FOOD HEROES DAY: PERKUAT INOVASI UNTUK PAHLAWAN PANGAN YANG SEMAKIN TANGGUH

Tampilan situs pahlawanpangan.com

Puncak acara dari serial kampanye FAO Indonesia untuk Hari Pangan Sedunia diadakan hari ini (31/10) melalui Webinar “Food Heroes Day” yang menghadirkan pahlawan pangan sepanjang rantai pangan mulai dari petani, nelayan sampai penggerak komunitas dari kaum muda yang disiarkan live oleh MNC Trijaya FM dan sosial media FAO. 

Krisis kesehatan global COVID-19 membuat kita merefleksikan hal-hal yang sangat kita hargai dan paling mendasar namun sering dianggap remeh: Pangan.  Kita harus mendukung para pahlawan pangan kita – petani, pekerja, penggerak komunitas di seluruh sistem pangan - yang memastikan bahwa pangan terus bergerak dari ladang, laut, tambak sampai ke meja makan di tengah pandemi COVID-19.

“Kami memberikan penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pahlawan pangan, khususnya para petani. Tantangannya memang tidak mudah, tapi kita harus terus bergerak memberikan pangan kepada lebih dari 200 juta orang di Indonesia, ”ujar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam rekaman sambutannya untuk“ Food Heroes Day ”

Ketahanan yang melekat pada pahlawan pangan kita ditantang tidak hanya oleh situasi pandemi saat ini, tetapi juga oleh ketidakseimbangan sistem pangan. Kelaparan dan di sisi lain, obesitas, degradasi lingkungan, kehilangan dan pemborosan makanan, serta kurangnya keamanan bagi pekerja rantai makanan hanyalah sebagian dari masalah yang menggarisbawahi ketidakseimbangan ini.

Menurut Kementerian Kesehatan RI tingkat obesitas di Indonesia menunjukkan peningkatan dari 14,8 persen pada tahun 2013 menjadi 21,8 persen pada tahun 2018. Sedangkan  sampah makanan seperti dilansir Economist Intelligence Unit tahun 2016, Indonesia merupakan negara pembuang makanan kedua di dunia yang menyia-nyiakan 300 makanan kg/orang setiap tahunnya. 

“Kami membutuhkan tindakan cerdas dan sistemik untuk menyampaikan pangan kepada mereka yang membutuhkan dan memastikan kualitas gizinya. Kami membutuhkan gerakan dari semua sektor untuk mengeluarkan kekuatan inovasi untuk memastikan setiap orang memiliki akses yang pangan bergizi, ”kata Victor Mol, Perwakilan FAO ad interim.

Hari Pangan Sedunia menyerukan solidaritas global untuk membantu semua populasi, dan terutama yang paling rentan untuk pulih dari krisis, dan untuk membuat sistem pangan lebih tangguh dan kuat.

Wakil Direktur Kesehatan  USAID Indonesia David Stanton mengatakan, “Pemerintah Amerika Serikat, melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), telah bermitra selama lebih dari 14 tahun untuk memajukan kemandirian Indonesia dalam pengendalian dan pencegahan penyakit, yang berkontribusi pada ketahanan pangan. Kami bangga dapat bermitra dengan Pemerintah Indonesia untuk memperkuat kewaspadaan masyarakat dan kesehatan masyarakat sambil meningkatkan ketahanan terhadap wabah penyakit dan krisis ketahanan pangan — untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi generasi mendatang. ”

Diperlukan investasi dalam sistem pangan yang berkelanjutan dan tangguh. Hal Ini mensyaratkan peluang baru yang ditawarkan melalui digitalisasi dan e-commerce, dan juga praktik pertanian yang melestarikan sumber daya alam bumi, kesehatan kita, dan iklim.  

Kebun Kumara, sebuah penggerak komunitas untuk pertanian di  perkotaan yang terletak di pinggiran Jakarta, mendukung penduduk kota untuk terhubung kembali dengan alam dengan cara memperkuat pengetahuan tentang menanam makanan dari rumah.

