PENYAKIT BARU BERMUNCULAN, PERLU TINGKATKAN KEWASPADAAN

Sapi tertular LSD di Provinsi Riau. (Foto: ECTAD Indonesia)

Pasca pandemi COVID-19, globalisasi seakan berjalan kembali setelah hampir dua tahun lalu lintas dunia dihentikan. Dampak negatifnya, dunia peternakan di Indonesia diserang secara bertubi-tubi oleh penyakit lintas batas.

Kewaspadaan dini perlu ditingkatkan kembali mengingat masih banyak penyakit berdampak besar lain yang cepat atau lambat bisa masuk ke Indonesia, salah satunya Avian Influenza (AI) clade baru, juga Rabies yang juga masih ada di sekitar masyarakat. Semuanya adalah penyakit yang memiliki dampak besar, bahkan beberapa diantaranya bersifat zoonotik yang dapat mengancam manusia.

“Re-globalisasi” Pasca COVID-19 dan Munculnya Penyakit Baru
Pandemi COVID-19 telah memberikan keadaan darurat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berdampak serius bagi masyarakat. Setelah dua tahun terjadi, geliat ekonomi kembali muncul dengan dibukanya lagi akses transportasi dengan pelonggaran pembatasan lalu lintas. Artinya, globalisasi berjalan kembali yang dibarengi dengan segala macam dampaknya. Salah satunya adalah masalah kesehatan global.

Ancaman terhadap kesehatan global tidak hanya terjadi pada sektor kesehatan masyarakat saja, namun juga sektor peternakan dan kesehatan hewan. Penyakit hewan lintas batas atau transboundary animal disease menjadi fokus utama karena potensi penyebarannya yang sangat cepat dan luas, serta menyebabkan dampak sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat yang serius.

Dalam lima tahun terakhir, setidaknya ada tiga penyakit lintas batas yang masuk Indonesia... Selengkapnya baca di Majalah Infovet edisi April 2023.

Ditulis oleh:
Drh Wahid Fakhri Husein 
Praktisi Manajemen Kesehatan Hewan dan One Health

TANTANGAN & PELUANG INDUSTRI PERUNGGASAN PASCA PANDEMI

Farmsco E-Learning Part 9 : Kupas Tuntas Masalah Perunggasan Nasional Pasca Pandemi

PT Farmsco Feed Indonesia kembali mengadakan webinar bertajuk Farmsco E-Learning pada Selasa (31/8) melalui aplikasi Zoom Meeting dan Live Streaming Youtube. Dalam webinar kali ke-9 ini tema yang diangkat adalah "Tantangan & Peluang Industri Perunggasan Pasca Pandemi". Animo peserta pun sangat tinggi, hal ini terlihat dari jumlah peserta yang mencapai 350-an peserta hadir.

Vice President PT Farmsco Feed Indonesia Park Ju Hyun dalam sambutannya berterima kasih kepada seluruh peserta dan narasumber yang hadir dan berpartisipasi dalam acara tersebut. Ia juga bilang bahwa tema yang diangkat kali ini bertujuan untuk membuka pikiran dan wawasan para insan perunggasan Indonesia dalam mempertahankan perunggasan nasional dikala pandemi maupun pasca pandemi.

"Kita memang masih dalam masa pandemi, semua kebiasaan berubah, oleh karenanya kita harus saling menjaga satu sama lain agar perunggasan ini tetap hidup. Tantangan yang ada di depan mata kita harus disikapi dengan bijak, oleh karenanya mari kita bertukar pikiran, ide, dan gagasan baru. Kami akan fasilitasi itu," tutur Park.

Iqbal Alim Kasubdit Unggas dan Aneka Ternak Direktorat Bibit dan Produksi Ternak dalam keynote speech-nya mengatakan bahwa ditengah pandemi sekalipun perunggasan masih sangat menjanjikan. Namun begitu ada beberapa masalah yang masih merintangi perunggasan hingga saat ini.

"Beberapa masalah merupakan masalah lama seperti over supply dan fluktuasi harga telur dan ayam ras. Pandemi ini memunculkan masalah baru yaitu turunnya daya beli dan konsumsi. Selain itu ada masalah lain seperti masuknya ayam Brazil, pembukaan pasar, dan lain - lain," tutur Iqbal.

Iqbal menyatakan bahwa pemerintah berusaha semaksimal mungkin dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Terlebih lagi unggas merupakan primadona sumber protein hewani masyarakat Indonesia. Iqbal juga menyingung bahwasanya ditengah pandemi ini masih ada titik terang bagi perunggasan nasional, terutama dari ekspor. 

"Beberapa produsen kita sudah bisa ekspor produk olahannya ke luar negeri, oleh karena itu ini bisa terus kita dorong dan seperti kata Pak Menteri juga bahwa kami akan mendukung semua produsen yang memang mau mengekspor," tukas Iqbal.

