ASOHI, PINSAR DAN ISPI PEDULI KORBAN BANJIR DI TANGERANG

Tim Baksos Pinsar, ASOHI, ISPI

Bencana banjir yang terjadi pada awal tahun 2020 nyatanya tidak hanya menghampiri ibukota. Beberapa kota penyangga seperti Bekasi, Tangerang dan Tangerang Selatan pun ikut mencicipi pil pahit banjir tersebut. Atas dasar keprihatinan tersebut, ASOHI berkolaborasi bersama PINSAR dan ISPI menggelar acara Bakti Sosial kepada korban banjir di RT08/02 Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang pada 11 Januari 2019. 

Salah satu koordinator acara bakti sosial Drh Rakhmat Nuryanto mengatakan bahwa ini adalah salah satu bentuk kepedulian ASOHI, ISPI dan PINSAR terhadap korban banjir. Dalam kegiatan ini, panitia mengadakan acara senam pagi bersama yang dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis oleh dokter.

"Kenapa kami adakan senam pagi?, karena bencana banjir ini kan juga bikin orang jadi sakit secara psikologis, bukan cuma raga saja yang harus sehat dong, tetapi jiwa juga. Jadi selain refreshing maka kita adakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis," tutur Rakhmat.

Antusiasme warga terlihat dari antrean yang memenuhi tempat dimana acara berlangsung. Tercatat ada lebih dari 50 orang warga yang berbondong - bondong datang ke lokasi acara, kerumunan tersebut di dominasi oleh kaum Ibu dan Lansia. Sebanyak empat orang dokter diturunkan oleh tim relawan untuk memeriksa dan mengobati warga. Selain pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, warga juga dapat mengecek kadar gula darah (diabetes) dan asam urat di lokasi. 

Seorang warga yang sedang diperiksa kesehatanya oleh tim dokter

Di tempat yang sama, Ketua RT setempat Murdalih menyatakan rasa terima kasihnya kepada para relawan yang telah melakukan kegiatan bakti sosial di daerahnya. 

"Saya sangat senang banyak pihak yang datang membantu kami, semoga amal baik saudara - saudara relawan sekalian dibalas oleh Allah SWT," tuturnya.

Lebih lanjut Murdalih menuturkan bahwa banjir merendam kawasannya sejak tanggal 1 Januari 2020. Ketinggian air mencapai batas dada orang dewasa (lebih dari 1 meter). Sebanyak 200 Kepala Keluarga di RT08/02 terkena dampak banjir, namun begitu tidak ada korban jiwa dalam bencana tersebut.

"Untungnya air sudah surut sejak tanggal 2 Januari, kalau enggak kasihan juga warga di sini. Nah banjirnya udah surut, sekarang kan banyak yang sakit, sementara fasilitas kesehatan punya pemerintah kan juga rame dan antreannya panjang. Kalau ada bantuan kaya gini kan seenggaknya sangat meringankan kita, para korban," tukas Murdalih.

Sutami, Salah satu warga yang datang ke acara tersebut menuturkan bahwa dirinya sudah dua atau tiga hari belakangan mengalami diare dan migrain. 

"Sudah diperiksa tadi sama Bu dokter, dikasih obat, Alhamdulillah dapet nasi box juga. Mudah - mudahan sembuh, supaya bisa normal lagi aktivitasnya," tutur Ibu dua anak tersebut. (CR)

PINSAR INDONESIA BERI BANTUAN TELUR PADA KORBAN BANJIR LEBAK

Perwakilan Pinsar, Ricky Bangsaratoe (kiri) memberikan bantuan berupa telur (Foto: Istimewa)

Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia memberikan bantuan telur untuk korban banjir di wilayah Lebak Banten dan sekitarnya.

Ketua Umum Pinsar Indonesia Singgih Januratmoko mengatakan, aksi salah satu bentuk kepedulian bagi perternak unggas Indonesia atas musibah banjir yang menimpa Jabodetabek dan Lebak.

"Salah satu aksi peduli Pinsar Indonesoa peternak unggas untuk meringankan beban dari saudara-saudara kita yang terkena musibah dan mencukupi asupan protein saudara-saudara kita maka Pinsar menyumbangkan telur," kata Singgih saat dihubungi, Sabtu (4/1/2020).

