FAO DAN KEMENTAN UNDANG BARA GELAR WORKSHOP AMR

Foto Bersama Para Peserta dan Trainer

Resistensi antimikroba (AMR) tentunya sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Isu tersebut bahkan merupakan salah satu topik yang dibahas oleh para pemimpin dunia pada KTT G-20 di bali beberapa waktu yang lalu.

Indonesia sendiri masih berjuang dalam mengendalikan resistensi antimikroba. Dengan tujuan studi banding sekaligus berbagi pengalaman, FAO ECTAD Indonesia bersama Kementan melaksanakan kegiatan workshop mengenai AMR bertemakan MPTF - BARA Traning and Workshop di Hotel Aston Priority, Jakarta Selatan (23/5) lalu. Pesertanya merupakan semua stakeholder baik pemerintah dan swasta yang bergerak dalam bidang medis, akuakultur, dan pertanian yang bersinggungan dengan penggunan antimikroba. 

Kasubdit POH Drh Ni Made Ria Isriyanthi yang hadir mewakili Direktur Kesehatan Hewan dalam sambutannya menyatakan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mendukung keberlangsungan acara tersebut. Ia menyebut bahwa pelatihan ini merupakan upaya dari pemerintah dalam mengendalikan resistensi antimikroba.

"Kita berkolaborasi dengan BARA dan FAO juga bukan tanpa alasan, di Bangladesh kampanye AMR ini sangat masif, dan kita bisa mengambil hal - hal positif dari mereka," tutur Ria.

BARA (Bangladesh AMR Response Alliance) sendiri merupakan organisasi independen yang terdiri dari bermacam profesi yang berhubungan dengan medis seprti dokter, dokter hewan dokter gigi, apoteker, dan semua pihak yang berkecimpung di sektor keamanan pangan, akuakultur, dan pertanian secara luas.

Hal tersebut disampaikan oleh Jahidul Hasan selaku fasilitator / trainer dalam acara tersebut Pria yang berprofesi sebagai apoteker tersebut juga merupakan salah satu anggota BARA. Ia mengatakan bahwa BARA terbentuk sejak tahun 2018 atas keresahan mengenai resistensi antimikroba yang terjadi di Bangladesh.

Di negaranya, Jahidul mengatakan bahwa penggunaan antimikroba di berbagai sektor dapat dibilang sangat serampangan. Bahkan ia menyebut bahwa seorang profesor di satu rumah sakit besar di Bangladesh sampai terkaget - kaget bahwa bakteri yang diisolat dari rumah sakit tempatnya bekerja merupakan superbug alias bakteri yang resisten terhadap berbagai macam jenis antibiotik.

"Ini tentu sangat meresahkan, oleh karena itu kami berinisiatif membangun BARA. semua sektor kami rangkul, dokter, dokter gigi, dokter hewan, bahkan dari sektor akuakultur dan pertanian juga boleh, kami tidak membatasi keanggotaan kami, siapapun yang merasa terpanggil akan masalah ini boleh menjadi anggota kami," tuturnya.

Kegiatan yang dilakukan BARA antara lain melakukan penyuluhan, pendampingan, konsultasi, dan pelatihan ke masyarakat, pelajar, mahasiswa, kalangan medis, bahkan petani, peternak, dan pembudidaya ikan. Mereka umumnya melaksanakan kegiatan dengan pendekatan yang persuasif dan menyenangkan sehingga masyarakat menerima kedatangan mereka.

"Kami memulai dari bawah, mengumpulkan data, melihat apa yang terjadi, dan melakukan action sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan. Pemerintah pun ikut andil dalam hal ini, karena kami tahu bahwa data adalah hal yang penting juga bagi mereka dalam mengambil keputusan," kata Jahidul.

Dari data yang terkumpul, BARA kemudian mengolahnya dan menjadikanya aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat. Dari situlah masyarakat dapat mengakses isu tentang AMR, teredukasi, dan lebih menyadari pentingnya isu tersebut.

Dalam kesempatan yang sama Drh Erianto Nugroho selaku perwakilan FAO ECTAD Indonesia mengatakan bahwa program ini sangat bagus dan esensial bagi Indonesia yang tengah berjuang menghadapi AMR. Ia menilai dari sini Indonesia bisa banyak belajar, membagi dan berbagi pengalaman terutama challenge di lapangan terkait pengendalian AMR.

"Bisa saja kita membuat semacam organisasi kaya BARA, orang yang ikut yang benar - benar independen. Tapi sebagus - bagusnya program yang dibuat kalau masyarakatnya tidak aware akan hal ini juga rasanya percuma, jadi fokus utamanya bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat dulu ya mungkin," tutur dia.

Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari dimulai dari 23-26 Mei 2023. Diharapkan dengan selesainya kegiatan ini kapasitas Indonesia dalam mengendalikan AMR semakin meningkat dan lebih baik. (CR)

PROVINCIAL BRIDGING WORKSHOP UNTUK MEMPERKUAT PROGRAM PENGENDALIAN RABIES DI BALI

Provincial Bridging Diharapkan Dapat Membantu Pemerintah Tanggulangi Rabies

Berbagai Organisasi Non Pemerintah (NGO) seperti FAO, WHO, WOAH, GARC, FLI Jerman, dan Tim Kesiapsiagaan Epidemi Jerman mengadakan provincial bridging workshop untuk pengendalian rabies di Bali dari tanggal 12 hingga 14 April 2023. Tujuannya tentu saja untuk  mendukung Pemerintah Indonesia dalam pengendalian penyakit rabies terutama di Bali. 

Pada lokakarya ini, peserta diajak membahas status penyakit rabies di Bali saat ini, strategi pengendaliannya, serta mengidentifikasi kegiatan lintas sektoral untuk mencapai target pemberantasan rabies global "zero by 2030". Metodologi International Health Regulations dan Performance of Veterinary Services (IHR-PVS) diadaptasi untuk memfasilitasi kolaborasi lintas sektor untuk kegiatan strategis dalam pencegahan dan pengendalian rabies di seluruh wilayah di Bali.

Ada beberapa rekomendasi dan tindak lanjut yang dihasilkan dari kegiatan ini, antara lain pembentukan tim koordinasi pencegahan dan pengendalian zoonosis dan penyakit menular baru (emerging infectious diseases) di Bali, menyusun program tematik penganggulangan rabies, serta mengadopsi hasil lokakarya dalam bentuk roadmap bersama untuk pemberantasan rabies sebagai rencana kerja lintas sektoral di Bali. Sebagai catatan, Indonesia merupakan negara kedua yang menjadi percontohan lokakarya ini selain Ghana. (WF)

BERSAMA MENCEGAH RESISTENSI ANTIMIKROBA

Dibutuhkan kerjsama lintas sektor dalam mengendalikan AMR

Sebagaimana kita ketahui bahwa pekan kesadaran antimikroba sedunia (World Antimicrobial Awareness Week) diperingati tiap tahunnya pada 18 - 24 November. Peringatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran ketahanan antimikroba secara global dan mendorong praktik nyata para pemangku kepentingan, termasuk sektor kesehatan, perikanan, dan peternakan, untuk mencegah bahaya kesehatan pada manusia akibat resistansi antimikroba.Resistensi antimikroba juga sudah menjadi isu global, buktinya dalam pertemuan G20 nanti isu tersebut merupakan salah satu isu yang bakal dibahas. 

Dalam rangka memperingati event tersebut FAO, WHO, USAID, bersama Kementerian Kesehatan, Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berkolaborasi melaksanakan media briefing mengenai pentingnya antimikroba kepada awak media (18/11) yang lalu melalui daring zoom meeting.

AMR Kian Mengkhawatirkan

Dalam presentasinya Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalsum Komaryani mengatakan bahwa saat ini kematian akibat resistensi antimikroba mencapai 700 ribu orang per tahun dan diprediksi di tahun 2050 bisa mencapai 10 juta orang per tahun di seluruh dunia.

"Distribusinya diprediksi terbanyak di Asia dan Afrika sekitar 4,7 juta jiwa dan Afrika 4,1 juta jiwa, sisanya di Australia, Eropa, Amerika,” tutur Kalsum.

Kalsum menjelaskan, strategi pengendalian resistensi antimikroba yang sudah dilakukan di Indonesia adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman resistensi antimikroba, melakukan peningkatan pengetahuan, dan bukti ilmiah melalui surveilans. Saat ini, ada 20 rumah sakit yang terpilih untuk melakukan surveilans antimikroba yang terdiri dari rumah sakit umum pemerintah pusat dan RSUD.

Upaya selanjutnya pengurangan infeksi melalui sanitasi hygiene, optimalisasi pengawasan dan penerapan sanksi jika peredaran dan penggunaan antimikroba tidak sesuai standar, serta peningkatan investasi melalui penemuan obat, metode diagnostic, dan vaksin baru.

Dalam rencana aksi global tahun 2015, disusun dengan pendekatan multi sektor atau pendekatan One Health. Di dalamnya ada lima strategi utama bagaimana negara-negara dapat melakukan pengendalian AMR dan memitigasi dampaknya, yakni Peningkatan Kesadaran terhadap AMR, Surveilans, Pencegahan Infeksi, Penatagunaan Antimikroba, serta Riset dan Pengembangan.

