MENCENGANGKAN, PRIA INI TERNAK SAPI DI BALKON APARTEMEN

(Sumber : South China Morning Post 2023)

Peternakan adalah tempat terbaik untuk seseorang yang ingin memelihara hewan ternak dalam jumlah yang sangat banyak. Tak hanya soal lokasi, keberadaan peternakan juga harus jauh dari perumahan agar tidak mengganggu kenyaman anggota masyarakat lain.

Di peternakan, hewan-hewan ternak akan menghuni sebuah lahan kosong yang luas dan mudah untuk menemukan rumput sebagai makanan dan berkeliaran dengan bebas. Namun berbeda dengan yang dilakukan peternak sapi satu ini. Bukannya di lahan kosong atau padang rumput, ia `beternak` sapi di balkon apartemennya.

Kejadian ini membuat geger media sosial di China ketika sebuah keluarga diketahui memelihara sapi di balkon apartemen mereka. Tak cuma seekor, dalam video yang beredar, terlihat tujuh ekor sapi tengah menikmati makanan di balkon apartemen yang berada di Provinsi Sichuan, China.

Seorang penghuni apartemen mengatakan, hewan itu sudah seharian berada di balkon tersebut. Para tetangga akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada petugas karena merasa terganggu oleh lenguhan dan bau busuk yang dihasilkan dari `peternakan` tersebut. 

Kepolisian setempat akhirnya memindahkan hewan-hewan itu pada 14 Juli lalu. Sekretaris partai masyarakat, Zhang Dayou, mengatakan bahwa berat anak sapi masing-masing antara 10 kg dan 20kg. Sejak sapi-sapi itu disingkirkan, staf penjaga apartemen kerap memergoki penghuni itu kembali mencoba menyelundupkan mereka masuk.

Video itupun viral di media sosial hingga menuari beragam komentar warganet.

“ Saya yakin ternak tidak pernah membayangkan mereka bisa hidup di sebuah gedung suatu hari nanti,” kata seorang netizen.

" Anak sapi yang malang, terjepit di balkon sekecil itu," kata yang lain.

" Setidaknya itu membuktikan bahwa bangunan itu berkualitas baik." (INF)

DINAS PETERNAKAN RIAU : SAPI SE JANGAN DIJUAL KE PETERNAK LAIN!

Sapi Yang Terserang Septicemia Epizootica

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Riau mengimbau para peternak untuk tidak menjual ternak apabila mengalami gejala penyakit ngorok atau Septicaemia Epizootica (SE)

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Riau Herman melalui Kabid Kesehatan Hewan Faralinda Sari mengatakan, ternak yang terpapar SE jika belum terlalu parah masih bisa diobati. Dan kemungkinan ternak sembuh juga cukup besar.

"Kalau belum parah, ternaknya masih bisa diobati. Dan kemungkinan sembuhnya masih cukup besar," ujarnya.

Disebutkan Faralinda, dar informasi yang pihaknya terima, masyarakat enggan melapor jika ada ternak terpapar SE karena takut tidak bisa segera menjual ternaknya. Padahal, jika jual beli ternak terus dilakukan ditengah kondisi ternak terpapar SE akan merugikan peternak lain.

"Karena itu hendaknya laporkan saja, agar penyebaran penyakit SE ini dapat dihentikan," imbaunya.

Seperti yang baru saja terjadi di Kabupaten Kampar, dimana kembali ditemukan ternak yang terpapar SE tepatnya di daerah Sungai Pagar. Diduga, ternak tersebut terpapar penyakit dari ternak lainnya yang baru saja dibeli dari daerah yang sudah ditemukan penyakit SE.

"Laporan yang kami terima ada dua ternak yang mati karena penyakit SE, namun yang terpapar kemungkinan lebih dari itu," katanya. (INF)

DINAS PETERNAKAN MERAUKE MUSNAHKAN PULUHAN KILOGRAM DAGING IMPOR

Satgas PMK, Menyiapkan Pemusnahan Daging Impor
(Sumber : jubi.id)

Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, Papua Selatan memusnahkan 60,9 kilogram daging impor yang disita dari sejumlah rumah makan di Kota Merauke.