Tak berhenti disitu, kata Singgih, Pinsar juga berencana akan memberikan bantuan ke wilayah Jakarta Barat.

"Hari Senin, besok kita akan memberikan bantuan di daerah Pos Pengumben, Jakarta Barat," katanya.

Pinsar turut prihatin atas musibah banjir yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya. Anggota DPR dari Fraksi Golkar ini pun berharap tidak terjadi lagi peristiwa serupa. "Mari kita cari jalan dan solusi untuk tidak terjadi lagi musibah banjir ini," harapnya. (Sumber: www.teropongsenayan.com)

REVISI PERMENTAN No.32 TAHUN 2017 SIAP DISAHKAN

Senyum lega Dirjen PKH setelah public hearing selesai

Setelah melalui proses yang alot dalam diskusi dan public hearing yang berlangsung Senin (7/10) yag lalu, Permentan No. 32/2017 yang telah direvisi siap disahkan oleh Menteri Pertanian. Peraturan tersebut mengatur tentang Penyediaan Peredaraan Pengawasan Ayam Ras dan Telur konsumsi.

Ditemui setelah public hearing selesai, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita berharap agar Permentan tersebut dapat menyelesaikan semua persoalan yang ada di lapangan selama ini. 

"Saya lega, sudah berkali - kali rapat akhirnya kini bisa dibilang kita satu tahap lebih maju agar ini bisa di tandatangani Pak Menteri, setelah review dari Itjen, baru nanti kita undangkan ke Menkumham" tuturnya.Sebelumnya memang Permentan 32/2017 ini dibuat untuk mengakomodir penyediaan ayam ras dilakukan berdasarkan rencana produksi nasional sesuai keseimbangan supply dan demand. Namun begitu memang ada beberapa poin yang harus direvisi agar terjadi keseimbangan antara perusahaan besar dan peternak mandiri.

Salah satu poin yang dimaksud misalnya tentang RPHU, pelaku usaha, diwajibkan memiliki RPHU dalam tempo 3 tahun. Lalu pelaku usaha juga wajib melakukan pemotongan ayam hidup (livebird) di RPHU dengan fasilitas rantai dingin yang memenuhi persyaratan. Khusus untuk perusahaan besar, RPHU harus memiliki kapasitas sebesar 100% produksi livebird Internal, yang harus dipenuhi secara bertahap. Pada tahun pertama paling rendah 20%, tahun kedua paling rendah 60% dan tahun ketiga 100%.

Dalam Revisi Permentan ini juga terdapat perbaikan pengaturan untuk distribusi Parent Stock (PS). Nantinya 25% dialokasikan untuk perusahaan PS eksternal dan tidak terafiliasi. DOC PS yang beredar juga wajib memiliki sertifikat benih/bibit yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk dan sertifikat SNI untuk DOC FS.

Terdapat juga hal yang berkaitan dengan penambahan dan pengurangan produksi ayam ras dalam revisi Permentan tersebut. Dimana nantinya tindakan tadi dapat dilakukan apabila terjadi ketidakseimbangan supply dan demand. Penambahan dan pengurangan dilakukan oleh tim analisa penyediaan dan kebutuhan ayam ras berdasarkan SK Menteri Pertanian. 

Pelaku usaha atau perusahaan dalam melakukan kegiatan penyediaan dan peredaran ayam ras wajib pula melaporkan produksi dan peredarannya kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, hal tadi dilakukan paling tidak satu bulan sekali setelah selesai kegiatan penyediaan dan peredaran ayam ras.Namun jika terjadi ketidak seimbangan supply dan demand laporan tadi juga dapat diminta sewaktu-waktu.

Anggota Tim Ahli Kementan, Trioso Purnawarman meminta kepada seluruh perusahaan agar jujur dalam pelaporan. “Jika ada perusahaan yang tidak jujur dalam laporannya Pemerintah, dalam hal ini Ditjen PKH dan Kementan akan memberikan sanksi, mungkin bisa berupa pemberhentian izin impor atau bahkan penutupan usaha, oleh karenanya mari kita saling jujur agar data yang kita miliki vaild dan tercipta iklim usaha yang baik,” tukasnya.

