MEMAKSIMALKAN PERAN DOKTER HEWAN PERUNGGASAN DALAM BIDANG KEAMANAN PRODUK ASAL UNGGAS

Peternakan Ayam Petelur, Wajib Memiliki NKV
(Sumber : Istimewa)

Rabu 22 Maret 2023 Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI) menggelar webinar bertajuk "Peran Strategis Dokter Hewan Perunggasan Dalam Upaya Penjaminan Keamanan Produk Unggas Untuk Kesehatan Manusia" melalui aplikasi zoom meeting. Hadir sebagai narasumber yakni Dth Asep Rusmana selaku Konsultan Keamanan Pangan Halal dan praktisi Kesehatan Masyarakat Veteriner. 

Drh Erry Setyawan Sekjen ADHPI dalam sambutannya mengatakan bahwasanya dokter hewan perunggasan tidakn hanya memiliki kompetensi di sektor hulu saja tetapi  juga di sektor hilir. Hal tersebut karena produk asal unggas merupakan produk yang mayoritas dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, sehingga sangat penting menjaga kualitas dan keamanannya. Ia juga mengingatkan bahwa menjamin keamanan pangan asal hewan yang dikonsumsi oleh manusia juga merupakan salah satu kewajiban dan kontribusi dokter hewan kepada masyarakat secara luas.  

Dalam paparannya Drh Asep yang sudah banyak makan asam garam di bidang penjaminan produk pangan asal hewan banyak memaparkan pengalamannya terkait peran dokter hewan dalam menjamin keamanan pangan asal hewan baik di sektor hulu maupun hilir.

Sebagai contoh ia membandingkan sebuah gerai ayam goreng siap saji yang terkenal di dunia yang sudah memiliki 700 gerai di seluruh Indonesia dengan gerai serupa sekelas UMKM. Keduanya sama - sama menyediakan menu ayam goreng, namun harga yang dibayar dan kualitas yang didapatkan konsumen tentunya akan berbeda.

"Menjaga dan menjamin keamanan pangan yang dimakan oleh konsumen selain menjadi kewajiban juga meningkatkan value produk dan citra dari perusahaan. Memang kesannya mahal dan menambah biaya, tetapi ini harus dilakukan," tuturnya.

Ia juga menjelaskan berbagai macam aspek yang meliputi kemanan pangan mulai dari sertifikat yang wajib dimiliki oleh produsen pangan asal hewan, Good Manufacturing Practice, dan lain sebagainya.

Namun yang tak kalah penting menurut Asep, peraturan perundangan di Indonesia dan di dunia mewajibkan produsen pangan untuk menjamin kualitas produk yang dijualnya kepada konsumen, sehingga ini menjadi sangat vital dan menuntut peran lebih dokter hewan.

"Kita sebagai dokter hewan harus dapat memastikan bahwa seluruh rantai produksi kita bebas dari risiko ancaman yang dapat mengontaminasi produk, sehingga aman. Sertifikat seperti NKV itu merupakan salah satu bukti bahwa produsen menerapkan higiene dan sanitasi di fasilitas produksinya dan itu hanya sebagian kecil dari komponen food safety, masih banyak hal lainnya," tutur Asep.

Selanjutnya Asep menerangkan mengenai cara mendapatkan seritifkat NKV, komponen dan persyaratann yang harus dipenuhi untuk mendapatkannya, serta kompetensi yang harus dimiliki oleh dokter hewan dalam mengaudit, surveilans, dan memahami komponen tersebut. (CR)

SAH! PENGURUS ADHPI 2022-2026 RESMI DILANTIK

Pengurus ADHPI Periode 2022-2026

Sabtu 4 Maret 2023 Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI) melakukan pelantikan kepada segenap pengurus barunya di Hotel Grand Whiz, Jakarta Selatan. Hal ini merupakan tindak lanjut sejak terpilihnya Drh Dalmi Triyono sebagai Ketua Umum ADHPI pada tahun 2022 yang lalu. Nantinya kepengurusan baru ini akan bekerja selama empat tahun dari 2022 hingga 2026.

