Gratis Buku Motivasi "Menggali Berlian di Kebun Sendiri", Klik Disini KEMENTAN | Majalah Infovet I Majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan -->

UANG KOMPENSASI PMK BELUM CAIR, PETERNAK HENDAK SAMBANGI KEMENTAN

Sapi ambruk akibat PMK milik peternak

PPSKI (Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia) ajak Kementerian Pertanian (Kementan) lakukan audiensi dalam waktu dekat.

Ketua Umum PPSKI Drh Nanang Purus Subendro menyebut usulan itu untuk bahas skema pemberian ganti rugi terhadap hewan ternak yang mati akibat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

"Dalam waktu dekat kota upayakan audiensi, supaya clear yang diganti apa saja, syarat untuk mendapatkan kompensasi seperti apasaja, menghubungi siapa," ujar Nanang.

Dia pun menjelaskan hingga saat ini belum ada peternak yang mendapatkan uang ganti rugi terkait pemotongan hewan yang dilakukan Kementan sebagai langkah penanganan wabah PMK.

"Supaya jelas dan peternak yang sudah menunggu bisa segera mendapatkan ganti rugi," sambungnya.

"Karena isu yang berkembang sapi yang diganti oleh pemerintah adalah dalam program depopulasi karena memang dalam program penanganan pmk nya, bukan karena yang terselamatkan," tambahnya.

Namun demikian hingga saat ini menurut Nanang belum ada hewan peternak yang diganti rugi oleh pemerintah.

Adapun saat ini hewan yang tercatat pada situs siagapmk.id sudah mencapai lebih dari 6.000 ekor.

"Itu yang tercatat, tapi data dilapangan pasti lebih banyak, karena masih banyak juga yang belum terdata," lanjutnya.

Sebelumnya pemerintah menjanjikan bahwa hewan milik peternak yang mendapat terpaksa harus dilakukan pemotongan bakal mendapatkan ganti rugi sebesar Rp10 juta per ekor. (INF)

KEMENTAN-JAPFA PERKUAT KERJA SAMA PEMBERDAYAAN PETANI DAN PETERNAK

Penandatangan kerja sama antara Kementan dan Japfa dalam pemberdayaan peternak, petani dan ekspor. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL), melakukan kunjungan ke pabrik pakan PT Japfa Grobogan, Jawa Tengah, guna memperkuat kerja sama pemberdayaan peternakan rakyat dan menjamin kestabilan harga jagung petani hingga akselerasi ekspor.

Dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA) untuk mendukung percepatan pembangunan pertanian melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan peternakan rakyat. 

“Hari ini saya bersama Bupati Grobogan, Presiden dan Direksi PT Japfa dalam rangka mencoba memantapkan lagi langkah-langkah yang makin intensif antara Kementan bersama PT Japfa untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan. Dan tentu saja kita ketahui bahwa pakan ternak menjadi bagian penting untuk bisa mempertahankan akselerasi atau peningkatan ternak ayam kita, khususnya DOC kita maupun berbagai bagian yang bisa ditumbuhkan,” kata Mentan Syahrul dalam keterangan persnya saat kunjungan tersebut, Jumat (22/7/2022).

Ia menambahkan, penguatan sinergitas dengan PT Japfa sangat penting sebagai sebuah perusahaan nasional yang sangat besar memperhatikan semua kegiatan peternakan rakyat dan sekeligus sebagai pelaku ekspor. Bagi Kementan, eksistensi PT Japfa pun sangat penting untuk menyerap semua jagung petani yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Grobogan.

“Oleh karena itu tadi ada penandatangan memorandum of understanding yang kesekian kalinya dengan PT Japfa. Pertama, bertujuan agar siap menerima jagung rakyat terutama di kabupaten Grobogan," ujarnya.

Adapun tujuan kedua, untuk menjaga dan mengantisipasi pengaruh inflasi atau penurunan atau kenaikan inflasi dari ternak ayam dan telur. Ketiga, untuk melakukan substitusi impor misalnya bahan baku impor untuk pakan ternak itu bisa dilakukan dalam negeri.