“Bagi kami di Kebun Kumara, menanam pangan dari rumah adalah tindakan sederhana yang dapat membangkitkan kesadaran kolektif seputar pangan dan urgensi memelihara alam sebagai sumber kehidupan,”kata Sandra

Hari Pahlawan Pangan merupakan puncak dari kampanye Hari Pangan Sedunia 2020 untuk mengapresiasi pahlawan pangan di Indonesia. CEO Startup di bidang pangan dan pertanian, pemimpin komunitas perkotaan, serta selebriti termasuk di antara pembicara di festival virtual yang berlangung selama satu hari.

pahlawanpangan.com, sebuah pameran virtual untuk mengekspos kisah pahlawan makanan Indonesia juga diluncurkan pada acara tersebut. (FAO /CR)

TARGET INDONESIA BEBAS RABIES 2030

Webinar Hari Rabies Se-dunia : 2030 Indonesia harus bisa bebas dari rabies

Target Indonesia untuk terbebas dari rabies pada tahun 2030 dalam pelaksanaannya harus didukung perencanaan yang baik. Target per wilayah dan upaya pengendaliannya juga harus dibuat lebih jelas, sehingga dukungan anggaran untuk pengendalian dapat direncanakan dengan tepat.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementan, Nasrullah pada saat membuka acara Webinar Hari Rabies Sedunia dengan tema Vaksin Rabies Oral: Inovasi dalam Pemberantasan Rabies.

Rabies atau penyakit anjing gila masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan di Indonesia. Tercatat delapan provinsi dan beberapa kabupaten serta pulau di Indonesia bebas penyakit ini, sedangkan sisanya masih merupakan wilayah tertular.

"Saya berharap, webinar ini dapat memberikan masukan untuk upaya yang lebih baik dalam pemberantasan rabies di Indonesia ke depan," ucapnya.

Dalam webinar yang dihadir sekitar 400 orang peserta melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting dan disiarkan langsung melalui YouTube tersebut juga hadir Allaster Cox, Kuasa Usaha Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Allaster menyampaikan dukungannya untuk berbagai upaya pemberantasan rabies di Indonesia. Ia berharap bahwa dengan program Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP), kerjasama di bidang ketahanan kesehatan di antara kedua negara makin kuat.

Webinar yang diselenggarakan selama hampir tiga jam tersebut menghadirkan berbagai ahli di bidang rabies dan penggunaan vaksin oral rabies baik di tingkat nasional maupun internasional.

Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, Kementan dalam paparannya menyampaikan program dan strategi pengendalian rabies di Indonesia. Ia mengakui bahwa pengendalian rabies di Indonesia masih berhadapan dengan berbagai macam tantangan, namun ia mencatat juga bahwa ada banyak pembelajaran dan kisah sukses pelaksanaan program ini.

"Beberapa wilayah berhasil kita nyatakan bebas dari rabies dengan implementasi program pengendalian dan surveilans intensif. Kita optimistis bahwa dengan dukungan berbagai pihak, khususnya partisipasi masyarakat, target bebas rabies 2030 dapat kita capai" ungkapnya.

Potensi Penggunaan Vaksin Rabies Oral

Sementara itu, Katinka de Balogh, Senior Animal Health and Production Officer, FAO Regional Office for Asia Pacific di Bangkok, Thailand yang mewakili Tripartite FAO/OIE/WHO, menjelaskan tentang situasi rabies dan tantangan yang dihadapi di kawasan Asia. Tidak jauh berbeda dengan Indonesia, kawasan regional juga menghadapi permasalahan yang sama, seperti anjing sebagai penyebab utama penyebaran rabies yang masih dilepasliarkan, keterbatasan sumberdaya, dan masih rendahnya tingkat vaksinasi.

"Ada potensi penggunaan vaksin oral rabies untuk meningkatkan tingkat vaksinasi pada anjing," tambahnya.

Karoon Chanachai, Development Assistance Specialist, Regional Animal Health Advisor, USAID Regional Development Mission Asia, menyampaikan pengalamannya saat masih bekerja di Pemerintah Thailand dalam proyek percontohan pemanfaatan vaksin oral rabies untuk meningkatkan jumlah dan cakupan vaksinasi pada anjing di beberapa wilayah di Thailand.

Karoon memastikan bahwa pelaksanaan vaksinasi rabies dengan vaksin oral menunjukkan hasil yang menjanjikan.