Narasumber selanjutnya yakni Ketua Umum GPPU Achmad Dawami. Dalam paparannya ia memaparkan secara gamblang permasalahan perunggasan dari hulu hingga hilir. Misalnya saja masalah kelebihan stok DOC FS yang hingga kini masih menjadi momok baik bagi peternak dan pembibit.

"Kita selalu melakukan cutting dan afkir dini sebagai solusi jangka pendek, tetapi solusi jangka panjangnya enggak pernah ketemu. Kita semua harus memikirkan ini, karena ini jga bukan peternak saja yang merugi, pembibit juga loh, memang dikiranya menghasilkan HE itu enggak pakai pakan?, enggak ada biaya pemeliharaannya?," tutur Dawami.

Lebih lanjut ia melanjutkan bahwa sebelum pandemi berlangsung pun mulai ada perubahan pola konsumsi. Terlebih lagi dengan kemajuan teknologi dan faktor generasi milenial yang ingin melakukan semuanya dengan praktis.

"Dulu mata rantai industri ini cukup panjang, kini ketika teknologi maju dan pandemi juga sekarang rantai pasok jadi semakin pendek.Tinggal pegang HP, tau - tau kita sudah bisa beli ayam, telur, dan lainnya. Makanya ini kita (stakeholder) juga harus melakukan perubahan agar dapat bertahan," tutur Dawami.

Dalam webinar tersebut juga dibahas permasalahan terkait pakan ternak. Tentunya Ketua Umum GPMT Desianto Budi Utomo yang langsung "turun gunung" memaparkan hal tersebut. Kata dia dalam situasi pandemi kini masalah yang dihadapi sektor pakan kian pelik, selain kenaikan harga bahan baku, ongkos kirim dari negara asal juga naik. Ia juga menyoroti turunnya permintaan pakan yang menurut survey GPMT dialami oleh 8 dari 10 perusahaan anggot GPMT.

"Ini benar - benar sulit, tetapi kita mau tidak mau suka tidak suka harus bertahan, bagaimanapun caranya. Oleh karenanya kami sangat ingin menyeriusi ini bersama pemerintah dan stakeholder lain, karena pakan ini adalah faktor esensial. Tidak bisa peternakan apapun berjalan tanpa adanya pakan," kata Desianto.

Dari sektor peternakan layer diwakili oleh Jenny Soelistiani Ketua Umum Pinsar Petelur Lampung. Berdasarkan hasil diskusi dan tukar pikiran yang telah ia lakukan dengan berbagai pihak, Jenny mengatakan bahwa masalah yang dihadapi oleh peternak layer kurang lebih sama. Namun begitu Jenny juga menyatakan bahwa pandemi membuat masalah baru, tetapi juga membuka peluang baru.

"Masalah barunya ya itu penurunan daya beli, pakan juga makin mahal. Tetapi dengan berkurangnya supply di negara lain, kita juga punya peluang untuk mengekspor hasil ternak kita ke luar negeri, enggak usah jauh - jauh, ke tetangga kita dulu aja," kata Jenny.

Oleh karena itu sejak beberapa tahun belakangan wanita asal Metro Lampung tersebut getol mengampanyekan sertifikasi NKV pada anggota asosiasinya di Lampung. Hal ini tentunya untuk memenuhi persyaratan agar produksi telur peternak bertambah value-nya. Dan ia juga berharap agar hal serupa juga dilakukan di daerah lain.

"NKV dengan level 1 itu bisa ekspor, itu artinya sudah terjamin produknya. Makanya saya ajak peternak di tempat saya untuk berjuang di situ. Karena ini juga peluang, selain itu tanggung jawab kita juga sebagai peternak untuk menjamin bahwa produk yang kita hasilkan adalah produk yang berkualitas dan terjamin mutunya," tutup Jenny.

Sebagai penutup peternak sekaligus Dewan Pembina GOPAN Tri Hardiyanto mengatakan bahwa memang semua masalah yang dihadapi baik sebelum maupun sesudah masa pandemi merupakan sebuah keniscayaan. Dan untuk menghadapinya semua harus bersabar dan berusaha semaksimal mungkin terutama dalam beradaptasi dengan perubahan.

"Apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber lain adalah benar, mulai dari konsumsi turun, harga pakan dan DOC melonjak, fluktuasi harga ayam, ini adalah sebuah takdir yang harus kita hadapi bersama. Hanya saja kita harus lebih kompak dan bersatu dalam menghadapinya, karena ini adalah masalah bersama," tutur Tri. (CR)

GGF-KEMENKES-HABITAT FOR HUMANITY INDONESIA, JALIN KERJA SAMA UNTUK BANTU SESAMA

GGF serahkan donasi 2.500 kg buah jambu kepada perwakilan Kemenkes, dr Mukti Eka Rahadian Mkes MPH. (Foto: Istimewa)

Great Giant Foods (GGF) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Habitat for Humanity Indonesia kembali menjalin kerja sama dalam upaya mendukung tenaga kesehatan yang bertugas dimasa pandemi COVID-19.

