AYAM SEHAT DAN PRODUKTIF DENGAN VITESEL C

POLBANGTAN BOGOR GELAR BIMTEK DEMI TINGKATKAN PRODUKTIVITAS PETERNAK

Antusiasme Peserta Mengikuti Acara Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis peningkatan kapasitas petani dan penyuluh pertanian wilayah koordinasi Polbangtan Bogor, telah dilaksanakan di Balai Latihan Kehutanan, Jampang tengah, Kabupaten Sukabumi pada Minggu (16/4/2023).

Mengusung tema peternakan terpadu, para peserta yang berasal dari peternak, petani, penyuluh, kelompok tani, dan KWT antusias mendengarkan materi dari narasumber mengenai manajemen kandang domba, Kesehatan domba, dan teknologi pengawetan hijauan ternak (silase).

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan Penyuluh Pertanian merupakan garda terdepan mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi lumbung pangan.

“Kalian (penyuluh pertanian) adalah otaknya petani, pemegang manajemen pertanian di lapangan. Kalian yang menunjukkan mulai dari hulu ke hilir, mulai dari tanam sampai petik hingga jual,” ujar Syahrul.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi mengungkapkan program Bimtek bagi penyuluh merupakan kesempatan yang sangat berharga.

“Melalui Bimtek ini diberikan kesempatan yang lebih luas lagi untuk Penyuluh Pertanian yang telah memiliki pengalaman kerja, untuk dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi, hal ini juga mendukung upaya pemerintah untuk melakukan regenerasi petani sekaligus melahirkan pengusaha muda pertanian yang berdampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat pertanian Indonesia,” tegas Dedi.

Kegiatan bimtek dihadiri secara daring oleh Slamet selaku anggota komisi IV DPR RI, Direktur Polbangtan Bogor, serta dihadiri langsung oleh Yuyus Yustriana, M.P. Sub Koordinator Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi.

Slamet sendiri mengucapkan syukur atas terlaksananya kegiatan bimtek di bulan yang baik ini. Ia berharap semua peserta yang terdiri atas petani, peternak, penyuluh, kelompok wanita tani mampu menyerap ilmu yang disampaikan oleh para narasumber sebanyak-banyaknya sehingga nantinya dapat meningkatkan produktivitas mereka. (CR)

JOKOWI INGIN PEMUDA PAPUA JADI PETERNAK KETIMBANG PNS

Presiden Jokowi Ingin Pemuda Papua Jadi Peternak Ketimbang PNS
(Sumber : CNN Indonesia)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat mendorong pemuda Papua untuk jadi pengusaha seperti beternak ayam, menjadi seniman, pemusik hingga desainer, dibandingkan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal ini disampaikan saat meresmikan Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua. Menurutnya, tak hanya jadi pengusaha, banyak pemuda Papua ingin menjadi seniman, seperti pemusik hingga desainer.

Ia mencontohkan, untuk peternakan, salah satu anak muda Papua bernama Maria berhasil membuktikan kesuksesannya. Bahkan, Maria sudah memiliki lebih dari 2.000 ayam ternak, sehingga ini menjadi contoh baik untuk ditiru oleh seluruh pemuda tak hanya di Papua, tapi seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menawarkan pemuda Papua lainnya, Stella, untuk beternak ayam. Stella menyatakan ia pernah beternak ikan tetapi gagal, sehingga saat ini ingin mencoba beternak ayam seperti Maria.

Stella menyampaikan kepada Jokowi bahwa ia berharap bisa memiliki 10 ribu ayam, jauh lebih banyak dari Maria. Tapi, Kepala Negara ini menyampaikan semua ada proses, tidak bisa langsung sukses.

"Punya dulu 20 ekor (ayam), meningkat jadi 300 ekor. Jangan langsung melompat, nanti mati kayak ikannya repot nanti, rugi gede banget itu hati-hati, pelan-pelan. Apa-apa itu perlu proses pelan-pelan nggak mungkin langsung melompat," jelas Jokowi.

Ia pun mencontohkan dirinya, sebelum menjadi seorang presiden terlebih dulu jadi wali kota, kemudian jadi gubernur, baru naik jadi presiden.

Lebih lanjut, ia mengatakan kondisi ini mencerminkan pemerintah tidak hanya membangun daerah Jawa saja, tapi seluruh Indonesia. Tentunya dimulai dari mendukung kemajuan pemuda yang nantinya menjadi masa depan bangsa.

