KOMISI IV DPR MINTA KEMENTAN JABARKAN KRONOLOGI WABAH PMK

Petugas kesehatan hewan melakukan pemeriksaan terhadap sapi

Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian (Kementan) jujur soal asal penyebaran penyakit mulut dan kaki (PMK) yang menyerang hewan ternak di Indonesia. 

"Saya ingin tahu, asalnya dari mana, apakah (PMK) dari India? Jujur saja," ujar Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Dirut Perum Bulog, dan PT Berdikari ditayangkan secara virtual, Senin (23/5/2022).

Dia meragukan langkah Kementan mengatasi penyebaran penyakit mulut dan kaki (PMK) dengan menggunakan vaksin, karena asal penyakit tersebut belum diungkapkan pemerintah.

"Bagaimana mau tahu vaksinnya kalau asal muasalnya tidak tahu. Atau bisa saja, pihak karantina yang lalai bisa saja," kata dia.

Meski begitu, Komisi IV meminta Kementan harus saling koordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya dalam menangani PMK pada hewan ternak. Dengan koordonasi yang baik, diharapkan kebijakan pemerintah mampu menekan kasus penyebaran penyakit tersebut. 

Sudin mengatakan penanganan PMK sangat sangat penting karena permintaan daging sapi akan melonjak jelang Hari Raya Idul Adha. Komisi IV meminta kepada Kementan membuat rencana alternatif mencegah penyebaran PMK di Indonesia sembari menunggu vaksinasi PMK yang ditargetkan dilaksanakan pada awal Agustus 2022. Satu satu alternatif tersebut yaitu menyalurkan disinfektan sebanyak-banyaknya ke peternakan-peternakan yang belum terkontaminasi oleh PMK.

Pada kesempatan itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memaparkan 11 langkah darurat yang telah dilakukan mencegah penyebaran PMK. Seperti memusnahkan ternak yang terkonfirmasi positif, melakukan karantina dengan radius 3-10 kilometer (km) di wilayah yang terdampak PMK, hingga membentuk gugus tugas tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Selain itu, Pemerintah juga menghentikan sementara layanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di daerah wabah PMK, mengendalikan lalu lintas ternak antar provinsi hingga kecamatan. (INF)

AKIBAT PMK DOMPU GAGAL KIRIM SAPI KE JAKARTA

Petugas kesehatan hewan memeriksa sapi yang terindikasi PMK

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi yang ditemukan di Jawa Timur berdampak pada penjualan ternak di Kabupaten Dompu. Kuota 500 ekor sapi untuk dikirim ke Jakarta untuk kebutuhan lebaran Idul Qurban tahun 2022 melalui tol laut, Senin, 16 Mei 2022 gagal dikirim akibat tidak mendapat rekomendasi dari daerah penerima.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Ir Zaenal Arifin, MSI mengungkapkan, pengiriman ternak antar daerah dan pulau melalui jalur darat kini dihentikan untuk antisipasi penyebaran PMK yang terindikasi sudah masuk di pulau Lombok untuk wilayah NTB. Tapi pengiriman ternak antar pulau melalui jalur tol laut masih dibolehkan selama ada rekomendasi dari daerah penerima dan ternak yang dikirim kondisinya sehat dan bebas dari penyakit.

Selama ini, ternak dari Dompu banyak dikirim melalui darat untuk memenuhi permintaan pasar menjelang lebaran Idul Qurban. Sementara jadwal pengiriman ternak melalui tol laut bagi pengusaha ternak Dompu pada 16 Mei 2022. Jadwal itu tidak terisi karena rekomendasi dari daerah penerima tidak didapat pengusaha ternak Dompu.

“Karena tidak ada rekomendasi dari daerah penerima, jadwal kita tanggal 16 Mei kemarin tidak terisi. Akhirnya dimanfaatkan oleh pengusaha dari Bima untuk tol laut dari Bima ke Jakarta,” kata Zaenal Arifin.

Jadwal tol laut bagi pengusaha ternak Bima pada 19 Mei ini. Untuk mengantisipasi pengiriman ternak antar daerah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dompu akan meningkatkan pengawasan di sejumlah titik.

