GERAKAN #SAVEBABI MEREBAK DI SUMATERA UTARA

Suasana Aksi #SaveBabi di Medan (Dokumentasi Kompas.com)

Babi bisa dibilang tidak dapat terpisahkan dari adat suku Batak. Berbagai acara adat semisal upacara pernikahan kurang nampol rasanya tanpa kehadiran si ekor melingkar tersebut. Terlebih lagi Sumatera Utara, beberapa waktu yang lalu sempat dihebohkan dengan kematian ribuan ekor babi akibat ASF dan Hog Cholera. Tentunya kekhawatiran akan kekurangan suplai daging babi terus menghantui masyarakat di sana.

Atas dasar kekhawatiran tersebut ratusan warga di Sumatera Utara yang terdiri dari kalangan peternak babi, pengusaha rumah makan, penjual daging, penjual pakan ternak, dan penikmat daging babi melakukan aksi protes. Mereka memulai aksi damai tersebut dengan nama #SaveBabi. Aksi tersebut dilakukan pada Selasa (21/1) di Wisma Mahena, Medan.

Dalam aksi tersebut, ketua gerakan #SaveBabi Boassa Simanjutak mengungkapkan kekecewaan masyarakat terhadap langkah yang akan diambil oleh Pemprov Sumatera Utara terkait pemusnahan babi secara massal setelah merebaknya ASF. Ia juga menilai bahwa pemerintah telah lalai dalam menjalankan tugasnya terkait penetapan status ASF.

"Pemerintah lalai, selalu menganggap sepele tidak melakukan penelitian yang mendalam sehingga masyarakat bingung. Padahal babi itu komoditas penting bagi orang Batak," tutur dia.

Dalam pertemuan tersebut, kalangan peternak babi juga mengeluhkan kerugian ekonomi yang diderita akibat kematian massal ternak babinya. Mereka juga menolak pemusnahan massal yang hendak dilakukan Pemprov, karena hanya akan menambah kerugian.

Sekretaris panitia, Hasudungan Siahaan mengatakan bahwa aksi ini hanya awal. Nantinya ia menyebut bahwa aksi serupa akan digelar pada tanggal 3 Maret mendatang di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara. 

"Selain aksi, kami juga akan membentuk tim pengacara yang akan menjalankan upaya hukum melalui class action. Jalur hukum ditempuh untuk meminta ganti rugi kepada pemerintah terkait babi yang mati," tutur Hasudungan.

Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, Azhar Harahap menegaskan bahwa tidak akan ada pemusnahan babi massal terkait penyakit Hog Cholera dan ASF. 

"Ada yang menebar isu bahwasanya Pak Gubernur hendak memusnahkan ternak babi secara massal. Padahal statement itu tidak pernah ada, selama saya dampingi ternak babi di Sumatera Utara tidak akan dimusnahkan," Kata Azhar. (CR)

INDONESIA SIAP TAMBAH EKSPOR OBAT HEWAN KE ETHIOPIA

Suasana audit di PT Medion Farma Jaya (Foto: Dok. Kementan)

Tim Inspeksi good manufacturing practise (GMP) atau cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) dari Veterinary Drug & Animal Feed Administration & Control Authority (VDFACA), Ethiopia melakukan audit di salah satu perusahaan obat hewan Indonesia yakni PT Medion Farma Jaya. Audit ini dilakukan selama satu minggu, mulai dari tanggal 13 Januari 2020.

"Hal ini dalam rangka menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) untuk meningkatkan ekspor produk-produk pertanian tiga kali lipat atau Gratieks, termasuk obat hewan," ungkap I Ketut Diarmita, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) di Jakarta, (21/01/2020).

Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah untuk menambah ekspor obat hewan ke Ethiopia.

Setelah lolos desk study, tahapan lanjutan adalah mengundang tim CPOHB untuk audit dalam rangka registrasi dan ijin ekspor obat hewan dari Indonesia ke Ethiopia. Kegiatan audit ini secara langsung didampingi oleh tim CPOHB Ditjen PKH.

Ketut optimis bahwa Indonesia bisa menambah volume dan nilai ekspor untuk pasar Ethiopia ini, mengingat kualitas dari obat hewan serta sistem penerapan CPOHB di perusahaan obat hewan Indonesia sudah sangat baik.

"Ini dibuktikan dengan data bahwa obat hewan Indonesia sejak tahun 2015 telah menembus 93 negara di benua Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia. Bahkan saat ini sudah ada obat hewan Indonesia yang bisa masuk ke pasar Ethiopia ini," tambahnya.

