PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PMK SERENTAK DI 29 PROVINSI

Mentan SYL mengatakan kick off pengendalian dan penanggulan PMK merupakan kegiatan yang harus dilakukan bersama untuk menguatkan tekad dan kerja melanjutkan program penanggulangan PMK di Indonesia. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) menyelenggarakan Kick Off Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Nasional 2023, melalui kegiatan vaksinasi, penyerahan bantuan vaksin, obat-obatan, disinfektan dan penandaan ternak yang dilakukan secara serentak di 29 Provinsi.

Kick off PMK yang dipusatkan di Kabupaten Barru diluncurkan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL), guna mempercepat Indonesia bebas PMK sekaligus melakukan pendataan akurat.

Dalam keterangan resminya, Mentan Syahrul mengatakan kick off pengendalian dan penanggulan PMK merupakan kegiatan yang harus dilakukan bersama untuk menguatkan tekad dan kerja melanjutkan program penanggulangan PMK di Indonesia. Juga merupakan konsolidasi emosional guna menyatukan dinamika pelaksanaan vaksinasi PMK dan penandaan ternak yang dihadapi petugas lapang.

“Indonesia memiliki pengalaman keberhasilan memberantas PMK mencapai 99,9 persen. Kita mampu turunkan dalam waktu setahun, sementara negara lain membutuhkan waktu lama, puluhan tahun. Oleh karena itu, kick off yang kita lakukan adalah bentuk bela negara. Kita harus hadapi tantangan ke depan. Kondisi saat ini, kita memiliki petugas-petugas yang sudah terlatih dan ketersediaan akses vaksin PMK," ujar Mentan dalam peluncuran Kick Off Pengendalian dan Penanggulang PMK Nasional 2023, di Kabupaten Barru, Sabtu (28/1).

Ia tegaskan, keberhasilan memberantas PMK menjadi modal besar untuk segera membebaskan Indonesia dari wabah. Sebagai gambaran kasus PMK mulai turun dari puncak kasus Juni 2022, sampai saat ini.

“Oleh karena itu, kita hadir pada hari ini tidak semata sebagai acara seremonial belaka. Tidak hanya menjadi kegiatan rutinitas semata. Saya berharap adanya kick off kegiatan vaksinasi dan penandaan ternak ini agar kita tidak boleh berhenti memberantas PMK hingga Indonesia benar-benar zero kasus,” tegasnya.

Sementara Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah, menambahkan sejak terjadinya wabah PMK di Indonesia pada Mei 2022, Kementan telah mengupayakan berbagai pengendalian, diantaranya melakukan surveilans klinis, biosekuriti, pembatasan lalu lintas ternak dan vaksinasi secara masif dan massal. Pengadaan vaksin di 2022, telah terealisasi vaksinasi 9,3 juta dosis pada seluruh jenis hewan rentan PMK.

“Dampak vaksinasi pada ternak rentan PMK pada 2022, telah memberikan gambaran penurunan kasus PMK yang cukup signifikan sampai dengan 99,9 persen pada Desember 2022, dibandingkan pada puncak kasus pada Mei,” kata Nasrullah.

“Demikian juga dengan jumlah ternak sakit PMK yang terus menurun sejak puncak kasus pada Juni 2022 dan pada Desember turun sebesar 99,98 persen dari puncak kasus. Disamping itu dilaporkan 11 provinsi yang sudah tidak diketemukan kasus PMK baru selama minimal 14 hari sejak kasus terakhir dilaporkan atau zero reported case.”

Dijelaskan, untuk dapat memberikan kekebalan kelompok ternak, cakupan vaksinasi minimal 80% populasi hewan rentan PMK. Tentu ini menjadi perhatian bersama untuk terus meningkatkan cakupan vaksinasi agar ternak selamat dari PMK mencapai 100%.

“Tahun ini kita alokasikan vaksin PMK sebanyak 35.841.638 dosis untuk ternak sapi dan kerbau dengan target vaksinasi 80 persen atau sebanyak 32.957.208 dosis yang digunakan untuk tiga kali vaksin (vaksinasi 1 dan 2 dan vaksin booster) dan akan didistribusikan secara bertahap ke 29 Provinsi,” ucapnya.

“Kementan juga mengalokasikan biaya operasional vaksinasi dan tugas perbantuan. Untuk itu diharapkan daerah dapat memanfaatkan vaksin ini sebaik mungkin dan mengupayakan cakupan vaksinasi minimal 80 persen.” (INF)

DR DRH KRESNO SUHARTO MP DILANTIK SEBAGAI KEPALA BBPMSOH

Dr Drh Kresno Suharto MP dilantik menjadi Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, Gunungsindur, Bogor menggantikan Drh Maidaswar MSi.