Pasca temuan kasus PMK pada sapi di Jawa Timur, Zaenal mengatakan pihaknya terus meningkatkan pengawasan pada kesehatan hewan di daerah. Termasuk pada rumah potong hewan (RPH). “Sejauh ini tidak ada PMK di pulau Sumbawa. Tapi kita akan intenskan pengawasan, termasuk melakukan penyemprotan pada ternak sapi dan ayam,” ungkapnya.

Penyakit mulut dan kuku itu sendiri tidak berbahaya bagi manusia. Penyakit ini hanya menyebar dari hewan ke hewan. Ternak yang terjangkit PMK, masa inkubasinya selama 14 hari. “PMK ini dampaknya pada ekonomi petani. Ketika terjangkit PMK, maka akan menimbulkan kematian ternak lebih cepat. Ini yang kita antisipasi,” katanya. (INF)

BRIN GELAR WEBINAR PMK INTERNASIONAL

Kepala BRIN memberikan sambutan dalam acara webinar

Wabah PMK yang melanda Indonesia beberapa waktu belakangan ini ternyata juga menarik minat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Melalui Kanal youtube mereka Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia dan Zoom meeting mereka melangsungkan Webinar bertajuk "Talk to Scientists : Penyakit Mulut dan Kuku : Penelitian, Diagnosa, dan Pengendaliannya" pada Kamis (19/5) yang lalu.

Dalam sambutannya Kepala BRIN Dr Laksana Tri Handoko mengatakan bahwa penyakit ini amat penting untuk segera dieradikasi mengingat kerugian yang ditimbulkan akan sangat besar. Selain itu menurutnya, Indonesia pernah mengalami wabah ini dan berhasil bebas, sehingga tidak alasan bagi negara kita untuk membiarkan PMK merajalela.

Narasumber yang dihadirkan dalam acara tersebut pun bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari berbagai negara yang telah ahli dalam hal penelitian dan pengendalian penyakit PMK. Misalnya saja Prof Tamaki Kobayashi yang merupakan Vice Director Center for Animal Disease Control (CADIC), Universitas Miyazaki Jepang.Dalam presentasinya ia menyampaikan pengalamannya dalam menangulangi wabah PMK yang pernah terjadi di Jepang tepatnya di Perfektur Miyazaki dan Hokkaido pada tahun 2010 yang lalu.

Ia bercerita pada tahun 2010 Jepang menelan kerugian hingga USD 3 Miliar akibat mewabahnya PMK. 1362 peternak pun dirugikan dimana sebanyak 297.000 ternak harus jadi korban. 

"Ada dua tipe virus PMK yang menyerang yakni tipe O ME- SA, dan tipe O SEA pada waktu itu. Kami langsung mengambil langkah cepat dengan melakukan stamping out, mencegah perpindahan hewan dan manusia, serta melakukan vaksinasi darurat," tutur dia.

Ia menyebut bahwa negaranya sangat ketat dalam menjalankan protokol wabah yang disarankan oleh OIE. Sehingga dalam kurun waktu 130 hari Jepang dapat mendeklarasikan bebas PMK dan pada 5 Februari 2011 Jepang dinyatakan bebas PMK oleh OIE.

Sementara itu pembicara lainnya yakni Dr Kingkarn Boonsuya Seeyo Peneliti Laboratorium Rujukan PMK Regional Asia Tenggara (RRLFMD), Thailand banyak membahas mengenai teknik pengambilan sampel, handling, preparasi, dan Investigasi lapang PMK.

Menurutnya memang agak kompleks dalam menangani sampel PMK, namun begitu ini amatlah penting karena nantinya virus yang diisolasi dapat diketahui tipenya dengan tepat sehingga vaksin yang digunakan juga tepat.

"Perlu diingat bahwa vaksin PMK tidak memiliki cross immunity artinya satu jenis vaksin hanya untuk satu tipe virus, oleh karenanya diagnosis harus dilakukan dengan teknik yang baik dan benar," tutur dia.

Sementara itu Dr Agus Wiyono selaku peneliti Pusat Riset Veteriner BRIN menjabarkan beberapa strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam janga pendek, menengah dan panjang dalam presentasinya.