Peternakan dan Perikanan Berbenah

Beberapa sektor yang rentan berisiko dan kerap disalahkan ketika terjadi resistensi antimikroba adalah perikanan dan Peternakan. Dalam paparannya, Dirjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan TB Haeru Rahayu mengatakan, untuk bisa memelihara ikan, udang, dan komoditas akuatik lainnya dibutuhkan upaya untuk menjaga kesehatannya.

Sementara dalam program manajemen kesehatannya pembudidaya belum bisa lepas dari penggunaan obat, baik itu yang sifatnya herbal maupun yang sifatnya kimiawi. Salah satunya yakni masih digunakannya sediaan antimikrobial seperti beragam jenis antibiotik.

"Ini yang sedang kita coba kendalikan untuk penggunaannya supaya lebih bijak, supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” katanya.

Ia melanjutkan, dampak penggunaan antimikroba yang tidak terkendali kemudian dilepas ke alam atau ke lingkungan maka ini bisa berpengaruh secara tidak langsung.

“Saya beserta jajaran terus memotivasi teman-teman, memotivasi pembudidaya untuk tetap bijak menggunakan antibiotik ketika memang hanya diperlukan saja dan sesuai kebutuhan,” ucap Haeru.

Pengendalian AMR di sektor peternakan juga perlu diperhatikan. Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nuryani Zainuddin mengatakan, Kementan sudah mengeluarkan berbagai regulasi pengendalian di sektor kesehatan hewan.

Secara tegas pada UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 51 ayat 3 menyebutkan setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia. Selain itu, dalam Permentan 14/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan pada pasal 4 disebutkan obat hewan yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia dilarang digunakan pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.

Pihaknya juga telah melakukan surveilans pada populasi umum unggas broiler, survei di provinsi sumber produksi unggas broiler, dan pengembangan sistem surveilans AMR pada bakteri patogen unggas petelur.

“Perlu diperkuat pengawasan bersama. Pada rantai distribusi antimikroba dari produsen sampai dengan konsumen harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan antimikroba,” kata Nuryani.

Memperkuat Kerjasama Dalam Mengendalikan AMR

Berbanding terbalik dengan kecepatan berkembangnya AMR, riset dan penemuan jenis antimikroba baru dalam mengendalikan resistensi antimikroba ini berjalan lambat. Perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Indonesia Benyamin Sihombing mengatakan, dalam laporan tahun 2020, WHO mengidentifikasi dari 26 kandidat antibiotik yang sedang dalam pengembangan klinis untuk menghadapi 8 patogen prioritas dunia, yang ampuh untuk multidrug-resistant hanya dua.

“Padahal kita mau menargetkan 8 patogen tapi hanya 2 yang berhasil. Ini mengartikan bahwa kecepatan munculnya resistensi antimikroba itu jauh melebihi penemuan antibiotik baru yang ampuh,” ucap Benyamin.

Dr Paranietharan yang juga perwakilan WHO untuk Indonesia menuturkan, resistensi antimikroba adalah salah satu ancaman kesehatan masyarakat yang paling mendesak dan membutuhkan aksi yang dilaksanakan dengan segera. Respons berbasis One Health yang berkelanjutan dan mendorong keterlibatan semua sektor, yakni manusia, hewan, tanaman, dan lingkungan, sangatlah penting untuk mengatasi ancaman ini.

Berbeda dengan pandemi Covid-19, AMR bukanlah krisis yang tidak terduga dan kita sudah tahu bagaimana cara mencegahnya. Kita harus meningkatkan pencegahan dan pengendalian infeksi dan WASH (air, sanitasi, dan hygiene).

“Kita harus mempromosikan penggunaan antimikroba yang bertanggung jawab. Kita harus meningkatkan kapasitas laboratorium untuk surveilans. Dan kita harus memperkuat koordinasi lintas sektor maupun kerangka regulasi,” ujar Perwakilan WHO untuk Indonesia tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau FAO senantiasa mendukung pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuannya dalam mengendalikan AMR, sebagaimana tertuang dalam rencana aksi nasional.

“Kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda semua untuk mempromosikan penggunaan antimikroba yang bijak dan bertanggung jawab dalam sistem pertanian pangan, melalui kebijakan dan edukasi publik yang efektif,” kata Rajendra Aryal, Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste. (CR)

TARGET INDONESIA BEBAS RABIES 2030

Webinar Hari Rabies Se-dunia : 2030 Indonesia harus bisa bebas dari rabies

Target Indonesia untuk terbebas dari rabies pada tahun 2030 dalam pelaksanaannya harus didukung perencanaan yang baik. Target per wilayah dan upaya pengendaliannya juga harus dibuat lebih jelas, sehingga dukungan anggaran untuk pengendalian dapat direncanakan dengan tepat.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementan, Nasrullah pada saat membuka acara Webinar Hari Rabies Sedunia dengan tema Vaksin Rabies Oral: Inovasi dalam Pemberantasan Rabies.