Kresno yang dilantik pada Jumat (13/1/2023) adalah alumni S3 Kedokteran Hewan UGM yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari. (NDV)

PETERNAK DEMO IMBAS HARGA AYAM HIDUP ANJLOK

Aksi demo peternak ayam di Jakarta, kemarin. (Foto: Istimewa)

Peternak yang tergabung dalam Komunitas Peternak Unggas Nasional kembali menggelar demo di depan Kantor Kementerian Perdagangan di Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2023). Mereka menuntut pemerintah mengambil langkah untuk mengatasi harga ayam hidup di tingkat peternak yang jatuh hingga Rp 2.000-Rp3.000 per kilogram (kg), pada awal tahun ini. 

Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional ( KPUN ), Alvino Antonio mengatakan, harga livebird (LB) turun sejak Natal 2022 atau sekitar tanggal 26 Desember 2022. 

Harga LB sempat di angka Rp 15.000 /kg terutama di wilayah Jawa Tengah (Jateng), yang merupakan pusat populasi ayam ras pedaging. Harga dibawah HPP Rp 19.500-20.500 /kg bertahan hingga saat ini. Sedangkan harga ayam karkas di level konsumen harga cenderung stabil yakni Rp 33.000-35.000 per kg.

Dampaknya terasa harga LB turun juga di Jawa Barat yang mencapai Rp 17.500 /kg. “Jadi Jateng ini Tsunami ayam broiler yang berdampak bagi wilayah lain, terutama ayam di supply ke Jabodetabek,” kata Alvino, dalam keterangan resminya.  

Penurunan harga dibawah HPP cukup lama. Indikasinya karena masih banyak perusahaan integrator yang berbudidaya dan menjual ayam hidupnya bersamaan dengan milik peternak UMKM mandiri. Bahkan mereka menjual sangat murah bahkan dibawah Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No. 5/2022, yakni Rp 21.000-23.000 /kg di level peternak.

“Meskipun integrator menjual murah, namun bagi mereka kerugian cenderung sedikit bahkan tidak mengalami rugi sama sekali. Karena mereka memiliki pabrik DOC, pakan sendiri, obat-obatan sendiri bahkan channel distribusi sendiri yang tersistem bekerjasama dengan para broker. Sedangkan kami peternak UMKM mandiri, membeli sapronak DOC dan pakan dari mereka. Tentu dengan harga yang mahal jadi kami kalah bersaing disini, ”ujarnya.

Lebih lanjut Alvino menjelaskan, sejak minggu harga DOC mengalami penurunan yakni Rp 2.500-3.000 per ekor. Namun harga pakan masih tinggi yakni Rp 8.500-8.800 per kg. Padahal tahun lalu harga pakan Rp 7.500 per kg. Harga pakan cenderung naik dengan alasan harga jagung naik. Padahal hari ini harga jagung turun dibawah Rp 5.000 /kg, tapi harga pakan tidak turun.

“Kami menuntut kepada presiden untuk secepatnya menerbitkan Peraturan Presiden tentang perlindungan peternak UMKM mandiri ayam ras,” lanjut Alvino. 

Sebagaimana diatur dalam UU No.18/2009 Jo; UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pasal 33 ketentuan lebih lanjut mengenai Budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 27 sampai Pasal 32 diatur dengan Peraturan Presiden. 

Dalam jangka pendek, pemerintah menuntut kepada pemerintah untuk segera menyelamatkan peternak UMKM mandiri. Selain itu, peternak berharap untuk segera menyerap LB atau karkas dari jaringan peternak UMKM mandiri sebanyak 1,5 juta per minggu 1.500 ton per minggu.

Menurut Alvino, dari serapan ayam peternak UMKM mandiri ini pemerintah dapat memasok ayam karkas kepada jaringan Badan Usaha Milik Negara. Untuk memenuhi kebutuhan BUMN Seperti PT Freeport, PT Pelni, PT PLN, PT Garuda, PT KAI hingga jaringan hotel milik negara.

“Bahkan seluruh ASN dapat membeli ayam dari peternak UMKM mandiri atau diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk Bansos,” imbuh dia. 

Sementara itu, di hari yang sama para peternak juga mengadakan audiensi dengan PT Farmsco Feed Indonesia. 

Dihubungi Redaksi Infovet, Rabu (11/1/2023), Alvino mengatakan bahwa Farmsco tidak memelihara atau budidaya ayam baik itu internal atau bermitra. “Farmsco hanya menjual pakan dan DOC FS,” ujar Alvino.