Pemusnahan daging impor dilaksanakan di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke pada Selasa (21/2/2023), dan dihadiri Sekda Ruslan Ramli serta sejumlah pejabat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, Martha Bayu Wijaya menyatakan puluhan daging impor olahan tersebut disita dari sejumlah rumah makan oleh satuan tugas penyakit mulut dan kuku – Satgas PMK Merauke dalam operasi beberapa hari lalu.

“Tim Satgas PMK berhasil menyita 60,9 kilogram daging olahan yang didatangkan dari luar daerah oleh sejumlah rumah makan di Merauke. Keseluruhannya adalah daging sapi. Operasi yang dilakukan Satgas Kabupaten Merauke dalam rangka mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku di wilayah Merauke.

Sementara itu, Sekda Merauke Ruslan Ramli menyatakan bahwa pemusnahan daging olahan yang didatangkanl dari luar Merauke terhitung telah tiga kali. Pemusnahan dilakukan dengan tujuan agar virus PMK tidak menyebar di Kabupaten Merauke.

Pemerintah daerah, kata Ruslan, sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Peternakan serta Satgas PMK setempat dalam upaya mengendalikan dan mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku di sana.

“Pemusnahan ini adalah yang ketiga kalinya, pemusnahan awal kita lakukan sebanyak 1 ton lebih. Pemusnahan dilakukan agar kita bersama-sama mencegah masuknya virus PMK di Merauke. Pemerintah daerah sangat mendukung berbagai upaya yang dilakukan oleh dinas dan satgas dalam rangka mencegah masuknya penyakit ini,” kata Ruslan.

Ruslan menambahkan, Pemerintah Kabupaten Merauke sedang mengupayakan agar wilayah tersebut tetap bebas (zona hijau) dari penyakit mulut dan kuku. Sehingga tindakan pencegahan terus dikedepankan agar penyakit PMK tidak masuk dan menyebar di Merauke.

“Dengan pemusnahan ini, kita harapkan juga agar para pelaku usaha tidak lagi mendatangkan daging olahan yang berpotensi menyebarkan penyakit di wilayah ini. Pemerintah daerah juga mengharapkan partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku usaha untuk bersama-sama mencegah,” tutup Ramli. (INF).

WASPADAI LSD, PETERNAK DI TANJUNGPINANG DIIMBAU TIDAK DATANGKAN SAPI DARI DAERAH TERTULAR

LSD Kembali Merebak, Peternak Diminta Waspada
(Sumber : Istimewa)

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Kota Tanjungpinang mengimbau para peternak atau pedagang sapi di wilayahnya agar tidak membeli atau mendatangkan hewan ternak dari wilayah tertular Lumpy Skin Disease (LSD).

Kepala Bidang (Kabid) Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DP3 Kota Tanjungpinang, Wantin Diarni, menuturkan meskipun saat ini status Tanjungpinang bebas penyakit LSD. Namun, pihaknya tetap mewaspadai adanya potensi ancaman penularan virus tersebut terhadap hewan ternak.

"Jangan cepat tergiur dengan harga bibit ternak  yang murah. Saat mendatangkan ternak harus ikuti aturan yang berlaku, jika butuh pendampingan bisa hubungi dinas terkait," ucapnya.

Lebih lanjut Wantin menerangkan, jika ada indikasi hewan ternak tertular ternak dengan gejala demam tinggi, timbul benjolan pada kulit dengan batas yang jelas, terdapat keropeng pada hidung dan rongga mulut, demam dan hipersalivasi.

Maka, diharapkan para peternak segera melaporkan kasus tersebut ke instansi terkait. Sebab, penyakit LSD ini bisa ditularkan melalui gigitan serangga, seperti nyamuk, caplak dan lalat. Selain itu, penularannya juga terjadi melalui air liur dan lendir hidung sapi yang terinfeksi.

"Tanda-tandanya ternak malas bergerak, nafsu makan menurun, pada ternak bunting akan mengalami keguguran bahkan kemandulan pada ternak jantan," tutup Wantin. (INF)

250 HEKTARE TANAH DI BESIPAE NTT SIAP DISULAP JADI KAWASAN PETERNAKAN

 

Pemprov NTT Siap Membangun Kawasan Peternakan Sapi Berskala Besar

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2022 menyiapkan lahan seluas 250 hektare untuk kawasan peternakan (ranch) di kawasan Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang dapat digunakan para peternak untuk mengembangkan usahanya.