Hal serupa disampaikan oleh Ad Vos, Scientific Expert Rabies, Department of Veterinary Public Health, Ceva Sante Animale, yang memiliki pengalaman puluhan tahun di bidang ini. Ia mencontohkan beberapa percobaan lapangan yang telah dilakukan di beberapa negara selain Thailand, yang menunjukkan bahwa dengan penanganan sesuai standar vaksin oral ini aman dan dapat menimbulkan kekebalan yang diharapkan.

Catatan terkait kemanan vaksin oral rabies juga disampaikan Gyanendra Gongal, Regional Advisor WHO Regional Office for South East Asia (SEARO), yang menekankan pentingnya pemenuhan standar internasional dalam penggunaan vaksin rabies oral.

Dalam ucapan penutupan, Fadjar yang mewakili Dirjen PKH menegaskan komitmen Kementan dalam mendukung target bebas rabies di Indonesia dan global pada tahun 2030, dan menekankan pentingnya mempertahankan daerah bebas serta secara bertahap membebaskan daerah tertular. Ia yakin bahwa masih banyak yang peduli dan mendukung pengendalian rabies, terbukti dengan lebih dari 100 pertanyaan/tanggapan pada dua platform yang digunakan.

"Kita akan gaungkan PReSTaSIndonesia 2030, yakni pemberantasan rabies secara bertahap di seluruh Indonesia dengan target bebas pada tahun 2030," pungkasnya. (INF/CR)

 

HARI ZOONOSIS SEDUNIA, MOMENTUM MEMBANGKITKAN KESADARAN MANUSIA

Ilustrasi zoonosis. (Dok. Infovet)

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), menilai masyarakat harus lebih sadar akan bahaya zoonosis. Pasalnya, zoonosis adalah penyakit yang dapat berpindah dari hewan ke manusia dan 75% dari penyakit menular pada manusia adalah zoonosis.

Dirjen PKH Kementan, I Ketut Diarmita, mengatakan bahwa keamanan pangan asal ternak yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Sebab konsumen harus mendapatkan kualitas yang layak dan aman dari penyakit.

“Selain pangan yang dikonsumsi harus mengandung nilai gizi yang tinggi, kita juga harus memberikan ketentraman batin bagi konsumen, memastikan apa yang mereka konsumsi layak dan aman dari penyakit,” ujar Ketut dalam sambutannya pada webinar memperingati Hari Zoonosis Sedunia, Sabtu (11/7/2020).

Webinar diselenggarakan atas kerja sama Kementan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, FAO ECTAD dan USAID yang dilaksanakan dalam dua sesi ini merupakan puncak rangkaian peringatan Hari Zoonosis Sedunia yang jatuh pada 6 Juli. Sebelumnya sudah diadakan penayangan infografis, live instagram yang berisi edukasi mengenai sejarah Hari Zoonosis Sedunia, pengertian zoonosis dan potensi zoonosis di sekitar manusia sejak 1-10 Juli 2020.

“Acara yang sangat penting bagi khalayak ramai karena memberikan informasi langsung dari para ahlinya terkait bahaya zoonosis yang dapat menyebar melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan hewan,” ucap Ketut.

Webinar mengenai potensi zoonosis dalam bahan makanan.

Sementara menurut narasumber dalam webinar, selaku dosen FKH IPB, Denny Widaya Lukman, memang masyarakat perlu sadar dan paham akan adanya potensi zoonosis dalam pangan asal hewan. Pasalnya, pangan asal hewan dapat menjadi pembawa mikroorganisme patogen penyakit hewan (Foodborne Zoonoses). 

“Oleh karena itu, unsur kehati-hatian dalam membeli pangan asal hewan sangat dibutuhkan, seperti pemilihan daging yang bersih dari pasar atau penjual yang terpercaya untuk menghindari adanya bakteri maupun parasit,” kata Denny dalam pemaparannya.

Ia pun memberikan tips mengenai pola hidup sehat dan kiat belanja aman khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Salah satunya dengan membawa tas belanja sendiri dari rumah sesuai dengan barang belanja yang akan dibeli. 