Niat baik pun disampaikan Farmsco untuk mencari solusi bagi peternak. Farmsco akan berdialog bersama dengan para customer yang mempunyai kesulitan dalam hal pembayaran kredit, sehingga para customer Farmsco yang memang semuanya adalah peternak mandiri usahanya dapat berjalan lancar. (NDV) 

DIRJEN PKH: PANGAN HEWANI SAAT NATARU AMAN DAN MENCUKUPI

Ketersediaan telur dan daging ayam, maupun sapi/kerbau saat Nataru sangat mencukupi. (Foto: Istimewa)

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) menyampaikan secara nasional ketersediaan dan pasokan pangan asal ternak saat Natal dan Tahun Baru 2023 (Nataru) aman dan mencukupi. Hal tersebut disampaikan Dirjen PKH, Nasrullah, dalam keterangannya Jumat (30/12/2022).

Ia menjelaskan, ketersediaan telur dan daging ayam, maupun sapi/kerbau saat Nataru sangat mencukupi. Berdasarkan prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan asal ternak tersebut secara nasional dan kroscek di lapangan menunjukkan bahwa komoditas terpantau cukup, sehingga masyarakat menurutnya untuk menyambut akhir tahun tidak perlu khawatir kehabisan stok.

Lebih lanjut disampaikan, tahun ini ketersediaan daging broiler mencapai 3,71 juta ton dengan kebutuhan mencapai 3,21 juta ton, sehingga terdapat surplus sekitar 0,50 juta ton. “Ketersediaan telur ayam ras tidak jauh berbeda, dimana sebanyak 5,61 juta ton dengan kebutuhannya 5,52 juta ton, terdapat surplus sekitar 0,09 juta ton”, jelas Nasrullah.

Sedangkan ketersediaan daging sapi/kerbau 797.055 ton dengan kebutuhan sebanyak 736.622 ton, terdapat surplus sebesar 60.433 ton. “Data prognosa tersebut bersumber dari Rakornis Kementerian/Lembaga, Kementerian Koordinator Perekonomian, BPS, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Bapanas,” ucapnya.

Ia juga mengemukakan, stok nasional daging sapi hingga 28 Desember 2022 sebesar 127.731 ton, artinya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sampai 60 hari ke depan Sedangkan untuk wilayah DKI Jakarta, stok daging sapi sebanyak 14.600 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 300 hari.

“Untuk stok nasional daging ayam hingga 28 Desember 2022 sebesar 129.761 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai 12 hari ke depan, sedangkan untuk DKI Jakarta stok daging ayam sebesar 10.110 ton, sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 29 hari,” ungkapnya.

“Stok nasional telur ayam hingga 28 Desember 2022 mencapai 165.463 ton, artinya  mencukupi kebutuhan sampai sembilan hari. Sedangkan untuk DKI Jakarta, stoknya mencapai 15.051 ton, mencukupi untuk memenuhi kebutuhan selama 26 hari.”

Ia sampaikan, kegiatan pemantauan ketersediaan pangan penting dilakukan pada momen Nataru, karena terdapat potensi kenaikan permintaan bahan pangan asal ternak dan mengantisipasi agar tidak terjadi kelangkaan pasokan yang akan berdampak pada fluktuasi harga.

“Hal ini tentu untuk menindaklanjuti arahan Bapak Menteri Pertanian yang terus mengingatkan kami agar selalu berkomitmen memenuhi kebutuhan pangan bagi 275 juta rakyat Indonesia yang merupakan prioritas layanan kami. Kami juga lakukan pemetaan stok produk pangan asal ternak untuk mengetahui status ketahanan pangan di daerah. Hal ini juga penting untuk menentukan kebijakan distribusi pasokan pangan ke wilayah yang berstatus aman, sehingga mampu membantu daerah-daerah yang masih mengalami status waspada,” pungkasnya. (INF)

JELANG AKHIR TAHUN KEMENTAN GANDENG TNI GELAR SERBU PANGAN MURAH

Serbu Pangan Murah salah satu bentuk kerja sama Kementan dengan TNI dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di masyarakat. 

Menjelang pergantian tahun, Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyediakan bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau melalui kegiatan Serbu Pangan Murah yang digelar di lapangan Rindam Jaya, Jakarta, Rabu (28/12/2022).

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Nasrullah, berharap masyarakat tidak khawatir menghadapi pergantian tahun karena ketersediaan 12 bahan pangan pokok, khususnya komoditas peternakan dalam kondisi aman dan mencukupi.