Dukungan berupa donasi uang tunai senilai Rp 300 juta untuk dukungannya dalam Program Tempat Singgah Pejuang Medis. Acara serah terima donasi dilakukan secara virtual pada Jumat (13/8/2021) dan donasi diserahkan Direktur External Affairs PT Great Giant Pineapple (GGP), Welly Soegiono, kepada National Director Habitat for Humanity Indonesia Susanto Samsudin.

Sedangkan kerja sama antara GGF dengan Kemenkes berupa donasi buah jambu sebanyak 2.500 kg yang diserahkan kepada Rumah Sakit Darurat COVID-19 Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur. Acara serah terima dilakukan pada Kamis (12/8/2021) yang diwakili oleh Head of FMCG GGF, Eva Arisuci Rudjito, kepada RSDC Asrama Haji yang diwakili dr Mukti Eka Rahadian Mkes MPH sebagai penangggung jawab logistik Filantropi, sekaligus MPH Koordinator Bidang Analisis Lingkungan Strategis Kemenkes.

Selain itu, bantuan lain sebelumnya berupa susu, jus dan makanan berbahan ayam juga diberikan kepada 18 rumah sakit di Jakarta, Tangerang hingga Bogor. Bantuan tersebut untuk meningkatkan imunitas para tenaga kesehatan yang bertugas di masa pandemi.

Welly Soegiono, mengatakan bahwa dalam masa pandemi COVID-19, pihaknya terus melakukan kegiatan sosial. Mulai pembagian gratis masker, hazmat, makanan sehat dan buah-buahan, susu hingga oksigen di beberapa rumah sakit di Jawa, Bali dan Lampung.

“Hal ini semata sebagai bentuk kepedulian kami kepada masyarakat dan tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak di masa pandemi ini. Harapan saya dengan bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi penyebaran COVID-19,” kata Welly dalam keterangan tertulisnya.

Pada kesempatan yang sama, Susanto Samsudin, juga mengatakan bahwa lonjakan penularan COVID-19 yang semakin meningkat mendorong pihaknya melanjutkan program Tempat Singgah Pejuang Medis yang sebelumnya telah membantu lebih dari 1.900 tenaga kesehatan yang melayani pasien COVID-19. Saat ini program lanjutan itu mulai berjalan lagi dan telah membantu 42 tenaga kesehatan.

“Kita perlu mendukung mereka karena jika mereka tumbang, maka kita pun tumbang. Kami berterima kasih juga kepada GGF yang memiliki semangat mendukung kami dalam menjalankan program ini. Semoga kerja sama ini dapat terus dilakukan demi Indonesia kuat menghadapi situasi pandemi,“ kata Susanto.

Kerja sama tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Kemenkes. Hal itu disampaikan dr Mukti Eka Rahadian. “Semoga bantuan yang diberikan dapat memberi manfaat, terutama bagi tenaga kesehatan yang bertugas dan para pasien di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Haji Pondok Gede. Semoga ini menjadi amal ibadah kita kepada Tuhan,” katanya. (INF)

ANGGARKAN RP 200 MILIAR, MALINDO OPTIMIS BANGUN FARM & RPHU

Direktur PT Malindo Feedmill Tbk. Rewin Hanrahan (kanan) dan Rudy Hartono Husin. (Foto: Infovet/Ridwan)

PT Malindo Feedmill Tbk. menyiapkan anggaran belanja modal sebesar Rp 200 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan farm dan RPHU. Mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang belum usai, pihaknya tetap optimis walau ada beberapa hal yang tertunda.

Direktur Malindo Feedmill, Rudy Hartono Husin, dalam Public Expose PT Malindo Feedmill Tbk, Kamis (24/6/2021), mengatakan bahwa penundaan pembelanjaan modal untuk pabrik feedmill di Lampung dan beberapa farm. Namun, pihaknya terus mencermati situasi dalam melakukan ekspansi agar memberikan hasil maksimal.

“Normalnya Malindo tiap tahun anggaran belanja modal sebesar Rp 500-600 miliar, namun kami masih mencermati keadaan, begitu situasi membaik, kondisi stabil, pasti ekspansi akan terus berjalan," kata Rudy.

"Tahun ini kami anggarkan berkisar Rp 200 miliar, jadi kami bangun yang esensial dulu. Nanti kita alokasikan untuk beberapa farm broiler dan rumah pemotongan hewan unggas (RPHU)."

Kepercayaan diri itu terlihat dari kinerja perusahaan yang semakin membaik. Dijelaskan Rudy, pada kuartal I 2021, penjualan bersih Malindo meningkat sebesar Rp 453 miliar dari kuartal I 2020.