“Jadi ada baiknya kita dari rumah sudah mempersiapkan dan membawa beberapa kantong belanja, memisahkan antara daging, buah dan sayuran agar tidak terkontaminasi,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Chef Yulia Baltschun yang juga menjadi narasumber dalam webinar tersebut. Menurutnya juga perlu menambahkan ice bag ke barang-barang seperti ikan, daging dan sejenisnya.

“Hal ini agar saat sampai di rumah kondisinya masih dalam keadaan baik. Dengan kita membiasakan melakukan itu, maka kita sedang berusaha membentuk pola hidup yang higienis,” kata Yulia.

Sementara ditambahkan oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Kemenkes, Siti Nadia, bahwa masyarakat wajib menerapkan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) dengan mencuci tangan dengan sabun, mencuci bahan makanan sebelum diolah, memasak dengan benar dan jaga kebersihan di sekitar makanan. Jika ada gejala sakit akibat makanan tercemar disarankan segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

“PHBS ini tidak hanya diterapkan pada pengolahan makanan. Kebiasaan baik tersebut juga harus dilakukan ketika berinteraksi dengan hewan peliharaan,” kata Siti. (RBS)

SIZE 2.0 APLIKASI TEPAT UNTUK DETEKSI DAN RESPON CEPAT PENYAKIT INFEKSI BARU

Tampilan antarmuka SIZE 2.0

Merebaknya wabah Coronavirus jenis baru (2019-nCoV), Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menyatakan bahwa tindakan dini untuk mendeteksi dan mengendalikan penyakit menggunakan pendekatan One Health sangat diperlukan. 

"Belajar dari pengalaman sebelumnya, yakni wabah SARS dan MERS CoV, untuk mengendalikan penyakit infeksi baru (PIB) diperlukan adanya integrasi deteksi dan respons dari berbagai sektor terutama kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, dan kesehatan satwa liar," jelas I Ketut Diarmita, Dirjen PKH di Jakarta, 07/02/2020. 

Menurutnya, walaupun memang belum ada kepastian bahwa 2019-nCoV ini berasal dari hewan, kewaspadaan terhadap kemungkinan ini harus tetap ditingkatkan. Ia menyatakan bahwa cara yang efektif dalam mencegah dan mengendalikan PIB atau Emerging Infectious Disease (EID) adalah dengan berbagi informasi secara real-time dengan data yang terintegrasi, sehingga respon terhadap penyakit dapat dilakukan tepat waktu, efisien, dan akurat oleh sektor terkait. 

"Kementan bersama dengan FAO Indonesia dan didukung oleh USAID telah memprakarsai pembangunan platform berbagi informasi One Health yang dikenal dengan SIZE 2.0 (Sistem Informasi Zoonosis dan EID versi 2.0)," tambahnya. 

Ketut menyatakan bahwa SIZE 2.0 akan memfasilitasi pertukaran data dan informasi serta komunikasi antara semua sistem pengawasan dari sektor kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, dan kesehatan satwa liar. Integrasi sistem pelaporan ini memungkinkan adanya deteksi dan respon penyakit secara dini.

“SIZE 2.0 menghubungkan tiga sistem informasi yakni Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), Kemenkes dan Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) Kementan, serta Sistem Informasi Kesehatan Satwa Liar (SehatSatli), KLHK. SIZE 2.0 ini dikoordinasikan oleh Kemenko PMK,” imbuhnya.

Sementara, Ketua Tim Unit Khusus FAO di Bidang Kesehatan Hewan (FAO ECTAD) Indonesia, James McGrane mengatakan bahwa SIZE 2.0 menjawab kebutuhan akan sistem informasi pengawasan terintegrasi lintas sektoral.

“SIZE 2.0 menekankan pada peran petugas lapangan dari tiga sektor yang berbeda. Platform ini juga memfasilitasi kolaborasi lintas sektoral dan koordinasi dari petugas lapangan hingga pengambil keputusan, untuk berbagi data guna menghasilkan informasi untuk mencegah dan mengendalikan penyakit infeksi dari hewan ke manusia atau zoonosis,” tambahnya.

