telur konsumsi dikisaran Rp 14.000 – 17.000/kg ditingkat peternak. Sedangkan harga sarana produksi ternak seperti DOC FS ayam broiler cenderung tinggi diatas Rp 6.200/kg diatas harga acuan Permendag No. 07/2020 yakni Rp 5.000 – 6.000 per ekor.

Ketua Koperasi Peternak Milenial Jawa Barat, Nurul Ikhwan, mengatakan, selama ini, peternak dijepit oleh integrator dengan harga sapronak tinggi dan broker yang membeli livebird dengan harga yang rendah dibawah harga acuan Permendag No.07/2020 yaitu Rp 19.000 – 21.000/kg.

“Dominasi dan kontrol harga sekarang masih pihak integrator. Padahal dalam Permentan 32/2017 disebutkan tentang pembagian untuk budidaya DOC FS 50%:50% antara integrator dan peternak mandiri,” ujarnya, Jakarta 3/11.

Seharusnya transparansi terkait kebijakan 50% tersebut harus terbuka datanya kepublik apakah betul diterapkan dengan sungguh-sungguh, faktanya harga DOC FS masih mahal. Pemerintah, cq Ditjen PKH, Kementan, kata Iwang, terkesan mengesampingkan dan tak mematuhi aturan yang dibuat sendiri. Padahal peternak rakyat mandiri yang ingin mandiri dalam hal bibit. Karena itu, kewajiban pemerintah melepas kuota impor GPS itu kepada semua peternak baik berbadan hukum koperasi maupun badan hukum lainnya sehingga tercipta persaingan secara sehat dan efisiensi pun tercapai di tingkat peternak rakyat.

Hal itu, kata Iwang, saat ini hanya belasan korporasi saja dan bahkan kelompok usaha tertentu saja yg mendapatkan kuota impor GPS, sedangkan para peternak dihadapi oleh pembelian DOC FS yang diharuskan membeli dengan sistem bundling dengan Pakan.

“Ini aneh, kok mereka importir GPS sudah dikasih karpet merah kuota malah tidak ada rasa tanggung jawabnya kepada rakyat,” cetus Iwang.

Senada akan hal itu menurut Rochadi Tawaf yang merupakan anggota Komite Pemulihan Ekonomi Jawa Barat yang ditemui terpisah pada (2/11), Pemerintah wajib menegakkan aturan yang sudah ada seperti Permentan 32/2017. Misalnya persoalan distribusi, peran inti plasma, dan pembagian DOC FS 50:50 yg diberikan kepada peternak rakyat mandiri tanpa ada syarat apapun.

“Disini perlu pengawasan seperti KPPU RI dengan pemerintah berfungsi untuk mengawasi agak terlaksananya hukum-hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri,” ujarnya.

Harga DOC Lebih Murah

Sementara Pengamat Perunggasan, Syahrul Bosang (SB) mengatakan, pemerintah memberlakukan kuota impor GPS, tetapi mempertanyakan pasokan DOC FS tetap berlebihan sehingga pemerintah melakukan kebijakan cutting di tingkat populasi ayam Parent Stock Broiler (PSB) dan aborsi di tingkat embrio Final Stock Broiler (FSB) pada usia inkubasi 19 hari. Sehingga membuat bisnis ayam broiler ini berdampak pada kenaikan harga DOC FS. Artinya, terjadi diskresi Dirjen PKH pada impor DOC GPS diketahui telah mendistorsi pasar pada DOC FS dan livebird.

Menurut SB, seharusnya impor GPS sekalian saja dibebaskan sesuai dengan kemampuan porsi masing-masing perusahaan. Ini dilakukan agar tidak terjadi cutting PS dan DOC FS secara Nasional tetapi setiap Importir GPS melakukan Self Assessment terhadap produksi DOC FS masing-masing sehingga berdampak pada stabilisasi harga DOC PS dan FS, bahkan harga nantinya dipastikan terkatrol turun sehingga pelaku bisnis di peternak rakyat maupun peternak mandiri dapat menumbuh kembangkan bisnisnya kearah up stream yaitu GPS & PS.

Dengan kebijakan dibebaskan bersyarat maka Ditjen PKH mendidik para pelaku bisnis ini untuk bersaing dengan dirinya dengan jalan mengukur kemampuan dirinya baik dalam hal teknis maupun finansial dan kekuatan untuk diterima di pasar atas dasar kwalitas dan efisiensi sehingga dalam hal ini peternak dapat bebas memilih untuk mendapatkan DOC FS sesuai dengan harga dan kualitas pemasok. Karena masing-masing bibit atau induk ayam ini berbeda-beda, tergantung potensial genetik.

