PB PDHI ADAKAN SEMINAR MITIGASI WABAH LSD

Ketum PDHI bersama para pembicara seminar

Lumpy Skin Disease (LSD) merupakan penyakit yang baru - baru ini mewabah di Indonesia khususnya di Provinsi Riau. Atas kekhawatiran mewabahnya LSD PB PDHI menggelar seminar nasional terkait mitigasi wabah penyakit LSD secara luring di Hotel Grand Whiz Simatupang maupun daring mellaui aplikasi Zoom Meeting pada Jum'at (1/4) yang lalu. 

Ketua Umum PDHI Drh Muhammad Munawaroh menyatakan keprihatinannya atas datangnya kembali penyakit baru ke Indonesia. melalui webinar ini diharapkan nantinya PDHI dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait mitigasi wabah LSD. 

"Sebagai partner pemerintah kami ingin berbuat lebih, memberikan rekomendasi bagaimana sebaiknya wabah ini ditangani. Sapi dan daging sapi sudah menjadi bagian penting negara ini, dengan adanya LSD ini juga akan berpotensi mengganggu supply dan demand daging sapi. Nah makanya hal ini harus sgera ditangani supaya tidak seperti ASF kemarin," kata Munawaroh dalam sambutannya.

Hadir sebagai narasumber yakni Drh Arif Wicaksono (Kasubdit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan), Drh Tri Satya Putri Naipospos (Ketua Umum CIVAS), Prof Widya Asmara (Guru Besar FKH UGM), dan Didiek Purwanto (Ketua Umum GAPUSPINDO). 

Drh Arif Wicaksono yang menjadi narasumber pertama mengatakan bahwa hingga kini LSD yang mewabah di Riau telah menginfeksi 381 ekor sapi secara keseluruhan dan sapi yang mati akibat LSD tercatat sebanyak 3 ekor, dan yang dipotong secara terpaksa sebanyak 14 ekor. 

"Kabupaten Indragiri Hulu merupakan kabupaten yang terbanyak terinfeksi LSD, kami masih melakukan mitigasi, dan sudah melakukan vaksinasi kepada sapi - sapi yang masih belum terinfeksi. Pemerintah sendiri sudah menggelontorkan 450.000 dosis vaksin untuk melakukan vaksinasi di sana," tutur Arif.

Sementara itu Drh Tri Satya Putri Naiposos secara mendalam menjelaskan epidemiologi penyakit ini. Ia bialng bahwa LSD menyebar dari benua Afrika yang juga banyak menyerang ruminansia di sana. Penyebarannya paling banyak dikarenakan oleh kontak langsung dan juga melalui vektor serangga seperti nyamuk, lalat pengisap darah, dan caplak.

"Yang juga perlu kita cermati penyakit ini memang tidak begitu mematikan, namun tetap harus dicegah. Terlebih lagi ini merupakan penyakit eksostik di sini, makanya kita harus banyak belajar dari beberapa negara Afrika. Jangan lupakan satwa liar juga, karena satwa liar di sana (Afrika) secara serologis terdeteksi LSD, makanya kalau perlu satwa liar kita dilakukan itu uji serologis biar kita tahu juga keadaanya," tutur wanita yang akrab disapa Ibu Tata tersebut.

Sementara itu Prof Widya asmara menyatakan bahwa LSD bukanlah penyakit yang zoonotik. Ini juga sekaligus mengonfirmasi berita - berita hoax terkait LSD yang beredar di media sosial dan beberapa portal berita.

"Jadi enggak usah takut makan daging atau olahan daging, ini bukan penyakit yang zoonotik. Jadi jangan sampai masyarakat menerima berita - berita hoax mengenai LSD. Daging hewan yang terinfeksi LSD masih boleh dikonsumsi, hanya masalah etika saja," tutur Prof Widya.

Kesiapan pelaku usaha terkait wabah LSD juga dipaparkan oleh Didiek Purwanto. Menurutnya, pelaku usaha terutama feedlot sudah pasti siap dengan hal ini, namun ia menyatakan keraguannya bahwa akan kesiapan peternak mandiri.