Sementara itu pada kesempatan audit, Zerihun Belachew Tefera dari VDFACA Ethiopia menyampaikan bahwa 98% obat hewan yang beredar dari Ethiopia merupakan produk impor dan tahapan audit ini sangat penting untuk proses registrasi dan ijin ekspor.

Pihak VDFACA pada akhir proses audit menyampaikan bahwa fasilitas produksi dan proses kerja yang dijalankan PT Medion telah memenuhi persyaratan CPOHB, dan hal ini akan segera disampaikan kepada otoritas Ethiopia untuk mendapatkan pengesahan.

Menyambut hasil tersebut, Elvina Jonas, Director Animal Health PT Medion Farma Jaya menyampaikan apresiasinya kepada tim VDFACA yang telah melaksanakan audit, juga kepada tim Ditjen PKH yang telah mendampingi prosesnya.

"Saya berharap agar sertifikat CPOHB dan nomor registrasi obat hewan dari pemerintah Ethiopia segera terbit, sehingga eksportasi dapat segera dilaksanakan," pungkasnya. (Rilis Kementan)

PASAR OVER SUPLAI, HARGA AYAM ANJLOK LAGI

Harga ayam anjlok karena di pasaran pasokan berlebih (Foto: Infovet)

Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar Indonesia) Pedaging kembali mengeluhkan anjloknya harga ayam hidup di tingkat peternak. Harga ayam anjlok karena di pasaran terjadi kelebihan pasokan.

"Kami akan melakukan aksi demo lagi karena kondisi ini sudah terlalu lama. Sudah 17 bulan," kata Ketua Pinsar Pedaging Jawa Tengah Parjuni di Solo, Senin 20 Januari 2020.

Parjuni mengatakan, saat ini harga ayam hidup lepas kandang terlalu rendah jika dibandingkan dengan harga pokok produksi (HPP). Menurut dia, saat ini harga ayam hidup lepas kandang di kisaran Rp13.500-14.500/kg, sedangkan HPP di angka Rp17.500-18.000/kg.

"Sebetulnya jelang Natal 2019 harganya sempat mendekati HPP, yaitu sekitar Rp17.000/kg. Harapan kami paling tidak harga ini bisa bertahan hingga tahun baru, tetapi ternyata setelah Natal harga terus turun sampai sekarang," katanya.

Terkait hal itu, pihaknya sudah beberapa kali melakukan komunikasi dengan Kementerian Pertanian. Meski demikian, sejauh ini hasilnya kurang memuaskan.

"Dulu sempat disepakati akan ada pengurangan 7 juta bibit ayam yang ada di lapangan. Tetapi kenyataannya hanya dikurangi 5 juta ekor. Artinya kan Dirjen Peternakan tidak sesuai komitmen," katanya.

Akibat anjloknya harga ayam tersebut, kata dia, peternak rakyat terus mengalami kerugian, bahkan hingga ratusan juga rupiah. "Seperti saya saja, dalam satu bulan rata-rata bisa rugi sampai Rp200 juta. Kalau ini sudah berjalan selama 17 bulan, berapa besar kerugian saya," katanya.
Terkait rendahnya harga ayam, ia berharap pemerintah benar-benar bisa menjadi pengayom peternak kecil dan tidak terkesan pro pengusaha besar yang saat ini juga ikut memproduksi bibit ayam.

"Sebagai bapak (pemerintah), ibaratnya kami ini anak bungsunya. Seharusnya kami dilindungi. Masa 17 bulan terus merugi," kata Parjuni. (Sumber: tempo.co)

OUTBREAK ANTRAKS DI YOGYAKARTA, PPSKI BERI MASUKAN

Outbreak Antraks di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa oleh pemerintah. (Foto: Infovet/Ridwan)

Berkaitan dengan outbreak penyakit Antraks di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, yang telah menimbulkan kematian beberapa ekor ternak sapi dan kambing, serta menyerang manusia. Kini telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Dirjen Penanggulangan Penyakit, Kementrian Kesehatan.

Hal tersebut turut menjadi perhatian bagi Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau (DPP PPSKI). Melalui surat resminya, Senin (20/1/2020), PPSKI menyampaikan beberapa poin penting bagi pemerintah terhadap penanganan kasus Antraks yang selalu muncul setiap tahun.