Mewakili Ketua Umum PDHI yang berhalangan hadir, Sekjen PDHI Drh Andi Wijanarko menyatakan kegembiraannya. Dalam sambutannya ia kembali mengingatkan bahwa perunggasan merupakan "nyawa" dari kecukupan sumber protein hewani Indonesia, sehingga peran ADHPI dalam membangun negeri amat dinanti.

"Produk perunggasan merupakan sumber protein paling terjangkau dan realistis yang dapat memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia sangat disoroti mengenai isu stunting oleh karena itu ADHPI harus menjadi garda terdepan dalam menyediakan protein hewani untuk negeri," tutur Andi.

Ia juga mengingatkan kepada para anggota ADHPI untuk lebih melek birokrasi dan administrasi. Terutama dalam kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDHI. Sebagai pengingat, Andi mengatakan bahwa dalam peraturan PB yag masih terus direvisi, KTA wajib dimiliki oleh para dokter hewan yang bekerja di perusahaan obat hewan. 

Apabila dokter hewan tidak memilikinya, nantinya mereka akan kesulitan untuk mendapatkan surat izin praktik terintegrasi oleh perusahaan tempatnya bekerja karena ini merupakan salah satu syaratnya dan rekomendasi dari cabang.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kesehatan Hewan Drh Nuryani Zainuddin yang hadir dalam pelantikan tersebut dalam sambutannya juga memberikan beberapa saran dan masukan bagi ADHPI. Mulai dari isu daging ayam mengandung hormon, resistensi antimikroba, dan yang terbaru wabah Avian Influenza yang kembali mewabah.

"AMR, penyakit, dan berbagai isu lainnya masih menjadi isu yang sering sekali kita dengar dan ADHPI merupakan salah satu stakeholder yang bersentuhan langsung dengan semua hal tersebut. Oleh karena itu mudah - mudahan kepengurusan yang baru dapat bekerja dengan baik dan dapat menjadi partner pemerintah dalam menghadapi isu - isu tersebut," kata Nuryani. (CR)

Berikut ini adalah susunan pengurus ADHPI periode 2022-2026

Susunan Kepengurusan ADHPI Periode 2022 – 2026

Dewan Penasihat :

Prof. drh. Charles Rangga Tabbu, M.Sc. Ph.D.

drh. Tri Satya Putri Naipospos, M.Phil., Pd.D.

drh. Heri Setiawan

Prof. Dr. drh. CA. Nidom

drh. Hari Wibowo

drh. Wahyu Suradji

Dewan Pembina :

drh. Muhammad Munawaroh, MM.

Dr. drh. Nuryani Zainuddin, M.Si.

drh. Andi Widjanarko

drh. Dedy Kusmanagandhi, MM.

Dr. drh. Widiyanto Dwi Surya, M.Sc.

drh. Kamaludin Zarkasie, Ph.D.

drh. Muhamad Azhar

drh. Fitri Nursanti Poernomo, M.Sc, MM.

drh. Boris Budiyanto, MM.

drh. Wayan Wiryawan

drh. Asrokh Nawawi

Dewan Pakar :

Prof. Dr. drh. Wayan Teguh Wibawan, MS.

Prof. drh. I Gusti Ngurah Mahardika, M.Sc, Ph.D

Prof. Dr. drh. Suwarno, M.Si.

Prof. Dr. drh. Michael Hariyadi Wibowo, M.P.

drh. Desianto Budi Utomo, Ph.D.

Dr. rer. Nat. Teguh Y. Prajitno

Drs. Tony Unandar, M.Sc.

Dewan Pengurus

Ketua Umum : drh. Dalmi Triyono

Ketua 1 (Bidang Organisasi & Keanggotaan, serta Diklat & Kompetensi Anggota) : drh. Bimo Wicaksana

Ketua 2 (Bidang Hubungan Antar Lembaga & Luar Negeri, serta Advokasi, Komunikasi & Pelayanan Profesi) : drh. C. Baso Darmawan

Ketua 3 (Bidang Agribisnis & Kewirausahaan) : drh. Ilsan Arvan Nurgas

Sekretaris Jenderal : drh. Erry Setyawan, MM, PCAH, MAHM.

Wakil Sekjen : drh. Bugie Kurnianto Prasetyo, MM.