“Alhamdulillah 12 bahan pangan pokok, khususnya untuk komoditas peternakan cukup dari sisi produksi dan itu bisa kami yakinkan, sehingga rakyat tidak perlu khawatir karena komoditas peternakan surplus pada 2022,” ucap Nasrullah dalam keterangan resminya saat membuka kegiatan Serbu Pangan Murah.

Serbu Pangan Murah merupakan salah satu bentuk kerja sama antara Kementan melalui Ditjen PKH dengan TNI dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di masyarakat. Selain komoditas peternakan, kegiatan tersebut juga menyediakan komoditas pangan lainnya, seperti beras, cabai, bawang merah, bawang putih, gula pasir dan minyak goreng.

“Kami mengapresiasi Komandan Rindam Jayakarta beserta seluruh  jajarannya berkolaborasi untuk pelaksanaan kegiatan ini. Kami terus berupaya menggencarkan  peningkatan konsumsi protein hewani dengan penyediaan bahan pangan dengan akses yang mudah dan terjangkau,” katanya.

Ia juga menambahkan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pertanian untuk mendekatkan produsen dengan konsumen sebagai wujud negara yang hadir di tengah masyarakat untuk memperoleh pangan dengan harga terjangkau dalam masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan Tahun Baru 2023.

Kegiatan serupa juga telah dilaksanakan bersama stakeholder terkait di beberapa titik sejak 18 Desember 2022 hingga 31 Desember 2022. “Ini tentunya dalam rangka  mencukupi kebutuhan masyarakat akan produk asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), serta pemenuhan kebutuhan gizi protein hewani yang cukup di masyarakat,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Umum Rindam Jaya, Letkol INF Audy Komontoy, mengungkapkan kerja sama ini terus dilakukan dan saling bersinergi dalam menjaga ketahanan pangan bagi masyarakat.

“Kerja sama sudah lama dilakukan, mulai dari hulu  hingga hilir dalam menjaga ketahanan pangan. Saat ini pada kegiatan Serbu Pangan Murah, kami memfasilitasi tempat untuk masyarakat dalam mempermudah memenuhi kebutuhan pangan,” kata Audy.

Hal senada juga disampaikan salah satu pengunjung, May, yang antusias membeli daging kerbau dan telur. Ia katakan, dirinya dan warga sekitar sangat senang dengan adanya kegiatan Serbu Pangan Murah.

“Di sini kami bisa membeli kebutuhan kami jauh lebih mudah dan harga lebih terjangkau. Harapannya kegiatan seperti ini bisa sering digelar karena sangat membantu masyarakat berbelanja kebutuhan pangan dengan lebih terjangkau, sehingga lebih hemat,” katanya. (INF)

UNJUK RASA DESAK PEMBUATAN RPP PERLINDUNGAN PETERNAK RAKYAT AYAM RAS

Aksi unjuk rasa peternak ayam hari ini Selasa (13/12/2022) di Jakarta. (Foto:Istimewa) 

Peternak UMKM mandiri mendesak Kemenko Bidang Perekonomian segera membuat draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Peternak Rakyat Ayam Ras. Hal ini disampaikan Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), Alvino Antonio kepada awak media di Jakarta, Selasa (13/12/2022).

Hari ini sekitar 100 peternak ayam juga yang juga tergabung dalam KPUN menggelar aksi unjuk rasa di beberapa titik lokasi diantaranya di kantor Kementerian Perdagangan, Kemenkoekuin, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Ombudsman RI.

Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), Alvino Antonio mengatakan, naiknya harga ayam karkas mencapai Rp 40.000 per kg di pasar tidak diiringi dengan kenaikan harga ayam hidup (livebird) ditingkat peternak UMKM mandiri yang masih rendah. 

“Hampir 5 bulan ini peternak masih menderita kerugian, yang ditandai dengan bertahannya harga ayam hidup masih dibawah Harga Pokok Produksi (HPP) yakni Rp 19.500 – 20.000 per kg,” kata Alvino, dikutip dari keterangan resminya. 

Posisi harga ayam hidup di kandang saat ini mencapai Rp 18.500 – 19.000 per kg, sementara Harga Acuan Pemerintah (HAP) Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan No. 5 Th. 2022) Rp 21.000 – 23.000 per kg. “Jadi harga ayam hidup keluar jalur HAP. Sampai saat ini tidak ada perlindungan dari pemerintah secara regulasi,” tegas Alvino.