"Saya kemarin ke Jawa Timur nanya ke peternak, mereka nggak tahu itu LSD. Di Riau sendiri bahkan saya tanya kalau peternak malah enggak takut LSD, soalnya enggak bikin sapi mati sekaligus banyak kaya penyakit Jembrana, nah ini harus dibenahi," tutur Didiek. (CR)

ASOHI GELAR WEBINAR PERESEPAN POPULATIF

Webinar ASOHI, lebih tahu peresepan obat hewan dalam populasi

Kamis (10/3) ASOHI menggelar workshop online mengenai perespan populatif secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Dalam sambutannya Ketua Umum ASOHI Drh Irawati Fari menyatakan bahwasanya tujuan diadakannya acara tersebut tentunya untuk menambah pengetahuan para dokter hewan terkait meresepkan obat secara populatif, terutama obat keras semisal antimikroba.

"Perlu saya ingatkan juga bahwa dalam Permentan 14 Tahun 2017 tentang klasifikasi obat hewan disebutkan bahwa penggunaan obat keras harus diresepkan oleh dokter hewan dan diawasi oleh dokter hewan. Makanya dokter hewan dan profesi terkait (apoteker) perlu mengetahui dan menjalankan ini," tutur Irawati.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Drh Nuryani Zainuddin mengapresiasi dan mendukung acara yang diadakan oleh ASOHI tersebut. Selain terakit peraturan pemerintah, menurut Nuryani isu AMR yang telah berhembus secara global juga menjadi perhatian pemerintah, itulah mengapa dalam peresepan obat hewan terutama antimikroba harus diperhatikan peresepannya sesuai peraturan perundangan, agar tidak menimbulkan residu pada produk hewan yang dikonsumsi.

"Semoga acara ini bisa terus digelar dan baik dokter hewan maupun apoteker kedepannya semakin berkompeten dalam melakukan peresepan," kata Nuryani.

Sesi pertama dimulai dengan refreshing kembali ilmu reseptir yang dibawakan oleh Muvita Rina Wati Apt. staff pengajar Fakultas Farmasi UGM. Dalam presentasinya peserta diingatkan kembali mengenai cara menulis resep, singkatan - singkatan yang digunakan dalam bahasa latin, serta etika dan kaidah - kaidah peresepan baik pada kedokteran manusia maupun hewan.

Narasumber kedua dalam acara tersebut yakni Dr Nunung Yuniarti Apt. yang juga berasal dari almamater yang sama. Nunung menjelaskan secara mendetail bagaimana menulis peresepan bagi hewan dalam suatu populasi baik pada pakan maupun air minum. 

"Untuk air minum dokter hewan harus tahu jumlah yang dibutuhkan, karena nanti tidak semua air akan terpakai, sehingga sisanya akan menjadi limbah dan tidak bisa dibuang begitu saja. Jadi harus panjang rencananya sampai ke eliminasi sisa airnya," kata Nunung.

Ia juga menjelaskan hal - hal yang perlu diperhatikan apabila dokter hewan meresepkan obat kepada suatu populasi.

"Dalam satu populasi mungkin tidak semua hewan sakit, ada yang sehat juga, nanti efeknya mungkin berbeda, makanya sebaiknya hewan yang sakit dipisahkan sebelum memberikan obat dalam populasi," tutur dia.

Sesi kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan brainstorming terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regulasi, dan teknis terkait obat hewan serta realita yang terjadi di lapangan. Diharapkan nantinya akan ada tindak lanjut dari pemerintah dari sektor ini karena hal ini tidak hanya menyangkut aspek kesehatan hewan, tetapi juga menyangkut kesehatan manusia, dan lingkungan (CR).

BBVET WATES BERSIAP MENJADI PUSAT BIOFARMAKA VETERINER ASEAN

BBVet Wates, bersiap menjadi pusat biofarmaka veteriner di kawasan ASEAN

Forum Pimpinan Laboratorium Veteriner ASEAN (ASEAN Laboratory Director Forum/ALDF) mengapresiasi langkah Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates dalam mempersiapkan diri menjadi Pusat Bioinformatika Veteriner ASEAN. Hal ini mengemuka dalam pertemuan ALDF kedelapan yang dilaksanakan secara daring dengan tuan rumah Malaysia (16/3/2021).