Selain  distribusi PS dan FS ayam ras, revisi rancangan Permentan ini juga akan mengatur tentang Industri pakan. Produsen pakan juga wajib menyediakan pakan yang sesuai persyaratan mutu dan keamanan pakan untuk kepentingan peternak. Mudah – mudahan, dengan direvisinya Permentan ini menjadi angina segar bagi industri perunggasan yang selama ini carut – marut karena adanya ketidakseimbangan supply dan demand. (CR)

SILATURAHMI DUTA AYAM DAN TELUR KE D'COLONEL RESTO

Duta ayam dan telur periode 2018-2021 Muhammad Andi Ricki Rosali dan Offie Dwi Natalia berkunjung ke D'Colonel Resto Rabu (11/9) yang lalu di Jalan Pandu, Kota Bogor dan Cipanas, Kabupaten Bogor. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan perdana bagi kedua duta ayam dan telur tersebut. Sesampainya disana, duta ayam dan telur disambut oleh pemilik D'Colonel Resto, Drh Cecep Muhammad Wahyudin.

Muhammad Andi Ricki Rosali menyatakan kekagumannya terhadap restoran D'Colonel resto, menurutnya konsep yang diusung oleh D'Colonel Resto sangat unik, menarik dan berbeda dari restoran cepat saji sejenis. "Restoran ayam goreng mana yang temanya kandang closed house seperti gini?, saya rasa cuma ini saja. Orang kan jarang yang tahu kandang closed house, jadi penasaran kan," tuturnya.

Namun begitu ia menyarankan agar interior restoran agar dilengkapi keterangan - keterangan tentang pemeliharaan ayam dari awal hingga panen agar mengedukasi masyarakat elbih detail tentang budidaya. "Lebih bagus kalau dibuat ada skema, bagan atau display alur pemeliharaan ayam begitu, biar masyarakat juga tahu kalau memelihara ayam enggak pakai hormon - horomonan begitu," tukasnya. 

Senada dengan Andi, Offie juga menyatakan kekagumannya terhadap D'Colonel Resto. "Yang satu temanya closed house, di Cipanas temanya sawah, udah gitu Bali banget. Menunya juga enggak pasaran kayak di restoran lain, disini ada campuran antara modern dan tradisional, dan enggak kalah enak rasanya," tukas Offie.

Duta Ayam & Telur berfoto bersama pemilik D'Colonel Resto dan awak media

Kemudian duta ayam dan telur menyempatkan berdiskusi sambil sharing bersama pemilik restoran, Drh Cecep. Menurut Cecep, bisnis makanan terutama yang berbahan dasar produk unggas masih sangat diminati oleh masyarakat. "Semakin lama orang kan mau yang praktis, jadi bisnis ini masih cukup menjanjikan-lah, tinggal kitanya aja kreatif supaya menunya variatif dan rasanya tetep enak dan yang penting berkualitas," tutur Cecep.Kualitas produk yang baik, kata Cecep juga ditentukan dari bahan baku yang berkualitas baik. Oleh karenanya D'Colonel resto selalu mementingkan hal tersebut.

Cecep juga bercerita mengenai jatuh-bangunnya dalam merintis bisnis makanan siap saji tersebut. "Mulai dari mini, bisa dibilang hingga kini D'Colonel resto telah memiliki 4 gerai dan sekitar 100 gerobak makanan (food cart) di Jabodetabek. Nah, maksud saya begini, peternak juga sudah harus memikirkan nanti produk unggasnya mau dijual kemana?, masa di pasar terus?, mari sisi hilirnya juga kita pikirkan bersama," tukas Cecep.

Selain silaturahmi dan mengetahui seluk-beluk bisnis restoran lebih dalam, tentunya kunjungan duta ayam dan telur juga diharapkan dapat meningkatkan masyarakat agar lebih banyak mengonsumsi protein hewani, utamanya daging dan telur unggas. Agar masyarakat lebih sehat, cerdas dan tetap produktif jangan lupa selalu konsumsi telur dan daging ayam setiap hari!. (CR)

RAPAT KOORDINASI PERUNGGASAN DI SOLO HASILKAN TUJUH KEPUTUSAN

Solo, 14 Juni 2019 bertempat di Hotel Syariah Solo Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan drh I Ketut Diarmita memimpin rapat koordinasi perunggasan. Hadir dalam acara tersebut Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Wakil Ketua Satgas Pangan Mabes Polri, perwakilan perusahaan integrator, perwakilan organisasi peternak unggas (PINSAR, GOPAN, Presidium PRPM), Ketua Umum GPPU dan Perwakilan Dinas terkait di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. 