Pertama, keprihatinan terhadap munculnya wabah Antraks yang mematikan ternak dan manusia di Kabupaten Gunung Kidul. Hal ini mengindikasi bahwa kurang cermatnya pemerintah (daerah/provinsi/kota) dalam menangani (preventif dan kuratif) tentang Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) di sentra-sentra peternakan rakyat yang telah diidentifikasi sejak lama.

Kedua, belajar dari kasus Anthraks di Gunung Kidul, pemerintah harus lebih mewaspdai kemungkinan merebaknya 25 jenis penyakit yang masuk katagori PHMS lainnya seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Rabies, BSE (mad cow) dan lain sebagainya, termasuk Antraks.

“Saat ini pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan terhadap lalu lintas ternak, baik yang ada di dalam negeri maupun impor dari wilayah-wilayah tertular agar tidak merebak. Misalnya, mengatur dan mengawasi dengan ketat lalu lintas dari Gunung Kidul ke wilayah lainnya. Demikian pula dengan importasi daging kerbau dari India, yang tidak memiliki status zona bebas PMK, melanggar UU No. 41 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,” kata Ketua Umum PPSKI, Teguh Boediyana, dalam surat tersebut.

Adapun poin ketiga, yakni pemerintah perlu menganggarkan dana tanggap darurat, biaya untuk vaksinasi massal, melakukan penyuluhan kepada masyarakat melalui sekolah dan media tentang tata cara penanggulangan penyakit Antraks jika tertular dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan.

“Hal ini agar setiap muncul wabah PHMS yang sangat berbahaya dapat segera diatasi. Semoga seluruh komponen bangsa yang terlibat dalam pengembangan peternakan sapi dan kerbau dapat bekerjasama mengatasi hal ini,” pungkasnya. (INF)

PEMERINTAH MENGAMANKAN PASOKAN JAGUNG UNTUK PAKAN TERNAK

Jagung untuk pakan ternak. (Foto: Infovet/Ridwan)

Berbagai langkah koordinasi telah dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dalam rangka mengamankan ketersediaan jagung khususnya untuk industri pakan dan peternak.

Menurut Direktur Pakan Ternak, Ditjen PKH, Sri Widayati, Ditjen PKH telah berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Ditjen Tanaman Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Pinsar, Dewan Jagung Nasional dan instansi terkait dalam rangka memastikan pasokan jagung untuk industri pakan dan peternak.

“Berdasarkan hasil koordinasi dengan Ditjen Tanaman Pangan, dapat kita sampaikan bahwa pertanaman Jagung dilakukan pada periode September-Oktober 2019 telah siap untuk penyediaan jagung periode Januari-Maret 2020,” kata Widayati melalui keterangan tertulisnya, Minggu (19/1/2020).

Saat ini, Ditjen PKH selalu memantau penyerapan jagung lokal terkait pembelian, stok, kecukupan dan harga oleh pabrik pakan secara online menggunakan aplikasi SIMPAKAN. Berdasarkan laporan tersebut, stok jagung per akhir Desember 2019 sebesar 852.424 ton dan sampai awal 2020 ini harganya stabil.

“Stok yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi pakan selama 45 hari ke depan. Stok ini akan bertambah saat masa panen jagung pada awal Februari,” jelas dia.

Selama satu tahun, lanjut dia, biasanya ada tiga kali panen raya jagung, yakni pada Februari-April, Juli-Agustus dan November-Desember. Berdasarkan prognosa Kementan, produksi jagung sepanjang 2020 diperkirakan mencapai 24,16 juta ton. Hal ini membuat stok jagung aman sepanjang tahun ini.

Terkait produksi pakan, pada 2020 diperkirakan produksi pakan mencapai 21,53 juta ton atau tumbuh sekitar 5% dibanding produksi pakan di 2019 (20,5 juta ton). Proyeksi kebutuhan jagung pada 2020 untuk pabrik pakan sebesar 8,5 juta ton dan untuk peternak sebesar 3,48 juta ton. Oleh karena itu, diharapkan pada 2020 Indonesia bisa surplus jagung.

Dalam rangka menjaga kontinuitas pasokan jagung bagi industri pakan dan peternak mandiri, Widayati menyampaikan bahwa Ditjen PKH sedang membangun sarana pendukung pasca panen seperti silo dan dryer di sentra peternakan unggas di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

“Diharapkan silo dan dryer tersebut dapat digunakan untuk menyimpan dan mengawetkan jagung lebih lama, sehingga ketersediaan jagung dapat terus terjaga,” pungkasnya. (INF)