"Pemerintah Provinsi NTT memang memiliki keterbatasan anggaran sehingga pada 2022 dari luas lahan 3.000 lebih hektare hanya 250 hektare yang dijadikan sebagai lahan ranch ternak sapi," kata Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Johana Lisapali kepada wartawan di Kupang, NTT, Sabtu (22/10).

Ia mengatakan Pemerintah NTT berkeinginan agar ranch yang dibangun itu bekerja sama dengan pihak ketiga agar dalam kawasan seluas 3.000 hektare itu juga ada kawasan ternak yang dibangun selain milik Pemerintah NTT.

Dikatakannya dalam kawasan seluas 250 hektare itu tidak saja digunakan pengembangan ternak yang dilakukan pemerintah NTT, tetapi juga memberikan kesempatan kepada para peternak di Besipae untuk mengembangkan ternak dalam kawasan itu.

"Para peternak di Kabupaten Timor Tengah Selatan boleh menempati juga lahan seluas 250 hektare itu untuk pengembangan usaha ternak," tegasnya.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur segera membangun kandang jepit dalam kawasan seluas 250 hektare itu untuk memfasilitasi masyarakat dalam mendukung pengembangan usaha ternak berupa pemberian vitamin dan vaksinasi ternak dalam mencegah adanya penyakit menular bagi ternak.

"Vaksinasi ternak harus dilakukan secara rutin sehingga pemerintah Provinsi NTT memfasilitasi menyiapkan kandang jepit untuk digunakan para peternak dalam melakukan vaksinasi ternak di kawasan Besipae," tambah Johana yang juga adalah Plt Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur itu. (INF)

KUNJUNGI KABUPATEN GARUT, SATGAS PMK SOSIALISASIKAN HAL INI

Satgas PMK Berdiskusi Bersama Stakeholder Peternakan Sapi di Garut

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK Nasional Letnan Jenderal TNI Suharyanto melakukan kunjungan ke Kabupaten Garut tepatnya di Kecamatan Cikandang dan Cikajang pada Kamis (20/10) lalu. Disana dirinya memantau perkembangan PMK sembari berdiskusi bersama stakeholder dan mengecek penerapan lima strategi utama penanganan wabah PMK, mulai dari testing, aplikasi biosekuriti, pengobatan, vaksinasi, serta pemotongan bersyarat.

Komar, salah satu peternak mengungkapkan bahwa para peternak di derahnya telah melakukan testing pada sapi perah dan langsung melakukan pengobatan secara tradisional jika menemukan gejala sapi perah yang terpapar PMK.

“Waktu masih awal wabah PMK menyebar, kami langsung melakukan pengobatan tradisional menggunakan racikan kunyit, gula merah dan lemon untuk dikonsumsi oleh sapi perah. Kemudian dilanjutkan dengan tindakan dari dokter hewan,” ujar Komar.

“Kami juga melakukan pemotongan sapi perah untuk mencegah penularan serta agar tidak mubazir sehingga daging sapi masih bisa diolah dan dijual kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Komar melanjutkan bahwa para peternak masih belum pulih secara signifikan dari sisi ekonomi.

“Jika dilihat dari sisi ekonomi, Desa Cikandang belum pulih karena minimnya informasi terkait bantuan maupun kompensasi jika sudah melakukan pemotongan,” tutur Komar.

Perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cikandang Bahrudin turut menjelaskan bahwa para peternak Desa Cikandang membutuhkan pendampingan untuk dapat melakukan proses pengajuan bantuan dengan tepat.

“Para peternak Desa Cikandang koperatif dan sigap untuk melakukan pencegahan wabah PMK, namun masih dibutuhkan pendampingan terkait proses pengajuan bantuan jika peternak telah melakukan pemotongan bersyarat,” ujar Bahrudin. 

“Hal inilah yang menjadi kendala pemulihan ekonomi Desa Cikandang karena telah melakukan pemotongan sapi perah namun subsidi bantuan belum didapatkan sehingga peternak mengalami kerugian,” imbuhnya.

Perwakilan dari Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia (IDHSI) drh. Supriyanto menjelaskan terkait pelaporan pemotongan bersyarat sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 8373/KPTS/HK.160/F/8/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberian Bantuan dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku.

