 |
| Pelantikan & Pengukuhan Pengurus PPUN 2023-2028 |
Meskipun keberadannya kian terkikis, peternak unggas mandiri nyatanya masih eksis. Hal tersebut dibuktikan dengan berkumpulnya para peternak yang tergabung dalam Peternak Pembudidaya Unggas Niaga PPUN di IPB International Convention Center, Bogor pada Rabu (8/11) yang lalu.
Dalam agendanya kali ini PPUN melangsungkan pelantikan dan pengukuhan pengurus periode 2023-2028. Wismarianto resmi dilantik dan dikukuhkan sebagai Ketua Umum PPUN beserta para perangkatnya oleh Maino Dwi Hartono, selaku Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Ketika ditemui Infovet Wismarianto mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini PPUN akan segera melakukan koordinasi bersama pemerintah serta para integrator perunggasan untuk duduk bersama dan mencari solusi mendongkrak harga jual live bird yang layak diatas harga pokok produksi (HPP).
"Kita harus duduk bersama untuk menguraikan benang kusut ini, semua pemain baik peternak, pemerintah, perusahaan besar serta akademisi harus mau mencari solusi. PPUN sendiri berharap peternak kecil bisa tumbuh dan berkembang, begitupun pada perusahaan yang besar, mereka juga harus tetap tumbuh,” tegasnya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwasanya PPUN juga telah memberikan beberapa usulan yang ditujukan kepada pemerintah dan perusahaan integrasi agar usaha peternakan bisa berkelanjutan dan berdaya saing dengan negara lain.
Usulan - usulan tersebut diantaranya adalah :
1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Permentan No 32 Tahun 2017, dengan cara mengaudit jumlah populasi ayam broiler skala nasional sehingga bisa diseimbangkan dengan permintaan pasar.
2. Mendorong pelaksanaan Permentan No 32 Tahun 2017, khususnya kuota DOC FS 50 persen untuk peternak mandiri dan 50 persen untuk perusahaan besar agar bisa dilaksanakan secara benar.
3. Mendorong agar pelaksanaan pembangunan RPA untuk mengamankan 100 persen Live Bird bagi perusahaan yang sudah diperintahkan sejak 2017 dengan janji penyesuaian selama 2 tahun segera bias direalisasikan.
4. Dengan adanya kuota GPS di hulu , seharusnya tidak disertai dengan kebijakan SE di hilir (final stock) dengan pertimbangan kuota di hulu sudah mencerminkan supply demand di final stock. (CR)