James menerangkan bahwa SIZE 2.0 masih dalam tahap penyempurnaan dan sedang diujicobakan di empat kabupaten percontohan One Health di Indonesia, yaitu Minahasa di Sulawesi Utara, Ketapang di Kalimantan Barat, Boyolali di Jawa Tengah, dan Bengkalis di Riau.

Salah satu pengguna SIZE 2.0, yakni Afiani Rifdania, Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali menyampaikan bahwa dengan adanya SIZE 2.0, maka berbagi data dan informasi sekarang menjadi lebih mudah 

"Satu klik dan kita bisa melihat kasus-kasus yang terjadi di sektor lain,” ujarnya. Afiani menaruh harapan bahwa ke depan SIZE 2.0 yang masih dalam proses penyempurnaan ini dapat digunakan di seluruh Indonesia, sehingga Pemerintah selalu siap untuk mencegah dan mengendalikan penyakit infeksi baru/berulang yang sebagian besar menular dari hewan ke manusia.

INTEGRASI DATA PERTANIAN INDONESIA : BERGERAK MAJU, MENGAKHIRI KELAPARAN

Integrasi data pangan : mutlak dilakukan demi pengentasan kelaparan

Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, bersama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) berkomitmen untuk bekerja sama dalam integrasi statistik pertanian dan ketahanan pangan.

Kerja sama dimaksudkan untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang kedua yakni mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, nutrisi yang lebih baik, serta mendukung pertanian berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan dalam jumpa pers penyampaian ihwal penyelenggaraan Konferensi Statistik se-Asia Pasifik ke-28 (#APCAS) di Badan Pusat Statistik (5/2).

Indonesia adalah salah satu contoh negara dengan pertumbuhan penduduk tercepat di Asia-Pasifik. Hal tersebut menyebabkan perkembangan populasi dan kemajuan ekonomi yang signifikan. Peningkatan tersebut menciptakan tantangan besar bagi pemerintah terkait dengan isu ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, sekaligus perubahan iklim.

“Pertanian adalah akar dan solusi dari tantangan ini. Kebijakan pertanian yang progresif dan responsif sangat penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia maju. Statistik pertanian menjadi dasar atau fondasi kebijakan, terutama untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,“  kata Stephen Rudgard, perwakilan FAO di Indonesia.

Indonesia memang terus bergerak maju dan mengembangkan kebijakan pertanian berdasarkan data statistik pertanian dan pangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengatasi  permasalahan perbedaan data yang kerap terjadi. Perbedaan yang disebabkan oleh penggunaan berbagai konsep, definisi, dan metodologi yang menghalangi koordinasi kementerian dan lembaga dalam merumuskan kebijakan.

“BPS menyambut baik acara APCAS di Indonesia karena forum ini sangat penting untuk memperbaiki Sistem Statistik Pertanian di Asia Pasifik untuk dapat menyediakan Statistik Pertanian yang akurat, tepat waktu, dan relevan guna mendukung SDGs. Selain itu, BPS juga akan menyelenggarakan Sensus Pertanian pada  2023 sehingga pengalaman dari negara-negara Asia Pasifik yang telah menggunakan teknologi terkini dan modern bisa kita adopsi ” ujar Suhariyanto, Kepala Badan Pusat Statistik, dalam sambutan singkatnya mengenai kegiatan #APCAS usai menyampaikan rilis pertumbuhan ekonomi.

Kementerian Pertanian telah berkomitmen dalam data pertanian yang terintegrasi bekerja  sama dengan Badan Pusat Statistik Indonesia dan provinsi dan kabupaten.

"Ketersediaan data yang akurat sesuai fakta di lapangan menjadi sangat penting sebagai landasan dalam penyusunan program dan kebijakan pembangunan pertanian yang tepat untuk mencapai target-target yang ditetapkan  “ kata Dr. Ketut kariyasa, Kepala Pusdatin Kementan.

Sebagai tuan rumah #APCAS yang akan diadakan di Bali pada 10-14 Februari 2020, Indonesia akan menjadi tempat bersejarah ajang berdiskusi dan berbagi pengetahuan dari negara-negara anggota FAO di kawasan Asia dan Pasifik. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan solusi dan implementasi terbaik mengenai statistik pertanian dan kebijakan yang sesuai yang dapat diterapkan pada berbagai negara masing-masing.