Delegasi Indonesia dari BBVet Wates, drh. Hendra Wibawa, MSi., PhD., sebagai perwakilan instansi penjuru (focal point) ALDF menyampaikan inisiatif yang telah dilakukan Indonesia, antara lain pelatihan bioinformatika untuk laboratorium kesehatan hewan se-ASEAN pada tanggal 1-3 Februari 2021.

"Pelatihan ini dihadiri oleh lebih dari 20 orang perwakilan laboratorium dan pengambil kebijakan dari sembilan negara ASEAN," tambah Hendra.

Sebelumnya, BBVet Wates telah menyosialisasikan penerapan bioinformatika dalam monitoring virus influenza (flu burung) di Indonesia kepada delegasi kelompok kerja teknis avian influenza di ASEAN (Avian Influenza Group in ASEAN, AIGA) pada tahun 2018.

Sementara itu, drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa, PhD., Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (Kementan) menyambut baik capaian ini.

Dia meyakini bahwa dengan BBVet Wates menjadi Pusat Bioinformatika ASEAN, akan meningkatkan kepercayaan negara tujuan ekspor Indonesia dalam pemenuhan persyaratan kesehatan hewan dan keamanan pangan komoditas, juga meningkatkan daya saing ekspor Indonesia.

Fadjar menambahkan bahwa setelah pertemuan pada forum tersebut, langkah selanjutnya adalah mendapatkan persetujuan formal di tingkat menteri-menteri pertanian ASEAN.

"BBVet Wates dinilai telah memenuhi persyaratan teknis sebagai pusat bionformatika regional ASEAN, tinggal kita dapatkan persetujuan formalnya," jelas Fadjar.

Lebih lanjut, Fadjar juga menerangkan bahwa selain rencana BBVet Wates sebagai Pusat Bioinformatika Veteriner ASEAN, Kementan juga merencanakan untuk menjadikan unit pelaksana teknis ini sebagai calon laboratorium referensi flu burung ASEAN bersama laboratorium serupa di Malaysia.

Ia kemudian menyampaikan bahwa saat ini BBVet Wates sudah menjadi laboratorium referensi nasional untuk flu burung dengan penunjukan Menteri Pertanian.

Keunggulan lain dari BBVet Wates menurut Fadjar adalah laboratorium ini memimpin jejaring laboratorium tingkat nasional dalam monitoring virus influenza atau Influenza Virus Monitoring in Animal (IVM) dan telah dilengkapi dengan platform data elektronik berbasis web yaitu IVM Online. Hasil IVM telah digunakan oleh Pemerintah untuk menetapkan kebijakan vaksin dan vaksinasi Avian Influenza.

"Ini merupakan modal utama kita menjadikan BBVet Wates sebagai pusat bionformatika regional dan laboratorium referensi flu burung ASEAN," pungkasnya. (INF)

TARGET INDONESIA BEBAS RABIES 2030

Webinar Hari Rabies Se-dunia : 2030 Indonesia harus bisa bebas dari rabies

Target Indonesia untuk terbebas dari rabies pada tahun 2030 dalam pelaksanaannya harus didukung perencanaan yang baik. Target per wilayah dan upaya pengendaliannya juga harus dibuat lebih jelas, sehingga dukungan anggaran untuk pengendalian dapat direncanakan dengan tepat.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementan, Nasrullah pada saat membuka acara Webinar Hari Rabies Sedunia dengan tema Vaksin Rabies Oral: Inovasi dalam Pemberantasan Rabies.

Rabies atau penyakit anjing gila masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan di Indonesia. Tercatat delapan provinsi dan beberapa kabupaten serta pulau di Indonesia bebas penyakit ini, sedangkan sisanya masih merupakan wilayah tertular.

"Saya berharap, webinar ini dapat memberikan masukan untuk upaya yang lebih baik dalam pemberantasan rabies di Indonesia ke depan," ucapnya.

Dalam webinar yang dihadir sekitar 400 orang peserta melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting dan disiarkan langsung melalui YouTube tersebut juga hadir Allaster Cox, Kuasa Usaha Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Allaster menyampaikan dukungannya untuk berbagai upaya pemberantasan rabies di Indonesia. Ia berharap bahwa dengan program Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP), kerjasama di bidang ketahanan kesehatan di antara kedua negara makin kuat.