“PT Japfa tadi sudah setuju untuk kita persiapkan, seperti bungkil kedelai selama ini impor dan lain-lain, tapi ini bisa kita penuhi sendiri dan ini tentu membuat suatu proses-proses yang baik bagi kemajuan pertanian dan perekonomian kita,” jelasnya.

“Keempat, kita sepakat untuk mengakselerasi ekspor. Katakanlah produksi ayam yang selama ini dilakukan afkir setiap tahun kurang lebih 3 miliar ekor lebih, itu harus bisa kita jadikan ayam karkas yang bisa diekspor. Tentu kalau sudah melebihi kebutuhan secara nasional.”

Pada kesempatan tersebut Presiden Komisaris JAPFA, Syamsir Siregar, mengatakan nota kesepahaman ini merupakan bagian dari komitmen untuk pemberdayaan peternakan rakyat, dimana saat ini Japfa pun telah bermitra dengan lebih dari 13 ribu peternak yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

“Dengan adanya nota kesepahaman ini, Japfa akan memberikan pendampingan dalam pengembangan peternakan modern termasuk di dalamnya pengembangan peternakan ayam dengan metode closed loop dan memberikan dukungan dan fasilitas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di industri peternakan,” kata Syamsir.

“Selain itu, menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan ekonomi peternak melalui jejaring kemitraan usaha dan pemasaran, serta melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan informasi pasar bagi produk yang dihasilkan peternak.” (INF)

PENGIRIMAN PERDANA 50 TON PRODUK UNGGAS KE SINGAPURA

Pelepasan ekspor perdana ke Singapura. (Foto: Istimewa)

Sebanyak 50 ton karkas ayam berupa ayam beku dan olahan senilai Rp 2 miliar melenggang ke pasar Singapura. Pelepasan ekspor perdana ini dilakukan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Pasar Singapura dikenal memiliki standar keamanan pangan yang tinggi. Keberhasilan produk unggas Tanah Air ini bukan kali pertama, berbagai produk peternakan asal Indonesia telah rutin di ekspor ke Jepang dan Timor Leste.

Bersamaan dengan pelepasan ekspor ke Singapura, Mentan juga melepas produk olahan unggas ke Jepang dan karkas ayam ke Timor Leste dengan masing-masing volume 12 ton atau setara Rp 1 miliar.

“Kita sama-sama berbahagia, karena produk dan komoditi pertanian termasuk peternakan kita berhasil dilepas ke pasar ekspor Singpura, Jepang dan Timor Leste” ungkap Syahrul dalam keterangan tertulisnya saat melepas ekspor di Kantor Pusat PT Charoen Pokhpand Indonesia (CPI), Tbk di Jakarta, Rabu (13/7/2022).

Keberhasilan ekspor ke Singapura, lanjutnya, menjadi bukti bahwa produk peternakan Indonesia memiliki jaminan keamanan pangan berkualitas dan layak tembus di pasar internasional. Ekspor ini diharapkan membuka jalan bagi produk peternakan Indonesia untuk menembus pasar ekspor negara-negara lain.

Presiden Komisaris PT CPI, Hadi Gunawan, menyampaikan berkat dukungan dan dorongan pemerintah, maka perusahaan berhasil membuka jalur pasar ekspor untuk produk olahan unggas, pakan ternak dan DOC. 

“Produk kami telah tersertifikasi oleh standar yang diakui internasional seperti Sertifikasi Halal, GMP (Good Manufacturing Practice), FSSC 22000 dan memiliki NKV (Nomor Kontrol Veteriner), sehingga dapat masuk ke Jepang, Papua Nugini, Timor Leste dan Qatar,” kata Hadi.