Lanjut dia, peternak rakyat sudah 12 tahun ini berdarah-darah mengalami kerugian tetapi tidak ada perlindungan pasti dari pemerintah. Meskipun peraturan tingkat Menteri sudah ada, tetapi pelaksanaan dan pengawasannya masih tidak berjalan efektif. Misalnya Peraturan Menteri Pertanian No.32/2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.

Pasal 16 menegaskan, pembagian porsi DOC FS paling rendah 50 persen dikuasai oleh pelaku usaha peternak mandiri, koperasi dan peternak. Sedangkan 50 persen lainnya dikuasai oleh industri. Faktanya peternak rakyat, mandiri/koperasi memegang peranan 20 % dari total yang dijanjikan oleh pemerintah sebesar 50 %.

“Karena itu, kami menuntut kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengevaluasi aturan yang dibuat oleh Dirjen PKH Kementan. Juga meminta kepada KPPU untuk melakukan investigasi adanya potensi kartelisasi dan monopoli dibidang perunggasan. Kalau memang tidak ada kartelisasi/monopoli kenapa industri semakin menguntungkan, sedangkan peternak rakyat semakin buntung,” ujar Alvino yang juga seorang peternak Asal Bogor ini.

Kendati Permentan sudah ada, tapi faktanya harga ayam hidup di level peternak masih terombang-ambing sedangkan di level industri masih tenang dan sangat menguntungkan. Artinya ada potensi permainan monopoli bisnis yang sangat kuat oleh industri. “Padahal kami sama-sama melakukan bisnis yang sama yakni sama-sama ayam ras. Tetapi kenapa kami masih mengalami kerugian yang cukup panjang. Sehingga kami mendesak kepada KPPU dan Ombudsman untuk bersama-sama melakukan investigasi atas kekacuan bisnis yang ada di industri perunggasan,” tegasnya.

Kepada Ombudsman RI, untuk segera melakukan investigasi potensi adanya pelanggaran maladministrasi carut marut bisnis perunggasan. Terutama membuka atau transparansi data penguasaan bisnis GPS, PS, dan FS. 

Pemerintah masih memberikan komando afkir dini bersama-sama dengan industri melalui aturan yang dibuat yakni Surat Edaran (SE) Dirjen yang berjilid-jilid. Karena afkir dini dinilai cenderung mengelabui peternak. Faktanya harga DOC bukan semakin murah, tetapi semakin mahal. Sama halnya dengan harga pakan cenderung meningkat. “Ini ada anomali di bisnis perunggasan,” imbuh Alvino.

Kerugian yang bertahun-tahun peternak masih rugi dan bertahan untuk tetap menjalankan usahanya. KPUN meminta kepada Kemenko, KPPU dan Ombudsman untuk melindungi peternak rakyat atas ancaman dan memperkarakan seluruh peternak mandiri yang masih terlilit hutang oleh sejumlah pabrik pakan ternak di pengadilan. (NDV/INF)

100 PETERNAK AYAM KPUN UNJUK RASA BESOK

Demo peternak ayam di Jawa Timur, Oktober 2022 lalu. (Foto: Istimewa)

Selasa, (13/12/2022) sebanyak 100 peternak ayam yang tergabung dalam Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta. Ketua KPUN, Alvino Antonio kepada redaksi Infovet, Senin (12/12/2022) mengemukakan kegiatan ini dilakukan demi upaya memperbaiki tata niaga ayam ras pedaging.

Alvino Antonio

"Saat ini harga sarana pokok produksi sangat tinggi, bahkan tidak sesuai dengan harga harga jual ayam hidup itu sendiri," kata Alvino. 

Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN)

Ada 10 tuntutan yang akan disampaikan peternak. Salah satunya mendesak Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sekaligus Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian segera dicopot. 

Peternak juga menuntut pemerintah mencabut izin integrator yang tidak taat kepada peraturan Bapanas Nomor 5 Tahun 2022 mengenai harga acuan ayam hidup. 

Dalam tuntutannya, peternak juga meminta perusahaan integrasi tidak menjual ayam hidupnya ke pasar becek dan berharap pemerintah bergerak aktif untuk memonitoring sebagai langkah pasti untuk menurunkan harga pakan ternak.

Para peternak mandiri ini juga menuntut lembaga Ombudsman RI dibubarkan, karena dinilai tidak bisa menindak pejabat negara yang tidak kompeten menjalankan undang-undang.

Sementara Harry Widyantoro selaku Koordinator Lapangan menyebutkan para peternak melakukan serangkaian aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Perdagangan, Kemenkoekuin, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Ombudsman RI. (NDV)