Pemerintah Jangan Ragukan Eksistensi HPDKI

Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat melibatkan HPDKI dalam kegiatan aplikatif di lapangan maupun program pemberdayaan ternak domba kambing (doka) di Indonesia. Demikian menurut Ketua Umum Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) 2009 - 2014 drh. Abduljabbar Zulkifli dalam pelantikan dan pengukuhan pengurus DPP HPDKI di gedung kampus program pasca sarjana MB IPB Bogor, Jum’at (30/10).

“Perlu dukungan moril maupun spiritual dalam meningkatkan kesejahteraan peternak, karena program kerja yang akan dijalankan oleh HPDKI tidak hanya akan bersentuhan dengan peternak rakyat yang identik dengan sektor produksi, namun diperlukan energi lainnya yang dapat mendorong HPDKI untuk dapat bersentuhan pula dengan sektor-sektor lainnya khususnya pada bidang hilir ternak” jelas Abduljabbar Zulkifli

Hingga saat ini kebutuhan kambing dan domba mencapai 5,6 juta ekor. Namun baru bisa terpenuhi separuhnya. Ini menjadi sebuah tantangan bagi peternak Indonesia, siapkah kita menerima import dari negara Australia dan negara lain yang akan masuk ke Indonesia di era pasar bebas pada 2015 nanti. “Mereka bisa menjual daging dan domba lebih murah dari produk dalam negeri,” tandasnya.

Menurut Jabbar, langkah yang tepat pada saat ini adalah dengan pendekatan ekonomi, karena masyarakat dapat merasakan perbaikan ekonomi dengan beternak doka. Melakukan perubahan gaya pemeliharaan yang high cost di masyarakat dengan mengoptimalkan usaha peternakan doka yang lebih efisien dan tidak high cost sehingga bisa bersaing baik di dalam negeri maupun international.

Disamping itu dengan masuknya beberapa nama generasi muda ke dalam kepengurusan merupakan bagian strategi dari ketua umum agar mobilitas organisasi ini dapat berlari kencang dalam menjalankan program-programnya nanti, sementara para tokoh dan pengurus senior tentunya akan senantiasa berkenan dalam membimbing insan ternak muda dan dipandang akan sangat membantu kinerja HPDKI sebagai organisasi penganyom peternak Indonesia. (all)