Secara bisnis sungguh sangat jelas kalau impor GPS dibebaskan dengan bersyarat artinya setiap importir diwajibkan membangun Hilirisasi degan menyediakan RPHU dan Cold Storage maka sangat jelas Ditjen PKH bertanggungjawab atas keselamatan peternak rakyat dan industri ayam ras broiler karena masih seasonal market. Keputusan GPS dikuota artinya Ditjen PKH melakukan kendali di Hulu/GPS tetapi dilepas- bebaskan kendali di Hilir/LB telah berakibat rusak nya tatanan bisnis ini sehingga sepertinya tidak pernah guyub pada hal sistem tata kelola yang belum pas diberlakukan.

Transparansi Data

Sementara itu Ketua PATAKA, Ali Usman mempertanyakan teknis dan mekanisme kebijakan pembagian DOC FS 50%. Dasar pembagian dan cara kontrol kebijakan tersebut akan seperti apa, dirinya pun menegaskan bahwa hal tersebut harus transparan dan jelas. Mengingat harga DOC FS masih cukup tinggi diatas acuan Permendag. Ia juga berujar agar jangan sampai dominasi DOC FS masih dikuasai oleh perusahaan tertentu, lalu peternak selalu ditekan dengan harga DOC dan seakan dibuat langka karena pemerintah memberlakukan kebijakan cutting DOC PS dan FS dengan dalih pengendalian over supply. Seharusnya jika terjadi overs tock, harga DOC akan lebih murah bukan sebaliknya. Jangan pula lupakan bahwa pada data impor GPS dua tahun lalu masih mengalami kelebihan.

Terbukti pada 2019 ada kelebihan impor GPS sebanyak 53.299 ekor yang berdampak banjirnya DOD FS pada 2021. Impor GPS tahun 2022 akan berdampak pada 2024 nanti, hal ini dikarenakan alur produksi ayam GPS membutuhkan 2 tahun untuk menghasilkan DOC PS dan produksi DOC FS. Karena itu, menurut Ali Usman, impor GPS masih bersifat kuota untuk tahun 2022 mendatang. Pemerintah harus transparan dalam menentukan kuota impor GPS dan kebutuhan GPS harus sesuai dengan prognosa kebutuhan ayam tahun 2024 nanti.

Terlepas sistem kuota dan non kuota (bebas). Pemerintah harus menghidupkan kembali tim Analisa Supply-Demand untuk menentukan prognosa produksi dan angka kebutuhan ayam sesuai angka konsumsi ayam masyrakat perkapita pertahun. Dimana data OECD/Organisation for Economic Co-operation and Development masa Pandemi Covid-19 2020 menyebutkan angka konsumsi ayam ras hanya 7.6 kilogram/kap/tahun.

“Seharunya ini menjadi acuan pemerintah untuk membaca kebutuhan DOC FS, PS hingga importasi ayam GPS idealnya berapa ekor untuk menghasilkan daging ayam sesuai kebutuhan,” terang Ali Usman saat dihubungi.

Ali Usman membandingkan beberapa tahun sebelumnya, dimana terdapat Tim Analisa Supply-Demand terbentuk terdiri dari akademisi, pelaku usaha, peternak dan NGO yang dapat membaca data, berdiskusi, menjaga independensi dan transparan untuk semua pelaku usaha. Hal ini tertuang dalam Permentan 32/2017 Tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.

Dimana dalam Pasal 4 Ayat (2) Rencana Poduksi nasional sebagiamana dimaksud ayat (1) sesuai dengan keseimbangan suplai dan demand. Ayat (3) Rencana Produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat Desember tahun sebelumnya. Kemudian pada pasal 5 Ayat (1) Kesembangan supply dan demand sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dihitung dan dianalisa oleh Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. (INF)

 

INDONESIA JAJAKI EKSPOR PRODUK UNGGAS KE NEGERI TIRAI BAMBU

Indonesia mencoba kemungkinan ekspor produk unggas ke Tiongkok

Kabar bahagia datang dari sektor perunggasan. Melalui pertemuan virtual via daring zoom, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (P2HP) menginisiasi pertemuan antara integrator perunggasan Indonesia dengan perwakilan buyer asal negeri tirai bambu Senin (22/3).

Direktur P2HP Fini Murfiani menjelaskan bahwa sejak lama pihak Indonesia telah melakukan lobi - lobi kepada Tiongkok untuk membuka akses pasar terkait produk perunggasan. Lebih jauh Fini menjelaskan bahwa sudah ada 5 surat resmi G to G kepada pemerintah Tiongkok yang dikirimkan oleh Indonesia.