Rabies atau penyakit anjing gila masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan di Indonesia. Tercatat delapan provinsi dan beberapa kabupaten serta pulau di Indonesia bebas penyakit ini, sedangkan sisanya masih merupakan wilayah tertular.

"Saya berharap, webinar ini dapat memberikan masukan untuk upaya yang lebih baik dalam pemberantasan rabies di Indonesia ke depan," ucapnya.

Dalam webinar yang dihadir sekitar 400 orang peserta melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting dan disiarkan langsung melalui YouTube tersebut juga hadir Allaster Cox, Kuasa Usaha Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Allaster menyampaikan dukungannya untuk berbagai upaya pemberantasan rabies di Indonesia. Ia berharap bahwa dengan program Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP), kerjasama di bidang ketahanan kesehatan di antara kedua negara makin kuat.

Webinar yang diselenggarakan selama hampir tiga jam tersebut menghadirkan berbagai ahli di bidang rabies dan penggunaan vaksin oral rabies baik di tingkat nasional maupun internasional.

Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, Kementan dalam paparannya menyampaikan program dan strategi pengendalian rabies di Indonesia. Ia mengakui bahwa pengendalian rabies di Indonesia masih berhadapan dengan berbagai macam tantangan, namun ia mencatat juga bahwa ada banyak pembelajaran dan kisah sukses pelaksanaan program ini.

"Beberapa wilayah berhasil kita nyatakan bebas dari rabies dengan implementasi program pengendalian dan surveilans intensif. Kita optimistis bahwa dengan dukungan berbagai pihak, khususnya partisipasi masyarakat, target bebas rabies 2030 dapat kita capai" ungkapnya.

Potensi Penggunaan Vaksin Rabies Oral

Sementara itu, Katinka de Balogh, Senior Animal Health and Production Officer, FAO Regional Office for Asia Pacific di Bangkok, Thailand yang mewakili Tripartite FAO/OIE/WHO, menjelaskan tentang situasi rabies dan tantangan yang dihadapi di kawasan Asia. Tidak jauh berbeda dengan Indonesia, kawasan regional juga menghadapi permasalahan yang sama, seperti anjing sebagai penyebab utama penyebaran rabies yang masih dilepasliarkan, keterbatasan sumberdaya, dan masih rendahnya tingkat vaksinasi.

"Ada potensi penggunaan vaksin oral rabies untuk meningkatkan tingkat vaksinasi pada anjing," tambahnya.

Karoon Chanachai, Development Assistance Specialist, Regional Animal Health Advisor, USAID Regional Development Mission Asia, menyampaikan pengalamannya saat masih bekerja di Pemerintah Thailand dalam proyek percontohan pemanfaatan vaksin oral rabies untuk meningkatkan jumlah dan cakupan vaksinasi pada anjing di beberapa wilayah di Thailand.

Karoon memastikan bahwa pelaksanaan vaksinasi rabies dengan vaksin oral menunjukkan hasil yang menjanjikan.

Hal serupa disampaikan oleh Ad Vos, Scientific Expert Rabies, Department of Veterinary Public Health, Ceva Sante Animale, yang memiliki pengalaman puluhan tahun di bidang ini. Ia mencontohkan beberapa percobaan lapangan yang telah dilakukan di beberapa negara selain Thailand, yang menunjukkan bahwa dengan penanganan sesuai standar vaksin oral ini aman dan dapat menimbulkan kekebalan yang diharapkan.

Catatan terkait kemanan vaksin oral rabies juga disampaikan Gyanendra Gongal, Regional Advisor WHO Regional Office for South East Asia (SEARO), yang menekankan pentingnya pemenuhan standar internasional dalam penggunaan vaksin rabies oral.

Dalam ucapan penutupan, Fadjar yang mewakili Dirjen PKH menegaskan komitmen Kementan dalam mendukung target bebas rabies di Indonesia dan global pada tahun 2030, dan menekankan pentingnya mempertahankan daerah bebas serta secara bertahap membebaskan daerah tertular. Ia yakin bahwa masih banyak yang peduli dan mendukung pengendalian rabies, terbukti dengan lebih dari 100 pertanyaan/tanggapan pada dua platform yang digunakan.

"Kita akan gaungkan PReSTaSIndonesia 2030, yakni pemberantasan rabies secara bertahap di seluruh Indonesia dengan target bebas pada tahun 2030," pungkasnya. (INF/CR)