Webinar yang diselenggarakan selama hampir tiga jam tersebut menghadirkan berbagai ahli di bidang rabies dan penggunaan vaksin oral rabies baik di tingkat nasional maupun internasional.

Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, Kementan dalam paparannya menyampaikan program dan strategi pengendalian rabies di Indonesia. Ia mengakui bahwa pengendalian rabies di Indonesia masih berhadapan dengan berbagai macam tantangan, namun ia mencatat juga bahwa ada banyak pembelajaran dan kisah sukses pelaksanaan program ini.

"Beberapa wilayah berhasil kita nyatakan bebas dari rabies dengan implementasi program pengendalian dan surveilans intensif. Kita optimistis bahwa dengan dukungan berbagai pihak, khususnya partisipasi masyarakat, target bebas rabies 2030 dapat kita capai" ungkapnya.

Potensi Penggunaan Vaksin Rabies Oral

Sementara itu, Katinka de Balogh, Senior Animal Health and Production Officer, FAO Regional Office for Asia Pacific di Bangkok, Thailand yang mewakili Tripartite FAO/OIE/WHO, menjelaskan tentang situasi rabies dan tantangan yang dihadapi di kawasan Asia. Tidak jauh berbeda dengan Indonesia, kawasan regional juga menghadapi permasalahan yang sama, seperti anjing sebagai penyebab utama penyebaran rabies yang masih dilepasliarkan, keterbatasan sumberdaya, dan masih rendahnya tingkat vaksinasi.

"Ada potensi penggunaan vaksin oral rabies untuk meningkatkan tingkat vaksinasi pada anjing," tambahnya.

Karoon Chanachai, Development Assistance Specialist, Regional Animal Health Advisor, USAID Regional Development Mission Asia, menyampaikan pengalamannya saat masih bekerja di Pemerintah Thailand dalam proyek percontohan pemanfaatan vaksin oral rabies untuk meningkatkan jumlah dan cakupan vaksinasi pada anjing di beberapa wilayah di Thailand.

Karoon memastikan bahwa pelaksanaan vaksinasi rabies dengan vaksin oral menunjukkan hasil yang menjanjikan.

Hal serupa disampaikan oleh Ad Vos, Scientific Expert Rabies, Department of Veterinary Public Health, Ceva Sante Animale, yang memiliki pengalaman puluhan tahun di bidang ini. Ia mencontohkan beberapa percobaan lapangan yang telah dilakukan di beberapa negara selain Thailand, yang menunjukkan bahwa dengan penanganan sesuai standar vaksin oral ini aman dan dapat menimbulkan kekebalan yang diharapkan.

Catatan terkait kemanan vaksin oral rabies juga disampaikan Gyanendra Gongal, Regional Advisor WHO Regional Office for South East Asia (SEARO), yang menekankan pentingnya pemenuhan standar internasional dalam penggunaan vaksin rabies oral.

Dalam ucapan penutupan, Fadjar yang mewakili Dirjen PKH menegaskan komitmen Kementan dalam mendukung target bebas rabies di Indonesia dan global pada tahun 2030, dan menekankan pentingnya mempertahankan daerah bebas serta secara bertahap membebaskan daerah tertular. Ia yakin bahwa masih banyak yang peduli dan mendukung pengendalian rabies, terbukti dengan lebih dari 100 pertanyaan/tanggapan pada dua platform yang digunakan.

"Kita akan gaungkan PReSTaSIndonesia 2030, yakni pemberantasan rabies secara bertahap di seluruh Indonesia dengan target bebas pada tahun 2030," pungkasnya. (INF/CR)

 

TINGKATKAN KEMAMPUAN DAN KETERAMPILAN, ASOHI KEMBALI ADAKAN PPJTOH

Foto bersama dalam kegiatan PPJTOH angkatan XIX 2020 di Santika TMII, Jakarta. (Foto: Dok. Infovet)

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan bagi Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH), Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) bekerja sama dengan Direktorat Kesehatan Hewan (Ditkeswan) secara berkesinambungan kembali melaksanakan Pelatihan Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PPJTOH) angkatan XIX 2020 yang berlangsung 3-5 Maret 2020.