"Kita berikan kesempatan anak-anak muda kita yang memiliki kreativitas, inovasi, keinginan besar untuk bergerak di bidang fashion, industri kreatif, di bidang peternakan, perikanan, semua memiliki kesempatan karena saya melihat peluang opportunity dan kesempatan di tanah Papua masih besar sekali untuk bisa anak-anak muda masuk," pungkasnya. (INF)

PEMKOT SERANG MENUTUP 6 TITIK USAHA PETERNAKAN

Satpol PP Kota Serang Menyegel Peternakan Ayam Tak Berizin

Pemerintah Kota Serang yang diwakili oleh ASDA I Kota Serang Subagyo bersama dengan Kasatpol PP Kota Serang Heri Hadi, Kepala Dinas PUPR Kota Serang Iwan Sunardi beserta unsur terkait lainnya resmi menutup peternakan ayam di lingkungan Pengasinan Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka, Kamis (19/01). 

Berdasarkan Surat Walikota Serang Nomor: 503/107/Setda/2023 tanggal 18 Januari 2023, peternakan ayam di 6 titik lokasi yaitu Pengelola Peternakan link. Lebak Kel. Lebakwangi, Pengelola Peternakan link. Jelalang Kel. Pengampelan, Pengelola Peternakan link. Cipugur Kel. Pabuaran, Pengelola Peternakan link. Rabcabesi Kel. Cigoong, dan PT. Tunas Muda Sakti link. Pengasinan Kel. Cigoong resmi ditutup oleh Pemerintah Kota Serang. 

Pada kesempatan tersebut, ASDA I Kota Serang Subagyo menyampaikan bahwa penutupan yang dilakukan pada 6 titik lokasi ini karena peternakan tersebut tidak memiliki izin dan melanggar Perda No. 8 tahun 2020 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Serang.

"Keberadaan peternakan di 6 lokasi tersebut tidak memiliki izin satupun baik dari OSS maupun dari OPD terkait di Kota Serang dan ini melanggar Perda No. 8 tahun 2020" Ucapnya.

Selain karena tidak memiliki izin dan tidak sesuai RTRW, disampaikan Subagyo alasan lainnya terkait menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu masyarakat serta dapat mengganggu kesehatan warga sekitar. 

"Kemudian selanjutnya bahwa keberadaan peternakan juga menganggu aktivitas warga karena menimbulkan bau yang tidak sedap termasuk juga menimbulkan lalat yang tentu juga mengganggu kesehatan masyarakat" Ucapnya.

Lebih lanjut, Subagyo menegaskan untuk daerah Kecamatan Walantaka berdasarkan RTRW Kota Serang tidak diperbolehkan ada peternakan sehingga tidak izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Serang. 

"Kalau untuk di Walantaka sesuai dengan RTRW Kota Serang tidak diperbolehkan ada peternakan sehingga memang tidak dapat diizinkan untuk keberadaannya di Kecamatan Walantaka, baik dari tata ruang maupun dari perizinan-perizinan lain" Ucapnya. 

Salah satu perwakilan warga Kecamatan Walantaka Manah merasa senang karena ditutupnya peternakan ayam di lingkungannya sehingga warga tidak lagi harus mencium bau yang tidak sedap. 

"Alhamdulillah senang karena akhirnya gak ada bau lagi, bebas dari lalat juga, intinya sangat senang dengan penutupan ini" Ucapnya. 

Seusai Rapat Paripurna, menanggapi penutupan peternakan ini, Wali Kota Serang H. Syafrudin mengatakan untuk sementara di 6 lokasi ini yang di tutup oleh Pemerintah Kota Serang dan untuk lokasi berikutnya menunggu pencabutan izin dari Pemerintah Pusat. 

"Sementara yang menjadi protes warga itu dulu, untuk Pasuluhan itu ada izin yang dikeluarkan oleh pusat makanya itu akan dicabut dulu oleh kami, setelah ada jawaban dari pusat kami juga akan menutup kembali, kita mengajukan pencabutan ke pusat, belum ada jawaban sampai sekarang, untuk yang 6 itu sudah jelas-jelas melanggar aturan karena tidak ada izin satupun" Ucapnya.  (INF)

NASRULLAH : PETERNAK KORBAN PMK SUDAH DIBANTU, JUMLAH KASUS TURUN

Direktur Jenderal Peternakan dan Keswan Disela Kunjungan Kerjanya

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, disela-sela kegiatannya bersama DPR RI di kawasan KBB belum lama ini mengatakan banyak manfaat pemberian kompensasi kepada peternak akibat PMK.

Menurutnya,  pemberian bantuan dalam keadaan darurat PMK diberikan kepada orang perseorangan atau peternak yang memenuhi persyaratan administratif dan kriteria hewan yaitu ternak yang mati atau tertular PMK yang dikenakan pemotongan bersyarat.