Bendahara : drh. Shinta Rizanti Binol

Wakil Bendahara : drh. Nadhiva Rachmatania

Bidang – Bidang

Bidang Organisasi & Keanggotaan

Koordinator : drh Wintolo

Anggota :

drh. Eko Prasetio

 drh. Catur Fajrie Diah Astuti

drh. Jumintarto

drh. Deddy Saraswati

Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kompetensi Anggota

Koordinator : drh. Didit Prigastono

Anggota :

drh Agus Mardianto

Dr. drh. Dwi Priyo Widodo, M.P.

drh. Komang Budianta

drh. Mendy Praharasty

Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri

Koordinator : drh. Imas Yuyun, M.Sc.

Anggota :

drh. Erianto Nugroho

drh. Gangga Anindito Widyanugraha

drh. Diptya Cinantya

drh. Merry Oktavia Sari Pradana

Bidang Advokasi, Komunikasi, dan Pelayanan Profesi

Koordinator : drh. Aidel Syukri Aziz

Anggota :

drh. Bambang Sepsianto

drh. Ratriastuti

drh. Indra Dwi Rasmana

drh. Nasrum

drh. Nur Anis Safitri

Bidang Agribisnis dan Kewirausahaan

Koordinator : Dr. drh. Tiok Bagus Taufani Sanoesi

Anggota :

drh. Amaldo Darma

drh. Sudarno

drh. Wahyudin

drh. Rully Setiawan

drh. Octarini Lia Ekawati

Koordinator Wilayah

Sumatera Bagian Utara (Aceh, Sumut, Riau, Kepualauan Riau, Sumbar) : drh. Anshar Jalaludin Gayo

Sumatera Bagian Selatan (Lampung, Sumsel, Jambi, Bengkulu) : drh. Aripin

Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi : drh. Baskoro Tri Caroko

Jawa Barat dan Banten : drh. Joko Tri Nugroho

Jawa Tengah : drh. Sumarno

Daerah Istimewa Yogyakarta : drh. Adriana Citra Nugroho

Jawa Timur : drh. Handris Nugroho

Bali dan Nusa Tenggara (Bali, NTB, NTT) : Dr. drh. Nata Kesuma, MMA.

Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur : drh. Agil Rahmat Akbari

DALMI TRIYONO PIMPIN ADHPI SAMPAI 2026

Drh Dalmi Triyono (Paling kanan), Dilantik Menjadi Ketua Umum ADHPI 2022-2026

Dalam Rapat Umum Anggota yang digelar berbarengan dengan ILDEX 2022 Kamis (10/11) yang lalu Drh Dalmi Triyono terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI) periode 2022 - 2026. Dalam pidato singkatnya, Dalmi menyampaikan bahwasanya masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh ADHPI baik dalam jangka waktu pendek, menengah, dan panjang.

"Salah satu masalah kita yang mungkin akan tidak ada habisnya yakni resistensi anti mikroba (AMR). Selain itu masih banyak juga tantangan yang akan kita hadapi seperti efisiensi, penyakit, dan lain - lain. Saya ingin kepengurusan baru nanti kita bisa lebih berkontribusi," tutur dia.

Dalmi juga mengingatkan akan krusialnya peran ADHPI dalam mendukung program pemerintah, mulai dari pengentasan stunting dengan menyediakan protein hewani, sampai program one health yang memang digaungkan sejak lama.

"Kami dari hulu ke hilir akan berupaya semaksimal mungkin membantu pemerintah dan semua stakeholder dalam industri ini, karena ini juga menyangkut hajat orang banyak. Masalah penyakit pada unggas pun kita juga semaksimal mungkin menanganinya, dan ya memang tidak bisa dipungkiri target kita ini tidak bisa terukur semuanya, namun kita tidak akan menyerah," tutur Dalmi.