“Kinerja kami sangat bagus di kuartal I tahun ini. Penjualan meningkat 27% dibandingkan kuartal I 2020 dan kita punya laba bersih yang juga meningkat signifikan menjadi Rp 112 miliar, meningkat Rp 94 miliar atau naik 522% dari kuartal I sebelumnya,” jelas Rudy.

Peningkatan dikarenakan penjualan pakan ternak naik Rp 245 miliar atau meningkat 22% , diikuti segmen DOC sebesar Rp 148 miliar atau setara 55%. Demikian pula pada penjualan ayam pedaging yang meningkat masing-masing 34%.

“Ini menunjukkan performa luar biasa dari seluruh tim. Kuartal I menjadi start luar biasa, kami harapkan sampai akhir tahun kondisi bisa jauh lebih kondusif, sehingga kita punya hasil yang lebih baik,” harapnya.

Sementara ditambahkan oleh Direktur Malindo Feedmill, Rewin Hanrahan, strategi peningkatan kinerja juga dilakukan dengan menambah produk-produk baru.

“Tahun ini ada produk baru dan sudah launching sekitar dua bulan lalu, diantaranya produk karage jahe merah, nugget vegetable dan nugget pedas. Diharapkan tahun ini kita juga rilis produk-produk baru lainnya,” katanya.

Upaya lain yang juga digenjot perseroan, lanjut Rewin, adalah ekspor produk-produk olahan. Malindo pun sukses masuk ke pasar Jepang yang dikenal ketat dalam melakukan importasi.

“Tahun ini kita sudah satu kali ekspor ke Jepang dan akan terus-menerus ekspor produk-produk olahan kita. Disamping itu kita juga sudah ada permintaan dari Timor Leste dan memperkenalkan produk kita ke Timur Tengah dan Papua Nugini. Kita harapkan respon mereka baik, karena kita sudah berhasil ekspor ke Jepang, sehingga tidak diragukan lagi mengenai kualitas dan keamanan produk kita,” pungkasnya. (RBS)

DARURAT SAPI PEDAGING

Presiden Joko Widodo mengingatkan para pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian terkait munculnya ancaman krisis pangan di tengah pandemi COVID-19. Mungkin ini akan menjadi kenyataan jika pemerintah tidak segera menanganinya dengan baik.

Protokol kesehatan di era pandemi ternyata telah berdampak terhadap kegiatan lalu lintas barang dan komoditas antar negara. Akibatnya tentu berdampak pula pada penyediaan pangan, terutama pada komoditas yang masih banyak di impor, diantaranya komoditas pangan strategis dan hasil peternakan, seperti daging sapi, susu, beras, kedelai, bawang putih, jagung, gandum dan lainnya.

Bencana di Australia
Australia sebagai Negara pengekspor sapi terbesar bagi Indonesia, dalam dua tahun terakhir dilanda banjir bandang pada 2019 dan kebakaran hutan di 2020. Dua peristiwa bencana alam tersebut telah memorak-porandakan kegiatan industri peternakan di Negeri Kanguru itu.

Penurunan populasi sapi yang sangat signifan (24,1%) telah terjadi dari populasi sapi sebesar 27,8 Juta ekor di 2002, kini hanya tinggal 21,1 juta ekor. Semua kondisi ini telah mengakibatkan meningkatnya harga sapi impor di Indonesia, karena kelangkaan pasokan dari Australia.

Dalam sejarah importasi sapi Australia di awal 1990-an, baru kali ini terjadi harga sapi impor sekitar Rp 56 ribuan/kg berat hidup (landed cost) lebih mahal daripada harga sapi lokal (sekitar Rp 47 ribuan/kg berat hidup). Kondisi ini membuat para pengusaha feedlot tidak mungkin lagi menggunakan sapi bakalan impor. Bagi perusahaan feedlot yang masih bertahan, mereka mulai beralih dalam penyediaan sapi bakalannya dengan memanfaatkan sapi-sapi lokal. Akibat dari kondisi ini, dikhawatirkan akan terjadi dampak yang serius dan merugikan bagi pengembangan peternakan sapi dalam negeri. Pasalnya, permintaan akan daging sapi selalu lebih tinggi ketimbang kemampuan pasokannya. Sementara itu, pemerintah melalui program yang ada (SIKOMANDAN dan SIWAB) masih memanfaatkan kemampuan penyediaan sapi kepada peternakan rakyat secara konvensioanal. Program ini selama puluhan tahun masih belum mampu membuktikan bahwa peningkatan pasokan akan melebihi dari permintaannya.