Ditambahkan, berkat kerja sama Kementan dengan Singapore Food Agency (SFA), maka telah ditandatangani kesepakatan kerja sama untuk pemenuhan daging ayam dan produk olahannya ke Singapura. CPI telah menandatangani kesepakatan kerja sama dengan pihak importir Singapura sebanyak 1.000 ton yang akan dikirim bertahap hingga akhir 2022 dan akan terus bertambah menyesuaikan kondisi di Singapura.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Kementan atas dukungannya, sehingga ekspor ini dapat terealisasi. Kami berharap hal ini akan menjadi jalan pembuka bagi produk-produk unggas untuk menembus pasar dunia,” pungkasnya. (INF)

KEMENTAN SIAPKAN KEBUTUHAN PANGAN JAKARTA JELANG IDUL ADHA

Launching dukungan Kementan dalam penyediaan ternak kurban dan pangan strategis bagi wilayah DKI Jakarta. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung kesiapan Idul Adha di wilayah DKI Jakarta dengan menyediakan ribuan hewan ternak dan kebutuhan pangan lainya seperti komoditas bawang, minyak goreng, beras dan aneka jenis cabai.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL), mengatakan dukungan tersebut merupakan kerja nyata pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan di Jakarta. Sejauh ini pihaknya sudah melakukan mapping terkait supply dan demand di Indonesia.

“Intinya saya dengan Pemprov DKI dan dengan Gubernur lain terbuka untuk melakukan supporting system terhadap kebutuhan pangan yang ada di masing-masing wilayah. Kita mau yakinkan bahwa supply kita cukup dan neraca kita aman,” kata Mentan SYL melalui siaran persnya pada kegiatan Launching Dukungan Kementerian Pertanian dalam Penyediaan Ternak Kurban dan Pangan Strategis Bagi Wilayah DKI Jakarta, Senin (4/7/2022).

Khusus untuk cabai dan hewan ternak, Mentan SYL memastikan akan ada pasokan besar dari sejumlah daerah sentra seperti Sumedang, Wonosobo, Temanggung, Kediri bahkan Pulau Sulawesi. Sedangkan untuk keamanan hewan ternak, ia juga memastikan proses vaksinsi terus berjalan dan sapi yang keluar dari zona merah sudah melalui pemeriksaan, karantina dan pemberian vitamin.

“Sekarang kita punya vaksin sebanyak 3 juta dan sudah tersimpan di Bogor. 800 ribu diantaranya sudah disuntikan. Memang PMK hadir tetapi Insyaallah daerah hijau kita masih banyak dan gugus tugas gabungan dari BNPB dan lainnya terus bekerja,” ucap dia.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, menyampaikan terima kasih sekaligus apresiasi atas dukungan Kementan terhadap kebutuhan pangan di Jakarta. Menurut Anies, kebutuhan hewan ternak untuk kurban tahun ini mencapai 47 ribu ekor.

“Sedangkan yang sudah masuk hari ini sekitar 42 ribu. Jadi sisanya 5 ribu. Insyaallah semua bisa kita penuhi. Yang pasti semua hewan ternak menjalani prosedur karantina sehingga status Jakarta tetap hijau dan aman PMK,” kata Anies.

“Saya sangat apresiasi karena kita tahu kebutuhan pangan Jakarta dipasok dari luar kota dan kepastian pasokan ini menjadi angin segar sehingga kita lebih tenang dan harga stabil sehingga inflasi dapat kita kendalikan.”

Anies menambahkan, kebutuhan pangan tahun ini meningkat tajam dari kebutuhan tahun-tahun sebelumnya. Kata dia, kebutuhan tahun lalu berada diangka 42 ribu dan saat ini mencapai 47 ribu. “Betul ada kenaikan tapi Insyaallah semua aman,” pungkasnya. (INF)

PELANTIKAN DPP PPSKI DAN SEMINAR NASIONAL PMK

Ketum PPSKI Melantik Perangkat DPP PPSKI 2020-2025

Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) melangsungkan acara pelantikan DPP PPSKI 2020 - 2025 di Gedung C Kementerian Pertanian, Selasa (28/6) lalu. Dalam sambutannya Ketua Umum PPSKI Drh Nanang Purus Subendro yang juga melantik perangkat kepengurusan tersebut mengatakan bahwa sektor peternakan kini sedang dalam ancaman wabah PMK, oleh karenanya diharapkan kepengurusan baru dapat berkontribusi dan menunjukkan eksistensinya dalam membantu pemerintah dalam memberantas PMK.

