Menyusul audit yang menemukan “kekurangan yang signifikan dan sistemik” dalam sistem pengendalian ekspor dan sertifikasi Thailand, AVEC meminta Komisi Eropa untuk menangguhkan impor unggas dari fasilitas di Thailand yang tidak dapat membuktikan kepatuhannya terhadap aturan Uni Eropa.
Asosiasi Pengolah dan Perdagangan Unggas di Uni Eropa (AVEC) mendesak Komisi Eropa untuk mengambil tindakan tegas terhadap eksportir unggas Thailand yang gagal memenuhi persyaratan Uni Eropa. Hal ini menyusul audit terbaru oleh Komisi Eropa yang mengungkap kelemahan serius dalam aspek ketertelusuran, pengendalian veteriner, prosedur sertifikasi, serta pemisahan antara produk yang memenuhi syarat untuk pasar Uni Eropa dan yang tidak.
Dalam siaran pers baru-baru ini, AVEC menyatakan bahwa impor unggas dari fasilitas atau rantai produksi yang bermasalah harus ditangguhkan sampai langkah-langkah perbaikan diterapkan dan diverifikasi secara independen. Organisasi tersebut juga berpendapat bahwa pemberian kuota tarif tambahan untuk unggas kepada Thailand, di tengah negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara Uni Eropa dan Thailand yang sedang berlangsung, adalah langkah yang tidak tepat selama masalah kepatuhan ini belum terselesaikan.
Audit Komisi Eropa menemukan sejumlah kekurangan yang memengaruhi sistem ekspor unggas Thailand. Auditor melaporkan adanya kelemahan dalam verifikasi HACCP, sistem ketertelusuran, pemisahan antara produk yang memenuhi syarat untuk pasar Uni Eropa dan yang tidak, pengendalian veteriner, serta prosedur sertifikasi ekspor.
Salah satu temuan paling serius adalah ditemukannya produk unggas yang ditujukan untuk Uni Eropa yang diproduksi menggunakan daging cincang dari fasilitas yang tidak memiliki izin untuk mengekspor produk tersebut ke Uni Eropa. Auditor juga menemukan bahwa dua pabrik pengolahan tidak dapat membuktikan bahwa produk yang ditujukan untuk pasar Eropa hanya menggunakan bahan baku yang memenuhi syarat.
AVEC menyambut baik rencana untuk melakukan audit lebih lanjut dan memperketat pengendalian impor, namun menekankan bahwa audit harus menghasilkan tindakan penegakan hukum yang nyata jika ditemukan ketidakpatuhan yang serius.
0 Comments:
Posting Komentar