“Pada pelatihan kali ini materi yang disampaikan meliputi tiga bagian, yaitu materi tentang perundang-undangan, materi kajian teknis (biologik, farmasetik, feed additive, feed supplement dan obat alami), serta materi tentang pemahaman organisasi dan etika profesi,” ujar ketua panitia pelaksana, Drh Forlin Tinora dalam sambutannya.

Pada kesempatan kali ini, ASOHI turut menghadirkan pihak-pihak kompeten untuk menjadi narasumber, diantaranya Direktorat Kesehatan Hewan beserta Subdit Pengawasan Obat Hewan (POH), Direktorat Pakan, BBPMSOH (Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, Komisi Obat Hewan (KOH), Tim CPOHB (Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik), PDHI (Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia), Pusat Karantina Hewan, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan Ketua Umum ASOHI, beserta Dewan Pakar dan Dewan Kode Etik ASOHI.

Oleh karena itu kegiatan inipun dipandang sangat penting bagi para dokter hewan maupun apoteker yang bekerja sebagai PJTOH. “ASOHI hampir tiap tahun mengadakan pelatihan ini. Sejak berlakunya pelarangan AGP pada 2018, tampaknya kesadaran para dokter hewan dan apoteker terhadap pentingnya pelatihan PJTOH semakin meningkat, sehingga pada 2018 lalu mencapai tiga angkatan, dan pada tahun ini kemungkinan hanya dua angkatan, karena ada beberapa calon peserta yang tidak diikutkan dan kapasitas ruangan tidak memungkinkan ditambah,” kata Ketua Umum ASOHI, Drh Irawati Fari.

Kendati demikian, lanjut dia, selain pelatihan PJTOH tingkat dasar seperti yang sekarang ini berlangsung, ASOHI merencanakan akan menyelenggarakan PPJTOH tingkat lanjutan (advance).

“Pelatihan PJTOH tingkat lanjutan ini akan membahas topik-topik yang lebih mendalam, sehingga ilmu yang diperoleh dari pelatihan tingkat dasar akan terus berkembang dan bermanfaat sesuai perkembangan zaman,” tandas Irawati. (INF)

Seminar Penyakit Infeksi Baru dan Konsep One Health Dikupas

Foto: Dok. Kementan

Memperingati ‘One Health Day’, Kementerian Pertaniaan (Kementan), FAO Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diundang dalam kuliah umu/Studium Generale di Universitas Udayana, Bali, Sabtu (3/11/2018). Direktur Kesehatan Hewan (Dirkeswan), Ditjen PKH, Drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa menjadi salah satu narasumber.

Dalam sesi dialog tersebut, Dirkeswan menyampaikan pemerintah saat ini mewaspadai kemunculan Penyakit Infeksi Baru (PIB) yang mengancam manusia dan hewan.

Fadjar menjelaskan dalam 30 tahun terakhir, PIB semacam Avian Influenza/Flu Burung, Ebola, MERS-COV, Zika Virus maupun SARS biasanya terjadi mencakup geografis yang luas serta mengancam manusia dan menimbulkan kerugiaan ekonomi yang tinggi.

“Pengendalian PIB dan penyakit zoonosis bergerak menuju konsep ‘One Health’ yaitu upaya kolaboratif dari berbagai profesi ilmu kesehatan, bersama dengan dengan disiplin ilmu dan institusi yang berhubungan serta bekerja di tingkat lokal, nasional dan global,” katanya.

Konsep One Health  dimaksudkan untuk mencapai tingkatan kesehatan yang optimal bagi masyarakat, hewan, dan lingkungan. Penanganannya tidak lepas dari tiga sektor penting, yaitu satwa liar, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat.

Lebih lanjut Fadjar menerangkan, kemunculan PIB dan zoonosis erat kaitannya dengan peningkatan populasi manusia dan hewan/ternak, arus urbanisasi yang tinggi, perubahan sistem pertanian dan alih fungsi lahan (kerusakan hutan), serta globalisasi perdagangan hewan.

“Adanya kasus penyakit di satwa liar, kemungkinan dapat menularkan ke hewan domestik atau langsung ke manusia, sehingga memerlukan usaha mitigasi risiko”, ungkap Fadjar.