"Pemerintah berkomitmen untuk memberikan ganti rugi, terutama untuk pencegahan dan pengendalian wabah PMK, serta untuk meringankan beban para peternak," kata Nasrullah.

"Melalui bantuan pemerintah kita harapkan akan dapat mengurangi dampak kerugian ekonomi dan mendukung pemulihan ekonomi sub sektor peternakan, khususnya bagi para peternak," ungkapnya.

Nasrullah pun menyebutkan, saat ini jumlah ternak yang sakit PMK terus menurun sejak puncak kasus tanggal 26 Juni 2022.

"Penurunan kasus bulan Oktober dibandingkan bulan September 2022 adalah sebesar 27,84%," tutup Nasrullah mengakhiri penjelasannya.

KUNJUNGI KABUPATEN GARUT, SATGAS PMK SOSIALISASIKAN HAL INI

Satgas PMK Berdiskusi Bersama Stakeholder Peternakan Sapi di Garut

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK Nasional Letnan Jenderal TNI Suharyanto melakukan kunjungan ke Kabupaten Garut tepatnya di Kecamatan Cikandang dan Cikajang pada Kamis (20/10) lalu. Disana dirinya memantau perkembangan PMK sembari berdiskusi bersama stakeholder dan mengecek penerapan lima strategi utama penanganan wabah PMK, mulai dari testing, aplikasi biosekuriti, pengobatan, vaksinasi, serta pemotongan bersyarat.

Komar, salah satu peternak mengungkapkan bahwa para peternak di derahnya telah melakukan testing pada sapi perah dan langsung melakukan pengobatan secara tradisional jika menemukan gejala sapi perah yang terpapar PMK.

“Waktu masih awal wabah PMK menyebar, kami langsung melakukan pengobatan tradisional menggunakan racikan kunyit, gula merah dan lemon untuk dikonsumsi oleh sapi perah. Kemudian dilanjutkan dengan tindakan dari dokter hewan,” ujar Komar.

“Kami juga melakukan pemotongan sapi perah untuk mencegah penularan serta agar tidak mubazir sehingga daging sapi masih bisa diolah dan dijual kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Komar melanjutkan bahwa para peternak masih belum pulih secara signifikan dari sisi ekonomi.

“Jika dilihat dari sisi ekonomi, Desa Cikandang belum pulih karena minimnya informasi terkait bantuan maupun kompensasi jika sudah melakukan pemotongan,” tutur Komar.

Perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cikandang Bahrudin turut menjelaskan bahwa para peternak Desa Cikandang membutuhkan pendampingan untuk dapat melakukan proses pengajuan bantuan dengan tepat.

“Para peternak Desa Cikandang koperatif dan sigap untuk melakukan pencegahan wabah PMK, namun masih dibutuhkan pendampingan terkait proses pengajuan bantuan jika peternak telah melakukan pemotongan bersyarat,” ujar Bahrudin. 

“Hal inilah yang menjadi kendala pemulihan ekonomi Desa Cikandang karena telah melakukan pemotongan sapi perah namun subsidi bantuan belum didapatkan sehingga peternak mengalami kerugian,” imbuhnya.

Perwakilan dari Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia (IDHSI) drh. Supriyanto menjelaskan terkait pelaporan pemotongan bersyarat sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 8373/KPTS/HK.160/F/8/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberian Bantuan dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku.

“Tertanggal setelah 4 Agustus 2022, peternak bisa melakukan pelaporan sesuai persyaratan berkas dalam SK Juknis yang telah ditetapkan,” jelas Supriyanto.

“Sedangkan kendala yang ditemukan jika telah melakukan pemotongan bersyarat sebelum tanggal 4 Agustus, tetap dilaporkan saja,” tegas Supriyanto.

“Mohon Kepala Desa serta dokter hewan setempat dapat secara koperatif memenuhi pengajuan berkas administrasi oleh para peternak yang telah melakukan upaya pencegahan sejak awal melalui pemotongan bersyarat sehingga perlahan kerugian ekonomi yang terjadi dapat ditangani,” tambah Supriyanto. 

Tenaga Ahli Ketua Satgas Penanganan PMK Nasional sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Firdaus mengungkapkan bahwa para peternak Desa Cikandang akan didampingi oleh tim Satgas Penanganan PMK Nasional mulai dari penginputan data ke iSIKHNAS, penyusunan berkas pengajuan pemotongan bersyarat serta membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi di lapangan.