"Setelah wabah dideklarasikan Indonesia harus meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga di lapangan, meredam kepanikan serta menyinergikan semua lembaga terkait juga masih menjadi PR kita," tukas Agus.

Vaksinasi darurat kata Agus akan segera dilakukan oleh Pemerintah sembari menunggu vaksin mana yang kiranya tepat untuk digunakan di lapangan. Sayangnya menurut Agus, kemungkinan besar Indonesia tidak akan melakukan stamping out, namun hanya melakukan depopulasi selektif. Selain itu nampaknya pemerintah juga tidak akan memberikan kompensasi kepada peternak dari ternak yang di culling terkait keterbatasan anggaran yang dimiliki (CR).

CIANJUR KLAIM MASIH NEGATIF PMK

Memperketat pengawasan lalu lintas ternak perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran PMK

Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Dislutkanak) Kabupaten Cianjur memastikan peternakan diwilayah belum ditemukan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Medik veteriner atau Subkoordinator Pengawasan Pemasukan dan. Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (P3H) Dislutkanak Kabupaten Cianjur Kharisudin mengatakan, semenjak adanya kabar wabah Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) pada hewan ternak beberapa upaya langsung dilakukan.

"Semenjak ramainya wabah PMK, kita sudah melakukan koordinasi dan lansung mengumpulkan unit pelaksana unit kita, termasuk RPH sama Balai peternakan milik dinas, kita sosialisasi agar langsung bergerakan untuk melakukan pemantauan," katanya, Rabu (18/5/2022).

Hingga sejauh ini, kata dia, sudah ada sebanyak 1000 ekor hewan yang dilakukan pemeriksaan. Hasil dari pemeriksaan tersebut tidak ada inidkasi kasus yang ditemukan diwilayah Cianjur.

"Selain itu juga, kami telah mengeluarkan surat edaran ke sejumlah peternak di Cianjur untuk tidak memasukan hewan asal Jateng, Jogjakarta dan Jatim, karena dari awal-awal di daerah itu sumbernya," ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan, pihak juga telah berkoodinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Cianjur dan Mapolres Cianjur unuk membantu pematauan dan pengawasan distribusi hewan dari luar daerah diperbatan.

"Karena distribusi hewan kurban, biasanya hampir 60 persen itu berasal dari Jateng dan Jatim. Oleh karena itu berharap peternak untuk memaksimalkan yang ada di Cianjur," ucapnya.

Ia mengatakan, apabila terjadi kekurangan, dipersilahkan untuk mengambil hewan dari luar, tetapi tetap memenuhi persyatan yang ketat, dan disertai SKH.

"Ketika hewan asal dari luar daerah tersebut, kita juga akan melakukan monitoring selama 14 hari untuk meminimalkan kejadian. Dan kita sarankan agar para peternak menajalankan disinfeksi hingga," jelasnya.

Ia meminta, para peternak untuk segera melapor, apabila hewan ternaknya memiliki ciri-ciri gejala awal demam tinggi, susah makan, keluar air liur berlebihan. Sedangkan khasnya terdapat lesi pada bagian lidah, gusi, hingga kuku. (INF)

DISKUSI INTERAKTIF MEWASPADAI PMK

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) alias Foot and Mouth Disease (FMD) yang melanda Indonesia baru - baru ini sukses membuat panik masyarakat Indonesia khususnya peternak. Pasalnya sudah 32 tahun terakhir Indonesia bebas PMK, dan kini penyakit tersebut kian merajalela kembali.

Sebagai bentuk edukasi dan upaya dalam meredam kepanikan dan membangkitkan kesadaran masyarakat dalam mencegah penyebar luasan PMK, Satwa Media Group melakukan diskusi interaktif bertajuk "Waspada PMK dan Cara Pengendaliannya" yang disiarkan secara live melalui kanal Youtube Satwa Media dan Zoom Meeting pada Rabu (18/5).

Hadir sebagai narasumber yakni Ir Rochadi Tawaf selaku Anggota Dewan Pakar PB ISPI dan Drh Andi Wijanarko selaku Ketua 2 ASOHI. Dalam pemaparannya Rochadi sedikit menjabarkan terkait sejarah PMK di Indonesia. 