Penyelenggaraan #APCAS ke-28 diharapkan berfokus pada pada capaian negara dalam mengimplementasikan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang berada di bawah tanggung jawab FAO. Konferensi  juga akan membahas perkembangan statistik dalam lingkup regional maupun global. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung penggunaan teknologi yang hemat biaya seperti penggunaan tablet untuk pengumpulan data dan penggunaan Big Data dalam bentuk citra satelit atau data pengamatan bumi untuk kemajuan statistik pertanian dan pangan di masa depan.

Keanggotaan #APCAS terbuka untuk seluruh negara anggota FAO. Saat ini anggota APCAS berjumlah 31 negara, diantaranya : Afghanistan, Australia, Bangladesh, Bhutan, Kamboja, Cina, Fiji, Prancis, India, Indonesia, Republik Islam Iran, Jepang, Laos, Maladewa, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Baru Selandia Baru, Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Republik Korea, Samoa, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste, Tonga, Inggris, Amerika Serikat, dan Vietnam. (CR)

PENUTUPAN PROGRAM EPT-2 : CEGAH PANDEMI PENYAKIT JADI LEBIH SIGAP

Kerjasama yang apik antara USAID dan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pandemi

Pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan Pemerintah Indonesia telah lama bekerjasama dalam peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan respon terhadap ancaman Penyakit Infeksi Emerging (PIE) dan pandemi. Kerja sama ini dimulai sejak proyek Avian and Pandemic Influenza (API) di Indonesia pada tahun 2006, yang dilanjutkan dengan proyek Emerging Pandemic Threats (EPT) yang terdiri dari dua fase, yakni EPT-1 (2011 – 2015) dan EPT-2 (2015 – 2019).

Rangkaian proyek ini dinilai berhasil memberikan kontribusi terhadap upaya pencegahan, deteksi dini, dan respon terhadap PIE dan pandemi melalui penguatan kapasitas inti dan penerapan Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) 2005 yang berfokus pada surveilans, peningkatan kapasitas laboratorium, dan koordinasi multi-sektoral.

Sejalan dengan hal tersebut, bentuk dukungan nyata dari Pemerintah Indonesia dalam kerja sama ini adalah dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia, yang ditetapkan pada bulan Juni lalu.

                                              

Memperkuat pernyataan tersebut, Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa menyampaikan bahwa Kementan telah aktif bekerjasama dengan USAID melalui FAO untuk peningkatan kapasitas di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui pendekatan One Health.

"Telah banyak kemajuan di bidang pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, dan kita juga sangat aktif dalam membangun kerja sama lintas sektor dalam rangka meningkatkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan melalui implementasi One Health,” ucap Fadjar.

Tepat di tahun 2019 ini, Indonesia dan Amerika Serikat memperingati 70 tahun hubungan diplomatiknya.  Demikian pula, kerja sama Pemerintah RI dan Amerika Serikat melalui USAID telah berjalan lebih dari satu dekade. Dengan adanya kerja sama tersebut, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan melalui berbagai program multisektoral. Dalam sambutannya, Ryan Washburn selaku Direktur USAID Indonesia mengatakan bahwa Amerika Serikat melalui USAID bangga dapat bermitra dengan Pemerintah Indonesia.

“Pemerintah AS melalui USAID telah bermitra selama lebih dari 13 tahun untuk memajukan kemandirian Indonesia dalam pengendalian dan pencegahan penyakit. Meskipun Indonesia terus menghadapi ancaman penyakit di kawasan ini, komitmennya untuk menerapkan pendekatan One Health menjadi acuan untuk peningkatan kemampuan pencegahan, deteksi, dan respons kawasan ini untuk mencapai ketahanan kesehatan. Kami bangga melihat kesuksesan kemitraan selama lima tahun terakhir yang menjadi bagian dari peringatan 70 tahun hubungan AS-Indonesia,” kata Direktur USAID Indonesia Ryan Washburn pada saat pembukaan acara Closing Ceremony EPT-2 yang diselenggarakan di Hotel Sari Pacific, Jakarta.  