Setelah mencermati data perunggasan terkini yang disampaikan oleh Dirjen PKH dan banyaknya masukan selama sesi diskusi, maka dihasilkan keputusan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pengurangan DOC FS broiler sebanyak 30% dari populasi telur tetas fertil di seluruh Indonesia dan akan diawasi dengan pola cross monitoring oleh tim yang melibatkan unsur Dirjen PKH, Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan tingkat provinsi/kabupaten/kota, GPPU, PINSAR, PPUN dan GOPAN. Bukti pengurangan dari masing - masing perusahaan harus dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan perusahaan dan tim yang melakukan monitoring.
2. Integarator harus membuat pakta integritas bahwa tidak semua ayam yang diternakkan di wilayah Jateng dan Jatim dijual ke pasar tradisional di wilayah yang dimaksud dan sebagainya harus diolah dalam bentuk daging beku atau olahan. Bagi yang tidak merealisasikan pakta integritas ini maka izin impor ditunda sampai pakta dipenuhi.
3. Integrator dan peternakn mandiri harus melaporkan broker unggas komersial yang dimiliki atau yang menjadi langganannya kepada Direktur Jendral PKH dan Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Kemendag. Jika tidak, maka izin impor tidak akan diproses sampai laporan disampaikan. Satgas Pangan Mabes Polri pun akan ikut mengawasi perilaku broker dan integrator. 
4. Kepala dinas yang membidangi fungsi PKH di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus segera mendata nama, nomor ponsel, alamat lengkap perusahaan, peternak mandiri, peternak UMKM, jumlah kandang serta kapasitas kandang terpasang. Dinas juga harus mendata secara lengkap jumlah RPHU secara lengkap berikut kapasitas cold storage yang dimiliki swasta dan pemerintah di wilayahnya. Selain itu Dinas juga diwajibkan memberikan pembinaan kepada perusahaan, peternak mandiri dan peternak UMKM di wilayahnya.
5. Akan dilakukan review Permentan No. 32 tahun 2017 terutama pasal 12 mengenai kepemilikan RPHU dan rantai dingin dalam rangka penyempurnaan regulasi di bidang perunggasan dan definisi peternak mandiri, dan definisi integrator.
6. Mengusulkan review Permendag No. 96 tahun 2018 terkait harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen serta mengkaji harga acuan DOC FS dan pakan. 
7. Dalam rangka menyelesaikan persoalan harga live bird yang rendag, Kemendag mengeluarkan himbauan (setelah berkoordinasi dengan KPPU) kepada para peternak (integrator, peternak mandiri, peternak UMKM) untuk melakukan pembagian live bird/karkas secara gratis kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin menggunakan dana CSR. Dalam pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan serta dinas yang membidangi fungsi perdagangan di tingkat provinsi/kabupaten/kota dengan GPPU dan PINSAR. (CR)

PERJUANGAN PETERNAK RAKYAT & PETERNAK MANDIRI (PRPM) DIRESMIKAN

Gedung Joang 45 Senin (8/4) yang lalu menjadi saksi atas diresmikannya Perjuangan Peternak Rakyat & Peternak Mandiri (PRPM). Acara tersebut juga dihadiri oleh semua stakeholder yang berkecimpung dalam industri perunggasan nasional. Latar belakang dari dideklarasikannya Perjuangan PRPM yakni anjloknya harga livebird pada beberapa bulan terakhir. Selain itu, keadaan diperparah dengan naiknya harga input produksi yakni DOC (Day Old Chick) dan pakan. Keadaan seperti ini kerap kali terjadi dan menimbulkan keresahan di kalangan peternak rakyat & peternak mandiri karena dapat mematikan usaha mereka secara perlahan. 