Turut pula hadir  Drh Agung Suganda selaku Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Agung menyambut baik acara pelantikan tersebut, dan berharap PPSKI tetap dapat menjaga hubungan baik sebagai mitra pemerintah di bidang peternakan. 

"Kami berterima kasih kepada PPSKI atas segala saran, masukan, dan bahkan kritiknya. Kami juga akan senantiasa berhubungan baik. Mudah - mudahan wabah ini bisa kita atasi bersama," tutur Agung.

 PPSKI juga melaksanakan seminar nasional dengan tema "Pasca PMK, Apa Yang Harus Dilakukan?" secara luring dari Gedung C Kementan dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Hadir sebagai narasumber yakni Prof Drh Warsito Guru Besar FKH UGM, Dr Drh Denny Widaya Lukman ahli kesmavet SKHB IPB University, dan Ir Yudi Guntara Noor Komtap Peternakan Kadin Indonesia.

Dalam paparannya Prof Warsito menggambarkan betapa menderitanya peternak sapi, kerbau, dan hewan lain yang rentan terhadap PMK, utamanya peternak skala kecil yang benar - benar menggantungkan hidup dari ternaknya. 

Yang mengejutkan dalam presentasinya, ia menjelaskan bahwa virus PMK ternyata dapat menyebabkan degenerasi hyalin pada otot inangnya. Hal ini dikarenakan virus membutuhkan nutrisi untuk melakukan replikasi.

"Celakanya kita telat mengetahui bahwa daging hewan yang terinfeksi PMK kualitasnya akan jelas menurun, kadar proteinnya juga turun, sehingga masyarakat yang tadinya diharapkan mendapatkan protein malah cuma makan serat kasarnya saja, ini berpotensi menyebabkan malnutrisi di masyarakat," tutur Prof Warsito.

Dr Denny Widaya Lukman selaku narasumber kedua tidak bosannya mengingatkan bahwa PMK bukanlah penyakit zoonosis sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk mengonsumsi produk hewani seperti susu, daging, dan produk olahan lainnya.

"Yang perlu diingat yakni jangan lupa memasak daging dan jeroan sampai benar - benar matang hingga memastikan semua mikroba patogen baik virus PMK maupun mikroba lain mati. Jadi kita tidak usah panik, tetaplah konsumsi produk hewan dengan kewaspadaan," kata dia.

Sementara itu, Yudi Guntara Noor menjabarkan mengenai dampak ekonomi PMK di sektor peternakan. Menurut dia yang paling terdampak dari adanya wabah ini adalah peternak sapi perah. Berdasarkan data yang ia dapatkan dari GKSI per bulan Juni 2022, sekitar 70 ribu ekor dari total 280 ribu ekor sapi perah milik anggota GKSI terinfeksi PMK. Sekitar 3000 ekor diantaranya dipotong paksa dan sekitar 1500 ekor mati. 

"Kerugian tersebut belum termasuk penurunan produksi susu sekitar 30-40%, ini tentu sangat merugikan, oleh karena itu kita tidak boleh tinggal diam, semua elemen harus berkolaborasi dalam memerangi wabah ini, kalau tidak bisa habis semuanya," tutur Yudi.

PPSKI juga menyampaikan 10 poin pernyataan sikap terhadap kondisi wabah terkini yaitu : 

1. Menyambut gembira dengan adanya Satgas Nasional PMK di bawah komando BNPB, PPSKI berharap banyak bahwa dengan telah terbentuknya Satgas ini, seluruh kebijakan, kegiatan serta koordinasi di lapangan bisa berjalan dengan baik, cepat dan dalam satu komando.

2. Proses pengadaan Vaksin dan Obat-obatan PMK agar menjadi skala prioritas, mengingat saat ini stok obat-obatan untuk PMK mengalami kekosongan di beberapa daerah.