Fini juga menyebut bahwa KBRI Tiongkok juga telah melakukan komunikasi informal kepada GACC (General Administration Custom of People's Republic of China) / bea cukainya Tiongkok terkait hal ini. Fini juga mengatakan dalam HS Code nomor 020712 dan 020714 Tiongkok terkait produk unggas, Indonesia belum pernah melakukan ekspor produk perunggasan ke Tiongkok. 

"Kami sudah melakukan ini, terakhir surat kami kirimkan di bulan Maret ini, tentunya karena dari sana mereka juga sudah meminta kepada kami karena supply mereka yang juga terbatas. Jadi kami sedang mengupayakan G to G nya, tapi supplier di sana sepertinya sudah tidak sabar untuk melakukan bisnis secara B to B, makanya kita mengupayakan yang terbaik," tutur Fini.

Ivan Lee sebagai perwakilan buyer dari Tiongkok mengatakan bahwa negaranya sangat membutuhkan suplai produk perunggasan berupa Chicken wings, Middle Joint Wings, Chicken Paw, dan Chicken feet. Produk - produk tersebut sangat diminati oleh masyarakat Tiongkok dan konsumsinya cukup besar.

Sebagai catatan, Ivan mengatakan bahwa Tiongkok sesungguhnya mengekspor produk - produk tersebut dari Brazil, Argentina, dan Thailand. Namun ia mendengar kabar adanya kemungkinan suplai dari Brazil akan dihentikan oleh Tiongkok karena isu Covid-19. Selain itu Ivan meyakini bahwa produk Indonesia berkualitas baik.

"Kami tahu bahwa produksi Indonesia sangat besar, makanya kami ingin agar produk Indonesia bisa kami jajaki di sini. Saya yakin meskipun secara G to G sangat rumit, tapi kami bisa upayakan untuk prosesnya, dan kami ingin secepatnya. Tetapi ingat, ini bukan soal kuantitas tapi tetap kualitas kami utamakan," tutur Ivan.

Namun begitu, nampaknya  jalan terjal terkait ekspor produk ini masih akan menanti. Pasalnya hingga kini belum ada kesepakatan G to G antara Indonesia dan Tiongkok. Namun begitu kedua pihak masih saling berdiskusi mencari jalan agar hal ini dapat diwujudkan, hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan dan solusi yang dihasilkan oleh kedua belah pihak. (CR)

EFEKTIF, PINSAR MINTA KEMENTAN LANJUTKAN KEBIJAKAN PERUNGGASAN

Rapat Kerja DPP PINSAR di Jakarta (12/1)

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), meminta Kementerian Pertanian melanjutkan kebijakan perunggasan yang ada saat ini, karena sangat efektif memperbaiki supply dan demand sekaligus mengurangi kerugian peternak.

“Sepanjang 2020 sampai tri semester 3 seluruh peternak ayam mengalami pukulan akibat Covid-19. Selain itu tidak seimbangnya supply dan demand, membuat peternak ayam merugi,” ujar Ketua Umum DPP Pinsar Singgih Januratmoko.

Singgih menyampaikan hal tersebut saat rapat kerja DPP Pinsar di Jakarta, Selasa (12/1/2021). Menurutnya, sepanjang dua tahun terakhir peternak ayam broiler (pedaging) mengalami kerugian besar. Sementara peternak ayam layer atau petelur masih menikmati keuntungan.

Rapat kerja yang diikuti oleh para pengurus harian DPP Pinsar tersebut, juga membahas musyawarah nasional (Munas) Pinsar pada 2021 yang rencananya dihelat di Bandung. Singgih mengatakan, kebijakan pemerintah membatasi supply berimbas positif terhadap harga ayam potong di pasar. Harga bisa di atas harga referensi dari Kementerian Perdagangan antara Rp19.000 hingga Rp21.000.

“Sebelum adanya kebijakan pembatasan, harga pasar ayam hidup di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP) yang hanya Rp5.000 sampai dengan Rp15.000. Banyak peternak yang mengambil kredit usaha mengalami kemacetan,” imbuh Singgih yang juga anggota Komisi VI DPR RI. Menurutnya, modal peternak ayam potong tergerus, sehingga para peternak rakyat harus menutup kandang-kandang mereka.

Namun, sepanjang kuartal ke-4 pemerintah juga menyelamatkan para peternak dengan mengatur keseimbangan supplay dan demand. Selain itu pemerintah mengadakan program membeli telur dan daging ayam dari peternak untuk paket bantuan sosial, “Selain itu, kampanye pemerintah agar masyarakat mengkonsumsi minimal dua biji telur ayam dan daging ayam untuk meningkatkan imunitas, cukup membantu peternak ayam,” ujarnya.