“Satgas PMK Nasional akan melakukan pelatihan dan pendampingan bagi para peternak di Jawa Barat, termasuk Desa Cikandang terkait pelaporan yang selama ini masih minim diketahui oleh peternak pada 21 Oktober di Kota Bandung,” jelas Firdaus.

“Para peternak bisa berinteraksi langsung untuk mengetahui cara yang tepat dan sistematis sehingga pelaporan dan pencairan bantuan bagi peternak yang telah melakukan pemotongan bersyarat dapat dilakukan dengan efektif,” tutur Firdaus.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Cikandang per tanggal 22 Juni 2022, dari total 305 ekor sapi perah yang dimiliki peternak, terdapat 172 ekor yang terjangkit wabah PMK dan 19 ekor mati akibat terpapar wabah PMK. 

Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan bantuan potong bersyarat baginpara peternak mulai dari hewan jenis sapi dan kerbau senilai 10 juta rupiah, kambing dan domba senilai 1,5 juta rupiah serta babi senilai 2 juta rupiah. 

Adapun berkas pelaporan dan pengajuan yang harus disiapkan meliputi photocopy KTP peternak, bukti lapor kasus ternak di website iSIKHNAS, surat keterangan memiliki ternak dari Kepala Desa serta surat keterangan dari dokter hewan berwenang. (INF)

INDONESIA JALIN KERJASAMA INTERNASIONAL KENDALIKAN PMK

Petugas Teknis di Lapangan Memeriksa Sapi Terindikasi PMK

Indonesia tengah berupaya mengendalikan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang nusantara. Hingga saat ini, vaksinasi telah diluncurkan di provinsi-provinsi tersebut, bersama dengan upaya nasional lainnya seperti karantina hewan dan peningkatan protokol biosekuriti 

  

Untuk meningkatkan upaya tersebut, Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama internasional dengan menggandeng Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-bangsa (FAO) serta berbagai mitra internasional, seperti Pemerintah Australia. 

 

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL), mengatakan selain memaksimalkan vaksinasi sebagai agenda temporary dan permanen dalam penanganan PMK, pemerintah juga terus melakukan pengobatan dan penyemprotan kandang dengan disinfektan sebagai upaya penekanan penularan PMK.  Mengenai hal ini, Mentan menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kontribusi besar semua pihak dalam menangani PMK.  

 

Terkait dengan kunjungan Menteri Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia, Mentan SYL mengatakan banyak hal yang didiskusikan terkait kerjasama antar dua negara dalam sektor pertanian. 

  

“Banyak hal yang kami diskusikan, isu global, tantangan-tantangan climate change, dan kebutuhan dua negara baik dalam pengamanan pertanian di Indonesia dan Australia,” ucap Mentan SYL 

  

Salah satu isu yang dibahas dengan serius dalam perjanjian kerja sama ini adalah masalah PMK. Australia sebagai negara yang memiliki letak geografis yang dekat dengan Indonesia memberikan perhatian khusus dalam masalah ini. 

 

“FAO telah bekerja sama erat dengan Pemerintah Indonesia sejak awal wabah untuk mengendalikan PMK yang mengancam rantai pasokan pangan dan mata pencaharian peternak”, kata Rajendra Aryal, Kepala Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste. 

  

Lebih lanjut, FAO telah memfasilitasi upaya kerjasama internasional, seperti memberikan 10 ribu dosis vaksin PMK dengan dukungan dari Pemerintah Australia melalui proyek bersama FAO-Australia-ASEAN untuk penguatan mekanisme kesehatan hewan di Asia Tenggara (SMART-ASEAN). Ini merupakan salah satu kloter vaksin pertama yang tiba di Indonesia untuk mengawali upaya vaksinasi nasional pada bulan Juni 2022 yang lalu.  

  

FAO juga telah memfasilitasi beberapa pertemuan konsultasi dengan pakar internasional dari berbagai negara untuk bertukar pengetahuan dan praktek terbaik untuk mengendalikan PMK. Baru-baru ini, FAO juga menerjunkan tim ahlinya dalam misi darurat ke beberapa provinsi yang terdampak PMK untuk memberi saran tentang tindakan jangka pendek dan jangka panjang kepada Pemerintah Indonesia. 

  

Selain itu, FAO telah memasok berbagai peralatan laboratorium tambahan untuk meningkatkan kapasitas deteksi PMK oleh balai-balai veteriner. FAO dan Pemerintah Indonesia juga berharap dapat segera meluncurkan program pelatihan virtual bagi sekitar 350 petugas lapangan kesehatan hewan di 34 provinsi untuk mengendalikan PMK secara cepat dengan menggunakan materi pembelajaran yang berstandar internasional. (INF)