Depopulasi
Kondisi saat ini mengingatkan kita pada 2012-2013 lalu, pasca dilakukannya pendataan sapi potong dan kerbau (PSPK) 2011 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kala itu, kebijakan pemerintah menurunkan importasi dari 53% ke 17,5%. Lantaran, hasil PSPK menunjukan bahwa populasi sapi telah memenuhi kondisi swasembada berdasarkan blue print. Namun realita sebaliknya, yaitu terjadi kelangkaan pasokan sapi di pasar yang menyebabkan harga melangit dan berakibat terhadap depopulasi sapi perah mencapai sekitar 30%. Hingga kini, ketergantungan industri persusuan terhadap impor meningkat menjadi sekitar 80%, padahal sebelum krisis ekonomi lalu kontribusi produksi susu dalam negeri pernah mencapai 50%. Jika tidak segera ditangani, diduga akan terjadi kembali depopulasi terhadap sapi di dalam negeri (pedaging maupun perah). Hal ini karena kondisi usaha sapi perah yang faktanya masih belum mampu memberikan kesejahteraan bagi peternak. Sehingga peternak merasa lebih menguntungkan jika sapinya dijual sebagai sapi pedaging, daripada dipelihara sebagai sapi perah.

Darurat Sapi
Keadaan bisnis sapi pedaging, pada dua-tiga tahun ke depan dihadapkan pada kondisi titik nadir, yang memerlukan perhatian khusus. Hal ini disebabkan, Australia masih membenahi industrinya untuk meningkatkan populasi ternak sapinya. Idealnya populasi ternak sapi di Australia sekitar 25 juta ekor untuk mampu melakukan ekspor ke Indonesia. Semantara itu impor dari Negara lain seperti Brasil masih belum siap infrastrukturnya. Jika saja dalam dua-tiga tahun ke depan (2021-2023), pemerintah melalui Kementerian Pertanian tidak mengubah strategi mendasarnya dalam pembangunan peternakan sapi, dipastikan akan terjadi pengurasan sapi di dalam negeri dan untuk selamanya negeri ini akan tergantung impor komoditas daging sapi. Pantasnya, kondisi dua-tiga tahun ke depan kita sebut “sebagai darurat sapi pedaging.”

Ubah Strategi 
Perubahan strategi yang dimaksud adalah Pertama, mengubah mindset bahwa untuk meningkatkan permintaan daging sapi dengan mengintroduksi sapi-sapi premium (Belgian Blue/BB dan Glacian Blond/GB) dan importasi daging kerbau yang menyita biaya sangat besar dengan tingkat keberhasilan yang rendah. Kebijakan tersebut segera dialihkan dengan mengoptimalkan peningkatan produktivitas sapi-sapi lokal, melalui intensifikasi pola breeding dan pemanfaatan lahan-lahan terluang.

Kedua, mengubah sentra produksi sapi yang selama ini ditujukan ke wilayah-wilayah konvensional seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT dan Sulawesi Selatan, beralih ke sentra-sentra perkebunan besar di Sumatra, Kalimantan dan Papua, serta lahan-lahan bekas tambang di Kalimantan, juga ke pulau-pulau kosong di wilayah Timur.

Sentra-sentra perkebunan ini menghasilkan limbah atau hasil ikutan industri perkebunan sebagai pakan ternak yang murah harganya. Lahan-lahan perkebunan (sawit, karet dan sebagainya), serta lahan bekas tambang yang luasnya ribuan mungkin juga jutaan hektar, selama ini dibiarkan tidak termanfaatkan secara optimal. Banyak pelajaran yang telah dan tengah dilakukan oleh para pihak, terutama swasta yang melakukan upaya ini, namun minim proteksi dan insentif pemerintah terhadap upaya tersebut. Terutama mengenai berbagai kebijakan kontra produktif bagi pengembangan usaha ternak sapi selama ini. Misalnya, kebijakan importasi daging kerbau, introduksi sapi BB/GB, kebijakan ekspor bungkil sawit ataupun insentif permodalan yang tidak merangsang  terhadap pengembangan peternakan sapi dalam negeri.

Kiranya kebijakan pemerintah menjadikan negeri ini sebagai lumbung ternak Asia di 2045 mendatang tidak akan dapat terwujud, jika tidak melakukan perubahan mendasar kebijakan importasi daging dan intervensi sapi premium, serta pemanfaatan lahan-lahan terluang dan integrasinya dengan perkebunan. ***

Oleh: Rochadi Tawaf

Dewan Pakar PB ISPI dan Komite Pendayagunaan Petani

MELIHAT POTRET DAN PROSPEK AGRIBISNIS INDONESIA

Webinar Agrina Agribisnis Outlook “Prospek Agribisnis Indonesia 2021”. (Foto: Dok. Infovet)

Rabu, 10 Maret 2021. Agrina Agribisnis Outlook “Prospek Agribisnis Indonesia 2021” diselenggarakan secara daring. Webinar yang dihadiri 90-an orang ini fokus membahas bagaimana potret dan pengembangan sektor agribisnis Indonesia yang tengah dilanda pandemi COVID-19.