3. Mempercepat Proses Pengadaan Vaksin Mandiri yang sedang di ajukan oleh asosiasi dan beberapa perusahaan peternakan , agar usaha peternakan yang di jalankan swasta bisa tetap hidup dan berkelanjutan dengan adanya Vaksin.

4. Mendorong Percepatan Pembuatan Vaksin Produksi dalam negeri dengan melibatkan pabrikan vaksin hewan Swasta atau milik BUMN yang sudah ada di Indonesia dengan dibawah koordinasi Pusvetma Surabaya.

5. Meminta pemerintah untuk melakukan percepatan dan kemudahan dalam proses adminstrasi biaya penggantian sapi yang terkena PMK, sapi yang mati karena PMK, dan sapi yang dipotong paksa karena PMK, Penggantian biaya ini untuk seluruh sapi yaitu, Sapi Pedet, sapi dewasa, sapi Induk dll yang besarannya di hitung secara proporsional.

6. Meminta kepada pemerintah untuk bisa membantu para peternak sapi dan Kerbau yang terdampak PMK atas Kredit Usaha Rakyat, Kredit LPDB agar bisa ditangguhkan dan diberikan modal baru untuk bisa mengganti ternak yang, sakit , mati atau potong paksa akibat wabah PMK.

7. Mendorong pemerintah untuk segera Menyusun program pemulihan ekonomi akibat adanya wabah PMK , dan memastikan pembangunan peternakan bisa berkelanjutan .

8. Melakukan Proteksi wilayah yang masih terbebas dari PMK yang menjadi kantong Produksi sapi potong, dengan cara segera melakukan vaksinasi di daerah yang masih zona hijau, seperti NTT, Bali dan Sulawesi selatan.

9. Pemerintah agar memastikan kesediaan anggaran Vaksin PMK hingga 3 tahun kedepan, hal ini bagian dari Upaya dari menjadikan Negara Indonesia Bebas PMK.

10. Pemerintah menjamin untuk tidak memasukan daging serta produk turunan hewan dari negara yang belum bebas PMK. (CR)


AIR CABAI DAN DETERJEN BISA OBATI PMK?

Peternak Gunakan Pengobatan "Alternatif" Sembuhkan PMK (Ilustrasi)

Ditengah keresahan terkait wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), beredar pengakuan peternak yang melakukan vaksin terhadap ternaknya yang terpapar PMK dengan menggunakan cairan pencuci piring, garam dan air cabai sebagai percobaan agar ternaknya bisa sembuh.

Menyikapi hal tersebut, Medik Veteriner Muda Dinas Pertanian (Diperta) Kabupaten Probolinggo Nikolas Nuryulianto menyatakan, Diperta Kabupaten Probolinggo melalui dokter hewan/koordinator kecamatan bahkan petugas teknis kecamatan telah melakukan pelayanan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) secara optimal kepada ternak milik masyarakat, khususnya Kabupaten Probolinggo.

“Badan Kesehatan Hewan Dunia menyatakan Indonesia bebas PMK sejak 1990 dan kini 2022 tidak ada satupun provinsi, kabupaten/ kota se-Indonesia yang siap dengan PMK,” kata Nikolas, Kamis (23/6/2022).

Niko menjelaskan, dokter hewan/petugas teknis peternakan kecamatan sejak 9 Mei 2022 hingga 22 Juni 2022 berjibaku memberikan pelayanan terbaik kepada ternak milik masyarakat agar bisa bertahan terhadap virus PMK.

“Hal ini dilakukan sambil menunggu datangnya vaksin PMK yang diimpor dan tidak lama lagi di distribusikan ke provinsi, kabupaten/kota yang terdampak PMK,” jelasnya.

Menurut Niko virus PMK memiliki kelemahan diantaranya adalah mati karena panas (direbus dalam air mendidih) selama 30 menit, mati karena desinfektan.

Niko menerangkan kelemahan dan sifat agen virus PMK sudah dimiliki oleh para dokter hewan bahkan petugas teknis kecamatan Kabupaten Probolinggo. Tidak ada rotan akar pun jadi. Istilah ini layak disematkan pada penanganan PMK di lapangan.