“Tertanggal setelah 4 Agustus 2022, peternak bisa melakukan pelaporan sesuai persyaratan berkas dalam SK Juknis yang telah ditetapkan,” jelas Supriyanto.

“Sedangkan kendala yang ditemukan jika telah melakukan pemotongan bersyarat sebelum tanggal 4 Agustus, tetap dilaporkan saja,” tegas Supriyanto.

“Mohon Kepala Desa serta dokter hewan setempat dapat secara koperatif memenuhi pengajuan berkas administrasi oleh para peternak yang telah melakukan upaya pencegahan sejak awal melalui pemotongan bersyarat sehingga perlahan kerugian ekonomi yang terjadi dapat ditangani,” tambah Supriyanto. 

Tenaga Ahli Ketua Satgas Penanganan PMK Nasional sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Firdaus mengungkapkan bahwa para peternak Desa Cikandang akan didampingi oleh tim Satgas Penanganan PMK Nasional mulai dari penginputan data ke iSIKHNAS, penyusunan berkas pengajuan pemotongan bersyarat serta membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi di lapangan.

“Satgas PMK Nasional akan melakukan pelatihan dan pendampingan bagi para peternak di Jawa Barat, termasuk Desa Cikandang terkait pelaporan yang selama ini masih minim diketahui oleh peternak pada 21 Oktober di Kota Bandung,” jelas Firdaus.

“Para peternak bisa berinteraksi langsung untuk mengetahui cara yang tepat dan sistematis sehingga pelaporan dan pencairan bantuan bagi peternak yang telah melakukan pemotongan bersyarat dapat dilakukan dengan efektif,” tutur Firdaus.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Cikandang per tanggal 22 Juni 2022, dari total 305 ekor sapi perah yang dimiliki peternak, terdapat 172 ekor yang terjangkit wabah PMK dan 19 ekor mati akibat terpapar wabah PMK. 

Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan bantuan potong bersyarat baginpara peternak mulai dari hewan jenis sapi dan kerbau senilai 10 juta rupiah, kambing dan domba senilai 1,5 juta rupiah serta babi senilai 2 juta rupiah. 

Adapun berkas pelaporan dan pengajuan yang harus disiapkan meliputi photocopy KTP peternak, bukti lapor kasus ternak di website iSIKHNAS, surat keterangan memiliki ternak dari Kepala Desa serta surat keterangan dari dokter hewan berwenang. (INF)

IPB UNIVERSITY RINTIS SEKOLAH PETERNAKAN RAKYAT DI KABUPATEN BLORA

Prof Muladno bersama Bupati Blora (kedua dari kiri) dalam acara sosialisasi SPR

IPB University merintis didirikannya Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) di Kabupaten Blora. Hal tersebut merupakan tindak lanjut penandatanganan MoU antara Bupati Blora dengan Rektor IPB University beberapa waktu lalu dalam rangka Sesarengan mBangun Blora di sektor peternakan.

Tim yang dipimpin Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University Prof Muladno, menggelar sosialisasi kepada para Camat, Kepala Desa, dan petani peternak di hall pertemuan Hotel Al-Madina Blora, Jumat (19/8/2022).

Hadir langsung Bupati Blora,  Arief Rohman dan Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati bersama beberapa pejabat di Kabupaten Blora seperti Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan, dan jajarannya.

Prof Muladno yang juga mantan Dirjen Peternakan dan Keswan Kementan itu mengaku senang bisa hadir di Blora. Pihaknya bersedia membantu pembangunan sektor peternakan yang menurutnya Blora memang mempunyai potensi besar.

“Setelah sejak dua tahun lalu berkomunikasi dengan Pak Arief, Pak Bupati, akhirnya kini saya bisa berjumpa langsung dengan beliau disini. Terimakasih Pak Bupati yang bulan lalu telah menjalin MoU dengan Pak Rektor IPB sebagai dasar program SPR ini,” ucap Prof Muladno.

Menurutnya, peternakan menjadi sektor yang penting untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional. Sehingga sudah seharusnya para peternak kecil di pedesaan bisa memperoleh ilmu dan pendampingan untuk mengembangkan usahanya.