Acep Somantri, selaku Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kesehatan sangat mengapresiasi kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Menurut dia, kerjasama semacam ini dapat terus dilakukan secara berkesinambungan dan kontinu. “Sebuah progress yang patut kita apresiasi. Dukungan lintas sektor telah banyak membantu program-program nasional di bidang kesehatan, khususnya program kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap ancaman PIE dan pandemi. Kami pastikan kapasitas para tenaga kesehatan di Indonesia terutama dalam menangani ancaman wabah sehingga Instruksi Presiden dapat kita tanggapi secara positif untuk dapat kita laksanakan secara bersama-sama dengan berbagai sektor," pungkas Acep. (CR)

RESMI: PEMERINTAH UMUMKAN WABAH ASF DI INDONESIA

Memperketat biosekuriti, salah satu upaya mencegah penularan virus ASF. (Sumber: Istimewa)

Pemerintah Indonesia resmi melaporkan wabah demam babi afrika di 16 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Laporan wabah demam babi afrika tersebut dimuat dalam situs web Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE), 17 Desember 2019. Informasi laporan wabah tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI) Drh Muhammad Munawaroh, di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

”Menurut situs web OIE, Indonesia telah melaporkan ASF (African Swine Fever/demam babi afrika) tanggal 17 Desember 2019 dan telah diumumkan OIE pada tanggal yang sama,” tutur Munawaroh. Menurut dia, Indonesia sudah menjadi anggota OIE sehingga wajib melaporkan kejadian penyakit baru jika ditemukan di negara Indonesia.

Munawaroh juga menerima salinan Surat Keputusan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Nomor 820/KPTS/PK.320/M/12/2019 tentang pernyataan wabah demam babi afrika di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara. Surat keputusan tersebut ditandatangani 12 Desember 2019. Sebelumnya beberapa grup WhatssApp juga telah dihebohkan dengan beredarnya surat tersebut, namun begitu kini resmi sudah surat tersebut diakui oleh pihak Kementan.

Dalam surat itu disebutkan 16 kabupaten/kota yang terjadi wabah ASF. Ke-16 kabupaten/kota itu adalah Kabupaten Dairi, Humbang Hasundutan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Karo, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Samosir, Simalungun, Pakpak Bharat, Langkat, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematang Siantar, dan Kota Medan.

Laporan Indonesia kepada OIE dapat dilihat di link ini. Pada situs OIE juga tertulis bahwa laporan Indonesia disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Drh I Ketut Diarmita tanggal 17 Desember 2019.

Dalam laporannya disebutkan ada 392 wabah di peternakan rakyat di 16 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut). Dalam laporan itu disebutkan ada 34 kabupaten/kota di Sumut. Yang benar terdapat 33 kabupaten/kota di Sumut.

Wabah pertama terjadi pada 4 September 2019 di Kabupaten Dairi dan dengan cepat menyebar ke 16 kabupaten lainnya. Konfirmasi ASF dilakukan pada 27 November 2019. Diagnosis penyakit ASF dilakukan Balai Veteriner Medan dengan uji PCR dan nekropsi atau bedah mayat. Penyebabnya adalah virus ASF. Sumber penularan disebutkan ”tidak dikenal dan tidak meyakinkan”.

Dalam kolom komentar epidemiologis, tertulis bahwa sumber infeksi tidak dapat disimpulkan, tetapi penilaian risiko yang cepat menunjukkan bahwa pengangkutan babi hidup dari daerah lain serta terkontaminasinya pakan babi oleh muntahan dari penanganan hewan, kendaraan, dan pakan ternak berperan dalam mewabahnya ASF. Selain itu juga disebutkan bahwa Pembuangan babi mati yang mati secara serampangan menjadi sumber penularan lainnya. Tidak lupa disebutkan pula bahwa tindakan pembersihan, dan desinfeksi sedang dilaksanakan. 

Dalam upaya mengontrol ASF agar tidak cepat menyebar, dalam laporannya Pemerintah Indonesia juga menuliskan bahwa kini pemerintah sedang melakukan tindakan berupa kontrol di dalam negeri, surveilans, karantina, pembuangan resmi karkas, produk sampingan, dan limbah, zonasi, desinfeksi, vaksinasi jika ada vaksin, dan tidak ada perawatan hewan yang terkena dampak ASF. (CR)