Ia menyebut bahwa PMK dapat kembali masuk ke Indonesia salah satunya dikarenakan kesalahan kebijakan dari pemerintah yang membolehkan masuknya hewan maupun produk peternakan dari zona di negara yang belum bebas PMK.Ia juga menyebutkan bahwa lemahnya pengawasan dari Indonesia semakin meningkatkan risiko PMK bisa masuk ke Indonesia.

"Meskipun belum ada kajian ilmiah yang bilang bahwa PMK yang sekarang masuk dari India dan Brazil, tapi kan setidaknya ini sudah kita wanti - wanti sejak dulu. Kita awalnya menganut country based, tujuannya ya itu supaya PMK enggak masuk, nah sekarang yang kita khawatirkan terjadi," tutur Rochadi.

Dalam kajian yang telah ia lakukan jauh hari sebelumnya Rochadi menyebut bahwa estimasi kerugian ekonomi di sektor peternakan akibat PMK dapat mencapai 9,6 Triliun Rupiah, itupun hanya dari segi stamping out saja.

"Kita berkaca pada Inggris, di tahun 2011, mereka kena PMK dan lalu menyebar dalam 14 hari, Pemerintah di sana langsung ambil tindakan stamping out, lalu mereka ganti rugi ke peternaknya. Nah dari sisi itu saja kita estimasi kerugian sampai 9,6 T. Dan yang menanggung itu semua ya peternak, karena di sini tidak ada dalam UU pemberian kompensasi dari pemerintah," tutur dia.

Drh Andi Wijanarko memberikan pendapatnya dalam diskusi

Selain itu Rochadi juga menyebut bahwa kerugian dari sektor lain misalnya pariwisata, sektor perdagangan, dan lain sebagainya yang mungkin akan menambah nominal kerugian Indonesia akibat PMK.

Sementara itu Drh Andi Wijanarko menyebutkan bahwa saat ini pemerintah telah memanggil 4 anggota ASOHI yang memiliki produk vaksin PMK. Dimana dengan azas kedaruratan vaksin akan diimpor untuk digunakan dalam program vaksinasi oleh pemerintah.

"Ini pun masih dikaji, nanti siapa yang vaksinnya paling homolog. Vaksin PMK tidak seperti ND yang bisa memberikan cross immunity, jadi kalau tingkat homologinya rendah, ya percuma. Oleh karena itu dalam beberapa hari kedepan mungkin sudah ada produknya dan dijual terbatas hanya untuk program pemerintah," tutur Andi.

Dalam mencegah penyebaran PMK, selain vaksinasi Andi menyebut bahwa peternak dapat melakukan aplikasi biosekuriti yang ketat di peternakan. Selain itu layaknya Covid-19, karena penyebarannya yang cepat, ternak hendaknya tidak diumbar atau digembalakan, tetapi tetap di dalam kandang. 

Masyarakat juga dihimbau untuk tidak takut dalam mengonsumsi daging sapi, kambing, maupun kerbau, karena PMK bukan merupakan penyakit yang menular ke manusia alias zoonosis. Namun beberapa organ yang mengalami kerusakan akibat PMK, hendaknya jangan dikonsumsi. (CR)

PMK DIDUGA MENYEBAR KE INDONESIA MELALUI BEBERAPA HAL INI

Sapi, ternak yang rentan terinfeksi PMK

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak sapi, kerbau, domba, dan kambing kembali terjadi di Indonesia. Bahkan, PMK ini juga dapat menyerang hewan liar, seperti gajah, antelope, bison, menjangan, dan jerapah.

Penyakit yang disebabkan oleh virus tipe A dari keluarga Picornaviridae, genus Apthovirus, yakniAphtaee epizootecae pernah terjadi di Indonesia, yakni sekitar 1887. Beberapa tahun berikutnya, Indonesia berhasil keluar dari wabah PMK dan dinyatakan bebas PMK pada 1990 oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE). Namun, pada akhir April 2022, kasus PMK kembali menyerang hewan ternak di Indonesia. Sejumlah daerah melaporkan kasus PMK, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Lombok, hingga Aceh.