“Untuk menatap prospek agribisnis ke depan, kita harus melihat kejadian-kejadian dari tahun sebelumnya, bahkan melihat juga ke depan bagaimana menyiapkan strategi jangka menengah maupun jangka panjangnya,” ujar Ketua Dewan Redaksi Majalah Agrina, Prof Bungaran Saragih dalam sambutannya.

Sebab adanya kondisi pandemi, lanjut dia, berpengruh besar secara global terutama dari segi kesehatan yang berdampak pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

“Tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi kita negatif. Namun walau pertumbuhannya rendah, produk domestik bruto (PDB) agribisnis khususnya on farm walaupun ikut berdampak turun, tapi masih tetap positif,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Deputi Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Mahmud, yang menjadi pembicara pada sesi I. Ia menjelaskan, pada 2020 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mampu tumbuh positif.

“Pertumbuhan ini banyak terstimulus dari stimulus fiskal berupa bantuan sosial-ekonomi serta mulai membaiknya kondisi ekonomi sejak triwulan III. Begitu juga pada sub sektor tanaman pangan dan tanaman hortikultura yang memperlihatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dari sekitarnya,” kata Musdhalifah. PDB pertanian 2020 untuk tanaman pangan (3,54%), tanaman hortikultura (4,17%), tanaman perkebunan (1,33%), peternakan (0,33%), serta jasa pertanian dan perburuan (1,60%).

Lebih lanjut dijelaskan, untuk PDB pertanian 2021 diproyeksikan tumbuh di atas 3%. Guna mencapai hal itu, lanjut dia, dibutuhkan dorongan dari sisi produksi disertai dukungan sisi permintaan.

“Perbaikan harga komoditas tanaman perkebunan dan perbaikan sisi permintaan konsumsi produk hewani diharapkan memperbaiki pertumbuhan subsektor tanaman perkebunan dan subsektor peternakan,” jelas dia.

Ia juga menyebut, adapun tantangan yang harus diperhatikan pemerintah pada tahun ini diantaranya anomali iklim, penerapan teknologi, regenerasi sumber daya manusia, diversifikasi pangan, akses pangan maupun kerawanan pangan. Kemudian kelembagaan, akses pembiayaan, integrasi data dan logistik yang juga menjadi challenge, selain alih fungsi dan kepemilikan lahan.

Sementara memasuki webinar sesi II, dihadirkan pembicara Koordinator Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Sekretariat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Batara Siagian. Dalam paparannya, ia menjelaskan beragam upaya yang telah dan akan dilakukan dalam memenuhi ketersediaan jagung untuk pakan ternak.

“Upaya pada 2020 kita sudah lakukan bantuan benih jagung bersertifikat (1,4 juta ha), kerja sama pengembangan budi daya jagung (3.000 ha), pengembangan petani benih jagung (2.600 ha), food estate jagung Sumba Tengah (2.000 ha) dan budi daya jagung hibrida (21.500 ha),” ujar Batara.

Sementara untuk tahun ini, lanjut dia, pihaknya sudah menyiapkan beberapa strategi dalam memenuhi ketersediaan jagung dalam negeri. Diantaranya bantuan benih jagung bersertifikat 988.000 ha, budi daya jagung pangan 3.000 ha, pengembangan jagung wilayah khusus 9.000 ha, pengembangan petani benih jagung 1.250 ha dan food estate jagung Sumba Tengah 4.380 ha.

“Untuk target produksi jagung pada 2021 sebanyak 23 juta ton pipilan kering, dengan terus melakukan perbaikan mutu jagung dalam negeri melalui perbaikan standar jagung (SNI 8926: 2020 jagung) dan pendampingan uji mutu bagi pelaku jagung nasional,” katanya.

Sedangkan dari sisi perunggasan, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Sugiono, mengemukakan dinamika ketidakstabilan harga unggas hidup secara nasional melalui pengendalian produksi DOC FS dengan cutting HE fertil dan afkir dini PS.

“Terdapat korelasi positif upaya pengendalian produksi DOC FS (akhir Agustus-November 2020) dengan perkembangan harga live bird (LB). Kenaikan LB ini turut berpengaruh pada naiknya permintaan dan harga DOC FS dari Rp 5.000 menjadi Rp 6.000/ekor,” kata Sugiono.

Untuk mengatasi persoalan itu, ia menjelaskan, “Setiap perusahaan pembibit harus memprioritaskan distribusi DOC FS untuk eksternal farm (peternak rakyat) sebanyak 50% dari produksinya dengan harga sesuai acuan Permendag Rp 5.500-6.000/ekor.”

Sebelumnya harga LB di tingkat peternak, DOC dan pakan di Pulau Jawa pada Januari-Februari 2021, disampaikan Sugiono dari data PIP untuk LB berada dikisaran Rp 17.600-19.500/ekor, DOC antara Rp 6.750- 7.700/ekor dan pakan berkisar antara Rp 7.400-7.800/kg.