“Keterbatasan anggaran dan obat-obatan menjadi semangat Dinas Pertanian khususnya para dokter hewan di lapangan dan petugas teknis peternakan kecamatan dalam menghadapi badai PMK. Virus PMK penyebarannya 100% dan menyebabkan kesakitan hampir 95%,” tegasnya

Lebih lanjut Niko menegaskan kesembuhan ternak yang kena PMK bukan tanggung jawab dari dokter hewan/petugas teknis peternakan kecamatan semata, namun juga menjadi kewajiban dari peternak untuk merawat ternak yang kena PMK hingga sembuh.

“Kesabaran dan ketelatenan dalam memberikan asupan pakan pada ternak dan menjaga hiegine sanitasi pun patut diperhatikan oleh masyarakat. Artinya peternak harus bekerja sama dengan dokter hewan/petugas teknis peternakan kecamatan dalam kesembuhan ternak,” ujarnya.

Niko menambahkan dokter hewan/petugas teknis peternakan kecamatan bahkan ada yang mengupayakan membeli obat-obatan dengan kemampuan finansial sendiri demi tetap menjaga pelayanan kepada ternak milik masyarakat karena keterbatasan obat-obatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo. (INF)

KEMENTAN ATUR LALU LINTAS TERNAK UNTUK JAGA STOK IDUL ADHA

Kuntoro Boga Andri 

Sebagai upaya penanganan dan pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK), pemerintah melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengatur lalu lintas hewan ternak. Langkah ini diambil pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan pasokan ternak, terutama jelang Hari Raya Iduladha 1443 Hijriah atau 2022 Masehi.

“Pengendalian lalu lintas hewan rentan PMK ini bertujuan untuk mempertahankan pulau-pulau atau wilayah yang bebas PMK tetap terjaga dan aman dari PMK,” terang Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kuntoro Boga Andri dalam konferensi pers daring bertajuk “Update Perkembangan Penanganan PMK 14 Juni 2022, yang diunggah melalui YouTube Kementerian Pertanian RI pada Selasa (14/6/2022) sore.

Lebih lanjut Kuncoro menuturkan 3 poin penting yang bakal diatur dalam Surat Edaran (SE) Kepala Badan Karantina Pertanian tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Kejadian PMK. Pertama, mencegah lalu lintas ternak dari zona merah atau wilayah tidak bebas ke luar daerah. Kedua, lanjut Kuntoro, ternak dari zona hijau atau daerah bebas PMK dapat dilalulintaskan ke zona hijau lainnya. Ketiga atau point terakhir yaitu ternak dari zona hijau dapat dilalulintaskan ke zona merah dengan syarat ternak tersebut siap dipotong atau untuk kebutuhan hewan kurban.

Ia juga berkata bahwa sebelum dikirimkan ke dari satu daerah ke daerah lain, hewan ternak harus dikarantina selama 14 hari di instalasi karantina hewan atau instalasi lain yang sesuai aturan perkarantinaan di bawah pengawasan petugas karantina pertanian.

“Masa 14 hari karantina diperlukan sebagai bagian dari manajemen risiko penyakit, mengingat masa inkubasi virus PMK 14 hari, sehingga diharapkan deteksi dini terhadap kasus PMK dapat diketahui lebih awal di tempat asal,” jelas Kuntoro.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa pengawasan hewan ternak dalam satu pulau dari zona hijau ke zona hijau lainnya dilakukan pengawasan check point yang diawasi oleh dinas peternakan provinsi atau kabupaten.

“Melalui kesempatan ini, kami sampaikan bahwa Kementan berkomitmen untuk tidak menghambat dan tidak menyulitkan pergerakan dan pasokan hewan ternak khususnya menyambut Iduladha 1443 Hijriah,” ucap Kuntoro. (CR)


ARTIKEL TERPOPULER

ARTIKEL TERBARU

BENARKAH AYAM BROILER DISUNTIK HORMON?


Copyright © Majalah Infovet I Majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan. All rights reserved.
About | Kontak | Disclaimer