Dikutip dari jabarprov.go.id, virus penyebab PMK ini dapat bertahan lama di lingkungan dan bertahan hidup pada tulang, kelenjar, susu, serta produk susu. Sementara itu, tingkat penularan PMK cukup tinggi dengan tingkat kematian 1-5 persen. Lantas, melalui apa saja, virus PMK ini menyebar di Indonesia?

Dosen Fakultas Kedokteran Hewan IPB drh. Supratikno mengatakan, penyebaran virus PMK diduga masuk menginfeksi ternak di Indonesia melalui berbagai perantara.

"Salah satunya adalah kontak langsung dengan hewan penderita atau melalui media pembawa," ujarnya,.

Menurutnya, lalu lintas hewan yang dilakukan secara ilegal dari negara yang belum bebas PMK diduga menjadi penyebab penyebaran kasus di Indonesia.

"Bisa juga melalui media pembawa seperti sampah pesawat yang diberikan kepada ternak dan sampah tersebut teryata tercemar virus dari negara yang belum bebas PMK," imbuh Supratikno.

Selain itu, penyebaran kasus PMK juga diduga menyebar melalui media lain. Sebagai contoh, kegiatan impor yang ilegal produk olahan hewan yang tidak melalui karantina sehingga berpotensi membawa virus.

Pengawasan lalu lintas hewan yang lemah juga pernah disinggung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Muhammad Munawaroh. Dilansir dari KompasTV, Munawaroh mengatakan bahwa kasus PMK kembali terjadi lantaran pengawasan lalu lintas ternak di Indonesia yang lemah.

”Saya heran mengapa ternak, terutama domba. Misalnya dari Malaysia yang belum bebas PMK, bisa masuk dan terdistribusi sampai Wonosobo dan Malang sehingga meningkatkan risiko wabah dan terbukti,” ujarnya. (INF)

MENTAN SYL : DAGING SAPI TERINFEKSI PMK BISA DIKONSUMSI KECUALI INI

Mentan SYL meninjau feedlot

Hasil riset yang dilakukan pemerintah pusat mengenai penyakit yang melanda hewan ternak sapi ini dikatakan masih aman dan tidak jangkit pada manusia.  Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan daging hewan yang terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku, masih bisa dikonsumsi secara layak oleh masyarakat, asalkan pada bagian tubuh hewan tersebut tidak terjangkit virus yang terlihat dari perubahan warna.

"Yang tidak boleh hanya pada bagian-bagian tertentu yang terkena PMK. Misalnya organ organ tertentu, misalnya kaki, ya, tentu saja harus diamputasi dulu," ujar Yasin saat mengerikan keterangan mengenai virus PMK  lobby gedung A Kementerian Pertanian RI, Jakarta Selatan, Rabu 11 Mei 2022.

Hasil penelitian juga mengatakan virus tersebut ada di bagian organ dalam hewan yang biasa disebut dengan jeroan, masyarakat dalam hal ini juga diimbau oleh Limpo untuk tidak mengkonsumsi jeroan.

"Cuma itu yang memang tidak direkomendasi, tapi yang lain masih bisa direkomendasi. Dagingnya pun masih bisa dimakan, kecuali ya beberapa teknis," ujarnya.

Penyembelihan hewan ternak yang terjangkit penyakit tersebut juga berada di dalam pengawakan ketat kementerian pusat, pihak Kemenkes bahkan menerjunkan tim medisnya ke lokasi rumah pemotongan hewan guna memberitahui masyarakat, bagian mana saja yang bisa dan layak di konsumsi

Limpo juga mengatakan beberapa bagian tubuh hewan yang tidak bisa di konsumsi lantaran terpapar virus tersebut yakni jeroan, mulut, bibir, lidah, dan kaki.

"Selebihnya, masih bisa dikonsumsi oleh manusia" ujar dia. 

Limpo juga jelaskan bahwa hewan ternak yang masih ada dan bertahan hidup di sekitar lokasi wabah virus PMK tersebut akan segera diberikan vaksin, Kementerian Pertanian itu sendiri juga akan membuat vaksin langsung.

"Vaksin yang akan kita pakai adalah vaksin nasional. Tapi, vaksin ini membutuhkan waktu," ujarnya. (INF)