Untuk itu adapun beberapa poin upaya permanen stabilisasi perunggasan yang dijelaskan Sugiono, diantaranya pengaturan supply-demand, pembibit GPS wajib menyediakan DOC FS (20%) dari produksi kepada pembibit PS eksternal.

“Kemudian 50% DOC FS untuk ekternal farm, menyerap dan memotong LB di RPHU oleh pembibit GPS sebesar produksi FS secara bertahap selama lima tahun, memotong LB bagi pelaku usaha menengah-besar, kewajiban penguasaan RPHU dan rantai dingin oleh pembibit GPS secara bertahan selama lima tahun dan peningkatan konsumsi pangan asal unggas melalui kampanye sadar gizi secara massif,” pungkasnya.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 10:00-16:00 WIB juga turut menghadirkan pembicara lain, diantaranya Bhima Yudhistira Adinegara (peneliti INDEF), Togar Sitanggang (Wakil Ketua III GAPKI) dan Tinggal Hermawan (Kementerian Kelautan dan Perikanan). (RBS)

PERUNGGASAN PASCA PANDEMI

Ternak unggas. (Sumber: Agrarindo.com)

Dunia sedang menghadapi ancaman pandemi COVID-19 yang telah membunuh lebih dari 1 juta orang di dunia. Sampai saat ini semua orang disarankan untuk tetap menjaga jarak, rajin mencuci tangan dan menggunakan masker lantaran vaksin belum ditemukan. Konon, ketiga hal itu akan terus dilakukan meskipun vaksin sudah ditemukan. Dampak dari pandemi ini sangat luar biasa, makhluk yang tak kelihatan ini juga telah memporak-porandakan ekonomi di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Kira-kira pertanyaan banyak orang sama, apa dan bagaimana setelah pandemi ini berakhir khususnya di sub sektor perunggasan?

Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak hal terutama di sektor peternakan, khususnya perunggasan. Hari ini banyak orang lebih waspada dalam mengonsumsi makanan. Apalagi ada rumor bahwa COVID-19 bisa menular lewat makanan. Di sisi lain, ada tantangan dalam teknis perunggasan yaitu produksi, kekebalan dan kesehatan pada ternak unggas. Ketiga hal tersebut tentu menjadi pembahasan yang berkelanjutan. Lantas kita bertanya bagaimana para pelaku usaha menyikapi dampak pandemi ini dan bagaimana itu jika dikaitkan dengan kepastian keamanan pangan bagi konsumen? Muara dari semua produksi peternakan adalah pangan.

Kita harus akui bahwa masih banyak kelemahan terkait soal kesehatan ternak atau pengendalian penyakit yang terjadi, baik itu dalam kandang hingga kualitas daging pada makanan yang tersedia di meja makan. Dalam banyak praktik di kandang, tak sedikit pelaku usaha masih tetap menggunakan antibiotik dalam melancarkan pembesaran ternak unggas. Masih banyak pula rumah pemotongan ayam (RPA) yang belum menerapkan standar pemotongan yang memenuhi syarat higienis dan sanitasi untuk menjamin kualitas daging. Pandemi COVID-19 ini seharusnya menjadi momentum bagi industri peternakan di Indonesia dalam meningkatkan keamanan pangan asal hewan.

Penggunaan Antibiotik
Penggunaan antibotik pada pakan unggas masih menjadi diskusi yang berkelanjutan sampai hari ini. Meskipun antibiotic growth promoter (AGP) pada pakan sudah dilarang di Indonesia, tapi penggunaannya masih dilakukan oleh sejumlah praktisi peternakan khususnya pada ternak broiler. Dilema dari AGP adalah satu sisi mendorong pertumbuhan bagi ternak, di sisi lain berdampak buruk terhadap kesehatan manusia. Resisten antibiotik menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat secara global baik langsung maupun tidak langsung.

Resisten antibiotik dapat menular ke manusia secara langsung adalah dengan mengonsumi unggas, sedangkan yang tidak langsung bisa terjadi lewat kotoran unggas yang mencemari lingkungan (air dan tanah). Diperlukan upaya secara cepat dan berkelanjutan dalam menemukan alternatif antibiotik misalnya prebiotik, probiotik dan senyawa antimikroba. Bahan kimia nabati menunjukkan bahwa dalam suplementasi pakan asam kaprilat, rantai asam lemak secara konsisten mengurangi kolonisasi Campylobacter pada ayam broiler (Solis de los Santos, dkk., 2008; 2009; 2010). Kemampuan in vitro dari thymol dan carvacrol untuk menghambat Campylobacter jejuni dan Salmonella Enteritidis dalam isi sekal ayam (Kollanoor Johny, dkk., 2010). Probiotik dan prebiotik dalam studi Arsi et al. (2015 b) menunjukkan bahwa prebiotik tidak secara konsisten mengurangi Campylobacter. Namun, prebiotik secara signifikan menurunkan beban Campylobacter bila digunakan dalam kombinasi dengan probiotik spp. (Arsi dkk., 2015).