Komponen penting mitigasi merupakan kemampuan untuk mendeteksi, melaporkan, dan memberi respons awal, sehingga pengendalian penyakit dapat dilakukan di sumber sebelum menginfeksi atau menularkannya ke hewan lain atau bahkan ke manusia.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis (P2TVZ) Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, penyakit zoonosis itu sangat sulit ditemukan obatnya. Menurutnya, flu burung misalkan, saat ini hanya bisa disembuhkan oleh obat Tami Flu.

Oleh karena itu, 3E yang menjadi keutamaan dari One Health yaitu early detection, early reporting dan early response mutlak untuk ditingkatkan di semua sektor. “Kerja bersama lintas elemen menjadi dasar terwujudnya dan terlaksananya one health," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Team Leader FAO ECTAD Indonesia James McGrane mengakui, One Health mudah diucapkan, tapi sulit melaksanakannya. Semua pihak harus membangun empati sosial dan semangat kekeluargaan yang kuat, sehingga semua elemen sosial dari berbagai pemangku kepentingan menyatu.

“Saya melihat realisasi pengendalian rabies di Bali yang dilakukan Kementerian Pertanian, FAO, dan lainnya. Di sana terlihat  keberhasilan menyusun Tata Laksana Gigitan Terpadu (Takgit) yang membuat penanganan rabies lebih cepat,” ujarnya.

Konsep tersebut merupakan upaya strategis untuk menjauhkan Indonesia dari ancaman pandemi. 

“Karena Indonesia dikenal sebagai hotspot penyakit baru di Asia, jadi kerja bersama dengan semua sektor itu adalah hal mutlak,” jelas Kepala Subdit Keamanan Hayati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lulu Agustina.

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana I Nengah Kerta Besung berharap, para mahasiswa yang hadir dalam perayaan One Health Day akan menjadi agen perubahan yang dapat berkolaborasi, berkoordinasi, dan berkomunikasi lebih baik lagi dalam mengatasi ancaman pandemi.

“Komunikasi dan keterlibatan mahasiswa diharapkan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan,” pungkasnya. (NDV)

Waspada African Swine Fever

Biosekuriti kandang harus ditingkatkan guna mencegah babi terserang penyakit (Foto: Pinterest)

Pernyataan resmi dicetuskan FAO selaku Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 28 Agustus 2018. Dalam pernyataan tersebut, FAO menanggapi situasi darurat wabah African Swine Fever (ASF) di China berpotensi menjadi ancaman dan menyebar ke negara-negara Asia lainnya

FAO mendesak kolaborasi regional termasuk pemantauan dan langkah-langkah kesiapan yang lebih kuat. Lebih lanjut FAO menjelaskan bahwa wabah ASF di China serta deteksi kasus baru di daerah-daerah yang berjarak lebih dari seribu kilometer di wilayah dalam negeri China, dapat berarti virus babi yang mematikan ini dapat dan berpotensi menyebar ke negara-negara Asia lainnya kapan saja.

Mengutip dari halaman resmi Facebook Direktorat Kesehatan Hewan Ditjen PKH, Jumat (7/9/2018), ASF pertama kali dideskripsikan tahun 1921. Sebaran penyakit ada di 28 negara-negara Afrika Sub-Sahara. Selain itu, pernah menjadi masalah besar yang menimpa di Eropa Tengah dan Eropa Timur.

Tahun 2018, ASF diketahui merebak di China dan menimbulkan kecemasan. ASF merupakan penyakit yang disebabkan virus dan dapat menulari babi baik yang liar maupun domestik. Sampai saat ini belum ditemukan vaksin untuk menanggulangi ASF.

Ketua Asosiasi Monogastrik Indonesia (AMI), Sauland Sinaga, dihubungi Infovet kemarin (6/9/2018) menanggapi. “Indonesia harus mewaspadai ASF ini. Kebijakan impor perlu dicermati untuk produk hewan atau olahan,” ungkapnya.

Imbuh dia, AMI telah melakukan sosialisasi di kalangan peternak untuk lebih meningkatkan biosekuriti di kandang babi. “Biosekuriti atau manajemen kebersihan kandang babi harus diperhatikan. Sanitasi kandang dilakukan secara berkala menggunakan desinfektan,” tegasnya. (NDV)