“Di Indonesia ini, sebagian besar kebutuhan daging nasional dipenuhi oleh para peternak kecil di berbagai daerah yang punya sapi 2 sampai 4 ekor," sambungnya.

Sisanya baru perusahaan peternakan dimana sapinya justru beli dari Australia.

"Maka jika kita ingin daulat daging, peternak desa-desa harus kita damping untuk berkembang. Salah satunya lewat SPR ini nanti,” jelasnya.

Sebagai pilot project, tahap awal ini menurutnya SPR akan dilaksanakan di Desa Palon, Kecamatan Jepon, dan Desa Pengkolrejo, Kecamatan Japah.

“Jadi nanti peternak rumahan di desa itu kita kumpulkan untuk belajar bersama, sekaligus praktik, hal itu agar peternak bisa ikut membangun industri peternakan di wilayahnya sendiri.Untuk pembiayaan program ini InsyaAllah dibantu IPB dan Kementan." terangnya.

"Sedangkan untuk pelaksanaannya akan kita carikan skema pinjaman bunga rendah, seperti yang pernah disampaikan Pak Bupati,” tambahnya.

Pada kesempatan itu Bupati Arief Rohman menyampaikan terimakasih kepada Prof Muladno dan tim yang beranggotakan para dosen IPB Bogor asli Blora, atas kesediaannya hadir memberikan ilmu peternakan kepada peternak lokal di Blora.

“Pak Kades, dan para peternak yang sudah hadir harus bersungguh-sungguh mengikuti program ini. Nek ra berhasil nanti tak coret, tidak akan dikasih bantuan program pengembangan peternakan atau lainnya," kata Bupati Blora.

Dikatakannya, harus sungguh-sungguh, apalagi program ini dibiayai oleh IPB dan Kementan. Sedangkan untuk modalnya kalau bisa nanti kita skema pinjaman bunga rendah.

"Kalau pinjaman itu ada tanggung jawab mengembalikan, namun kalau bantuan pasti habis tidak berkelanjutan,” papar Bupati.

Bupati Arief Rohman ingin agar potensi peternakan sapi di Kabupaten Blora benar-benar bisa berkembang untuk mendorong kesejahteraan para petani peternak.

“Selama ini masih banyak yang hanya sekedar rojo koyo. Hanya untuk tabungan saja kalau perlu dana dijual," ungkapnya.

Padahal, lanjut Bupati, kita punya populasi sapi terbesar di Jawa Tengah. Kita punya mimpi SPR ini nanti tidak hanya di Kecamatan Jepon dan Japah saja. Namun kedepan setiap Kecamatan bisa memiliki SPR.

"Jepon dan Japah ini harus sungguh-sungguh sebagai contoh awal,” sambung Bupati.

Dikatakan, pihaknya tertarik dengan SPR karena beberapa tahun lalu mendengar sukses story peternakan justru dari Kabupaten sebelah.

Sedangkan Blora yang punya potensi besar justru belum punya SPR. Oleh karena itu SPR di Blora harus bisa dijalankan dengan baik. Untuk penjualan hulu hilirnya, Pemkab juga telah menjalin MoU dengan PD Dharma Jaya DKI Jakarta.

Untuk diketahui Sentra Peternakan Rakyat (SPR) merupakan suatu kawasan tertentu sebagai media pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang di dalamnya terdapat populasi ternak tertentu yang dimiliki oleh sebagian besar pemukim di satu desa atau lebih, serta sumber daya alam untuk kebutuhan hidup ternak (air dan bahan pakan).

Di dalam SPR, terdapat Sekolah Peternakan Rakyat (Sekolah PR) yang merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun kesadaran peternak dan mendorong tindakan kolektif.

Melalui SPR, peternak berskala kecil baik individu maupun yang sudah tergabung dalam kelompok atau asosiasi didorong untuk berkonsolidasi membangun perusahaan kolektif yang dikelola secara profesional dalam satu manajemen. Ini merupakan salah satu upaya untuk menjadikan peternak berdaulat dan memiliki posisi tawar lebih tinggi.

“Sapinya bisa berkembang dengan baik dan menguntungkan. Kotorannya bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik," kata Bupati.

Jadi nanti pertanian organiknya juga harus jalan. Kedepan pertanian organik ini menjadi produk yang mahal dan banyak dicari orang. (INF)