Singgih juga memprediksi data pemasukan pembibitan ayam indukan layer/Grand Parent Stock (GPS) masih aman hingga 2022. Ketersediaan GPS, menurutnya membuat populasi ayam layer terjaga.

“Harga telur bisa stabil di atas HPP, kendalanya hanya pada mahalnya biaya transportasi, kelangkaan anak ayam atau Day Old Chicken (DOC), bisa mempengaruhi HPP telur, sehingga bisa membuat harga telur naik di atas harga referensi Permendag,” ujarnya.

Sedangkan untuk broiler dari data GPS broiler masih perlu ada pengurangan suplai, supaya terjadi keseimbangan suplay dan demand DOC sampai dengan bulan Juni 2021, “Sehingga harga ayam di atas harga referensi,” imbuhnya.

Program Kerja Pinsar Mendatang

Dalam beberapa tahun ke depan, DPP Pinsar bakal lebih meningkatkan komunikasi dan sinergi dengan pemerintah, untuk melindungi peternak mandiri. Alasan Singgih, peternak mandiri umumnya modalnya pas-pasan dan tentu kalah bersaing dengan konglomerasi perusahaan peternakan ayam, yang menguasai hulu hingga ke hilir.

“Sinergi dan meningkatkan komunikasi dengan pemerintah terbukti mampu membuat supply dan demand terjaga ketika pemerintah turun tangan,” ungkapnya.

Untuk itu, ia juga akan memberdayakan Pinsar di setiap provinsi, agar bisa bersinergi dengan pemerintah. Salah satunya, menyukseskan program pemerintah provinsi dalam mencukupi kebutuhan protein masyarakat, “Apalagi dalam kondisi pandemi, meningkatkan imunitas dengan mengkonsumsi protein daging, sayur, dan buah sangat penting,” pungkasnya.

Pinsar juga akan mendirikan koperasi, yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggota Pinsar. Koperasi tersebut tak menutup kemungkinan menjadi lini usaha Pinsar, untuk membantu pemerintah dalam menyediakan protein hewani yang terjangkau oleh masyarakat. (INF/CR)

KOMITMEN TRI GROUP DALAM MENDUKUNG DUNIA PENDIDIKAN

Tri Hardiyanto (paling kanan) bersama Dekan SV IPB University Dr. Arief Daryanto MEc, usai menandatangani Memorandum of Academic (MoA)

Sebagai kelompok usaha yang memfokuskan diri di sektor perunggasan, Tri Group berkomitmen mendukung dunia pendidikan nasional. Sinergi bersama dunia pendidikan ini merupakan langkah strategis sebagai upaya menyiapkan sumber daya manusia yang cakap, terampil dan kompeten  pada dunia perunggasan. Sebagai bentuk dukungan Tri Group pada dunia pendidikan, melalui perusahaan induk PT Tri Gardanindo Inti melakukan penandatangan kerjasama (Memorandum of Academic/MoA) dengan Sekolah Vokasi (SV) IPB University.

Bertempat di IICC Bogor pada hari Jum'at (18/12), Tri hardiyanto selaku Direktur Utama PT. Tri Gardanindo Inti melakukan penandatangan MoA dengan SV IPB University yang diwakili oleh Dekan SV IPB University, Dr. Arief Daryanto, MEc. Kerjasama yang dilakukan yakni di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat khususnya pada bidang perunggasan. Melalui kerjasama ini Tri Group membuka diri kepada civitas akademika SV IPB University untuk dapat memanfaatkan fasilitas produksi dan usaha yang ada di lingkungan Tri Group sebagai fasilitas atau media pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Kerjasama dengan IPB University ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Tri Group secara rutin, hanya saja kerjasama kali ini bersifat lebih formal dan terprogram secara rutin khususnya untuk SV IPB University. Output yang diharapkan dari kerjasama ini agar civitas akademika SV IPB University dapat lebih mengetahui kondisi ril sektor perunggasan baik secara teknis budidaya dan pemasaran. Diharapkan dari kerjasama ini lulusan SV IPB University lebih terampil secara skill dan cakap secara pengetahuan juga memiliki daya analisis yang tajam karena langsung dihadapkan dengan kondisi riil perunggasan di lapangan.

Sebelum dilakukannya penandatangan MoA, selama tiga bulan terakhir Tri Group bersama SV IPB University melakukan kegiatan SV – IDUKA (Sekolah Vokasi -  Industri dan UKM Perunggasan). Dalam kegiatan tersebut Tri Group bersama SV IPB University melakukan kajian tentang tata niaga perunggasan, kelembagaan peternak, serta kunjungan ke kandang mini closed house dan fasilitas Rumah Pemotongan Ayam (RPA). (Jefri/CR)