Presidium PRPM, Sugeng Wahyudi mengatakan bahwa menurut data yang dirilis Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), hingga kini harga DOC dan pakan menyentuh angka minimal Rp. 6.700 (DOC) dan Rp. 7.400 (pakan). Sementra harga ayam hidup terus anjlok, harga terendah yang tercatat yakni Rp. 11.500 (ayam ukuran 1,6 kg keatas) di wilayah Jawa Tengah. “Jika merujuk pada hukum ekonomi, seharusnya harga DOC turun karena keadaan yang terjadi di lapangan adalah over supply DOC, namun begitu kenyataannya harga DOC tetap tinggi. Hal yang sangat aneh, ketika harga ayam hidup turun drastis, tetapi harga DOC tetap bahkan cenderung naik,” ucap Sugeng.

Padahal, terdapat dua instrumen regulasi yang bisa menjadi “bodyguard” dari kondisi ini. Pertama yakni Permentan 32 Tahun 2017 tentang penyediaan, peredaran, dan pengawasan ayam ras pedaging dan petelur konsumsi. Instrumen kedua yakni Permendag 96 Tahun 2018 tentang harga acuan pembelian ditingkat petani dan harga acuan penjualan ditingkat konsumen. Namun kedua instrumen regulasi ini tidak berjalan, sehingga permasalahan yang selalu terjadi diperunggasan selalu berulang.

PRPM Resmi Dideklarasikan di Gedung Joang 45

Sementara itu Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ketut Diarmita dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah selalu membuka diri dan mendengarkan masukan serta keluh kesah peternak. “Pak Mentan sudah menekankan kepada saya, agar masalah ini segera selesai, makanya mari sama – sama kita cari solusi agar cepat selesai. Biar nanti kita enggak bicara dan berebut pasar becek lagi, jadi orientasinya ekspor begitu,” tutur Ketut. Ia juga merasa bosan dan enggan terus berlarut dalam masalah ini (harga ayam, DOC, pakan, dan telur), oleh karenanya ia sangat ingin masalah ini cepat selesai dan tidak berulang kembali.

Stakeholder lain yang juga hadir dalam acara tersebut adalah GPPU. Ketua umum GPPU Achmad Dawami menyatakan bahwa secara pribadi dan organisasi tidak menginginkan kejadian ini terus terjadi. “Saya juga sudah terus mikirin ini, makanya saya kemarin pas rapat umum GPPU menghimbau kepada para anggota GPPU ayo kita perpanjang cutting DOC sampai minggu ke-3 puasa, supaya peternak menikmati juga harga yang menguntungkan. Kami juga mengerti kok penderitaan mereka,” tukas Dawami.

Terkait hal kuota impor GPS dimana pemerintah juga akan memberikannya pada peternak, Dawami enggan berkomentar dan menaggapi. Pemerintah dalam hal ini Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Sugiono juga enggan banyak berkomentar mengenai masalah tersebut. “Masih kita kaji dan kita pelajari lagi, kita juga masih harus berdiskusi tentang masalah ini bersama tim ahli juga, kita lihat nanti ya,” kata Sugiono sembari kepada Infovet. (CR)

HARGA AYAM ANJLOK, PETERNAK DIBERI JATAH IMPOR GPS?

Anjloknya harga ayam broiler beberapa bulan belakangan ini makin meresahkan peternak. Setelah sepekan mediasi awal antara Perjuangan Peternak Rakyat & Peternakan Mandiri (PRPM) dengan pemerintah (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dam Ditjen Perdagangan Dalam Negeri) belum membuahkan hasil, kembali peternak yang diwakili PRPM bermediasi dengan Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan di Gedung C Kementan 2 April yang lalu.

Dalam pertemuan tersebut peternak mengeluhkan masih rendahnya harga ayam kepada Dirjen. Tri Hardiyanto Ketua Dewan Pembina GOPAN mengatakan bahwa harga saat ini masih jauh dibawah HPP yang diinginkan peternak dan sangat merugikan. “Kita kemari masih terus memperjuangkan nasib rekan – rekan kami dimana harga kini sangat rendah, selain itu kita juga ingin mengadukan pada Dirjen bahwa harga DOC dan pakan masih belum turun,” kata Tri ketika ditemui Infovet.

