 |
| Aksi damai peternak petelur yang tergabung dalam Gabungan Peternak Petelur se-Solo Raya di kawasan Bundaran Gladak, Solo. (Foto: Dok. Krishandrika) |
Peternak petelur yang tergabung dalam Gabungan Peternak Petelur se-Solo Raya menggelar aksi damai di kawasan Bundaran Gladak, Solo, Rabu (5/8/2026). Dalam aksi yang berlangsung tertib tersebut, para peternak membagikan telur kepada masyarakat sebagai bentuk protes atas kondisi industri perunggasan yang kian memprihatinkan.
Ketua Pinsar Kabupaten Boyolali, sekaligus Penanggung Jawab Aksi Damai, Drh Krishandrika Immanuel Raharjo, mengungkapkan bahwa para peternak saat ini tertekan dari dua sisi. Di satu sisi, penyusun HPP melambung akibat tingginya harga pakan, sementara di sisi lain, harga jual telur di tingkat peternak justru tertekan. Kondisi ini memaksa peternak harus menanggung kerugian.
“Pemerintah harus hadir dan tidak sekadar menjadi ‘pemadam kebakaran’. Langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat diantisipasi,” ujar Krishandrika dalam perbincangannya bersama Infovet, Kamis (6/8/2026).
Dalam aksi tersebut, terdapat beberapa poin yang menjadi tuntutan para peternak. Di antaranya penurunan harga pakan dan stabilisasi jagung dengan meminta pemerintah menstabilkan harga pakan. Jika diperlukan, pemerintah didesak membuka opsi impor jagung agar harganya dapat terealisasi sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP), yakni Rp 5.500/kg.
Kemudian meminta penghentian monopoli impor BKK, lalu mendesak pemerintah segera mengisi kekosongan posisi Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan meminta pembentukan Kementerian Peternakan yang khusus menangani sektor peternakan secara fokus.
Selain menyampaikan tuntutan teknis, Krishandrika juga menekankan pentingnya evaluasi tata niaga perunggasan nasional secara menyeluruh bukan parsial. Ia juga menyoroti perlunya sinkronisasi kebijakan antar kementerian dengan mengikis ego sektoral demi kepastian usaha peternak.
Terkait desakan pembentukan Kementerian Peternakan, Krishandrika menilai sektor peternakan dan kesehatan hewan memiliki cakupan yang terlalu luas jika hanya dijadikan bagian dari Kementerian Pertanian.
“Urusan kesejahteraan masyarakat ditopang oleh kecukupan protein hewani, begitu pula kesehatan manusia yang erat kaitannya dengan kesehatan hewan. Ke depan, sektor strategis ini harus dipegang oleh lembaga tersendiri dan dipimpin oleh pihak-pihak yang kompeten,” tukasnya. (INF)