Keamanan Pangan
Bahan pangan asal ternak nomor dua paling besar dikonsumsi di dunia adalah unggas, setelah daging babi. Tapi konsumsi daging nomor wahid di Indonesia adalah daging unggas. Oleh sebab itu, perhatian semua pihak pada unggas tak boleh disepelekan. Namun berapa banyak rumah potong atau tempat pemotongan hewan unggas yang ada telah memenuhi syarat higiene dan sanitasi? Dengan mudah kita menemukan tempat pemotongan yang tidak layak di pasar atau di sekitar rumah.

Tempat pemotongan yang tidak layak ini ditandai dengan ciri-ciri kotor, sistem penangan limbah yang tidak memadai, darah atau limbah berceceran di tanah, bangunan yang terbuat dari kayu, kandang penampungan ayam hanya berjarak 2-5 meter, pekerja yang tidak mengenakan perlengkapan yang standar (tidak bersih) dan sebagainya. Kondisi tempat pemotongan seperti ini amat berpotensi membahayakan kesehatan manusia karena kontaminasi bakteri patogen.

Penyakit yang ditimbulkan jika produk pangan terkontaminasi bakteri patogen adalah infeksi dan keracunan. Infeksi yang dimaksud akibat tertelannya mikroba dan berkembang biak di dalam alat pencernaan. Gejala yang timbul dari sini diketahui adalah sakit perut, pusing, muntah dan diare (Bruckle, dkk., 1987). Sekitar 60-70% penyakit diare disebabkan makanan yang mengandung mikroba patogen (Winarno, 2004). Sedangkan keracunan agak berbeda dengan infeksi, yaitu mikroba terlebih dahulu bertumbuh dalam bahan pangan kemudian tertelan oleh manusia. WHO mendata secara global bahwa 1 dari 10 orang di dunia sakit akibat keracunan makanan dan 420.000 orang meninggal dunia akibat keracunan makanan.

Dalam upaya menjaga agar produk pangan asal hewan terjamin higien dan sanitasinya, pemerintah telah membuat peraturan yang cukup jelas. Bahwa untuk produk mentah pangan (karkas) yang dikomersialkan wajib memiliki sertifikat kontrol veteriner. Tapi sayangnya, hal ini masih langka di Indonesia. Kita dengan mudah menemukan tempat pemotongan yang tidak memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Beberapa waktu lalu, salah satu pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian mengungkapkan hanya sedikit sekali RPA di Indonesia yang memiliki NKV. Padahal, berdasarkan Undang-Undang No. 18/2009 juncto No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 60 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol veteriner…”

Tantangan COVID-19 terhadap Unggas
Meskipun kesamaan dalam susunan genetik manusia dan ayam adalah sekitar 60%, sistem kekebalan manusia dan spesies unggas sangat berbeda, sehingga protokol, jenis dan aplikasi vaksinasi berbeda (Hafez dan Attia, 2020). Beberapa studi terbaru tampaknya menujukkan COVID-19 tidak menular pada ternak unggas. Kendati demikian, penerapan biosekuriti yang ketat di lokasi kandang harus dipertahankan untuk membatasi penyebaran COVID-19 ke peternakan. Karena kemungkinan terjadinya mutasi bisa terjadi (Montse dan Bender, 2020).

Meskipun saat ini belum ada bukti bahwa makanan dapat menyebarkan COVID-19, masyarakat global dihadapkan pada pertimbangan dalam pembelian makanan. Bakteri dan virus bisa tumbuh di suhu 5-60° C. Sebaiknya jika masyarakat hendak memesan daging unggas bawalah kotak pendingin dan es untuk menjaga makanan pada suhu yang dingin selama diperjalanan. Jangan biarkan daging unggas berada pada suhu ruang selama lebih dari 2 jam. Setelah sampai di rumah, daging unggas dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer untuk penyimpanan yang aman.

Pandemi ini sebetulnya momentum yang tepat dalam rangka membenahi kualitas produk perunggasan nasional. Ini merupakan tanggung jawab bersama baik dari pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu menindak tegas pelaku usaha yang tidak memiliki NKV, karena ini berkaitan dengan nyawa manusia. Masyarakat memiliki peran yang cukup penting dalam memilih produk unggas yang sudah terjamin mutunya. Bagi pelaku usaha, sudah saatnya lebih peduli pada lingkungan dan masyarakat, tidak semata-mata mengejar profit belaka (People, Planet, Profit). Perguruan tinggi menjadi ujung tombak dalam mengedukasi masyarakat dan juga dalam melakukan riset/inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Usaha perunggasan Indonesia semakin maju. ***

Oleh: Febroni Purba (Praktisi Peternakan Unggas Lokal)