Tri juga mengatakan bahwa saat ini target PRPM dalam jangka pendek adalah agar para integrator menurunkan harga DOC dan harga pakan, sembari membenahi harga yang anjlok di tingkat peternak. “Belum ada pengumuman akan penurunan harga pakan dan DOC, sudah ada sih integrator yang siap menjual pakannya Rp. 6.500 dengan kode tertentu, namun terkait kualitas silakan dicoba sendiri. Kami juga ingin harga ayam agar naik sesuai dengan Permendag 96/2018,” pungkasnya.

Peternak Bermediasi Dengan Dirjen Peternakan & Keswan (Foto : CR)

Menanggapi hal tersebut, Dirjen peternakan dan kesehatan hewan I Ketut Diarmita berkata bahwa dirinya telah melakukan mediasi juga dengan perushaan integrator perunggasan. “Seharusnya harga DOC dan pakan sudah ada yang turun itu, kalau belum dan masih tinggi silakan bapak – bapak sekalian lapor ke saya, sekalian sebutkan perusahaan mana saja itu,” tutur Ketut. Ia juga meminta kepada peternak agar menambah stok kesabaran, karena permasalahan ini tidak dapat selesai dalam sekejap mata. 

Terkait harga, menurut Mukhlis Wahyudi salah satu perwakilan peternak asal Bandung, harga ayam di Jawa Barat terutama Bandung, Tasikmalaya, Kuningan, Garut dan sekitarnya masih rendah yakni sekitar Rp. 13.000 – Rp. 14.000 / kg, memang naik ketimbang minggu lalu namun belum signifikan hanya berkisar Rp. 1.000 saja. Selain itu, harga di daerah Jawa Tengah terutama di Ring 3, masih dalam keadaan mengkahawatirkan diangka Rp. 12.000 – Rp. 13.000. Oleh karenanya ia menghimbau agar segera diambil langkah agar tidak semakin hancur. “Saya juga sudah menyarankan kepada peternak di sana, agar ayam – ayam di Jateng jangan digelontorkan ke Jabodetabek dan Jabar, kalau tidak situasi harga yang mulai membaik ini akan hancur lagi,” tutur Mukhlis.

Dalam pertemuan tersebut PRPM juga menyauarakan aspirasi mengenai revisi Permentan 32 / 2017 terkait penghapusan kuota GPS. Sigit Prabowo mantan ketua umum PPUN menjabarkan mengapa ada perbedaan terkait data produksi FS yang berbeda. PRPM juga meyarankan agar pemerintah melakukan aborsi telur tetas (HE) yang bobotnya dibawah 55 gram. “Telur yang bobotnya 55 gram ke bawah sebaiknya diaborsi saja, selain dapat mengurangi potensi over supply, kita juga melakukan seleksi indukan, nanti telur – telur yang diaborsi bisa diberikan gratis kepada masyarakat, “tukas Sigit. Ia juga menyarankan agar pemerintah meyiapkan perpres yang pro kepada peternak yang senafas dengan Kepres 22 /1990, misalnya.

Saran dari PRPM mengenai impor GPS ditanggapi positif oleh Ketut. Ia berencana akan memberikan kuota impor GPS pada peternak. “Nanti saya akan lakukan itu, tetapi bapak – napak sekalian dikaji kembali hitungannya, jangan nanti ketika saya sudah kasih kuota bapak salah hitung, terus saya disalahkan lagi. Intinya tetap nanti bapak – bapak sekalian akan tetap diaudit, apakah layak punya GPS, sesuai dengan aturan kita juga yang harus dipenuhi,” tutur Ketut. Perwakilan peternak pun menyambut kalimat Ketut tadi dengan tepuk tangan dan sumringah, karena dengan dibolehkannya impor GPS oleh peternak setidaknya ada harapan peternak dapat megurangi ketergantungan kebutuhan DOC dari integrator. Apa iya?, faktanya memelihara GPS dibutuhkan fasilitas khusus dan persyaratan khusus yang jika peternak tidak dapat memenuhinya dan dinilai tidak layak oleh Kementan, maka kuota impor GPS tidak akan diberikan. Semoga saja hal ini bukan sekedar wacana.(CR)