Terakhir ia berharap agar seluruh anggota ADHPI di seluruh Indonesia dapat bekerjasama dan berkolaborasi dengan semua pihak dalam industri perunggasan. Dimana ini merupakan  tugas utama dalam memajukan industri perunggasan di Indonesia.  Ia juga tidak muluk-muluk agar semua masalah ini harus selesai dalam satu waktu yang sama, karena Dalmi juga menyadari bahwa semua ini merupakan salah satu langkah dalam suatu proses yang panjang. (CR)

ADHPI Silaturahmi dengan Ketua Umum PB PDHI

Foto bersama kegiatan silaturahmi dan sumbang saran yang digelar ADHPI, Kamis (20/12). (Foto: Infovet/Sadarman)

Selang lima hari pelantikan Pengurus Besar Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI), Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI) langsung menggelar acara pertemuan silaturahmi dan sumbang saran bersama Ketua Umum PB PDHI baru.

Acara yang diselenggarakan di Science Park, Taman Kencana, Institut Pertanian Bogor, Kamis (20/12), dihadiri pengurus PDHI dan segenap anggota ADHPI.

Ketua ADHPI, Drh Kamaluddin Zarkasie, menyambut baik kedatangan ketua umum PB PDHI. Ia meminta, dikepengurusan periode 2018-2022, PDHI mampu mewujudkan keinginan anggotanya, yakni menjadikan organisasi sebagai wadah berbagi informasi dan pengetahuan seputar kedokteran hewan.

“Hal mendasar yang perlu dibenahi sebenarnya adalah menata kembali anggota yang aktif dan yang tidak, lalu rangkul mereka dan fasilitasi mereka dengan pembuatan KTA (kartu tanda anggota),” tutur Kamaluddin di forum tersebut.

Di samping itu, dia juga menginginkan adanya sinergi antara ADHPI dengan PDHI. “Dunia perunggasan banyak menyerap tenaga kerja berbasis ilmu dokter hewan. Budidaya perunggasan rentan dengan beragam kasus penyakit, sehingga untuk meminimalkan kasus, peran dokter hewan diperlukan,” pintanya.

Sementara tampil sebagai moderator, Drh Dedy Kusmanagandi menyatakan, masih banyak hal yang perlu dikomunikasikan, terutama terkait KTA dan hal lainnya yang menjadikan momen ini tepat sasaran, bersilaturahmi sembari mendengarkan rencana PDHI ke depan dan keberlanjutan ADHPI di bawah kepengurusan PB PDHI yang baru.

Ketua Umum PB PDHI, Drh Muhammad Munawaroh, menyambut baik pertemuan tersebut. Ia menyatakan, dikepengurusannya saat ini membutuhkan dukungan semua pihak yang berada di bawah naungannya. Munawaroh pun telah merancang beberapa program untuk memberi kemudahan dan mengedukasi para anggotanya.

“Kita akan selenggarakan seminar-seminar terkait keilmuan, misal kasus-kasus penyakit viral, yang memerlukan pemikiran dokter hewan,” ucap Munawaroh.

Rancangan lainnya, lanjut Munawaroh, akan memastikan pembuatan dan penertiban mengenai KTA. “Sudah 15.000 anggota terdata, mereka akan dibuatkan KTA,” ucapnya. KTA nantinya berbasis online, dokter hewan yang ingin mendapat KTA harus meng-input sendiri data di web aplikasi, mendaftar dan meng-upload berkas.

Sementara terkait peran ADHPI di dunia perunggasan, dalam forum ini disebutkan, masih terkendala dengan beberapa kebijakan, seperti masih belum jelasnya program pemerintah mengenai sistem kesehatan hewan nasional.

“Diagnosa penyakit itu ranahnya dokter hewan, pemerintah mempunyai satu balai khusus yang menangani penyakit hewan, namun di dua tahun terakhir pemerintah hanya fokus pada program Upsus Siwab, kesehatan hewannya diabaikan, sehingga munculah kasus-kasus penyakit, seperti IBH dan penyakit hewan lainnya,” ucap Kamaluddin Zarkasie.

Ia berharap, pemerintah perlu memandang kepentingan yang sama terhadap sistem kesehatan hewan nasional, apalagi penyakit-penyakit strategis, terutama penyakit unggas. “Jika pemerintah bisa konsen, terutama pada penyakit-penyakit strategis, ADHPI juga dapat ambil bagian, sehingga kasus-kasus penyakit dapat diminamilisir,” pungkasnya. (Sadarman)